Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BANK INDONESIA

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

BANK INDONESIA

Triwulan II - 2013

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini merupakan laporan triwulan kedua di tahun 2013 yang mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama periode April sampai dengan Juni 2013.

ii

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Bank Indonesia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik pada triwulan II-2013. Sebagai bagian dari pemenuhan aspek transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, telah disusun laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode triwulan II-2013. Selanjutnya, melalui laporan ini Bank Indonesia juga menyampaikan rencana kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang untuk triwulan-triwulan yang akan datang dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan baik global maupun domestik. Laporan ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Bank Indonesia secara keseluruhan. Kinerja perekonomian Indonesia selama triwulan II-2013 terus menghadapi tantangan, terutama dari aspek eksternal. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 5,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,03% (yoy). Masih lemahnya permintaan global ditengah penurunan harga komoditas, menyebabkan pertumbuhan ekspor Indonesia menjadi terbatas. Permintaan domestik juga tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi karena melemahnya daya beli konsumen akibat kenaikan inflasi pasca-kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Masih cukup besarnya impor di tengah kinerja ekspor yang terbatas menyebabkan defisit transaksi berjalan yang terjadi pada triwulan II-2013 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, menjadi 4,4% dari PDB. Sejalan dengan perkembangan neraca pembayaran yang defisit, jumlah cadangan devisa pada akhir Juni 2013 turun menjadi USD98,1 miliar. Masih tertekannya keseimbangan eksternal Indonesia berimbas pada perkembangan nilai tukar rupiah di triwulan II-2013 yang berada pada tren melemah. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah melemah sebesar 1,03% (qtq) menjadi Rp9.781/USD dibandingkan Rp9.680/USD pada triwulan sebelumnya. Dari sisi harga, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013 dan dampak lanjutannya meningkatkan tekanan harga pada kelompok administered price dan volatile food sehingga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat. Inflasi IHK Juni 2013 tercatat tinggi sebesar


iii

1,03%, dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya yang masing-masing mencatat deflasi sebesar 0,10% dan 0,03% (mtm). Akibat kenaikan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK akhir triwulan II2013 mencapai 5,90% (yoy). Di tengah berbagai tekanan tersebut, kondisi sistem keuangan Indonesia dan khususnya perbankan masih terjaga stabil. Masih stabilnya sistem keuangan Indonesia diindikasikan oleh indikator Stabilitas Sistem Keuangan yang berada pada level 1,08, atau lebih baik dibandingkan dengan level triwulan sebelumnya 1,61. Di sisi ketahanan perbankan terjaganya kondisi perbankan diindikasikan melalui kondisi permodalan perbankan yang mencukupi untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Rasio permodalan (Capital Adequacy Ratio) yang mencapai 17,98% jauh di atas kecukupan minimal sebesar 8%. Fungsi intermediasi juga masih berjalan optimal dengan semakin menurunnya suku bunga perbankan. Pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 20,64% (yoy). Tingginya penyaluran kredit diimbangi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan tercatat 1,88%, lebih baik dibandingkan dengan rasio triwulan sebelumnya 1,97%. Mencermati dinamika yang terjadi selama triwulan II-2013, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah bauran kebijakan guna menjaga kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. Di bidang moneter, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan makroprudensial, disertai dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai langkah preemptif untuk mengendalikan inflasi dan mengembalikan keseimbangan eksternal, pada Juni 2013 Bank Indonesia menaikkan suku bunga Deposit Facility dan BI Rate sebesar 25 bps menjadi masing-masing 4,25% dan 6,0%. Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi perekonomian saat ini dan ke depan masih diwarnai dengan risiko global yang tidak kecil dan permasalahan domestik yang kompleks. Untuk memantapkan hasil yang telah diraih, Bank Indonesia akan senantiasa mencermati berbagai tantangan tersebut dan menyikapinya secara terukur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia juga senantiasa mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik sambil terus mengoptimalkan kinerja agar pelaksanakan tugas dapat semakin efektif.

Jakarta, 5 September 2013 GUBERNUR BANK INDONESIA

Agus D.W. Martowardojo

iv


DAFTAR ISI Kata Pengantar...........................................................................................................................................iii Daftar Isi......................................................................................................................................................v Daftar Tabel.............................................................................................................................................. viii Daftar Grafik...............................................................................................................................................ix Bab 1 Ringkasan Eksekutif..................................................................................................................... 1 1.1. Kinerja Perekonomian .......................................................................................................... 2 1.2. Kebijakan yang Ditempuh .................................................................................................... 3 Bab 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran....... 7 2.1. Inflasi.................................................................................................................................... 8 2.2. Pertumbuhan Ekonomi........................................................................................................ 11 2.3. Neraca Pembayaran............................................................................................................. 16 2.4. Nilai Tukar Rupiah............................................................................................................... 18 2.5. Perkembangan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).................................................................... 20 2.6. Perkembangan Suku Bunga Perbankan............................................................................... 22 2.7. Perkembangan Bank Umum................................................................................................ 24 2.8. Perkembangan Perbankan Syariah....................................................................................... 27 2.9. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)..................................................................... 29 2.10. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)....................................... 30 2.11. Perkembangan Sistem Pembayaran..................................................................................... 31 2.12. Perkembangan Pengedaran Uang........................................................................................ 34 Bab 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia................................................... 37 3.1. Stabilitas Moneter............................................................................................................... 38 3.1.1. Kebijakan Moneter................................................................................................... 38 3.1.2. Pengelolaan Operasi Moneter dan Nilai Tukar........................................................... 39 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah................................................................................. 42 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN)....................................................................... 43 3.1.5. Implementasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor.............................................................. 45 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung

Perumusan Kebijakan............................................................................................... 46 Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

v

3.2. Stabilitas Sistem Perbankan................................................................................................. 47 3.2.1. Kebijakan dan Pengawasan Bank Umum.................................................................. 47 3.2.1.1. Pengaturan Bank Umum............................................................................ 47 3.2.1.2. Kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia.................................................. 48 3.2.1.3. Penyiapan Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank ke OJK.... 53 3.2.1.4. Pengawasan Bank Umum........................................................................... 54 3.2.2. Kebijakan dan Pengawasan Perbankan Syariah......................................................... 55 3.2.3. Kebijakan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)....................................... 56 3.2.4. Penguatan Sektor Riil dan Penyaluran Kredit UMKM................................................. 57 3.2.5. Perizinan dan Informasi Perbankan........................................................................... 58 3.2.6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur (SID)........................................................ 59 3.2.7. Investigasi dan Mediasi Perbankan............................................................................ 60 3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang.......................................................................... 62 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran................................................................................... 62 3.3.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Uang Bank Indonesia................................................. 64 3.4. Kerjasama Internasional....................................................................................................... 66 3.4.1. Kerjasama ASEAN..................................................................................................... 66 3.4.2. Kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog (ASEAN+3).................................................. 67 3.4.3. Kerjasama Bank Sentral............................................................................................ 68 3.4.4. Kerjasama Bank Sentral di Bank for International Settlemen (BIS).............................. 68 3.4.5. Kerjasama International Monetary Fund (IMF)........................................................... 69 3.4.6. Kerjasama APEC....................................................................................................... 69 3.4.7. Kerjasama Negara-Negara G-20................................................................................ 70 3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan...................................................................................... 71 Bab 4 Manajemen Intern Bank Indonesia........................................................................................... 73 4.1. Manajemen Strategi, Akuntabilitas dan Transparansi........................................................... 74 4.2. Audit Intern......................................................................................................................... 75 4.3. Keuangan Intern................................................................................................................. 75 4.4. Teknologi Informasi............................................................................................................. 76 4.5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)....................................................................... 77 4.6. Aspek Hukum..................................................................................................................... 79 4.7. Program Sosial Bank Indonesia............................................................................................ 80

vi


Lampiran Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan II-2013................................................................ 83 1.

Peraturan Bank Indonesia.................................................................................................... 84

2.

Peraturan Dewan Gubernur................................................................................................. 84

3.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia................................................................................... 85

Daftar Istilah........................................................................................................................................... 87 Daftar Singkatan.................................................................................................................................... 91


vii

DAFTAR TABEL Bab 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran.................................................................................... 12 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha.............................................................................. 15 2.3. Suku Bunga Simpanan Per Kelompok Bank (%)......................................................................... 23 2.4. Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan (%)..................................................... 24 2.5. Suku Bunga Rata-Rata DPK (%)................................................................................................. 26 2.6. Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan.......................................................................... 27 2.7. Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Syariah.............................................................. 28 2.8. Indikator Utama Kinerja BPR...................................................................................................... 29 2.9. Baki Debet Kredit UMKM.......................................................................................................... 30 2.10. Nilai Transaksi Pembayaran........................................................................................................ 33 2.11. Volume Transaksi Pembayaran.................................................................................................. 33 2.12. Perkembangan Rata-rata UYD di Masyarakat dan Bank............................................................. 35 2.13. Indikator Pengelolaan Uang....................................................................................................... 35

Bab 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia 3.1. Kegiatan Perizinan Bank Umum Tahun 2012-2013.................................................................... 59 3.2.

Penanganan Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan......................................................... 60

3.3. Perkembangan Mediasi Perbankan............................................................................................ 61

viii


DAFTAR GRAFIK Bab 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan................................................................................................ 8 2.2. Perkembangan Inflasi Tahunan.................................................................................................... 8 2.3. Inflasi Inti Tradable, Nilai Tukar dan Indeks Harga Impor............................................................ 10 2.4. Kapasitas Utilisasi Industri Pengolahan....................................................................................... 10 2.5. Ekspektasi Inflasi Pedagang....................................................................................................... 10 2.6. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast......................................................................................... 10 2.7. Peta Inflasi Daerah Juni-2013.................................................................................................... 11 2.8. Indeks Keyakinan Konsumen..................................................................................................... 13 2.9. Investasi Non bangunan dan Kapasitas Utilisasi Industri Pengolahan.......................................... 13 2.10. Pertumbuhan Riil Ekspor............................................................................................................ 14 2.11. Pertumbuhan Riil Impor............................................................................................................. 14 2.12. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan II-2013................................................................ 16 2.13. Neraca Pembayaran Indonesia................................................................................................... 17 2.14. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah............................................................................................. 18 2.15. Volatilitas Mata Uang Regional.................................................................................................. 19 2.16. Pelemahan/Penguatan Mata Uang Regional.............................................................................. 19 2.17. Perkembangan CDS Obligasi PemerintahTenor 5 Tahun di Negara Kawasan.............................. 20 2.18. Suku Bunga PUAB O/N dan JIBOR............................................................................................. 21 2.19. Volume Transaksi PUAB............................................................................................................. 22 2.20. Jumlah Bank Pelaku PUAB......................................................................................................... 22 2.21. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah dan BI Rate........... 23 2.22. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan.......................................... 22 2.23. NPL Kredit UMKM dan perbankan............................................................................................. 31 2.24. Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (qtq)....................................................... 34 2.25. Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (yoy)....................................................... 34


ix

Bab 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia 3.1. Perkembangan Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter........................................................... 39 3.2. Perkembangan Outstanding Instrumen Operasi Moneter........................................................... 40 3.3. Struktur Instrumen Operasi Moneter......................................................................................... 40 3.4. Perkembangan Hasil Lelang TD Valas......................................................................................... 41 3.5. Outstanding dan Suku Bunga TD Valas...................................................................................... 41 3.6. Debt Burden Indikator ULN Indonesia........................................................................................ 44 3.7. Pencapaian Pilar 1 BRC.............................................................................................................. 49 3.8

x

Implementasi Basel II di Indonesia.............................................................................................. 50


BAB 1 Ringkasan Eksekutif

Belum kondusifnya kondisi perekonomian global berdampak pada perekonomian Indonesia yang tumbuh melambat pada triwulan II-2013. Kondisi tersebut terefleksikan pada kondisi neraca pembayaran yang tertekan sehingga mengalami defisit dan berujung pada melemahnya nilai tukar rupiah. Tekanan terhadap perekonomian juga ditandai dengan kenaikan harga barang akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Meskipun demikian, kondisi sistem keuangan stabil dan secara umum industri perbankan dalam kondisi yang baik. Melalui bauran kebijakan, Bank Indonesia dan pemerintah berupaya agar kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dapat terus terjaga guna mendukung kesinambungan perekonomian Indonesia.

Bab 1 • Ringkasan Eksekutif

1.1. Kinerja Perekonomian Perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 5,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,03% (yoy). Masih lemahnya permintaan global ditengah penurunan harga komoditas, menyebabkan pertumbuhan ekspor Indonesia menjadi terbatas. Permintaan domestik juga tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi karena melemahnya daya beli konsumen akibat kenaikan inflasi pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Bersubsidi. Demikian pula kinerja investasi yang melambat akibat menurunnya konsumsi rumah tangga dan masih terbatasnya ekspor turut membatasi kinerja pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di 2013 diperkirakan berada pada kisaran 5,8%-6,2% (yoy) dan meningkat kembali pada kisaran 6,4-6,8% (yoy) di 2014. Dari sisi harga, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013 dan dampak lanjutannya meningkatkan tekanan harga pada kelompok administered prices dan volatile food sehingga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat. Inflasi IHK Juni 2013 tercatat tinggi sebesar 1,03%, dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya yang masing-masing mencatat deflasi sebesar 0,10% dan 0,03% (mtm). Akibat kenaikan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK Juni 2013 mencapai 5,90% (yoy). Sementara itu, inflasi inti masih terkendali pada level yang rendah. Bank Indonesia memperkirakan pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi bersifat sementara (temporer) yakni sekitar tiga bulan dan kembali ke pola normal sesudahnya. Secara keseluruhan tahun, inflasi 2013 diperkirakan meningkat sehingga lebih tinggi dari rentang sasaran inflasi 4,5%+1%. Inflasi diperkirakan akan kembali menurun pada kisaran target sebesar 4,5%+1% pada tahun 2014. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan pada sisi eksternal perekonomian masih terus berlanjut, meskipun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II-2013 tercatat USD2,5 miliar lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni USD6,6 miliar. Perbaikan ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial, ditengah masih berlanjutnya tekanan pada transaksi berjalan. Perbaikan transaksi modal dan finansial tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, sehingga arus modal masuk ke portofolio keuangan domestik dapat mengimbangi arus modal keluar karena gejolak pasar keuangan global. Sementara itu, pada transaksi berjalan, masih cukup besarnya impor ditengah kinerja ekspor yang terbatas menyebabkan defisit yang terjadi pada triwulan II-2013 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan neraca pembayaran yang defisit, jumlah cadangan devisa pada akhir Juni 2013 turun menjadi USD98,1 miliar. Jumlah tersebut mencukupi kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri Pemerintah selama 5,4 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional. Masih tertekannya keseimbangan eksternal Indonesia berimbas pada perkembangan nilai tukar rupiah ditriwulan II-2013 yang berada pada tren melemah. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah melemah sebesar 1,03% (qtq) menjadi Rp9.781/USD dibandingkan Rp9.680/USD pada triwulan sebelumnya. Selain masih sesuai kondisi fundamentalnya, pelemahan tersebut juga sejalan dengan pelemahan mata uang di regional, terkait dengan dampak sentimen negatif global yang kuat.

2



Di tengah berbagai tekanan, kondisi sistem keuangan Indonesia dan khususnya perbankan masih terjaga stabil. Masih stabilnya sistem keuangan Indonesia diindikasikan oleh indikator Stabilitas Sistem Keuangan yang berada pada level 1,08, atau lebih baik dibandingkan dengan level triwulan sebelumnya 1,61. Di sisi ketahanan perbankan terjaganya kondisi perbankan diindikasikan melalui kondisi permodalan perbankan yang mencukupi untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Rasio permodalan (Capital Adequacy Ratio) yang mencapai 17,98% jauh di atas kecukupan minimal sebesar 8%. Fungsi intermediasi juga masih berjalan optimal dengan semakin menurunnya suku bunga perbankan. Pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 20,64% (yoy). Tingginya penyaluran kredit diimbangi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross perbankan tercatat 1,88%, lebih baik dibandingkan dengan rasio triwulan sebelumnya 1,97%. Di sisi efisiensi, kinerja perbankan menunjukkan kondisi yang baik, tercermin dari rasio Biaya Operasional dibanding Pengeluarannya yang menurun dari 75,56% di triwulan I-2013 menjadi 74,88% di triwulan II-2013 dan Net Interest Margin yang meningkat dari 5,41% menjadi 5,43%. Kinerja perbankan yang tetap terjaga, tidak terlepas dari dukungan sistem pembayaran yang aman dan lancar. Volume transaksi sistem pembayaran pada triwulan II-2013 meningkat sebesar 99,59 juta transaksi (11,06%) dari triwulan sebelumnya menjadi 999,91 juta transaksi. Sementara disisi nilai, volume transaksi meningkat Rp2,80 triliun (13,82%) menjadi Rp23.024,54 triliun. Sejalan dengan peningkatan transaksi sistem pembayaran tersebut, penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik juga dalamtren meningkat. Meningkatnya transaksi di sistem pembayaran dapat terkelola secara baik dan lancar dengan dukungan ketersediaan sistem penunjangnya. Pada triwulan II-2012, ketersediaan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS) sebagai sistem setelmen dana, Sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai sistem setelmen surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai 100%. Selain dukungan dari sistem pembayaran non tunai, kelancaran transaksi ekonomi juga didukung dengan ketersediaan uang kartal dalam jumlah dan pecahan yang mencukupi serta layak edar. Selama triwulan II-2013, uang kartal yang diedarkan tercatat sebesar Rp335,54 triliun, meningkat untuk menjaga kecukupan uang kartal, posisi kas Bank Indonesia Rp3,34 triliun dari triwulan sebelumnya sejalan dengan siklus musiman masa liburan sekolah dan persiapan memasuki bulan Ramadhan.

1.2. Kebijakan Yang Ditempuh Mencermati dinamika yang terjadi selama triwulan II-2013, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah bauran kebijakan guna menjaga kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. Di bidang moneter, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan makroprudensial, disertai dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai langkah pre-emptive untuk mengendalikan inflasi dan keseimbangan eksternal, pada Juni 2013 Bank Indonesia menaikkan suku bunga Deposit Facility dan BI Rate masingmasing sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan 6,0%. Arah kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan operasi moneter dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia tetap Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

3


melakukan penyerapan ekses likuiditas yang terukur melalui optimalisasi instrumen Reverse Repo (RR) Surat Berharga Negara (SBN). Bank Indonesia juga melakukan penyerapan likuiditas di berbagai jenis tenor untuk membentuk suku bunga pasar uang yang merefleksikan kondisi fundamental. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas menghadapi tekanan inflasi jangka pendek, dengan mengarahkan likuiditas ke tenor yang lebih panjang. Upaya lain yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi adalah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam forumTim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selama triwulan II-2013, koordinasi difokuskan pada langkah antisipasi meningkatnya tekanan inflasi pada volatile food dan administered price sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah. Terhadap pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Kebijakan stabilisasi nilai tukar tersebut diperkuat dengan langkah-langkah lanjutan dalam upaya mempercepat pendalaman pasar keuangan domestik, khususnya pasar valuta asing domestik. Langkah yang ditempuh antara lain dengan mempublikasikan kurs referensi spot Rupiah/Dollar Amerika Serikat (AS) yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di pasar domestik. Adanya kurs referensi tersebut bertujuan agar pelaku pasar memiliki acuan terhadap nilai tukar rupiah dalam bertransaksi. Tersedianya informasi harga spot USD/IDR yang kredibel diharapkan dapat mendorong terciptanya harga yang efisien di pasar. Upaya menstabilkan nilai tukar rupiah juga ditempuh dengan mengoptimalkan instrumen operasi moneter valas yakni Term Deposit valas. Terkait hal ini, Bank Indonesia menambah frekuensi lelang TD valas menjadi dua kali seminggu sejak akhir Mei 2013. Di bidang perbankan, Bank Indonesia menjaga agar perbankan tetap memiliki daya tahan terhadap tekanan kondisi pasar keuangan global dan domestik. Monitoring yang intensif terhadap kondisi sistem keuangan Indonesia dan kinerja perbankan baik secara industri maupun individu dilakukan oleh Bank Indonesia secara kontinyu. Hal tersebut bertujuan mendeteksi hal-hal yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipatif. Monitoring pengawasan bank diterapkan secara menyeluruh terhadap bank umum dan BPR baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Selain itu, melalui fungsi pengaturan selama triwulan II-2013 Bank Indonesia juga menerbitkan beberapa ketentuan terkait pengelolaan bank agar kegiatan perbankan dapat tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Bank Indonesia juga terus menata perbankan Indonesia dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), termasuk diantaranya melalui pemenuhan standar internasional (Basel II dan III). Selama triwulan laporan, Bank Indonesia juga masih meneruskan berbagai kegiatan yang terkait dengan financial inclusion yang bertujuan untuk memperluas akses layanan perbankan kepada masyarakat. Diantaranya melalui penyiapan implementasi branchless banking dengan pilot project pada lima bank umum dengan didukung oleh tiga perusahaan jasa telekomunikasi. Bank Indonesia juga terus mempersiapkan pengalihan fungsi pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia mulai menerapkan struktur organisasi pengawasan bank yang baru baik di pusat maupun daerah, yang nantinya akan menjadi bagian dari OJK. Penyiapan 4



yang dilakukan termasuk pula pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM), penyiapan logistik dan sistem informasi serta pengaturan koordinasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan OJK. Untuk mendukung kinerja perekonomian dan tetap kondusifnya sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia menjaga agar sistem pembayaran dapat terlaksana dengan lancar, aman dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, selama triwulan II-2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan sistem pembayaran non tunai dan tunai. Di sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia secara berkesinambungan melaksanakan program-program untuk mewujudkan interoperabilitas uang elektronik (e-money) dan interkoneksi layanan transfer dana. Selain itu, Bank Indonesia juga masih melanjutkan pengembangan infrastruktur pendukung setelmen dana dan surat berharga berupa pengembangan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Generasi II. Salah satu capaian di triwulan II-2013 adalah layanan transfer dana uang elektronik antar penyelenggara perusahaan telekomunikasi. Melalui layanan tersebut, masyarakat dipemudah untuk melakukan transfer dana melalui sarana mobile phone. Proyek mobile payment tersebut sekaligus merupakan bagian dari inisiatif Bank Indonesia dalam mengembangkan branchless banking. Di bidang sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia melakukan pemenuhan ketersediaan uang rupiah. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga kegiatan utama yakni distribusi uang yang aman dan optimal, layanan kas yang prima, dan ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Pemenuhan uang tersebut menjangkau pula daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia juga meresmikan kesepakatan (bye laws) Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) yang diikuti oleh 120 bank. Melalui kesepakatan tersebut, pertukaran uang dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga mempercepat penyediaan uang kartal. Terhadap penanggulangan pemalsuan uang, Bank Indonesia secara kontinyu mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang Rupiah secara luas kepada masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai instansi melaksanakan pemberantasan peredaran uang palsu. Terlaksananya pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran tidak terlepas dari dukungan pengelolaan manajemen internal. Praktek-praktek yang mendukung tata kelola organisasi yang baik diterapkan dalam pengelolaan manajemen internal tersebut, guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia mulai merancang strategi yang akan dilaksanakan untuk 10 tahun ke depan (2024). Proses tersebut menjadi bagian dari siklus perencanaan strategis Bank Indonesia, yang nantinya akan diselaraskan dengan proses perencanaan anggaran dan manajemen kinerja. Guna meningkatkan objektivitas terhadap pengukuran kinerjanya dan sekaligus memperoleh masukan terhadap kebijakan ke depan, Bank Indonesia melaksanakan survei dan focus group discussion dengan melibatkan masyarakat dan berbagai perwakilan pemangku kepentingan. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, pada triwulan I-2013, Bank Indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Sebagai bentuk transparansi, laporan tersebut juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Bank Indonesia. Pada triwulan yang sama, Bank Indonesia juga menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan anggaran operasional Bank Indonesia kepada Badan Supervisi Bank Indonesia. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

5


Pengelolaan organisasi dan keuangan Bank Indonesia yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik membuahkan hasil yang positif. Pada triwulan II-2013, BPK telah menyelesaikan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2012 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut merupakan yang kesepuluh kali yang diberikan atas LKTBI sejak 2003 sampai dengan 2012.

6


BAB 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

Perekonomian Indonesia tumbuh melambat di tengah kondisi ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tekanan terhadap perekonomian diperberat dengan meningkatnya tekanan inflasi dan belum membaiknya neraca pembayaran. Meskipun demikian, sistem keuangan Indonesia tetap terjaga stabil dan perbankan mampu berkinerja positif, didukung dengan kelancaran pada sistem pembayaran.

Bab 2 • Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

2.1. Inflasi Tekanan inflasi pada triwulan laporan masih tetap tinggi, terutama didorong oleh kenaikan inflasi pada kelompok administered prices dan volatile food akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013. Sementara itu, inflasi inti masih tetap terkendali pada level yang rendah. Inflasi IHK pada triwulan II-2013 ditandai oleh kenaikan inflasi yang cukup signifikan di bulan Juni, setelah pada dua bulan sebelumnya mengalami deflasi. Inflasi IHK pada Juni 2013 tercatat meningkat tinggi sebesar 1,03% (mtm), dari bulan April dan Mei 2013 yang masing-masing mencatat deflasi sebesar 0,10% dan 0,03% (mtm). Akibat kenaikan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK tercatat masih tinggi sebesar 5,90% (yoy), meskipun secara triwulanan tercatat sebesar 0,90% (qtq) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,43% (qtq) (Grafik 2.1 dan 2.2). Tekanan inflasi yang tinggi terutama didorong oleh dampak kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000/liter untuk premium dan Rp1.000/liter untuk solar, yang diumumkan oleh pemerintah pada 21 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 22 Juni 2013. Sementara itu, inflasi inti masih tetap terkendali pada level yang cukup rendah. Namun demikian, Bank Indonesia memperkirakan pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi bersifat sementara (temporary) yakni sekitar tiga bulan, dengan puncaknya pada bulan Juli 2013, kemudian menurun pada bulan Agustus 2013 dan kembali ke pola normal pada September 2013.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan

� � � � ��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan

Kenaikan inflasi kelompok administered prices pada triwulan II-2013 didorong oleh dampak langsung kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak lanjutannya terhadap penyesuaian tarif angkutan. Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sekitar 15% dan tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) rata-rata sekitar 17%. Selain itu,

8



kenaikan tarif angkutan darat dalam kota, tarif kereta api serta kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) juga turut memberikan kontribusi pada peningkatan inflasi administered prices. Inflasi administered prices pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 4,38% (qtq) atau 6,70% (yoy), melonjak cukup tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,17% (qtq) atau 2,90% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok volatile food terutama terjadi pada Juni 2013 yang meningkat sebesar 1,18% (mtm), sedangkan pada April dan Mei 2013 mencatat deflasi sebesar 0,96% dan 1,10% (mtm). Inflasi pada Juni 2013 tersebut disebabkan oleh lonjakan harga yang terjadi pada pekan terakhir bulan Juni, akibat terbatasnya pasokan dan meningkatnya biaya transportasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas beras, cabai merah, daging ayam, dan daging sapi. Untuk komoditas beras, tekanan inflasi didorong oleh berakhirnya musim panen dan kenaikan biaya produksi, meskipun stok masih tergolong cukup tinggi. Sementara itu, harga cabai merah meningkat seiring dengan penurunan pasokan dari petani akibat anomali cuaca (kemarau basah). Tekanan inflasi pada komoditas daging sapi masih berlanjut akibat terbatasnya pasokan. Sementara itu, pada komoditas daging ayam, kenaikan harga dipicu oleh kenaikan biaya input (Day Old Chicken - DOC) dan ongkos angkut, meskipun stok dinyatakan mencukupi hingga awal Ramadhan. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, inflasi volatile food pada triwulan II-2013 tercatat mencapai 11,46% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2012 yang hanya sebesar 7,52% (yoy). Namun, secara triwulanan kelompok volatile food pada triwulan II-2013 mengalami deflasi sebesar 0,89% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,77% (qtq). Inflasi inti pada triwulan II-2013 masih tercatat rendah dan stabil. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, inflasi inti tercatat sebesar 0,52% (qtq) atau 3,98% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,79% (qtq) atau 4,21% (yoy). Stabilnya inflasi inti tersebut didukung oleh tetap terjaganya permintaan domestik, respons sisi penawaran yang memadai dan menurunnya harga komoditas internasional. Harga komoditas global yang menurun mendorong inflasi inti kelompok traded masih dalam tren menurun (Grafik 2.3). Selain itu, pengaruh lanjutan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada inflasi inti masih cukup moderat, meskipun tekanan pada kelompok bahan makanan jadi dan kelompok tekstil, kimia dan alat angkut telah meningkat. Faktor penawaran yang memadai terlihat dari kapasitas utilisasi sektor industri pengolahan pada Survei Kegiatan Dunia Usaha triwulan I-2013, yaitu sekitar 73,25% untuk seluruh sektor dan 68,97% untuk industri pengolahan (Grafik 2.4). Kendati demikian, ekspektasi inflasi yang cenderung meningkat perlu dicermati karena dapat meningkatkan inflasi inti ke depan. Hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia dan Survei Pedagang Eceran (SPE) (Grafik 2.5) menunjukkan peningkatan ekspektasi inflasi sejak pertengahan triwulan II-2013 yang terutama disebabkan oleh perkiraan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah. Ekspektasi inflasi pedagang 3 bulan ke depan meningkat cukup tinggi, antara lain disebabkan oleh kenaikan ongkos produksi (bahan baku, Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan Upah Minimum Provinsi (UMP)) dan perkiraan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, di pasar keuangan, kenaikan ekspektasi inflasi tercermin dari survei Consensus Forecast (CF) yang meningkat selama triwulan II-2013.


9


Ekspektasi inflasi 2013 hasil survei CF Juni 2013 meningkat menjadi 6,7% dibandingkan dengan Maret sebesar 6,4% (Grafik 2.6).

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.3 Inflasi Inti Tradable, Nilai Tukar dan Indeks Harga Impor

��

Grafik 2.4 Kapasitas Utilisasi Industri Pengolahan

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.5 Ekspektasi Inflasi Pedagang

Grafik 2.6 Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast

Berdasarkan kawasan, tekanan inflasi meningkat tinggi hampir di seluruh daerah pada akhir triwulan II-2013. Pada awal triwulan laporan, koreksi harga terjadi pada beberapa komoditas bumbu-bumbuan yang disebabkan oleh membaiknya pasokan beberapa komoditas pangan strategis, antara lain cabe merah, bawang merah dan bawang putih. Hal tersebut seiring dengan panen dan masuknya impor

10



yang mendorong penurunan harga komoditas tersebut di hampir seluruh kawasan. Pada akhir triwulan laporan, tekanan inflasi mengalami peningkatan yang dipicu oleh kebijakan peningkatan harga BBM bersubsidi. Hal itu memicu kenaikan inflasi administered prices dan menahan koreksi harga volatile food lebih lanjut. Inflasi di berbagai daerah mengalami kenaikan, terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan biaya transportasi. Beberapa daerah di Sumatera seperti Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung serta Kalimantan Timur dan beberapa daerah di Jawa mencatat kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya (Grafik 2.7).

Grafik 2.7 Peta Inflasi Daerah Juni-2013 (%, yoy)

Ke depan, inflasi pada tahun 2013 diperkirakan meningkat sehingga lebih tinggi dari rentang sasaran inflasi 4,5%+1%. Kenaikan inflasi itu terutama dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 yang kemudian mendorong peningkatan inflasi di kelompok administered prices dan kelompok volatile foods. Sementara itu, inflasi inti untuk keseluruhan tahun 2013 masih terkendali, meskipun sedikit meningkat akibat dorongan dampak lanjutan kenaikan BBM bersubsidi. Berdasarkan dinamika bulanan, dampak kenaikan harga BBM diperkirakan temporer sekitar 3 bulan, dengan puncaknya pada Juli 2013 dan kembali kepada pola normal pada September 2013. Dengan berakhirnya dampak temporer kenaikan harga BBM bersubsidi, inflasi diperkirakan akan kembali menurun pada kisaran target sebesar 4,5%+1% pada tahun 2014.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2013 tumbuh melambat. Perlambatan itu terutama akibat melemahnya permintaan domestik dan terbatasnya pertumbuhan ekspor sejalan dengan belum kuatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan laporan tak lepas dari pengaruh kinerja perekonomian global yang masih cenderung melambat dan diliputi ketidakpastian. Realisasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tercatat lebih rendah dari perkiraan. Pertumbuhan PDB Cina melambat pada Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

11


triwulan II-2013 menjadi 7,5% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan ekspor dan pelemahan investasi, khususnya pada sektor manufaktur. Realisasi yang lebih rendah tersebut pada gilirannya menyebabkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia 2013 direvisi dari 3,2% menjadi 3,1%. Pada saat yang sama, harga komoditas dunia juga masih menurun, kecuali harga minyak. Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHEx) sepanjang triwulan II-2013 tercatat masih kontraktif -10,3% (yoy), lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global pada triwulan II-2013 juga dipengaruhi oleh spekulasi terkait tapering off stimulus moneter oleh The Fed yang kemudian memberikan tekanan kepada pasar keuangan global. Kinerja perekonomian global yang tidak menggembirakan tersebut kemudian berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia, baik melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan. Ekonomi global yang masih belum kuat tersebut dibarengi dengan kenaikan inflasi di dalam negeri kemudian berpengaruh terhadap ekspansi domestik yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 5,81% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 6,03% (yoy) (Tabel 2.1) dan lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia sebesar 5,9% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang masih terbatas dan permintaan domestik yang melemah, khususnya investasi. Ekspor, meskipun telah tumbuh positif, masih belum cukup kuat menopang pertumbuhan ekonomi akibat masih lemahnya permintaan ekonomi global. Ekspor yang belum kuat serta daya beli yang melemah akibat inflasi yang meningkat berpengaruh kepada perlambatan konsumsi rumah tangga dan juga investasi, khususnya investasi non-bangunan. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran % Y-o-Y, Tahun Dasar 2000

Komponen Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa PDB

2013 I

II

5,17 0,42 5,78 3,57 -0,06 6,03

5,06 2,13 4,67 4,78 0,62 5,81

Sumber : BPS

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2013 tumbuh melambat akibat penurunan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2013 tumbuh sebesar 5,06% (yoy) lebih rendahdari triwulan I-2013 yang sebesar 5,17% (yoy). Peningkatan pendapatan yang terbatas di tengah kenaikan harga yang tinggi menjadi penyebab daya beli konsumen yang menurun, khususnya pada kelompok konsumen menengah bawah, yang akhirnya memperlambat konsumsi rumah tangga. Penurunan daya beli konsumen tersebut tercermin pada hasil survei Bank Indonesia dan Danareksa yang menunjukkan pelemahan keyakinan konsumen (Grafik 2.8).

12



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.8 Indeks Keyakinan Konsumen

Konsumsi pemerintah tumbuh meningkat sesuai dengan pola serapan anggaran pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan II-2013, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,42% (yoy). Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pada semester I-2013 mencapai 40,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 39,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pada semester I-2012 yang mencapai 43,9% dari APBN atau 40,7% dari APBN-P. Berdasarkan komponennya, peningkatan pengeluaran pemerintah ditopang oleh belanja barang yang meningkat. Sementara itu, belanja pegawai menurun akibat pergeseran pencairan gaji ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan Pensiunan ke triwulan III-2013.

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

� ��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

�

��

��

��

Grafik 2.9 Investasi Nonbangunan dan Kapasitas Utilisasi Industri Pengolahan


13


Kinerja investasi melemah pada triwulan II-2013. Investasi tercatat tumbuh 4,67% (yoy) pada triwulan II-2013, melambat dari 5,78% (yoy) pada triwulan I-2013. Pelemahan kinerja investasi terutama terjadi pada kelompok investasi nonbangunan, seperti mesin dan alat angkutan luar negeri, yang mencatat kontraksi sejalan dengan kontraksi impor barang modal. Sementara itu, investasi bangunan masih tumbuh kuat meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya sejalan dengan aktivitas konstruksi yang sedikit termoderasi. Perlambatan investasi juga sejalan dengan penggunaan kapasitas produksi industri pengolahan yang masih rendah selama semester I-2013 sehingga mengurangi insentif berinvestasi (Grafik 2.9). Di sisi eksternal, kinerja ekspor membaik pada triwulan II-2013 meskipun belum terlalu kuat. Pertumbuhan ekspor tercatat meningkat menjadi 4,78% (yoy) pada triwulan laporan dari 3,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ekspor tersebut sejalan dengan membaiknya permintaan dari AS, Jepang, India dan masih tetap kuatnya permintaan dari negara-negara ASEAN di tengah melambatnya permintaan ekspor dari China. Peningkatan ekspor terjadi di seluruh kelompok komoditi ekspor, terutama pada komoditas primer pertanian dan manufaktur, disusul oleh pertambangan (Grafik 2.10). Kinerja ekspor migas pada periode yang sama juga menunjukkan perbaikan ditopang oleh kenaikan produksi minyak. Sejalan dengan perbaikan ekspor, impor tumbuh positif pada triwulan II-2013. Impor pada triwulan laporan tumbuh positif 0,62% (yoy), setelah pada triwulan I-2013 mengalami kontraksi sebesar 0,06% (yoy). Kenaikan impor terjadi pada kelompok bahan baku dan barang konsumsi sejalan dengan dibukanya keran impor beberapa produk hortikultura dan persiapan menjelang bulan Ramadhan, sedangkan impor kelompok barang modal relatif tertahan terkait dengan moderasi investasi nonbangunan dan penjualan kendaraan (Grafik 2.11). Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan ekonomi pada triwulan II-2013 dipengaruhi oleh kontraksi di sektor pertambangan serta perlambatan di sektor pertanian dan sektor jasa-jasa (Tabel 2.2).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.10 Pertumbuhan Riil Ekspor

14


��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.11 Pertumbuhan Riil Impor

��

��


Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sektor pertambangan mencatat kontraksi yang cukup dalam sebesar -1,19% (yoy) (Tabel 2.2). Sementara itu, sektor pertanian melambat disebabkan oleh produksi tanaman bahan makanan yang melambat seiring dengan berlalunya masa panen raya. Sektor jasa-jasa mengalami perlambatan sejalan dengan kontraksi di subsektor jasa pemerintahan umum. Kontraksi tersebut terkait dengan penurunan belanja pegawai pemerintah karena pergeseran pembayaran gaji ke-13 PNS/TNI/Polri dan Pensiunan ke triwulan III-2013. Di sektor lainnya yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan dan sektor industri pengolahan, mencatat pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan pemakaian data seluler serta membaiknya subsektor pengangkutan. Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha % Y-o-Y, Tahun Dasar 2000

2013

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDB

I

II

3,61 -0,20 5,89 6,55 7,00 6,54 9,98 8,35 6,48 6,03

3,20 -1,19 5,84 6,60 6,88 6,47 11,46 8,07 4,48 5,81

Sumber : BPS

Berdasarkan wilayah, perlambatan ekonomi tergambar di beberapa kawasan, antara lain Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Jakarta. Perekonomian KTI dan Jakarta pada triwulan II-2013 diperkirakan lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut masih terbatasnya kinerja ekspor, terutama ekspor berbasis sumber daya alam (SDA), sejalan dengan masih rendahnya harga komoditas global dan belum kuatnya permintaan dunia, serta melambatnya investasi. Sementara itu, di kawasan lainnya, seperti Jawa dan Sumatera, mengalami peningkatan terbatas. Kinerja perekonomian di beberapa daerah basis produksi tambang di Sumatera seperti di Riau, Sumatera Selatan, dan Kep. Bangka Belitung, tumbuh terbatas namun tidak sebaik perkiraan semula. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Jawa, didorong oleh ekspor produk manufaktur sejalan dengan kinerja ekspor non-SDA yang masih tetap baik. Namun, cenderung lemahnya investasi menyebabkan terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi baik di Sumatera maupun di Jawa. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 diperkirakan menuju batas bawah kisaran 5,86,2% (yoy). Perkiraan tersebut antara lain dipengaruhi oleh dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi China dan meningkatnya tekanan inflasi. Namun, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014 diperkirakan dapat kembali mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2013. Sehubungan dengan prospek ekonomi tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi kebijakan bersama Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

15


Grafik 2.12 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan II-2013 (%, yoy)

pemerintah dalam mengelola perekonomian agar dapat tumbuh lebih seimbang dan sehat, di tengah proses pemulihan ekonomi dunia yang belum sesuai dengan harapan. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat kembali pada kisaran 6,4-6,8%.

2.3. Neraca Pembayaran Kondisi Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan laporan mencatat defisit yang lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja tersebut didorong oleh surplus transaksi modal dan finansial, di tengah masih tertekannya transaksi berjalan sesuai dengan pola musiman triwulan II. Di sisi eksternal, tekanan pada perekonomian nasional masih berlanjut. Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II-2013 mengalami defisit yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, defisit NPI tercatat USD2,5 miliar, menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai USD6,6 miliar. Penurunan defisit NPI tersebut ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang kembali surplus setelah pada triwulan sebelumnya mengalami defisit yang cukup besar. Di sisi lain, sesuai pola musimannya, defisit transaksi berjalan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurunnya defisit NPI pada triwulan laporan tidak lepas dari upaya Bank Indonesia mengurangi dampak negatif dari memburuknya kondisi ekonomi dan keuangan global terhadap NPI melalui bauran kebijakan,yang didukung oleh kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan fiskal. Defisit pada transaksi berjalan pada triwulan II-2013 dipengaruhi oleh faktor musiman dan harga komoditas ekspor yang masih menurun. Defisit transaksi berjalan meningkat dari USD5,8 miliar atau 2,6% dari PDB pada triwulan I-2013 menjadi USD9,8 miliar atau 4,4% dari PDB pada triwulan II-2013 (Grafik 2.13). Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas serta melebarnya defisit neraca jasa dan pendapatan. Surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut karena peningkaan impor, khususnya impor bahan baku dan

16



barang konsumsi, didorong oleh konsumsi domestik pada triwulan II-2013, yang secara historis memang selalu lebih tinggi daripada triwulan I-2013. Di sisi lain, perbaikan kinerja ekspor nonmigas tertahan oleh harga komoditas di pasar internasional yang masih cenderung menurun dan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat. Defisit neraca jasa melebar akibat meningkatnya pembayaran jasa transportasi barang seiring dengan kenaikan impor serta meningkatnya perjalanan masyarakat ke luar negeri selama musim liburan sekolah. Dalam periode yang sama, defisit neraca pendapatan juga melebar mengikuti jadwal pembayaran bunga utang luar negeri dan transfer keuntungan kepada investor asing. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih defisit tetapi berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya.

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

�

��

Grafik 2.13 Neraca Pembayaran Indonesia

Transaksi modal dan finansial pada triwulan II-2013 kembali mencatat surplus sebesar USD8,2 miliar, setelah pada triwulan sebelumnya defisit USD0,3 miliar. Perbaikan tersebut antara lain berasal dari meningkatnya arus masuk investasi langsung asing (PMA) yang mengindikasikan tetap kuatnya keyakinan investor terhadap kondisi fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Selain itu, investasi portofolio asing masih mencatat surplus yang cukup signifikan, meskipun sempat terjadi arus keluar yang cukup besar pada Juni 2013 pasca mencuatnya rencana penghentian kebijakan moneter longgar di Amerika Serikat (tapperingoff). Investasi portofolio yang masih surplus didukung langkah antisipatif Bank Indonesia meredam kenaikan ekspektasi inflasi melalui peningkatan suku bunga Deposit Facility dan BI Rate, langkah pemerintah menerbitkan obligasi valas sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit fiskal, serta penerbitan obligasi valas oleh korporasi yang meningkat. Perbaikan transaksi modal dan finansial juga berasal dari surplus pada investasi lainnya, terutama dalam bentuk penarikan simpanan milik perbankan domestik di luar negeri. Bank-bank menarik sebagian simpanannya di luar negeri, selain untuk memenuhi kebutuhan nasabah, juga untuk memanfaatkan fasilitas simpanan berupa instrumen term deposit valas dan fasilitas lindung nilai berupa instrumen swap valas yang disediakan oleh Bank Indonesia. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

17


Sejalan dengan NPI yang masih defisit, jumlah cadangan devisa pada akhir Juni 2013 turun menjadi USD98,1 miliar. Kendati demikian, jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri Pemerintah selama 5,4 bulan yang berarti tetap berada di atas standar kecukupan internasional. Ke depan, perbaikan kondisi ekonomi dan keuangan global serta perlambatan permintaan domestik diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan keseimbangan eksternal Indonesia. Sesuai dengan pola musimannya, defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2013 diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkantriwulan II-2013. Selain itu, perbaikan ekonomi dunia dan harga komoditas akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor nonmigas. Pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat dan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir telah terdepresiasi ke arah nilai fundamentalnya, akan menahan akselerasi impor dan mengurangi defisit neraca jasa. Di sisi neraca modal dan finansial, surplus pada triwulan III-2013 diperkirakan juga masih besar. Meskipun pertumbuhan penanaman modal asing cenderung melambat, nilainya diperkirakan tetap lebih tinggi daripada triwulan II-2013 sesuai pola historisnya selama ini. Gejolak di pasar keuangan global yang diharapkan mereda diperkirakan mengurangi arus keluar investasi portofolio asing.

2.4. Nilai Tukar Rupiah Pelemahan rupiah masih berlanjut pada triwulan II-2013. Pelemahan yang sesuai dengan fundamentalnya tersebut sejalan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Kendati demikian, pergerakan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan Asia yang melemah didorong oleh sentimen negatif global. Sejalan dengan perkembangan NPI yang kurang menguntungkan, nilai tukar rupiah selama triwulan II-2013 masih mengalami depresiasi. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah melemah sebesar 1,03% (qtq) menjadi Rp9.781/USD dari Rp9.680/USD pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara pointto-point nilai tukar melemah 2,09% (qtq) menjadi Rp9.925/USD dari Rp9.718/USD pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.14). ��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.14 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

18


��


Pergerakan rupiah tersebut diiringi oleh tingkat volatilitas yang sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.15). Namun demikian, perkembangan rupiah masih sejalan dengan pelemahan mata uang di regional terkait dengan dampak sentimen negatif global yang kuat (Grafik 2.16). Secara umum, perkembangan rupiah baik dari sisi level maupun volatilitas masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang lainnya di kawasan regional. Dari dinamika harian, tren pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terutama terkait dengan penguatan dolar AS di pasar global sejalan dengan indikasi perbaikan ekonomi AS dan kemungkinan pengurangan jumlah pembelian obligasi (tapering-off) oleh The Fed. Selain itu, pelemahan mata uang di kawasan, termasuk rupiah, juga didorong oleh sentimen negatif terkait pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa yang tidak sesuai dengan perkiraan. Dari faktor internal, pelemahan rupiah didorong oleh sentimen negatif terkait defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut. Tekanan pada rupiah juga sempat dipicu oleh antisipasi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Kondisi inisecara keseluruhan mengakibatkan kuatnya permintaan valuta asing (valas) dan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar valas domestik sehingga menimbulkan tekanan terhadap rupiah.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.15 Volatilitas Mata Uang Regional

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.16 Pelemahan/Penguatan Mata Uang Regional (qtq)

Pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh indikator risiko domestik yang meningkat sejalan dengan pengaruh internal dan eksternal tersebut. Hal itu tercermin pada indikator Credit Default Swap (CDS) Indonesia dan premi swap yang meningkat serta selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah dengan obligasi AS (yield spread) yang melebar. Premi CDS obligasi pemerintah tenor 5 tahun Indonesia mengalami kenaikan dari level 163,8 bps pada akhir triwulan sebelumnya ke level 206,17 bps pada akhir triwulan II-2013, bahkan sempat mencapai level tertinggi sebesar 271,14 bps. Trend kenaikan premi CDS tersebut sejalan dengan peningkatan premi CDS negara berkembang yang cenderung mengalami kenaikan (Grafik 2.17). Indikator risiko yang meningkat disebabkan oleh tekanan di pasar keuangan global yang berimbas pada meningkatnya tingkat kekhawatiran terhadap perekonomian


19


domestik dan kemudian mendorong reposisi kepemilikan asing di aset keuangan rupiah. Premi CDS 5 tahun tersebut menurun pada akhir Juni sejalan dengan perkembangan regional akibat meredanya kekhawatiran atas tapering offoleh the Fed dan cash crunch di China, serta didorong oleh peningkatan optimisme investor global pasca perbaikan data perekonomian AS, Jerman, dan Jepang.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.17 Perkembangan CDS Obligasi Pemerintah Tenor 5 Tahun di Negara Kawasan

Reposisi penempatan investasi asing di pasar keuangan domestik secara umum masih dapat ditahan karena imbal hasil berinvestasi di aset rupiah masih kompetitif dibandingkan dengan kawasan. Tingkat imbal hasil yang dicerminkan oleh selisih suku bunga dalam negeri dengan luar negeri (UIPUncovered Interest Parity) masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara kawasan, terlebih setelah dinaikkannya BI Rate. UIP Indonesia yang lebih besar mengindikasikan bahwa berinvestasi di aset rupiah memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan berinvestasi di aset mata uang negara kawasan. Bahkan jika memperhitungkan faktor risiko masing-masing negara pun (CIPCovered Interest Parity), sebagaimana dicerminkan oleh yield spread antara obligasi masing-masing negara dengan US T-Note, berinvestasi di aset rupiah juga masih memberikan keuntungan yang lebih baik.

2.5. Perkembangan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Perkembangan PUAB pada triwulan II-2013 ditandai dengan kenaikan suku bunga, terutama pada Juni 2013 pasca-kenaikan BI Rate dan suku bunga Deposit Facility. Selain itu, aktivitas di PUAB juga tercatat meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan likuiditas pada masa liburan sekolah dan menjelang bulan Ramadhan. Secara umum perkembangan PUAB pada triwulan II-2013 ditandai dengan kenaikan suku bunga dan diikuti dengan peningkatan volume. Suku bunga PUAB cenderung meningkat sepanjang triwulan

20



II-2013 dimana rata-rata harian suku bunga PUAB overnight (O/N) tercatat sebesar 4,22%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,17% (Grafik 2.18). Demikian pula dengan suku bunga PUAB tenor 1 minggu yang secara rata-rata harian meningkat ke level 4,33%, dari sebelumnya 4,27%. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada Juni 2013 seiring dengan kenaikan suku bunga Deposit Facility dan BI Rate masing-masing sebesar 25 bps dan meningkatnya kebutuhan likuiditas jangka pendek bank. Hal tersebut mengakibatkan suku bunga PUAB O/N bergerak naik sehingga pada akhir triwulan II-2013 berada pada level 4,48%. Suku bunga PUAB yang cenderung meningkat juga tercermin pada pergerakan suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Rata-rata harian JIBOR O/N tercatat sebesar 4,23% dari sebelumnya 4,18% (Grafik 2.18). Suku bunga tenor lain juga cenderung meningkat yang tergambar pada ratarata harian suku bunga JIBOR 1 minggu yang meningkat ke level 4,33% dari sebelumnya 4,28%, dan suku bunga JIBOR 1 bulan meningkat ke level 4,64% dari sebelumnya 4,61%.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.18 Suku Bunga PUAB O/N dan JIBOR

Sejalan dengan perkembangan suku bunga PUAB O/N yang cenderung meningkat menjelang akhir triwulan II-2013, selisih suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah juga melebar yang didorong oleh peningkatan kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan. Selisih suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah meningkat ke kisaran 10 bps dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6 bps. Rata-rata harian volume transaksi PUAB pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp12,62 triliun, meningkat dibandingkan dengan volume transaksi pada triwulan sebelumnya sebesar Rp9,67 triliun (Grafik 2.19). Peningkatan tersebut didorong meningkatnyakebutuhan likuiditas untuk pembayaran pajak korporasi di bulan April, serta kebutuhan untuk liburan sekolah di bulan Juni dan menjelang Ramadhan. Peningkatan volume PUAB yang cukup signifikan terutama terjadi pada April dan Juni 2013, dengan peningkatan volume terbesar terjadi pada transaksi PUAB O/N (Grafik 2.19).


21


Volume PUAB yang cenderung meningkat juga diikuti oleh meningkatnya frekuensi transaksi di PUAB. Perkembangan tersebut terlihat dari rata-rata frekuensi transaksi pada triwulan II-2013 yang tercatat sebanyak 192 transaksi/hari dengan jumlah pelaku 75 bank/hari. Jumlah tersebut meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 156 transaksi/hari dan pelaku 66 bank/hari (Grafik 2.20).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.19 Volume Transaksi PUA

��

��

��

��

��

Grafik 2.20 Jumlah Bank Pelaku PUAB

2.6. Perkembangan Suku Bunga Perbankan Suku bunga kredit dan simpanan perbankan selama triwulan II-2013 berada pada tren menurun. Penurunan suku bunga kredit didukung olehsemakin baiknya efisiensi perbankan dan tingginya tingkat persaingan bank dalam mendapatkan debitur baru. Rata-rata suku bunga simpanan tercatat sebesar 5,50%, turun dibanding rata-rata suku bunga simpanan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,53%, sedangkan untuk rata-rata suku bunga kredit menurun dari 11,97%, menjadi 11,89%. Pada triwulan II-2013, rata-rata suku bunga simpanan satu bulan turun dibandingkan dengan ratarata suku bunga simpanan pada triwulan I-2013 dari 5,53% menjadi 5,50%. Ditinjau dari kelompok bank, penurunan suku bunga pada triwulan tersebut terjadi di semua kelompok bank kecuali kelompok bank Asing (Tabel 2.3). Penurunan rata-rata suku bunga simpanan tersebut terutama disebabkan oleh membaiknya efisiensi perbankan secara umum. Di tengah penurunan rata-rata suku bunga simpanan, penurunan suku bunga kredit juga terus berlanjut. Rata-rata suku bunga kredit selama triwulan II-2013 turun 8 bps menjadi 11,89% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan rata-rata suku bunga kredit yang diikuti penurunan rata-rata suku bunga simpanan menyebabkan selisih suku bunga kredit dengan simpanan menurun tipis dari 6,44% pada akhir triwulan I-2013 menjadi 6,40% pada akhir triwulan II-2013.

22



Tabel 2.3 Suku Bunga Simpanan Per Kelompok Bank (%) Kelompok Bank Persero Swasta BPS Campuran Asing

Jun-12

Des-12

Mar-13

Jun-13

qtq

yoy

5,10 5,78 5,98 5,37 4,77

5,18 5,74 5,95 5,60 4,64

5,12 5,74 5,86 6,15 4,51

5,09 5,69 5,78 5,69 4,60

(0,04) (0,06) (0,08) (0,46) 0,09

(0,02) (0,09) (0,20) 0,32 (0,17)

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.21 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiahdan BI Rate

Penurunan suku bunga kredit sebagaidampak positif dari diberlakukannya ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk mempublikasikan data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).1 Perkembangan SBDK pada triwulan II-2013 tercatat meningkat pada segmen Retail sebesar 12 bps, Korporasi sebesar 11 bps, dan KPR sebesar 4 bps dibandingkan triwulan I-2013. Sementara itu, SBDK segmen Non KPR menurun sebesar 3 bps dibandingkan triwulan I-2013. Meskipun dibanding triwulan sebelumnya beberapa segmen mengalami peningkatan, namun sejak diberlakukannya aturan SBDK pada Maret 2011, hingga akhir triwulan II-2013 terjadi penurunan SBDK pada semua jenis kredit. Penurunan SBDK pada kredit Non KPR tercatat sebesar 97 bps, Korporasi sebesar 86 bps, KPR sebesar 79 bps, dan kredit Retail sebesar 77 bps (Tabel 2.4). Pada triwulan II-2013, rata-rata suku bunga kredit untuk semua jenis penggunaan mengalami penurunan. Rata-rata suku bunga Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing turun sebesar 9 bps, 7 bps, dan 1 bpsmenjadi sebesar 11,15%, 13,17%, dan 11,45%. (Grafik 2.22). Penurunan suku bunga Kredit Konsumsi diantaranya disebabkan oleh tingginya tingkat persaingan antar bank dalam mendapatkan debitur baru.

1

SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Suku Bunga Dasar Kredit.


23


Tabel 2.4 Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan (%) Segmen Kredit Mar Korporasi Retail KPR Non KPR

10,51 11,80 11,16 11,56

2011 Jun Sep 10,72 11,91 11,38 11,86

10,51 12,04 11,04 11,88

Seluruh Sampel 2012 Des Mar Jun Sep

Des

2013 Mar Jun

10,18 9,86 11,61 11,23 10,71 10,61 11,51 11,05

9,69 11,14 10,41 10,65

9,53 10,91 10,33 10,62

9,81 9,75 11,08 11,03 10,50 10,45 10,99 10,67

9,65 11,03 10,37 10,59

qtq

0,11 0,12 0,04 (0,03)

Jun 12- Mar 11Jun 13 Jun 13 (0,16) (0,05) (0,13) (0,40)

(0,86) (0,77) (0,79) (0,79)

Ket : data tanpa outlier dan perhitungan secara weighted average

� ��

��

��

��

��

Grafik 2.22 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan

Penurunan suku bunga kredit yang terjadi selama triwulan II-2013 selain merupakan hasil kebijakan SBDK, juga sebagai hasil kebijakan bank Indonesia lainnya. Namun, peningkatan BI Rate pada akhir Juni 2013 sebesar 25 bps dari 5.75% menjadi 6.00%, diperkirakan akan berdampak pada peningkatan suku bunga pada triwulan III-2013.

2.7. Perkembangan Bank Umum Perbankan Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang positif di tengah masih belum kondusifnya kondisi perekonomian global. Kinerja positif tercermin dari rasio permodalan perbankan yang tercatat jauh di atas ambang batas 8%, yang dicapai melalui perolehan profitabilitas perbankan yang cukup tinggi dan upaya peningkatan efisiensi. Kinerja perbankan nasional pada triwulan II-2013 tetap positif yang dicerminkan oleh fungsi intermediasi yang berjalan dengan baik dan resiliensi yang tetap terjaga. Pada triwulan II-2013, perkembangan intermediasi perbankan dalam mendukung pembiayaan perekonomian masih menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan I-2013. Hal tersebut tercermin dari peningkatan 24



penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp2.959,1 triliun, tumbuh 6,89% (qtq) dibandingkan triwulan I-2013 sebesar Rp2.768,4 triliun. Sementara itu, secara tahunan, kredit mengalami pertumbuhan sebesar 20,64% (yoy) dari Rp2.452,9 triliun pada triwulan I-2012 menjadi Rp2.959,1 triliun pada triwulan II-2013. Berdasarkan jenis penggunaannya, Kredit Investasi (KI) mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). KI pada triwulan II-2013 tumbuh sebesar 15,9% dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat sebesar 2,23%. Sementara itu, KK dan KMK tumbuh masing-masing sebesar 4,5% dan 4,3% dibanding triwulan sebelumnya masingmasing sebesar 1,86% dan 2,47%. Secara tahunan, KI, KK dan KMK tumbuh masing-masing sebesar 33,3%, 18,0% dan 16,7%. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terbesar pada triwulan II-2013 berasal dari sektor Konstruksi (16,8%), Pengangkutan (12,9%) dan Perdagangan (12,7%). Secara tahunan pertumbuhan kredit secara tahunan, tercatat kredit sektoral tumbuh tinggi pada sektor perdagangan (32,9%), pengangkutan (28,2%), dan Industri (24,9%). Peningkatan kredit perbankan pada triwulan II-2013 diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang tercermin dari penurunanrasio Non Performing Loan (NPL) gross perbankan. Pada triwulan II-2013, NPL gross perbankan mengalami penurunan sebesar 0,09% dari 1,97% pada triwulan I-2013 menjadi 1,88%. Secara tahunan, NPL gross perbankan menurun sebesar 0,30% dari 2,18%. Dari sisi penghimpunan dana, peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Pada triwulan II-2013,DPK perbankan tercatat sebesar Rp3.374,4 triliun, meningkat sebesar Rp131,3 triliun atau hanya tumbuh 4,0% dibanding triwulan I-2013 yang mencapai Rp3.243,14 triliun. Secara tahunan, DPK juga mengalami peningkatan sebesar Rp418,7 triliun atau tumbuh 14,2%. Lambatnya pertumbuhan DPK tersebut diantaranya disebabkan oleh perpindahan sebagian dana nasabah ke produk investasi lain yang memberikan yield lebih tinggi baik di pasar saham maupun obligasi. Dengan perkembangan tersebut, secara triwulanan, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan meningkat sebesar 2,33% dari semula 85,36% pada triwulan I-2013 menjadi 87,69% pada triwulan II-2013. Peningkatan terbesar pada komponen DPK tampak pada peningkatan Giro sebesar Rp73,2 triliun (9,7%) diikuti oleh Deposito sebesar Rp39,5 triliun (2,7%) dan tabungan sebesar Rp18,6 triliun (1,8%). Secara tahunan, seluruh komponen DPK juga mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar pada Giro sebesar Rp109,1 triliun (15,2%), diikuti oleh Deposito sebesar Rp182,7 triliun (14,1%), dan Tabungan sebesar Rp126,8 triliun (13,5%). Peningkatan DPK tersebut terjadi seiring meningkatnya suku bunga simpanan perbankan pascakenaikan BI Rate sejak Juni 2013 (Tabel 2.5). Intermediasi yang meningkat diiringi oleh resiliensi perbankan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada akhir triwulan II-2013 tercatat sebesar 17,98%, menurun jika dibandingkan dengan rasio triwulan I-2013 (18,92%). Modal perbankan pada triwulan II-2013 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan modal perbankan yang sebesar 4,5% (qtq) masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang mencapai 5,88% (qtq). Kondisi tersebut menyebabkan rasio CAR mengalami penurunan.


25


Tabel 2.5 Suku Bunga Rata-Rata DPK (%) Suku Bunga Rata-rata DPK Juni - 2012 Giro (Rupiah) Tabungan (Rupiah) Deposito (Rupiah) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan > 12 Bulan

Des - 2012

Maret - 2013

Juni - 2013

qtq

yoy

2,27 2,02

2,12 1,91

2,16 1,86

2,17 1,99

0,01 0,13

-0,1 -0,03

5,48 5,75 6,15 6,48

5,59 5,90 6,04 6,05

5,48 5,91 6,06 5,82

5,55 5,89 6,06 5,88

0,07 -0,02 0 0,06

0,07 0,14 -0,09 -0,6

Intermediasi perbankan yang berjalan dengan baik dan resiliensi yang terjaga didukung oleh efisiensi perbankan yang membaik. Hal tersebut tercermin dari indikator rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang menunjukkan penurunan karena menurunnya beban operasional perbankan. Rasio BOPO pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 74,88%, menurun dibandingkan denganakhir triwulan I-2013yang tercatat sebesar 75,46%. Profitabilitas perbankan pada periode laporan juga mengalami peningkatan. Rasio Net Interest Margin (NIM) meningkat dari 5,41% triwulan I-2013 menjadi 5,43% pada triwulan II-2013. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya laba perbankan. Sampai dengan akhir triwulan II-2013, perbankan membukukan laba sebesar Rp126,2 triliun, meningkat sebesar 1,59% dibandingkan dengan laba triwulan I-2013 yang tercatat sebesar Rp124,2 triliun. Dari sisi aset, total aset perbankan Indonesia mengalami peningkatan. Pada akhir triwulan II-2013, aset perbankan mencapai Rp4.461.80 triliun, meningkat sebesar Rp 43,09 triliun atau 0,98% (qtq) dibanding triwulan I-2013 yang tercatat sebesar Rp4.313,83 triliun. Kinerja perbankan yang baik memberikan kontribusi positif pada kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan sistem perbankan yang mendominasi sistem keuangan Indonesia dengan pangsa aset lebih dari 70%. Dengan kinerja perbankan yang masih terjaga dan fungsi intermediasi yang masih tumbuh dalam mendukung pembiayaan perekonomian, stabilitas sistem keuangan pada triwulan II-2013 tetap terjaga. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI)2 tercatat pada level 1,08, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan I-2013yang tercatat pada level 1,61.

2

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI) merupakan rata-rata fungsi perkembangan NPL perbankan, indeks harga saham gabungan, dan yield obligasi pemerintah.

26



Tabel 2.6 Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Indikator Utama Total Aset (Triliun Rp) DPK (Triliun Rp) - Giro - Tabungan - Deposito Kredit Jumlah NPLs (T Rp) CAR (%) NPLs Gross (%) ROA (%) BOPO (%) LDR (%) Jumlah Bank Jumlah Kantor

2011

2012

2013

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II 3.065,83 2.351,36 540,79 722,73 1.087,83 1.814,80 50,97 17,53% 2,81% 3,03% 77,83% 78,43%

3.195,08 2.438,01 577,00 753,68 1.107,34 1.950,70 53,46 16,99% 2,74% 3,03% 85,82% 81,20%

3.371,45 2.544,86 580,56 797,01 1.167,30 2.079,30 55,51 16,62% 2,67% 3,08% 87,01% 82,20%

3.652,80 2.784,91 652,65 898,30 1.233,97 2.200,10 47,69 16,07% 2,17% 2,99% 85,34% 79,59%

3.708,73 2.526,00 656,06 888,92 1.281,02 2.266,20 51,81 18,19% 2,29% 3,01% 76,74% 81,21%

3.891,12 2.955,77 718,27 939,20 1.298,30 2.452,90 53,39 17,45% 2,18% 3,11% 74,74% 83,93%

4.009,37 3.050,00 726,22 981,50 1.342,28 2.555,90 52,91 17,33% 2,07% 3,06% 75,20% 84,63%

4.262,59 3.225,20 767,07 1.076,83 1.381,30 2.707,90 50,54 17,32% 1,87% 3,08% 75,40% 84,70%

4.313,83 3.243,14 754,23 1.047,43 1.441,47 2.768,37 54,42 18,92% 1,97% 2,99% 75,46% 86,11%

4.461,78 3.374,42 827,40 1.066,01 1.481,02 2.959,12 55,48 17,98% 1,88% 2,98% 74,88% 88,38%

121 14.202

121 14.454

120 14.604

120 14.797

120 14.840

120 15.372

120 15.899

120 16.625

120 17.089

120 17.504

2.8. Perkembangan Perbankan Syariah Sejalan dengan kinerja bank umum yang positif, perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), juga menunjukkan kinerja yangbaik selama triwulan II-2013. Total aset perbankan syariah mengalami peningkatan dengan kinerja yang relatif stabil pada permodalan, profitabilitas, dan efisiensi perbankan syariah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II-2013, total aset BUS dan UUS mencapai Rp218,57 triliun, naik 4,28% atau sebesar Rp8,97 triliun (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun total aset BPRS mencapai Rp5,17 triliun, meningkat sekitar 5,51% atau naik sebesar Rp270 miliar (qtq). Dengan perkembangan tersebut, total aset perbankan syariah (BUS+UUS) mencapai Rp223,74 triliun atau sebesar 4,9% dari total aset perbankan nasional. Dari sisi permodalan, CAR BUS dan UUS mengalami sedikit penurunan dari 14,38% menjadi 14,32%, begitu pula dengan CAR BPRS mengalami penurunan dari sebelumnya 24,70% menjadi 22,40%. Sementara itu, profitabilitas perbankan syariah menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, sebagaimana diindikasikan dari rasio Return on Asset (ROA) BUS dan UUS yang menurun dari 2,39% menjadi 2,10%, serta ROA BPRS yang menurun dari 3,06% menjadi 2,98%. Penurunan profitabilitas tersebut disebabkan karena meningkatnya biaya operasional sehingga berdampak pada penurunan efisiensi. Rasio BOPO untuk BUS dan UUS pada triwulan II-2013 meningkat dari triwulan sebelumnya yakni 79,76% menjadi 82,06%, sedangkan rasio BOPO BPRS sedikit membaik dari 84,99% menjadi 84,83%. Dari segi penyaluran pembiayaan, perbankan syariah masih mencatatkan kinerja yang positif. Pada triwulan laporan, pembiayaan BUS dan UUS tercatat sebesar Rp171,23 triliun meningkat dari penyaluran pembiayaan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp161,08 triliun (6,30%, qtq). Pertumbuhan pembiayaan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan yang sama pada tahun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

27


sebelumnya sebesar 4,75% (qtq). Kondisi ini disebabkan antara lain karena sumber dana pembiayaan syariah khususnya yang berasal dari DPK mengalami pertumbuhan yang positif. Pembiayaan BPRS juga mengalami peningkatan 10,93% (qtq) dari Rp3,75 triliun menjadi Rp4,16 triliun. Peningkatan penyaluran pembiayaan diikuti dengan membaiknya kualitas pembiayaan sebagaimana tercermin dari penurunan rasio jumlah pembiayaan bermasalah (NPF gross) BUS dan UUS pada triwulan II-2013. Membaiknya kualitas pembiayaan ini antara lain sebagai hasil upaya bank syariah untuk memperbaiki kualitas kredit dengan membentuk task force perbaikan kualitas pembiayaan pada sektor tertentu. Peningkatan penyaluran pembiayaan bank syariah diikuti pula dengan peningkatan peghimpunan DPK. DPK BUS dan UUS pada triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp163.97 triliun, naik sebesar 4,47% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada deposito sebesar Rp3,26 triliun, disusul giro sebesar Rp1,93 triliun dan tabungan sebesar Rp1,82 miliar. DPK BPRS pada triwulan II-2013 juga mengalami kenaikan sebesar 2,56% dibandingkan dengan triwulan I-2013 menjadi sebesar Rp3,21 triliun. Tabel 2.7 Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Syariah Indikator Utama

2012 Triwulan II

2013 Triwulan IV

Triwulan I

BUS + UUS Total aset (Rp. T) 155,41 195,02 209,60 DPK (Rp. T) 119,28 147,51 156,96 - Giro 12,72 17,71 14,07 - Tabungan 37,68 45,07 46,47 - Deposito 68,89 84,73 96,42 Pembiayaan (Rp. T) 117,59 147,51 161,08 Jumlah NPF (Rp. T) 3,38 3,27 4,43 CAR (%)* 16,12% 14,13% 14,38% NPF Gross (%)* 2,88% 2,22% 2,75% NPF Net (%)* 1,86% 1,34% 1,71% ROA (%)* 2,05% 2,14% 2,39% BOPO (%)* 83,52% 74,97 79,76% FDR (%) 98,59% 100,00% 102,62% Jumlah Bank* - BUS 11 11 11 - UUS 24 24 24 Jumlah Kantor 1999 2262 2341 BPRS Total aset (Rp. T) 4,1 DPK (Rp. T) 2,48 Pembiayaan (Rp. T) 3,22 Jumlah NPF (Rp. T) 0,21 CAR (%) 24,3% NPF Gross (%) 6,39% NPF Net (%) 5,2% ROA (%) 2,7% BOPO (%) 85,4% FDR (%) 129,7% Jumlah Bank Jumlah Kantor

28

Triwulan II

218,57 163,97 16 48,29 99,68 171,23 3,39 2,64% 1,69% 2,1% 82,06% 104,43% 11 24 2420

4,7 2,94 3,55 0,22 25,16% 6,15% 5,00% 2,64% 80,02 120,96%

4,9 3,13 3,75 0,27 24,40% 7,21% 6,00% 3,06% 84,99% 119,67%

7,25% 6,07% 2,98% 84,83% 129,63%

158 404

159 399

159 397

156 378


5,17 3,21 4,16 0,21


Dengan perkembangan pembiayaan dan DPK tersebut, rasio Financing to Deposit (FDR) perbankan syariah meningkat. FDR BUS dan UUS pada triwulan II-2013 naik menjadi 104,43% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 102,62%. Sementara FDR BPRS naik menjadi 129,63% dari triwulan sebelumnya sebesar 119,67%. Sejalan dengan perkembangan aset, jaringan kantor perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Jumlah kantor BUS dan UUS pada triwulan II-2013 bertambah 79 kantor (3,37%, qtq) sehingga total jaringan kantor perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) menjadi 2.817 kantor.

2.9. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sebagaimana halnya kinerja positif bank umum dan bank syariah, kinerja BPR selama triwulan II-2013 tetap terjaga. Kinerja positif industri BPR tercermin dari perkembangan aset yang meningkat sejalan dengan penyaluran kredit yang berjalan optimal. Kondisi ini didukung oleh permodalan BPR yang memadai dan efesiensi yang membaik. Pada triwulan II-2013, fungsi intermediasi BPR berjalan baik dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp56,2 triliun (6,87%, qtq). Secara tahunan, kredit BPR tumbuh positif sebesar Rp9,6 triliun (20,61%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut disertai dengan peningkatan kualitas kredit. Rasio NPL gross triwulan II-2013 sebesar 4,98%, membaik dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat sebesar 5,25%. Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh peningkatan DPK yang berhasil dihimpun BPR. Selama triwulan II-2013, DPK BPR mengalami pertumbuhan sebesar 0,98% (qtq) dari Rp45,5 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp45,9 triliun. Dengan kondisi tersebut, Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR meningkat dari 81,43% menjadi 84,56%. Tabel 2.8 Indikator Utama Kinerja BPR Indikator

Jumlah BPR Kantor BPR *) Total Asset Dana Pihak Ketiga - Tabungan - Deposito Kredit yg Diberikan CAR LDR ROA ROE BOPO NPL Gross NPL Net

2009

2010

2011

2012

2013

Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II 1.733 2.679 37,55 25,55 8,27 17,28 28,00 24,17 79,61 3,09 25,08 81,82 6,90 3,97

1.718 2.704 39,04 27,05 8,60 18,46 29,48 24,5 79,79 3,91 31,91 79,44 7,03 4,07

1.715 2.734 40,72 28,03 8,73 19,30 31,49 23,63 82,04 3,95 31,8 78,76 6,53 3,83

1.715 2.758 42,83 29,35 9,05 20,30 32,83 23,32 81,79 3,46 28,32 80,4 6,78 4,05

1.706 2.794 45,74 31,31 9,86 21,46 33,84 30,01 79,02 3,16 26,71 80,97 6,12 4,25

1.679 2.802 47,63 32,97 10,33 22,64 35,67 31,70 80,00 3,92 33,02 78,86 6,41 4,53

1.682 2.836 49,58 34,00 10,53 23,48 38,09 29,54 82,69 3,83 31,98 78,75 6,21 4,45

1.683 2.862 52,30 35,86 10,91 24,95 39,67 28,69 81,81 3,57 30,53 79,28 6,09 4,34

1.669 2.892 55,80 38,21 12,04 26,17 41,10 28,68 78,54 3,32 29,46 79,47 5,22 3,67

1.665 2.921 57,21 39,41 12,33 27,09 43,56 29,74 81,33 3,71 32,80 79,04 5,56 3,93

1.667 2.938 60,03 40,55 12,90 27,65 46,64 27,91 83,62 3,89 34,32 77,57 5,27 3,71

1.669 2.961 63,38 42,44 13,32 29,11 48,50 27,51 82,59 3,71 33,54 77,58 5,35 3,74

1.653 2.982 67,40 44,87 14,47 30,40 49,82 27,55 78,63 3,46 32,63 77,77 4,75 3,25

1.653 3.007 68,65 45,49 14,72 30,77 52,63 29,39 81,43 3,77 35,30 77,37 5,25 3,64

1.641 3.033 71,90 46,14 14,76 31,17 56,25 26,73 84,56 3,80 35,73 76,57 4,98 3,43

*) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas


29


Dari sisi permodalan, rasio CAR triwulan II-2013 tercatat sebesar 26,73%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 29,39%. Namun demikian, efisiensi operasional BPR meningkat sebagaimana tercermin dari menurunnya rasio BOPO. Pada triwulan II-2013, rasio BOPO BPR menurun sebesar 80 bps menjadi 76,57% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit memberikan kontribusi positif pada peningkatan profitabilitas BPR. Hal tersebut dicerminkan oleh rasio Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pada triwulan II-2013, ROA BPR mengalami peningkatan sebesar 3 bps dari 3,77% menjadi 3,80% (qtq), sementara ROE meningkat sebesar 43 bps dari level 35,30% menjadi 35,73% (qtq). Peran BPR dalam pembiayaan semakin meningkat didukung oleh jaringan BPR yang semakin luas. Dari sisi jumlah, pada triwulan II-2013 jumlah BPR mencapai 1.641 BPR yang terdiri dari 1.380 BPR Perseroan Terbatas, 228 BPR Perusahaan Daerah dan 33 BPR Koperasi. Dibandingkan posisi sebelumnya (yoy), jumlah BPR berkurang sebanyak 26 BPR seiring dengan adanya likuidasi dan merjer. Dari sisi jaringan kantor, terdapat peningkatan jangkauan pelayanan BPR sejalan dengan bertambahnya kantor cabang (KC) dan kantor kas (KK) sebanyak 82 KC/KK atau tumbuh sebesar 2,88% (qtq). Apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, secara keseluruhan jaringan kantor meningkat sebanyak 283 atau tumbuh 6,60% (yoy) dari 4.286 kantor menjadi 4.569 kantor.

2.10. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penyaluran kredit ke sektor UMKM selama triwulan II-2013 bergerak relatif stabil. Berdasarkan segmentasinya, terjadi peningkatan pada seluruh segmen kredit usaha, baik mikro, kecil, maupun menengah. Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan untuk kredit modal kerja dan kredit investasi. Secara tahunan, penyaluran kredit ke sektor UMKM tercatat sebesar Rp612 triliun atau tumbuh 15,4% (yoy) (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Baki Debet Kredit UMKM Baki Debet

Kredit UMKM Des-11 Kredit UMKM Kredit Non UMKM Kredit Perbankan Klasifikasi Usaha Kredit Usaha Mikro Kredit Usaha Kecil Kredit Usaha Menengah Jenis Penggunaan Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi

30

479,9 1.780,0 2.259,9 479,9 102,9 150,9 226,1 479,9 375,3 104,6 -

Des-12 552,2 2.226,7 2.779,0 552,2 113,8 169,9 268,6 552,2 425,9 126,3 -

Mar-13 555,6 2.287,1 2.842,7 555,6 116,1 166,2 273,3 555,6 430,2 125,5 -

Jun-13 612,0 2.429,1 3.041,1 612,1 126,7 181,0 304,3 612,0 455,6 156,4 -


Growth

Pangsa

Net Ekspansi

YoY

Ytd

mtm

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

20,1% 79,9% 100,0% 100,0% 20,7% 29,6% 49,7% 100,0% 74,4% 25,6% 0,0%

59,8 202,4 262,2 59,9 12,9 11,1 35,7 59,8 29,7 30,1 -

15,4% 22,2% 20,7% 15,4% 9,1% 7,7% 23,5% 15,4% 10,5% 32,7% 0,0%

10,8% 9,1% 9,4% 10,8% 11,4% 6,5% 13,3% 10,8% 7,0% 23,9% 0,0%

4,4% 1,0% 1,6% 4,4% 2,9% 4,1% 5,3% 4,4% 0,0% 19,9% 0,0%


Kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan tercatat sebesar 20,1%, dengan pangsa kredit UMKM didominasi oleh usaha menengah (49,7%), diikuti usaha kecil (29,6%) dan usaha mikro (20,7%). Pemberian kredit UMKM yang seluruhnya bersifat produktif, sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (52,9%), industri pengolahan (10,8%), serta pertanian, perburuan, dan kehutanan (7,6%). Dari sisi kualitas, NPL kredit UMKM pada akhir triwulan II-2013 mencapai 3,53%, mengalami penurunan dibanding posisi akhir triwulan I-2013 sebesar 3,77% (Grafik 2.23).

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.23 NPL Kredit UMKM dan perbankan

Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan hingga akhir triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp22,3 triliun (ytd) atau sebesar 62,0% dari target realisasi KUR 2013. Adapun baki debet KUR tercatat sebesar Rp44,4 triliun. Ditinjau dari daerah penyalurannya, KUR masih terpusat di Jawa (48,3%), disusul Sumatera (22,5%), Kalimantan (10,6%), Sulawesi (11,4%), Bali (4,5%), dan Papua Maluku (2,7%). Penyaluran KUR masih didominasi sektor perdagangan (64,8%), sementara penyaluran pada sektor pertanian termasuk perikanan hanya mencapai 18,1%. Dari sisi kualitas kredit, NPL KUR pada Mei 2013 mencapai 3,97%, membaik dibandingkan akhir triwulan I-2013 yang tercatat sebesar 4,43%. Sedangkan Non Performing Guarantee (NPG) yang merupakan perbandingan antara Klaim KUR yang dibayar Lembaga Penjamin Kredit (LPK) dengan KUR yang dijamin oleh LPK, tercatat sebesar 3,52%, sedikit meningkat dibanding periode akhir triwulan I-2013 sebesar 3,40%.

2.11. Perkembangan Sistem Pembayaran Transaksi sistem pembayaran tetap dapat berjalan aman dan lancar selama triwulan II-2013. Pada triwulan II-2013, transaksi sistem pembayaran berlangsung dengan baik. Terjadi peningkatan baik dari sisi volume maupun nilai transaksi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

31


transaksi pada triwulan II-2013 meningkat sebesar 99,59 juta transaksi (11,06%) menjadi 999,91 juta transaksi, dari triwulan sebelumnya 900,31 juta transaksi (tabel 2.7). Adapun disisi nilai, transaksi mengalami peningkatan sebesar Rp2,80 triliun (13,82%) menjadi Rp23.024,54 triliun, dari triwulan sebelumnya sebesar Rp20.228,43 triliun (tabel 2.8). Peningkatan volume transaksi terutama berasal dari transaksi Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) yaitu kartu ATM dan/atau kartu debet. Peningkatan tersebut menunjukkan makin berkembangnya aktivitas ekonomi dan tren masyarakat menggunakan instrumen pembayaran non tunai. Sementara itu, peningkatan nilai transaksi pada triwulan laporan terutama berasal dari transaksi Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), yakni transaksi masyarakat, pengelolaan moneter, dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Transaksi APMK pada triwulan II-2013 mengalami peningkatan baik volume maupun nilai transaksi dibandingkan triwulan I-2013. Disisi volume, transaksi APMK meningkat sebesar 94,10 juta transaksi (11,19%) menjadi 934, 854 juta transaksi, dari triwulan sebelumnya sebesar 840,748 juta transaksi. Adapun disisi nilai, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I-2013 sebesar Rp100,67 triliun (11,76%), dari Rp901,67 triliun menjadi Rp1.007,74 triliun. Berdasarkan penyelenggaraan sistem pembayaran, volume transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS pada triwulan II-2013 sebanyak 4,50 juta transaksi atau meningkat 0,25 juta transaksi (5,86%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan volume transaksi diikuti oleh peningkatan nilai transaksi yaitu sebesar Rp2.632,12 triliun (14,02%) dari Rp18.778,31 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp21.410,43 triliun (Tabel 2.10). Sementara itu, volume transaksi SKNBI selama triwulan II-2013 mencapai 25,95 juta transaksi atau meningkat sebesar 1,60 juta transaksi (6,59%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada nilai transaksi SKNBI yang meningkat sebesar Rp57,79 triliun (10,55%) pada triwulan II-2013 menjadi Rp605,66 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp547,87 triliun (Tabel 2.11). Pada triwulan laporan, Uang Elektronik menunjukkan perkembangan yang positif yang tercermin pada peningkatan baik disisi volume maupun nilai transaksi. Disisi volume, terjadi peningkatan sebesar 3,63 juta transaksi (11,74%) dari 30,97 juta transaksi pada triwulan sebelumnya, menjadi 34,61 juta transaksi pada triwulan laporan. Adapun disisi nilai, peningkatan terjadi sebesar Rp0,13 triliun dari Rp0,58 triliun pada triwulan sebelumnya, menjadi Rp0,71 triliun pada triwulan II-2013.. Secara keseluruhan, penyelenggaraan sistem pembayaran selama triwulan II-2013 berlangsung dengan baik dan lancar. Ketersediaan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sistem setelmen dana, Sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai sistem setelmen surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai 100%. Dengan demikian, keandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dapat terjaga dengan baik.

32



Tabel 2.10 Nilai Transaksi Pembayaran Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

RTGS - Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain Kliring Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit APMK - Kartu Kredit - Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

31.406,74 27.536,93 22.738,78 17.496,92 759,31 962,82 3.503,07 3.838,35 573,70 499,98 671,18 661,14 715,75 1.464,29 2.444,96 2.613,42 507,43 541,54 368,45 384,29 48,99 49,66 319,34 334,50 0,13 0,13 138,98 157,25 743,91 795,04 47,41 50,24

Uang Elektronik Total

2012

20.480,63 10.587,75 814,93 3.763,49 580,70 738,85 1.371,69 2.623,20 547,32 387,21 50,81 336,29 0,11 160,11 856,25 51,72

19.972,81 9.674,21 1.267,51 4.163,88 515,34 644,38 1.188,72 2.518,77 573,89 397,99 55,25 342,63 0,12 175,90 871,72 52,47

99.397,11 60.497,66 3.804,57 15.268,78 2.169,73 2.715,55 4.740,46 10.200,36 2.170,19 1.537,95 204,71 1.332,75 0,49 632,24 3.266,92 201,84

744,80

804,53

819,24

3.065,08

0,32 0,44 32.658,41 28.873,95

0,56 21.884,77

696,50

0,65 1,97 21.419,06 104.836,19

Nilai (Triliun Rp)

2013

% Naik / (Turun)

Triwulan I Triwulan II 18.778,31 21.410,43 8.970,98 9.420,28 696,86 835,03 3.970,43 4.685,31 469,34 665,06 812,88 1.077,56 1.189,97 1.648,90 2.667,86 3.078,30 547,87 605,66 394,76 414,81 52,40 55,89 342,22 358,78 0,14 0,14 153,11 190,84 901,67 1.007,74 51,09 55,02

QtQ

YoY

14,02% 5,01% 19,83% 18,01% 41,70% 32,56% 38,57% 15,38% 10,55% 5,08% 6,66% 4,84% 2,58% 24,65% 11,76% 7,70%

-22,25% -46,16% -13,27% 22,07% 33,02% 62,99% 12,61% 17,79% 11,84% 7,94% 12,54% 7,26% 7,05% 21,36% 26,75% 9,52%

952,72

12,01%

27,92%

0,58 0,71 20.228,43 23.024,54

21,90% 13,82%

61,92% -20,26%

850,58

Sumber data : EDW SP dan EDW LKPBU

Tabel 2.11 Volume Transaksi Pembayaran Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2012

Volume (Ribu Transaksi)

2013 Triwulan I Triwulan II

% Naik / (Turun) QtQ

YoY

RTGS 4.162,40 - Pengelolaan Moneter 17,94 - Pemerintah 172,24 - Masyarakat 3.642,26 - Pasar Modal 20,40 - Valas 17,47 - PUAB 10,39 - Lain-lain 281,72 Kliring 24.360,98 Debet 10.681,43 - Cek 934,62 - Bilyet Giro 9.524,19 - Warkat Debet Lainnya 222,62 Kredit 13.679,54 APMK 689.906,86 - Kartu Kredit 53.699,05 - Kartu ATM dan/atau Kartu Debet 636.207,81

4.301,22 17,11 200,41 3.744,58 15,12 17,51 20,36 286,13 26.870,09 10.884,50 954,61 9.703,50 226,39 15.985,59 743.708,70 55.108,12 688.600,58

4.315,70 19,70 175,61 3.759,56 19,75 16,69 21,62 302,78 26.673,62 10.545,85 923,49 9.403,35 219,02 16.127,77 795.582,00 55.985,75 739.596,25

4.719,10 17.498,42 24,33 79,08 242,27 790,53 4.100,64 15.247,04 19,31 74,57 12,96 64,62 19,25 71,61 300,35 1.170,97 28.193,28 106.097,97 10.585,89 42.697,68 945,04 3.757,76 9.429,85 38.060,89 211,01 879,03 17.607,39 63.400,29 816.490,61 3.045.688,16 56.786,93 221.579,85 759.703,68 2.824.108,31

4.250,03 24,20 135,79 3.752,93 16,30 17,43 19,39 284,00 24.341,27 10.615,23 926,41 9.469,70 219,12 13.726,04 840.748,93 56.730,85 784.018,09

4.498,99 21,33 140,71 3.948,05 18,03 19,46 25,54 325,88 25.946,38 10.902,14 939,16 9.740,77 222,21 15.044,24 934.854,80 58.873,09 875.981,70

5,86% -11,88% 3,62% 5,20% 10,59% 11,68% 31,73% 14,75% 6,59% 2,70% 1,38% 2,86% 1,41% 9,60% 11,19% 3,78% 11,73%

4,60% 24,65% -29,79% 5,43% 19,24% 11,17% 25,45% 13,89% -3,44% 0,16% -1,62% 0,38% -1,85% -5,89% 25,70% 6,83% 27,21%

Uang Elektronik Total

24.703,09 799.583,10

27.784,71 854.356,02

30.875,31 100.623,92 880.278,31 3.269.908,47

30.974,41 900.314,64

34.609,70 999.909,86

11,74% 11,06%

40,10% 25,05%

17.260,81 735.691,04

Sumber data : EDW SP dan EDW LKPBU


33


Disamping sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, penyelenggaraan sistem pemrosesan APMK dan Uang Elektronik oleh pihak di luar Bank Indonesia juga terjaga dengan baik. Kondisi tersebut tercermin dari tidak adanya gangguan penyelenggaraan APMK dan Uang Elektronik secara signifikan pada triwulan II-2013. Agar sistem pembayaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyelenggaraan sistem pembayaran terhadap berbagai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemenuhan aspek perlindungan konsumen.

2.12. Perkembangan Pengedaran Uang Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) selama triwulan II-2013 sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penurunan tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Uang kartal yang diedarkan (UYD) selama triwulan II-2013 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan laporan, rata-rata harian UYD tercatat sebesar Rp396,94 triliun, menurun sebesar Rp0,59 triliun atau 0,15% dibanding triwulan I-2013 (Grafik 2.24).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

�

��

�

��

��

�

��

��

��

��

� ��

��

��

��

�

��

�

��

� �

��

Grafik 2.24 Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (qtq)

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

Grafik 2.25 Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (yoy)

Berdasarkan komponennya, persediaan uang di khazanah perbankan pada triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp61,41 triliun atau menurun 6,02% dibanding dengan periode sebelumnya sebesar Rp65,34 triliun (Tabel 2.12). Sementara itu, uang yang beredar di masyarakat (uang kartal) tercatat sebesar Rp335,54 triliun atau sedikit meningkat (1,00%) dibanding dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp332,20 triliun. Dari perkembangan tersebut, komposisi uang beredar di masyarakat dan perbankan terhadap UYD 84,5% dan 15,5%. 34



Tabel 2.12 Perkembangan Rata-rata UYD di Masyarakat dan Bank

2013

2012

Periode

Nominal (Triliun Rp) Masyarakat

Pangsa

Bank

Jumlah

Masyarakat

Bank

Jumlah

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

291,04 300,39 327,65 334,84

52,90 51,88 65,11 60,24

343,93 352,26 392,76 395,08

84,62% 85,27% 83,42% 84,75%

15,38% 14,73% 16,58% 15,25%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Triwulan I

332,20

65,34

397,54

83,56%

16,44%

100,00%

Triwulan II

335,54

61,41

396,94

84,53%

15,47%

100,00%

Berdasarkan pecahan, UYD pada triwulan laporan didominasi oleh Uang Pecahan Besar (Rp20.000 ke atas) yaitu 92,77%. Komposisi pecahan Rp100.000, Rp50.000 dan Rp20.000 masing-masing tercatat sebesar 60,05%, 30,39% dan 2,32% dari total UYD. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan nilai transaksi kartu ATM untuk memenuhi kegiatan transaksi penarikan tunai. Selama triwulan II-2013, kecukupan kas masih tetap terjaga, meskipun pada periode laporan, pertumbuhan uang keluar dari Bank Indonesia (outflow) tercatat meningkat. Dibandingkan dengan triwulan I-2013, jumlah aliran uang keluar rupiah tercatat sebesar Rp101,20 triliun, meningkat 36,15% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 2.13). Sementara itu, jumlah aliran masuk uang rupiah ke Bank Indonesia (inflow) pada triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp86,46 Tabel 2.13 Indikator Pengelolaan Uang Indikator Utama Rata-rata UYD (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Posisi UYD (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Outflow (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Inflow (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Pemusnahan Nominal (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Bilyet (miliar) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy)

2012

2013

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Triwulan I

Triwulan II

352,26 2,42% 16,56% 374,43 9,93% 18,66% 108,61 74,30% 35,22% 76,70 -19,55% 38,17%

392,76 11,49% 16,09% 384,84 2,78% 14,36% 125,05 15,14% 1,45% 115,58 50,69% 12,77%

395,08 0,59% 16,37% 439,72 14,26% 17,90% 133,57 6,81% 24,60% 78,63 -31,97% 12,24%

397,54 0,62% 15,59% 394,82 -10,21% 15,92% 74,33 -44,35% 19,28% 119,49 51,98% 25,33%

396,94 -0,15% 12,68% 413,49 4,73% 10,43% 101,20 36,15% -6,83% 86,46 -27,64% 12,72%

4,59 -86,12% -87,87% 0,72 -52,82% -44,37%

2,54 -44,70% -93,64% 0,54 -25,07% -55,34%

7,39 191,35% -82,26% 1,04 92,33% -42,71%

14,76 99,66% -55,35% 1,20 15,92% -21,18%

19,30 30,76% 320,59% 0,98 -18,14% 36,74%


35


triliun, menurun 27,64% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan outflow tersebut disebabkan faktor musiman, antara lain masa liburan sekolah, persiapan tahun ajaran baru dan persiapan memasuki bulan Ramadhan. Dalam rangka menjaga uang rupiah agar selalu dalam kondisi layak edar, Bank Indonesia melakukan sortasi uang yang masuk dengan memisahkan antara Uang Layak Edar (ULE) dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Berdasarkan hasil sortasi tersebut, ULE akan diedarkan kembali, sedangkan UTLE akan dimusnahkan. Selama triwulan II-2013, jumlah uang rupiah UTLE yang dimusnahkan sebesar Rp19,30 triliun atau lebih tinggi 30,76% dibandingkan dengan triwulan I-2013.. Secara lembar, uang rupiah UTLE yang dimusnahkan sebesar 0,98 miliar lembar atau lebih rendah 18,14% dibandingkan dengan triwulan I-2013. Hal ini menunjukkan jumlah lembar Uang Pecahan Besar (UPB) yang dimusnahkan lebih tinggi sementara jumlah lembar Uang Pecahan Kecil (UPK) yang dimusnahkan lebih rendah dari periode sebelumnya.

36


BAB 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

Perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik yang dinamis, telah mendorong Bank Indonesia pada triwulan II-2013 mengambil langkah-langkah pre-emptive guna menjaga agar situasi perekonomian Indonesia tetap kondusif. Melalui bauran kebijakan, Bank Indonesia berupaya agar inflasi tetap terkendali dan neraca pembayaran mengalami perbaikan. Bank Indonesia juga terus melakukan pengawasan terhadap kondisi perbankan guna memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan perbankan berkinerja baik. Hal tersebut didukung dengan berbagai kebijakan untuk menciptakan kelancaran, keamanan dan efisiensi di sistem pembayaran. Seluruh kebijakan tersebut diperkuat dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bab 3 • Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

3.1. Stabilitas Moneter Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan guna menjaga inflasi tetap terkendali. Bauran kebijakan yang ditempuh terdiri dari kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan makroprudensial, serta terus memperkuat strategi komunikasi dan mempererat koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Bauran kebijakan tersebut diarahkan untuk memitigasi peningkatan inflasi dan masih berlanjutnya tekanan terhadap keseimbangan eksternal.

3.1.1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia selama triwulan laporan diarahkan untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan kenaikan harga dan tekanan terhadap keseimbangan eksternal. Peningkatan inflasi pada triwulan II-2013 terutama disebabkan oleh tekanan harga pada komoditas bahan pangan dan ekspektasi inflasi yang tinggi terkait dengan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sementara itu, tekanan terhadap keseimbangan eksternal yang masih besar disebabkan oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang defisit. Kedua kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah pre-emptive untuk memitigasi dampak lanjutan peningkatan tekanan inflasi ke depan dan tekanan terhadap keseimbangan eksternal. Bauran kebijakan ditempuh untuk memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. Langkah pre-emptive Bank Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mempertahankan BI Rate pada level 5,75% pada April dan Mei 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan menaikkan suku bunga Deposit Facility dan BI Rate sebesar masing-masing 25bps pada Juni 2013 menjadi 4,25% dan 6,0%. Untuk mendukung langkah-langkah bauran kebijakan moneter, Bank Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK). Program kerja Pemantapan PMK Bank Indonesia 2013 yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya mencakup penguatan PMK Bank Indonesia dan kontribusi pada PMK Nasional. Sampai dengan triwulan II-2013, pencapaian program kerja Pemantapan PMK Bank Indonesia antara lain berupa draf awal kajian analytical tools, pelaksanaan simulasi krisis mini PMK Nasional, draf skenario simulasi krisis nasional (full dress simulation), draf awal penyesuaian Surat Keputusan Bersama tentang Sekretariat FKSSK, dan draf awal Crisis Binder FKSSK. Dalam rangka memperkuat implementasi kerangka kerja kebijakan moneter ke depan yang terintegrasi dengan Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia juga melakukan program kerja inisiatif “Penguatan Implementasi Framework Kebijakan Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), dan Sistem Pembayaran (SP) yang terintegrasi dan didukung denganPenguatan Operasi Moneter”. Program inisiatif tersebut dilaksanakan dalam lima besaran kegiatan yakni: a. Penyelesaian kerangka kebijakan Bank Indonesia yang mengintegrasikan kerangka kerja kebijakan moneter, SSK, dan SP, serta penyempurnaan struktur organisasi sektor moneter dan proses perumusan kebijakan Bank Indonesia yang terintegrasi, b. Implementasi dan evaluasi kerangka kerja dan proses perumusan kebijakan Bank Indonesia, 38



c. Melaksanakan joint research sektor moneter dan SSK dan SP, d. Mereview kembali policy rate dan transmisinya ke suku bunga operasi moneer dengan suku bunga pasar, e. Revisit kerangka operasi moneter dan implementasinya, dengan mempertajam mapping permasalahan. Hingga triwulan II-2013, lima kegiatan utama tersebut sudah mulai dilakukan dengan hasil antara lain berupa penyesuaian aturan/ketentuan terkait dan penyesuaian struktur organisasi sektor moneter. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melaksanakan joint-research untuk mendukung implementasi framework SM-SSK-SP secara terintegrasi, termasuk menyempurnakan model simulasi kebijakan dengan penguatan peran variabel SSK dan kebijakan makroprudensial dan melakukan kajian terkait policy rate.

3.1.2. Pengelolaan Operasi Moneter dan Nilai Tukar Arah kebijakan moneter Bank Indonesia tersebut didukung pula oleh pengelolaan operasi moneter dan nilai tukar. Bank Indonesia tetap melakukan penyerapan ekses likuiditas yang persisten melalui optimalisasi instrumen Reverse Repo (RR) Surat Berharga Negara (SBN). Dengan melakukan strategi tersebut, suku bunga Pasar Uang Antar Bank overnight (PUAB O/N) sebagai sasaran operasional bergerak sejalan dengan perubahan suku bunga instrumen moneter. Konsisten dengan arah pengelolaan operasi moneter tersebut, Bank Indonesia melakukan penyerapan likuiditas di berbagai jenis tenor untuk membentuk suku bunga pasar uang yang merefleksikan kondisi fundamental. Pada triwulan II-2013, slope suku bunga di berbagai tenor mengalami peningkatan, terutama di tenor yang lebih panjang. Suku bunga SBI 9 bulan, sebagai suku bunga instrumen moneter dengan tenor terpanjang, pada triwulan II-2013 meningkat sebesar 0,42%, atau dari 4,86% menjadi 5,28%. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, slope suku bunga juga

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.1 Perkembangan Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter


39


cenderung lebih curam (Grafik 3.1). Pembentukan slope suku bunga instrumen yang lebih curam tersebut ditujukan untuk memperbaiki term structure suku bunga pasar serta sebagai upaya untuk melakukan “locking” likuiditas ke tenor lebih panjang sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas menghadapi tekanan inflasi jangka pendek. Selama triwulan II-2013, total outstanding instrumen operasi moneter berkurang sebesar Rp33,27 triliun (-9,02%) atau turun dari Rp368,85 triliun menjadi Rp335,58 triliun. Berbeda dengan triwulan I-2013 dimana perbankan cenderung menempatkan likuiditasnya pada instrumen moneter yang berjangka waktu lebih panjang, pada triwulan II-2013 pelaku pasar cenderung menempatkan likuiditasnya di jangka waktu yang lebih pendek. Hal itu terlihat dari turunnya posisi Term Deposit (TD), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Reverse Repo SBN. Outstanding TD mengalami penurunan tertinggi (-58,66%), yaitu dari Rp125 triliun menjadi Rp51,67 triliun. Selain itu outstanding SBI dan RR-SBN juga menurun, berturut-turut turun sebesar Rp10,31 triliun dan Rp8,59 triliun, sementara jumlah Deposit Facility (DF) bertambah cukup signifikan (Grafik 3.2). Kondisi tersebut terjadi akibat meningkatnya ekspektasi kebutuhan likuiditas masyarakat dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri ditengah tekanan inflasi sebagai akibat meningkatnya permintaan dan imbas pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu pelaku pasar cenderung menempatkan likuiditas di jangka waktu yang lebih pendek seperti DF yang meningkat dari Rp65 triliun menjadi Rp123,96 triliun. Komposisi instrumen operasi moneter pada triwulan laporan berubah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan I-2013 TD tercatat sebagai instrumen operasi moneteryang memiliki porsi terbesar, pada triwulan II-2013 porsi terbesar pada instrumen operasi moneter tercatat berupa DF. Berkurangnya posisi TD tersebut seiring dengan perubahan preferensi pelaku pasar sebagai respons kebutuhan likuiditas jangka pendek yang meningkat. Pada periode laporan, komposisi DF tercatat 37%, sedangkan pangsa SBI, RR-SBN dan TD berturut-turut memiliki pangsa 26%, 22% dan 15% dari total instrumen operasi moneter (Grafik 3.3).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

Grafik 3.2 Perkembangan Outstanding Instrumen Operasi Moneter

40


Grafik 3.3 Struktur Instrumen Operasi Moneter


Selama triwulan laporan, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Kebijakan stabilisasi nilai tukar tersebut diperkuat dengan langkah-langkah lanjutan dalam upaya mempercepat pendalaman pasar keuangan domestik, khususnya pasar valuta asing domestik, antara lain dengan mempublikasikan kurs referensi spot Rupiah/Dollar Amerika Serikat (AS) yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di pasar domestik. JISDOR merupakan harga spot USD/IDR yang disusun berdasar transaksi valuta asing antar bank, yang datanya diperoleh secara real time melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia. JISDOR dibentuk berdasarkan rata-rata tertimbang dari volume seluruh transaksi USD/IDR antar bank dalam rentang waktu pukul 08.00 – 09.45 WIB, tersedia pada setiap hari kerja, dan diumumkan pukul 10.00 WIB pada website Bank Indonesia. JISDOR sebagai kurs referensi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar keuangan dalam melakukan transaksi. Selain itu JISDOR menjadi alat monitoring dan asesmen Bank Indonesia dalam upaya mengembangkan pasar valas yang sehat dan mempunyai daya tahan lebih tinggi terhadap gejolak pasar. Tersedianya informasi harga spot USD/IDR yang kredibel diharapkan dapat mendorong terciptanya harga yang efisien di pasar. Selain mempublikasikan JISDOR, Bank Indonesia juga tetap mengoptimalkan pemanfaatan TD valas sebagai salah satu instrumen untuk menambah ketersediaan valas di pasar valas dan mendukung langkah-langkah pengelolaan nilai tukar. Bank Indonesia menambah frekuensi lelang TD valas menjadi dua kali seminggu sejak akhir Mei 2013, dan telah menyerap dana valas sebesar USD11,4 miliar. Perkembangan posisi TD valas sejalan dengan pelaksanaan lelang dan jatuh waktunya, dan pada akhir triwulan II-2013 posisi TD valas adalah sebesar USD3,05 miliar, naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD2,69 miliar (Grafik 3.4). Seiring dengan tren peningkatan suku bunga pasar uang di luar negeri, suku bunga TD valas untuk seluruh tenor juga mengalami kenaikan. Pada lelang terakhir di triwulan II-2013, suku bunga rata-rata tertimbang TD Valas untuk

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � ��

��

��

��

��

Grafik 3.4 Perkembangan Hasil Lelang TD Valas

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.5 Outstanding dan Suku Bunga TD Valas


41


1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan masing-masing sebesar 0,14%, 0,16%, dan 0,18%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada akhir triwulan I-2013, yaitu masing-masing 0,13%, 0,15%, dan 0,16% (Grafik 3.5).

3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah Dalam rangka memperkuat efektivitas pengendalian inflasi, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) maupun di tingkat daerah yakni antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh TPI dan TPID tersebut terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas perekonomian, memitigasi potensi risiko gangguan pasokan, memperluas akses informasi harga, serta berupaya mengelola ekspektasi inflasi agar searah dengan pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil untuk kepentingan masyarakat luas. Selama triwulan II-2013, pembahasan di forum TPI dan TPID fokus pada potensi risiko dan langkah antisipasi seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi pada volatile food dan dampak kenaikan administered price, khususnya terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000/liter untuk premium dan Rp 1.000/liter untuk solar. Sebagai bagian dari koordinasi tersebut, pada 8 Mei 2013, Bank Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang keempat di Jakarta dengan tema “Memperkuat Kerjasama Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik dan Menjaga Stabilitas Harga untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Pelaksanaan Rakornas TPID keempat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagai berikut: a. Meningkatkan komitmen kerjasama antar-daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. b. Memperkuat sinergi perencanaan dan anggaran kebijakan ketahanan pangan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi neraca pangan daerah secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di daerah. d. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. e. Melaksanakan langkah-langkah mitigasi dampak kebijakan perubahan harga BBM bersubsidi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah dalam mendukung perekonomian dan mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah melalui forum TPID, telah dilaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan II-2013. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: a. Implementasi pengembangan Sistem Informasi Regional (SIER), yang diawali dengan beberapa indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 42



b. Melakukan analisis pertumbuhan ekonomi daerah (pilot project Jakarta), yang ditindaklanjuti dengan penyampaian surat rekomendasi dan Focus Group Discussion dengan Pemerintah Daerah Jakarta terkait penyelarasan asumsi makro dan prospek ekonomi 2014. Upaya semacam ini akan dilaksanakan pula oleh9 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah pada semester II mendatang. c. Menyusun Regional Economic Model (REMBI) untuk 9 wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang digunakan sebagai dasar untuk membuat proyeksi makro. d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional IV (Rakornas) TPID untuk memperkuat sinergi antara TPI dan TPID, maupun peran TPID untuk mendukung stabilitas harga di daerah. e. Menyediakan laman TPI dan Pokjanas TPID dalam website Bank Indonesia sebagai bentuk komunikasi dan publikasi kebijakan pengendalian harga, antara Bank Indonesia dengan pemerintah. f. Mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan pilot project Jakarta. Dengan program ini, pada tahun-tahun mendatang berbagai pusat informasi harga yang saat ini telah dimiliki beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara, akan terintegrasi secara menyeluruh. g. Penerbitan perdana publikasi Laporan Nusantara. Melalui laporan ini, seluruh stakeholders dapat mengetahui dinamika dan perkembangan ekonomi di masing-masing wilayah Indonesia sebagai dasar bagi pemangku kebijakan mengambil keputusan dalam pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing wilayah. Di tingkat nasional, Bank Indonesia juga melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan pemerintah. Selain itu, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia juga melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi dampak berbagai skenario rencana kebijakan BBM bersubsidi terhadap proyeksi inflasi IHK, maupun pertumbuhan ekonomi. Hasil simulasi tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu panduan untuk mengambil langkahlangkah strategis yang perlu dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemantauan perkembangan ULN pemerintah dan swasta. Selain itu, sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia menatausahakan ULN pemerintah termasuk melakukan pembayaran ULN pemerintah yang jatuh tempo. ULN pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia berasal dari kreditor multilateral, bilateral, kredit ekspor dan komersial serta global bond. Penggunaan ULN dalam membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan melalui transfer langsung ke rekening kas umum negara. Sementara itu,untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, penarikan pinjaman ULN dilakukan dengan cara pembayaran langsung, penempatan dana pada rekening khusus, penerbitan letter of credit (L/C) dan pembiayaan pendahuluan. Untuk ULN swasta mencakup kebutuhan pembiayaan investasi, modal kerja, dan kebutuhan valas.


43


Perkembangan terkini posisi ULN Indonesia per Juni 2013 tercatat sebesar USD258,0 miliar, yang terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD124,0 miliar dan ULN sektor swasta sebesar USD134 miliar. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN Indonesia pada triwulan II-2013 mengalami peningkatan USD3,7 miliar (1,45%) dibandingkan dengan posisi triwulan I-2013. Sejalan dengan meningkatnya ULN, menurunnya ekspor dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, indikator beban hutang dan kerentanan Indonesia pada triwulan II-2013 memburuk dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebagaimana tercermin pada rasio Debt Service Ratio (DSR) dan rasio Debt to GDP (Grafik 3.6). Indikator DSR pada triwulan II-2013 menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 41,4%, dibandingkan dengan triwulan I-2013 sebesar 34,8%. Sementara, rasio Debt to GDP tercatat sebesar 31,3%, meningkat dibandingkan dengan rasio triwulan I-2013 sebesar 28,7%. Rasio Debt to Export dan Short Term Debt to Reserve juga menunjukkan peningkatan. Rasio Debt to Export pada triwulan II-2013 meningkat menjadi 118,7% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 115,9%. Sementara rasio Short Term Debt to Reserve meningkat menjadi 55,7% dibandingkan dengan triwulan I-2013 sebesar 51,4%, yang disebabkan penurunan cadangan devisa. �

� ��

��

��

��

��

Grafik 3.6 Debt Burden Indikator ULN Indonesia

Untuk mendukung transparansi informasi mengenai perkembangan ULN pemerintah, Bank Indonesia dan swasta, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) setiap bulan. Penyusunan SULNI dilatarbelakangi oleh kebutuhan informasi utang luar negeri Indonesia yang komprehensif, dapat dan mudah dibandingkan (comparable) serta terpercaya (realiable). Publikasi ini diharapkan juga menjadi referensi utama bagi stakeholder domestik dan internasional.Sampai dengan triwulan II-2013, telah diterbitkan publikasi SULNI edisi Januari s.d Juni 2013, yang dapat diakses melalui website Bank Indonesia. Selain menerbitkan SULNI, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga menerbitkan publikasi Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI/Public Sector Debt Statistics), yang terdiri dari data 44



utang Pemerintah, Bank Indonesia dan BUMN, baik utang domestik maupun utang luar negeri. Publikasi SUSPI merupakan joint program antara World Bank dan IMF dalam rangka penyediaan data utang sektor publik di setiap negara dalam standar internasional yang comparable dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang sektor publik. Saat ini sudah terdapat 94 negara (termasuk Indonesia) yang menerbitkan SUSPI secara online setiap triwulan kedalam website World Bank dan IMF, dan 67 diantaranya sudah tersedia datanya. Sampai dengan triwulan II-2013, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah mempublikasikan laporan periode triwulan I-2013 dalam website World Bank.

3.1.5. Implementasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai diterapkan sejak awal Juli 2012, menunjukkan hasil yang semakin positif. Hal itu tercermin dari semakin tingginya aliran DHE yang masuk ke dalam perbankan domestik. Berdasarkan pemantauan hingga akhir triwulan II-2013, aliran DHE melalui bank devisa di dalam negeri secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan Juni 2013 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tercermin baik secara nominal maupun pangsanya terhadap total nilai DHE, yaitu dari USD62.623 juta (81% terhadap total nilai DHE) menjadi sebesar USD64.409 juta (84% terhadap total nilai DHE). Sebaliknya, DHE yang diterima melalui bank di luar negeri mengalami penurunan dari USD14.323 juta (18,6% dari nilai DHE) menjadi USD12.257 juta (16,0% dari total DHE) untuk perbandingan periode yang sama. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap DHE yang masuk, lima komoditas terbesar penyumbang penerimaan DHE adalah coal, palm oils, chemical products, textile and textile product dan electrical appliances. Guna meningkatkan kepatuhan eksportir terhadap pemberlakuan ketentuan DHE, selama triwulan II-2013, terdapat 145 perusahaan eksportir yang telah dikenakan penangguhan pelayanan ekspor. Sebagian besar eksportir tersebut bergerak di bidang komoditas tekstil, alumunium, animal and husbandry product, chemical product dan metal product. Khusus eksportir migas, Bank Indonesia terus memantau kepatuhan eksportir melalui laporan incoming transfer dari luar negeri serta laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disampaikan melalui bank devisa domestik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi ketentuan DHE, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan pemahaman eksportir dan bank. Untuk itu, Bank Indoneia secara kontinyumelakukan sosialisasi dan coaching-clinique, peningkatan kecepatan penyampaian informasi hasil monitoring DHE kepada eksportir, dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan ketentuan guna mengatasi permasalahan dalam implementasi ketentuan DHE. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelaksanaan terbaru3 yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai DHE. Selain itu, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan terkait implementasi DHE ini, Bank Indonesia melakukan koordinasi secara periodik dengan pihak-pihak terkait seperti SKK Migas, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, dan Ditjen Pajak. 3

Surat Edaran No. 15/9/DSM tanggal 27 Maret 2013 perihal Penerimaan Devisa Hasil Ekspor.


45


3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Dalam rangka pelaksanaan tugas dan mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan penyusunan statistik antara lain dalam bentuk menyediakan data dan informasi ekonomi, keuangan dan moneter, menyusun laporan/analisis, serta melaksanakan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan, moneter dan sektor riil. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan senantiasa mengedepankan upaya untuk mewujudkan data/statistik dan informasi yang CRATA yaitu komprehensif (comprehensive), terpercaya (reliable), akurat (accuracy), terkini (timeliness) dan mudah untuk diakses (accessible) serta sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Terkait sektor eksternal, pada triwulan II-2013, Bank Indonesia telah mempublikasikan laporan dan data Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2013. Laporan tersebut menjelaskan secara komprehensif mengenaiperkembangan NPI selama triwulan laporan. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyusun laporan perkembangan NPI terkini untuk melengkapi dokumen (offering circular) penerbitan obligasi pemerintah dalam valuta asing. Pada triwulan yang sama, Bank Indonesia juga telah melakukan analisis terhadap kondisi sektor riil berdasarkan hasil survei dan liaison yaitu meliputi Survei Pemantauan Harga (SPH), Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SP), Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME), dan survei khusus lainnya. Survei khusus dilakukan salah satunya untuk mendalami isu-isu terkini dalam perekonomian nasional. Sebagai contoh, dalam rangka memperoleh informasi mengenai dampak kebijakan pembatasan impor hortikultura dan kenaikan harga BBM bagi dunia usaha, Bank Indonesia telah melakukan survei mengenai kondisi usaha importir dan retailer yang menjual komoditas holtikultura. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan di sektor primer untuk mengetahui strategi usaha menyikapi kenaikan harga BBM. Terkait kegiatan liaison, Bank Indonesia melakukan interview kepada perusahaan-perusahan yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Hal itu bertujuan untuk memperoleh asesmen terhadap arah dan sumber pertumbuhan ekonomi serta mendalami isu-isu terkini. Pada triwulan II-2013, kegiatan liaison mendalami kinerja usaha dan investasi pasca-kenaikan Upah Minimum Provinsi, Tarif Tenaga Listrik, dan BBM. Sebagai upaya untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan, serta kualitas dalam pelaksanaan survei dan pengelolaan datanya, Bank Indonesia juga terus melakukan upaya integrasi pelaksanaan survei. Pada triwulan II-2013, telah disusun program aplikasi untuk SPE dan SKDU. Hasilnya, Bank Indonesia dapat mengintegrasikan lima hasil survei. Kegiatan integrasi survei tersebut terus diperluas dan akan dilanjutkan pada semester II-2013 untuk aplikasi SPH. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia juga melakukan analisis keterkaitan institusional sektor finansial dan sektor nonfinansial, serta hubungan antara tabungan dan investasi tiap sektor institusi dalam bentuk analisis Neraca Arus Dana (NAD). Selanjutnya, terkait dengan perkembangan Industri Keuangan Non Bank (LKNB), telah dilakukan analisis Perusahaan Pembiayaan (PP) secara bulanan

46



untuk mengetahui perkembangan kinerja PP. Sementara untuk memantau perkembangan pasar saham dan pasar uang, secara bulanan Bank Indonesia melakukan analisis untuk mengetahui perkembangan pasar saham global dan regional, serta perkembangan transaksi perdagangan obligasi korporasi, reksadana, surat utang negara, dan transaksi pasar uang antar bank. Dalam rangka optimalisasi dukungan sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan formulasi kebijakan, Bank Indonesia saat ini tengah mengembangkan integrasi sistem pelaporan. Upaya tersebut merupakan salah satu initiative project multi years Bank Indonesia, yakni Integrasi Sistem Informasi secara Bertahap dengan Fokus pada Sistem Informasi Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pengembangan sistem masih berlangsung. Pada triwulan II-2013 inisiatif tersebut difokuskan pada persiapan Laporan Bank Umum Syariah yang akan diimplementasikan sebagai pilot project mulai September 2013. Selain dari sisi sistem informasi, penyiapan integrasi sistem pelaporan tersebut juga didukung dengan penerbitan ketentuan.

3.2. Stabilitas Sistem Perbankan Upaya untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dilakukan secara menyeluruh melalui pengaturan, pengawasan dan perizinan perbankan.

3.2.1. Kebijakan dan Pengawasan Bank Umum Selama triwulan II-2013, Bank Indonesia menerbitkan pengaturan bank umum untuk memperkuat pengelolaan perbankan yang sehat. Bank Indonesia juga masih meneruskan kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) guna mewujudkan industri perbankan yang kuat, sehat dan efisien. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan keuangan inklusif termasuk rencana penyusunan ketentuan Branchless Banking. Dalam konteks pengawasan bank umum, Bank Indonesia juga masih melanjutkan penyiapan fungsi pengawasan ke lembaga yang baru yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2.1.1. Pengaturan Bank Umum Pada triwulan II-2013, kebijakan stabilitas sistem perbankan lebih terkait dengan proses implementasi dan penyusunan kebijakan turunan atas paket kebijakan Bank Indonesia di Bidang Perbankan Tahun 2012, yaitu dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran sebagai petunjuk teknis implementasi beberapa kebijakan perbankan dan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia. Surat Edaran yang diterbitkan pada triwulan II-2013 antara lain terkait pelaporan bank4, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)5, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum6, dan penetapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank 4 5 6

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/14/DPNP Tanggal 24 April 2013 Perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. SE Bank Indonesia No.15/11/DPNP tanggal 8 April 2013Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. SE Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.


47


Umum7. Selain Surat Edaram pada triwulan yang sama Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional8. Penerbitan Surat Edaran mengenai pelaporan bank umum dimaksudkan agar pelaporan oleh bank umum dapat mengakomodir ketentuan Bank Indonesia. Beberapa ketentuan tersebut yakni perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar dan transparansi informasi suku bunga dasar kredit. Pada penerbitan Surat Edaran mengenai FPJP, Bank Indonesia mengatur mengenai persyaratan pengajuan, tata cara pengajuan, perhitungan nilai agunan, biaya pemberian dan pengawasan penggunaan FPJP. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum diterbitkan sebagai tindak lanjut dikeluarkannya ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) yang menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Sementara Surat Edaran mengenai penetapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank Umum memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kewajiban Bank dalam mencegah Bank sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional, bertujuan untuk mengatasi permasalahan bank sedini mungkin.

3.2.1.2. Kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Terkait implementasi API, pada triwulan II-2013 Bank Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan monitoring program Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Champion, dan penerapan program perbankan ramah lingkungan hidup. Program BPD Regional Champion (BRC) merupakan upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan fungsi Agent of Regional Development oleh BPD dalam memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut sejalan dengan visi API, khususnya pada pilar 1, untuk mewujudkan struktur perbankan yang kuat. Program BRC sendiri didukung oleh tiga pilar utama yakni Pilar 1: Ketahanan Kelembagaan; Pilar 2: Kemampuan sebagai Agent of Regional Development; dan Pilar 3: Kemampuan Melayani Kebutuhan Masyarakat. Pada pilar 1, ketahanan kelembagaan difokuskan pada ketahanan dan daya saing BPD, yang tercermin dari kuatnya penerapan manajemen risiko, penerapan Good Corporate Governance, dan tingkat permodalan yang memadai sehingga BPD dapat mencapai profitabilitas yang baik dengan tingkat efisiensi yang wajar. Berdasarkan monitoring Bank Indonesia, permasalahan utama yang dihadapi oleh BPD adalah pencapaian Net Interest Margin (NIM) yang menurun (Grafik 3.7). Pencapaian NIM tersebut menemui kendala karena BPD dibebani target setoran dividen sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk itu, diperlukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah selaku pemilik BPD untuk tidak hanya menjadikan setoran dividen sebagai tolok ukur kinerja BPD. Parameterlain seperti peran BPD dalam perekonomian perlu menjadi perhatian dalam mengukur kinerja BPD. 7 8

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

48



��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.7 Pencapaian Pilar 1 BRC

Pada pilar 2, kemampuan BPD sebagai Agent of Regional Development tercermin dari peran BPD dalam pengembangan ekonomi melalui penyaluran kredit UMKM, kredit produktif dan kemitraan dengan lembaga keuangan lainnya guna memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Pada pilar 2 ini, sebanyak 13 BPD telah berhasil mencapai pertumbuhan kredit minimum 20% serta pencapaian kredit produktif diatas 40% oleh 5 BPD. Pada pilar 3, BPD diharapkan memiliki kapasitas yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa keuangan yang beragam. Selain itu BPD juga berperan aktif dalam melakukan kegiatan edukasi bagi masyarakat guna meningkatkan financial literacy sehingga potensi penambahan nasabah bagi BPD juga semakin besar. Berdasarkan monitoring Bank Indonesia, saat ini sebagian besar BPD telah berupaya memperluas jaringan kantor maupun membuka kedai layanan kredit mikro. Dari aspek peningkatan kualitas SDM, telah dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan oleh BPD, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Terakhir, dalam rangka memperluas financial inclusion telah diluncurkan produk-produk keuangan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat seperti produk TabunganKu, tangungan Simpeda, dan beberapa kredit unggulan lainnya. Selanjutnya dalam kerangka API, Bank Indonesia melanjutkan penyiapan program perbankan ramah lingkungan hidup. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, perbankan sebagai lembaga intermediari memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Untuk mendorong peran aktif perbankan dalam pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan dan regulasi perbankan yang memadai. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam rangka kerjasama tersebut, selama triwulan II-2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia analis lingkungan hidup bagi perbankan dan pengawas bank melalui Training Analis Lingkungan Hidup. Selain itu, telah disusun modul green lending model mini hidro. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan Focus


49


Group Discussion dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung implementasi kebijakan green banking, antara lain melalui penyediaan insentif fiskal (tariff, bea masuk) dan nonfiskal (technical assistance untuk bank), serta penyediaan informasi relevan untuk perbankan.

3.2.1.2.1. Perkembangan Implementasi Basel II Salah satu bentuk implementasi dari Pilar API terkait penguatan permodalan dan manajemen risiko adalah melalui penerapan Basel II dan Basel III pada perbankan Indonesia. Secara umum, kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar 1: kecukupan modal minimum, Pilar 2: proses review oleh pengawas, dan Pilar 3: disiplin pasar. Pilar 1 mencakup mekanisme perhitungan modal minimum bank yang lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive), yang mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pilar 2 merupakan proses review yang dilakukan otoritas pengawasan, antara lain untuk mengevaluasi aktivitas, profil risiko, dan manajemen risiko bank untuk menetapkan apakah bank perlu mengalokasikan tambahan modal terkait dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan Pilar 3 mencakup transparansi dan kewajiban bank untuk mengungkapkan informasi mengenai eksposur risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif, manajemen risiko yang dilakukan bank, dan kecukupan permodalan yang dimiliki. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012 (Grafik 3.8). Pada triwulan II-2013, kegiatan terkait Basel II diarahkan pada upaya mensosialisasikan ketentuan terkait, baik melalui seminar atau workshop kepada perbankan.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.8 Implementasi Basel II di Indonesia

50



3.2.1.2.2. Persiapan Implementasi Basel III Dengan telah diimplementasikannya Basel II, fokus kegiatan diarahkan pada persiapan implementasi Basel III. Kerangka Basel III dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam rangka merespons krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008/2009. Sesuai kesepakatan seluruh anggota BCBS, kerangka Basel III akan diterapkan secara bertahap dimulai sejak Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 dan BCBS, telah memberikan komitmen “lead by example” yaitu mengadopsi kerangka Basel III dalam yurisdiksi Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank Indonesia telah melakukan serangkaian upaya intensif untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan rencana penerapan Basel III dimaksud kepada seluruh stakeholders. Melalui penerbitan Consulative Paper (CP), Bank Indonesia meminta masukan dari industri dan stakeholder lainnya terhadap usulan pengaturan sebagai bentuk adopsi kerangka Basel III dimaksud. Selain itu juga telah dilakukan diskusi dengan anggota working group Basel mengenai kerangka Basel III. Dalam rangka mengetahui dampak penerapan Basel III terhadap perbankan nasional, Bank Indonesia melakukan studi secara berkala kepada seluruh perbankan nasional. Pelaksanaan studi dampak Basel III yang telah dilakukan adalah (1) Global Comprehensive Quantitative Impact Study (QIS) yang dilakukan oleh BCBS; (2) pelaksanaan domestik QIS terhadap seluruh bank umum konvensional; serta (3) studi dampak Basel III dengan menggunakan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Studi dampak (QIS) dilakukan dengan menggunakan template yang disusun oleh BCBS yang kemudian disampaikan kepada 109 bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Selanjutnya, bank diminta untuk mengisi template dimaksud dengan menggunakan pedoman pengisian yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia maupun publikasi asli pedoman pengisian dari BCBS. Untuk membantu bank agar dapat melakukan pengisian secara lebih baik, sebelumnya telah dilakukan workshop Basel III kepada seluruh bank umum konvensional. Pada triwulan II-2013 ini sedang disusun laporan pelaksanaan QIS Basel III untuk posisi data Desember 2012. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kondisi permodalan perbankan Indonesia apabila diterapkan kerangka Basel III dibandingkan dengan tingkat permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Selain itu, pelaksanaan studi juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan SDM dan sistem informasi manajemen di bank untuk memahami dan memenuhi kebutuhan struktur data terkait penerapan Basel III. Selanjutnya, hasil studi permodalan ini bersama dengan masukan atas consultative paper serta diskusi dengan working group dan internal Bank Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan ketentuan permodalan sesuai kerangka Basel III yang sedang dilakukan di tahun 2013 ini.

3.2.1.2.3. Financial Inclusion Sebagai upaya meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan keuangan inklusif bersinergi dengan kementerian, lembaga domestik dan international. Selama triwulan II-2013, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan upaya tersebut. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

51


1. Branchless Banking

Program ini bertujuan untuk memperluas akses layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke bank (unbanked), yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga. Sampai dengan triwulan II-2013, Bank Indonesia telah menyusun pedoman implementasi pilot project branchless banking (BB) dan tengah melaksanakan pilot project BB dengan melibatkan lima bank peserta yakni Bank Mandiri, BRI, Bank CIMB Niaga, BTPN dan BSHB. Selain itu proyek tersebut mengikutsertakan tiga perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (Telco), yaitu: Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Pilot project meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bogor, Cirebon, Indramayu, & Sumedang), Sumatera Selatan (Ogan Hilir & Banyuasin), Jawa Tengah (Purworejo, Kebumen), Jawa Timur (Banyuwangi), Bali (Karangasem, Gianyar, Jembarana & Tabanan)

2. Edukasi Keuangan dan Kewirausahaan

Kegiatan edukasi dan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai edukasi keuangan kepada pelajar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Kelompok Masyarakat tertentu (Nelayan, UMKM) dengan memasukkan materi edukasi keuangan dan kewirausahaan ke dalam kurikulum nasional (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) serta materi pelatihan kesiapan TKI.

Sampai dengan triwulan II-2013, Bank Indonesia telah melukan berbagai kegiatan yang terkait dengan edukasi keuangan, antara lain penandatanganan Nota Kesepahaman antara kantor Perwakilan Wilayah Jawa Barat dengan Kanwil Kemenag Jabar untuk edukasi Kebanksentralan ditingkat Madrasah di wilayah Jawa Barat. Bank Indonesia juga tengah melakukan penyusunan buku pedoman pengajaran serta penyempurnaan bahan ajar dalam rangka upaya integrasi materi edukasi keuangan dan kewirausahaan dalam kurikulum nasional 2013. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia juga melaksanakan sosialisasi edukasi keuangan kepada kelompok UMKM di Jawa Barat.

3. TabunganKu

Untuk memperluas akses layanan perbankan, Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan telah meluncurkan program TabunganKu yakni tabungan dengan biaya yang murah dan mudah diakses oleh seluruh golongan masyarakat. Berdasarkan data pada bulan Juni 2013, jumlah rekening TabunganKu tercatat mencapai 4,6 juta. Pencapaian saat ini adalah 28% dari target tahun 2013 sebesar 3 juta rekening.

Dalam rangka mendorong peningkatan jumlah rekening dan nominal Tabunganku, Bank Indonesia berupaya menyempurnakan pengaturan mengenai kewajiban penyediaan basic saving account pada bank umum.

4. Kampanye Gerakan Menabung

Kampanye Gerakan Menabung dimaksudkan untuk mengenalkan edukasi keuangan melalui kegiatan menabung kepada masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II-2013 meliputi pertemuan dengan instansi terkait Pokja Edukasi dalam rangka

52



penyempurnaan fitur TabunganKu, termasuk penyelarasan dengan kegiatan branchless banking, pengiriman surat dan pemantauan kepada perbankan dalam rangka mendukung hari Rabu sebagai Hari Rajin Menabung. 5. Financial Identity Number (FIN) Survey

Kegiatan survei FIN ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dan dilanjutkan pada tahun 2013. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan database masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan yang dapat diakses oleh institusi keuangan. Sampai dengan triwulan II-2013 telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemanfaatan e-KTP, dan pengembangan aplikasi terkait dengan Financial Identity Number.

3.2.1.3. Penyiapan Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Guna mendukung pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyempurnaan struktur organisasi Bank Indonesia yang terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, penerapan struktur organisasi yang baru dilakukan secara bertahap. Implementasi tahap pertama dilakukan di Kantor Pusat pada Mei-Juli 2013, dan dilanjutkan di Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada Agustus 2013. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penyesuaian Struktur Organisasi Kantor Regional dan Kantor Cabang Pengawasan Bank, serta penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pengawasan Bank, Standard Operating Procedures (SOP), dan pendelegasian wewenang. Di bidang Pengawasan dan Pengaturan Perbankan (Bank Umum, BPR dan Syariah), Bank Indonesia terus mengupayakan penguatan melalui peningkatan respons Prompt Corrective Action terhadap masalah-masalah strategis Bank dan penguatan program Quality Assurance, Early Warning System dan Supervisory Support. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kualitas dan kuantitas pengawas bank di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai the first line of defense dalam kegiatan pengawasan bank. Di bidang pengaturan, Bank Indonesia telah mengkompilasi seluruh Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan termasuk perizinan. Sementara di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Bank Indonesia tengah mempersiapkan pemenuhan SDM yang akan melaksanakan fungsi pengawasan bank. Sebelumnya, di Januari 2013 Bank Indonesia telah menugaskan sebanyak 78 pegawai Bank Indonesia untuk membantu bekerjanya Organisasi Support/Shared Function di awal beroperasinya OJK untuk bidang SDM, Teknologi Informasi, Logistik, Hukum, Keuangan, serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menugaskan 16 pegawai sebagai Tim Transisi OJK khusus bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan. Di bidang Sistem Informasi, Bank Indonesia telah melakukan pemetaan seluruh sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi di Bank Indonesia termasuk aplikasi yang akan digunakan oleh OJK/


53


BI/bersama-sama dan secara intensif berkoordinasi dengan OJK untuk membahas isu-isu strategis dibidang penggunaan/pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Di bidang Logistik dan Dokumen, Bank Indonesia telah menyiapkan gedung/ruangan di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta untuk tempat bekerja sebagian pegawai di Shared Function OJK yakni di bidang Audit, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perbankan, serta sebagian ruangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Selain itu Bank Indonesia sedang melakukan penertiban dokumen pengawasan bank yang akan diserahkan ke OJK. Di bidang Hukum, sedang dipersiapkan Keputusan Bersama/Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan OJK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan sebagai landasan koordinasi dan kerjasama pasca-pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Ruang lingkup dalam Keputusan Bersama tersebut meliputi: 1. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing Lembaga; 2. Pertukaran informasi bank dan non bank serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan non bank oleh kedua lembaga; 3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; 4. Pengelolaan pegawai BI yang dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK serta pemindahkerjaan dan rekrutmen pegawai penugasan BIke/oleh OJK. Di bidang komunikasi, pada Mei-Juli 2013, Tim Task Force Bank Indonesia bersama dengan Tim Transisi OJK telah melakukan sosialisasi kepada pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia di sektor Perbankan dan Manajemen Intern untuk memberikan update informasi mengenai proses pengalihan pengawasan Bank ke OJK. Update informasi tersebut akan kembali dilakukan pada triwulan III dan IV-2013, sekaligus melengkapi sosialisasi yang telah dilakukan Bank Indonesia baik kepada internal maupun eksternal sejak tahun 2012. Selanjutnya kegiatan yang terkait dengan persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK masih akan terus dilakukan sampai 31 Desember 2013, termasuk bekerja sama dengan Tim Transisi OJK sampai dengan beralihnya fungsi tersebut ke OJK.

3.2.1.4. Pengawasan Bank Umum Pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilaksanakan dalam kegiatan on-site (pemeriksaan) maupun off-site supervision (pengawasan). Pengawasan bank selama triwulan II-2013 didasarkan pada hasil penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir tahun 2012. Dari hasil kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan-laporan dan kondisi di internal bank, Bank Indonesia menyusun Laporan Analisis Bulanan (LAB) sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem penilaian tingkat kesehatan bank, yang merupakan hasil analisis pengawas mengenai kondisi keuangan dan manajemen bank selama sebulan terakhir, dan menjadi subsequent event dari posisi penilaian tingkat kesehatan terakhir.

54



Mencermati kondisi pasar keuangan global yang diliputi ketidakpastian dan tekanan, Bank Indonesia memberikan perhatian pengawasan bank pada kondisi likuiditas bank. Pengawasan tersebut juga sejalan dengan penyiapan implementasi Basel III dimana bank diwajibkan untuk memelihara rasio Ketahanan Likuiditas Jangka Pendek (KLJD) dalam batasan tertentu. Sampai dengan triwulan II-2013, Bank Indonesia juga memantau pemenuhan ketentuan kepemilikan saham bank umum dan kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, yang telah diterbitkan pada tahun 2012. Sebagai upaya quality assurance terhadap sistem pengawasan bank, Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko yang dilaksanakan dua kali dalam setahun pada setiap semester. Forum tersebut diadakan sebagai media check and balance oleh pihak ahli yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk memastikan governance, compliance, procedural, dan competency dari proses pengawasan bank. Melalui forum tersebut, rekomendasi yang diberikan oleh para ahli digunakan untuk melengkapi dan memperkaya proses pengawasan bank. Kegiatan Forum Panel tahap pertama tahun 2013 telah dilakukan pada akhir Mei 2013.

3.2.2. Kebijakan dan Pengawasan Perbankan Syariah Upaya untuk menjaga kinerja perbankan agar tetap solid juga berlaku bagi perbankan syariah. Di bidang pengaturan, selama triwulan II-2013 Bank Indonesia menerbitkan pengaturan pelaksanaan untuk meningkatkan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Melalui surat edaran yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Indonesia9 memberikan acuan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi penerapan prinsip syariah terhadap produk dan aktivitas baru BPRS, dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perbankan syariah dengan menerbitkan aturan internal mengenai pedoman pelaksanaan Quality Assurance Melalui Forum Panel Pengawasan BPRS10. Berdasarkan paradigma kebijakan dan pengaturan berbasis riset, Bank Indonesia dalam triwulan laporan telah menyelesaikan kajianpola kemitraan bank syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah dan tatakelola makrolevel LKM syariah. Kajian ini bertujuan mencari bentuk kemitraan yang ideal antara bank syariah dengan LKM syariah yang selama ini telah dilakukan oleh bank syariah dan LKM syariah termasuk tata kelola di tataran makro. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bentuk-bentuk kemitraan yang ideal, dan dampaknya kepada pertumbuhan industri perbankan syariah dan non bank syariah termasuk kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian. Bank Indonesia juga tengah melakukan beberapa kajian lainnya, diantaranya pengukuran dan upaya peningkatan efisiensi bank syariah, dananalisis peralihan praktek perhitungan bagi hasil bank syariah dari sistem revenue sharing kepada sistem profit and loss sharing. 9

SE Ekstern BI No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 10 SE Intern No. 15/58/Intern tanggal 28 Mei 2013 perihal Pedoman pelaksanaan Quality Assurance Melalui Forum Panel Pengawasan BPRS.


55


Selain menyelesaikan kajian, pada triwulan II-2013 Bank Indonesia juga telah menyelesaikan pokokpokok revisit Cetak Biru Perbankan Syariah yang akan menjadi arah pengembangan perbankan syariah kedepan. Bank Indonesia juga telah menyelesaikan review terhadap aturan permodalan dengan mengacu kepada standar internasional yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan syariah. Di bidang pengawasan, profil risiko perbankan syariah secara umum tergolong moderat. Tidak terdapat Bank Umum Syariah yang masuk dalam status pengawasan intensif maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam status pengawasan khusus. Meskipun demikian, Bank Indonesia senantiasa memonitor kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank. Pada pengawasan on-site, pemeriksaan perbankan syariah difokuskan pada aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pemenuhan good corporate governance. Di bidang perizinan, selama triwulan II-2013 juga telah diselesaikan proses pemberian izin prinsip pendirian BPRS dan fit and proper test terhadap pengurus Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah.

3.2.3. Kebijakan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sebagaimana halnya pengawasan terhadap bank umum dan bank syariah, tugas pengawasan BPR dilaksanakan oleh Bank Indonesia secara menyeluruh. Kegiatan yag dilaksanakan meliputi pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan serta perizinan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan berbagai kajian untuk mendukung kebijakan BPR. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia masih melanjutkan kajian mengenai penerapan tata kelola organisasi BPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan BPR terutama berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) BPR. Kajian ini selanjutnya akan digunakan oleh Bank Indonesia dalam menyempurnakan kebijakan dan strategi pengembangan industri BPR. Selain itu, kajian tersebut juga merupakan tindak lanjut dari penerbitan Bisnis Model BPR oleh Bank Indonesia di tahun 2011. Pada triwulan yang sama, Bank Indonesia juga tengah menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan BPR. Pesatnya perkembangan industri BPR, perkembangan teknologi, dan meningkatnya persaingan BPR dengan lembaga keuangan bank/non bank berdampak terhadap tingkat risiko yang dialami BPR. Untuk itu, diperlukan metode yang lebih akurat dalam menilai kondisi BPR. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia memperkuat pemeriksaan BPR bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik. Selain itu, sebagaimana halnya dengan bank umum, Bank Indonesia juga menerapkan forum panel dalam menilai dan memberikan masukan khususnya terhadap kualitas pengawasan BPR grup. Kegiatan lain yang dilaksanakan pada triwulan laporan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan linkage program antara bank umum dan BPR dan perizinan terhadap pengurus maupun kantor BPR.

56



3.2.4. Penguatan Sektor Riil dan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Upaya Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan perekonomian dilakukan pula melalui penguatan sektor riil dan UMKM. Strategi Bank Indonesia tersebut dituangkan melalui enam pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi & distribusi, dan perlindungan konsumen. Dalam rangka mendorong peran intermediasi perbankan, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan akses UMKM kepada bank dengan mendorong perbankan untuk membiayai UMKM. Sebelumnya, pada akhir tahun 2012, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk memiliki portofolio kredit UMKM sebesar 20% secara bertahap hingga 201811. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada triwulan II-2013 Bank Indonesia telah menyelesaikan petunjuk pelaksanaan ketentuan tersebut yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan oleh perbakan. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan sektor riil dan UMKM kepada perbankan, Bank Indonesia juga melakukan berbagai penelitian dan pengembangan serta koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap hasil penelitian Komoditas Produk Jenis Usaha Unggulan (KPJu) UMKM di Provinisi DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Melalui kajian tersebut, diharapkan akan membantu pemerintah daerah dan perbankan untuk mengetahui Komoditi/Produk Unggulan Daerah (PUD) UMKM yang potensial untuk dibiayai. Saat ini, Bank Indonesia telah memiliki daftar komoditi/Produk Unggulan Daerah UMKM di seluruh propinsi di Indonesia. Kajian lain yang dilakukan adalah menyempurnakan kajian Lending Model UMKM. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap kepada investor dan perbankan tentang potensi, prospek, dan risiko dalam pembiayaan komoditi UMKM. Dalam kerangka koordinasi, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan perbankan mendorong penyerapan Skema Subsidi Resi Gudang (SRG). Program SRG tersebut dimaksudkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pertanian bagi petani pasca panen (off farm) dan untuk mengantisipasi fluktuasi harga terutama saat panen raya. Bank Indonesia juga memfasilitasi pembentukan asuransi pertanian yang melindungi petani dari kegagalan panen (crop insurance) dan kematian serta kehilangan ternak (livestock insurance). Saat ini, izin produk asuransi gagal panen dan asuransi ternak sapi telah diterbitkan oleh Bapepam LK/ OJK. Pilot project asuransi gagal panen telah dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Sedangkan pilot project asuransi ternak sapi akan dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya pilot project dapat diperoleh profil risiko usaha pertanian secara menyeluruh, khususnya padi dan pembibitan/peternakan sapi. Bank Indonesia sebagai mitra kerja Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut mendorong penyaluran KUR. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia turut melakukan sosialisasi dengan perbankan,

11 PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.


57


penjamin, dan kementerian terkait. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan masukan terhadap draft Standard Operational Procedure (SOP) atas pengawasan pelaksanaan KUR. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan agar KUR disalurkan tepat sasaran dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Menindaklanjuti kerjasama antara Bank Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah, Bank Indonesia melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bank Indonesia juga bekerjasama dengan BPN menyusun petunjuk teknis kerjasama sertifikasi Hak Atas Tanah UMK. Keseriusan Bank Indonesia terhadap penguatan sektor riil dan UMKM ditunjukkan melalui penetapan program kerja inisiatif yang terkait dengan optimalisasi peran bank Indonesia dalam pemberdayaan sektor riil dan UMKM. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pengembangan UMKM melalui (i) pendekatan klaster cabai dan bawang merah; (ii) penciptaan wirausaha baru; (iii) pemetaan dan pendalaman klaster komoditas unggulan daerah dan komoditas utama penyumbang inflasi di Indonesia; dan (iii) penguatan ketahanan pangan daerah melalui pilot project komoditas beras dan cabai.

3.2.5. Perizinan dan Informasi Perbankan Dalam rangka menciptakan pengelolaan perbankan yang sehat, Bank Indonesia melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Fit and proper test dilakukan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengelola perizinan kelembagaan bank yang mencakup perubahan jaringan kantor, rencana akuisisi, perubahan penggunaan izin usaha akibat perubahan nama bank, pemberian izin sebagai bank umum devisa, dan perubahan bentuk badan hukum. Kegiatan perizinan tersebut merupakan bagian dari pengawasan Bank Indonesia untuk memastikan agar operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Selanjutnya, menindaklanjuti ketentuan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia pada akhir tahun 2012 mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank12 dan kepemilikan13, Bank Indonesia tengah mempersiapkan penyesuaian ketentuan terkait proses perizinan kelembagaan dan fit and proper test bagi bank umum. Adanya persyaratan tingkat kesehatan dan ketersediaan alokasi modal inti sesuai dengan lokasi (zona) jaringan kantor yang akan dibuka serta aturan mengenai batasan kepemilikan bank, memerlukan perangkat pengambilan keputusan terkait pemberian perizinan bank yang mendukung.

12 PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 13 PBI No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan No. 14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

58



Tabel 3.1 Kegiatan Perizinan Bank Umum Tahun 2012-2013 JENIS KEGIATAN

2012 Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2013 Triwulan I

Triwulan II

PELAKSANAAN FIT & PROPER TEST 1. Pemegang Saham Pengendali 0 0 0 0 0 2. Dewan Komisaris 21 13 29 23 20 3. Direksi (termasuk pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan) 28 25 40 16 41 JARINGAN KANTOR 1. Pembukaan a. Kantor Wilayah (Kanwil) 0 0 0 3 1 b. Kantor Cabang (KC) 7 5 16 12 26 c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 12 18 32 57 30 d. Kantor Fungsional (KF) 0 79 0 7 3 2. Penutupan a. Izin usaha 0 0 0 0 0 b. Kantor Perwakilan 0 0 1 0 0 c. Kantor Cabang (KC) 1 0 2 1 2 d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 2 13 9 7 4 e. Kantor Fungsional (KF) 1 3 2 6 0 3. Pemindahan Alamat a. Kantor Pusat (KP) 2 2 0 2 1 b. Kantor Wilayah (kanwil) 0 0 0 0 0 c. Kantor Cabang 4 4 6 4 2 d. Kantor Cabang Pembantu 12 35 16 56 18 e. Kantor Fungsional 0 0 0 2 0 f. Kantor Perwakilan Bank 0 0 0 0 0 4. Perubahan status a. Peningkatan Status - KCP menjadi KC 3 4 5 7 0 - KK menjadi KCP 1 2 0 18 1 - KF menjadi KCP 0 1 0 0 0 - KK menjadi KC 0 1 0 0 0 b. Penurunan Status - KC menjadi KK 0 0 0 0 0 - KC menjadi KCP 1 1 0 0 3 - KCP ke PP/KK 5 0 0 1 0 5. Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan nama) 0 0 0 1 0

0 19 27

0 11 43 1 0 0 1 8 0 1 0 1 25 1 0

24 5 0 0 0 0 6 0

3.2.6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai bagian dari infrastrutur sistem keuangan dalam mendukung prinsip kehati-hatian serta efisiensi penyediaan dana di industri perbankan, Bank Indonesia mengelola Sistem Informasi debitur (SID). Penyelenggaraan SID sebagai salah satu infrastruktur dalam mendukung fungsi intermediasi Lembaga Keuangan setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berarti. Berdasarkan hasil pemantauan penyelenggaraan SID, sampai dengan Juni 2013 jumlah debitur yang tercatat dalam SID meningkat sebanyak 2,4 juta debitur dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan juga terjadi dari sisi fasilitas kredit yang pada Juni 2013 tercatat sebesar 142,9 juta fasilitas atau meningkat 3 juta fasilitas dari triwulan I-2013. Adapun jumlah permintaan data SID selama triwulan II-2013 tercatat sebesar 11,78 juta permintaan. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

59


Jumlah pelapor SID sampai dengan posisi Juni 2013 mencapai 120 bank umum, 1.293BPR, dan 20 perusahaan pembiayaan dengan total kantor pelapor mencapai 6.210. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 102 kantor pelapor dari 6.108 kantor pelapor pada triwulan I-2013. Meningkatnya berbagai indikator tersebut memberikan manfaat yang positif bagi perbankan maupun Bank Indonesia. Semakin lengkapnya data debitur dan cakupan pelapor, membantu kualitas penyaluran kredit, sehingga secara makro menjaga ketahanan perbankan terhadap risiko kredit.

3.2.7. Investigasi dan Mediasi Perbankan Dalam rangka mewujudkan law enforcement perbankan, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Selama triwulan II-2013, penanganan investigasi dugaan Tipibank mencakup 18 kasus pada 9 kantor bank, terdiri dari 11 kasus pada 6 kantor Bank Umum dan 7 kasus pada 3 kantor BPR, baik di pusat maupun di daerah (Tabel 3.2) Tabel 3.2 Penanganan Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan Periode Triwulan II-2013 (April - Juni 2013) Bank Umum KETERANGAN

A. Investigasi perbankan yang dilakukan pada periode berjalan B. Tindak lanjut hasil investigasi (termasuk carry over dari periode sebelumnya) 1. Jumlah yang telah dibahas dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan 2. Jumlah yang dilaporkan kepada Penegak Hukum

BPR

Total

Jumlah Kasus

Jumlah Kantor Bank

Jumlah Kasus

Jumlah Kantor Bank

Jumlah Kasus

Jumlah Kantor Bank

11

6

7

3

18

9

3 0

2 0

5 0

3 0

8 0

5 0

Tindak lanjut hasil investigasi yang diduga mengandung tindak pidana perbankan dibahas dalam forum Tim Koordinasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan. Dalam kurun waktu tersebut telah dibahas sebanyak 8 kasus pada 5 kantor bank (termasuk kasus carry over dari periode sebelumnya). Terdiri dari 3 kasus pada 2 kantor Bank Umum dan 5 kasus pada 3 kantor BPR, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, atas dasar pembahasan dalam forum Tim Koordinasi, maka dugaan Tipibank yang telah memenuhi bukti awal adanya dugaan Tipibank akan dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada penegak hukum. Selain melakukan investigasi dugaan tipibank, Bank Indonesia juga melakukan mediasi antara nasabah dengan perbankan. Kegiatan ini bertujuan agar penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

60



Selama triwulan II-2013, Bank Indonesia menerima 282 informasi dan permohonan, terdiri dari 26 permohonan (9%) yang berpotensi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan, 96 permohonan (34%) yang tidak berpotensi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan, dan selebihnya 160 informasi (57%) merupakan informasi lainnya. Dari seluruh sengketa yang berpotensi ditindaklanjuti melalui mediasi perbankan, telah selesai ditangani pada tahap pra mediasi sebanyak 12 permohonan (23%) dan melalui proses mediasi sebanyak 10 permohonan (19%). Sisanya sebanyak 30 pengaduan (58%) masih dalam proses penanganan (Tabel 3.3). Tabel 3.3 Perkembangan Mediasi Perbankan No

Jenis Informasi dan Tindak Lanjut

Triwulan II CO

A. Sengketa yang berpotensi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan 1. Sengketa yang sedang dalam proses penanganan pada periode sebelumnya (TW I) 6 2. Sengketa yang diterima 0 3. Sengketa yang telah selesai ditangani 5 i. Pra Mediasi - Diselesaikan oleh Bank 0 - Penyampaian Edukasi 2 - Diteruskan kepada unit kerja/satuan kerja/instansi terkait 0 ii. Mediasi - Sepakat 2 - Tidak Sepakat 1 4. Sengketa yang sedang dalam proses penanganan pada periode berjalan (TW II) 1 B. Permohonan/Informasi yang tidak berpotensi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan 1. Permohonan/Informasi yang sedang dalam proses penanganan pada periode sebelumnya (TW I) 8 2. Permohonan/Informasi yang diterima 0 3. Permohonan/Informasi yang telah selesai ditangani 7 - Diselesaikan oleh Bank 1 - Penyampaian Edukasi 6 - Diteruskan kepada unit kerja/satuan kerja/instansi terkait 0 - Didokumentasikan langsung 0 4. Permohonan/Informasi yang sedang dalam proses penanganan pada periode berjalan (TW II) 1 C. Informasi Lainnya Permohonan/Informasi yang diterima dan didokumentasikan langsung Total penanganan permohonan/informasi yang diterima pada tahun berjalan (A.2 + B.2 + C) 0

PB

Total

20 26 17

26 26 22

7 3 0

7 5 0

5 2 29

7 3 30

31 6 84 14 34 17 19

39 96 91 15 40 17 19

43

44

160

160

282

282

CO = Permohonan/informasi yang diterima pada Tahun 2012 (Carried Over) PB = Permohonan/informasi yang diterima pada Periode Berjalan (d.h.i. mulai dari TW-I s/d TW berjalan pada Tahun 2013)

Berdasarkan kuesioner yang disampaikan kepada nasabah yang mengikuti proses mediasi, diperoleh penilaian rata-rata tingkat kepuasan nasabah pada proses mediasi mencapai 5.4 dalam skala 1 s/d 6.


61


3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Implementasi kebijakan sistem pembayaran yang dilakukan sepanjang triwulan II-2013 telah berhasil menjaga sistem pembayaran nasional tetap lancar, aman dan efisien. Sementara itu, pengelolaan uang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, penyediaan yang tepat waktu, dan kondisi yang layak edar.

3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Dalam rangka meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan berbagai penyempurnaan ketentuan dan penyusunan ketentuan baru. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran baik yang bernilai besar maupun ritel. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan agar penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia memperhatikan aspek perlindungan terhadap pengguna jasa sistem pembayaran. Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran, selama triwulan II-2013 Bank Indonesia menyempurnakan beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendukung amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan tindak lanjut penerbitan ketentuan tentang Transfer Dana14 Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan pelaksanaan transfer dana15. Ketentuan pelaksanaan tersebut mengatur berbagai aspek secara detail, antara lain terkait perizinan, penyelenggaraan, pelaporan, dan perlindungan terhadap pengguna jasa penyelenggaraan transfer dana. 2. Untuk lebih meningkatkan kelancaran sistem pembayaran dan memberikan alternatif layanan yang lebih luas kepada masyarakat dalam melakukan transfer, Bank Indonesia telah melakukan perubahan batas nilai (capping) nominal transfer yang dapat dikliringkan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Semula, batas transfer melalui SKNBI paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saat ini, batasan ditingkatkan menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per transaksi16. 3. Dalam rangka penyesuaian atas perubahan sistem/aplikasi pelaporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (e-money), Bank Indonesia juga telah menyusun aturan pelaksanaan mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik oleh BPR dan Lembaga Selain Bank17. Selain menyusun berbagai ketentuan dimaksud, pada periode laporan Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan infrastruktur baik untuk jasa pembayaran bernilai besar maupun ritel sebagai berikut:

14 15 16 17

PBI Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. SEBI Nomor 15/23/DASP mengenai Transfer Dana. Nomor 15/18/DASP perihal Perubahan SEBI Nomor 11/13/DASP perihal Batas Nominal Nota Debet Dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan SKNBI. SEBI Nomor 15/13/DASPtanggal 12 April 2013.

62



1. Penyusunan standar uang elektronik dalam rangka Interoperability

Sebagai kelanjutan implementasi penggunaan uang elektronik dalam layanan transportasi TransJakarta, Bank Indonesia terus memonitor perkembangan transaksi uang elektronik pada seluruh koridor TransJakarta. Hal tersebut untuk mengetahui animo masyarakat dalam menggunakan kemudahan sarana pembayaran dan untuk mengembangkan layanan tersebut di masa mendatang.

Selain dengan TransJakarta, interoperability juga diimplementasikan terhadap sarana transportasi yang lain. Pada triwulan laporan telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara KAI Group dengan enam bank penerbit APMK dan uang elektronik (BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Mega, dan Bank DKI) dalam rangkaimplementasi e-ticketing untuk Commuter Jabodetabek serta calon penumpang kereta api Bandara Kuala Namu- Sumatera Utara. Implementasi untuk kereta Bandara Kuala Namu dijadwalkan bersamaan dengan pembukaan Bandara Kuala Namu, yakni pada 25 Juli 2013, sementara untuk Commuter Jabodetabek dijadwalkan pada September 2013 yang akan datang.

2. Pengembangan National Payment Gateway (NPG)

Sebagai langkah awal untuk mendukung pengembangan NPG, pada 6 Mei 2013 telah melakukan penandatanganan MoU mengenai Interkoneksi Layanan Transfer Dana Antar Prinsipal ATM/ Debet. Pengembangan, pengaturan dan kebijakan dari sisi instrumen pembayaran (payment instrument) akan difokuskan melalui standarisasi dan sisi saluran pembayaran (delivery channel), guna menciptakan integrasi dan konektivitas antar penyelenggara sistem pembayaran.

3. Standardisasi chip pada kartu ATM/Debet

Dalam menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran melalui penerapan standardisasi chip pada kartu ATM/Debet, Bank Indonesia melakukan pembahasan mengenai kepemilikian National Standard for Indonesian Chip Card Specification (NSICCS), serta melakukan perpanjangan MoU penyelesaian kepemilikan standar NSICCS.

4. Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

Masih sejalan dengan kegiatan pada periode sebelumnya, pada triwulan II-2013 Bank Indonessia masih melakukan serangkaian kegiatan uji coba terhadap sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Selain itu, pada periode laporan telah pula dilakukan pelatihan Sistem BI-RTGS Generasi II dan connectivity testing dengan peserta RTGS (perbankan). Pada periode test ini, perbankan juga melakukan internal test antara sistem core banking dengan sistem BI-RTGS guna memastikan kesiapan sistem internalnya. Adapun untuk BI-SSSS Generasi II, kegiatan utama difokuskan pada penyusunan User Acceptance Test (UAT). Di samping itu juga telah dilaksanakan penyiapan helpdesk untuk pra industrial test.

5. Bisnis Model Mobile Payment dalam rangka Mendukung Financial Inclusion

Pada periode laporan, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan launching layanan transfer dana (P2P) uang elektronik antar penyelenggara perusahaan telekomunikasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peresmian layanan branchless banking yang meliputi interkoneksi layanan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

63


transfer dana (P2P) antara penyelenggara perusahaan telekomunikasi, piloting branchless banking, serta layanan informasi bidang pertanian/perkebunan di beberapa kota.

Selain itu, dalam rangka mendukung financial inclusion terkait dengan pengembangan model bisnis Mobile Payment, saat ini telah dilakukan workshop dengan Bappenas dan instansi pemerintah penyalur bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Disamping penyempurnaan dan penyusunan ketentuan serta pengembangan berbagai infrastruktur, upaya peningkatan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dilakukan pula oleh Bank Indonesia melalui pemantauan terhadap penyelenggara APMK, uang elektronik dan penyelenggara transfer dana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan dilakukan secara aman dan efisien serta memastikan dipatuhinya ketentuan Bank Indonesia, antara lain terkait dengan perlindungan konsumen.

3.3.2. Kebijakan Umum Pengedaran Uang Bank Indonesia Pengelolaan uang di Bank Indonesia terdiri dari tiga pilar, yaitu distribusi uang yang aman dan optimal, layanan kas yang prima, dan ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Pemenuhan kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) melalui moda transportasi darat, laut maupun udara. Mengingat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan area yang sangat luas, pelaksanaan distribusi uang memerlukan dukungan infrastruktur dan moda transportasi yang memadai agar distribusi uang dapat dilakukan secara lancar dan tepat waktu. Saat ini, distribusi uang telah dilakukan secara optimal, meskipun beberapa tantangan masih mengemuka, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur dan moda transportasi yang belum memadai. Untuk optimalisasi distribusi uang tersebut, pada triwulan laporan Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan PT. PELNI dan PT. KAI. Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kas khususnya untuk daerah yang tidak terdapat Kantor Kas Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan kegiatan Kas Titipan melalui kerjasama dengan perbankan di daerah tersebut. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia telah meresmikan pembukaan Kas Titipan di Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga jumlah kas titipan di seluruh wilayah Indonesia menjadi 21. Kebijakan untuk menambah Kas Titipan akan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan perbankan dan masyarakat dengan memperhatikan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, untuk melaksanakan kebijakan “clean money policy”, Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI-AL melakukan kegiatan distribusi uang dan penarikan uang tidak layak edar di pulaupulau terpencil, perbatasan dan terluar NKRI. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan TNI AL pada 22 Februari 2012 tentang “Pendistribusian dan Pengamanan Uang Rupiah ke Daerah Perbatasan dan Terpencil di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, pada triwulan II-2013, Bank Indonesia telah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan TNI AL untuk perpanjangan PKS dimaksud.

64



Pada l 11 s.d. 21 Juni 2013, Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam kegiatan Bhakti Kesejahteraan Rakyat (Bhakesra) I yang diselenggarakan oleh Kemenko Kesra di wilayah barat Sumatera18, dengan KRI Banda Aceh. Selain itu juga dilakukan kegiatan Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial (SBKS) 2013 tanggal 4 s.d 28 Juni 201319, dengan KRI Banjarmasin. Bentuk partisipasi Bank Indonesia dalam kegiatan tersebut berupa layanan kas keliling dan sosialisasi keaslian uang rupiah. Dalam Bhakesra I, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan berupa seperangkat solar cell, lampu penerangan, TV dan Parabola untuk kepulauan yang dilalui ekspedisi, sebagai media informasi, dan penyediaan tenaga listrik. Terkait dengan kebijakan operasional perbankan, pada 5 Juni 2013, telah dilaksanakan penandatanganan dan peresmian Bye Laws Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) oleh 120 (seratus dua puluh) Direktur perbankan yang membawahkan operasional kas. Penandatanganan dan peresmian Bye Laws Nasional TUKAB bertujuan untuk memberikan acuan kepada perbankan di Indonesia dalam melaksanakan mekanisme TUKAB secara nasional, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyediaan uang kartal. Sampai dengan akhir triwulan II-2013, implementasi Bye Laws Nasional TUKAB tersebut telah disosialisasikan kepada sembilan KPwDN BI. Dalam rangka pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh bank, yang sebagian dilakukan melalui perusahaan Cash in Transit (CiT), Bank Indonesia dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) - POLRI sepakat untuk melakukan sinergi dan kesepahaman terhadap kegiatan usaha CiT. Untuk kegiatan usaha CiT yang terkait dengan pengamanan merupakan kewenangan POLRI dalam pembinaan maupun pengawasan, sedangkan untuk kegiatan usaha CiT terkait kegiatan cash processing menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasannya. Pembinaan dan pengawasan tersebut untuk memastikan uang yang dire-sirkulasi layak edar dan terbebas dari uang palsu. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Mata Uang Pasal 28, telah dibentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012. Unsur BOTASUPAL terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Kepala BOTASUPAL ex officio dijabat oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Bekerjasama dengan BOTASUPAL, pada 20 Juni 2013 telah diadakan Semiloka mengenai Pemberantasan Rupiah Palsu di Cirebon, dengan nara sumber: BIN, Kemenkeu, Bank Indonesia, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan Akademisi. Tujuan semiloka tersebut adalah untuk menyamakan pandangan aparat hukum terkait dengan implementasi Undang-Undang Mata Uang. Adapun hasil dari pelaksanaan semiloka adalah adanya kesamaan pandang diantara aparat hukum bahwa barang bukti berupa uang yang diragukan keasliannya akan dianalisa di laboratorium Bank Indonesia – Counterfeit Analysis Center (BI-CAC) untuk dibandingkan dengan aslinya, dan dinyatakan sebagai uang tidak asli atau tidak sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, dalam upaya preventif atau pencegahan terhadap tindakan pemalsuan uang, Bank Indonesia terus melanjutkan kegiatan diseminasi ciri keaslian rupiah kepada seluruh kalangan masyarakat dalam bentuk sosialisasi reguler, training of trainers, pameran, iklan layanan masyarakat, 18 Rute ekspedisi : Jakarta – Padang – P. Tello – P. Siberut – P. Sipura - Jakarta. 19 Rute ekspedisi : Jakarta – Waingapu – P. Solor – P. Wetar – Ambon – P. Haruku – Fak-fak – Makasar – Jakarta.


65


dan pergelaran kesenian tradisional. Selama triwulan II-2013, telah dilakukan 18 kegiatan dengan melibatkan sekitar 4.459 audience yang beragam, mulai dari masyarakat, pelajar, guru, karyawan, kalangan perbankan, dan aparat penegak hukum di berbagai wilayah NKRI. Selain itu, Bank Indonesia telah mengembangkan kegiatan diseminasi tersebut melalui jalur pendidikan. Pada 25 April 2013, Bank Indonesia bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ekonomi melalui Pengembangan Standar Isi Mata Pelajaran IPS dan Ekonomi dengan Muatan Materi Kebanksentralan pada Madrasah di Provinsi Jawa Barat. Materi kebanksentralan dalam Kesepahaman Bersama tersebut, antara lain memuat materi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Bank Indonesia juga telah bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memasukkan materi Kebanksentralan ke dalam kurikulum SMA/MA/SMK secara nasional. Khusus materi ajar terkait ciri-ciri keaslian rupiah telah masuk dalam mata pelajaran Ekonomi SMA/MA/SMK kelas X. Sebagai progres dari kerjasama ini, tim review Bank Indonesia dan Puskurbuk dibantu oleh tim penulis eksternal telah menyusun buku panduan guru ekonomi SMA/MA/SMK Muatan Kebanksentralan. Undang-Undang Mata Uang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 42, mengatur bahwa uang rupiah kertas dengan ciri umum minimal antara lain memuat lambang negara Garuda Pancasila, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia, mulai berlaku, dikeluarkan dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang dimaksud, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana pengeluaran uang upiah pada tanggal 17 Agustus 2014. Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan uang layak edar, Bank Indonesia melakukan survei dengan aspek penilaian terkait dengan kualitas uang. Nilai rata-rata hasil survei tersebut tercatat sebesar 4,46 dari skala 6 atau lebih tinggi dari target sebesar 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan ketersediaan uang layak edar.

3.4. Kerjasama Internasional Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia berpartisipasi aktif melakukan kerjasama internasional di berbagai fora baik pada tataran regional maupun multilateral.

3.4.1. Kerjasama ASEAN Dalam upaya mencapai integrasi sektor keuangan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, fokus kerjasama keuangan Indonesia masih meneruskan perkembangan pada triwulan sebelumnya. Dalam forum ASEAN, pembahasan masih berkisar tentang upaya mencapai integrasi dalam kerangka MEA. Bank Indonesia bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah berupaya untuk mengawal berbagai agenda integrasi sektor keuangan ASEAN. Puncaknya dalam pertemuan ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM) dan ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM) yang dihadiri oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN di Brunei awal April 2013, telah dicapai kemajuan yang cukup berarti. 66



Kemajuan di sektor perbankan diikuti pula oleh sektor jasa keuangan lainnya yang dibahas dalam Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL). Agenda yang diemban dalam WC-FSL lebih difokuskan pada integrasi sektor asuransi, khususnya terkait kerangka integrasi sektor asuransi kawasan. Lebih lanjut, pelaksanaan negosiasi putaran perundingan ke-6 untuk integrasi sektor jasa keuangan yang ditargetkan selesai pada April 2014 juga menjadi salah satu fokus kegiatan WC-FSL. Sebagai alat bantu proses integrasi negara menuju free flow of capital sesuai tujuan MEA 2015, Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL), telah selesai menyusun CAL Heatmap. Berdasarkan heatmap tersebut terlihat bahwa rezim aliran modal Indonesia relatif lebih liberal dibandingkan dengan ASEAN lainnya kecuali Singapura. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak memberikan komitmen relaksasi lebih lanjut atas rezim aliran modal yang dianut. Dalam konteks integrasi di sektor sistem pembayaran dan setelmen yang dibahas dalam Working Committee on Payment and Settlement System (WC-PSS), telah dibentuk lima taskforce yang telah menyusun action plan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan dari dibentuknya action plans tersebut ialah sebagai upaya terciptanya ASEAN Payment Vision sehingga tercipta sistem pembayaran dan setelmen yang terintegrasi, aman, dan efisien di kawasan untuk mendukung dunia usaha dalam melakukan transaksi pembayaran lintas batas secara lebih mudah. Dalam kegiatan capacity building yang berada di bawah Steering Committee on Capacity Building (SCCB), Bank Indonesia telah memberikan komitmen untuk memperkecil gap kemajuan sektor keuangan antara ASEAN dengan Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (BCLMV). Di bawah koordinasi SCCB telah dirancang beberapa program yang disesuaikan dengan kebutuhan BCLMV. Khusus pada area sistem pembayaran, Bank Indonesia telah aktif memberikan capacity building kepada bank sentral Brunei, Kamboja, dan Laos.

3.4.2. Kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog (ASEAN+3) Kerjasama ASEAN dengan mitra dialog plus three (Jepang, China, dan Korea) difokuskan pada upaya untuk mempererat kerjasama khususnya dalam mempertahankan resiliensi kawasan. Fokus kerjasama ASEAN+3 yaitu Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang merupakan inisiatif pembentukan regional self-help berupa skema pooling fund antarnegara kawasan ASEAN+3 telah memasuki babak baru dengan disepakatinya peningkatan kapasitas CMIM. Kapasitas CMIM yang sebelumnya sebesar USD120 miliar ditingkatkan menjadi USD240 miliar. Kontribusi Indonesia dalam pooling fund tersebut sebesar USD9,104 miliar dimana fasilitas buffer krisis yang diberikan CMIM kepada Indonesia maksimum sebesar USD22,76 miliar. Peningkatan porsi IMF de-link portion dari CMIM juga telah dicapai yaitu dari 20% menjadi 30% yang berarti Indonesia dapat memiliki buffer bagi neraca pembayaran sebesar USD6,8 miliar tanpa harus terlibat dalam program IMF. Kerjasama ASEAN dengan mitra dialog plus three juga menyepakati peluncuran fasilitas pencegahan krisis berupa CMIM Precautionary Line (CMIM-PL). Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai unit surveillance ASEAN+3.


67


3.4.3. Kerjasama Bank Sentral Dalam rangka mendukung pencapaian tugas yang diembannya, Bank Indonesia melakukan berbagai kerjasama, koordinasi, dan sharing informasi dengan bank sentral lain baik di tataran bilateral, regional, maupun global. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum The Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP20) Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas, Bank Indonesia melakukan berbagai kerjasama, koordinasi, dan sharing informasi dengan bank sentral lain baik di tataran bilateral, regional, maupun global. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum kerjasama bank sentral di kawasan EMEAP bersama sepuluh bank sentral dan otoritas moneter lainnya, baik dalam pertemuan level Gubernur maupun Deputi Gubernur. Para Gubernur dan Deputi Gubernur EMEAP memberikan pandangan atas ketidakpastian yang tengah terjadi pada perekonomian global. Walaupun sentimen pasar keuangan dinilai membaik sejak awal tahun 2013, pasar keuangan global tetap dibayangi risiko karena problem fiskal dan fundamental negara maju yang belum terselesaikan. Namun para Gubernur dan Deputi menyampaikan optimismenya atas ketahanan perekonomian negara-negara EMEAP. Hal tersebut didukung oleh kebijakan makroekonomi yang kuat dan reformasi terhadap sistem keuangan yang beragam serta peningkatan integrasi regional. Para Gubernur dan Deputi Gubernur EMEAP juga mendiskusikan kemajuan yang telah dicapai di berbagai spektrum aktivitas EMEAP. Kerjasama mencakup area pengawasan perbankan, pasar keuangan, sistem pembayaran dan setelmen, dan teknologi informasi, serta kemajuan aktivitas surveillance dan riset yang telah dilakukan oleh EMEAP selama satu tahun terakhir. Disamping itu, pertemuan high-level EMEAP tersebut juga diwarnai dengan pembahasan mengenai kerangka kerja manajemen krisis (crisis management framework) untuk kawasan EMEAP. Para Gubernur menyetujui aspek-aspek substantif atas kerangka manajemen krisis regional dimaksud dan sepakat untuk terus menyempurnakan untuk selanjutnya difinalisasi.

3.4.4. Kerjasama Bank Sentral di Bank for International Settlement (BIS) Dalam rangka mendukung pencapaian tugas yang diembannya, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum BIS guna melakukan sharing informasi tentang perkembangan ekonomi, moneter, keuangan serta isu-isu kebanksentralan terkini dan kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing bank sentral/otoritas moneter anggota BIS. Forum itu juga menjadi sarana koordinasi kerjasama pada bidang pengawasan bank (banking supervision), pasar keuangan (financial markets), dan sistem pembayaran (payment system). Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia telah berperan aktif berpartisipasi dalam BIS Bimonthly Meeting pada Juni 2013. Rangkaian pertemuan yang diikuti Bank 20 The Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), adalah organisasi kerjasama antara bank sentral dan otoritas moneter di kawasan Asia Timur dan Pasifik. EMEAP terdiri dari 11 anggota yaitu Reserve Bank of Australia, People’s Bank of China, Hong Kong Monetary Authority, Bank Indonesia, Bank of Japan, The Bank of Korea, Bank Negara Malaysia, Reserve Bank of New Zealand, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand. Kerjasama dilakukan a.l melalui sharing informasi tentang perkembangan ekonomi, keuangan terkini dan kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing bank sentral/otoritas moneter di kawasan EMEAP, serta koordinasi kerjasama pada area banking supervision, financial markets, payment system dan information technology dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di kawasan.

68



Indonesia meliputi Asian Consultative Council (ACC), Global Economy Meeting (GEM) dan Annual General Meeting (AGM). ACC merupakan wadah bertukar pikiran (exchange views) antara Gubernur Bank Sentral di kawasan Asia-Pacific dengan Board dan Management BIS untuk membahas program kegiatan BIS pada satu tahun ke depan. Pada pertemuan kali ini, pembahasan difokuskan pada aktivitas perbankan di Asia sejak awal tahun 2013, update mengenai Asian Bond Funds, perkembangan riset kebijakan di bidang stabilitas moneter dan keuangan, serta rencana pertemuan ke depan.

3.4.5. Kerjasama International Monetary Fund (IMF) Dalam rangka memajukan kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas keuangan dan moneter, Bank Indonesia berpartisipasi aktif pada Pertemuan Spring IMF yang diselenggarakan pada tanggal April 2013. Kegiatan utama dalam pertemuan itu adalah membahas perkembangan terkini global ekonomi dan serta beberapa isu terkait governance IMF seperti Quota Formula Review. Dalam pembahasan global ekonomi, ekonom IMF menggambarkan kondisi perekonomian global saat ini dimana langkah-langkah kebijakan negara memitigasi risiko-risiko jangka pendek. Meksipun pemulihan tetap berlangsung namun hal tersebut tidak merata di semua kawasan, dan pertumbuhan masih dan penciptaan lapangan kerja masih rendah. Risiko-risiko baru bermunculan di tengah tetap persistennya risiko-risiko yang ada. IMF sepakat perlunya aksi kebijakan yang desisif dari setiap pemangku kebijakan, guna mendukung pemulihan yang berkelanjutan serta meningkatkan resiliensi ekonomi. Perbaikan dan reformasi di sektor keuangan juga tetap menjadi prioritas. Terkait reformasi tatakelola IMF, pada General Quota Review ke-14 telah dilakukan review formula kuota. Review kali ini dilakukan dalam rangka meningkatkan relevansi kuota formula IMF dalam menggambarkan dinamika yang terjadi di perekonomian global saat ini. Formula kuota pada dasarnya digunakan untuk menghitung pangsa kuota negara anggota, yang kemudian digunakan untuk menentukan hak suara negara anggota. Oleh karena itu, review formula kuota menjadi sangat penting agar dasar perhitungan kuota lebih mencerminkan posisi relatif suatu negara dalam perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu negara emerging dalam keanggotaan IMF juga berusaha untuk memperjuangkan dan mendukung perubahan formula agar lebih sejalan dengan perkembangan ekonomi global saat ini, yaitu memberikan kuota yang lebih besar ke negara berkembang, termasuk Indonesia, sejalan dengan perannya yang meningkat dalam perekonomian global. Untuk itu perlu diperjuangkan agar Product Domestic Bruto (PDB) harus menjadi variabel yang utama di dalam formula kuota mengingat variabel PDB adalah variabel yang paling representatif menggambarkan skala ekonomi relatif suatu negara terhadap negara lain.

3.4.6. Kerjasama Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Bank Indonesia berperan aktif dalam salah satu forum APEC yaitu Finance Ministers’ Process (FMP) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Di tahun 2013, di


69


mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan APEC, pada triwulan II telah diselenggarakan APEC Senior Finance Officials’ Meeting (SFOM). Sidang tersebut dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2013 di Manado, Sulawesi Utara. Adapun tema-tema yang dibahas dalam sidang tersebut adalah tentang infrastructure investment, financial inclusion, trade finance, dan treasury and budget reform. Back to back dengan SFOM tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan BKF menyelenggarakan workshop on Financial Inclusion pada tanggal 23-24 Mei 2013 dengan tema ”Promoting Financial Eligibility of Poor Household and SMEs Through Innovative Approach to Enhance Financial Inclusion”. Dalam workshop itu Bank Indonesia bertindak sebagai koordinator dan chair kegiatan tersebut.

3.4.7. Kerjasama Negara-Negara G-20 G20 dengan Keketuaan Rusia tahun 2013 memiliki tiga prioritas, yaitu (1) growth through effective regulation; (2) growth through quality jobs and investment; dan (3) growth through trust and transparency. Pada isu growth through effective regulation G-20 menekankan pentingnya penguatan regulasi keuangan, peningkatan perdagangan multilateral dan menjaga kesinambungan ketersediaan sumber energi energi global. Pada isu growth through quality jobs and investment, G-20 menekankan pentingnya pembiayaan jangka panjang untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan yang merata. Sementara itu, pada isu growth through trust and transparency, G20 terus melanjutkan upaya reformasi sistem moneter internasional dan meningkatkan good governance. Sepanjang triwulan II-2013, telah dilaksanakan dua pertemuan yaitu pertemuan tingkat Deputi (G20 DM) serta Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (G20 MGM) di Washington dan pertemuan tingkat Deputi (G20 DM) di St. Petersburg. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Bank Indonesia. Terkait isu reformasi sektor keuangan, Indonesia sependapat bahwa perbaikan infrastruktur keuangan melalui reformasi di sektor keuangan domestik, khususnya oleh emerging economies akan mampu meminimalkan dampak yang tidak dikehendaki dari implementasi agenda reformasi sektor keuangan global. Sementara itu, terkait penerapan Basel III, pada prinsipnya Indonesia sudah mengagendakan implementasi Basel III, namun mempertimbangkan kompleksitas pelaku pasar dan industri perbankan di Indonesia, maka diperlukan waktu serta upaya yang memadai untuk memastikan bahwa nantinya penerapan Basel III tidak mengganggu stabilitas sektor keuangan serta pertumbuhan ekonomi domestik. Terkait isu financial inclusion, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap implementasi peerlearning program sebagaimana disampaikan oleh Global Partnership for Financial Inclusion sebagai salah satu upaya untuk mendorong perkembangan inklusi keuangan di negara anggota G-20. Terkait isu pembiayaan investasi, Indonesia memberikan gambaran mengenai skema ABIF sebagai salah satu skema pembiayaan investasi di regional ASEAN bersama negara mitra utama (+3), yang bisa menjadi salah satu contoh skema pooling fund.

70



Terkait isu Systemically Important Financial Institutions (SIFIs), Indonesia sependapat dengan usulan perluasan cakupan regulasi/monitoring ke perusahaan asuransi guna menghindari dampak yang tidak diharapkan dari permasalahan timbul di perusahaan-perusahaan asuransi terhadap sektor keuangan domestik.

3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan Komunikasi kebijakan ditujukan untuk menunjang efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui beberapa jalur utama yaitu kanal media massa (media massa dan media social), situs Bank Indonesia, maupun diseminasi langsung dengan pemangku kepentingan dalam bentuk focus group discussion. Pada triwulan II-2013, seluruh kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia telah dikomunikasikan melalui berbagai media komunikasi. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup kebijakan rutin penetapan BI Rate maupun kebijakan-kebijakan lainnya terkait kebijakan moneter, perbankan & stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran. Beberapa kebijakan tersebut mencakup pula pentapan kurs referensi JISDOR, perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia, Peluncuran Program dan Produk Keuangan Inklusif, branchless banking, serta interkoneksi transfer dana antar principal. Inisiatif penguatan komunikasi kebijakan BI tahun 2013, mencakup kegiatan lanjutan Implementasi Sistem Informasi Kehumasan (SIK) dan Layanan Informasi Publik secara bertahap. Terkait Sistem Informasi Kehumasan, ditargetkan pada akhir tahun 2013 akan terpenuhi repository dan Sistem Operating and Procedure (awal) SIK serta desain Sistem Informasi Kehumasan. Sementara untuk Layanan Informasi Publik, akhir tahun 2013 ditargetkan telah memiliki desain sistem contact center serta beroperasinya call center Bank Indonesia (BI Call and Interaction-BICARA). Pengembangan infrastruktur contact centre tersebut sekaligus merupakan dukungan Bank Indonesia terhadap Layanan Informasi Publik (LIP).


71


Halaman ini sengaja dikosongkan

72


BAB 4 Manajemen Intern Bank Indonesia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia secara akuntabel dan dalam koridor tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan II-2013 Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategis di bidang manajemen intern. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia memegang prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta memenuhi berbagai kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Bab 4 • Manajemen Intern Bank Indonesia

4.1. Manajemen Strategi, Akuntabilitas dan Transparansi Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia tetap fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengacu pada strategi yang telah ditetapkan. Berbagai program kerja diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal. Hasil dari kerja keras tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan utama Bank Indonesia, yakni mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Selain fokus pada strategi tahun 2013, pada triwulan II-2013 Bank Indonesia mulai merancang strategi hingga 10 tahun kedepan melalui Forum Strategis Bank Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi Destination Statement 2013 melalui analisa lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, review pencapaian kinerja Bank Indonesia, review persepsi stakeholders hingga pemanfaatan sumber daya, Di samping memperkuat perencanaan, Bank Indonesia juga secara aktif memperkuat aspek pengendalian dalam manajemen strategis Bank Indonesia. Sebagai bagian dari penerapan performance based budgeting, seluruh program kerja Bank Indonesia disaring agar memiliki kontribusi terhadap pencapaian strategi Bank Indonesia. Seluruh program kerja akan dievaluasi mulai dari rencana kerja, perkembangan pekerjaan, target penyelesaian, produk atau hasil akhir hingga transparansi penggunaan anggaran. Dengan penguatan pengendalian strategis ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank Indonesia melalui program-program kerja yang berkualitas. Sebagai salah satu tools untuk mengukur pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia adalah melalui progress review kinerja yang dilaksanakan secara triwulanan. Bank Indonesia tidak hanya mengukur pencapaian kinerjanya melalui realisasi target tertentu. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga menggali persepsi masyarakat terhadap kinerja Bank Indonesia melalui survei dan focus group discussion (FGD). Kinerja yang diukur adalah tingkat keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan moneter, tingkat keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan (pengaturan dan pengawasan) perbankan, tingkat kepuasan terhadap layanan sistem pembayaran (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement/BI-RTGS, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia/SKNBI, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System/ BI- SSSS, Bank Indonesia Government electronic Banking/BIG-eB), dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan uang layak edar. Sebagai salah satu bentuk akuntabillitas, pada triwulan II-2013 Bank Indonesia telah menyampaikan dua laporan terkait anggaran, yakni Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Operasional Bank Indonesia Triwulan I-2013 dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Investasi Bank Indonesia Triwulan I-2013 kepada Badan Supervisi Bank Indonesia. Laporan-laporan tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia terhadap akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia, baik dari sisi kinerja maupun penggunaan anggaran. Selanjutnya, sebagai bagian dari transparansi Bank Indonesia senantiasa mengkomunikasikan berbagai kebijakannya secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers, publikasi Tinjauan/Laporan terkait dengan Kebijakan Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi melalui tatap langsung dan sosialisasi kepada masyarakat, media massa, pelaku pasar, analis pasar dan akademisi. Komunikasi dan koordinasi yang erat juga dijalin dengan pemerintah, baik pusat

74



maupun daerah melalui berbagai forum koodinasi. Berbagai laporan pelaksanaan tugas, hasil riset, kajian, survei, statistik, dan materi lain terkait tugas Bank Indonesia telah tersedia di situs Bank Indonesia (www.bi.go.id).

4.2. Audit Intern Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia, kebijakan audit intern Bank Indonesia yang meliputi kegiatan audit (assurance) dan konsultansi (consulting) ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan audit intern dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas proses tata kelola organisasi (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian intern (internal control). Selama triwulan II-2013, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan audit umum dan konsultansi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan. Kegiatan audit dan konsultansi juga didukung oleh peningkatan kompetensi auditor dan telah menghasilkan beberapa auditor yang memiliki sertifikasi nasional dan internasional. Selain kegiatan audit dan konsultansi, Bank Indonesia juga memfasilitasi tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI). Kebijakan pengembangan audit intern pada tahun 2013 masih mengacu pada kerangka blueprint pengembangan audit intern 2010-2014. Sasaran akhir yang akan dicapai adalah terwujudnya audit intern sesuai dengan standar profesi audit intern dan ekspektasi stakeholder. Dalam mencapai sasaran tersebut, dilakukan penyediaan sistem informasi audit intern dalam rangka melakukan otomasi mekanisme kerja dengan target penyelesaian pertengahan triwulan III-2013.

4.3. Keuangan Intern Pelaksanaan kebijakan manajemen keuangan intern diarahkan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan good governance dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok di bidang kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Salah satu bentuk pengakuan terhadap good governance pengelolaan keuangan internal Bank Indonesia, yakni dengan diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut merupakan yang kesepuluh kali yang diberikan atas LKTBI sejak 2003 sampai dengan 2012. Berdasarkan LKTBI periode 2012 (audited), Bank Indonesia mencatat surplus sebesar Rp5.820 miliar atau mengalami peningkatan kinerja keuangan dibandingkan tahun 2011 yang mengalami defisit sebesar Rp25.149 miliar. Surplus keuangan Bank Indonesia terutama karena adanya kenaikan penerimaan, yakni penerimaan selisih kurs transaksi valuta asing dan penerimaan pengelolaan Surat-Surat Berharga (SSB) dalam negeri, serta penurunan biaya pengendalian moneter. Total aktiva Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

75


Bank Indonesia pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.519.526 miliar atau meningkat 11% dibandingkan total aktiva pada akhir tahun 2011. Kenaikan total aktiva tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aktiva valas dalam bentuk giro dan deposito, menguatnya kurs valuta asing, serta kenaikan jumlah Surat Berharga Negara RI yang dimiliki Bank Indonesia. Sementara itu, sampai dengan triwulan II-2013, kondisi keuangan Bank Indonesia baik penerimaan maupun pengeluaran relatif terjaga. Posisi keuangan Bank Indonesia sampai dengan 30 Juni 2013 mencatat surplus sebesar Rp12.473 miliar. Surplus tersebut terutama berasal dari selisih kurs karena transaksi valas, penerimaan bunga valas, keuntungan SSB, dan penerimaan dari pengelolaan SSB dalam negeri. Sedangkan pengeluaran terutama disebabkan biaya pengendalian moneter. Sementara itu, total aktiva Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1.403.114 miliar atau turun sebesar 8% dibandingkan posisi akhir tahun 2012. Penurunan ini bersumber dari turunnya jumlah aktiva valas, terutama dalam bentuk emas, deposito dan surat-surat berharga. Terkait pengelolaan keuangan intern, pada triwulan II-2013 telah mulai dilakukan beberapa kegiatan dalam rangkaian proses penyusunan Program Kerja Anggaran dan Rencana Investasi (PKARI) tahun 2014. Selain itu, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan beberapa Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indoneasia (KAK-BI), meliputi KAK-BI Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing dan KAK-BI Kebijakan Akuntansi.

4.4. Teknologi Informasi Pengelolaan sistem informasi Bank Indonesia bertujuan dilakukan dalam rangka menyediakan layanan sistem informasi berkualitas tinggi dan terintegrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Selain itu, layanan sistem informasi juga ditujukan untuk mendukung peningkatan tata kelola (governance) Bank Indonesia, antara lain pengelolaan keuangan intern, pengelolaan logistik, dan manajemen sumber daya manusia. Dukungan sistem informasi terhadap sektor moneter khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan telah diwujudkan melalui pengembangan beberapa aplikasi. Beberapa aplikasi yang tengah dikembangkan adalah: (i) integrasi aplikasi survei Bank Indonesia, khususnya terkait survei penjualan eceran, kegiatan dunia usaha, pemantauan harga, dan (ii) aplikasi monitoring pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang saat ini dalam tahap pemrograman. Selain itu, guna memberikan informasi terkini dalam pengendalian inflasi di daerah, pada triwulan II-2013 telah diselesaikan pengembangan aplikasi informasi pengendalian inflasi daerah dan pengembangan informasi harga pangan strategis. Terkait dukungan terhadap sektor Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), saat ini sedang dilakukan peningkatan kualitas Sistem Informasi Pengawasan (SIP) melalui penyempurnaan beberapa modul. Pengembangan SIP saat ini tengah memasuki tahapan pengujian. Selain itu, dalam rangka mendukung inisiatif Financial Inclusion telah dikembangkan aplikasi Financial Identity Number (FIN). Selain melakukan peningkatan kualitas SIP dan mengembangkan aplikasi FIN, dalam rangka mendukung peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil, pada triwulan II-2013 Bank Indonesia 76



mengembangkan sistem informasi kelayakan usaha komoditi produk jenis usaha. Selain itu, saat ini juga tengah disusun kebutuhan sistem informasi perkreditan yang merupakan perluasan dan peningkatan kualitas dari sistem informasi debitur. Terkait dukungan terhadap kelancaran sistem pembayaran, selama triwulan II-2013 Bank Indonesia melanjutkan pengembangan aplikasi Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement System (RTGS) Generasi II yang terintegrasi dengan layanan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (SSSS). Saat ini pengembangan integrasi BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II dalam proses pengujian dan training bagi seluruh peserta. Selain itu, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran, juga telah dimulai pengembangan layanan sistem pembayaran nilai kecil dan layanan sistem pembayaran tunai yang meliputi aplikasi layanan kas dan penatausahaan uang palsu. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia melanjutkan inisiatif Integrasi Sistem Informasi. untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan Bank Indonesia. Kegiatan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses capturing (perolehan) data dari lembaga keuangan menjadi satu platform Laporan Statistik Moneter dan Keuangan (LSMK). Telah dilakukan penyusunan kamus data dan pengembangan aplikasi pelaporan untuk laporan perbankan syariah sebagai pilot project LSMK. Pengembangan aplikasi pelaporan perbankan syariah saat ini tengah memasuki tahap pengembangan dan direncanakan akan diimplementasikan pada triwulan III-2013. Selanjutnya, dalam rangka pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilakukan persiapan terkait serah terima sistem informasi. Saat ini tengah dilakukan penyiapan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran informasi dan pemantapan infrastruktur aplikasi yang akan digunakan oleh fungsi pengawasan perbankan. Selain itu, juga telah didisain konsep Sarana Pertukaran Informasi Terpadu (SAPIT) sebagai sarana pertukaran data antara Bank Indonesia dan OJK. Untuk meningkatkan tata kelola (governance) pengelolaan sistem informasi, telah dilakukan pengembangan aplikasi perencanaan anggaran sebagai pendukung implementasi inisiatif Performance Based Budgeting. Pada triwulan II-2013, pengembangan aplikasi telah memasuki tahap pemrograman dan pengembangan aplikasi pendukung kebijakan keuangan intern. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan aplikasi manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia Bank Indonesia. Penyempurnaan aplikasi telah memasuki tahap pemrograman.

4.5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebijakan Bank Indonesia di bidang organisasi dan SDM terutama difokuskan pada pemenuhan SDM secara kuantitas dan kualitas, dan penyempurnaan organisasi sejalan dengan arah dan strategi Bank Indonesia. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesiamelakukan perencanaan kebutuhan SDM dengan memperhitungkan identifikasi kebutuhan setiap Satuan Kerja di Bank Indonesia. Perhitungan tersebut mempertimbangkan penyempurnaan organisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II - 2013

77


implementasi Struktur Organisasi Level Atas Bank Indonesia yang baru dan persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait penyiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, Bank Indonesia telah menyempurnakan organisasi di 20 satuan kerja setingkat Departemen di Kantor Pusat. Sejalan dengan hal tersebut, pada triwulan II-2013 juga telah dilakukan penyiapan perangkat organisasi dalam rangka penyempurnaan organisasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw DN) dengan akan diimplementasikannya fungsi pengawasan bank (mirroring OJK) di daerah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM, pada triwulan II-2013 telah dilaksanakan beberapa program sebagai berikut: (i) promosi pegawai dari jabatan setingkat Asisten Direktur menjadi Deputi Direktur sebanyak 129 orang, (ii) promosi pegawai dari jabatan Manajer menjadi Asisten Direktur sebanyak 135 orang, (iii) penempatan dan/atau mutasi terhadap 3.256 pegawai jabatan Asisten sampai dengan Deputi Direktur, (iv) program Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) angkatan XXXI Tahun 2013, (v) program Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) angkatan XXX dilanjutkan dengan pengangkatan sebanyak 148 orang eks peserta PCPM XXX sebagai Pegawai dengan pangkat Asisten Manajer sekaligus penempatannya di Satuan Kerja. Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai, Bank Indonesia terus melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi SDM. Selama triwulan II-2013, telah dilakukan enam program pengembangan kompetensi SDM sebagai berikut: 1. On Boarding

Program pengembangan on boarding ditujukan bagi calon pegawai baru dengan menggunakan kombinasi program klasikal dan On the Job Training (OJT). Program on boarding tersebut diberikan kepada pegawai melalui jalur PCPM, Multi Level Entry (MLE), Kasir, dan Satpam.

2. Leadership Development Program (LDP)

LDP meliputi Program Kepemimpinan Bank Indonesia (PKBI) Tingkat Dasar, PKBI 1, PKBI 2, SESPIBI dan Refreshment Program. LDP yang telah dilaksanakan pada triwulan II-2013 adalah SESPIBI

3. Competency Development Program (CDP)

Dalam rangka pengembangan kompetensi, telah dilaksanakan program pengembangan kompetensi berupa Peningkatan Mutu Ketrampilan (PMK) baik di dalam maupun luar negeri.

4. Program Tugas Belajar (PTB)

Bank Indonesia secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti PTB S2 dan S3 di dalam dan luar negeri. Sampai dengan triwulan II-2013, pegawai yang mengikuti PTB berjumlah 63 pegawai untuk program S2 dan 20 orang untuk program S3.

5. Attachmentand Assignment Program

Sampai dengan akhir triwulan II-2013, terdapat 29 orang pegawai yang sedang mengikuti program attachment di empat lembaga internasional, yaitu RBA, The SEACEN Center, Deutsche Bundesbank, dan APRA. Sementara itu, terdapat 45 pegawai yang sedang menjalani penugasan di berbagai institusi dalam dan luar negeri 78



6. Coaching,Counseling and Mentoring

Program coaching dan counseling secara rutin dilakukan kepada para pegawai khususnya oleh Line Manager kepada staf atau bawahannya.

Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia juga menyempurnakan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai, antara lain dengan menambahkan tools terkait Indikator Kinerja Individu, log book pencatatan pekerjaan pegawai dan track record kinerja pegawai oleh atasannya. Selain itu, Bank Indonesia juga terus melajutkan program penyelarasan kultur yang difokuskan untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi. Ke depan, telah dicanangkan nilai-nilai strategis Bank Indonesia yang baru, yakni Trust & Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest, Coordination & Teamwork.

4.6. Aspek Hukum Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas sebagai bank sentral. Pada triwulan II-2013, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan baik yang berlaku untuk pihak eksternal maupun internal Bank Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan mencakup Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Surat Edaran Ekstern (SE Ekstern), dan Surat Edaran Intern (SE Intern). Terdapat 55 buah peraturan yang dikeluarkan, yang terdiri dari 2 PBI, 5 PDG, 13 SE Ekstern dan 35 SE Intern (daftar produk hukum sebagaimana terlampir). Dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dukungan perangkat peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum menjadi diperlukan. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. RUU yang dibahas pada triwulan II-2013 antara lain RUU Perbankan, RUU Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), RUU Amandemen Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, RUU Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Akhir (RUU SPPA), Naskah Akademik Pembatasan Transaksi Tunai, dan RPP tentang Tata Cara Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran lain. Selain pembahasan RUU yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia, dalam rangka koordinasi dan harmonisasi peraturan, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan RUU antar kementerian. Beberapa pembahasan RUU antara lain RUU tentang Koperasi, RUU tentang Balai Harta Peninggalan, RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi, dan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme. Selain dalam pembahasan RUU, Bank Indonesai juga secara aktif melakukan diskusi dengan akademisi dan asosiasi perbankan dalam rangka mengumpulkan informasi terkait usulan materi penyempurnaan UndangUndang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan.


79


Dalam penyusunan RPP, Bank Indonesia senantiasa ikut berpartisipasi dalam pembahasannya. Partisipasi Bank Indonesia antara lain dalam pembahasan RPP tentang Fasilitas dan Insentif Hortikultura, RPP tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana, Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, RPP Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan, RPP Pos dan RPP E-Commerce. Sampai dengan triwulan II-2013, RUU dan RPP yang telah disetujui dan diundangkan antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sebagai upaya mendukung pengembangan dan pembangunan hukum nasional, Bank Indonesia melakukan sosialisasi secara berkala mengenai perkembangan aspek hukum yang terkait Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Sosialisasi dilakukan baik melalui diskusi terbatas, pemberian kuliah umum di perguruan tinggi maupun di instansi Kehakiman. Selain kegiatan sosialisasi, juga dilakukan kerjasama penelitian antara Bank Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia. Selain sosialisasi dan penelitian hukum, secara berkala, Bank Indonesia juga menerbitkan Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan yang didistribusikan antara lain kepada perguruan tinggi, perbankan, lembaga penelitian, lembaga eksekutif/yudikatif/legislatif, dan kantor hukum. Dalam rangka mempersiapkan partisipasi aktif Indonesia di berbagai pertemuan Working Group (WG) UNCITRAL khususnya WG E-Commerce dan WG Insolvency Law, Bank Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melalui menyelenggarakan Focus Group Discussion(FGD) mengenai E-Commerce dan Insolvency Law dengan narasumber dari pakar/akademisi dan praktisi di masing-masing bidang. Pada forum internasional, dengan adanya liberalisasi sektor jasa termasuk sub sektor jasa perbankan, Bank Indonesia turut aktif dalam pembahasan dengan instansi terkait baik dalam forum nasional maupun internasional. Partisipasi dalam forum internasional dilakukan dengan menghadiri sidang terkait WTO, ASEAN, APEC, serta kerjasama bilateral maupun regional. Peran Bank Indonesia dalam forum internasional tersebut terkait dengan aspek hukum dalam pembahasan draft text Trade in Services, Annex on Financial Services. Melalui peran aktif tersebut, diharapkan dapat mengamankan kepentingan Indonesia khususnya di sub sektor jasa perbankan dan sektor jasa pada umumnya.

4.7. Program Sosial Bank Indonesia Sebagaimana tema Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) 2013, yaitu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, pada triwulan II-2013 berbagai program kerja berupa pengembangan pertanian, penguatan komoditas unggulan, program mencetak tenaga kerja siap pakai dan pengembangan ekonomi kreatif terus di lanjutkan. Di bidang pengembangan ekonomi, Bank Indonesia memberikan bantuan pengembangan ekonomi berkelanjutan, terintegrasi, dan bersifat community based empowerment. Pada triwulan II-2013, 80



dilanjutkan program pengembangan ekonomi berkelanjutan, berupa pengembangan klaster ayam ras pedaging di Tasikmalaya, pengadaan Green House di Garut, Program Desa Kita “Penangkaran Benih Padi” di Medan dan bantuan sarana mesin produksi perikanan di Purwokerto. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai peran Bank Indonesia dalam bidang perekonomian, diberikan pula bantuan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan berbagai program edukasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD), seminar dan diskusi lainnya. Bantuan penyelenggaraan seminar/FGD/diskusi mengenai pembiayaan perumahan kepada Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), pembiayaan pertanian kepada Stomata, financial inclusion kepada Komunitas Jurnalis Radio (KJR), perbankan syariah kepada Lembaga Kajian Ekonomi Nasional (LAKEN). Guna memudahkan akses informasi harga bagi para petani dan masyarakat, Bank Indonesia juga melanjutkan pemberian bantuan pemasangan papan informasi elektronis yang memuat informasi harga pangan strategis di pasar Bekasi. Di bidang sosial dan keagamaan, Bank Indonesia memberikan dukungan perbaikan sarana ibadah di masjid Babutthaiyibah, Aceh Tengah, bantuan kegiatan bhakti sosial bibir sumbing dan hernia kepada Klinik Darul Rizky, bantuan sarana dan prasarana keagamaan kepada musholla Miftahul Janna, Jelambar, Jakarta dan bantuan ke yayasan Bethel Madiun.


81



82


LAMPIRAN Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan II-2013

Lampiran • Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan II-2013

1. Peraturan Bank Indonesia No

Nomor PBI

Tanggal

Perihal

1 15/2/PBI/2013 20 Mei 2013

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional

2

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

15/3/PBI/2013

21 Mei 2013

2. PERATURAN DEWAN GUBERNUR

84

No

Nomor PDG

Tanggal

Perihal

1

15/6/PDG/2013

29 April 2013

Pinjaman Multiguna dan Pembiayaan bagi Pegawai Bank Indonesia

2

15/7/PDG/2013

29 April 2013

Pinjaman Multiguna dan Pembiayaan bagi Pegawai Bank Indonesia

3

15/8/PDG/2013

30 April 2013

Organisasi Bank Indonesia

4

15/9/PDG/2013

21 Mei 2013

Kode Etik Anggota Dewan Gubernur



3. SURAT EDARAN EKSTERN BANK INDONESIA No

Nomor SE

Tanggal

1

15/11/DPNP

08 April 2013

Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum

2 15/12/DASP 08 April 2013

Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

3 15/13/DASP 12 April 2013

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh BPR dan Lembaga Selain Bank

4 15/14/DPNP 24 April 2013

Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 PerihalLaporan Berkala Bank Umum

5

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

15/15/DPNP

29 April 2013

6 15/16/DInt 29 April 2013

Perlaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri

7 15/17/DInt 29 April 2013

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan

8 15/18/DASP 30 April 2013

Perubahan Atas SEBI No. 11/13/DASP tanggal 4 Mei 2009 Perihal Batas Nilai Nominal Nota Debit dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

9 15/19/DPM 15 Mei 2013

Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

10

Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

15/20/DKBU

22 Mei 2013

11 15/21/DPNP 14 Juni 2013

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisrne bagi Bank Urnurn

12 15/22/DPbS 27 Juni 2013

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

13

Penyelenggaraan Transfer Dana

15/23/DASP

27 Juni 2013


85



86


Daftar Istilah

DAFTAR ISTILAH Administered price

: Harga barang/jasa yang diatur oleh Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Biaya Operasional Pendapatan : Rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap Operasional (BOPO) pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi bank. BI Rate : Suku bunga kebijakan yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia Real-Time Gross : Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakansistem transfer Settlement (BI-RTGS) dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Bank Indonesia – Scripless Securites : Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan Settlement System (BI-SSSS) sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. Cadangan Devisa : Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Capital Adequacy Ratio (CAR) : Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Deposit Facility : Penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter. Early Warning System (EWS) : Sistem Peringatan Dini Financial Inclusion (Keuangan : Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala Inklusif) bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Financial Stability Index : Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu megidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan. Financing to deposit ratio (FDR) : Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. atau Loan to deposit ratio (LDR) FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum.


87

Daftar Istilah

Foreign Direct Investment (FDI) Good Governance Imported inflation Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Investment Grade (Peringkat Investasi) Jakarta InterBank Offered Rate (JIBOR) Kliring

: Pemberian Pinjaman Atau Pembelian Kepemilikan Perusahaan Di Luar Wilayah Negaranya Sendiri. : Tata kelola organisasi yang baik dan sehat. Inflasi yang disebabkan karena adanya perubahan harga di luar negeri : dan atas perubahan nilai tukar. : Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas. : Peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka.

: Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR. : Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing). Inflasi inti : Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices. Likuiditas : Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity). Makroprudensial : Kegiatan pemantauan dana nalisis kinerja lembaga keuangan secara industri dalam kerangka pengawasan terhadap sistem keuangan. National Payment Gateway : Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mengarahkan industri pembayaran untuk bekerjasama menciptakan platform standar sistem atau infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) : Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembeliandan penjualan barangdan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Non Performing Loan (NPL) : Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Non Performing Financing (NPF) : Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Operasi Moneter : Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) : Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

88


Daftar Istilah

Prinsipal

Profitabilitas Rencana Bisnis Bank

Risk Based Supervision

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Surat Utang Negara (SUN)

Sovereign Credit Rating

Strategy Map

Term Deposit

: Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya baik berperan sebagai penerbit dan acquirer dalam transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan pada satu perjanjian tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang (i) melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi APMK yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan, (ii) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. : Ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. : Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehatihatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. : Pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking) dimana pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risikorisiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system). : Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. : Suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank. : Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. : Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut. : Interelasi antara pengukuran-pengukuran yang terkait satu sama lain dalam hubungan sebab akibat, yang menggambarkan strategi organisasi Bank Indonesia. : Penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. Term deposit dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan atas pencairan tersebut dikenakan biaya.


89

Daftar Istilah

Transaksi Reverse Repo

Uang Kartal

Unqualified Opinion

Volatile food

90

: Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. : Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. : Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. : Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi.


Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN AMRO APBN API APMK ASEAN ATM ATMR BBM BI BI-RTGS BIS BI-SSSS BOPO BPD BPR BPRS bps BRC BUMN BUS CAR CCP CDS CMIM CRATA DF DHE DPK DPR EMEAP FDI FDR FGD

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsitektur Perbankan Indonesia Alat Pembayaran Menggunakan Kartu The Association of Southeast Asian Nations Anjungan Tunai Mandiri Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Bahan Bakar Minyak Bank Indonesia Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement Bank for International Settlement Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System Biaya Operasional Pendapatan Operasional Bank Pembangunan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Basis Point BPD Regional Champion Badan Usaha Milik Negara Bank Umum Syariah Capital Adequacy Ratio Central Counterparty Credit Default Swap Chiang Mai Initiative Multilateralization Comprehensive, Realible, Accuracy, Timelinessdan Accessible Deposit Facility Devisa Hasil Ekspor Dana Pihak Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat The Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks Foreign Direct Investment Financing to Deposit Ratio Focus Group Discussion


91

Daftar Singkatan

FIN FLS FPJP FSI FTV GCG GDP GWM IDI IHK IRU JIBOR KI KK KMK KPJU KPK KPw BI KTI KUR LDR LK LKTBI LPS LTV MoU Mtm NAD NKRI NPF NPG NPI NPL OJK PBB PBC PBI PDB PDG PDN PHR

92

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Financial Identity Number Financial Literacy Survey Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Financial Stability Index Financing to Value Good Corporate Governance Gross Domestic Product Giro Wajib Minimum Informasi Debitur Individual Indeks Harga Konsumen Investor Relations Unit Jakarta Interbank Offered Rate Kredit Investasi Kredit Konsumsi Kredit Modal Kerja Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Komisi Pemberantasan Korupsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kawasan Timur Indonesia Kredit Usaha Rakyat Loan to Deposit Ratio Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan Loan to Value Memorandum of Understanding Month to month Neraca Arus Dana Negara Kesatuan Republik Indonesia Non Performing Financing National Payment Gateway Neraca Pembayaran Indonesia Non Performing Loan Otoritas Jasa Keuangan Performance Based Budgeting Performance Based Culture Peraturan Bank Indonesia Produk Domestik Bruto Peraturan Dewan Gubernur Posisi Devisa Neto Perdagangan, Hotel dan Restoran


Daftar Singkatan

PIHPS PKE PMK POLRI PP PPATK PPKD PSAK PSBI PSP PUAB PUAB O/N QIS qtq RI ROA RR-SBN RTGS RUU SBDK SBI SBN SDM SHPR SID SIP SK SKB SKDU SKNBI SP SPE SSB STKE SULNI SUSPI TD Tipibank TNI-AL TPI TPID

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Pembiayaan Kepemilikan Emas Protokol Manajemen Krisis Kepolisian Republik Indonesia Perusahaan Pembiayaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Program Sosial Bank Indonesia Pemegang Saham Pengendali Pasar Uang Antar Bank Pasar Uang Antar Bank Overnight Quantitative Impact Study quarter to quarter Republik Indonesia Return on Assets Reverse Repo-Surat Berharga Negara Real Time Gross Settlement Rancangan Undang-Undang Suku Bunga Dasar Kredit Sertifikat Bank Indonesia Surat Berharga Negara Sumber Daya Manusia Survei Harga Properti Residensial Sistem Informasi Debitur Sistem Informasi Perbankan Survei Konsumen Surat Keputusan Bersama Survei Kegiatan Dunia Usaha Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Survei Perbankan Survei Penjualan Eceran Surat-Surat Berharga Sistem Transfer Kredit Elektronik Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Statistik Utang Sektor Publik Indonesia Term Deposit Tindak Pidana Perbankan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tim Pengendali Inflasi Tim Pengendali Inflasi Daerah


93

Daftar Singkatan

ULN UMKM UU UUS UYD Valas yoy ytd

94

: : : : : : : :

Utang Luar Negeri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Undang-Undang Unit Usaha Syariah Uang yang Diedarkan Valuta Asing year on year year to date


Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BANK INDONESIA

Recommend Documents