Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
POLITIK HAJI BELANDA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA TAHUN 1853 – 1902
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Prodi Pendidikan Sejarah
OLEH :
MUHAMMAD GIFARI SYAH QOHAR MUSA NPM 11.1.01.02.0027
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 2015
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 1||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 2||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 3||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
POLITIK HAJI BELANDA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA TAHUN 1853 - 1902 Muhammad Gifari Syah Qohar Musa 11.1.01.02.0027 FKIP – Pend. Sejarah
[email protected] Drs.Agus Budianto, M.Pd dan Dr. Zainal Afandi, M. Pd UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Abstrak Penelitian ini memaparkan tentang kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yang dipengaruhi oleh konsep Islam Politiek Snouck Hugronje terhadap umat Islam khususnya jemaah haji di Indonesia dalam proses penyelenggaraan ibadah haji pada masa kolonial Belanda. Yang dimana umat muslim di Indonesia tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci makkah. Dan hanya orang-orang pilihan dari pihak pemerintah Hindia Belanda yang dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Dengan dilandasi pendapat dari Snouck Hugronje, mulai diperbolehkannya kegiatan ibadah haji dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus ditaati para calon haji. Terdapat beberapa proses pendataan yang harus dilalui dan juga sejumlah dana yan harus dikeluarkan sebagai biaya perjalanan hingga ke Makkah. Dan juga adanya gelar “Haji” yang disematkan di depan nama para umat muslim Indonesia setelah setibanya melaksanakan kegiatan ibadah haji dan kembali ke Indonesia. Serta munculnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa tersebut. Permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah politik Belanda dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia pada tahun 1853-1902? (2) Bagaimanakah pandangan dari seorang Snouck Hugronje terhadap Islam di Hindia Belanda pada masa tersebut ? (3) Bagaimanakah dampak “Islam Politiek” Snouck Hugronje terhadap kebijakan-kebijakan Belanda dalam penyelenggaraan ibadah haji dan munculnya organisasi-organisasi politik Islam di Hindia Belanda?. Ketiga permasalahan tersebut akan dijelaskan dalam 3 bab. Yaitu dimulai dari Bab 2 hingga Bab 4. Yang dimana di setiap satu bab hanya akan menjelaskan satu permasalahan didalamnya. Sehingga akan didapatkan penjelasan yang lebih mendalam untuk setiap permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode Historis. Datadata yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian baik berupa literatur-literatur, dokumen, arsip dan beberapa karya ilmiah yang didapat dari internet ataupun dari perpustakan kota. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Belanda dengan landasan Islam Politiek Snouck Hugronje terhadap proses haji dan umat Islam di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem dan fahamnya di Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian adalah (1) Melalui sebuah kebijakan yang dimana semua masyarakat muslim di Indonesia tidak di perbolehkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji. Hanya orang-orang pilihan Belanda yang boleh melakukan ibadah haji. Dan apabila rakyat Indonesia hendak berangkat ke tanah suci makkah maka terlebih dahulu harus melalui proses pendataan. (2) Berpendapat bahwa bukan Islam yang harus ditakuti namun paham Islam yaitu Pan Islamisme. (3) Melalui pendapat Snouck hugronje rakyat Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan bebas. Kata kunci: Haji, politik, dan kolonial Belanda.
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 4||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
kebijaksanaan
I. LATAR BELAKANG
Indonesia,
Islam
sudah
berkembang jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Sejak awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara dan segera diikuti oleh dinasti-dinasti lain diantaranya Kesultanan Aceh pada Abad ke-14. Kemudian sekitar permulaan abad ke-15,
Islam
telah
memperkuat
kedudukannya di Malaka, pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu pada pertengahan kedua abad ke-16, suatu dinasti baru yaitu Kesultanan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajan pesisir. Maka, pada permulaan abad ke17 kemenangan agama Islam hampir meliputi
jelas
mengenai
masalah-masalah mengenai Islam. Hal itu
MASALAH Di
yang
sebagian
besar
wilayah
disebabkan pemerintah Belanda belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab serta belum mengetahui sistem sosial Islam. Akan tetapi, untuk mewujudkan
Belanda berusaha menemukan sistem politik Islam yang tepat, karena dari pihak-pihak
Belanda
menganggap Islam sebagai ancaman yang harus dikekang dan diletakkan dibawah
pengawasan
yang
ketat.
Disamping itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Deliar
Noer
(1983:
94-95)
menyatakan bahwa politik adalah segala
kekuasaan
para
Islam-lah
tidak heran jika kemudian Belanda
pertama
meliputi
raja
menemukan perlawanan keras, sehingga
aktifitas
lain
dalam
menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia
Indonesia. Pemeluk-pemeluk Islam yang antara
keinginannya
yang
berkaitan
dan
dengan
bermaksud
pedagang, yang segera disusul oleh
mempengaruhi,
orang-orang kota baik dari lapisan atas
mempertahankannya. Sedangkan Ibadah
maupun lapisan bawah.
haji merupakan salah satu rukun Islam
Pada awalnya orang Belanda tidak terlalu memperdulikan penaklukan yang
bersifat
agama
dibandingkan
dengan keuntungan-keuntungan di bidang perdagangan. Selain itu, Belanda juga tidak mencampuri agama Islam secara langsung,
dan
belum
mempunyai
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
mengubah
untuk ataupun
yang wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mampu dalam segala hal baik materiil maupun non-materiil. Bagi umat Islam dapat pergi menunaikan ibadah haji merupakan
suatu
diharapkan
karena
hal
yang
untuk
ke
sangat sana
membutuhkan kesiapan yang cukup dan
simki.unpkediri.ac.id || 5||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
tidak semua orang dapat pergi ke sana.
nilai-nilai,
Kegiatan ibadah haji pada tahun-tahun
kemunduran, dilihat dan dikaji dalam
pertengahan
mengalami
konteks waktu. Dan jenis penelitian yang
kenaikan yang signifikan, banyak orang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Indonesia yang melakukan ibadah ini.
jenis penelitian Deskriptif Kualitatif,
abad
19
Berdasarkan latar belakang diatas diharapkan dapat memberikan informasi dan wacana baru tentang sejarah Islam, khusunya perhajian di Indonesia. Dan juga memberikan pengertian tentang perhajian di Indonesia pada khalayak umum
serta
dapat
memberikan
sumbangan pemikiran bagi penelitian
menuturkan pemecahan masalah yang ada
sekarang
pemaparan
diatas
peneliti merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejarah Islamisme
pengaruhnya
di
Indonesia
terhadap
dan
muculnya
pergerakan nasional di Indonesia dalam menetang pemerintahan Hindia Belanda serta khususnya tentang politik Haji yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda yang dimana hasil dari politik itu masih dan
sangat
dibangga-
banggakan oleh rakyat Indonesia pada masa sekarang. II.
berdasarkan
data-data
dengan cara menyajikan, menganalisis dan
menginterpretasi.
Serta
bersifat
komperatif dan korelatif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan politik haji yang dilakukan Belanda di Indonesia. Didalam penelitian ini peneliti
Berdasarkan
digunakan
bahkan
yaitu penelitiian yang berusaha untuk
selanjutnya.
Pan
kemajuan
pengumpul data. Disini peneliti berperan sebagai
partisipan
dan
pengamat
partisipan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan
populasi
dan
sample
karena hanya menggunakan data dari artikel ilmiah dan buku sebagai sumber data.
Teknik
analisis
data
adalah
menggunakan metode sejarah dengan menitikberatkan pada penelitian pustaka dan dokumentasi, yaitu merekonstruksi tentang masa lampau melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis kejadian dan peninggalan masa lampau
METODE PENELITIAN Penelitian
bertindak sebagai instrument sekaligus
ini
berdasarkan data-data yang ada. Adapun menggunakan
pendekatan historis, metode ini ciri khasnya yakni periode yang bermakna
langkah-langkah yang ditempuh adalah pengumpulan data (Heuristik), pengujian sumber
(Kritik),
analisis
data
bahwa kegiatan, peristiwa, karakteristik, M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 6||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
III.
(interpretasi), penulisan narasi sejarah
Abdul
(Historiografi).
dengan sebutan Sultan Haji.
PEMBAHASAN
Kahar
kemudian
dikenal
B. Haji Di Masa Kolonial Belanda
A. Sejarah Haji Indonesia
Campur
Di dalam Historiografi Haji
tangan
pihak
kolonial dalam hal urusan ibadah
Indonesia, Dr. M. Shaleh Putuhena
haji,
menyatakan, sejak abad ke-16 M,
ketakutan dan kecurigaan terhadap
sudah ada umat Islam Indonesia yang
para haji yang baru pulang dari tanah
menunaikan ibadah haji. Begitu juga
suci. Terdapat kecurigaan bahwa
pada abad-abad berikutnya, banyak
masyarakat
umat Islam Indonesia yang pergi haji
menunaikan ibadah haji di Makkah
kendati melalui perjuangan yang
akan
sangat berat. Bahkan, ada di antara
dalam
mereka yang menempuh perjalanan
menentang kolonialisme. Kecurigaan
hingga bertahun-tahun. Saat bisa
ini kemudian dijadikan sebagai alat
meninggalkan
untuk merumah kacakan prosesi
Indonesia,
mereka
bermula
dengan
alasan
Nusantara
membawa
pemikiran
baru
Islam
untuk
pergerakan
singgah di Singapura atau Penang
ibadah
(Malaysia). Di tempat tersebut, umat
dalam mengontrol pergerakannya.
Islam Indonesia yang ingin berhaji
Untuk mengawali usaha monopoli
ini rela menjadi pekerja kasar. Ada
ibadah
yang
kebun,
pemerintah kolonial mengeluarkan
menggarap sawah, dan lainnya demi
sebuah putusan terkait prosesi ibadah
satu tujuan, yaitu berkunjung ke
haji untuk pertama kalinya, pihak
Baitullah.
kolonial
menjadi
tukang
menekan Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan
utusan
ke
Inggris,
Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Makkah
untuk
menemui
Sultan
Makkah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki.
Karena
kunjungannya
ke
haji
yang
untuk
haji
memudahkan
tersebut,
kemudian jama’ah
maka
berupaya haji
dengan
mengeluarkan Resolusi (putusan) 1825. Peraturan ini diharapkan tidak hanya memberatkan jama’ah dalam hal biaya tetapi sekaligus dapat memonitor aktivitas mereka dalam melaksanakan ritual ibadah haji dan kegiatan lainnya selama bermukim disana.
Makkah dan menunaikan ibadah haji, M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 7||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
Majid mengatakan
(2008: bahwa
pada
67),
Lloyd,
menggunakan
perusahaan
waktu
Nederlandsche Lloyd 9.467 orang,
musim haji 1927-1928 jamaah yang
dan perusahaan Ocean 10.634 orang.
berangkat menunaikan ibadah haji ke
“Selama
Makah berjumlah 33.965 orang yang
perusahaan
terdiri atas; 10.970 orang berangkat
kapalnya antara 7 sampai 9 kali”.
musim
haji
itu,
tiap
mengoperasikan
dengan perusahaan Rotterdamsche
Gambar Data Jumlah Jema’ah Haji dari Indonesia pada Masa Kolonial Belanda
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 8||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
Gambar Ibadah Haji pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 9||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
C. Politik Haji Belanda Pada Masa
perang jihad Palembang, perang jihad Cilegon dan pemberontakan
Kolonial Dalam sistem otoritas dan administrasi Islam, Indonesia cukup menjadi perhatian yang sangat tinggi dari pemerintahan Hindia Belanda dalam hal jamah haji yang akan berangkat ke tanah suci Makkah. Indonesia dan Makkah sudah sejak lama memiliki hubungan yang baik, jumlah jama’ah Indonesia hampir
Mutiny di India, ketiga, haji itu sifatnya kosmopolitan, dimana para jama’ah
haji
bertemu
dengan
jama’ah haji dari seluruh dunia, dengan demikian wawasan mereka lebih
luas,
dan
kemungkinan
meluasnya pengaruh Pan Islamisme di tanah air. D. Chistrian Snouck Hugronje
setiap tahun mencapai angka ribuan
Christian Snouck Hurgronje
dalam melaksanakan ibadah haji.
lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di
Data ini dapat di lihat dari laporan
Oosterhout, Belanda, dan meninggal
pemerintah Belanda dalam “Kolonial
dunia di Leiden tanggal 26 Juni
Verslag” yang menyajikan tabel
1936. Ia adalah seorang orientalis
jama’ah haji Indonesia pertahun
(ahli
dengan secara teratur.
Belanda, ahli Bahasa Arab, ahli
Husni Rahim (1998: 180) mengatakan
kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang lebih dikenal
agama
ketimuran)
Islam,
berkebangsaan
ahli
bahasa
dan
kebudayaan Indonesia, dan penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam masalah keislaman.
dengan politik haji tersebut didasari
Snouck Hurgronje tiba di
atas kekhawatiran kepada Pertama,
Batavia pada 11 Mei 1889. Lima hari
kedudukan haji dalam masyarakat
setelah kedatangannya di Batavia
sangat dihormati, oleh karena itu ia
pada 16 Mei 1889, keluarlah beslit
berpeluang
pemimpin,
Gubernur Jenderal yang mengangkat
sebagai seorang pemimpin ia dapat
Snouck Hurgronje sebagai petugas
menggerakkan orang hususnya untuk
peneliti Indonesia selama dua tahun,
menentang
dengan
kenyataan adanya
menjadi
penjajah, sejarah
keduah,
menunjukkan
pemberontakan
yang
dipelopori para haji, seperti kasus M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
gaji
Penugasan dikuatkan Snouck
f.700,Snouck
dengan menetap
sebulan. kemudian
beslit
Raja.
sementara
di
simki.unpkediri.ac.id || 10||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
Batavia untuk meneliti Islam di
pemerintah Hindia Belanda supaya
Jawa.
melestarikan tradisi nenek moyang
E. Kebijakan
Politik
Snouck
Hugronje
orang pribumi di Hindia Belanda dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi “agama masjid”. Artinya,
Bagi
Snouck,
musuh
agama
dijadikan
ibadah
kepada
kolonialisme bukanlah Islam sebagai
Tuhan semata. Kebijakan ini diambil
agama melainkan
sebagai
karena Snouck melihat, bahwa Islam
doktrin politik. Sehingga menurut
merupakan suatu kekuatan yang
Snouck,
membahayakan
dalam
Pemerintah
Islam
bidang
agama
Hindia
Belanda
hendaknya memberikan kebebasan
kelestarian
penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda.
kepada umat Islam Indonesia untuk menjalankan agamanya sepanjang tidak
mengganggu
kekuasaan
F. Dampak Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji
pemerintah, menggalakkan asosiasi
Pengawasan dan pengaturan
dalam bidang kemasyarakatan, dan
haji yang pada awalnya sangat
menindak tegas setiap faktor yang
diperketat,
bisa
melalui
mendorong
pemberontakan
timbulnya
dalam
lapangan
politik.
Hurgronje
membedakan
Islam dalam arti “Ibadah” dengan Islam
sebagai
“kekuatan
sosial
politik”. Dalam hal ini Snouck membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; politik; bidang
politik
diperlihatkan haji,
perkembangan
kemudian selanjutnya
mengalami pelunakan sikap, hal ini Dalam pengertian tersebut,
Snouck
yang
dimana
dan
3.
dikarenakan pemahaman pemerintah kolonial terhadap ibadah haji makin tinggi dan tingkat penetrasi keuasaan Belanda makin kuat, perubahan sikap itu
dapat
kita
perhatikan
dari
beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Bidang
Husni Rahim (1998: 180-
masing-masing
183) mengatakan Melalui Beslit
menuntut
alternatif
pemerintah
Belanda
tanggal
18
pemecahan yang berbeda. Selain itu,
Oktober 1825 No 9 ditetapkan bahwa
Snouck
setiap
juga
memperingatkan
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
jamah
haji
yang
akan
simki.unpkediri.ac.id || 11||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
berangkat
ke
Mekkah
membayar
pas
jalan
harus
ditinggalkan dan (3) setelah kembali
(reispas)
dari mekkah para jama’ah haji diuji
sebanyak 110 gulden, dan bagi yang
oleh
tidak membeli pas jalan dikenakan
petugas yang ditunjuk dan hanya
denda (boete) 1000 gulden, Beslit ini
yang lulus diperkenankan memakai
tidak disiarkan secara umum dan
gelar dan pakaian haji.
disampaikan kepada residen secara rahasia, Hal itu dimaksudkan untuk tidak memancing gejolak, tujuan
Bupati/kepala
G. Dampak
daerah
Terhadap
atau
Pergerakan
Perjuangan Di Indonesia Dengan
utama penerbitan Beslit itu adalah
diterapkannya
untuk mengurangi semangat naik
beberapa pemikiran dari Snouck
haji dan membatasi jama’ah yang
Hugronje kedalam peraturan pada
berangkat. Beslit No 9 tahun 1825
tahun
tersebut kemudian diubah dengan
No.698), para haji wajib memiliki
beslit No. 24 tanggal 24 Maret 1831,
tiket pulang pergi sehingga terdapat
peraturan ini berupa mengurangi
batas
denda bagi yang tidak membeli pas
Mekkah. Namun hal itu tidak dapat
jalan dari 1000 gulden menjadi 220
memangkas
jumlah
gulden (dua kali lipat dari harga pas
kemerdekaan
di
jalan), alasan yang dikemukakan
meminimalisir
bahwa tidak ada orang yang sanggup
Islamisme
membayar denda sebanyak 1000
sebaliknya
gulden, sikap ini keterlaluan dan
bermunculan dalam bentuk sebuah
diperbaharui pada tahun 1859.
organisasi politik.
1922
(staatsblad
waktu
untuk
di
1922
berada
di
pergerakan
Indonesia
dan
pengaruh
Pan
Indonesia.
Malah
pergerakan
terus
tersebut
Pada permulaan abad ke-20,
memuat tiga ketentuan utama dalam
gerakan reformasi tersebut turut
pelaksanaan haji yaitu: (1) Pas jalan
mempengaruhi
tetap diwajibkan dan gratis; (2)
pergerakan
Calon
Menurut Deliar Noer bahwa gerakan
Peraturan
haji
1859
harus
membuktikan
bangkitnya
nasional
Indonesia.
kepada kepala daerah bahwa ia
pembaharuan di
mempunyai uang yang cukup untuk
pernah lepas dari perkembangan
perjalannanya pulang dan pergi dan
dunia pada umumnya. Inspirasi dari
untuk
luar, terutama datang dari Timur
biaya
keluarga
yang
Tengah. M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
Hal
Indonesia tidak
yang
sama
juga
simki.unpkediri.ac.id || 12||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
dikemukakan oleh Pieter Korver bahwa:
dan semakin berkembang luasnya pengaruh Pan Islamisme di Mekkah
“Pada tahun-tahun permulaan
maupun Indonesia. Kepemimpinan
abad ini, suatu gerakan reformasi Islam
yang
berpengaruh
mulai
tumbuh di Indonesia, sebagai suatu bagian yang hakiki dari perjuangan pergerakan
nasional
mereka
tersebut
menyebabkan
beberapa peperangan hebat dan berkepanjangan yang menyebabkan
kepulauan
tersebut pada waktu itu. Diilhami oleh ahli fikir Islam yang berhaluan modern, seperti Muhammad Abduh
kerugian
besar
terhadap
pihak
kolonial Belanda. Sebab itulah, pada
1889
kolonial
Belanda
(1849-1905) dan Jamaluddin AlAfgani
(1839-1897)
di
Timur
Tengah.” Aliran Muhammad Abduh yang gerakannya mengarah pada usaha
pendidikan,
telah
Hurgronje
ke
Hindia
Belanda,
untuk menyelasaikan permasalahan
membentuk
generasi baru yang akan meneruskan perjuangan,
mendatangkan Christiaan Snouck
mempengaruhi
K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta
Kolonial Belanda dengan umat Islam Indonesia. Yang kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan
dengan gerakan Muhammadiyah dan
IV.
K.H. Hasyim Asy’ari di Jawa Timur
peraturan kebijakan untuk masalah
dengan Nahdlatul Ulama.
kaum Islam di Indonesia yang
SIMPULAN DAN SARAN
hendak melaksanakan Haji dalam
A. Kesimpulan
(Staatsblad 1922 No. 698) dengan
1. Latar belakang kolonial Belanda menetapkan
kebijakan
politik
didasari
pemikiran
Snouck
Hugronje.
terhadap umat Islam di Indonesia, 2. Hasil kebijakan kolonial Belanda karena
adanya
perlawanan yang diusulkan oleh C. Snouck
masyarakat
Nusantara
paling Hurgronjeyakni,
membedakan
banyak dipimpin oleh pihak umat Islam dalam arti “Ibadah” dengan Islam (Ulama, Haji maupun Sultan) M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 13||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
Islam sebagai “kekuatan sosial
tertentu pula. Selain itu juga ada
politik”.
biaya
Dalam
murni
atau
bidang ibadah,
menganjurkan
agama
transport
yang
harus
Snouck
dibayarkan oleh calon jema’ah Haji
pihak
dan juga terdapat pendataan biodata
kepada
pemerintah
kolonial
untuk
diri serta title Haji yang akan
memberikan
kebebasan
kepada
disematkan didepan nama para
umat Islam untuk melaksanakan
calon Haji sepulangnya dari tanah
ajaran agamanya, asalkan tidak
Mekkah. Semua hal itu masih
mengganggu kekuasaan kolonial
digunakan hingga sekarang. Disisi
Belanda.
lain,
Tetapi
dalam
bidang
yaitu
politik.
Walaupun
politik, pemerintah Belanda harus
terdapat peraturan yang ketat sesuai
tegas menolak setiap usaha yang
dengan anjuran Snouck Hugronje.
akan
Namun
kemunculan
politik
Islam
membawa
rakyat
kepada
fanatisme dan Pan Islamisme. 3. Dengan
adanya
peraturan
(Staatsblad 1922 No. 698) atau yang lebih dikenal dengan politik Islam
Hindia
Belanda.
Maka
semakin ketatnya persyaratan untuk dapat pegi melaksanakan ibadah
Pemikiran
organisasi
tetaplah Pan
pesat.
Islamisme
merupakan pondasi yang digunakan dalam tersebut.
organisasi-organisasi Seperti
halnya
:
Muhammadiyah, NU dan Sarekat Islam.
Haji. Salah satu hal yang wajib dimiliki oleh para umat Islam yang hendak berangkat Haji adalah tiket pulang
pergi
(VISA
dan
PASPORT) dengan jangka waktu
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 14||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
B. Saran Penulis
menyarankan
kepada jurusan Pendidikan Sejarah, dan umat Islam pada umumnya
Dhofier, Zamakhsyari. 2011. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta. LP3ES. Hadi, Amirul, 2010. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
beberapa hal sebagai berikut: 1. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memperbanyak literatureliteratur
sejarah,
terutama
Hamid Abdul, Yahya, 2010. Pemikiran Modern Dalam Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia. Hasriadi Ristu, Khoo. 2008. Makalah Jamaludin Al-Afghany Penentang Imperialisme Barat, PekanBaru.
sejarah yang berkaitan dengan umat Islam Indonesia. 2. Untuk masyarakat Muslim pada
Ichwayudi, Budi. “Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje”, dalam Religio: Jurnal Studi Agama – agama. Volume 01, Nomor 01, Maret 2011.
umumnya, mampu mengambil hikmah atas apa yang telah diteliti
dan
menemukan
semangat juang dari tokoh-tokoh atau
ulama-ulama
pejuang Lofland, John, 2003. Protes: Studi tentang Perilaku Kelompok dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: INSIST Press.
terdahulu. V.
Jones, Pip, 2009. Pengantar Teori – teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post – modernisme. Terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Hamid. 2010. Pemiiran Modern Dalam Islam, Bandung: Cv. Pustaka Setia. AM,
Sardiman,
Sejarah,
2004.
Mengenal
Yogyakarta:
Publishing.
BIGRAF
Maghfiroh, Lailatul, 2005. “Khalifah Utsman bin Affan 644 – 656 M (Studi Historis tentang Kebijakan Politik)”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas ADAB, Surabaya. M. C. Ricklef, 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Maryam,
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
Siti.
dkk,
2003.
Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 15||
Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
Pradaban Islam dari masa klasik hingga modern, Yogyakarta: LESFI.
Simbolon, Parakitri. T. 2006. Menjadi Indonesia. Bogor: Penerbit Buku Kompas.
Mulyana, Prof. Dr. Slamet. 2008. Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: LKiS.
Suminto, H. Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3PES.
Muhammad Syaikh, Iqbal. 1982. Misi Islam, Jakarta: Offset Gunung Jati.
Wibowo, Wahyu. 2011. Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mukarrom, Ahwan, 2010. Kerajaan – kerajaan Islam Indonesia. Surabaya: Jauhar. Nasution, Harun. 1996. Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, Jakarta: PT Bulan Bintang. Nurcholish, Madjid. 1985. Khazanah Intelektual Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang. Nurdin Ibnu, Hermawan Muh. 1993. Pemikiran Politik Islam Jamaluddin Al-Afghani, Jakarta: UI Pres. Noer, Deliar. 1982. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES. Putuhena, Dr. M. Shaleh. 2008. Historiografi Haji Indonesia.Yogyakarta: LkiS. Rahim, Husni. 1998. Sistem Otoritas dan Adminitrasi Islam. Ciputat: Logos. Sabili,
Meniti Jalan Menuju Mardhotillah. No. 4 Tahun XIX 24 Nopember 2011/29 Dzulhijjah.
M. Gifari Syah Q. M./11.1.01.02.0027 FKIP – Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id || 16||