OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2017 TENTANG
PENETAPAN DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang :
bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar
Modal
Syariah
penyempurnaan
di
peraturan
Indonesia, mengenai
diperlukan Kriteria
dan
Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995
Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH.
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
2. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah: a. Pihak yang dari
telah mendapatkan persetujuan
Otoritas
Jasa
Keuangan
untuk
menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; b. Manajer
Investasi
Syariah
yang
telah
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk
dapat
Syariah
Luar
menerbitkan Negeri
Daftar
sebagaimana
Efek diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau c. Manajer
Investasi
yang
memiliki
Unit
Pengelolaan Investasi Syariah yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk
dapat
Syariah
Luar
menerbitkan Negeri
Daftar
sebagaimana
Efek diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 3.
Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional -
Majelis
Ulama
Indonesia,
sepanjang
fatwa
dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia.
Majelis
-34.
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
5.
Ahli
Syariah
Pasar
Modal
yang
selanjutnya
disingkat ASPM adalah: a. orang
perseorangan
pengetahuan
dan
yang
pengalaman
memiliki di
bidang
syariah; atau b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
dalam
kegiatan
usaha
perusahaan
dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. 6.
Dewan
Pengawas
Syariah
yang
selanjutnya
disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab
memberikan
nasihat
dan
saran
serta
mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
-4BAB II DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITETAPKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 2 Daftar Efek Syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan memuat Efek Syariah yang ditawarkan dan/atau diperdagangkan di dalam negeri.
Pasal 3 Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan secara periodik 2 (dua) kali setiap tahun yaitu: (1)
Daftar Efek Syariah periode 1 (satu) ditetapkan paling
lambat
5
(lima)
hari
kerja
sebelum
berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni. (2)
Daftar Efek Syariah periode 2 (dua) ditetapkan paling
lambat
5
(lima)
hari
kerja
sebelum
berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember. Pasal 4 Selain Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
3,
Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
menetapkan Daftar Efek Syariah secara insidentil dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya
kriteria
Efek
Syariah
sebagaimana
dalam Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah.
-5Pasal 5 Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib digunakan sebagai acuan bagi pihak antara lain sebagai berikut: a. Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah di dalam negeri; b. Manajer
Investasi
yang
mengelola
portofolio
investasi Efek Syariah; c. Perusahaan Efek yang memiliki Sistem Online Trading Syariah; dan d. Investor institusional yang berinvestasi pada Efek Syariah.
BAB III DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN OLEH PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
Pasal 6 (1)
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah hanya dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah yang memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
(2)
Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. saham yang
memenuhi Prinsip Syariah di
Pasar Modal yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. sukuk yang dicatatkan di bursa efek luar negeri; c. surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan d. Efek Syariah luar negeri lainnya.
-6(3)
DPS
wajib memastikan pemenuhan terhadap
Prinsip Syariah di Pasar Modal atas sukuk, surat berharga komersial syariah dan Efek Syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b, huruf c dan huruf d. (4) Pihak
Penerbit
Daftar
Efek
Syariah
dilarang
memuat saham Syariah dari Emiten dalam negeri yang diperdagangkan di luar negeri.
Pasal 7 Efek Syariah berupa Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah apabila saham tersebut: a.
termasuk saham syariah yang ditetapkan oleh regulator, penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri yang mengacu pada kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling kurang terdiri dari rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan rasio terkait pendapatan non halal; dan/atau
b. diseleksi
dengan
menggunakan
kriteria
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
terkait
Kriteria
Daftar
Efek
Syariah.
Pasal 8 Dalam hal Daftar Efek Syariah mengacu pada efek syariah yang ditetapkan oleh regulator, penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mencantumkan pihak yang dijadikan sebagai acuan.
-7BAB IV PERIZINAN DAN PERSYARATAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
Pasal 9 Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah
wajib
Otoritas
Jasa
mengajukan Keuangan
permohonan untuk
kepada
mendapatkan
persetujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
b.
memiliki DPS yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
tentang Ahli Syariah Pasar Modal, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan; c.
memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah yang paling kurang meliputi: 1. prosedur
pengumpulan
data
termasuk
mekanisme permintaan informasi tambahan; 2. Kriteria Daftar Efek Syariah yang digunakan dan
prosedur
penelaahan,
baik
periodik
maupun insidentil; 3. tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah; 4. prosedur pemantauan Daftar Efek Syariah; dan 5. prosedur perubahan Daftar Efek Syariah. d.
memiliki kontrak kerjasama dengan sumber data terkait penerbitan Daftar Efek Syariah; dan
e.
melakukan registrasi pada Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
-8-
Pasal 10 Dalam hal Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit
Pengelolaan
Investasi
Syariah,
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku.
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
Pasal 11 (1)
Permohonan sebagai
untuk
Pihak
memperoleh
Penerbit
Daftar
persetujuan Efek
Syariah
diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan
format
surat
permohonan
persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2)
Dalam
hal
menyediakan
Otoritas sistem
Jasa
Keuangan
elektronik
telah
permohonan
persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek
Syariah
dapat
diajukan
melalui
sistem
elektronik tersebut. (3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disertai
kelengkapan
dokumen
sebagai
berikut: a. dokumen yang menyangkut pemohon: 1.
fotokopi bukti pembayaran atas registrasi
-9sebagai
Pihak
Penerbit
Daftar
Efek
Syariah; 2.
fotokopi anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang dalam hal pemohon belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
3.
struktur organisasi perusahaan;
4.
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
5.
daftar nama dan data anggota direksi, yang meliputi: a) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani
oleh
yang
bersangkutan; b) fotokopi
Kartu
Penduduk/Paspor
yang
Tanda masih
berlaku; c) fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi direksi berkewarganegaraan asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan d) pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) lembar. 6.
fotokopi surat izin ASPM anggota DPS yang
bertanggung
jawab
terhadap
pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan; 7.
surat penunjukan direksi kepada DPS sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan;
-108.
surat pernyataan kesediaan DPS atas penunjukan direksi sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 9.
surat pernyataan direksi sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan DES
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. b. dokumen yang menyangkut prosedur dan tata cara penetapan Efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah: 1.
fotokopi
dokumen
standar
prosedur
operasi penyusunan Daftar Efek Syariah dengan
menggunakan
kertas
berlogo
perusahaan serta mencantumkan tanggal pengesahan
dan
ditandatangani
oleh
anggota direksi; 2. surat
pernyataan
pernyataan
DPS
kesyariahan
Efek
mengenai Syariah
yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang Daftar
diterbitkan
oleh
Efek
Pihak
Syariah
Penerbit dengan
menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 3.
dalam hal pemohon mengacu kepada Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh pihak penyedia efek syariah luar negeri
-11lainnya, pemohon wajib menyampaikan dokumen komitmen untuk melakukan kerjasama dengan pihak penyedia efek syariah luar negeri lainnya tersebut.
Pasal 12 Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
Pasal 13 (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak memenuhi syarat, maka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat
pemberitahuan
kepada
pemohon
yang
menyatakan bahwa: a. permohonan
tidak
lengkap
dengan
menggunakan format perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini; atau b. permohonan
ditolak
dengan
menggunakan
format penolakan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pihak
yang
dokumen
tidak dan/atau
melengkapi informasi
kekurangan tambahan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan, dianggap telah mengundurkan diri.
-12(3) Dalam hal permohonan dimaksud dalam pasal 11 memenuhi
persyaratan,
maka
dalam
jangka
waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas
Jasa
persetujuan
Keuangan
memberikan
kepada
menggunakan
pemohon
format
surat
surat dengan
keputusan
persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
BAB V PELAPORAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
Pasal 14 Setiap Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat: a.
mengumumkan
Daftar
Efek
Syariah
yang
diterbitkannya kepada publik; b. menggunakannya
secara
terbatas
untuk
kepentingan Pihak tertentu; atau c.
mengumumkan
Daftar
diterbitkannya menggunakannya
Efek
Syariah
yang
kepada
publik
dan
secara
terbatas
untuk
kepentingan Pihak tertentu.
Pasal 15 Dalam
hal
Pihak
mengumumkan
Penerbit Daftar
Daftar Efek
Efek
Syariah
Syariah yang
diterbitkannya kepada publik, maka Pihak tersebut wajib: a. mengumumkan setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya melalui media cetak
-13atau media elektronik yang dapat diakses oleh publik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan Daftar Efek Syariah dinyatakan efektif; dan b. menyampaikan: 1) hasil
pengumuman
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a 2) laporan pernyataan DPS kepada Otoritas Jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Daftar Efek Syariah tersebut dipublikasikan.
Pasal 16 Dalam
hal
Pihak
menggunakan
Penerbit
Daftar
Daftar
Efek
Efek
Syariah
Syariah yang
diterbitkannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak
tertentu,
maka
Pihak
tersebut
wajib
menyampaikan: a.
laporan Daftar Efek Syariah; dan
b. laporan pernyataan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun dengan batas akhir periode laporan per 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
Pasal 17 Dalam
hal
Pihak
mengumumkan
Penerbit Daftar
Daftar Efek
Efek
Syariah
Syariah yang
diterbitkannya kepada publik dan menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu, maka Pihak tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
-14Pasal 18 Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 menggunakan format laporan Daftar Efek Syariah dan format laporan pernyataan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 19 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian laporan Pihak Daftar Efek Syariah dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
Pasal 20 Dalam
hal
terlambat
Pihak
Penerbit
menyampaikan
Daftar
Efek
laporan
Syariah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 maka
penghitungan
jumlah
hari
keterlambatan
dihitung setelah batas waktu penyampaian laporan berakhir.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21 (1) Pihak
Penerbit
menyimpan
Daftar
seluruh
Efek
dokumen
Syariah yang
wajib terkait
dengan Efek dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.
-15(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran.
BAB VII SANKSI
Pasal 22 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang terhadap
mengenakan setiap
sanksi
pihak
administratif
yang
melakukan
pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini,
menyebabkan
termasuk
terjadinya
pihak-pihak
pelanggaran
yang
tersebut
berupa: a. peringatan tertulis; b. denda,
yaitu
kewajiban
untuk
membayar
sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f.
pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan
-16secara
tersendiri
dengan
atau
pengenaan
secara
bersama-sama
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
Pasal 23 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak
yang
melakukan
pelanggaran
ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 24 Otoritas
Jasa
pengenaan
Keuangan
sanksi
dapat
mengumumkan
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada masyarakat.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25 Pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pihak
Penerbit
Daftar
Efek
Syariah
sebelum
berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib
menyesuaikan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
-17BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
Peraturan
Nomor
II.K.1,
Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan
Nomor:
KEP-208/BL/20012
tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2017
KETUA DEWAN KOMISIONER, OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH I.
UMUM Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh
stabil
dan
berkelanjutan
diperlukan
pengembangan
infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diterapkan. Disamping itu, dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penyempurnaan
tersebut
dilakukan
untuk
mendukung
pengembangan pasar modal syariah melalui pertumbuhan efek syariah. Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 meliputi substansi aturan dan pemisahan peraturan menjadi 2 (dua), yaitu Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah dan Peraturan terkait Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah satu dari 2 (dua) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sekaligus menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan Nomor II.K.1.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
-2Pasal 4 Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” antara lain adalah transaksi afiliasi, transaksi material, perubahan kegiatan usaha utama, dan penggabungan usaha. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Pihak yang dijadikan acuan antara lain Dow Jones Islamic index, Financial Times Stock Exchange, MSCI, Securities Commission Malaysia. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud “standar prosedur operasi” adalah standar prosedur operasi yang berupa flowchart dan penjelasan. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud “mengumumkan Daftar Efek Syariah kepada publik” adalah melakukan publikasi Daftar Efek Syariah ke media cetak dan elektronik. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
-3Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa memerintahkan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
-4-
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/
TENTANG PENETAPAN DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH
-5-
Nomor Lampiran Perihal
: ........, ...................... : : Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah
Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut: 1. Nama Pemohon 2. Alamat Pemohon
: ............................................. : ............................................. (Nama Jalan & Nomor) ............................................. (Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon, Faksimile, dan Email : ............................................. 4. Nomor dan Tanggal pengesahan Anggaran Dasar oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia : ............................................. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .............................................
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1.
fotokopi bukti pembayaran atas registrasi sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
2.
fotokopi anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang (bagi pemohon yang belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan);
3.
struktur organisasi perusahaan;
4.
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
5.
daftar nama dan data anggota direksi, yang meliputi: a)
daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
b)
fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
c)
fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi direksi berkewarganegaraan asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
-6d)
pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) lembar.
6.
fotokopi surat izin ASPM anggota DPS yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan;
7.
surat penunjukan direksi kepada DPS sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan dan kesediaan DPS atas penunjukan tersebut;
8.
surat pernyataan kesediaan DPS atas penunjukan direksi sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan;
9.
surat pernyataan direksi sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan DES;
10. fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan kertas berlogo perusahaan serta mencantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh anggota direksi; 11. surat pernyataan DPS mengenai pernyataan kesyariahan Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan 12. dokumen komitmen untuk melakukan kerjasama dengan pihak penyedia efek syariah luar negeri lainnya tersebut (bagi pemohon yang mengacu kepada Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh pihak penyedia efek syariah luar negeri lainnya). Demikianlah permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih. (Pemohon) (ttd) materai ……………………….………. (nama jelas) Direktur Tembusan: Direktur Pasar Modal Syariah.
-7SURAT PERNYATAAN DPS TENTANG KESEDIAAN SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMENUHAN KEPATUHAN SYARIAH DES YANG DITERBITKAN
Nomor Lampiran
: :
PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Perusahaan Kegiatan usaha Alamat
5.
Telepon
: : : :
................................................................. ................................................................. ................................................................. (nama jalan dan nomor) ................................................................. (kota dan kode pos)
Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan yang disebutkan di atas, akan bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kepatuhan syariah pada Daftar Efek Syariah yang diterbitkan perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
(tanggal,....................) (ttd)
……………………………………… (nama jelas)
-8SURAT PERNYATAAN DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH
Nomor Lampiran
: : PERNYATAAN DIREKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Jabatan Perusahaan Kegiatan usaha Alamat
6. Telepon
: : : : :
................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (nama jalan dan nomor) ................................................................. (kota dan kode pos) : .................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh terhadap penyusunan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
(tanggal,....................) (ttd) materai ……………………………………… (nama jelas)
-9SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Nomor Lampiran
: : PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Jabatan Perusahaan Kegiatan usaha Alamat
6. Telepon
: : : : : :
................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (nama jalan dan nomor) ................................................................. (kota dan kode pos) : .................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan yang disebutkan di atas, menyatakan bahwa Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh ....... (nama Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah) pada tanggal ....... telah sesuai dengan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
(tanggal,....................) (ttd) materai ……………………………………… (nama jelas)
-10SURAT PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
.................... , …………………..
Nomor Lampiran Perihal
: : :
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
Kepada Yth. ..................... ..................... di-.................
Dengan hormat, Setelah diadakan penelaahan atas dokumen yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor.......tanggal......perihal......, maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: 1. Perubahan yang perlu dilaksanaan adalah: ............................................................................................................ .... 2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah: ............................................................................................................ .... Sebelum hal tersebut di atas dipenuhi, permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan. Demikian agar Saudara maklum.
Direktur Pasar Modal Syariah, (ttd)
……………………………………… (nama jelas)
-11SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
.................... , …………………..
Nomor Lampiran Perihal
: : :
Penolakan atas Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
Kepada Yth. ...................... ...................... di-.................. Dengan hormat, Setelah diadakan penelaahan atas dokumen yang Saudara sampaikan melalui surat Nomor.......tanggal......perihal......, maka dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. ............................................................................................................ 2. ............................................................................................................ 3. ............................................................................................................ Demikian agar Saudara maklum.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, (ttd)
……………………………………… (nama jelas)
Tembusan: Direktur Pasar Modal Syariah.
-12SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-......./D.04/.......
TENTANG
PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH KEPADA PT .............................. (NPWP: .........................)
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
:
Mengingat
:
1. Surat PT ................ Nomor: ............ tanggal .......... perihal Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 2. bahwa permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah atas nama PT .......... telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3608); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5253); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal; 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal; 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau
-13Perusahaan Publik Syariah; 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk; 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah; 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal; 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Kriteria Daftar Efek Syariah;
Nomor......tentang
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor......tentang Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH KEPADA PT ............
KESATU
:
Memberikan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah kepada PT ............. dengan alamat kantor pusat ..........
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA
:
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua Dewan Komisioner OJK; Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I: Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II; Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IA; Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IB; Direktur Pasar Modal Syariah; dan PT ............................... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.............. a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
NURHAIDA
-14LAPORAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
.................... , …………………..
Nomor Lampiran Perihal
: : :
Penyampaian Pelaporan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah
Kepada Yth. Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa keuangan di Jakarta
Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor…… tentang Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir: 1. Laporan Daftar Efek Syariah dan/atau perubahan Daftar Efek Syariah; dan 2. Laporan Pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
(Nama Perusahaan) (ttd)
……………………………………… (nama jelas) Direktur
