BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN A . Pengertian Bank dan Hukum Perbankan Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang, apabila mendengar kata bank sudah bukan barang yang asing, melainkan bank sudah merupakan mitra dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka, lain halnya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank masih sepotong-sepotong, sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang, bahkan sebagian masyarakat belum memahami bank sama sekali, hal ini di di dorong oleh pengetahuan mengenai perbankan yang sangat minim. Oleh karena itu, sebaiknya kita melihat dulu apa arti dari bank itu sendiri. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana itu ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. 7 Apabila menelusuri terminologi “bank” maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari kata “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan

7

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003,

hal 2. 11 Universitas Sumatera Utara

pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangkubangku di halaman pasar (Abdurrachman, A, 1991: 80). 8 Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada ayat (3) menyebutkan “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran. Adapun bentuk umum dari bank menurut pasal ini adalah, perseroan terbatas, koperasi ataupun perusahaan daerah. 9 Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atao orang pribadiyang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang kepada pihak ketiga. Untuk memahami pengertian tentang bank dapat dilakukan denga tiga cara, yaitu: 10 1. Mendasarkan pada peraturan perUndang-Undangan 2. Pelayanan pada masyarakat 3. Fungsi ekonomi

8

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modren (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998),

Buku Kesatu, hal 13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 21 ayat (1). 10 www. e.print.undip.ac.id. diunggah tanggal 20 September 2010, pukul 14.00 WIB 9

Universitas Sumatera Utara

Jika dijabarkan maka pengertian bank dari sudut hukum berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”, defenisi ini masih menyimpan pertanyaan karena banyak lembaga lain yang juga menghimpun dana seperti itu, tapi tidak disebut bank, misalnya asuransi, pension funds (dana pensiun), dan lain-lain. Dari sudut pelayanan bank kepada konsumen, bank adalah instansi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jika didefenisikan seperti itu, masih kurang jelas juga karena banyak lembaga lain yang juga berfungsi demikian tetapi tidak disebut bank. Dan apabila mengacu kepada fungsi ekonomi, bank adalah lembaga yang menyimpan simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman sebagai bagian yang tak terpisahkan dan peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai financial intermediares atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen. Pendekatan yang ketiga ini dianggap paling memuaskan. Sebagai finansial intermediares, bank akan mengambil uang dari investor, mengumpulkannya dan menanamkannya kembali pada perusahaan lain, misalnya kredit, saham, pasar modal dan sebagainya. Bank adalah institusi yang berada diantara kepentingan investor penabung dengan investor yang paling akhir yaitu nasabah penerima kredit. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan di era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari


sistem pembayaran dunia. 11 Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam hal memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar karena hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakankebijakan yang dijalankan pemerintah yang menjadi landasan bagi dunia perbankan dalam menjalankan kegiatannya yang memiliki program-program tertentu sesuai dengan era pembangunan yang telah dijalani maupun situasi perekonomian kita yang tidak terlepas

daripada

perubahan-perubahan

situasi

perdagangan

internasional

yang

memungkinkan berkembangnya industri perbankan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh R. Tjiptodinugroho mengenai batasan pengertian bank yaitu suatu lembaga keuangan yang harus dapat memanfaatkan dana-dana dari sumber maupun dengan aktivitas perkreditan dan atau aktivitas lainnya dalam bidang kegaitan ekonomis, untuk peredaran uang dan modal sebagai sarana pembangunan kesejahtraan umat manusia pada khususnya, dan negara pada umumnya sesuai dengan kebijaksanaan policy ekonomi dan moneter yang digariskan oleh pemerintah. 12

11

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan), Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 1. 12 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modren (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998), Buku Kesatu, hal 14.


Dengan adanya berbagai ragam kepentingan dalam masalah perekonomian itulah dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum yang mendasarinya. Mengenai hokum 13 mempunyai suatu masalah yang mempunyai ruang lingkup cukup luas, sehingga diantara para ahli hokum dan sarjana hokum tidak terdapat suatu kesamaan pendapat, namun yang penting bagi kita bahwa hokum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Jadi yang dimaksud hokum disini adalah: “Segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat”. Sedangkan hokum yang kita bicarakan 14 adalah tentang perbankan sehingga bahan uraian ini diutamakan hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara kita secara nasional, yang di dalam perbankan di Indonesia mempunyai pengertian historis tersendiri. Hukum perbankan 15 adalah serangkaian hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha. Djuhmana mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perbankan di Indonesia” bahwa hukum perbankan ialah sebgai sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubunga n dengan bidang kehidupan yang lain. 16 Adapun peraturan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan perbankan harus melihat aspek kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (Bankin Law). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam

13

Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, buku pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hal 1. 14 Mustafa Siregar, Op. Cit. hal 10 15 Rachmadi Usman, Op.Cit, hal 2 16 Muhhamad Djuhmana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996, hal 1.


bentuk perUndang-Undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya seharihari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, dan hal lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut: (Djumhana, Muhamad, 1993: 10).

1. Asas-asas perbankan,

seperti norma efisiensi,

keefektivan,

kesehatan bank, professional pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak, dan kewajiban bank; 2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patung dengan asing, atau bank asing. 3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum darn diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, anti trust, perlindungan nasabah, dan lain-lain. 4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.


5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudential banking, dan lain-lain. 17 6. Peraturan-peraturan yang ada di dalamnya itu satu sama lain ada hubungannya,

jadi

tidak

mungkin

berdiri

sendiri,

malah

keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya. Demikian pentingnya faktor hukum atau perUndang-Undangan ini bagi perkembangan bidang perbankan 18 dapat dimengerti karena bila dibandingkan dengan industri jenis lain maka bidang perbankan ini merupakan bidang yang paling banyak peraturannnya sehingga disebut sebagai “the most higly regulated industry”. Sifat hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum memaksa 19 artinya bank dalam menjalankan usaha harus tunduk dan patuh terhadap UndangUndang. Apabila rambu-rambu perbankan dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (self regulation) dengsn berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia yang dimaksudkan sebagai standart atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab.

17

Muhhamad Djumhana, Op.cit hal 2-3 Ibid, hal 4. 19 Ibid , hal 6. 18


B. JENIS-JENIS PERBANKAN Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Dari segi funsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan diliaht dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dari segi nasabah yang mereka layani apakah luas atau masyarakat dalam wilayah tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi kedalam kriteria tentang bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain: 1. Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: a. Bank Umum b. Bank Pembangunan c. Bank Tabungan d. Bank Pasar e. Bank Desa f.

Lumbung Desa

g. Bank Pegawai h. dan bak lainnya


Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: a. Bank Umum b. Bank Perkreditan Rakyat Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya Undang-Undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Pekreditan Rakyat (BPR). Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UndangUndang Nmor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : a. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh asa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan ussaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Artinya jasa-jasa

perbankan yang ditawqarkan BPR jauh lebih sempit jika dibangdingkan dengan kegiatan atau asa bank umum.


2. Dilhat dari Segi Kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah : a. Bank milik pemerintah Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain : -

Bank Negara Indonesia 46 (BNI )

-

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

-

Bank Tabungan Negara (BTN)

-

Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi.. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masingmasing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah : -

BPD DKI-Jakarta

-

BPD Jawa Barat

-

BPD Jawa Tengah.

-

BPD DI. Yogjakarta

-

BPD Riau

-

BPD Jawa Timur


-

BPD Sulawesi Selatan

-

BPD Nusa Tenggara Barat

-

BPD Papua

-

dan BPD lainnya.

b. Bank milik swasta nasional Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendidiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh Bank swasta milik nasional antara lain : -

Bank Bumi Putra

-

Bank Central Asia (BCA)

-

Bank Danamon

-

Bank Internasional Indonesia.

-

Bank CIMB Niaga

-

Bank Muamalat

-

Bank Universal

c. Bank milik koperasi Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

d. Bank milik asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas dimiliki pihak asing (luar negeri).


Contoh bank asing antara lain : e.

ABN AMRO Bank

f.

American Express Bank

g.

Bank of America

h.

Bank Of Tokyo

i.

Bangkok Bank

j.

City Bank

k.

Chase Manhattan Bank

l.

Deutsche Bank

m.

European Asian Bank

n.

Hongkong Bank

o.

Standart Chartered Bank

e. Bank milik campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : f.

Bank Finconesia

g.

Bank Merincorp

h.

Bank PDFCI

i.

Bank Sakura Swadarma

j.

Inter Pacifik Bank

k.

Mitsubishi Buana bank

l.

Sumitomo Niaga Bank

m.

Sanwa Indonesia Bank


3. Dilihat dari Segi Status Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi dalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atas status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakan baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas layanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat dari segi status adalah sebagai brikut : a. Bank devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia. b. Bank non devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakn trasaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisi. Jadi bank non devisi merupakan kebalikan daripada bank devisi, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. 4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:


a. Bank yang berdasarkan prinsip kovensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia diamna asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: 1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah Spread based. 2. Untuk

jasa-jasa

bank

lainnya

pihak

perbankan

konvensional

(barat)

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau porsentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah seperti Mesir atau di Pakistan, bank yang berdsarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat seak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasrkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiaayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntunhan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:


1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarkah) 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahad) 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasaarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alquran dan Sunah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan pengguanaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba. C. ASAS DAN FUNGSI PERBANKAN Untuk mempelajari norma hukum, kita harus mengetahui asas-asas hukumnya. Jadi, norma hukum itu lahir karena dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan asas hukum. Dengan demikian, asas hukum itu merupakan dasar atau ratio logis bagi dibentuknya suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya, norma hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya sendiri. Norma hukum itu tidak lain adalah perwujudan dari asas hukumnya. Asas hukum ini sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dan ia juga menentukan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka. Hal ini disebabkan asas hukum ini mengandung nilai-nilai dan tuntutantuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-cita


sosial dan pandangan etis masyarakat. Jadi 20 asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu: 21 1. Asas Demokrasi Ekonomi Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang berarti fungsi usaha perbankan didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit Undang-Undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. 2. Asas Kerahasian Asas

kerahasian adalah asas

yang

mengaharuskan/

mewajibkan bank

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasian ini adalah bagi kepentingan bank sendiri karena memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Keterikatan bank terhadap nasabah untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah menunjukan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi asas kerahasiaan. 3. Asas Kepercayaan Dalam asas ini menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank bekerja demgan menggunakan dana dari 20 21

Sathipto Rahardjo, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, hal 47. www. wikipedia. com /.../ bank sehat.php, diunggah tanggal 25 September, pukul

11.00.


masyrakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolah kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank, yang dapat memungkinkan terjadinya rush terhadap dana yang disimpannya. Dengan kata lain, menurut Undang-Undang, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hanya hubungan kontaktual biasa antara debitor dengan kreditor, namun diliputi dengan asas kepercayaan. 4. Asas Kehati-hatian Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pada Pasal 29, bahwasanya bank-bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prisip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3). Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan

dengan

kewajiban

bank

agar

tidak

merugikan

nasabah

yang

mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu 22 sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank menjalankan usahanya secara baik-baik dan benar dengan memenuhi

22

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah dan Perkembangan Kredit, Bandung: Alumni, 1980, hal

175.


ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, yang mana hal tersebut berdampak pada terjaganya kesehatan bank yang bersangkutan dan peningkatan efisiensinya. Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya. Dalam melaksanakan kegiataannya, lembaga keuangan bank di Indonesia 23 memiliki misi dan fungsi yang khusus, jadi lemabaga perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi yang lazim yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya, juga bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dn hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak. Fungsi perbankan 24 menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan Perbankan sendiri 25 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, perbankan nasional di Indonesia, mempunyai fungsi dan tujuan antara lain: 1. Sebagai ”financial intermediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana 23

Muhhamad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan {Penerapanny di Indonesia), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal 56. 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (2). 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank Umum (Menimbang, bagian a).


masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. 2. Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagai tugas penyelenggaraan negara yakni: a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development) b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni: i.

Meningkatkan pemerataaan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau orang perseorangan saja melainkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tanpa kecuali

ii. Meningkatkan pertumbuhan

pertumbuhan ekonomi

ekonomi

segolongan

nasional,

orang

atau

bukan orang

perseorangan saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang diserasikan iii. Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis iv. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh peerbankan nasional adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja. 3.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dengan cara:


a. Efisiensi, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yag produktif, bukan konsumtif. 4.

Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada

bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank. Manfaat perbankan pada kenyataannya 26 tidak lagi terbatas hanya pada fungsi umum saja, melainkan dijuruskan kepada fungsi suatu lembaga untuk digunakan sebagai aparatur khusus yang melayani secara khusus pula kebutuhan permodalan untuk pembangunan.

Praktek perbankan di Indonesia 27 oleh pemerintah bisa ditugaskan untuk melaksanakan

program

pemerintah

guna

mengembangkan

sektor-sektor

perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. 28 Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu Kedua, dengan

26

Mustafaa Siregar, Op.Cit, hal 9. Muhamad Djumhana, Op.cit 56-57. 28 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 25-27, 2002 27


menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa perbankan di Indonesia, secara ekonomi makro mempunyai fungsi mendayagunakan dana masyarakat, meningkatkan taraf hidup rakyat, pemerataan penghasilan (equilibrium of income), serta peningkatan lapangan kerja, peningkatan potensi masyarakat dan sebagainya. Dalam hal sosial budaya pun pertumbuhan perbankan Indonesia berhasil menjalankan fungsinya dengan meningkatkan pola berpikir masyarakat, yaitu berupa peningkatan pola kehidupan masyarakat dengan mendekatkan diri pada lembaga perbankan. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya. D. CIRI-CIRI BANK SEHAT Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Pada periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan dan membawa dampak pada ambruknya perekonomian bangsa Indonesia, termasuk sektor Perbankan Nasional. Hal ini ditandai dengan bangkrutnya bank-bank konvensional dengan dilikuidasinya puluhan bank dan beberapa bank masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ambruknya perbankan nasional tersebut secara spesifik sebagai akibat adanya pinjaman dari luar negeri dalam bentuk dollar dan pelanggaran etika perbankan lainnya.


Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti hanya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat clan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya. Bank Indonesia selaku bank sentral dalam menentukan sehat tidaknya suatu bank adalah dengan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. 29 Bank adalah unit bisnis yang berbeda dengan industri manufacturing, karena produknya ada di posisi aktiva (Asset) dan pasiva (Liabilities). Maksudnya bank harus mengelola sisi aset yang biasanya berupa tagihan dan investasi seperti kredit, surat berharga dan lain-lain. Sedangkan di sisi liabilities, bank harus mengelola produknya berupa kewajiban seperti deposito, tabungan, giro dan produk penghimpunan dana

29

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV Mandar Mazus, Bandung (Cetakan Pertama), 2000, hal 44.


lainnya. Dua sisi produk bank tersebut mengandung risiko sehingga kesalahan dalam mengelola dua sisi produk bank ini akan menyebabkan bank kesulitan likuiditas dan/atau kerugian bunga (negatif spread) yang bisa menggerogoti modal bank.. Bank Sehat dalam bahasa Inggris disebut "sound bank" adalah ukuran pada waktu dilakukannya pengukuran berupa ratio Capital (C), kualitas asset produktif (A), Kualitas manajemen (M), Earning asset (E), Ratio likuiditas (L) atau disingkat dengan CAMEL. 30 Penilaian sehat atau tidak sebuah bank , sudah diatur berdasarkan pada acuan yang rasional,yaitu penilaian kesehatan sebuah bank berdasarkan Paket deregulasi Perbankan 26 Februari 1991 yang berdasarkan tolok ukur sebagai berikut : 31 a. Capital,kecukupan modal, 15 kriteria, bobot 20% b. Aktiva produktif, kualitas aset, 45 kriteria, bobot 30 % c. Managemen, kualitas SDM dan manajemen, 81 kriteria, bobot 30 % d. Earning, kemampuan menghasilkan laba, 20 kriteria, bobot 10 % e. Likuiditas, kemampuan memenuhi cash, 15 kriteria, bobot 10 % Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, management, earning dan liquidity. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank. Adapun aspek-aspek yang terkait adalah: 32 1. Aspek Permodalan (Capital)

30

www.waspada.co.id/index.php/.../bank-sehat, Dibalik Bank Sehat, Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 12.00 31 Artikel Purnomo Iman Santoso, purisa1.blogspot.com/.../bank-sehat-atau-bankplus.html, Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 01.15. 32

www.waspada.co.id/index.php, Loc.cit, hal 4.


Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu hank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (AMTR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, seliingga pemerintahpun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sangsi. 2. Aspek Kualitas Aset (Asets) Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset y;ing dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. 3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat hari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen


rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan. 4. Aspek Earning Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilapokan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi juga hal-hal seperti: a.

Rasio laba terhadap Total Aset (ROA).

b.

dan Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

5. Aspek Likuiditas (Liquidity) Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat diikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutanghutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian aspek ini meliputi : a. Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar b. Rasio kredit terhadao dana yang diterima bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito dan lain-lain. Disamping dengan penilaian analisis CAMEL, Kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu penilaian terhadap:


a. Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Pelaksanaan Kredit Ekspor. b. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit. c. Pelanggaran Posisi Devisa Netto. Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek diatas diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank. Hasil penilaian terhadap analisis CAMEL, kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diberikan sebagai nilai kredit. Dari bobot nilai ini dapat dipastikan kondisi suatu bank. Batas minimal klan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Nilai Kredit

Predikat

81 - 100

Sehat

66 - <81

Cukup Sehat

51 - < 66

Kurang Sehat

0 - < 51

Tidak Sehat

Untuk menjadi sehat dan kuat, bank harus mampu mengelola minimal 8 (delapan ) risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Untuk mengelola


Risiko-risiko tersebut Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan bahwa setiap bankir, terutama yang menduduki jabatan Direksi harus memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dengan level tertentu sesuai dengan besar asset banknya. Sejarah telah menunjukkan bahwa salah satu penyebab hancurnya bank adalah ketidakmampuan bank mengelola risiko konsentrasi (Risk Concentration) yang merupakan bagian dari risiko strategik. Risiko konsentrasi bisa datang dari sisi penghimpunan dana maupun sisi penyaluran dana. Bank yang sehat dan kuat adalah bank yang mampu mendiversifikasi sumber dananya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung kepada satu pihak misalkan pemerintah atau hanya beberapa perusahaan saja. Bank yang memiliki konsentrasi risk pada sumber pendanaannya akan rawan mengalami risiko kesulitan likuiditas dan sulit menurunkan biaya dananya karena dikendalikan oleh segelintir

deposan.

Sedangkan

di

sisi penyaluran kredit

tidak boleh

hanya

menyalurkannya pada satu atau beberapa debitur saja, hanya pada satu sektor industri saja atau pada satu jenis kredit saja. Bank harus memberikan kredit yang memiliki kontribusi terhadap akselerasi pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat atau yang dikenal dengan kredit produktif. Karena memang itulah peran bank yang sesungguhnya. Satu hal lagi yang tidak boleh dimunafikan adalah di balik bank yang hebat itu pasti ada bankirbankir yang hebat juga. Karena bank yang hebat itu dibangun oleh sebuah tim yang terdiri dari bankir-bankir yang mendedikasikan pikiran, kompetensi dan waktunya untuk menciptakan sistem, produk dan sumber daya manusia yang unggul. Maka tidaklah heran walaupun beberapa bank terkemuka yang reputasinya telah diakui oleh masyarakat, tetapi kita tidak mengetahui atau mengenal siapa bankir di belakangnya. 33 Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode 33

www.waspada.co.id/index.php?...bank-sehat, Loc. cit, hal 2.


tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus. Akan tetapi bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan dapat saja menyarankan untuk melakukan berbagai perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan meliputi perubahan manajemen, melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidasi (dibubarkan) keberadaannya jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. Pertimbangan untuk hal ini sangat tergantung dari kondisi yang dialami bank yang bersangkutan. Jika kondisi bank sudah sedemikian parah, namun masih memiliki beberapa potensi, maka sebaiknya dicarikan jalan keluarnya dengan model penggabungan usaha dengan bank lainnya. Sedangkan langkah likuidasi merupakan jalan keluar terakhir dalam rangka menyelamatkan uang masyarakat.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

Recommend Documents