BAB II INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA. Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal

BAB II INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

2.1 Sejarah Perbankan di Indonesia Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain: 1. De Javasce NV. 2. De Postspaarbank. 3. Hulp en Spaar Bank. 4. De Algemene Volkskrediet Bank. 5. Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM). 6. Nationale Handelsbank (NHB). 7. De Escompto Bank NV. 8. Nederlansch Indische Handelsbank Terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain : 1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank 2. Bank Nasional Indonesia.

6

http://digilib.mercubuana.ac.id/

7

3. Bank Abuan Saudagar. 4. NV Bank Boemi. 5. The Chartered Bank of India, Australia and China 6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation 7. The Yokohama Species Bank. 8. The Matsui Bank. 9. The Bank of China. 10. Batavia Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan antara lain: 1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung 2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46. 3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank atau Syomin Ginko. 4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo. 5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. 8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.


8

9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik. 10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949. Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia, prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah

lahirnya

Bank

Indonesia

struktur menjadi

baru

Bank

Bank

Berdjoang

Negara

ini

Indonesia

menjadikan; Unit

I;

Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II; a. Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III; b. Bank Umum Negara menjadi Indonesia Unit c. Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara


9

Pada tahun 1965 pemerintah hendak mengabungkan seluruh bank swasta atau bank asing dalam Bank Pembangunan Swasta sebagai satu-satunya bank penghimpun dan penyalur dari semua dana-dana progresif di sektor swasta dan alat-alat yang dapat dipergunakan Pembangunan Semesta Berencana

dan

rencana-rencana lain yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu: 1. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan pada tahun 1951. 2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor 3. Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968 dan membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia. 4. Bank Negara Indonesia (BNI '46) 5. Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46. 6. Bank Dagang Negara (BDN) berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan


10

Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. 7. Bank Bumi Daya (BBD) semula berasal dari Nederlandsch Indische Handelsbank, kemudian

menjadi Nationale Handelsbank, selanjutnya

bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. 8. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) 9. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962. 10. Bank Tabungan Negara (BTN) berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968. 11. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat


11

pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

2.2 Pengertian dan Fungsi Bank Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan bank itu. Apabila kita menelusuri sejarah dari termonilogi bank, maka akan kita temukan bahwa kata “bank” berasal dari bahasa Italia “banca” yang berarti bence yaitu tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan.


12

Dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu: 1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan pengertian dari kedua pasal tersebut, perbankan nasional kita mempunyai cirri khas jika dibandingkan dengan perbankan umumnya, yang merupakan karakter dari perbankan nasional kita. Perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia yaitu bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan kegiatan pokok menghimpun dan \ dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit deficit atau pemindahan uang dari penanbung kepada peminjam, dan bank sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni: 1. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development). 2. Dalam rangka mewujudkan trilogy pembangunan nasional, yakni: 3. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.


13

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau

perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi

seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan. 5. Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 6. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja. 7. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking)

2.3 Jenis dan Usaha Bank Penggolongan bank dapat dibagi berdasarkan fungsi dan kepemilikannya. Jenis bank berdasarkan fungsinya: 1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. 2. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau ebntuk lainnya yang disamakan dengan itu. 4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang besar kepada kegiatan tertentu, seperti


14

melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang. 2. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Keungan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia. 3. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik pemerintah daerah. Namun berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri atas: Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayran. Bank umum adalah bank yang membuat atau mencetak uang giral. Bank umum juga dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu

seperti

kegiatan

pembiayaan

jangka

panjang,


pembiayaan

untuk

15

mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, bank perkreditan rakyat tidak dapat mencetak uang giral. Bentuk usaha bank diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu sebagai berikut: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang 4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);


16

5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah;

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun


17

1998 tentang perbankan disebutkan selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula: a). Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b). Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

2.4 Risiko Industri Perbankan Industri perbankan memiliki beberapa risiko sbb: 1. Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan peminjam memenuhi kewajibannya 2. Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar 3. Risiko Likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo 4. Risiko Operasional adalah disebabkan karena adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sitem, dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 5.

Risiko Hukum adalah risioko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis antaralain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan


18

undang – undang yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak di penuhinya syarat sahnya kontrak. 6. Risiko Reputasi adalah disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. 7. Risiko Strategik adalah disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal 8. Risiko Kepatuhan adalah disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanaka peraturan perundang- undangan dan ketentua lain yang berlaku. Berikut adalah sepuluh bank besar di Indonesia pada akhir tahun 2010 berdasarkan aset dan market share yang dirilis oleh Bank Indonesia. Tabel 2.1 Bank Besar Indonesia 2010 Nama

Aset (dlm triliun)

Market share

PT Bank Mandiri Tbk

Rp

410,619

Rp

13,650

PT BRI Tbk

Rp

395,396

Rp

13,140

PT Bank Central Asia Tbk

Rp

323,345

Rp

10,750

PT BNI Tbk

Rp

241,169

Rp

8,020

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rp

142,932

Rp

4,750

PT Bank Danamon Tbk

Rp

113,861

Rp

3,780

PT Pan Indonesia Bank Tbk

Rp

106,508

Rp

3,540

PT Bank Permata Tbk

Rp

74,040

Rp

2,460

PT BII Tbk

Rp

72,030

Rp

2,390

PT BTN Tbk

Rp

68,334

Rp

2,270

Sumber : Bank Indonesia


BAB II INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA. Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal

Recommend Documents