BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PERBANKAN. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PERBANKAN

A. Penjelasan Umum Tentang Perbankan Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan utama bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 10 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan yaitu lembaga perantara keuangan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :11 “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Segala sesuatu mengenai sistem perbankan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan di

10

Institusi Perbankan Di Indonesia http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/ Contents/Default.aspx (akses 6 april 2015). 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Universitas Sumatera Utara

Indonesia ini mencakup permasalahan : asas, fungsi dan tujuan perbankan; jenis-jenis dan usaha bank; perizinan pemilikan dan bentuk-bentuk hukum bank; persyaratan dan prosedur pendirian bank. 12 Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam dunia bisnis bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sistem perbankan telah ada sejak perang dunia ke II. Adapun keadaan Perbankan di Indonesia sebelum dan setelah Perang Dunia ke II adalah :13 1. Keadaan sebelum Perang Dunia II Di Indonesia (pada waktu itu Nederland Indie) terdapat tiga buah bank, di dalamnya pemerintah mempunyai peran tertentu. Ketiga bank tersebut adalah : a. De javasche Bank N.V., didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968.14 b. De Algemene Volkscredietbank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa pendudukan Jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia. c. De Postpaartbank, didirikan tahun 1898, yang selanjutnya dengan UU No. 9 Drt. Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan UU No. 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara. Selain ketiga bank di atas, terdapat pula bank-bank lainnya yang tidak

12

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, Hal.18 Thomas Suyatno, et.al., Kelembagaan Perbankan, Cetakan ke 3, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hal.4-6. 14 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan , Pradnya Paramita, Jakarta 1997, hal.36. 13


mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina. a. Bank-bank milik pribumi atau bermodal nasional diantaranya Bank Nasional Indonesia, berkantor di Surabaya; Bank Nasional “Abuan Saudagar”, didirikan tahun 1932 di Bukittinggi, dan N.V. Bank Boemi, di Jakarta. Bank-bank nasional didirikan dengan dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia. Bank Nasional dipelopori oleh Soetomo, Samsi, Anwari, dan lain-lain; Bank Boemi oleh Sumanang. b. Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda, diantaranya Nederland Handels Maatscliappij (NHM), terkenal dengan nama factorij karena semula bergerak di bidang perdagangan. Bank ini didirikan taliun 1824. Nationale Handelsbank (NHB), didirikan taliun 1863; De Esxomptobank N.V., didirikan tahun 1857 dan pada taliun 1950 diganti menjadi suatu N.V. Yang berkedudukan di Indonesia. c. Bank-bank milik Inggris yang bernama The Chartered Bank of India, selain itu terdapat Pula di Australia dan Cina dan berkantor pusat di London; dan The Hongkong and Sbangbal Banking Corporation yang berkantor di Hongkong. d.

Bank-bank milik Jepang, di antaranya The Bank of Taiwan; The Yokobama Species Bank dan The Mitsui Bank.

e.

Bank-bank milik Cina, terdiri atas The Overseas Chinese Banking Corporation berkantor pusat di Singapura; The Bank of China berkantor di Peking; N.V. Batavia Bank berkantor pusat di Medan, N.V. Bankvereeniging Oei Tion Ham berkantor di Semarang.

2. Keadaan Perbankan setelah Perang Dunia II (1945-1949) Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris (sekutu), dan terjadilah perang


melawam kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya terbentuk dua wilayah yakni daerah Republik yang dikuasai, oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki Belanda. Masing-masing daerah mengalami perkembangan. a. Perkembangan Perbankan di Daerah Republik Pada masa itu ada 2 bank pemerintah, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. 1) Bank Negara Indonesia Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah dengan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2/1946 yang kemudian bersama BNI 1946. BNI banyak membantu kegiatan perjuangan nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya. Dalam kerja samanya dengan Bank Soerakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, pada tahun 1946-1947 BNI telah membantu dubentuknya Banking Trading Corporation (BTC) di Jawa. 2) Bank Rakyat Indonesia Didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada tanggal 22 Februari 1946. BRI ini berasal dari The Algemene Folkscreditbank (AFB) yang dalam masa pendudukan jepang bernama Syomin Ginko. Perkembangan lebih lanjut dari bank ini juga akan disajikan pada subbab berikutnya. Selain kedua bank milik pemerintah di atas, terdapat pula bank-bank swasta nasional yang telah membantu pemerintah dalam penukaran uang Jepang dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Bank-bank tersebut


adalah: a. Bank Surakarta MAI (Maskapai Andil Bumiputra), didirikan tahun 1945 di Solo; b. Bank Indonesia, didirikan tahun 1946 di Palembang; c. Bank Dagang Nasional Indonesia, didirikan tahun 1946 di Medan; d. Indonesia Banking Corporation (IBC), didirikan tahun 1945 di Yogyakarta, yang kemudian bernama Bank Amerta; e. Bank Nasional Indonesia, didirikan di Surabaya. b. Perbankan di Daerah Federal Bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah: 1. N-V. Sulawesi di Manado, didirikan tanggal 8 Februari 1946; 2. N-V. Bank Perniagaan Indonesia, didirikan pada tanggal 11 Maret 1948; 3. Bank Timur N.V. di Semarang, didirikan pada tanggal 20 September 1949 yang kemudian diganti namanya menjadi PT Bank Gemari dan kemudian melakukan merger dengan Bank Sentral Asia (BCA). 4. Bank Dagang Indonesia N.V. Di Banjarmasin, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949; 5. Kalimantan Trading Corporation N.V. Di Samarinda, didirikan pada tanggal 18 Februari 1950, yang kemudian merger dengan Bank Pasific. Hukum yang mengatur masalah tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan atau Banking Law. Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-


rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. 15 Menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. 16 Sedangkan Munir Fuady merumuskan, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugaspetugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. 17 Beberapa pengertian hukum perbankan tersebut dapat menyimpulkan bahwa hukum perbankan adalah

sekumpulan aturan

hukum dalam bentuk perundang-undangan,

yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum lain, yang mengatur segala masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia perbankan. Berdasarkan rumusan tersebut juga dapat terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut, di antaranya: 18 1 Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi; keefektivan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya; 15

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern “Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hal.14. 16 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, Hal.1. 17 Hermansyah, Op.Cit., Hal.39. 18 Muhammad Djumhana, Op.Cit., Hal.1.


2 Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya, kaidah-kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris; direksi; karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi. Juga, mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya; 3 Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memerhatikan kepentingan umum, serta kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa

perbankan nasional harus

memerhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional; 4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter, dan bank sentral; 5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya; 6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dsb. 19 Sedangkan hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. 19

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal.4.


B. Pengertian Umum Bank Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi kita yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekaligus kata bank saat ini sudah bukan lagi kata yang asing dan aneh lagi. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini bukan menjadi masalah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keungan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Bahkan di negara-negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi setiap masyarakat dalam melakukan transaksi. Adapun pengurusan Bank timbul dan berkembang dari kegiatan tukar-menukar uang, sedang usaha tukar menukar ini telah dikenal semenjak Zaman Purbakala di Babilonia, Athena, dan Romawi. 20 Pada zaman itu orang yang menjalankan tugas tukar-menukar uang dinamakan trapezites (orang di hadapan meja) di Athena atau argentarius di Romawi. Selain melakukan tukar-menukar uang juga menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi orang yang memerlukan. Usaha tukar-menukar dan simpan-pinjam uang ini menjadi lebih berkembang pada akhir Abad Pertengahan berhubung dengan perkembangan usaha-usaha perdagangan di Eropa serta timbulnya berbagai mata uang yang dipunyai oleh beberapa negara. Khusus dalam tugas peminjaman uang terutama dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian diikuti oleh orang-orang Itali yang berasal dari Lombardia; itulah sebabnya dunia perbankan banyak dikenal istilah-istilah dalam bahasa Italia. Pada mulanya bank-bank tersebut hanyalah bersifat Bank Giro, dimana mereka yang 20

C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Hal.3-4.


menyetor emas atau perak pada bank dikreditir dalam rekening koran dan dapat memindahkan kekayaannya pada penyimpanan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bank adalah badan usaha di bidang keuangan yg menarik dan mengeluarkan uang dalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang Pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan “Bank” ialah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit.21 Beberapa pengertian Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia: a. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan : “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. b. Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. c. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Beberapa ahli menyampaikan pendapat mengenai pengertian bank, yaitu : 1. G.M. Verryn Stuart Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa 21

Ibid., hal.4.


uang giral. 22 2. Kuncoro Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. 23 3. Pierson Bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit. Dalam hal ini menurut Pierson Bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, hanya menerima titipan uang saja. 24 4. A. Abdurachman Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman (lend), mengedarkan mata uang (circulating currency), pengawasan terhadap mata uang (supervision of currency), bertindak sebagai tempat penyimpanan benda benda berharga (storage of valuable objects), membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain lain. 25 5. Kasmir Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang

22

Hermansyah Op.Cit,. Hal.8. 23 Pengertian Bank,” http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-bank.html (akses 7 april 2015). 24 “Pengertian Bank Menurut Para Ahli,” http://www.pengertianmu.com/2015/02/ pengertian -bankmenurut- para-ahli.html, (akses 7 april 2015). 25 Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Cetakan ke 3, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hal.1.


kuliah dan pembayaran lainnya. 26

6. Thomas Suyatno Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.27 7. S.P Hasibuan. Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. 28 8. T.Sunaryo Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. 9. Gunarto Suhardi Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana – dananya. 10. Rachmadi Usman Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak. 11. Sulad S. Hardanto 26

Ibid. Ibid. 28 Malayu, S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005, Hal.37.

27


Bank adalah sebuah institusi yang memiliki surat izin bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan pinjaman, dan menerima serta menerbitkan check. 12. M. Zamroni S.Pd Bank adalah badan usaha milik negara atau swasta yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat (individu, kelompok, perusahaan) dalam bentuk kredit. 13. T. Gilarso, SJ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana, memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Salah satu bank terbesar di Indonesia adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah sebuah bank ritel baru yang merupakan gabungan dari beberapa buah bank, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Proses panjang pendirian Bank Bumi Daya bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Sejak didirikan, Bank Mandiri terus bertekad untuk membentuk tim manajemen yang handal dan profesional serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance, pengawasan dan kepatuhan yang sesuai standar internasional. Bank Mandiri disupervisi oleh


Komisaris yang terdiri dari orang-orang yang menonjol di komunitas keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham termasuk Menteri Negara BUMN. Tingkatan tertinggi dari manajemen eksekutif adalah Direksi yang diketahui oleh Direktur Utama. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, didirikan berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, SH No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 4 Desember 1998 Tambahan No.6859 beserta perubahannya hingga terkini. 29 Visi Bank Mandiri adalah menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Misi Bank Mandiri adalah : 1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 2. Mengembangkan sumber daya manusia professional 3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 4. Melaksanakan manajemen terbuka 5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan Untuk mencapai Misi di atas, Bank Mandiri telah merumuskan penjelasan sebagai berikut: 1. Kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Kami melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Kami ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik. 2. Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, kami mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu

29

www.mandiri.co.id


menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan strateginya, Bank Mandiri telah merumuskan dan mengimplementasikan budaya perusahaan yang menjadi core values yang disingkat “TIPCE” yang diuraikan sebagai berikut: a)

Trust

:“Membangun keyakinan dan sangka baik dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan”

b)

Integrity

:“Berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi etika profesi”

c)

Profesionalism

:“Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab”

Custukemer focus:“Senantiasa menempatkan pelanggan internal dan eksternal

d)

sebagai fokus untuk membangun pengalaman positif yang saling menguntungkan dan tumbuh berkesinambungan” e)

Excellence

:“Selalu

berupaya

mencapai

keunggulan

menuju

kesempurnaan yang merupakan wujud cinta dan bangga sebagai Insan Mandiri

C. Fungsi dan Tujuan Bank Pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dikatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dan pada Pasal 4 disebutkan pula bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.30 Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun

30

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.


dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi tersebut tidak dapat dipisah. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang sedang dijalankan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang telah dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang Diubah menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan di Indonesia, yaitu : 31 1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dari kedua pasal tersebut, apabila dihubungkan dengan Penjelasan Undang-Undang Perbankan yang diubah, adalah bahwa perbankan nasional mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan pada umumnya, yang merupakan karakter perbankan nasional. Dengan demikian, perbankan nasional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia : 32 1. Bank berfungsi sebagai “financial internediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyakarat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. 2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyakarat tersebut bertujuan menunjang 31

32

Rachmadi Usman, Op.Cit., Hal.60. Ibid.


sebagian tugas penyelenggaran negara yakni: a. menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development); b. dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni: 1) meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali; 2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan; 3) meningkatkan stabilitas yang sehat dan dinamis; 4) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perorangan saja; 3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dengan cara: a. efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan b. menyalurkan dana masyakarat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;


4. Peningkatan perlindungan dana masyakarat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek -praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi perbankan kita tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyakarat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyakarat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan Perbankan Indonesia tersebut. Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bank umum dapat pula : 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 3. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.


D. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 terdapat berbagai jenis bank. Namun dalam buku ini kami hanya membagi dalam tiga jenis, yaitu dilihat dari fungsinya, dari segi kepemilikannya dan dari segi penciptaan uang giral.

1. Dilihat dari Segi Fungsinya Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank, yaitu :33 a) Bank Sentral (Central Bank) ialah Bank Indonesia dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. b) Bank Umum (Commercial Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. c) Bank Tabungan (Saving Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. d) Bank Pembangunan (Development Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. e) Bank Desa (Rural Bank) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit

33

Thomas Suyatno, dkk, Op.Cit., Hal.17-21.


jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan. 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya a. Bank-bank Milik Negara terdiri dari : 1. Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang N0. 12 Tahun 1068. 2. Bank-bank Umum Milik Negara yang terdiri dari : a. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968; b. Bank Dagang Negara (BDN) yanag didirikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1968; c. Bank Bumi Daya (BBD) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1968; d. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968; e. Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1968. f. Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengann UndangUndang N0. 20 Tahun 1968. g. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 21 Prp Tahun 1960. b. Bank Milik Pemerintah Daerah Dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I. Bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962.


c. Bank-bank Milik Swasta Bank-bank Milik Swasta dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu: 1) Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan SK Men.Keu. No. Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18-12-1968. Bank-bank Milik Swasta ini dapat berbentuk: (a) Bank Umum Swasta; (b) Bank Tabungan Swasta; (c) Bank Pembangunan Swasta. Bank-bank milik swasta ini bergabung dalam organisasi yang bernama Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (Perbanas) yang didirikan sejak tahun 1953. Beberapa diantara bank-bank nasional swasta telah ditetapkan sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi dengan valuta asing (membeli dan menjual valuta asing transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, dan pembentukan letter of credit L/C keluar negeri). Bank-bank Devisa tersebut diantaranya: i.

Bank Umum Nasional (BUN);

ii.

Bank Bali;

iii.

Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

iv.

Bank Buana Indonesia;

v.

Bank Pacific

vi.

Bank Niaga


vii.

Bank Duta

viii. Pan Indonesia Bank (Panin Bank) ix.

Bank Central Asia (BCA)

x.

Overseas Express Bank (OEB)

Semua bank tersebut diatas berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. 2) Bank-bank Milik Swasta Asing Bank-bank Milik Swasta Asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Bank ini didirikan berdasarkan SK Men.Keu. No. 034/MK/IV/2/1968 tanggal 202-1968. Bank-bank miik swasta asing ini dapat terdiri dari: a. Bank Umum Asing; b. Bank Pembangunan Asing; c. Bank Tabungan Asing. Namun yang kini banyak beroperasi di Indonesia (Jakarta) adalah bank umum asing. Bank-bank asing yang membuka kantor cabang di Jakarta terdiri dari: 1. Empat bank berasal dari Amerika Serikat, yaitu: a. Bank of America, b. City Bank, c. American Express, dan d. Chase Manhattan Bank; 2. Satu buah dari Inggris, yaitu Standard Chartered Bank; 3. Satu buah dari Eropa, yaitu European Asian Bank (European Bank);


4. Satu buah dari Cina yaitu Hong Kong and Shanghai Banking Corporation; 5. Satu buah dari Jepang yaitu Bank of Tokyo; 6. Satu buah dari Belanda yaitu Algemene Bank Nederland; 7. Satu buah dari Thailand yaitu Bangkok Bank. 8. Kerja Sama antara Bank Swasta Nasional dan Swasta Asing Dewasa ini ada satu buah bank gabungan swasta nasional (Indonesia) dengan swasta asing (Jepang) yaitu Bank Perdagangan Indonesia (Perdania), yang didirikan pada tanggal 26 September 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. J.A. 5/15/11. d. Bank Koperasi Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulanperkumpulan koperasi. Bank Koperasi dapat berbentuk: 1. Bank Umum Koperasi; 2. Bank Tabungan Koperasi; 3. Bank Pembangunan Koperasi. Bank Koperasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop No. 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/192 tanggal 16 Agustus 1972. Dewasa ini terdapat satu buah Bank Umum Koperasi Indonesia disingkat BUKOPIN, yang diresmikan tahun 1987. 3. Dilihat dari Segi Penciptaan Uang Giral Dilihat dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank, yaitu bank


primer dan bank sekunder. a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang tergolong dalam bank primer yaitu : 1) Bank sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral; 2) Bank umum yang dapat menciptakan uang giral. Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut diatas dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo (bank) nasabah. Artinya, walaupun bank memberikan kredit, namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Hal ini dapat dilakukan karena dalam praktek perbankan tidak semua nasabah menarik saldonya pada saat yang sama. Karena jumlah permintaan kredit lebih besar dari jumlah saldo nasabah, maka bank bersedia melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral melalui rekening koran. Dengan demikian uang kartal tetap sama, tetapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah. b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder ialah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotik) yang tidak menciptakan uang giral. 4. Bank Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab III Pasal 5, menurut jenisnya bank terdiri atas: a. Bank umum, dan b. Bank perkreditan rakyat. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau


memberi perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Dengan pembagian bank menurut jenisnya ini, pembagian bank berdasarkan kepemilikannya seperti diuraikan pada jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya ditiadakan. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari: a) Perusahaan perseroan (Persero), b) Perusahaan daerah, c) Koperasi, dan d) Perseroan terbatas, Sedangkan bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari: a) Perusahaan daerah, b) Koperasi, c) Perseroan terbatas, dan d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia. Khusus bagi bank umum milik negara, emisi saham hanya dapat dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan atas mayoritas kepemilikan saham oleh negara. Adapun jenis-jenis dan kegiatan usaha bank yaitu : 1. Usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Pada pasal 6 sampai pasal 15 Undang-Undang Perbankan yang diubah, kegiatan usaha bank telah dirinvi dan dibatasi, yakni: 34 pertama, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank; kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank

34

Rachmadi Usman Op.Cit., Hal.208.


Perkreditan Rakyat; ketiga, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang dijalankan Bank Umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan Bank Perkreditan Rakyat. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Dalam Pasal 6 Undang-undang Perbankan yang diubah disebutkan bahwa dalam usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum meliputi: 35 a. Menghimpun dana dari masyakarat Bank umum menghimpun dana dari masyakarat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit. c. Menerbitkan surat pengakuan utang. Bank Umum dapat menerbitkan surat pengakuan utang baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka waktu pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai 229 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasa uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan dimasa yang akan datang. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit. d. Membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

35

Ibid., Hal.208-213.


1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2.

surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud;

3.

kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5.

obligasi;

6.

surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7.

instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Usaha bank umum sebagaimana dimaksud di atas mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. e.

Memindahkan uang Bank Umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f.

Menempatkan atau meminjamkan dana Bank Umum menjalankan usaha mendapatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g.

Menerima pembayaran


Bank Umum menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar-pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring. h.

Menyediakan tempat penyimpanan Bank Umum menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Penyediaan tempat disini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

i.

Melakukan kegiatan penitipan Bank Umum melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Kegiatan penitipan dapat dilakukan baik dengan menerima titipan harta penitip maupun mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip. Jika bank yang menyelenggarakan kegiatan penitipan mengalami pailit, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

j.

Penempatan dari dalam bentuk surat berharga Bank Umum melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercantum dalam bursa efek. Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

k.

Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan wali amat Bank Umum melakukan penempatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan


pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek daei transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. Sedangkan usaha kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi. l.

Menyediakan pembiayaan Bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m.

Menyediakan kegiatan lain Bank Umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undan-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut di atas, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas dan masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian, kebutuhan masyakarat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.


Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-undang Perbankan yang diubah, selain melakukan kegiatan usaha pokok sebagaiman dimaksud di atas, Bank Umum dapat pula melakukan atau menjalankan usaha tambahan namun dengan ijin khusus dari Menteri Keuangan. Usaha-usaha tambahan yang dapat dijalankan Bank Umum meliputi: 1.

melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2.

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

3.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

4.

bentindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Untuk usaha bank yang berjenis Bank Perkreditan Rakyat, usahanya lebih

sempit jika dibandingkan dengan usaha yang dijalankan Bank Umum. Di dalam Pasal 13 Undang-undang Perbankan yang diubah disebutkan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a) Menghimpun dana masyakarat; Bank Pekreditan Rakyat menghimpun dana dari masyakarat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang


dipersamakan dengan itu. Penyebutan atau “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyakarat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serups dengan deposito dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. b) Memberikan kredit; c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana; Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan prinsip konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah; d) Menempatkan dananya dakam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PERBANKAN. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum

Recommend Documents