20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG BANK 2.1.1 Pengertian Bank menurut UU Perbankan. Pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, tidak dapat dikesampingkan lagi peranan lembaga perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha swasta, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan danadana yang dimilikinya. 15 Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. 16 Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan dengan bank diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 15 16
Hermansyah I, Op.cit , h. 7. Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Perbankan, Cet. II, CV Mandar Maju, Bandung, h.3.
20
21
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian tentang bank yaitu: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian tentang Bank yaitu: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: a. Menghimpun dana b. Menyalurkan dana c. memberikan jasa bank lainnya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dirumuskan juga mengenai pengertian Perbankan yaitu: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
22
Dari rumusan pengertian Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat dikatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat pula dikatakan bahwa Sistem Perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Bank sangat berperan penting untuk mendorong perekonomian suatu bangsa karena bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. 17 Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (Financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial. Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral, sedangkan uang giral diciptakan bank umum.
17
H. Malayu S.P Hasibuan, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, h.3.
23
Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerima. Lalu lintas pembayaran diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau finansial dari pembayar kepada penerima malalui media bank. Lalu lintas pembayaran ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi aman, praktis dan ekonomis. Bank selaku stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar rupiah, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GMW) bank, Operasi pasar terbuka, ataupun kebijakan diskonto. Bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat
perekonomian,
sumber
dana,
pelaksana
lalu
lintas
pembayaran,
memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.
24
Definisi Bank juga diberikan oleh Pierson yaitu Bank is a company which accept credit, but didn’t give credit. Bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit.18 Definisi ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja. Sedangkan menurut G.M. Verryn Stuart, Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money. Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan menegeluarkan uang baru kertas atau logam.19 Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus spending unit)dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit). 2.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank. 2.1.2.1 Asas Bank. Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
18
Noyle, Brian, 2008, Bank Finance, The Chartered Institute of Bankers, New York, h.2.
19
M.C. Vaish, 2008, Modern Banking, Oxford&IBH Publishing C.O., New Delhi, h.4.
25
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan pasal 2 diatas, yang dimaksud Demokrasi Ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi Ekonomi ini ini tersimpul dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan dibidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. 20 Mengenai prinsip kehati-hatian(Prudential Principle) tidak ada penjelasan dalam Undang-undang, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara teliti, cermat, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.21 Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan didasari dengan itikad baik.
20
Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktek, LPPM Unisba, Bandung, h.9. 21 Hermansyah I, Op.cit, h. 19.
26
Suatu bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian berpedoman pada prinsip formula 4P dan formula 5C. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan prinsip ini. 22 Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut: a. Personality Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. b. Purpose Selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan. c. Prospect Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. d. Payment
22
Hermansyah I, Op.cit, h.63.
27
Bahwa dalam menyalurkan kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut: a. Character Bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. b. Capacity Kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang dan kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. c. Capital Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut. d. Collateral
28
Merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari. e. Condition of Economy Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 2.1.2.2 Fungsi Bank. Fungsi perbankan dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini, fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). Dalam hal penghimpunan dana masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank merupakan modal utama bank. Selain
sebagai
lembaga
perantara
keuangan
masyarakat
(financial
intermediary), juga berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
29
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 2.1.2.3 Tujuan Bank. Tujuan dari perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup seperti stabilitas politik dan stabilitas sosial. 23 2.1.3 Jenis dan Usaha Bank 2.1.3.1 Jenis Bank. Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan yang lainnya. hal ini tergantung dari jenis bank. Mengenai jenis bank dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari: a. Bank Umum; 23
Hermansyah I, Op.cit, h.20.
30
b. Bank Perkreditan rakyat. Yang dimaksud dengan bank umum menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu: Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur bahwa: (2) Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Jenis-jenis bank dapat juga dilihat dari lima segi antara lain: 24
24
Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Grafindo, Jakarta, h.22.
31
1. Segi Fungsi 2. Segi Kepemilikannya 3. Segi Penciptaan uang giral 4. Segi Status 5. Segi Cara menentukan harga A. Dari segi fungsi, jenis bank dibedakan atas 4 bentuk yaitu: a. Bank Sentral (Central Bank) yaitu Bank yang dapat bertindak sebagai bankers,
bank
pimpinan,
penguasa
moneter,
mendorong
dan
mengendalikan semua jenis bank yang ada. jenis bank ini bersifat tidak komersial seperti halnya bank umum dan bank perkreditan rakyat. b. Bank Umum (Commercial Bank), hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. c. Bank Tabungan (Saving Bank) adalah bank yang dalam mengumpulkan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.25 d. Bank Pembangunan (Development Bank) yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk 25
Frianto Pandia, 2005, Lembaga Keuangan, Rineka cipta, Jakarta, h.11.
32
deposito, dan atau/ mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.26 B. Dari segi kepemilikannya dikenal 4 jenis bank yaitu: a. Bank milik pemerintah, dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pula oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. b. Bank milik swasta nasional, bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta pendiriannya pun dilakukan oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya dimiliki oleh swasta pula. c. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. d. Bank milik campuran, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia. 27 C. Dari segi penciptaan uang giral, dikenal ada 2 jenis bank yaitu: a. Bank Primer, yaitu bank yang menciptakan uang giral, yang dapat bertindak sebagai bank primer yaitu bank umum. 26
Lukman Santoso AZ, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yudistira, Yogyakarta, h.44. 27 Kasmir, Op.cit, h.27.
33
b. Bank Sekunder, yaitu bank-bank yang tidak dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam penyalur kredit. Pada umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan dan bank pembangunan. 28 D. Dari segi status Pembagian bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi menjadi dua macam yaitu: a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri. b. Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. E. Dari segi cara mementukan harga 28
Lukman Santoso AZ, Op.cit, h.45.
34
Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terdapat dalam 2 kelompok yaitu: a. Bank berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: 1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito. 2. Untuk jasa-jasa
bank
lainnya pihak perbankan konvensional
menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah Fee based. b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah Berbeda dengan prinsip konvensional, prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasar prinsip syariah adalah dengan cara: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabab) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah)
35
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) 5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (Ijarah wa iqtina). 2.1.3.2 Usaha Bank. Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, antara lain dari bentuk hukumnya, tata cara pendiriannya, termasuk modal untuk mendirikannya, dan kegiatan usahanya. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Usaha bank umum meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan utang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) Obligasi; 6) Surat dagang berjangka sampai dengan satu tahun; 7) Instrumen surat berharga lain yang jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
36
f. Menempatkan dana, meminjam dana dari,atau meminjamkan dana kepada bank lain, naik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk,cek, atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek; k. dihapus; l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat; m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melakukan kegiatan diatas, bank umum dapat melakukan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut ketentuan tersebut bank umum dapat pula: a. Melakuakn kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
37
Berdasarkan uraian diatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga menetapkan jenis-jenis usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu: Bank Umum dilarang: a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c; b. Melakukan usaha perasuransian; c. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. Berbeda dengan bank umum, Bank perkreditan rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, usaha Bank perkreditan rakyat (BPR) meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga mengatur mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 yaitu: a. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. Melakukan penyertaan modal;
38
d. Melakukan usaha perasuransian; e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. 2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG BANK INDONESIA 2.2.1 Pengertian Bank Indonesia menurut UU Bank Indonesia Pengaturan tentang Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa: Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 1, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, serta menjalankan fungsi sebagai the lender of the last resort. Bank sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya bank sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu bank sentral sesuai dengan pasal 23 D UUD 1945 yang berbunyi:
39
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Dengan berkembangnya peran seperti yang diuraikan diatas, bank sentral tidak lagi identik dengan bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Bank sentral dibentuk sebagai regulator dan pembuat kebijakan untuk mencapai suatu tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional. 2.2.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 2.2.2.1 Tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia tertera dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yaitu: (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. Mengenai kestabilan nilai rupiah yang dimaksud, dijelaskan bahwa kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40
Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mangarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia harus mempertimbangkan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan yang ditempuhnya sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya. 29
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
2.2.2.2 Tugas Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menetapkan 3 tugas yaitu: a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayarn; 29
Neni Sri Imaniyati,2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung,( Selanjutnya disingkat Neni Sri Imaniyati I), h.70.
41
c. Mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan ketiga tugas diatas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. a. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia mengatur bahwa: Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi; b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) Operasi pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) Penetapan tingkat diskonto 3) Penetapan cadangan wajib minimum 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat.
Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan
42
memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). 30
Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan.
Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.
b. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memberikan wewenang yaitu: a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; Bank Indonesia, 2004, “Tugas Bank Indonesia”, URL: http://www.BI.go.id/ diakses tanggal 27 november 2013. 30
43
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.
Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.
c. Mengatur dan Mengawasi Bank
Tugas mengatur dan mengawasi bank tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memberikan wewenang yaitu:
44
1) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank; 2) Menetapkan peraturan dibidang perbankan; 3) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 4) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Dalam pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, maka Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi baik secara administratif ataupun bahkan mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
45
2.2.3 Dewan Gubernur Bank Indonesia
Secara umum, pimpinan suatu lembaga merupakan elemen penting dalam suatu kelembagaan. Dewan Gubernur Bank Indonesia diatur dalam Bab VII Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 36 menyebutkan bahwa:
Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.
Dan pasal 37 menyebutkan bahwa:
1. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. 2. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. 3. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. 4. Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat 3 karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.
46
Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut UU No.21 Tahun 2011
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengertian bahwa:
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
47
Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada diluar pemerintahan, yang dimaknai bahwa Otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini Otoritas fiskal dan moneter.
Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-Officio ini dimaksudkan bahwa dalam rangka koordinasi, kerja sama dan harmonisasi kebijakan dibidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.
2.3.2 Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam pasal 34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, maka telah jelas tentang pembentukkan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Bahkan pada ketentuan
48
selanjutnya
dinyatakan
bahwa
pembentukkan
lembaga
pengawasan
akan
dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukkan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan. 31
Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, dan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai. Dengan dibentuknya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal,asuransi,dana pensiun,dan lembaga keuangan non bank. 32 2.3.3 Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan 2.3.3.1 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Radiansyah, 2012, “Sejarah Otoritas Jasa Keuangan”, URL: http://Radiansystem.com diakses tanggal 27 november 2013. 32 Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Cet.VII, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat Hermansyah II), h.218. 31
49
Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. 2.3.3.2 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan fungsi ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi.
2.3.3.3 Tugas Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
50
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terkait dengan tugas Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan perubahan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pengawasan yang sebelumnya diemban oleh institusi terkait seperti Bank Indonesia untuk sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal –Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk sektor jasa keuangan lainnya di luar sektor perbankan seperti pasar modal, perasuransian, pembiayaan,dan sektor keuangan lainnya.
