BAB II. TINJAUAN UMUM TRANSAKSl PERBANKAN. Bank pertama didirikan di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda pada

BAB II TINJAUAN UMUM TRANSAKSl PERBANKAN

A. Pengertian Bank dan Transaksi Perbankan 1. Pengertian Bank. Bank pertama didirikan di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama Nederlandshe Handel Maatschappij (NHM) yang telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII), sekarang sudah meleburkan diri menjadi Bank Mandiri. Selanjutnya pada tahun 1827 pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan Dejavasche Bank yang sekarang dikenal sebagai Bank Indonesia. 9 Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan, pengertian bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perbankan. Pengertian bank juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu: a) Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart mendefinisikan: Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. b) Somary berpendapat, bahwa, bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 10

9 10

Widjanarto, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, hal. 3. “Pengertian dan Fungsi Bank”, www.e-dukasi.net, diakses tanggal 27 Oktober 2008

Universitas Sumatera Utara

Dari beberapa definisi bank yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran, yang mempunyai kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta jasajasa perbankan lainnya yang bertujuan untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam Undang-Undang Perbankan, diatur bahwa jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank haruslah sesuai dengan jenisnya. Bank tidak boleh menawarkan jasa-jasa perbankan yang tidak sesuai dengan jenis banknya. Dengan demikian, jenis suatu bank menentukan usaha jasa perbankan yang dapat diberikan kepada masyarakat,

Di

dalam Undang-undang Perbankan, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, dijelaskan secara umum fungsi bank di Indonesia yang berkaitan dengan tujuan perbankan itu sendiri, yaitu: 1). Sebagai financial intermediary, dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2). Sebagai

agent

of

development

yang

bertujuan

untuk

menunjang

pembangunan nasional sebagai bagian dari tugas penyelenggara negara. Dilihat

dari

kegiatan

lembaganya,

bentuk jasa

perbankan

dapat

dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Financial. Intermediary atau lembaga perantara keuangan, sebagai bentuk kegiatan utamanya dan dari kegiatan ini bank mendapatkan bunga. 2. Delivery System, yaitu bentuk kegiatan bank di bidang administrasi dan layanan. Dari kegiatan ini bank mendapatkan imbalan (fee). 11

11

Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Citra Aditya Bandung, hal.

287


Kelembagaan bank ini ditata kembali dalam struktur yang lebih sederhana oleh Undang-undang Perbankan, yaitu dengan membedakan bank menurut jenisnya menjadi 2 jenis, yaitu; a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian Bank Umum merupakan bank pencipta uang giral. b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lain lintas pembayaran. Dengan kata lain Bank Perkreditan Rakyat bukanlah pencipta uang giral. 12

Oleh karena itu, ada beberapa usaha jasa perbankan yang hanya dapat diberikan oleh sebuah Bank Umum, tetapi tidak boleh diberikan oleh Bank Perkreditan Misalnya

Bank

Perkreditan

Rakyat

(BPR)

Rakyat.

dilarang menerima simpanan berupa

giro, dan ikut serta dalam lain lintas pembayaran, juga dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 13 Bank juga dapat dibagi berdasarkan kepemilikannya, yaitu: 1. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-undang. 2. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan. Ketentuan Bank Umum Swasta diatur dalam Pasal 16, 21, dan Pasal 22 Undang-undang Perbankan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1061/KMK00/1988. 3. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu/lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI, dengan satu/lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Ketentuan Bank Campuran diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Perbankan 4. Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu bank milik pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Perbankan bentuk Bank Pembangunan Daerah akan disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan Undang-undang Perbankan.

12

Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 63 13 Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Citra Aditya Bandung, hal. 287


Dikarenakan BPD hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU Perbankan. 14

2. Pengertian Transaksi Perbankan. Kata transaksi berasal dari bahasa Inggris yaitu transaction yang berarti perjanjian. Dalam Black's Law Dictionary, kata transaction diartikan sebagai berikut: ”Any activity involving two or more persons” atau juga diartikan sebagai ”The act or instance of conducting business or other dealings”, Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan transaksi sebagai pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank). Jika dilihat dalam UU Perbankan sendiri, kata transaksi maupun istilah transaksi perbankan tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, pengertian transaksi perbankan yang digunakan penulis adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pelunasan (pemberesan) atau pembayaran yang dilakukan di suatu bank. Di dalam UU Perbankan khususnya Pasal 6, dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum sangat banyak sekali. Tidak hanya berupa masalah pembayaran dan kredit saja, akan tetapi juga beberapa jasa-jasa di bidang lainnya, seperti penitipan, surat berharga, pembiayaan dan kegiatan lainnya. Dengan banyaknya usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh suatu Bank Umum, maka pengertian transaksi perbankan tidak hanya berkaitan dengan pelunasan atau pembayaran saja. Tetapi merupakan pemberesan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Perjanjian ini berkaitan dengan usaha kegiatan yang dikelola oleh suatu bank. 14

Widjanarto, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, hal. 47


Menurut hemat penulis, istilah transaksi perbankan muncul karena perkembangan dari jenis usaha kegiatan bank yang makin lama semakin berkembang. Jadi transaksi perbankan hanya masalah yang berkaitan dengan pemakaian istilah saja dari jenis-jenis usaha kegiatan bank menjadi istilah transaksi perbankan yang pada dasarnya punya pengertian yang sama. Bank yang penulis maksud dalam penulisan hukum ini adalah Bank Umum. Bentuk dan jenis usaha kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu bank diatur dalam Pasal 6 UU Perbankan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bank tidak hanya bergerak untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, tetapi juga bisa menyediakan jasa layanan perbankan lainnya, seperti: menerbitkan surat pengakuan hutang, kegiatan penitipan, surat berharga, anjak piutang dan kegiatan lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU Perbankan, dikarenakan semakin majunya teknologi, maka jenis kegiatan bank juga semakin berkembang. Tidak hanya terbatas pada yang sudah diatur dalam UU Perbankan khususnya Pasal 6, tetapi juga berkembang dalam bentuk lain, seperti: internet banking, phone banking, ATM atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa istilah transaksi perbankan merupakan sebutan lain dari kegiatan usaha bank. Maka untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah transaksi perbankan.

B. Jenis-Jenis Transaksi Perbankan Dari sekian banyak transaksi perbankan yang ada, di dalam penulisan hukum ini, penulis hanya akan menjelaskan beberapa diantaranya yang menurut penulis mempunyai


kaitan yang sangat erat dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), yaitu: 1. Penghimpun Dana. Untuk dapat menjalankan usahanya sudah pasti bank membutuhkan dana. Sumber dana dari suatu bank dapat berasal dari bank itu sendiri, yaitu berasal dari para pemegang sahamnya. Hal ini dikarenakan bank merupakan bentuk dari suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain dana yang berasal dari para pemegang saham, bank juga memperoleh dana dari masyarakat, yaitu melalui jasa-jasa bank yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam kegiatan penghimpun dana, bank biasanya memberikan berbagai tawaran yang menarik, baik itu berupa hadiah, kemudahan transaksi dan khususnya bunga yang tinggi untuk jenis tabungan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan minat masyarakat agar menanamkan dananya di bank. Dengan banyaknya dana masyarakat yang ditanamkan pada bank yang bersangkutan, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Dana masyarakat inilah yang akan digunakan oleh bank untuk mendukung terlaksananya kegiatan transaksi perbankan yang dilakukan pada suatu bank. Oleh karena itu, bank terkadang seakan-akan memperlonggar ketentuan yang sudah ada hanya untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Beberapa transaksi perbankan yang termasuk dalam kegiatan penghimpun dana adalah:

1.1 Simpanan Giro. Giro merupakan suatu produk usaha jasa perbankan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Giro juga sering disebut dengan rekening koran yang uangnya dapat diambil kapan saja. Membicarakan masalah giro tentunya tidak dapat dipisahkan dengan bilyet giro, masyarakat awam pada umumnya sering menganggap sama antara


giro dengan bilyet giro, yang kedua hal ini sama sekali memiliki pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan giro, bilyet giro dan hal-hal lainnya yang terkait dengan rekening giro. Ada tiga hal penting yang harus dimengerti dalam masalah giro, yaitu rekening giro itu sendiri, bilyet giro dan cek. Pengertian giro dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Perbankan yang menyatakan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro hanya bisa dikelola oleh Bank Umum, dengan kata lain giro bukan merupakan produk dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara itu, bilyet giro adalah salah satu jenis warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam simpanan giro. Bilyet giro merupakan warkat pendukung giro yang keduanya saling berkaitan dan punya fungsi yang berbeda dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu, seharusnya antara giro dan bilyet giro tidak disamakan pengertiannya. 15 Adapun pengertian cek dalam giro pada dasarnya sama dengan bilyet giro, yaitu sebagai warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam rekening giro. Namun cek merupakan surat perintah pembayaran sedangkan bilyet giro surat perintah pemindahbukuan dana. Di samping itu, cek merupakan warkat yang dapat langsung diuangkan di bank. Sedangkan bilyet giro merupakan warkat yang tidak dapat langsung diuangkan, tetapi harus disetorkan lebih dulu dalam rekening. Barulah setelah itu dapat dicairkan atau diuangkan. 16

15

M. Bahsan, 2005, Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

hal. 13 16

Safir Senduk “Mengenal Produk Simpanan Di Bank” www.perencanakeuangan.com, diakses tanggal 28 Oktober 2008.


Dalam rekening giro, bank biasanya tidak memberikan bunga. Walaupun ada, biasanya dalam jumlah kecil dan sering disebut dengan istilah "jasa giro". Di beberapa bank lain ada yang menggunakan istilah "bunga giro". Selain memberikan jasa giro, bank juga mengenakan biaya administrasi yang langsung dipotong dari rekening giro setiap bulannya. Biaya ini sebagai timbal balik dari pelayanan yang diberikan oleh bank. Dengan memiliki rekening giro, tiap bulannya nasabah akan mendapatkan rekening koran yang berisi jumlah uang keluar masuk dari rekening giro yang bersangkutan. Oleh karena itu rekening giro juga sering disebut dengan rekening koran. Ada hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam mengelola rekening giro, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle). Hal tersebut adalah tindakan penerimaan nasabah sebagai salah satu dari tindakan pelaksanaan dari pengelolaan rekening giro. Dalam menerima nasabah, bank wajib melakukan penilaian atas calon nasabah dan permohonannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2 I/PBI/2003. PBI ini mengharuskan bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah wajib meminta: a. Identitas calon nasabah; b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang dilakukan nasabah; c. Informasi lain tentang nasabah;


d. Identitas pihak lain. 17

Berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) ini, bank sering mengalami kesulitan mengusut asal-usul dana yang disalurkan melalui rekening giro. Pengusutan yang dilakukan oleh bank sering dianggap sebagai pelayanan yang tidak menyenangkan, sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan usaha antara bank dengan nasabahnya. Selain itu, bank juga kesulitan untuk menolak calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini dimaksudkan untuk menghindari risiko-risiko yang muncul dari kegiatan usaha perbankan itu sendiri, khususnya rekening giro. Risiko tersebut berupa risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi. Berkaitan dengan risiko pasar, dengan adanya perubahan jasa giro dan nilai tukar sebagai akibat pergerakan pasar akan menimbulkan risiko bagi bank yang bersangkutan. Ketidakmampuan bank dalam mengumpulkan dana dalam bentuk rekening giro dan tidak hati-hati dalam pembuatan perjanjian pembukaan rekening giro, akan menimbulkan risiko likuiditas dan risiko hukum bagi bank yang bersangkutan. Sedangkan risiko reputasi muncul apabila bank tidak profesional dalam melayani nasabah, sehingga menimbulkan kerugian dan kekecewaan nasabah yang berkepentingan. 1.2. Tabungan. Tabungan merupakan bentuk transaksi perbankan yang paling sederhana. Cukup hanya dengan menyetor sejumlah uang yang ditentukan kita sudah bisa mempunyai

17

M. Bahsan, 2005, Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

hal. 40


rekening tabungan di bank. Biasanya jumlah uang yang harus disetor tidak terlalu besar, dan prosedur dalam pembukaan rekening tabungan juga tidak berbelit-belit. Tabungan adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Seiring dengan majunya teknologi, saat ini tabungan tidak saja digunakan sebagai sarana menyimpan uang saja, tetapi juga ditambah dengan fasilitas lain yang sebenarnya sudah agak diluar dari maksud dari menabung itu sendiri. Contohnya seperti fasilitas ATM, debet yang sering digunakan untuk membayar belanja bulanan nasabah yang bersangkutan. Pengertian tabungan/saving disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan. Tabungan dalam Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kepada nasabah yang menabung akan diberikan buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank. Buku tabungan tersebut berisi besarnya dana yang disimpan dan juga ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Untuk menarik minat masyarakat agar menabung di bank, maka bank memberikan bunga tabungan setiap bulannya. Semakin besar dana yang disimpan, maka semakin besar pula bunga yang akan diperoleh oleh nasabah yang bersangkutan. Bunga tabungan ini diberikan oleh bank agar dana yang tersimpan di tabungan dapat berkembang, sehingga nasabah semakin rajin menabung. Lazimnya, selain memberikan


bunga tentunya bank juga akan mengenakan biaya administrasi setiap bulannya sebagai timbal balik atas pelayanan yang diberikan oleh bank. 18 Penyelenggaraan tabungan dimulai pada tahun 1969 dengan program tabungan berhadiah,

kemudian

pada

tahun

1971

diselenggarakan

Tabanas

(Tabungan

Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi Berjangka). 19 Namun saat ini, tabungan yang diselenggarakan oleh Bank sangat banyak jenisnya, dengan berbagai macam nama serta ketentuan yang berbeda-beda pada masing-masing bank. Misalnya saja, BRITAMA oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI Taplus Oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Tabungan Mandiri oleh Bank Mandiri, dan berbagai jenis tabungan lainnya. Banyaknya jenis tabungan yang berkembang dan dikelola oleh bank umum maupun bank swasta lainnya, dikarenakan sejak Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 88) semua bank di Indonesia termasuk bank asing dan bank swasta diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 20 1.3. Deposito. Pada prinsipnya deposito ini sama dengan simpanan tabungan, hanya saja deposito tidak dapat ditarik kapan saja dan setoran awalnya juga lumayan besar. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Lebih jelas lagi pengertian deposito disebutkan dalam

18

Safir Senduk, “Mengenal Produk Simpanan Di Bank” www.perencanakeuangan.com, diakses tanggal 28 Oktober 2008. 19 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 233 20 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 234


pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya ditentukan berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Misalnya, jika menabung deposito yang berjangka 3 (tiga) bulan, maka penarikannya juga setelah 3 (tiga) bulan berlalu. Tentunya bank juga memberikan bunga yang bisa dinikmati pada saat deposito jatuh tempo. Seperti halnya pada tabungan dan giro, bank juga mengenakan biaya administrasi sebagai timbal balik atas jasa yang diberikan oleh bank. Namun pada deposito biaya administrasi tidak dikenakan tiap bulannya, tetapi pemotongan berupa pajak deposito yang diperhitungkan dari bunga deposito. 21 Dalam transaksi perbankan yang berbentuk deposito ini, bank pada umumnya menawarkan bunga yang tinggi. Hal ini dikarenakan bank ingin menarik minat masyarakat agar menanamkan dananya pada bank yang bersangkutan, mengingat jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh masyarakat cukup besar apabila ingin membuka suatu rekening deposito. Ditambah lagi masyarakat tidak bisa menarik dananya setiap saat, melainkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Di samping itu, sejak dikeluarkannya ketentuan Bulan Desember 1989, semua bank bebas menentukan bunga deposito masing-masing. 22 Ketentuan dalam kebijakan penerimaan nasabah dalam setiap transaksi perbankan juga berlaku pada deposito. Sebelum seseorang membuka rekening deposito pada suatu

21

Safir Senduk, “Mengenal Produk Simpanan Di Bank” www.perencanakeuangan.com, diakses tanggal 28 Oktober 2008. 22 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 230


bank, dia diharuskan mengisi formulir identitas nasabah. Formulir ini berisi keterangan tentang data diri nasabah yang bersangkutan dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menghindarkan bank dari risiko-risiko yang muncul dari transaksi yang dilakukan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal nasabah, membuat perbankan dalam keadaan yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan melalui 2 (dua) ketentuan ini, asal-usul suatu deposito dapat dibuka. Keterbukaan deposito ini banyak menimbulkan reaksi negatif dari kalangan perbankan. Ditambah lagi adanya permintaan Dirjen Pajak agar asal-usul deposito bisa diungkap untuk kepentingan perpajakan, yang pada dasarnya sangat merugikan bagi bank yang bersangkutan. 23

2. Perkreditan Bank. Istilah kredit berasal dari bahasa latin ”credere/creditium”, yang berarti kepercayaan. Kepercayaan disini maksudnya bahwa orang yang meminjamkan uang (bank) disebut dengan kreditur, percaya bahwa orang yang meminjamkan uang (nasabah) disebut dengan debitur dapat mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. 24 Pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan dalam Pasal 1 angka 11, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain,

23

“Pro Kontra Keterbukaan Deposito”, Berita, Senin 16 Agustus 2004, www.bisnis.com, diakses tanggal 29 Oktober 2008. 24 D. Gandaprawira, 1992, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 1.


yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit

yang

diberikan

oleh

bank

banyak

sekali jenisnya

dan

dapat

digolongkan menurut beberapa kriteria, diantaranya yaitu: 1. Berdasarkan jangka waktu, kredit dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun; c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun. 2. Berdasarkan tujuannya, kredit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: a. Kredit konsumtif; b. Kredit produktif. 3. Berdasarkan waktu pencairan, kredit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: a. Kredit tunai, b. Kredit tidak tunai. 25 Selain tiga penggolongan di atas, masih banyak lagi jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank menurut kriteria yang berbeda-beda. Transaksi perbankan dalam kegiatan kredit sangat erat kaitannya dengan masalah prudential principle atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kenapa demikian, hal ini dikarenakan kredit sebagai fungsi usaha bank telah mendorong masyarakat untuk menciptakan prudential banking, sehingga masyarakat akan lebih menilai prinsip kehatihatian dalam menyalurkan dana di suatu bank. 26 Dengan disalurkannya dana oleh masyarakat di suatu bank, maka bank yang bersangkutan akan dapat melaksanakan fungsinya sebagai agent of development sebagai salah satu fungsi pokok perbankan Indonesia. Fungsi bank sebagai agent of development yaitu dalam bentuk kegiatan penyaluran kredit dengan tujuan untuk pemerataan 25

Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 238 26 Ruddy Trisantoso, 1996, Kredit Usaha Perbankan, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 3


pembangunan. Bank juga bertugas untuk menjaga keseimbangan antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menempatkan dana. Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan analisis kredit dengan seksama, teliti, dan didasarkan pada data yang akurat, sehingga bank tidak keliru dalam mengambil keputusan. Bank dalam memberikan kredit harus mengambil risiko sekecil mungkin, risiko yang dimaksud adalah risiko tidak dikembalikannya pinjaman yang dipinjam oleh debitur atau nasabah peminjam. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit harus memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Transaksi perbankan dalam kegiatan kredit merupakan kegiatan yang paling rentan menimbulkan masalah bagi bank itu sendiri, Hal ini dikarenakan pemberian kredit yang tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan kredit bermasalah. Dalam dunia perbankan istilah kredit bermasalah disebut dengan non performing loan (NPL), yaitu suatu keadaan pihak yang meminjam uang (debitur) tidak mampu mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan kepadanya. Jika hal ini terjadi, maka bank akan mengalami kerugian. Tidak hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan akan hilang, karena dana yang ditempatkan oleh masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh bank yang bersangkutan. Sehingga masyarakat tidak mau lagi menempatkan dananya pada bank yang bersangkutan. Dalam memberikan kredit, selain bank harus memiliki kepercayaan bahwa pihak peminjam atau debitur dapat mengembalikan uang yang dipinjamkan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan, bank juga harus meminta adanya agunan dari pihak debitur. Adanya agunan ini sebagai sumber pelunasan kredit yang telah diberikan oleh


bank, apabila debitur tidak bisa mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kewajiban ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Setiap transaksi perbankan yang dilakukan, tentunya menimbulkan risiko-risiko yang tidak bisa dihindari. Begitu juga halnya dengan perkreditan bank. Untuk itu demi terlaksananya sebuah prudential banking diperlukan prinsip kehati-hatian dan asas konservatif dalam pemilihan line bisnis maupun para nasabahnya. 27 Untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, sudah pasti juga berlaku dalam transaksi kredit. Sebelum memberikan pinjaman, bank wajib menerapkan kebijakan penerimaan nasabah. Kebijakan penerimaan nasabah dalam setiap transaksi perbankan harus berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah, yang sebelumnya telah penulis jelaskan. Namun dalam transaksi kredit, bank masih harus melakukan penilaian lagi terhadap calon nasabah. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu penilaian tehadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur (pihak yang meminjam). Kelima aspek ini kemudian dikenal dengan ”flic five C of credit analysis” atau 5 C's, yaitu character, capacity, capital, conditions, dan yang terakhir collateral. Penilaian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai laporan dan informasi yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembenan kredit. 3. Internet Banking. 27

Ruddy Trisantoso, 1996. Kredit Usaha Perbankan, Andi Yogyakarta, yogyakarta, hal. 12


Internet banking merupakan bentuk baru dari transaksi perbankan yang muncul seiring berkembangnya teknologi dunia maya atau internet. Dunia Perbankan tidak berbeda dengan industri lainnya dimana teknologi internet mulai masuk dan bahkan sebagian besar transaksi perbankan saat ini dilakukan via internet. Hal ini dikarenakan, proses transaksinya berlangsung cepat dan dapat dilakukan dimanapun kita berada, hanya dengan menggunakan layanan internet. Internet banking merupakan transaksi perbankan berbasis elektronis, yang rnemberikan peluang usaha baru bagi bank. Hal ini tentu saja membawa perubahan bagi strategi usaha perbankan, yang dulunya berbasis manusia menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien bagi bank dan praktis bagi nasabah. Adapun keuntungan adanya internet banking adalah: a). Bussiness expansion, yaitu adanya internet banking akan mempermudah transaksi perbankan karena menghilangkan batas ruang dan waktu. b). Customer loyality, yaitu nasabah akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account (rekening) di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia, dapat menggunakan satu bank saja. c). Revenue and cost improvement, yaitu biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang. d). Competitive advantage, yaitu akan menarik minat masyarakat untuk menanamkan dananya dan melakukan transaksi pada bank yang bersangkutan, karena fasilitas internet memberikan kemudahan dalam bertransaksi. 28 Namun demikian, disamping bank memperoleh manfaat signifikan dari inovasi teknologi melalui transaksi perbankan berbasis internet tersebut, bank juga menghadapi risiko yang melekat pada kegiatan dimaksud, antara lain risiko strategik, risiko reputasi, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

28

Budi Raharjo, “Aspek Teknologi Dan Keamanan Dalam Internet Banking”, www.bi.go.id, diakses tanggal 28 Oktober 2008


Internet banking pada dasarnya tidak menimbulkan risiko baru yang berbeda dari produk layanan jasa perbankan melalui media lain, tetapi disadari bahwa internet banking meningkatkan risiko tersebut. Secara khusus internet banking meningkatkan risiko strategik, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum serta risiko reputasi. Oleh karena itu, disamping memanfaatkan peluang baru tersebut, bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut dengan prinsip kehati-hatian. 29 Bentuk yang paling sederhana dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam internet banking, yaitu berupa pertemuan secara langsung antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi benar adanya dan untuk melindungi kedua belah pihak dari berbagai risiko yang akan muncul dikemudian harinya. Dan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi dalam transaksi perbankan yang menggunakan jasa internet ini, maka bank harus menerapkan prinsipprinsip manajemen risiko. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen risiko bank secara umum berlaku pula untuk aktivitas internet banking, namun prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan memperhatikan risiko-risiko spesifik yang melekat pada aktivitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, prinsip manajemen risiko internet banking dibagi dalam tiga bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi yaitu pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, pengendalian pengamanan, serta manajemen risiko hukum dan risiko reputasi.

29

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/DPNP tanggal 20 April 2004, “Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (Internet Banking)”, www.bi.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2008


C. Prinsip Kehati-hatian Dalam Transaksi Perbankan (Prudential Banking) Bisnis perbankan merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati (prudent). Namun, di samping menjanjikan keuntungan besar, bisnis ini juga penuh risiko. Perbankan dikatakan sebagai bisnis penuh risiko (full risk business) dikarenakan sebagian besar kegiatan usaha yang dilakukan mengandalkan dana dari masyarakat yaitu berupa tabungan, giro, deposito dan kegiatan penghimpun dana lainnya. 30 Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi

menghimpun

dana

dan

menyalurkannya

kembali

pada

masyarakat,

berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan nasabahnya, yaitu masyarakat. Namun, kewajiban ini harus dibarengi dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential principles) pada transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Hal ini bertujuan agar bank dapat menjaga tingkat kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UndangUndang Perbankan. 31 Kewajiban

bank

untuk

melaksanakan

prinsip

kehati-hatian

(prudential

principles), diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini

30

Mulhadi, “Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) Dalam Kerangka UndangUndang Perbankan Di Indonesia”, www.library.usu.ac.id, diakses tanggal 30 OKtober 2008 31 Zahry Vandawati Chumaida, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adln.lib.unair.ac.id, diakses tanggal 29 Oktober 2008


bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa, perbankan dalam melakukan usahanya haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan pada Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan, mewajibkan bank dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 25 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, sudah jelas bahwa dalam melakukan transaksi dalam bentuk apapun, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Perbankan, ketentuan tentang prinsip kehati-hatian sudah pernah diatur dalam beberapa paket deregulasi, yaitu Paket Deregulasi 25 Maret 1989 dan Paket Deregulasi Februari 1991. Walaupun sudah banyak ketentuan yang dibuat pemerintah untuk mengatur prinsip ini, namun perbankan nasional masih saja dihinggapi oleh berbagai masalah. 32 Pengertian prinsip kehati-hatian (prudential principles) tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan hanya memberikan batasan dan ruang lingkup pelaksanaan prinsip kehati-hatian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan. Jadi, pada prinsipnya ketentuan prinsip kehati-hatian ini

32

Mulhadi, “Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) Dalam Kerangka UndangUndang Perbankan Di Indonesia”, www.library.usu.ac.id, diakses tanggal 30 OKtober 2008.


harus dilaksanakan dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan. Di samping untuk menjaga tingkat kesehatan bank, prinsip kehati-hatian ini juga bertujuan untuk melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehatihatian ini merupakan bagian dari kebijakan moneter yang menyangkut kepentingan semua masyarakat, tidak hanya nasabah yang melakukan transaksi di bank. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh oleh lembaga perbankan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyaluran dana. Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh lembaga perbankan adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dalam setiap transaksi perbankan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan prinsip mengenal nasabah bertujuan agar bank sebelum melakukan transaksi, untuk terlebih dahulu mengetahui identitas nasabah yang bersangkutan, dengan kata lain harus mengenali nasabahnya. Dengan diketahuinya informasi tentang nasabah yang bersangkutan, baik itu berupa identitas diri, asal-usul uang, tujuan melakukan transaksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah maupun transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah, bank dapat menghindari risiko-risiko yang akan muncul apabila bank melakukan transaksi dengan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan yang.telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Ketentuan prinsip mengenal nasabah ini lebih untuk melindungi bank dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab, yang


berkemungkinan dapat menimbulkan kerugian terhadap bank dan mengurangi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.


BAB II. TINJAUAN UMUM TRANSAKSl PERBANKAN. Bank pertama didirikan di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda pada

Recommend Documents