BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK
A. Sejarah Bank di Indonesia Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia-Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan
penting di Hindia-Belanda. Bank‐bank yang ada itu antara lain:6 1. De Javasce NV. 2. De Post Poar Bank. 3. De Algemenevolks Crediet Bank. 4. Nederland Handles Maatscappi (NHM). 5. Nationale Handles Bank (NHB). 6. De Escompto Bank NV. Terdapat pula bank‐bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank‐bank tersebut antara lain:7 a. Bank Nasional Indonesia. b. Bank Abuan Saudagar. c. NV Bank Boemi. d. The Chartered Bank of India. e. The Yokohama Species Bank. f. The Matsui Bank. g. The Bank of China. 6
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta, 2013, hal. 27 7 Ibid.
14
15
h. Batavia Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah
Indonesia. Bank‐bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:8 1. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI
ʹ46.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dar De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko. 3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo. 4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 6. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. 7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik. 9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari
8
Ibid.
ʹah, dan juga BP
16
(BPRS). Masing‐masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.9 Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional.
Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank‐bank milik pemerintah, yaitu:10 a. Bank Sentral Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951. b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan Expor Impor (Exim), dipisahkan lagi menjadi: 1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968. 2. Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
9
Ibid. Ibid.
10
17
c. Bank Negara Indonesia (BNI
ʹ46)
Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia
ʹ46.
d. Bank Dagang Negara(BDN) BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang
Negara. BDN merupakan satu‐satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank Negara Indonesia Unit. e. Bank Bumi Daya (BBD) BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. f. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) g. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank ini didirikan di daerah‐daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962. h. Bank Tabungan Negara (BTN) BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.
18
i. Bank Mandiri Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Dikeluarkannya paket deregulasi pada 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank
pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994‐1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.11 Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988-1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997-1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan
perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga‐lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya.12
Secara spesifik langkah‐langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah:13 1) Penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 11
Ibid. Ibid. 13 Ibid. 12
19
2) Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank‐bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank‐bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. 3) Menutup bank‐bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan marger. 4) Mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 5) Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang‐Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah:14 a) Memperkuat
kerangka
pengaturan
dengan
menyusun
rencana
implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional bagi pengawasan bank.
14
Ibid.
20
b) Meningkatkan
infrastruktur
sistem
pembayaran
dengan
mengembangkan Real Time Gross Settlements (RTGS). c) Menerapkan bank guarantee scheme untuk melindungi simpanan masyarakat di bank. d) Merekstrukturisasi kredit macet, baik yang dilakukan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesian Debt Restrukturing Agency (INDRA). e) Melaksanakan programyang privatisasi BUMN dan bank‐bank direkap. dan divestasi untuk
bankbank
f) Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Berbagai
perkembangan
positif
pada
sektor
perbankan
sejak
dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif (antara lain credit linked notes), serta kerjasama produk dengan lembaga lain (reksadana dan bancassurance).
B. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Definisi secara umum, bank merupakan badan yang tugas utamanya menghimpun dana atau menyalurkan dana. Pada pengertian yang lain menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan dana permitaan kredit pada waktu yang telah ditentukan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, hampir setiap orang pasti mengetahui mengenai peranan bank adalah sebagai penghimpun dan menyalurkan dana dari
21
dan ke masyarakat. Peranan sebagai penghimpun dana, dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank, sedangkan peranan bank sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (kredit) dari bank, misalnya untuk pembayaran pembiayaan keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan keperluan-keperluan lainnya.15 Adapun beberapa pengertian tentang bank yang dapat dikemukakan diantaranya adalah sebagai berikut: 16 1. Menurut Prof.G.M. Verrya Stuart, bahwa “bank adalah suatu badan usaha yang menjalankan proses kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar berupa uang giral.” 2. Menurut Bradfard, bahwa “bank ialah suatu badan usaha yang menjalankan proses pengumpulan pinjaman atau penanaman dari kelebihan dana yang terdapat dalam masyarakat, disamping menjalankan fungsi-fungsi yang erat hubungannya dengan pekerjaan pengumpulan, meminjamkan dan menanamkan dana yang berlebihan tersebut.” 3. Menurut Raymond P. Kant, bahwa “bank ialah suatu organisasi yang usaha pokoknya adalah behubungan dengan pengumpulan dana yang belum digunakan masyarakat, dengan tujuan untuk meneruskannya kepada orang yang membutuhkannya.”
15
Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, Bumi Aksara: Jakarta, 2011, hal. 11 Thomas Suyatno, dkk , Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1993, hal. 1 16
22
4. Menurut Fockema Andreae, bahwa “bank adalah suatu lembaga atau pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.” 5. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa “perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalan kegiatan usahanya, maksudnya bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus selalu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dipertegas kembali oleh Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni menyatakan “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”
23
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan perbankan di Indonesia berdasarkan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana adalah merupakan wujud bank sebagai agent of development (terutama bagi bank-bank milik negara), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan permerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
C. Jenis-jenis Bank Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:17 1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank
17
hal. 20
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Penerbit Kencana: Jakarta, 2005,
24
Umum
dapat
mengkhususkan
diri
untuk
melaksanakan
atau
memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut pembagiannya, Bank dapat dibeda-bedakan menjadi:18 a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya 1. Bank Sentral Menurut UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 jo UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kelancaran
kebijakan
sistem
moneter,
pembayaran,
mengatur mengatur
dan dan
menjaga mengawasi
perbankan serta menjalan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. 2. Bank Umum Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18
Ibid.
25
Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut
bank
komersial
(commercial
bank).
Bank
umum
mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara lain: 2.1. menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, dan tabungan; 2.2. memberikan kredit; 2.3. menerbitkan surat pengakuan utang; 2.4. memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri; 2.5. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga; 2.6. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan 2.7. melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika
dibandingkan
dengan
kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak
26
sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu: 3.1. menerima simpanan berupa giro, 3.2. mengikuti kliring, 3.3. melakukan kegiatan valuta asing, 3.4. melakukan kegiatan perasuransian Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini: 3.a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan csimpanan deposito. 3.b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat. 3.c Menyedikan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. b. Jenis Bank berdasarkan Kepemilikannya Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas:19 1. Bank Milik Pemerintah Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II 19
“Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya, ”http://www.zonanesia.com / 2014 /12/jenis-jenis-bank-dan-fungsinya.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2015
27
masing-masing provinsi, contoh, Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya. 2. Bank Milik Swasta Nasional Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula, contohnya, Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lainlain. 3. Bank Milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya, ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain. c. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya20 1. Bank Konvensional Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena 20
“Jenis-jenis Bank Berdasarkan Operasionalnya,” http://awan-awansetiawan01. blogspot.co.id/ 2012/06/pengertian-bank-jenis-bank-berdasarkan.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2015
28
metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional, contohnya, bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada sub bab sebelumnya. 2. Bank Syariah Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang
29
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.
Kebersamaan
mengacu
pada
prinsip
saling
menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non
30
muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negaranegara muslim dan non muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah, contoh bank syariah di Indonesia, yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri. Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam:21 a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh. b. Bank Non Devisa, merupakan bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksankan transaksi seperti halnya bank devisa. Terhadap jenis-jenis bank tersebut, dapat dilihat dari fungsinya serta kinerjanya, dapatlah diberikan pembagian dari masing-masing bank tersebut. Pembagian jenis bank ini sangat penting karena terdapatnya perbedaan jenis kegiatan yang boleh dilakukan oleh bank-bank yang berbeda tersebut. Dalam hal ini kegiatan ini dapatlah disebutkan pembagiannya berdasarkan jenis karena telah diatur oleh Bank Indonesia tentang kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dialkukan oleh bank-bank tersebut. Jenis kegiatan yang dilakukan bank senantiasa di bawah pengawasan Bank Indonesia.
21
Hermansyah, Op.cit., hal 22
31
D. Kegiatan Usaha Bank Berdasarkan dengan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa kegiatan usaha bank meliputi, yakni: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan hutang; d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
32
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada
bank
lain,
baik
dengan
menggunakan
surat,
sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan
kegiatan
penitipan
untuk
kepentingan
pihak
lain
berdasarkan suatu kontrak; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan
dengan
Undang-undang
perundangundangan yang berlaku.
ini
dan
peraturan
33
Dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa ketentuan yang tertuang pada Pasal 6 huruf k UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan telah dihapus oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sementara itu, Pasal 6 huruf m pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah sehingga Pasal 6 huruf m pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
