Triwulan I. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Laporan Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang

Bank Indonesia

Triwulan I

2015

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama triwulan I-2015

Inflasi triwulan I-2015 terjaga. Inflasi IHK tercatat

6,38% (yoy), turun dari triwulan sebelumnya sebesar 8,36% (yoy).

Nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, sejalan dengan pergerakan mata uang negara lainnya. Rupiah terdepresiasi 5,27% (ptp) dari posisi akhir triwulan sebelumnya. Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang cenderung bias ketat untuk menjangkar inflasi pada kisaran sasaran 2015 sebesar 4±1% dan senantiasa mendukung kestabilan makroekonomi.

Neraca Pembayaran Indonesia mencatatkan surplus

1,3 miliar dolar AS, ditopang surplus transaksi modal dan finansial, serta menurunnya defisit transaksi berjalan.

Cadangan devisa pada akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar

111,6 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar

111,9 miliar dolar AS.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia terjaga, ditopang kinerja institusi keuangan dan pasar keuangan yang solid. Indeks SSK tercatat

0,67 membaik dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,79.

Transaksi sistem

pembayaran berjalan aman dan lancar,

didukung kehandalan penyelenggaraan sistem BI-RTGS,

BI-SSSS,

dan SKNBI sesuai dengan service level.

Transaksi tunai berjalan lancar

ditopang pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup dan layak edar

Bank Indonesia mulai mengimplementasikan 25 Program Strategis untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia 2024.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I-2015

iii

Kata Pengantar Melewati satu triwulan di awal tahun 2015 ini, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas berkah dan rahmat dari Tuhan YME sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Periode tiga bulan pertama di tahun 2015 memberikan banyak pelajaran bagi pengambil kebijakan ekonomi nasional, termasuk Bank Indonesia. Perlambatan ekonomi domestik masih terus berlanjut dan diiringi dengan gejolak ekonomi global yang semakin menambah ketidakpastian. Dihadapkan dengan dinamika tersebut, Bank Indonesia tentunya akan tetap menempatkan prioritas utama untuk menjaga stabilitas Rupiah sesuai dengan mandat yang diberikan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia periode triwulan I-2015 yang telah disusun tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan tata kelola dan akuntabilitas, namun juga kami harapkan dapat merekam berbagai tantangan perekonomian dan respon kebijakan yang diambil selama triwulan I-2015 guna dijadikan referensi dalam menetapkan langkah kita ke depan. Indonesia bersama dengan negara berkembang lain di seluruh dunia sedang mengarungi gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Konsistensi pemulihan ekonomi Amerika Serikat paska krisis terus berlangsung, dimana angka pengangguran terus menurun dan daya beli masyarakat beranjak meningkat. Hal ini kemudian semakin memperkuat ekspektasi pasar akan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Inilah determinan utama yang kemudian membawa Dollar AS terus menguat terhadap seluruh mata uang, tidak terkecuali Rupiah. Penguatan Dollar AS yang sedemikian besar ini bahkan belum pernah terjadi dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah tanpa menargetkan suatu level nilai tukar tertentu. Bank Indonesia secara kontinu mencermati pergerakan nilai tukar Rupiah, mengelola volatilitasnya, dan akan selalu berada di pasar valas untuk melakukan intervensi secara terukur serta melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. Upaya-upaya tersebut akan membantu menjaga proses penyesuaian nilai tukar Rupiah sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi nasional dengan tetap mengawal stabilitas. Di belahan dunia yang lain, kita dapat mengikuti dinamika hutang di Yunani, stimulus moneter Eropa dan Jepang yang mulai mempengaruhi kondisi likuiditas global, resesi di Rusia dan Brazil, serta masih berlanjutnya pelemahan Tiongkok sebagai motor ekonomi Asia mewarnai latar belakang ketidakpastian ekonomi dunia yang telah kami singgung sebelumnya. Kondisi global yang belum kondusif kemudian juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari perlambatan perekonomian domestik yang terjadi cukup signifikan selama triwulan I-2015. Realisasi pertumbuhan lebih rendah dari perkiraan, dimana konsumsi Pemerintah masih belum bergerak pada kecepatan optimalnya. Berbagai rencana proyek infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi masih membutuhkan waktu implementasi dan alokasi

iv


sumber daya. Selain itu, pelemahan ekspor juga menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor bahan mentah seperti Indonesia. Apalagi, penurunan harga komoditas unggulan ekspor Indonesia di triwulan I-2015 merupakan yang terendah selama tiga tahun terakhir. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak setinggi beberapa periode sebelumnya, kami mencermati bahwa kondisi stabilitas makro terjaga, dimana tingkat inflasi terus menunjukkan perkembangan yang baik. Bank Indonesia selama triwulan I-2015 menempuh kebijakan moneter bias ketat, untuk memastikan inflasi di akhir tahun 2015 tetap dapat berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Terkendalinya stabilitas makro juga tercermin dari menurunnya defisit transaksi berjalan dan tingginya kepercayaan investor dalam menempatkan dananya di Indonesia, yang menopang surplus transaksi modal dan finansial. Berbekal kewaspadaan dan pengambilan kebijakan yang terukur, cadangan devisa berada di tingkat yang stabil dan jauh berada diatas batas minimal kecukupan bulan impor ditambah pembayaran kewajiban luar negeri Pemerintah. Seiring dengan melambatnya perekonomian domestik di triwulan I-2015, kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan serta pertumbuhan utang luar negeri juga melambat. Namun, ketahanan permodalan, risiko kredit, dan likuiditas perbankan tetap terjaga. Inilah yang kemudian dapat menopang stabilitas sistem keuangan nasional dalam menghadapi gejolak domestik dan eksternal yang tengah dihadapi. Menyikapi risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi, Bank Indonesia lewat kebijakan makroprudensial akan berupaya memberikan ruang bagi perbankan untuk dapat mendorong pertumbuhan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Melengkapi perspektif sistem keuangan, Bank Indonesia juga memastikan transaksi masyarakat, baik tunai maupun non-tunai yang dilakukan melalui sistem pembayaran berjalan aman dan lancar. Kredibilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran tersebut tentunya akan meningkatkan efektivitas intermediasi dana-dana masyarakat untuk dapat disalurkan menuju sektor yang produktif bagi pembangunan nasional. Sebagai penutup dari rangkaian laporan pelaksanaan tugas dan wewenang selama triwulan I-2015, kami juga menyajikan bagaimana inisiatif transformasi yang telah dibangun oleh segenap insan Bank Indonesia mulai terlaksana lewat 25 program strategis. Inisiatif transformasi kami pandang akan menjadi bekal yang sangat penting untuk mengiringi dan membekali Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas perekonomian nasional dalam jangka menengah panjang. Dengan komitmen dari seluruh Pimpinan Satuan Kerja dan dukungan penuh dari Dewan Gubernur, 25 program strategis yang telah mulai berjalan kami harapkan akan membantu dalam menciptakan keunggulan menuju Bank Indonesia yang kredibel dan terbaik di regional.

Jakarta, 1 April 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA

Agus D.W. Martowardojo


v

Daftar Isi BAB I Ringkasan Eksekutif

02 03

1.1. Kinerja Perekonomian 1.2. Kebijakan yang Ditempuh

BAB II 2.1. Inflasi 2.2. Pertumbuhan Ekonomi 2.3. Neraca Pembayaran 2.4. Utang Luar Negeri 2.5. Nilai Tukar Rupiah 2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valas 2.6.1. Pasar Uang Rupiah 2.6.2. Pasar Valuta Asing 2.7. Perkembangan Sistem Keuangan 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan 2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan 2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar 2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi 2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga 2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2.9. Perkembangan Sistem Pembayaran 2.10. Perkembangan Pengedaran Uang

vi


8 10 13 15 16 17 17 19 20 20 23 23 23 24 25 26 28 28 29 29 30 33

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah

BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

3.1. Stabilitas Moneter 38 3.1.1. Kebijakan Moneter 38 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 39 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter 39 3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar 41 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah 41 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri 42 3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor 44 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk 45 Mendukung Perumusan Kebijakan 3.2. Stabilitas Sistem Keuangan 45 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 46 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial 46 3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial 47 3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah 49 Boks: Kerja Sama Internasional Ekonomi Syariah: 50 Zakat Core Principles 3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan (Syariah dan Pasar Valas) 50 3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion) 52 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro 54 Kecil dan Menengah (UMKM) 3.2.5.1. Penelitian dan Pengembangan dalam rangka 54 Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM 3.2.5.2. Program Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam 54 Negeri (KPw DN) dalam Pengembangan UMKM 3.2.5.3. Program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia 56 3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan 56 3.3. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 57 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 58 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah 60 Boks: Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara 62 Kesatuan Republik Indonesia 3.4. Kerja Sama Internasional 64 3.4.1. Kerja Sama Negara G20 64 3.4.2. Kerja Sama International Monetary Fund (IMF) 66 3.4.3. Kerja Sama Islamic Financial Services Board (IFSB) 66 3.4.4. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 67 3.4.5. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)+3 67 3.4.6. Kerja Sama Bank for International Settlement (BIS) 68 3.4.7. Kerja Sama Executives’ Meeting East Asia Pacific 68 Central Banks (EMEAP)


vii

3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan 3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional 3.6. Pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia

69 69 70 71 73

BAB IV 4.1. Tata Kelola Governance 4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja 4.3. Manajemen Risiko 4.4. Audit Intern 4.5. Keuangan Intern 4.6. Sistem Informasi 4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia 4.7.2. Pemenuhan dan Pengembangan SDM 4.8. Aspek Hukum 4.9. Program Sosial Bank Indonesia

84 85 86 88 88 89 90 91 91 92 93

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

LAMPIRAN Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan I-2015 1. Peraturan Bank Indonesia 2. Surat Edaran Ekstern 3. Peraturan Dewan Gubernur Daftar Istilah Daftar Singkatan

viii


95 96 96 96 97 102

Daftar Tabel BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%, yoy) Tabel 2.2. Perkembangan Indeks Saham Regional Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%) Tabel 2.4. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Tabel 2.5. Kinerja Korporasi Publik Triwulan I-2014 dan Triwulan I-2015 Tabel 2.6. Nilai Transaksi Pembayaran Tabel 2.7. Volume Transaksi Pembayaran Tabel 2.8. Transaksi Transfer Dana Triwulan I-2015 Tabel 2.9. Transaksi UKA-TC Triwulan I-2015 Tabel 2.10. Perkembangan UYD di Masyarakat dan Bank Tabel 2.11. Indikator Pengedaran Uang

BAB III

10 22 25 26 28 31 31 32 32 34 35

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia Tabel 3.1. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah Tabel 3.2. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah Tabel 3.3. Jumlah Debitur-Fasilitas Triwulan I-2014 – Triwulan I-2015

43 43 56


ix

Daftar Grafik BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Tahunan Grafik 2.3. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (Triwulanan) Grafik 2.4. Ekspektasi Harga Pedagang Eceran Grafik 2.5. Nilai Tukar Petani, Upah Riil Buruh Tani, dan Upah Riil Buruh Bangunan Grafik 2.6. Penjualan Kendaraan Bermotor Grafik 2.7. Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 2.8. Pertumbuhan Investasi Grafik 2.9. Indikator Investasi Bangunan Grafik 2.10. Pertumbuhan Ekspor Non-migas Riil Grafik 2.11. Pertumbuhan Impor Non-migas Riil Grafik 2.12. Neraca Pembayaran Indonesia Grafik 2.13. Neraca Transaksi Berjalan Grafik 2.14. Neraca Perdagangan Grafik 2.15. Neraca Transaksi Modal dan Finansial Grafik 2.16. Perkembangan Cadangan Devisa Grafik 2.17. Nilai Tukar Rupiah Grafik 2.18. Nilai Tukar Kawasan Grafik 2.19. Volatilitas Nilai Tukar (Triwulanan) Grafik 2.20. Dolar Index Grafik 2.21. Perkembangan Transaksi PUAB Grafik 2.22. Suku Bunga PUAB dan BI Rate Grafik 2.23. Volume Transaksi Repo (rrh) Grafik 2.24. Suku Bunga PUAB & Repo 1 Bulan Grafik 2.25. Total Turnover Transaksi Valas Domestik Triwulanan Grafik 2.26. Rata-rata Harian Transaksi Valas Domestik Grafik 2.27. Perkembangan Transaksi Valas Domestik Triwulanan Grafik 2.28. Perkembangan Komposisi Instrumen Transaksi Valas Triwulanan Grafik 2.29. Yield Obligasi Negara Grafik 2.30. Volatilitas Yield 20 hari Grafik 2.31. Perkembangan & Net Flow Asing di IHSG Grafik 2.32. Perkembangan & Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSG Grafik 2.33. Perkembangan & Volatilitas IHSG Grafik 2.34. Perkembangan Industri Reksadana

x


8 8 9 9 11 11 11 12 12 12 12 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22

Grafik 2.35. Rasio Non-Performing Loan Grafik 2.36. Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan Grafik 2.37. Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi Grafik 2.38. Pertumbuhan DPK (yoy) Grafik 2.39. Komposisi Alat Likuid Perbankan Grafik 2.40. Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD) Grafik 2.41. Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan Grafik 2.42. Aset dan Investasi Industri Asuransi Grafik 2.43. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi Grafik 2.44. Perkembangan PP Grafik 2.45. Rasio NPF Grafik 2.46. Sumber Dana PP Grafik 2.47. Kegiatan Dunia Usaha Tw I-2015 Grafik 2.48. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 2.49. NPL Kredit UMKM Grafik 2.50. Permintaan Informasi dan Pengaduan Konsumen SP ke BI Grafik 2.51. Pengaduan Konsumen SP ke BI Berdasarkan Instrumen Grafik 2.52. Permintaan Informasi SP ke BI Berdasarkan Instrumen Grafik 2.53. Perkembangan Uang Kartal yang Diedarkan Grafik 2.54. Pertumbuhan PDB dan UYD Grafik 2.55. Jumlah Temuan dan Rasio UPAL per 1 Juta UYD

BAB III

23 24 24 24 25 25 25 27 27 27 27 27 28 29 29 32 32 33 33 33 35

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia Grafik 3.1. Outstanding Operasi Moneter Grafik 3.2. Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter Grafik 3.3. Komposisi Operasi Moneter Triwulan IV 2014 Grafik 3.4. Komposisi Operasi Moneter Triwulan I 2015 Grafik 3.5. Pertumbuhan Debitur-Fasilitas Triwulan I 2014 – Triwulan I 2015

40 40 40 40 57


xi

Daftar Gambar BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah Gambar 2.1. Peta Inflasi Daerah Triwulan I-2015 (%, yoy) Gambar 2.2. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I-2015

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

BAB III

Gambar 3.1. Siklus Pengawasan Makroprudensial Gambar 3.2. 6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

47 53

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

BAB IV

Gambar 4.1. Flow Kerja Program Management Office (PMO)

xii

9 13


86

BAB I Ringkasan Eksekutif


1.1. Kinerja Perekonomian Kinerja perekonomian triwulan I-2015 melambat, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Perlambatan ekonomi bersumber dari melemahnya kinerja permintaan domestik terutama disebabkan rendahnya konsumsi Pemerintah dan rumah tangga. Kinerja ekspor yang menurun turut menyumbang perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan laporan. Secara keseluruhan, ekonomi triwulan I-2015 tumbuh 4,7% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,0% (yoy). Di tengah perlambatan ekonomi, terkendalinya inflasi dan menurunnya defisit transaksi berjalan menjadi penopang stabilnya makroekonomi. Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok administered prices dan volatile foods, serta terjaganya inflasi inti. Deflasi pada kelompok administered prices merupakan dampak dari penurunan harga BBM, dan pada kelompok volatile foods disebabkan meningkatnya pasokan beberapa komoditas pangan. Sementara itu, inflasi inti terjaga sejalan dengan permintaan domestik yang moderat dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat deflasi -0,44% (qtq) atau 6,38% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (qtq) atau 8,36% (yoy). Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia triwulan I-2015 membaik dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari defisit transaksi berjalan yang menurun dan surplus pada transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan tercatat 3,8 miliar dolar AS (1,8% PDB), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,7 miliar dolar AS (2,6% PDB). Membaiknya transaksi berjalan tersebut antara lain didorong membaiknya neraca perdagangan migas seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan konsumsi BBM. Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga disumbang oleh berkurangnya defisit neraca jasa seiring dengan turunnya impor barang. Sementara itu, ditengah ketidakpastian pasar keuangan global, modal asing dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung masih mengalir masuk ke Indonesia. Derasnya inflows menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami surplus, meski lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Masuknya modal asing tersebut menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Secara keseluruhan triwulan, Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan laporan surplus sebesar 1,3 miliar dolar AS dengan posisi cadangan devisa akhir triwulan sebesar 111,6 miliar dolar AS. Nilai tukar rupiah pada triwulan laporan masih mengalami tekanan. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan yang dialami mayoritas mata uang dunia, termasuk mata uang di emerging markets, terhadap mata uang dolar AS. Membaiknya perekonomian AS yang diikuti dengan rencana normalisasi kebijakan The Fed mendorong sentimen pelaku pasar yang menyebabkan penguatan dolar AS. Pada triwulan I-2015, secara rata-rata nilai tukar rupiah melemah sebesar 4,4% (qtq) ke level Rp12.807 per dolar AS. Secara point-to-point Rupiah terdepresiasi sebesar 5,27% dan ditutup di level Rp.13.074 per dolar AS. Terjaganya stabilitas makroekonomi tidak terlepas dari tercukupinya likuiditas perekonomian, sebagaimana tercemin dari likuditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan perbankan. Selama periode laporan, transaksi di PUAB berjalan lancar dengan volume transaksi yang meningkat. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan terjaga ditopang oleh ketahanan industri perbankan dan kinerja pasar keuangan yang positif. Ketahanan industri perbankan tetap kuat didukung permodalan serta risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang terjaga.

2



Rasio kecukupan permodalan perbankan triwulan I-2015 sebesar 20,98%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 19,50%. Peningkatan permodalan industri perbankan di tengah melambatnya perekonomian dan meningkatnya risiko eksternal, memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola risiko kegiatan usahanya dengan lebih baik. Kinerja penyaluran kredit perbankan melambat, sejalan dengan perlambatan laju perekonomian. Meski demikian, risiko kredit perbankan terpantau stabil dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang rendah (NPL gross 2,4%). Sementara itu, rasio likuiditas terjaga dengan kecukupan alat likuid yang dimiliki oleh perbankan. Kinerja pasar keuangan Indonesia pada periode laporan menunjukkan perkembangan positif. Kondisi ini tercemin dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN), kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan peningkatan kinerja reksadana. Investor masih memandang positif kondisi fundamental dan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Sentimen positif ini tercermin dari aliran masuk modal asing yang terjadi pada triwulan I-2015 terutama di pasar SBN dan pasar saham. Melambatnya laju perekonomian tidak hanya berimbas pada kinerja lembaga keuangan, namun juga terhadap sektor korporasi dan rumah tangga. Kemampuan korporasi dalam menghasilkan laba mengalami penyesuaian, demikian pula dengan pertumbuhan konsumsi sektor rumah tangga. Kondisi ini mempengaruhi hasil survei keyakinan dan ekspektasi dunia usaha dan konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan. Terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pada periode laporan tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan sistem pembayaran yang berlangsung dengan baik dan lancar. Hal ini tercermin dari kehandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia dari ketersediaan sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai setelmen dana, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai setelmen surat berharga Pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sesuai service level yang ditetapkan. Di samping itu, ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang cukup juga mendukung kelancaran transaksi perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik pada triwulan-triwulan mendatang dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi 2015 akan membaik, terutama pada semester II-2015, ditopang oleh konsumsi serta investasi sejalan dengan meningkatnya realisasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Sementara itu, inflasi 2015 diperkirakan akan berada di kisaran sasarannya sebesar 4±1%. Terkendalinya inflasi sejalan dengan kebijakan moneter yang konsisten dan koordinasi dengan Pemerintah yang berjalan baik. Di sisi keseimbangan eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan terkendali dengan struktur yang lebih baik.

1.2. Kebijakan yang Ditempuh Untuk menjaga tetap stabilnya kondisi makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah perlambatan ekonomi, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Di bidang moneter, kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya yakni 4%±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat. Kebijakan ini ditempuh melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya.


3


Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia tengah mempersiapkan relaksasi ketentuan makroprudensial guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektorsektor produktif yang prioritas. Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien. Berbagai kebijakan tersebut disertai dengan koordinasi dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya. Terkait dengan kebijakan suku bunga, pada triwulan I-2015, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakannya (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 7,50%. Sementara terhadap suku bunga operasional, Bank Indonesia menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% dan mempertahankan suku bunga Lending Facility pada level 8,00%. Sementara terkait dengan nilai tukar, menghadapi tekanan pelemahan nilai tukar yang bersumber dari faktor eksternal maupun domestik, Bank Indonesia memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Upaya tersebut termasuk melakukan intervensi di pasar valuta asing (valas) maupun dengan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga terus mempersiapkan inisiatif-inisiatif pendalaman pasar keuangan termasuk perluasan instrumen pasar keuangan, agar pasar keuangan Indonesia lebih tahan dalam menghadapi risiko. Salah satu kebijakan yang ditempuh pada triwulan laporan adalah menerbitkan penyempurnaan mekanisme suku bunga penawaran antar bank. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi keuangan di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Bank Indonesia juga menginisiasi instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yakni transaksi repo syariah. Melalui pengaturan Repo Syariah ini, maka jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh bank syariah bertambah, melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA). Untuk mendukung agar kebijakan suku bunga yang ditempuh dapat ditransmisikan secara efektif ke perbankan, pasar keuangan, dan sektor riil, Bank Indonesia melakukan operasi moneter. Melalui operasi moneter tersebut, likuiditas dan suku bunga di PUAB pada triwulan laporan tetap terjaga. Di bidang makroprudensial, untuk menjaga agar sistem keuangan tetap stabil, Bank Indonesia menjalankan fungsi surveilans (pemantauan) terhadap sistem keuangan untuk mendeteksi potensi risiko sistemik. Surveilans dilakukan terhadap komponen di dalam sistem keuangan meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, sektor korporasi, dan rumah tangga. Untuk menunjang fungsi ini, Bank Indonesia juga tengah mempersiapkan model stress test sistem keuangan sebagai bagian dari penyiapan perangkat kerja dalam menjalankan mandatnya sebagai otoritas makroprudensial. Terkait fungsi pengaturan makroprudensial, Bank Indonesia sedang mempersiapkan relaksasi ketentuan makroprudensial yakni ketentuan Giro Wajib Minimum-Loan to Deposit Ratio (GWM LDR) dan ketentuan Loan to Value (LTV) Ratio untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Melalui relaksasi ketentuan tersebut diharapkan akan memberikan ruang bagi perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung akses keuangan bagi masyarakat, Bank Indonesia juga masih melanjutkan penyiapan roadmap elektronifikasi. Roadmap ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai yang diinisiasi oleh Bank Indonesia guna mendorong penggunaan layanan non-tunai dalam transaksi pembayaran. Untuk memperluas penggunaan

4



layanan transaksi pembayaran non-tunai, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan kementerian-kementerian agar layanan tersebut dapat diterapkan pada program-program Pemerintah, misal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk melengkapi pengembangan infrastruktur akses keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa institusi melakukan program edukasi keuangan. Program ini bertujuan agar masyarakat semakin mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia melakukan edukasi keuangan bekerja sama dengan Muslimat Nahdatul Ulama dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah juga masih terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berupaya agar ekonomi syariah dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembiayaan pembangunan. Terkait hal ini Bank Indonesia mendorong pemanfaatan zakat untuk tujuan-tujuan yang produktif. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan institusi terkait berupaya untuk mengembangkan standarisasi pengelolaan zakat. Upaya ini telah disambut baik tidak hanya institusi terkait di dalam negeri, namun otoritas yang terkait dengan pengelolaan zakat dari beberapa negara Organization of Islamic Cooperation (OIC). Ke depan, diharapkan akan terwujud zakat core principles sebagai pedoman umum bagi regulator atau pengelola zakat dalam merumuskan aturan, atau perangkat infrastruktur lainnya. Untuk mendukung efektivitas berbagai kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik dalam rangka pengendalian inflasi, maupun menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Koordinasi pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di Pusat dan Tim Pengedalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi juga dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui forum tersebut, dilakukan pemantauan kondisi stabilitas sistem keuangan dan dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh masing-masing instansi. Selain melalui forum-forum tersebut di atas, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk memantau kondisi makroekonomi dan mengidentifikasi risiko ke depan. Melalui koordinasi tersebut, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil dapat disinergikan dan saling mendukung satu dengan lainnya guna menjaga kondisi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia tetap kondusif. Di bidang sistem pembayaran, fokus kebijakan Bank Indonesia masih tetap pada upaya untuk menciptakan sistem pembayaran yang lancar, aman, dan efisien. Untuk itu, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan infrastruktur pendukung sistem pembayaran yakni Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II. Bank Indonesia juga menginisiasi penggunaan Central Bank Money (CeBM) untuk setelmen dana transaksi di pasar modal. Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Tujuannya untuk memitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas sistem pembayaran yang mungkin timbul dari setelmen dana transaksi di pasar modal. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di triwulan laporan antara lain adalah memperbaharui kesepakatan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kesepakatan ini penting, agar terwujud kolaborasi antara kedua instansi dalam membangun rezim anti pencucian uang dan pencegahan


5


pendanaan terorisme yang efektif di Indonesia. Dalam kerangka koordinasi, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia bekerja sama dengan pelaku industri, Pemerintah, dan otoritas lain membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI). Melalui pembentukan forum tersebut diharapkan akan meningkatkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, pengaturan dan program kerja tiap otoritas serta memberikan kesempatan bagi industri untuk berkoordinasi dengan otoritas. Upaya untuk mendukung kelancaran transaksi pembayaran juga dilakukan melalui pelaksanaan fungsi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang. Bank Indonesia berupaya agar kebutuhan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terpenuhi dan terlayani dengan baik. Selain itu, di triwulan laporan Bank Indonesia juga menegaskan kewajiban penggunaan uang Rupiah di wilayah NKRI dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan setiap pihak, baik orang perorangan atau korporasi, wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi non-tunai di wilayah NKRI. Penerbitan aturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah, pada awal triwulan laporan Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan tahun 2014. Penerbitan aturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU tentang Mata Uang. Secara keseluruhan, berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia efektif dalam menjaga proses penyesuaian ekonomi domestik dan menjaga kestabilan makro ekonomi serta sistem keuangan. Terlaksananya tugas utama Bank Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukungan pengelolaan organisasi dan sumber daya Bank Indonesia yang dilaksanakan berlandaskan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Menindaklanjuti pencanangan program transformasi Bank Indonesia di 2014, pada triwulan laporan Bank Indonesia mulai melaksanakan berbagai Program Strategis untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif yang akan memperkuat fungsi strategis dan kapabilitas Bank Indonesia baru yang maju, kuat, berorientasi ke depan menghasilkan kebijakan terbaik dan merujuk pada praktekpraktek yang terbaik. Bank Indonesia juga menyempurnakan berbagai aspek pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, terkait dengan aspek governance, manajemen strategis, sistem informasi, audit, dan pelaksanaan fungsi hukum.

6


BAB II Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah

Kinerja perekonomian triwulan I-2015 melambat, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Perlambatan ekonomi bersumber dari melemahnya kinerja permintaan domestik terutama disebabkan rendahnya konsumsi Pemerintah dan rumah tangga. Di tengah perlambatan ekonomi, terkendalinya inflasi dan menurunnya defisit transaksi berjalan menjadi penopang stabilnya makroekonomi. Lebih lanjut, stabilitas sistem keuangan terjaga dicerminkan dari naiknya Indeks Stabilitas Sistem Keuangan ditopang oleh ketahanan industri perbankan dan kinerja pasar keuangan yang positif. Terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pada periode laporan tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan sistem pembayaran yang berlangsung dengan baik dan lancar, serta ketersediaan uang kartal di masyarakat.


2.1. Inflasi Inflasi mengalami deflasi, dipengaruhi penurunan harga pangan dan bahan bakar minyak, serta terjaganya inflasi inti. Terkendalinya inflasi mendukung pencapaian inflasi 2015 pada kisaran sasaran 4% ±1%.

Sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia sebelumnya, tingkat inflasi pada triwulan I-2015 berada dalam tren menurun. Pada akhir triwulan I-2015, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara triwulanan mencatat deflasi sebesar -0,44% (qtq) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 6,38% (yoy), menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar 8,36% (yoy) (Grafik 2.1 dan Grafik 2.2). Dibandingkan triwulan sebelumnya, kelompok volatile food mencatat deflasi pada triwulan I-2015 sejalan dengan meningkatnya pasokan beberapa komoditas pangan. Kelompok administered prices juga mengalami deflasi terutama didorong oleh koreksi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta dampak lanjutannya terhadap tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, tekanan inflasi inti terkendali sejalan dengan koreksi harga komoditas global dan perlambatan ekonomi domestik.

%, yoy

%, qtq 14,00 12,00 10,00

IHK Inti

Administered Prices Volatile Foos

8,00

20 14

6,00

11,49 6,38 5,87 5,04

8

4,00 2,00

2

0,00 -2,00

-4

IHK Inti

-4,00 -6,00

-10 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan

Volatile Food Administered Prices

1 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 911 1 3 5 7 911 1 3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan

Kelompok volatile food pada triwulan I-2015 juga mencatat deflasi sejalan dengan meningkatnya pasokan beberapa komoditas pangan. Deflasi kelompok volatile food tercatat sebesar -1,98% (qtq) atau secara tahunan inflasi sebesar 5,87% (yoy), menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar 10,88% (yoy). Deflasi tersebut didukung oleh tingginya pasokan aneka cabai sejalan dengan berlangsungnya panen raya di sejumlah daerah sentra. Selain aneka cabai, komoditas daging ayam dan telur ayam turut menyumbang penurunan inflasi volatile food. Kelompok administered prices juga mengalami deflasi pada triwulan I-2015, terutama didorong oleh koreksi harga BBM serta dampak lanjutannya terhadap tarif angkutan dalam kota. Kelompok administered prices secara triwulanan mencatat deflasi sebesar -3,91% (qtq) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 11,49% (yoy), menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar 17,57% (yoy). Koreksi harga BBM terjadi pada 1 Januari 2015 dengan turunnya harga bensin dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter dan solar turun dari Rp7.500 per liter menjadi Rp7.250 per liter. Selanjutnya, pada 14 Januari 2015 harga bensin kembali turun dari Rp7.600 per liter menjadi Rp6.600 per liter dan harga solar turun dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter. Tekanan inflasi inti terkendali pada triwulan I-2015, sejalan dengan koreksi harga komoditas global dan perlambatan ekonomi domestik. Inflasi inti secara triwulanan tercatat sebesar 1,25% (qtq) atau secara tahunan sebesar 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,93% (yoy). Penurunan tekanan eksternal terutama didorong oleh

8



penurunan harga global di tengah tekanan pelemahan Rupiah pada triwulan I-2015. Permintaan domestik juga tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Inflasi inti yang terkendali pada triwulan I-2015 didukung oleh terkendalinya ekspektasi inflasi. Consensus Forecast triwulanan periode Maret 2015 menunjukkan bahwa proyeksi inflasi IHK 2015 akhir tahun menurun dibandingkan survei periode Desember 2014 (Grafik 2.3). Penurunan ekspektasi tersebut diperkirakan terkait dengan beberapa kebijakan administered prices yang ditetapkan pemerintah pada awal tahun, yaitu penurunan harga bensin dan solar sebanyak 2 kali serta realisasi deflasi pangan pada awal tahun. Penurunan ekspektasi juga tercermin pada survei Consensus Forecast bulanan dan sejalan dengan Survei Penjualan Eceran (SPE) dan Survei Konsumen (SK) periode 3 dan 6 bulan (Grafik 2.4).

%, yoy

Indeks

7,50

Quarterly CF Mar 2014 Quarterly CF Des 2014 Quarterly CF Jun 2014 Quarterly CF Sep 2014 Quarterly CF Mar 2015

7,00 6,50 6,00

200

%, yoy Inflasi IHK Aktual (sk. kanan) Indeks Ekspektasi Harga Pedagang 3 bln yad Indeks Ekspektasi Harga Pedagang 6 bln yad

180

5,00 4,10

4,50

15

160

5,60

5,50

20

10 4,20

4,50

4,60

4,70

140 5

120

4,00 100

3,50 III

IV 2014

I

II

III 2015

IV

I

II

III 2016

IV

13 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113 5 7 91113

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.3 Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (Triwulanan)

Grafik 2.4 Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

Beberapa daerah seperti Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara mencatat inflasi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional karena kenaikan harga beras dan harga ikan. Kenaikan harga beras terjadi karena kendala pasokan dan penyaluran Beras untuk Ruamh Tangga Miskin (RASKIN) sedangkan kenaikan harga ikan terjadi karena kondisi cuaca yang tidak kondusif (Gambar 2.1).

Inflasi Nasional: 6,38% (yoy)

Gambar 2.1 Peta Inflasi Daerah Triwulan I-2015 (%, yoy)


9


Dengan konsistensi respons kebijakan yang ditempuh serta koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang terkelola dengan baik, Bank Indonesia meyakini inflasi untuk keseluruhan tahun 2015 akan berada dalam kisaran sasaran 4±1%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati berbagai faktor risiko yang mempengaruhi inflasi, khususnya terkait dengan perkembangan harga minyak dunia, penyesuaian administered prices dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, serta faktor musiman menjelang Ramadhan, Lebaran, dan tahun ajaran baru.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi melambat, dipengaruhi rendahnya konsumsi Pemerintah dan rumah tangga, serta masih lemahnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 mengalami perlambatan, dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Perlambatan ekonomi bersumber dari melambatnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik serta ekspor yang masih melemah. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 4,7% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy) (Tabel 2.1). Perlambatan ini terutama didorong oleh lemahnya kinerja konsumsi pemerintah dan investasi bangunan. Hal ini disebabkan oleh belum terealisirnya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga yang baru, serta masih terbatasnya belanja modal infrastruktur. Secara spasial, perlambatan ekonomi pada triwulan I-2015 terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah Jawa yang mengandalkan sektor manufaktur, maupun wilayah Sumatera dan Kalimantan yang merupakan daerah penghasil komoditas sumber daya alam. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%, yoy) % Y-o-Y, Tahun Dasar 2010

Komponen

2014 I 5,7

II 5,5

III 5,1

IV 4,9

Konsumsi Pemerintah

6,1

-1,5

1,3

Investasi

5,5

3,7

3,9

Ekspor

3,2

1,4

Impor

5,0

PDB

5,1

Konsumsi Rumah Tangga

2014

2015 I

5,3

4,7

2,8

2,0

2,2

4,3

4,1

4,4

4,9

-4,5

1,0

-0,5

0,4

0,3

3,2

2,2

-2,2

5,0

4,9

5,0

5,0

4,7

Sumber : BPS

Konsumsi rumah tangga triwulan I-2015 tumbuh melambat terutama didorong oleh melemahnya pendapatan. Kondisi ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP), upah riil buruh tani, dan upah riil buruh bangunan yang masih terkontraksi (Grafik 2.5). Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut terlihat antara lain pada penjualan kendaraan bermotor yang masih mencatat kontraksi pada triwulan I-2015 (Grafik 2.6). Melambatnya konsumsi rumah tangga ini sejalan dengan menurunnya indeks keyakinan konsumen (Grafik 2.7).

10



%, yoy

%, yoy 10

Upah Buruh Bangunnan Riil

5

Konsumsi RT (sk. kanan)

NTP

0 Upah Buruh Tani Riil

-5

Q1

Q2

Q3 2013

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2014

5,8

20

5,6

15

5,4

10

5,2

5

5,0

-

4,8

(5)

4,6

(10)

4,4

(15)

4,2

(20)

4,0

(25)

Penjualan Mobil

Penjualan Motor

Q1

Q2

Q3 2013

2015

Q4

Q1

Q2

Q3 2014

Q4

Q1 2015

Sumber : CEIC, Gaikindo, Astra

Sumber : BPS dan CEIC (diolah)

Grafik 2.5 Nilai Tukar Petani, Upah Riil Buruh Tani, dan Upah Riil Buruh Bangunan

Grafik 2.6 Penjualan Kendaraan Bermotor

Indeks 170 ANZ-Roy Morgan

160 150 140 130 120

BPS

110 100 90

Danareksa

80 70

I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III 2014

IV

I 2015

Sumber : BPS, Roy Morgan, dan Danareksa

Grafik 2.7 Indeks Keyakinan Konsumen

Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh belum terealisasinya belanja barang pemerintah pada beberapa kementerian dan lembaga yang baru, sehingga menyebabkan penyerapan belanja barang pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan pola historis triwulan I. Dari komponen investasi, pertumbuhan tercatat sedikit lebih tinggi. Hal ini terutama didorong oleh perbaikan kinerja investasi non-bangunan, sementara investasi bangunan tumbuh sedikit melambat (Grafik 2.8). Investasi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,4% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,3% (yoy). Perbaikan kinerja investasi non-bangunan bersumber dari komponen mesin dan perlengkapan yang mengalami penurunan kontraksi dari -9,07% (yoy) pada triwulan IV-2014 menjadi -0,95% (yoy). Sementara itu, investasi bangunan melambat sejalan dengan indikator bangunan yang belum membaik. Hal ini tercermin pada penjualan semen yang menurun sepanjang triwulan I-2015 (Grafik 2.9). Penurunan dipengaruhi oleh sikap wait and see dari sektor swasta dan masih belum berjalannya proyek-proyek pemerintah akibat kendala administrasi berupa perubahan nomenklatur pada kementerian.


11


%, yoy

%, yoy

12,00

%, yoy 25,00

20,00

20,00

15,00

15,00

10,00

10,00

5,00

5,00

0,00

-

-5,00

Total Investasi

10,00 Investasi Bangunan

8,00 6,00 4,00

Investasi Nonbangunan (sk. kanan)

2,00 -

Konsumsi Semen

Investasi Bangunan

(5,00) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015

Sumber : BPS

-10,00

Q1

Q2 Q3 2012

Q4

Q1

Q2 Q3 2013

Q4

Q1

Q2 Q3 2014

Q4

Q1 2015

Sumber : BPS

Grafik 2.8 Pertumbuhan Investasi

Grafik 2.9 Indikator Investasi Bangunan

Pada triwulan I-2015, kinerja ekspor mengalami penurunan kontraksi dari -4,5% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -0,5% (yoy). Hal ini ditopang oleh membaiknya ekspor pertambangan dan pertanian. (Grafik 2.10). Ekspor pertambangan yang meningkat antara lain dipengaruhi oleh base effect. Hal ini terkait dengan terbatasnya ekspor mineral pada triwulan I-2014 akibat kebijakan ekspor tambang mineral yang berlaku sejak bulan Januari 2014. Pertumbuhan positif juga terjadi pada ekspor komoditas pertanian, didorong oleh ekspor kopi dan buah-buahan. Sementara itu, ekspor manufaktur masih tumbuh melambat akibat penurunan ekspor karet olahan, produk kimia, dan alat listrik. Merespons konsumsi yang melambat dan ekspor yang masih terkontraksi, impor tumbuh negatif. Impor pada triwulan I-2015 tercatat sebesar -2,2% (yoy), lebih kecil dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar-3,2% (yoy). Kinerja impor yang masih melemah terutama disebabkan oleh impor barang modal yang masih terkontraksi cukup besar. Hal ini sejalan dengan penjualan alat berat domestik yang masih tumbuh negatif akibat aktivitas bisnis pertambangan. Namun demikian, impor barang modal mulai mengalami kenaikan signifikan pada akhir triwulan I-2015 yang ditengarai sebagai langkah persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Grafik 2.11).

%, yoy

%, yoy 20

30 20

15

Pertanian

10 Manufaktur

10 PDB Ekspor

-5

Total Ekspor Nonmigas

-10

Total Impor Nonmigas

-10

Barang Konsumsi

-15

-20

-20

-30 Q1

Q2 Q3 2012

Q4

Q1

Q2 Q3 2013

Q4

Barang Modal

-25

Pertambangan

Q1

Q2 Q3 2014

Grafik 2.10 Pertumbuhan Ekspor Non-migas Riil

12

Bahan Baku

0

0

-40

PDB Impor

5


Q4

Q1 2015

-30 Q1

Q2 2013

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2014

Grafik 2.11 Pertumbuhan Impor Non-migas Riil

Q4

Q1 2015


Secara spasial, perlambatan ekonomi pada triwulan I-2015 terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia (Gambar 2.2). Di wilayah Jawa, perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja industri pengolahan sejalan dengan melemahnya ekspor. Di wilayah Sumatera, kontraksi pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan kinerja pertambangan migas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Riau. Hal ini terkait dengan berhentinya produksi gas alam di Aceh dan lifting minyak bumi yang terus turun di Riau. Sementara itu, perlambatan ekonomi nasional juga didorong oleh kontraksi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pemburukan kinerja sektor batubara yang merupakan komoditas utama di daerah Kalimantan. Sebaliknya, perekonomian Sulampua Bali-Nusra tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terkait dengan perbaikan kinerja tambang tembaga di Papua dan Nusa Tenggara Barat.

gPDRB negatif

SUMATERA

JAWA

JAKARTA

KALIMANTAN

SULAMPUA BALI NUSRA

Gambar 2.2 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I-2015

Ke depan, diprakirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik terutama pada semester II-2015. Hal ini didukung oleh perbaikan konsumsi dan investasi sejalan dengan meningkatnya realisasi anggaran pemerintah dan penyaluran kredit oleh perbankan. Percepatan realisasi belanja pemerintah, baik di kementerian/lembaga maupun proyekproyek infrastruktur menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi 2015.

2.3. Neraca Pembayaran Pada triwulan I-2015, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus sebesar 1,3 miliar dolar AS terutama berasal dari penurunan defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2015 tercatat sebesar -3,8 miliar dolar AS (1,8% PDB, lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya sebesar -5,7 miliar dolar AS (2,6% PDB) (Grafik 2.12). Defisit tersebut juga lebih rendah dari defisit pada triwulan yang sama pada 2014 yaitu sebesar -4,1 miliar dolar AS (1,9% PDB). Peningkatan kinerja transaksi berjalan ini terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan migas seiring dengan menyusutnya impor minyak karena harga minyak dunia yang lebih rendah. Selain itu, terdapat penurunan konsumsi BBM sebagai dampak positif dari reformasi subsidi yang ditempuh Pemerintah (Grafik 2.13).

Kinerja NPI membaik ditopang surplus transaksi modal dan financial serta penurunan defisit transaksi berjalan, didorong oleh menurunnya harga minyak dunia dan konsumsi BBM.


13


Di sisi non-migas, surplus neraca perdagangan non-migas tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Penurunan surplus disebabkan turunnya ekspor non-migas (-8,0% yoy) seiring dengan penurunan harga komoditas, meskipun impor non-migas juga mencatat penurunan -3,7% (yoy). Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga disumbang oleh berkurangnya defisit neraca jasa. Kurangnya defisit neraca jasa mengikuti turunnya impor barang, berkurangnya pengeluaran wisatawan nasional selama berkunjung ke luar negeri, dan turunnya neraca pendapatan primer seiring dengan pola musimannya.

Miliar Dolar AS 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 -10,00 -15,00 -20,00

Transaksi Modal dan Finansial Transaksi Berjalan Neraca Keseluruhan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* Q3* Q4*Q1** 2012 2013 2014 2015 2011

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Grafik 2.12 Neraca Pembayaran Indonesia

Miliar Dolar AS

Persen

Miliar Dolar AS

14,00

3,00

10,00

1,00

6,00

-1,00

2,00 -2,00

-3,00

-6,00

-5,00

-10,00

-7,00

12,00 7,00 2,00 -3,00

-14,00

-9,00 Neraca Pendapatan Primer Neraca Jasa -11,00 -22,00 CA/GDP (%) (rhs) -13,00 -26,00 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* Q3* Q4* Q1** 2011 2012 2013 2014 2015 -18,00

Neraca Pendapatan Sekunder Neraca Perdagangan Transaksi Berjalan

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Grafik 2.13 Neraca Transaksi Berjalan

-8,00 -13,00

Neraca Nonmigas Neraca Migas Neraca Perdagangan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* Q3* Q4* Q1** 2011 2012 2013 2014 2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 2.14 Neraca Perdagangan

Sementara itu, di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, transaksi modal dan finansial triwulan I-2015 tetap surplus meski lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,9 dolar AS sedangkan triwulan sebelumnya mencapai 8,9 miliar dolar AS. Surplus ini ditopang oleh aliran masuk modal asing baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (Grafik 2.14). Pada investasi portofolio, secara akumulatif aliran masuk (inflow) modal asing triwulan I-2015 lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Derasnya inflow tersebut tidak hanya bersumber dari penerbitan surat berharga global oleh pemerintah, namun juga karena

14



masih kuatnya pembelian investor asing terhadap surat berharga negara berdenominasi rupiah dan saham. Sementara itu, aliran masuk investasi langsung pada triwulan laporan tercatat lebih besar dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa akhir Maret 2015 tercatat sebesar 111,6 miliar dolar AS menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 111,9 miliar dolar AS (Grafik 2.16). Jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membiayai 6,9 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Grafik 2.15).

Miliar Dolar AS

Miliar Dolar AS 15,00

140

10,00

120

5,00

100

0,00

80

-5,00

60

-10,00 -15,00 -20,00

Investasi Portofolio Investasi Langsung Investasi Lainnya Transaksi Modal dan Finansial Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* Q3* Q4* Q1** 2011 2012 2013 2014 2015

* Angka Sementara

Cadangan Devisa (Miliar Dolar AS) Bulan Impor dan Pembayaran Utang Pemerintah

07 07 06 06 05

40

05

20

04

0 Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar 2012 2013 2014 2015

** Angka Sangat Sementara

Grafik 2.15 Neraca Transaksi Modal dan Finansial

Grafik 2.16 Perkembangan Cadangan Devisa

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko peningkatan defisit transaksi berjalan seiring kenaikan impor menjelang hari raya Lebaran, serta pola musiman pembayaran utang luar negeri dan dividen. Dalam jangka menengah-panjang, Bank Indonesia berkeyakinan kinerja NPI akan semakin sehat. Kondisi ini sejalan dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia serta penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.

2.4. Utang Luar Negeri Peningkatan utang luar negeri (ULN) triwulan I-2015 dipengaruhi oleh meningkatnya pinjaman luar negeri baik oleh sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN Indonesia akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar 298,1 miliar dolar AS, meningkat 4,9 miliar dolar AS atau 1,7% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan IV-2014 sebesar 293,2 miliar dolar AS. Peningkatan posisi ULN ini dipengaruhi oleh meningkatnya pinjaman luar negeri baik oleh sektor publik maupun sektor swasta. Akhir Maret 2015, posisi ULN terdiri dari ULN sektor publik sebesar 132,8 miliar dolar AS (44,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 165,3 miliar dolar AS (55,5% dari total ULN). Posisi ULN sektor publik tersebut naik 2,3% dibandingkan posisi akhir triwulan IV-2014 yang tercatat sebesar 129,7 miliar dolar AS. Sementara itu, posisi ULN swasta naik 1,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan IV-2014 yang sebesar 163,4 miliar dolar AS.

Peningkatan ULN didorong oleh meningkatnya pinjaman luar negeri baik di sektor publik maupun swasta.


15


Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) mengalami kenaikan. Rasio ULN terhadap PDB dan DSR pada triwulan laporan tercatat sebesar 33,5% dan 56,1% dari sebesar 33,0% dan 51,6% pada triwulan IV-2014. Rasio debt to export pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 145,8% dari triwulan sebelumnya sebesar 139,4%. Peningkatan rasio tersebut disebabkan oleh penurunan total ekspor dan kenaikan total ULN Indonesia. Sementara itu, rasio short term debt to reserve menurun menjadi 50,6% dari sebesar 52,9% pada triwulan IV-2014. Penurunan tersebut terjadi karena penurunan total ULN jangka pendek lebih besar dibandingkan penurunan cadangan devisa. Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan laporan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian domestik yang melambat. Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini bertujuan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

2.5. Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan, sejalan dengan pelemahan hampir semua mata uang dunia terhadap dolar AS. Penguatan dolar AS ditopang membaiknya ekonomi AS yang diikuti normalisasi kebijakan the Fed.

Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Penguatan dolar AS yang terjadi terhadap mayoritas mata uang dunia ditopang oleh ekonomi AS yang membaik dan kebijakan Quantitative Easing ECB. Rupiah pada triwulan laporan secara rata-rata melemah sebesar 4,4% (qtq) ke level Rp12.807 per dolar AS. Sejalan dengan itu, secara point-to-point rupiah terdepresiasi 5,27% dan ditutup di level Rp13.074 per USD (Grafik 2.17). Secara umum, depresiasi terjadi di sepanjang triwulan I-2015 dengan tekanan yang meningkat pada Maret 2015. Tekanan terutama berasal eksternal dengan menguatnya Dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia yang ditopang oleh membaiknya rilis data AS di tengah rencana normalisasi kebijakan the Fed. Namun demikian, meskipun melemah, depresiasi rupiah lebih terbatas dibandingkan pelemahan mata uang negara emerging market lainnya (Grafik 2.18). Meningkatnya tekanan juga tampak dari kenaikan Dolar Index (DXY) seiring perbaikan ekonomi AS yang menguatkan prakondisi untuk memulai normalisasi kebijakan moneter the Fed (Grafik 2.19). Penguatan DXY juga ditopang oleh depresiasi Euro (EUR) yang memiliki porsi terbesar dalam basket DXY, menyusul Quantitative Easing tambahan dari Eropean Central Bank (ECB). Selain itu, tekanan depresiasi juga disebabkan adanya ekspektasi depresiasi USD/IDR pasca penurunan BI Rate pada Februari.

IDR/USD 13200

13066

IDR/USD Harian Rata-rata Bulanan Rata-rata Triwulanan

13000 12800

13074

12807

12600 12400 12200 12000 11800 11600 11400 11200

12142

12160 11919

11898

11892

11833 11439

11532

12581

12244

11770

11629

11420

12429 12167

11682

PHP THB

12757

11710

2 10 21 29 7 17 25 5 13 21 1 10 21 29 8 19 28 6 16 24 2 11 21 4 12 20 28 5 15 23 1 9 17 27 4 12 20 28 8 16 24 6 14 22 30 9 17 25 5 13 23 31 Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Apr Apr Apr Apr Mei Mei Mei Jun Jun Jun Jul Jul Jul Ags Ags Ags Ags Sep Sep Sep Okt Okt Okt Okt Nov Nov Nov Nov Des Des Des Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar

Point-to-point Average

INR KRW IDR ZAR MYR -10,98

TRY -13,17

EUR BRL -20,00

-16,86

-7,19

-5,27 -4,40 -5,33 -4,67 -5,57

-0,41 -1,69 -1,31

0,04 0,84 1,27 0,21 0,87

-8,31

-10,99

-11,39

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00 %, qtq

Grafik 2.17 Nilai Tukar Rupiah

16


Grafik 2.18 Nilai Tukar Kawasan


Volatilitas nilai tukar rupiah triwulan I-2015 mencatat peningkatan. Peningkatan volatilitas juga dialami oleh mata uang negara peers. Meskipun mengalami peningkatan, volatilitas rupiah lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas mata uang kawasan seperti Real Brasil, Lira Turki, Rand Afrika Selatan, Won Korea Selatan, dan Ringgit Malaysia (Grafik 2.20).

Indeks

% 40 35

103 Q4 - 2014 Q1 - 2015 YTD - 2015

33,4

30 31,7

Apresiasi USD vs Mata Uang Utama

Apresiasi USD vs Mata Uang Asing

100

112

21,3

20

11,4 11,6 12,6

5

91

11,5 10,5 9,5 11,8

15,0 12,5

8,7 9,1

9,0

8,5

6,3

BRL

113

17,7

23,1

10

94

18,5

21,0

TRY

ZAR

110 111

97

25

15

Indeks

KRW

MYR

IDR

SGD

7,1

7,8

5,5

INR

Grafik 2.19 Volatilitas Nilai Tukar (Triwulanan)

5,7

5,7

3,0

PHP

5,0

5,5

4,1

THB

85 Des 2014

114

Dollar Index Asia-Dolar Indeks (sk. kanan)Skala Terbalik

88

Jan

Feb 2015

115 Mar

Grafik 2.20 Dolar Index

Ke depan, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, sehingga dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan upaya penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valas Kondisi pasar uang rupiah dan pasar valuta asing relatif stabil. Volume transaksi pasar uang rupiah mengalami peningkatan dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) relatif stabil yang disebabkan kondisi likuiditas yang menurun. Sementara itu, volume transaksi pasar valuta asing meningkat didorong oleh peningkatan transaksi swap dan forward. 2.6.1. Pasar Uang Rupiah PUAB pada triwulan I-2015 mengalami peningkatan setelah akhir triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi PUAB meningkat sebesar 4% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp10,8 triliun/hari. Proporsi terbesar volume transaksi adalah PUAB overnight (ON) sekitar 62% dari total volume PUAB (Grafik 2.21).

Kondisi pasar uang Rupiah dan pasar valuta asing relatif stabil seiring dengan terjaganya kondisi likuiditas.

Peningkatan volume transaksi terutama terjadi pada tenor ON dan 1 minggu. Peningkatan volume transaksi juga diiringi dengan peningkatan rata-rata frekuensi transaksi PUAB yang meningkat sebesar 12% menjadi 144 transaksi per hari. Sementara itu, jumlah bank pelaku transaksi PUAB pada triwulan laporan relatif stabil, yaitu sebanyak 99 bank.


17


Rp Triliun

9

8

100

8

6

80

7,5 7

40

6,5

RRH Frekuensi (rhs) Jlh Bank Pelaku (rhs)

5

Grafik 2.21 Perkembangan Transaksi PUAB

2-Mar-15

RRH Volume: 2-4 hr RRH Volume: > 1 mgg

Tw I 2015

2-Jan-15

Tw IV

2-Feb-15

RRH Volume: ON RRH Volume: 1 mgg

Tw III

2-Des-14

2014

2-Okt-14

Tw II

6 5,5 2-Nov-14

Tw I

0

2-Sep-14

20

0

2-Jul-14

2

60

2-Jan-14

4

BI Rate DF Rate PUAB 1 bln

8,5

2-Ags-14

120

2-Jun-14

10

PUAB ON LF Rate PUAB 1 mgg

9,5

2-Apr-14

140

2-Mei-14

160

12

% 10

2-Mar-14

180

2-Feb-14

14

Grafik 2.22 Suku Bunga PUAB dan BI Rate

Selama triwulan I-2015, pergerakan suku bunga PUAB ON relatif stabil. Pada akhir triwulan IV-2014, suku bunga PUAB ON bergerak di kisaran 5,81% sedangkan pada triwulan I-2015 suku bunga PUAB ON setelah adanya penurunan BI Rate pada 17 Februari 2015 sebesar 25 bps, suku bunga PUAB ON menurun di kisaran 5,64% (Grafik 2.22). Pada akhir triwulan I-2015, suku bunga PUAB ON sempat meningkat hingga mencapai titik tertinggi 7,29%. Peningkatan ini merupakan dampak dari adanya gangguan jaringan komunikasi data pada sistem pembayaran, namun setelah permasalahan sistem dapat diatasi pada hari yang sama, suku bunga PUAB ON kembali stabil. Transaksi repo di triwulan I-2015 relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata harian volume transaksi repo triwulan I-2015 adalah sebesar Rp770 miliar per hari, relatif sama dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp 773,8 miliar per hari (Grafik 2.23). Transaksi repo tersebut didominasi oleh tenor kurang dari 1 bulan sebesar 80%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 55%. Sementara itu, suku bunga repo tenor 1 bulan relatif lebih rendah dibandingkan suku bunga PUAB pada tenor yang sama. Rata-rata suku bunga PUAB dan repo tenor 1 bulan pada triwulan I-2015 masing-masing sebesar 6,54% dan 6,24% (Grafik 2.24). Suku bunga repo tenor 1 bulan pada triwulan laporan turun 16 bps dibandingkan triwulan IV-2014 yang sebesar 6,40%. Penurunan suku bunga repo tenor 1 bulan masih terus berlanjut.

Rp Triliun 0,90 0,80

> 3 bulan 2 bulan < 1 bulan

10%

3 bulan 1 bulan

9%

0,70

8%

0,60

7%

0,50

6%

0,40 0,30

5%

0,20

4%

0,10 -

Tw II

Tw III

Tw IV

2014

Grafik 2.23 Volume Transaksi Repo (rrh)

18

PUAB 1b

Repo 1b

3% Tw I


Tw I 2015

2-Jan-14 21-Jan-14 7-Feb-14 25-Feb-14 13-Mar-14 1-Apr-14 21-Apr-14 8-Mei-14 28-Mei-14 16-Jun-14 2-Jul-14 21-Jul-14 12-Ags-14 28-Ags-14 15-Sep-14 1-Okt-14 17-Okt-14 4-Nov-14 20-Nov-14 8-Des-14 24-Des-14 14-Jan-15 30-Jan-15 17-Feb-15 6-Mar-15 24-Mar-15

1,00

Grafik 2.24 Suku Bunga PUAB & Repo 1 Bulan


2.6.2. Pasar Valas Transaksi di pasar valuta asing (valas) pada triwulan I-2015 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari peningkatan volume transaksi valas baik secara triwulanan maupun tahunan (Grafik 2.25). Secara triwulanan, total turnover transaksi valas domestik pada triwulan laporan meningkat sebesar 3,3% dari USD198,35 miliar menjadi USD204,96 miliar. Sementara secara year-on-year terjadi peningkatan turnover yang cukup signifikan sebesar 16% dari turnover transaksi valas pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar USD176,67 miliar. Meningkatnya transaksi di pasar valas ini juga terlihat dari rata-rata turnover harian yang lebih tinggi dari turnover harian triwulan yang sama tahun sebelumnya, dan hampir sama dengan turnover harian di triwulan IV-2015 (Grafik 2.26).

Miliar USD

Miliyar USD

210 205

204,96

202,35

200

196,70

198,35

3,27

3,31

3,31

3,20

190

3,10

185

3,00

176,67

175

2,90

170

2,94

2,80

165 160

3,43

3,40 3,30

195

180

3,50

I

II

III 2014

IV

I 2015

Grafik 2.25 Total Turnover Transaksi Valas Domestik Triwulanan

2,70

I

II

2014

III

IV

I 2015

Grafik 2.26 Rata-rata Harian Transaksi Valas Domestik

Peningkatan total turnover transaksi valas pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan transaksi swap dan forward. Turnover transaksi swap dan forward pada triwulan I-2015 masing-masing meningkat sebesar USD9,2 miliar (21,40%) dan USD1,07 miliar (9,62%) menjadi USD 52,26 miliar dan USD12,21 miliar. Total turnover pada transaksi option dan derivatif lainnya juga mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Sementara itu, walaupun transaksi spot masih mendominasi transaksi di pasar valas domestik, namun transaksi spot pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2014. Penurunan transaksi spot sebesar 2,88 persen dari sebelumnya USD142,57 miliar menjadi USD138,47 miliar (Grafik 2.27). Dengan perkembangan tersebut, pangsa transaksi spot mengalami penurunan dari sebesar 71,88% pada triwulan IV-2014 menjadi 67,56% pada I-2015. Sementara itu, pangsa transaksi swap naik dari 22,19% menjadi 25,49%, sejalan dengan peningkatan pangsa transaksi forward dari 5,66% menjadi 5,96% (Grafik 2.28).


19


Milyar USD 250,00

Spot

200,00 150,00

100%

9,43 39,20

Swap 10,61 54,03

Forward

Option

Others

90% 80%

9,71

11,14

12,21

70%

44,06

43,04

52,26

60%

50,00

30% 125,39

139,85

134,55

142,58

138,47

I

5,66%

5,96%

22,53%

27,12%

22,19%

25,49%

72,05%

67,55%

72,23%

72,16%

67,56%

I

II

III

IV

I 2015

20% 10% 0%

-

5,02% 27,76%

50% 40%

100,00

5,32%

5,42%

II

2014

III

IV

I 2015

Grafik 2.27 Perkembangan Transaksi Valas Domestik Triwulanan

Spot

2014

Swap

Forward

Grafik 2.28 Perkembangan Komposisi Instrumen Transaksi Valas Triwulanan

Dinamika transaksi valas pada triwulan I-2015 telah sejalan dengan upaya berkelanjutan Bank Indonesia untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valas. Upaya tersebut salah satunya dengan mendorong pelaku pasar valas untuk melakukan pengelolaan risiko dengan cara lindung nilai atas kebutuhan valasnya. Dengan menggunakan transaksi derivatif diharapkan aktivitas lindung nilai dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar yang umumnya disebabkan oleh besarnya transaksi spot. Hasil dari upaya tersebut ditunjukkan oleh berkurangnya porsi transaksi spot yang dikompensasi dengan peningkatan pangsa transaksi derivatif, khususnya swap dan forward.

2.7. Perkembangan Sistem Keuangan Kinerja pasar keuangan membaik ditopang oleh kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental dan prospek perekonomian Indonesia.

Stabilitas sistem keuangan masih terjaga, tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada pada level 0,67 membaik dibandingkan triwulan IV-2014 yang tercatat pada level 0,79. Kondisi tersebut ditopang oleh kinerja perbankan dan lnstitusi Keuangan Non Bank (IKNB) yang positif serta kondisi pasar keuangan yang membaik seiring menurunnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar. 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan Kinerja pasar keuangan Indonesia pada triwulan I-2015 secara umum membaik dari triwulan sebelumnya. Namun terjadi peningkatan risiko, terutama di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebagai akibat pengaruh global seperti rencana normalisasi kebijakan the Fed dan pertumbuhan ekonomi global yang masih stagnan khususnya di Eropa dan Tiongkok. Membaiknya kinerja pasar keuangan dalam negeri terlihat dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN), kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan peningkatan kinerja reksadana. Kondisi ini tidak terlepas dari likuiditas pasar keuangan global masih terjaga sejalan dengan masih berlangsungnya stimulus perekonomian dari beberapa bank sentral negara maju seperti European Central Bank, Bank of England, Bank of Canada, dan Bank of Japan. Selain itu, cukup tingginya imbal hasil dari memegang instrumen keuangan dalam negeri masih menjadi daya tarik bagi investor asing untuk masuk ke pasar dalam negeri pada triwulan I-2015.

20



Pada triwulan laporan, terjadi penurunan yield SBN pada semua kelompok tenor dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Penurunan yield SBN jangka pendek (1-5 tahun) turun sebesar 65,00 bps, tenor menengah (6-10 tahun) turun sebesar 49,78 bps dan tenor jangka panjang (11-30 tahun) turun sebesar 56,51 bps (Grafik 2.29). Namun demikian, terjadi peningkatan risiko di pasar SBN yang tercermin dari kenaikan rata-rata volatilitas yield SBN di semua tenor (Grafik 2.30). Penurunan yield didorong oleh penurunan BI Rate pada Februari 2015. Sementara itu, minat investor terhadap SBN masih tinggi tercermin dari lelang SBN pemerintah yang masih mengalami oversubscribed.

%

bps

9,0

% 0

8,5

40

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

35 -20

8,0 7,5

-40

7,0

30 25 20

-60

6,5 6,0

5,0

-80

31-Mar-15 31-Mar-14

Δ Yield Curve Des’14 dg Mar’15 (rhs) 31-Des-14

5,5

15 10 5

-100

2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 15Y 16Y 18Y 20Y 30Y

0

Mar Mei

Jul Sep Nov 2013

Grafik 2.29 Yield Obligasi Negara

Jan

Mar Mei Jul 2014

Sep Nov

Jan Mar 2015

Grafik 2.30 Volatilitas Yield 20 hari

Pada triwulan I-2015, pasar saham menguat diiringi dengan penurunan risiko. IHSG meningkat 5,58% dari 5226,95 pada akhir triwulan IV-2014 menjadi 5518,68 pada akhir triwulan I-2015 (Grafik 2.31). Rata-rata perdagangan harian selama triwulan I-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai Rp6,81 triliun atau naik sebesar Rp926 miliar (Grafik 2.32). Sementara rata-rata volatilitas pasar saham sepanjang triwulan I-2015 tercatat sebesar 11,61% atau menurun dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV-2014 yang tercatat sebesar 14,23% (Grafik 2.33).

Rp Triliun Net Asing

6.000

IHSG (RHS)

30

5.000

20

4.000

10

3.000

0

2.000

-10

1.000

-20 -30

Rp Miliar

Indeks

40

Q1

Q2 Q3 2012

Q4

Q1

Q2 Q3 2013

Q4

Q1

Q2 Q3 2014

Q4

Grafik 2.31 Perkembangan & Net Flow Asing di IHSG

Q1 2015

0

9.000 8.000

Indeks Nilai rata-rata perdagangan saham harian

IHSG (RHS)

5000

7.000 6.000

4000

5.000

3000

4.000 3.000

2000

2.000

1000

1.000 0

6000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015

0

Grafik 2.32 Perkembangan & Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSG


21


% 160

50

140

45 40

120

35

100

30

80

25

60

20 15

40

10

20 0

IHSG (Rebased 1/1/11=100)

5

Volatilitas IHSG (RHS)

0

Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar 2013 2014 2015

Kinerja pasar saham Indonesia pada triwulan I-2015 masih menunjukkan kinerja yang baik di antara negara ASEAN. Kinerja tertinggi di kawasan Asia untuk triwulan I-2015 dicapai oleh pasar saham di Tiongkok dan Jepang (Tabel 2.2). Nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia untuk triwulan I-2015 tercatat sebesar Rp5.383 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp155 triliun (2,96%) dibanding triwulan sebelumnya.

Seiring dengan peningkatan kinerja di pasar saham dan SBN yang menjadi underlying, kinerja reksadana mengalami pertumbuhan Grafik 2.33 yang cukup baik (Grafik 2.34). Net Aktiva Perkembangan & Volatilitas IHSG Bersih (NAB) reksadana untuk triwulan I-2015 meningkat sebesar 4,26% dari triwulan sebelumnya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan produk reksadana dan peningkatan unit penyertaan. Tabel 2.2 Perkembangan Indeks Saham Regional Regional Market Indices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indonesia (IHSG) Jepang (Nikkei) Hong Kong (HSI) Tiongkok (Shanghai) Korea Selatan (Kospi) Singapore (STI) Malaysia (KLCI) Thailand (SET) Australia (AS30) Philippine (PSEi) India (Sensex) Tiongkok (Shenzhen)

Des-13

Mar-14

Des-14

4.274,18 16.291,31 23.306,39 2.115,98 2.011,34 3.167,43 1.866,96 1.298,71 5.353,08 5.889,83 21.170,68 1.057,67

4.768,28 14.827,83 22.151,06 2.033,31 1.985,61 3.188,62 1.849,21 1.376,26 5.402,99 6.428,71 22.386,27 1.039,88

5.226,95 17.450,77 23.605,04 3.234,68 1.915,59 3.365,15 1.761,25 1.497,67 5.388,60 7.230,57 27.499,42 1.415,19

Mar-15 5.518,68 19.206,99 24.900,89 3.747,90 2.041,03 3.447,01 1.830,78 1.505,94 5.861,92 7.940,49 27.957,49 1.958,40

Perubahan QTQ (%)

Perubahan YoY (%)

5,58 10,06 5,49 15,87 6,55 2,43 3,95 0,55 8,78 9,82 1,67 38,38

15,74 29,53 12,41 84,33 2,79 8,10 (1,00) 9,42 8,49 23,52 24,89 88,33

Sources: Bloomberg

Jumlah 300

Rp Jumlah RD (RHS)

NAB (Rp T)

UP Beredar (jt)

1000

250 800

200

600

150

400

100

200

50 0

0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.34 Perkembangan Industri Reksadana

22


Secara keseluruhan. minat investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia masih positif. Pada triwulan I-2015, arus modal asing masih masuk ke pasar keuangan Indonesia. Inflows tercatat sebesar Rp46,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2014 yang sebesar Rp8,8 triliun. Inflows tersebut berasal dari pasar SBN dan saham yang masing-masing tercatat sebesar Rp42,7 trliun dan Rp5,4 triliun. Sedangkan outflows yang berasal dari Surat Berharga Indonesia (SBI) sebesar Rp1,7 triliun.


2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan Ketahanan permodalan industri perbankan pada triwulan I-2015 tetap kuat didukung oleh peningkatan modal. Modal industri perbankan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 10,21% (qtq). Adanya pertumbuhan modal tersebut menyebabkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan meningkat dari triwulan sebelumnya, yakni dari 19,50% menjadi 20,98%. Pertumbuhan modal tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk menyerap peningkatan risiko di tengah kondisi masih melambatnya perekonomian. 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan Perlambatan ekspansi perekonomian domestik berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan kredit industri perbankan. Pertumbuhan kredit pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 11,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,58% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit terutama dipengaruhi oleh melambatnya penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK). Pertumbuhan KMK pada triwulan laporan tercatat sebesar 9,95% (yoy), turun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,83% (yoy). Penurunan disebabkan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh korporasi akibat pelemahan nilai tukar dan perlambatan ekonomi.

Kinerja industri perbankan tetap kuat ditengah perlambatan perekonomian. Fungsi intermediasi berjalan lancar meski melambat, didukung permodalan yang kuat serta risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang masih cukup terjaga.

Berbeda dengan penurunan KMK, Kredit Investasi (KI) pada triwulan I-2015 masih mengalami peningkatan yaitu dari 13,16% (yoy) pada triwulan IV-2014 menjadi 13,54% (yoy). Hal yang sama juga terjadi pada Kredit Konsumsi (KK), yang meningkat tipis dari 11,51% (yoy) pada triwulan IV-2014 menjadi 11,56% (yoy). Perlambatan laju pertumbuhan perekonomian domestik berdampak terhadap risiko kredit industri perbankan yang mulai menunjukkan peningkatan. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross industri perbankan pada triwulan laporan sedikit meningkat dari 2,16% pada triwulan IV-2014 menjadi 2,40% (Grafik 2.35). Meskipun NPL mengalami peningkatan, namun tingkat risiko kredit tersebut masih berada pada level yang rendah. Untuk menjaga agar risiko kredit tetap rendah, perbankan melakukan peningkatan manajemen risiko antara lain dengan cara menyesuaikan target pertumbuhan kredit.

(%) 4,0

NPL Gross

NPL Net

3,5 3,0 2,40

2,5 2,0 1,5

1,30

1,0 0,5 0,0 Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.35 Rasio Non-Performing Loan

Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan risiko kredit terjadi pada kredit produktif (Kredit Modal Kerja/KMK dan Kredit Investasi/KI) maupun Kredit Konsumsi (KK) (Grafik 2.36). Sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, kenaikan risiko kredit terjadi pada seluruh sektor ekonomi dengan level yang bervariasi, kecuali Sektor Listrik (Grafik 2.37).


23


(%)

(%) 3,0

6,0

2,79

2,58

2,5 2,0

Tw 4 2013 Tw 1 2014 Tw 4 2014 Tw 1 2015

4,0 1,59

1,5

2,0

0,5

1,0 0,0

KI

KK

Grafik 2.36 Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan

3,56

3,31

3,58

2,86

3,0

1,0

KMK

Tw 4 2013 Tw 1 2014 Tw 4 2014 Tw 1 2015

5,23 5,0

2,06

2,00 1,47

1,56

1,61

Pertanian Industri Konstruksi Pengangkutan Jasa Sosial Pertambangan Listrik Perdagangan Jasa Dunia Lain-lain Usaha

Grafik 2.37 Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi

2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan Di tengah perlambatan ekonomi domestik, Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan pada triwulan I-2015 tetap mengalami pertumbuhan. DPK industri perbankan tumbuh sebesar 16,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2014 yang tumbuh sebesar 12,29% (yoy) (Grafik 2.38). Pertumbuhan DPK perbankan terjadi pada seluruh komponen, terutama pada Giro dan Deposito. Pada triwulan I-2015, Giro dan Deposito masing-masing tumbuh menjadi 17,66% dan 23,68% dari 5,05% dan 20,93% pada triwulan sebelumnya. Sementara, Tabungan tumbuh melambat dari 5,92% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,99%.

18%

10,0% 16,04%

16%

13,66%

14%

7,50%

10%

8,0% 7,5% 7,0%

8%

6,5%

Pertumbuhan DPK (yoy) Pertumbuhan DPK Adj Va (yoy) BI Rate (RHS)

6% 4%

6,0% 5,5%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

2013

2014

Grafik 2.38 Pertumbuhan DPK (yoy)

24

9,0% 8,5%

12%

1 2

9,5%

2015

Sejalan dengan pertumbuhan DPK perbankan, kondisi likuiditas industri perbankan pada triwulan laporan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Membaiknya kondisi likuiditas juga disebabkan adanya perlambatan penyaluran kredit karena perlambatan ekonomi. Kondisi likuiditas yang membaik tercermin dari meningkatnya rasio Alat Likuid (AL)1 terhadap Non-Core Deposit (NCD)2. Rasio AL terhadap NCD pada triwulan laporan tercatat sebesar 105,05% meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 99,83% (Grafik 2.39). Tingkat rasio AL/NCD yang berada jauh di atas threshold (50%) tersebut menunjukkan risiko likuiditas perbankan yang masih terjaga (Grafik 2.40).

Alat Likuid terdiiri dari Kas, Penempatan pada BI, Giro Wajib Minimum, dan excess reserve. Non Core Deposit mencakup 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito.



Rp T 800

100

1200

600 500 400

1000

80

800

60

600

300

40

400

200

20

200

100 0

120

1400

Secondary Reserves Alat Likud (skala kanan)

Primary Reserves Tertiary Reserves

700

(%)

Rp T

3

6 9 2012

12

3

6 9 2013

12

3

6 9 2014

12

3 2015

0

0

Tw IV 2012

Tw IV 2013

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Tw I 2015

2014

AL = Kas + Penempatan pada BI + Excess Reserve-GWM NCD = 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.39 Komposisi Alat Likuid Perbankan

Grafik 2.40 Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD)

2.7.2.4 Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar Selama triwulan I-2015, perkembangan suku bunga simpanan perbankan berada dalam tren menurun sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan yang membaik. Sementara itu, suku bunga kredit menunjukkan sedikit peningkatan akibat kenaikan suku bunga simpanan pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.41). Berbeda dengan suku bunga deposito, rata-rata suku bunga kredit perbankan pada triwulan laporan mengalami peningkatan dari 12,95% pada triwulan IV-2014 menjadi 12,99% pada triwulan laporan. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang merupakan dasar bagi bank dalam penetapan suku bunga kredit cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan SBDK pada triwulan laporan terjadi pada seluruh segmen meliputi korporasi, ritel, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan nonKPR. Penurunan SBDK terbesar terjadi pada segmen korporasi yaitu dari sebesar 10,91% pada triwulan IV-2014 menjadi sebesar 10,73% pada triwulan laporan. Ke depan, menurunnya SBDK diharapkan akan dapat menurunkan suku bunga kredit (Tabel 2.3).

(%)

(%)

9,00

14,50

BI Rate SB Dep 1bln Rp SB Kredit Rp (rhs)

8,50 8,00

14,00 8,31

13,50 13,00

7,50 12,99

7,00

12,50 12,00

6,50

11,50

6,00

11,00

5,50

10,50

10,00 5,00 Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.41 Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan

Tabel 2.3 Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%) Segmen Kredit

2011 Mar

Jun

Sep

2012 Des

Mar

Jun

Sep

2013 Des

Mar

Jun

Sep

2014 Des

Mar

Jun

Sep

2015 Des14- Mar14Des

Mar Mar15 Mar15

Korporasi 10,51

10,72

10,51

10,18

9,86

9,81

9,75

9,69

9,53

9,65

10,08

10,64

10,59 10,68

10,94

10,91

10,73

(0,17)

0,14

Ritel

11,91

12,04

11,61 11,23

11,08

11,03

11,14

10,91

11,03

11,28

11,72

11,89 12,05

12,12

12,19

12,09

(0,10)

0,20

11,80

KPR

11,16

11,38

11,04

10,71 10,61

10,50

10,45

10,41

10,33

10,37

10,63

10,83

11,13 11,14

11,19

11,21

11,07

(0,14)

(0,05)

Non-KPR

11,56

11,86

11,88

11,51 11,05

10,99

10,67

10,65

10,62

10,59

11,06

11,55

11,92 11,98

11,99

12,06

11,91

(0,15)

(0,01)


25


2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank Kinerja institusi keuangan non-bank meningkat, dengan penyaluran pembiayaan yang menurun dan kualitas pembiayaan yang terjaga, sejalan dengan perlambatan perekonomian.

Penyaluran pembiayaan ekonomi melalui institusi keuangan non-bank mengalami penurunan selama triwulan I-2015 jika dibandingkan dengan triwulan IV-2014, namun naik jika dibandingkan triwulan I-2014 (Tabel 2.4). Melambatnya perekonomian dalam negeri mempengaruhi minat sebagian emiten untuk menunda upaya pendanaan baru melalui pasar modal. Tabel 2.4 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan 2011 A Kredit Perbankan Posisi (Rp T) Pertumbuhan (Rp T) B Pasar Modal* IPO Saham Jumlah Emiten Jumlah Fundraise (Rp T) Rata-rata Fundraise (Rp T) Right Issue Jumlah Emiten Jumlah Fundraise (Rp T) Rata-rata Fundraise (Rp T) Obligasi & Sukuk Jumlah Emisi Jumlah Fundraise (Rp T) Rata-rata Fundraise (Rp T) Total Fundraise Pasar Modal C Perusahaan Pembiayaan Posisi (Rp T) Pertumbuhan (Rp T) Total Pasar Modal dan IKNB

2012

2013

2014 TW I

TW II

TW III

TW IV

2015 TW I

2.200,1 434,2

2.707,9 507,8

3.292,9 585,0

3.306,9 14,0

3.468,2 161,3

3.561,3 93,1

3.674,3 113,0

3.679,9 5,6

25 19,7 0,8

29 10,4 0,4

30 16,6 0,6

5 2,1 0,4

8 2,0 0,3

-

7 4,1 0,6

1 4,5 4,5

25 39,8 1,59

22 19,8 0,90

31 40,8 1,32

3 6,5 2,17

10 15,7 1,57

-

8 17,6 2,19

1 0,2 0,20

40 46,5 1,16

64 67,8 1,06

58 57,8 1,00

11 7,9 0,72

15 17,6 1,17

7 6,8 0,97

21 16,3 0,78

9 13,0 1,44

106,0

97,9

115,2

16,6

35,3

6,8

38,0

17,7

245,3 58,9 165,0

302,1 56,8 154,6

348,0 46,0 161,2

365,0 16,9 33,5

374,8 9,9 45,2

380,2 5,4 12,1

381,9 1,8 39,8

385,7 3,8 21,4

Kinerja asuransi pada triwulan IV-20143 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan aset industri asuransi. Aset industri asuransi meningkat sebesar Rp139,41 triliun (22,63%, yoy) menjadi sebesar Rp755,44 triliun pada akhir 2014 (Grafik 2.42). Peningkatan aset industri asuransi didukung oleh peningkatan investasi industri asuransi dan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi persyaratan modal minimum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kinerja positif industri asuransi juga ditunjukkan dengan meningkatnya efisiensi sebagaimana tercermin dari rasio klaim bruto terhadap premi bruto yang menurun (Grafik 2.43). Pada industri Perusahaan Pembiayaan (PP), kondisi perekonomian yang melambat berdampak terhadap pertumbuhan pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 4,92% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,22% (yoy). Namun demikian, total aset PP pada triwulan laporan tetap mengalami peningkatan sebesar Rp23,18 triliun (5,77%) menjadi Rp425 triliun (Grafik 2.44).

3

26

Posisi data terakhir untuk aset dan investasi yang diperoleh dari otoritas jasa keuangan adalah triwulan IV-2014.



(Rp,

%

800 87,34

87,05

600

610,14

71,94

75 70

145

128

100

-

Des 2011

Des 2012

Des 2013

Investasi

Aset

134

118

105

62,40

55

-

Des 2011

Des 2012

Grafik 2.42 Aset dan Investasi Industri Asuransi

Des 2013

Premi Bruto

Klaim Bruto

Rasio (RHS)

65 60

50

50

Des 2014

170

163

70

60

214

69,57

150

200

80

78,49

200

80 505

455

412

%

250

80,77

616

523

472 400

81,94

(Rp, 90

755,44

50

Des 2014 Rasio (RHS)

Grafik 2.43 Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi

(Rp, T) 450 401

400

348

342

350

402

366

361

352

420

417

413

425 370

366

302

300 250 200 150 100 50 -

Des 2012

Des 2013

Aset

Mar

Jun

Sep

Des

2014

Mar 2015

Pembiayaan

Grafik 2.44 Perkembangan PP

Sejalan dengan perlambatan ekonomi, posisi Non Performing Financing (NPF) pada akhir triwulan I-2015 mengalami peningkatan menjadi 1,55% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya yang sebesar 1,41% (Grafik 2.45). Kualitas pembiayaan PP selama triwulan laporan masih terjaga, namun penyaluran pembiayaan PP cenderung melambat.

%

3,00

160 2,47

2,50 2,00

1,99

2,07 1,99

2,16

140

2,29

120 1,61 1,62

1,50

1,46 1,51 1,41

1,55

Des-13

Mar-14

Jun-14

Sep-14

Des-14

Mar-15

100 80 60

1,00 0,75 0,50 0,17 0,00

Des-12

40 20 -

Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar 2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 2.45 Rasio NPF

Pinjaman DN

Pinjaman LN

SSB

Modal

Grafik 2.46 Sumber Dana PP


27


Dari sisi sumber dana, pendanaan PP pada triwulan I-2015 didominasi pinjaman dalam negeri dan diikuti oleh pinjaman luar negeri, surat berharga, dan modal. Porsi masingmasing terhadap total pendanaan adalah sebesar 38,78%; 35,53%; 14,87%; dan 10,82% (Grafik 2.46). Porsi pendanaan dalam negeri untuk total pendanaan pada triwulan I-2015 tercatat 38,78% menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 40,74%. Sementara itu, porsi pendanaan luar negeri tercatat 35,53% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 33,10%. Peningkatan porsi pinjaman luar negeri tidak terlepas dari relatif mahalnya suku bunga domestik. Seiring melambatnya perekonomian, kinerja sektor korporasi menurun. Namun konsumsi sektor rumah tangga cenderung stabil dengan membaiknya optimisme konsumen, dipengaruhi oleh penurunan harga BBM bersubsidi dan rencana belanja pemerintah.

2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi Realisasi Perkiraan

% qtq 5,0

% SBT 25,0

4,0 20,0

3,0 2,0 11,03 11,07

1,0

15,0 10,0

0,0 -1,0

5,0

-2,0

4,83

-3,0

Kinerja sektor korporasi pada triwulan I-2015 tumbuh melambat seiring dengan perlambatan ekonomi domestik. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengkonfirmasikan penurunan kondisi bisnis. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan I-2015 yang lebih rendah (4,83%) dibanding triwulan sebelumnya (11,03%)4 (Grafik 2.47).

0,0

Indikasi penurunan sektor korporasi sebagaimana hasil SKDU juga sejalan dengan *) Perkiraan Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, periode triwulan I-2015 melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor korporasi. Kredit sektor korporasi pada Grafik 2.47 triwulan I-2015 tumbuh sebesar 11,39% (yoy) Kegiatan Dunia Usaha Tw I-2015 dengan posisi nominal sebesar Rp1.879,13 triliun. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 11,75% (yoy). Namun demikian, tingkat rasio NPL pada triwulan I-2015 masih relatif terjaga yaitu 2,33% atau dibawah 5% yakni threshold NPL yang perlu di waspadai. Tw I Tw II Tw IIITw IVTw I Tw II Tw IIITw IV Tw I Tw II Tw IIITw IVTw I Tw II Tw IIITw IV Tw I Tw II*

2011 2012 Pertumbuhan PDB (sb. kiri)

2013 2014 Nilai SBT SKDU (sb. kanan)

2015

Perlambatan kinerja sektor korporasi juga ditunjukkan oleh beberapa indikator lainnya yakni Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Inventory Turn Over yang memburuk, dan tingkat utang (Debt to Equity Ratio) yang meningkat (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Kinerja Korporasi Publik Triwulan I-2014 dan Triwulan I-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Sektor Pertanian Industri Dasar dan Kimia Industri Barang Konsumsi Infrastruktur, utilitas dan transportasi Aneka Industri Pertambangan Properti dan Real Estate Perdagangan, jasa dan investasi Agregat

ROA (%)

ROE (%)

2014 2015 2014 9,71 12,20 13,26 6,69 8,30 4,98 7,97 7,13 8,44

2015

6,30 17,34 13,27 8,99 19,27 14,64 11,70 23,81 22,51 4,54 13,59 10,04 6,37 16,77 12,80 2,53 9,18 4,72 6,69 18,01 15,36 5,74 12,54 10,54 6,50 16,02 12,87

DER

TA/TL

2014 2015 1,01 0,62 0,89 1,18 1,00 0,85 1,28 0,81 0,96

1,18 0,64 0,95 1,24 1,02 0,88 1,31 0,85 1,00

2014

2015

1,99 2,61 2,12 1,84 2,00 2,17 1,78 2,23 2,05

1,85 2,57 2,05 1,81 1,98 2,13 1,76 2,17 2,00

Current Ratio

Asset TO

Inventory TO

2014 2015

2014 2015

2014 2015

0,96 2,08 1,78 0,96 1,28 1,85 1,69 1,81 1,53

0,92 2,12 1,81 1,15 1,41 1,51 1,77 1,91 1,60

1,12 1,13 1,42 0,66 0,96 0,65 0,45 1,21 0,92

0,92 1,00 1,32 0,62 0,84 0,62 0,41 1,06 0,84

10,44 9,64 7,94 7,37 4,62 4,46 80,67 78,75 10,14 9,15 11,21 9,97 2,15 1,94 8,03 7,65 7,07 6,61

Sumber: Bloomberg, periode triwulan I-2015 Cakupan korporasi yang diobservasi sebanyak 124 korporasi non keuangan

4

28

Saldo Bersih Tertimbang adalah hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya. Saldo Bersih adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.



2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga

(Indeks, Rata-rata Tertimbang 10 Kota) 140,0

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) IKK Triwulanan

130,0 120,0

100,0 90,0 80,0

119,1 119,1

117,0 113,4

Optimis

110,0

Pesimis

Konsumsi Rumah Tangga (RT) Indonesia pada triwulan I-2015 cenderung stabil dengan keyakinan konsumen masih cukup tinggi dan optimis dibandingkan triwulan IV–2014. Masih terjaganya optimisme masyarakat diperkirakan dipengaruhi oleh penurunan harga BBM bersubsidi pada Januari 2015 serta banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan pemerintah. Hasil survei yang menunjukkan membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kegiatan usaha dan penghasilan pada enam bulan yang akan datang (sampai dengan triwulan III-2015) juga sebagai cerminan adanya oprtimisme konsumen (Grafik 2.48).

Rencana Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM Penurunan Harga BBM

2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2012

2013

2014

2015

Grafik 2.48 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

Kredit perbankan ke sektor Rumah Tangga (RT) pada triwulan I-2015 mencapai Rp844,94 triliun atau tumbuh 20,82% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 21,03%. Namun demikian, pertumbuhan kredit RT disertai dengan meningkatnya risiko kredit sektor RT. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio NPL gross dari 1,48% pada triwulan IV-2014 menjadi 1,67% pada triwulan I-2015. Sementara, rasio NPL gross seluruh jenis penggunaan kredit sektor RT masih terkendali di bawah 5%.

2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pertumbuhan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga triwulan I-2015 masih menunjukkan kecenderungan melambat. Baki debet kredit UMKM pada triwulan I-2015 mencapai Rp742,0 triliun atau tumbuh 14,7% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan IV-2014 yang mencapai 15,1% (yoy) dan triwulan I-2014 sebesar 16,7% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan I-2015 dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian dan pembatasan penyaluran kredit baru yang dilakukan oleh bank untuk menekan kecenderungan peningkatan NPL. Berdasarkan sektor usahanya, perlambatan kredit UMKM pada triwulan I-2015 didorong oleh perlambatan kredit pada sektor Perantara Keuangan dan Industri Pengolahan. Sementara sektor Pertanian & Kehutanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun pangsa kredit UMKM mengalam peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM.

% 16,00

14,30

14,00 12,00 10,00

NPL UMKM BI Rate

Suku Bunga Kredit UMKM Inflasi 7,50

8,00 6,00

6,38

4,00

4,43

2,00

Perlambatan perekonomian mempengaruhi menurunnya pertumbuhan kredit dan kualitas kredit UMKM. Penurunan kredit dipengaruhi pula oleh upaya bank membatasi penyaluran kredit baru untuk menekan pemburukan NPL.

0,00 Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar 2014 2015 2013

Grafik 2.49 NPL Kredit UMKM


29


Kinerja kredit UMKM pada triwulan I-2015 relatif memburuk dengan NPL sebesar 4,43%, dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 3,97% (Grafik 2.49). Peningkatan NPL kredit UMKM dipengaruhi oleh masih melambatnya perekonomian yang berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur. Selain itu, rendahnya kualitas asesmen dan monitoring kredit UMKM oleh bank turut mempengaruhi peningkatan NPL. Berdasarkan klasifikasi usaha, rasio NPL kredit UMKM tertinggi terjadi pada Usaha Kecil sebesar 4,12%, diikuti oleh Usaha Menengah dan Mikro masing-masing sebesar 5,54% dan 3,69%.

2.9. Perkembangan Sistem Pembayaran Transaksi sistem pembayaran berjalan aman dan lancar, meski menurun sejalan dengan siklus bisnis pada awal tahun.

Secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran selama triwulan I-2015 berlangsung dengan baik dan lancar. Kehandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ketersediaan dan kemampuan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai setelmen dana, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai setelmen transaksi surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), sesuai dengan service level. Pada triwulan laporan, terjadi gangguan jaringan komunikasi yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian transaksi melalui sistem BI-RTGS. Gangguan tersebut dapat diselesaikan Bank Indonesia sehingga setelmen dana tetap dapat dilakukan pada hari yang sama. Secara umum, selama triwulan I-2015 kehandalan sistem pembayaran masih dalam batas service level sebesar 99,97%. Sesuai dengan siklusnya, nilai dan volume transaksi sistem pembayaran non-tunai pada triwulan I-2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nilai transaksi sistem pembayaran tercatat menurun 13,39% (Rp6.119,17 triliun) dari Rp45.696,99 triliun menjadi Rp39.577,83 triliun, sementara volume transaksi menurun 0,34% (4,28 juta) dari 1.257,02 juta transaksi menjadi 1.252,74 juta transaksi (Tabel 2.6 dan 2.7). Penurunan nilai transaksi tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya transaksi BI-SSSS, sedangkan penurunan volume transaksi lebih disebabkan oleh penurunan transaksi Sistem BI-RTGS. Nilai transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS pada triwulan I-2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tercatat sebesar 12,60% yaitu dari Rp33.041,65 triliun menjadi Rp28.879,17 triliun. Penurunan nilai transaksi pada triwulan I-2015 terutama disebabkan oleh transaksi pengelolaan moneter. Volume transaksi melalui Sistem BI-RTGS pada triwulan laporan juga tercatat menurun. Penurunan volume transaksi pada triwulan laporan sebesar 38,54% dari 4,58 juta transaksi pada triwulan IV-2014 menjadi 2,81 juta transaksi. Penurunan volume transaksi lebih merupakan dampak kebijakan capping RTGS5 yang diterapkan oleh Bank Indonesia akhir tahun 2014. Penurunan nilai transaksi pada periode laporan juga terjadi pada transaksi yang dilakukan melalui BI-SSSS. Tercatat terjadi penurunan nilai transaksi sebesar 17,66% yaitu dari Rp10.636,74 triliun menjadi Rp8.758,28 triliun. Adapun volume transaksi BI-SSSS mengalami penurunan sebesar 7,00% atau 3,43 ribu transaksi yaitu dari 49,04 ribu transaksi menjadi 45,60 ribu transaksi. Transaksi yang dilakukan melalui SKNBI pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya juga tercatat mengalami penurunan. Penurunan baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi tercatat menurun sebesar 4,99% yaitu dari Rp770,94 triliun 5 Kebijakan capping (berdasarkan SE BI No.16/18/DPSP) yang diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2014, dimana transaksi transfer kredit antar Bank untuk kepentingan nasabah dengan nominal sampai dengan Rp100.000.000,00 harus dilaksanakan melalui SKNBI.

30



menjadi Rp732,49 triliun. Sedangkan volume transaksi tercatat menurun sebesar 5,12% yaitu dari 28,58 juta transaksi menjadi 27,12 juta transaksi. Penurunan volume transaksi SKNBI dipengaruhi oleh pola musiman transaksi masyarakat khususnya pada transaksi ritel. Tabel 2.6 Nilai Transaksi Pembayaran

Tabel 2.7 Volume Transaksi Pembayaran

Di samping menyelenggarakan sistem pembayaran Bank Indonesia, Bank Indonesia juga merupakan regulator bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Pada triwulan laporan, terjadi penurunan pada nominal dan volume transaksi PTD BB masing-masing sebesar Rp4,16 triliun (23,49%) dan 2,43 juta transaksi (30,78%) (Tabel 2.8). Penurunan ini sejalan dengan pola musiman transaksi pada triwulan I-2015. Selama triwulan laporan, transaksi transfer dana didominasi oleh transaksi pengiriman uang dalam negeri. Nilai dan volume transaksi tersebut masing-masing mencapai 64,78% dan 82,14% dari nilai dan volume transaksi secara keseluruhan.


31


Tabel 2.8 Transaksi Transfer Dana Triwulan I - 2015

Nilai transaksi jual/beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Travellers Cheque (TC) pada triwulan I-2015 juga mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan jual/beli UKA dan TC sebesar Rp3,18 triliun (5,61%) dibandingkan dengan nilai transaksi triwulan IV-2014 (Tabel 2.9). Penurunan ini didominasi oleh turunnya transaksi penukaran mata uang dolar Singapura (SGD) dan EUR paska berakhirnya musim liburan tahun baru. Tabel 2.9 Transaksi UKA-TC Triwulan I - 2015 Q-IV 2014

Q-I 2015

Delta

Transaksi UKA-TC

Delta (%)

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, dengan mendorong industri sistem pembayaran untuk menindaklanjuti pengaduan nasabah. Sebagaimana terlihat pada (Grafik 2.50), pada triwulan I-2015 Bank Indonesia menerima 744 pengaduan dan 1.733 permintaan informasi jasa sistem pembayaran. Jumlah pengaduan pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan IV-2014 mengalami penurunan sebanyak 96 pengaduan (11,43%) sedangkan permintaan informasi jasa sistem pembayaran mengalami peningkatan sebesar 318 permintaan (22,47%) (Grafik 2.51).

Informasi Pengaduan Total

1848

1215

2255

2199

1733 1242

1360

1672 1415 840

43 281

145 Tw-I

Tw-II

Tw-III

Tw-IV


Tw-I

Grafik 2.50 Permintaan Informasi dan Pengaduan Konsumen SP ke BI

32

744

430

351

238

2477

Grafik 2.51 Pengaduan Konsumen SP ke BI Berdasarkan Instrumen


Pengaduan konsumen jasa sistem pembayaran ke Bank Indonesia pada triwulan I-2015 didominasi oleh instrumen kartu kredit sebanyak 557 pengaduan (75%), diikuti oleh kartu ATM/debet sebanyak 86 pengaduan (11%), dan transfer dana sebanyak 65 pengaduan (9%), (Grafik 2.51). Sementara itu, permintaan informasi terkait jasa sistem pembayaran pada triwulan I-2015 didominasi oleh penyediaan dan/atau penyetoran uang sebanyak 1.055 permintaan (61%), transfer dana sebanyak 135 permintaan (8%) dan kartu kredit sebanyak 129 permintaan (7%), (Grafik 2.52).

Grafik 2.52 Permintaan Informasi SP ke BI Berdasarkan Instrumen

2.10. Perkembangan Pengedaran Uang Uang kartal yang diedarkan (UYD) mengalami penurunan, terutama karena adanya faktor siklikal, yaitu arus balik dana perbankan/masyarakat paska perayaan Natal dan liburan akhir tahun 2014. UYD pada akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar Rp462,6 triliun, turun Rp65,9 triliun atau 12,5% dibandingkan dengan triwulan IV-2014 yang tercatat sebesar Rp528,5 triliun (Grafik 2.53). Penurunan terutama disebabkan oleh faktor siklikal, yaitu tingginya arus balik dana masyarakat paska periode Natal dan akhir tahun 2014. Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi penambahan uang yang diedarkan sebesar Rp14,3 triliun atau naik 3,2% (yoy). Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan UYD pada triwulan laporan mengalami perlambatan. Pertumbuhan UYD pada triwulan yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar 13,6% (yoy) sementara pada triwulan laporan sebesar 3,2% (yoy). Perlambatan pertumbuhan UYD tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian Indonesia (Grafik 2.54).

Pertumbuhan Uang yang Diedarkan menurun sesuai siklus musiman yakni arus balik dana perbankan/ masyarakat paska perayaan Natal dan liburan akhir tahun 2014.

Grafik 2.53 Perkembangan Uang Kartal yang Diedarkan

Grafik 2.54 Pertumbuhan PDB dan UYD


33


Berdasarkan komponen UYD, pada triwulan laporan uang kartal diluar sistem perbankan (Currency outside Bank/CoB) tercatat sebesar Rp388,9 triliun dengan pangsa 84,1%. Sementara persediaan kas perbankan (Cash in Vault/CiV) tercatat sebesar Rp73,7 triliun dengan pangsa 15,9% (Tabel 2.10). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pangsa CiV mengalami penurunan sebesar 4,6%. Penurunan ini sebagai dampak penurunan kebutuhan persediaan kas perbankan paska berakhirnya periode Natal dan akhir tahun. Tabel 2.10 Perkembangan UYD di Masyarakat dan Bank

Dari sisi jenis pecahan, secara nominal UYD masih didominasi oleh uang pecahan besar (Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000) yang mencapai 92,5%. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan dengan triwulan IV-2014. Pangsa terbesar nominal UYD terdapat pada uang pecahan Rp100.000 (61,1%). Sedangkan dari jumlah unitnya, pangsa uang pecahan kecil adalah sebesar 80,72%, dengan pangsa terbesar pada uang logam pecahan di bawah Rp100 (22,0%). Dari sisi transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia, selama triwulan laporan terjadi aliran bersih uang rupiah yang masuk ke Bank Indonesia (net inflow) sebesar Rp65,9 triliun. Aliran bersih uang rupiah masuk tersebut terjadi karena jumlah penarikan uang rupiah oleh perbankan dari Bank Indonesia (outflow) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah setoran uang rupiah yang diterima oleh Bank Indonesia. Pada triwulan laporan, outflow tercatat sebesar Rp75,0 triliun, sedangkan jumlah inflow dari perbankan sebesar Rp140,9 triliun. Net inflow tersebut merupakan siklus normal paska periode Natal dan liburan akhir tahun 2014. Dalam rangka clean money policy, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) sebesar Rp40,9 triliun yang seluruhnya merupakan uang kertas (1,5 miliar lembar). Jumlah unit yang dimusnahkan relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, dari sisi nominalnya terdapat peningkatan pemusnahan sebesar Rp10,2 triliun atau 33,3% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Rp30,7 triliun). Peningkatan pemusnahan tersebut terutama terjadi sejalan dengan arus balik dana masyarakat melalui perbankan paska Natal dan liburan akhir tahun. Meskipun jumlah uang yang dimusnahkan meningkat, namun rasio pemusnahan terhadap inflow mengalami penurunan dari 31,1% pada triwulan IV-2014 menjadi 29,0% pada triwulan laporan (Tabel 2.11). Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan Uang Layak Edar dari inflow pada periode laporan lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Persediaan uang rupiah di Bank Indonesia selama triwulan I-2015 tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari kemampuan kas Bank Indonesia untuk menjaga kebutuhan penarikan perbankan dan masyarakat yang semakin meningkat, yaitu dari rata-rata 3,5 bulan outflow pada akhir triwulan IV-2014 menjadi 5,7 bulan rata-rata outflow pada akhir triwulan I-2015.

34



Tabel 2.11 Indikator Pengedaran Uang

Jumlah uang palsu yang dilaporkan kepada Bank Indonesia selama triwulan I-2015 tercatat sebanyak 169.763 lembar meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 32.305 lembar. Rasio temuan uang palsu pada periode laporan adalah sebesar 12 lembar per satu juta UYD, meningkat dari rasio tahun 2014 yang tercatat sebesar 9 lembar per satu juta UYD (Grafik 2. 55).

14

180.000 Lembar

160.000

Rasio Per 1 Juta UYD

12

140.000

10

120.000 100.000

8

80.000

6

60.000

4

40.000

2

20.000 0

QI

Q II

Q III

Q IV

QI

0

Grafik 2.55 Jumlah Temuan dan Rasio UPAL per 1 Juta UYD


35


36



Pada triwulan I-2015, untuk menjaga tetap stabilnya kondisi makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah perlambatan ekonomi, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya yakni 4%±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat. Bank Indonesia juga akan meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh serta menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pemenuhan uang beredar.


3.1. Stabilitas Moneter Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial guna memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, bauran kebijakan juga ditujukan untuk mendukung upaya penguatan struktur perekonomian domestik. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 4±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Inflasi inti (performance) *) Realisasi inflasi (IHK) (monitoring)

Target 4,0 ± 1% *) 4,0 ± 1%**)

Pencapaian Triwulan I-2015 5,04% 6,38%

Pada akhir triwulan I-2015, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi sebesar 6,38% (yoy), menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar 8,36% (yoy). Hal ini disebabkan deflasi pada volatile food karena peningkatan komoditas pangan dan deflasi administered prices karena koreksi harga BBM. Sementara inflasi inti tercatat sebesar 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,93% (yoy) sejalan dengan koreksi harga komoditas global dan perlambatan ekonomi domestik. Bank Indonesia menilai perkembangan inflasi ini masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi 4± 1% untuk tahun 2015. 2. Persentase Rata-rata Volatilitas Nilai Tukar Rp/USD Angka Tertentu 10,46% Pergerakan volatilitas nilai tukar Rupiah pada periode laporan masih dapat terjaga di bawah target maksimal. Sejalan dengan penguatan USD terhadap mata uang lain secara global, sepanjang triwulan I-2015, Rupiah ditransaksikan melemah. Hal tersebut didorong oleh ekspektasi pelaku pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga the Fed. 3. Jumlah jalur transmisi kebijakan moneter yang efektif

Efektif 3 dari 4 jalur

Efektif 4 dari 4 jalur

Terdapat 4 (empat) jalur transmisi kebijakan yang efektif yaitu jalur suku bunga, nilai tukar, ekspektasi dan kredit. Inflasi Inti *) Target inflasi merupakan sasaran pencapaian inflasi pada akhir tahun 2015. Inflasi IHK **) Target inflasi IHK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014 dan 2015.

3.1.1. Kebijakan Moneter Respons kebijakan moneter Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya yakni 4±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan I-2015 masih tetap sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 4±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Kebijakan moneter tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat. Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga kinerja perekonomian Indonesia ditengah tingginya sejumlah tantangan global dan domestik yang berlangsung sepanjang triwulan I-2015. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global masih berjalan tidak seimbang dengan risiko di pasar keuangan global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak secepat perkiraan semula, seiring lebih rendahnya prakiraan pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok. Prakiraan ekonomi AS didorong oleh melambatnya kegiatan produksi sejalan dengan penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia, sementara itu perlambatan ekonomi Tiongkok ditandai oleh terus melemahnya sektor perumahan dan produksi manufaktur. Sebaliknya, perekonomian Eropa diperkirakan terus membaik ditopang pelonggaran kondisi moneter dan keuangan serta dampak penurunan harga minyak. Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 melambat, didorong lemahnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik terutama konsumsi pemerintah dan investasi pada sektor bangunan. Hal tersebut akibat belum terealisirnya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga yang baru, serta masih terbatasnya belanja modal terkait dengan implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Bank Indonesia pada 17 Februari 2015 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%. Kebijakan tersebut diikuti dengan penurunan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% dan

38



Lending Facility tetap pada level 8,00%. Kebijakan penurunan BI Rate tersebut diambil Bank Indonesia dengan keyakinan bahwa inflasi akan tetap terkendali dan rendah sehingga berada di kisaran bawah sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016. Kebijakan tersebut juga masih sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang lebih sehat. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah-langkah tesebut termasuk intervensi di pasar valas maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga memandang bahwa pergerakan nilai tukar mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan, baik melalui penurunan impor khususnya barang konsumsi maupun meningkatkan daya saing ekspor khususnya manufaktur. Secara keseluruhan, berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia cukup efektif dalam mendukung terkendalinya proses penyesuaian ekonomi. Hal ini tercermin dari stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga, meskipun pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 mengalami perlambatan. Stabilitas makroekonomi yang masih terjaga ditunjukkan dengan menurunnya defisit transaksi berjalan dan terkendalinya inflasi. Sementara itu, nilai tukar relatif terkendali meskipun mengalami tekanan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang dilakukan secara prudent dan konsisten. Kebijakan tersebut juga ditopang oleh koordinasi dengan pemerintah, yang dilakukan dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta dalam rangka mendorong kebijakan yang bersifat struktural untuk memperkuat fundamental perekonomian dalam jangka menengah-panjang. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan evaluasi dan menyempurnakan kerangka kebijakan moneter terkait dengan transmisi kebijakan moneter. Kegiatan antara lain melalui kajian mengenai transmisi bauran kebijakan moneter. Selain itu, terkait dengan kebijakan ekonomi daerah, Bank Indonesia melaksanakan penelitian “Identifikasi Kendala Kritikal Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia dalam rangka Penyusunan Strategi Pertumbuhan Nasional (Growth Diagnostic)”. Penelitian ini akan diikuti beberapa kegiatan yaitu: (i) pelatihan Growth Diagnostic (ii) Focus Group Discussion dengan stakeholders Bank Indonesia, serta (iii) pelatihan lanjutan model CGE (Computable General Equilibrium). 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar Dalam rangka penguatan pengelolaan moneter dan nilai tukar, Bank Indonesia melanjutkan penyerapan surplus likuiditas harian di sistem perbankan sehingga posisi operasi moneter mengalami kenaikan. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. 3.1.2.1 Pengelolaan Moneter Pengelolaan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga pergerakan sasaran operasional kebijakan moneter sekaligus memenuhi likuiditas perbankan secara seimbang. Bank Indonesia mengelola likuiditas perbankan tersebut melalui operasi moneter (OM), yaitu dengan melakukan operasi pasar terbuka (OPT) dan standing facilities (SF). Pada triwulan I-2015, posisi instrumen OM Bank Indonesia meningkat sebesar 7% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp334,35 triliun. Peningkatan ini terutama terjadi pada instrumen Deposit Facility - Fasilitas Bank Indonesia Syariah (DF-FASBIS) dan Sertifikat

Penggunaan instrumen moneter meningkat untuk menyerap surplus likuiditas perbankan dan menjaga kestabilan suku bunga PUAB. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter baru yaitu SDBI tenor 9 bulan.


39


Deposito Bank Indonesia (SDBI) masing-masing sebesar 30% dan 21%. Sedangkan instrumen SBI-SBIS, Reverse Repo (RR) SBN dan FX Swap pada triwulan laporan mengalami penurunan masing-masing sebesar 1%, 45%, dan 5% dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 3.1). Penurunan juga terjadi pada suku bunga instrumen OM sejalan dengan penurunan BI Rate (Grafik 3.2)

Rp Triliun 500,00

7,50%

400,00 300,00

7,00%

200,00

6,50%

Tw I-2014 Tw IV-2014 Tw I-2015

100,00 6,00%

0,00 -100,00

5,50%

-200,00

Tw I

Tw II

Tw IV

Tw III

Tw I 2015

2014 FX Swap Repo

RR SBN TD

SDBI SBI/S

LF/S DF/S

5,00% ON

1m

2m

3m

1b

2b

3b

4b

5b

6b

Outs. OM

Grafik 3.1 Outstanding Operasi Moneter

Grafik 3.2 Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter

Berdasarkan komposisinya, instrumen OM pada triwulan I-2015 masih didominasi oleh penempatan pada SF, yaitu DF-FASBIS sebesar 30% dari total posisi OM. Posisi DF-FASBIS tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 24%. Sementara itu, proporsi instrumen SDBI, SBI-SBIS, RR SBN, dan FX Swap pada triwulan laporan adalah masingmasing tercatat sebesar 24%, 19%, 9% dan -18% (Grafik 3.3 dan 3.4).

Komposisi OM Tw IV-2014

FX Swap -19%

Komposisi OM Tw I-2015

FX Swap -18%

DF/S 24%

DF/S 30%

RR SBN 9%

RR SBN 18%

SBI/S 19% SDBI 20%

Grafik 3.3 Komposisi Operasi Moneter Triwulan IV 2014

SDBI 24%

SBI/S 19%

Grafik 3.4 Komposisi Operasi Moneter Triwulan I 2015

Dalam rangka penguatan pengelolaan moneter, sejak akhir Maret 2015, Bank Indonesia memperkenalkan instrumen SDBI dengan tenor 9 bulan untuk menggantikan penerbitan SBI 9 bulan. Penerbitan SDBI dengan mempertimbangkan karakter SDBI yang dapat diperjualbelikan antar bank dan SDBI diyakini lebih resilien dibandingkan SBI. Dengan terbitnya SDBI tenor 9 bulan diharapkan akan membuat manajemen likuiditas menjadi semakin efektif.

40



Di samping itu, untuk memperluas eligible collateral dalam instrumen OM, pada Januari 2015, Bank Indonesia melengkapi petunjuk pelaksanaan transaksi OPT terkait dengan pelaksanaan cross border collateral arrangement. 3.1.2.1. Pengelolaan Nilai Tukar Kebijakan pengelolaan nilai tukar Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi valas di pasar domestik. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar seiring dengan kuatnya tekanan pelemahan rupiah yang berasal dari faktor global maupun domestik. Faktor global dikarenakan broad appreciation USD sedangkan faktor domestik disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan defisit transaksi berjalan. Sentimen negatif tersebut menambah tekanan pelemahan rupiah di tengah tingginya kebutuhan valas untuk kegiatan ekonomi di triwulan pertama (impor, keperluan pembayaran pajak dan setoran migas, repatriasi penghasilan non-residen). Stabilisasi nilai tukar dilakukan dengan melakukan penjualan Dolar AS ke pasar valas domestik.

Bank Indonesia melakukan intervensi valas di pasar domestik secara terukur, seiring dengan kuatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah Selama triwulan I 2015, kegiatan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat difokuskan pada masalah pangan dan energi. Untuk pangan, kegiatan koordinasi pengendalian inflasi difokuskan pada komoditas beras yang inflasinya terus meningkat sejak triwulan IV-2014. Sedangkan kegiatan koordinasi di bidang energi dilakukan sejalan dengan dimulainya reformasi subsidi BBM pada triwulan IV-2015. Kegiatan koordinasi dilakukan di tingkat teknis hingga tingkat pimpinan kementerian/lembaga. Sejak triwulan IV-2014 sampai dengan triwulan laporan, perkembangan harga beras terus mencatat kenaikan. Kenaikan terutama disebabkan oleh: a) tidak adanya penyaluran Raskin di bulan November-Desember 2014 dan terbatasnya penyaluran beras melalui Operasi Pasar dan Operasi Pasar Khusus. Hal ini sejalan dengan minimnya cadangan beras Pemerintah; dan b) gangguan produksi dalam negeri sebagai dampak musim kering di penghujung tahun 2014 yang berakibat mundurnya musim tanam dan produksi di awal tahun 2015. Untuk mengatasi gejolak harga beras tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah adalah: 1) melakukan komunikasi yang efektif mengenai kecukupan stok beras Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengarahkan ekspektasi harga pedagang; 2) segera menambah pasokan beras ke pasar melalui penyaluran Raskin maupun pelaksanaan Operasi Pasar; 3) mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk antisipasi bencana banjir di awal tahun 2015; 4) segera memperkuat stok beras Pemerintah dan Bulog untuk melaksanakan Operasi Pasar serta menjaga ekspektasi bahwa pemerintah memiliki stok beras dalam jumlah yang memadai dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menjaga stabilitas harga beras; 5) penyaluran Raskin perlu dilakukan secara merata sepanjang tahun; dan 6) meningkatkan Harga Pokok Pembelian (HPP) untuk meningkatkan kemampuan pengadaan beras Bulog.

Penguatan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah pada triwulan I-2015 difokuskan pada pengendalian harga beras dan energi. Di tingkat daerah, melalui TPID disusun roadmap pengendalian inflasi daerah.

Pemerintah merespons dengan baik berbagai rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Raskin mulai Januari 2015 dan menaikkan HPP padi dan beras pada pertengahan Maret. Sejalan dengan kenaikan HPP tersebut dan panen raya yang dimulai di bulan Maret yang berlangsung hingga bulan Mei, stok beras di Bulog terus mengalami peningkatan dan diperkirakan cukup untuk bulan Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri. Selain


41


rekomendasi jangka pendek untuk beras, dalam rapat koordinasi juga disampaikan beberapa rekomendasi yang bersifat struktural dan berorientasi jangka menengah. Rekomendasi diberikan untuk komoditas beras dan beberapa komoditas pangan utama, yakni aneka cabai, bawang merah, daging sapi dan daging ayam. Koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi di bidang energi dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, seperti pembahasan mengenai: i) kebijakan energi, khususnya mengenai mekanisme penetapan harga BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) serta implikasinya terhadap inflasi, dan (ii) risiko ke depan terkait dengan masih diberikannya subsidi kepada beberapa komoditas energi, yakni liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg dan TTL Rumah Tangga golongan 450 VA dan 900 VA, serta kebijakan pengendalian inflasi lainnya. Salah satu produk koordinasi tersebut adalah roadmap pengendalian inflasi energi, antara lain memuat poin-poin sebagai berikut: 1) pentingnya komunikasi publik terutama terkait struktur harga dan frekuensi penetapan harga oleh pemerintah, 2) mekanisme price setting harus dapat meminimalkan aksi spekulasi/penimbunan, 3) penetapan harga secara bertahap (price smoothing) perlu dipertimbangkan untuk menghindari penyesuaian harga, secara drastis 4) dukungan kebijakan untuk menjamin kejelasan mekanisme penentuan tarif transportasi sehingga transmisinya ke harga–harga domestik lebih pasti, dan 5) perlunya reformasi energi terbarukan untuk alternatif konsumsi BBM. Untuk melengkapi roadmap pengendalian inflasi di tingkat pemerintah pusat, disusun pula roadmap pengendalian inflasi di tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar roadmap pengendalian inflasi nasional terintegrasi dalam mencapai sasaran inflasi ke depan.6 Sebagaimana di tingkat pusat, roadmap pengendalian inflasi di daerah disusun dengan mengidentifikasi komoditas utama penyumbang inflasi dan penyebabnya serta rekomendasi kebijakan pengendalian inflasinya. Secara umum, roadmap pengendalian inflasi nasional ditujukan untuk mengatasi enam tantangan struktural, yakni (i) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik, (ii) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku impor, (iii) produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar, (v) ketergantungan pada impor BBM dan LPG, serta (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah. Selanjutnya, diharapkan roadmap pengendalian inflasi ini dapat menjadi komitmen Pemerintah pusat maupun daerah dan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah. 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri Bank Indonesia memantau perkembangan ULN untuk mendukung perumusan kebijakan dan menatausahakan ULN Pemerintah secara aman, akurat, dan tepat waktu.

Untuk mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia secara berkala melakukan pemantauan perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia. Pemantauan dilakukan baik terhadap ULN sektor publik pemerintah dan bank sentral, maupun ULN swasta. Posisi ULN Indonesia akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar 298,1 miliar dolar AS. ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar 132,8 miliar dolar AS (44,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 165,3 miliar dolar AS (55,5% dari total ULN). Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data ULN, bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia menerbitkan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) dan Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI). SULNI menyajikan data utang luar negeri pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Sedangkan SUSPI terdiri dari data utang pemerintah, Bank Indonesia, dan BUMN, baik utang domestik maupun utang luar negeri. 6

42

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, sasaran inflasi tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 4% ± 1%, 4% ± 1% dan 3,5% ± 1%.



Bank Indonesia menatausahakan penarikan ULN Pemerintah baik untuk membiayai proyek tertentu maupun untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan portofolio utang dan pembayaran ULN Pemerintah yang jatuh waktu. ULN Pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, komersial, fasilitas kredit ekspor, dan global bond. Penarikan ULN Pemerintah untuk pembiayaan defisit APBN dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Sedangkan penarikan ULN Pemerintah untuk pembiayaan proyek dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (i) pembayaran langsung, (ii) melalui rekening khusus, (iii) pembukaan letter of credit (L/C), dan (iv) pembiayaan pendahuluan. Total penarikan ULN Pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia pada triwulan I-2015 mencapai 3,9 miliar dolar AS. Penarikan tersebut terutama didominasi oleh penerbitan global bond sebesar 4,0 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, yang dicatat sebagai ULN (dibeli oleh non-residen) adalah sebesar 3,6 miliar dolar AS (Tabel 3.1). Tabel 3.1 Realisasi Penarikan ULN Pemerintah (Juta USD)

Multilateral Bilateral FKE Komersial Bond Total

2014* 2015* Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Total Tw 1 89,5 370,0 180,6 1.062,6 1.702,8 68,6 210,2 105,5 216,3 326,3 858,3 73,4 125,1 155,9 54,4 55,1 390,5 122,6 270,2 199,5 467,6 145,8 1.083,1 13,7 3.725,0 - 2.710,0 - 6.435,0 3.660,0 4.420,1 831,0 3.628,9 1.589,7 10.469,7 3.938,3

Sumber : Statistik ULN Indonesia *) Angka-angka sementara **) Angka-angka sangat sementara

Realisasi pembayaran ULN Pemerintah pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 1,4 miliar dolar AS (Tabel 3.2). Pembayaran ULN Pemerintah dilaksanakan berdasarkan perintah pembayaran dari Kementerian Keuangan sesuai rencana pembayaran yang diperoleh dari data administrasi ULN Pemerintah. Tabel 3.2 Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah (Juta USD) Multilateral Bilateral FKE Komersial Bond Total

2014* 2015* Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Total Tw 1 410,0 598,4 419,7 571,0 1.999,1 291,7 380,9 1.072,0 359,7 978,8 2.791,3 340,4 144,6 539,0 136,7 533,8 1.354,2 120,3 51,7 44,6 57,5 55,5 209,3 62,5 1.761,7 1.912,6 588,2 287,3 4.549,7 622,6 2.748,9 4.166,5 1.561,8 2.426,4 10.903,6 1.437,5

Sumber : Statistik ULN Indonesia *) Angka-angka sementara **) Angka-angka sangat sementara

Aspek utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga yang aman, akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lender. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan valuta pinjaman yang harus


43


dibayarkan. Untuk mendukung kinerja pembayaran ULN yang aman, akurat, dan tepat waktu serta menjaga akurasi data realisasi pembayaran ULN Pemerintah, setiap bulan dilakukan rapat koordinasi rekonsiliasi data realisasi pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. 3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Nilai dan pangsa DHE yang dikelola bank devisa domestik terus meningkat. Untuk mendorong kepatuhan eksportir, selain pelaksanaan sosialisasi Bank Indonesia juga mengenakan sanksi administratif.

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)7 merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan. Penempatan DHE melalui perbankan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang optimal secara nasional. Selain itu, pelaporan DHE yang benar dan akurat berguna bagi Bank Indonesia sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan. Untuk itu, Bank Indonesia berupaya meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan DHE melalui perbankan di Indonesia. Penerimaan DHE di Indonesia pada awal tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pangsa penerimaan DHE di bank devisa dalam negeri. Secara kumulatif dari Januari sampai dengan Februari 2015, pangsa penerimaan DHE di bank devisa dalam negeri mencapai 93,08%. Posisi tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 88,01%. Namun demikian, dari sisi nominal terjadi penurunan nilai DHE yang diterima di bank devisa dalam negeri pada awal tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan dari 22.160,23 dolar AS tahun sebelumnya menjadi 18.999,34 dolar AS. Sementara pangsa penerimaan DHE dari bank luar negeri mengalami penurunan dari 12,0% menjadi 6,9%. Dari sisi kepatuhan eksportir, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap eksportir yang tidak memenuhi ketentuan DHE. Untuk eksportir yang tidak memenuhi ketentuan DHE, Bank Indonesia memberikan sanksi administratif berupa denda dan selanjutnya sanksi penangguhan pelayanan ekspor. Pada triwulan I-2015, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi administratif berupa denda tercatat sebanyak 294 eksportir, meningkat 31,8% dibandingkan triwulan I-2014 yang sebanyak 223 eksportir. Peningkatan juga terjadi pada jumlah eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan, yang meningkat sebesar 146,5% dari 71 eksportir menjadi 175 eksportir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 eksportir telah dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor. Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan pelaporan DHE serta menyelesaikan berbagai kendala dalam pemenuhan ketentuan DHE, Bank Indonesia secara berkala melakukan edukasi dan coaching clinic kepada eksportir dan bank. Pada triwulan I-2015, telah dilakukan sosialisasi kepada eksportir dan bank di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Komoditi utama ekspor dalanm hal ini berupa karet, batubara, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, produk kayu, dan lainnya. Selain itu, agar pelaksanaan kebijakan DHE dapat berjalan semakin efektif, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain SKK Migas, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Pajak.

7

44

PBI No. 16/10/PBI/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.



3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Untuk mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan statistik, mengumpulkan data dan informasi ekonomi, keuangan dan moneter, menyusun laporan/analisis, serta menyelenggarakan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan, moneter dan sektor riil. Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan berbagai survei untuk mengetahui kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan. Beberapa survei yang secara rutin dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SP), Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME), dan Survei Investasi Asing Langsung. Selain survei, Bank Indonesia juga melakukan in-depth interview kepada pelaku bisnis utama (key business persons). In-depth interview dilakukan untuk memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan ke depan.

Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis survei di sektor riil dan keuangan dengan beberapa cakupan wilayah survei yang diperluas, serta mempublikasikan data statistik.

Selain melakukan survei-survei yang bersifat rutin, Bank Indonesia juga melakukan survei bertopik khusus yakni Survei Khusus Sektor Riil (SKSR). Selama triwulan I-2015, isu terkini di sektor riil yang digali melalui SKSR adalah perkembangan dan akses keuangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Guna meningkatkan kualitas survei, mulai triwulan I-2015, Bank Indonesia telah mengembangkan cakupan penyelenggaraan SHPR di pasar sekunder mencakup wilayah Medan dan Semarang. Selain itu, telah dilakukan juga perluasan cakupan untuk survei Perkembangan Properti Komersial di wilayah Medan, Semarang dan Surabaya. Di bidang analisis statistik, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia telah menyusun beberapa analisis, antara lain analisis sektor moneter dan finansial serta analisis sektor eksternal. Untuk analisis sektor moneter dan finansial mengenai: (i) Perkembangan Uang Beredar dan Uang Primer yang mencakup juga perkembangan dana, (ii) kredit dan suku bunga, (iii) Financial Account dan Balance Sheet, serta (iv) analisis sektor fiskal. Analisis Financial Account dan Balance Sheet menjelaskan keterkaitan finansial dan ekonomi antar institusi domestik seperti sektor bank sentral, pemerintah, bank, korporasi, rumah tangga, dan dengan sektor luar negeri. Sedangkan untuk analisis sektor eksternal berupa perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan Posisi Investasi International Indonesia (PIII). Di bidang statistik sektor eksternal, pada triwulan I-2015, Bank Indonesia telah mempublikasikan data statistik NPI triwulan IV-2014 dan statistik PII Indonesia triwulan IV-2014. Publikasi disertai dengan laporan lengkapnya yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan sektor eksternal. Selain itu, Bank Indonesia juga mempublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) untuk data periode November - Desember 2014 dan Januari 2015, serta data posisi cadangan devisa Desember 2014 sampai dengan Februari 2015.

3.2. Stabilitas Sistem Keuangan Pasca beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I-2015

45


Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) 8

Target

Pencapaian Triwulan I-2015

100 110

Indeks SSK triwulan I-2015 tercatat sebesar 0,79, lebih rendah dari threshold maksimal yang dapat ditoleransi. Untuk menjaga agar sistem keuangan stabil, Bank Indonesia melakukan pemantauan sistem keuangan dalam rangka memitigasi risiko sistemik dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik sekaligus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. 5. % Pelaksanaan Stress Test terhadap Ketahanan Industri Perbankan

25% 25%

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan ketahanan sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan stress test terhadap industri perbankan. Sesuai target, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia telah mulai menyusun model stress test antara lain dengan melakukan kajian macro scenarios.

3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Bank Indonesia mengevaluasi beberapa pengaturan makroprudensial untuk meningkatkan ketahanan stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan infrastruktur pengawasan makroprudensial.

Dalam melaksanakan mandat sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial guna mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial Kegiatan pengaturan makroprudensial pada triwulan I-2015 difokuskan pada perumusan dan penyempurnaan pengaturan dalam upaya mendorong ketahanan stabilitas sistem keuangan dan memperkuat peran Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial. Beberapa pengaturan yang sedang disempurnakan antara lain ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM). Selain itu, Bank Indonesia juga tengah melakukan pembahasan ketentuan permodalan perbankan yang terkait dengan countercyclical buffer. Penyempurnaan ketentuan FPJP ditujukan untuk meningkatkan aspek kehati-hatian dalam proses pemberian FPJP kepada bank dan mengatur koordinasi Bank Indonesia dengan otoritas mikroprudensial (Otoritas Jasa Keuangan). Adapun amandemen terhadap ketentuan mengenai GWM bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi sekaligus pendalaman pasar keuangan melalui pemberdayaan surat-surat berharga yang diterbitkan bank. Penyempurnaan dilakukan dengan memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank sebagai komponen pendanaan (funding) selain Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan memperluas cakupan pendanaan maka penyebutan ketentuan juga mengalami perubahan dari sebelumnya GWM-Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi GWM-Loan to Funding Ratio (LFR). Untuk ketentuan permodalan countercyclical buffer merupakan pengaturan yang relatif baru. Ketentuan ini ditujukan agar perbankan dapat mengantisipasi terjadinya kondisi prosiklikal yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain ketentuan yang terkait dengan industri, Bank Indonesia juga menyusun dan menyempurnakan ketentuan internal. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya terkait dengan ketentuan mengenai kerangka kebijakan makroprudensial dan amandemen ketentuan mengenai protokol manajemen krisis. Untuk memperkuat perannya sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia melakukan konsolidasi ketentuan internal. 8

46

Rata-rata Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) termasuk indeks pembentuknya meliputi Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK) dan Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK) selama bulan Januari, Februari dan Maret 2015 adalah sebesar 0,60 (ISSK), 0,31 (ISIK) dan 0,83 (ISPK).



Menindaklanjuti penerbitan ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia memfinalkan aturan internal mengenai kerangka kebijakan makroprudensial9. Kerangka kebijakan ini akan mencakup kejelasan prinsip, sasaran, strategi, indikator, dan instrumen kebijakan makroprudensial. Ketentuan ini akan dilengkapi dengan aturan pelaksanaan yang akan menjadi acuan koordinasi antara stabilitas sistem keuangan dengan moneter dan sistem pembayaran. Selain itu, pengaturan juga mencakup pengembangan akses keuangan dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM), fungsi lender of the last resort serta koordinasi antar otoritas. Selain proses penyusunan dan amandemen ketentuan, juga dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan rekonstruksi kerangka hukum (legal framework) yang melingkupi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya terkait dengan pembahasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU tentang Bank Indonesia, dan RUU Perbankan. Proses penyusunan dan amandemen undang-undang tersebut dilakukan melalui proses koordinasi dan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga lainnya yang terlibat dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Lembaga tersebut yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui proses koordinasi dan harmonisasi tersebut diharapkan kepentingan dari setiap otoritas akan dapat diakomodir dalam undang-undang dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas masing-masing. 3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial Pengawasan makroprudensial merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap sistem keuangan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui surveilans terhadap sistem keuangan, dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank. Secara umum, kerangka pengawasan makroprudensial digambarkan dalam siklus sebagai berikut:

Gambar 3.1 Siklus Pengawasan Makroprudensial 9

PBI No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.


47


Surveilans dilakukan dalam rangka monitoring, indentifikasi, dan asesmen terhadap potensi risiko sistemik yang mungkin timbul di sistem keuangan. Monitoring terhadap potensi risiko sistemik dilakukan terhadap komponen-komponen di dalam sistem keuangan, seperti lembaga keuangan, pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, maupun kondisi makroekonomi yang dikaitkan dengan siklus keuangan. Dari hasil monitoring akan diidentifikasi pemicu risiko sistemik, antara lain melalui beberapa early warning indicator yang mencerminkan kondisi stabilitas sistem keuangan, serta kemungkinan transmisinya ke elemen sistem keuangan. Selanjutnya dilakukan asesmen terhadap potensi risiko sistemik dengan berbagai perangkat seperti stress test, penetapan rating untuk industri perbankan (banking industry rating) yang secara umum diwakili oleh Systemically Important Bank (SIB), dan penetapan risiko-risiko utama yang perlu menjadi perhatian (risk register). Terkait hal ini, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK melakukan evaluasi ketahanan permodalan perbankan dalam menyerap potensi risiko melalui pelaksanaan stress testing secara berkala. Berdasarkan hasil surveilans, apabila dipandang perlu Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan makroprudensial berupa pemeriksaan tematik maupun kepatuhan. Pemeriksaan tematik merupakan pemeriksaan untuk menilai atau meneliti lebih lanjut kondisi dan praktek yang dilakukan bank yang berdasarkan hasil surveilans memiliki potensi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Adapun pemeriksaan kepatuhan merupakan pemeriksaan untuk menilai dan meyakini bahwa praktek yang dilakukan bank sesuai dengan ketentuan makroprudensial (compliance based). Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap SIB dan/atau bank lainnya yang berpotensi memberikan dampak sistemik, termasuk perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank, apabila perusahaan-perusahaan dimaksud dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank atau berdampak sistemik. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi dan/atau sanksi kepada bank. Hasil pengawasan makroprudensial juga dapat menjadi bahan rekomendasi dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat hasil pengawasan makroprudensial yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, Bank Indonesia akan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan makroprudensial kepada otoritas lain yang juga berwenang terhadap stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan I-2015, aktivitas pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: 1. Analisa harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan atas kondisi likuiditas perbankan, aktivitas pasar keuangan, pelaksanaan fungsi intermediasi dan risiko kredit, risiko pasar, tingkat efisiensi dan resiliensi industri perbankan, serta analisa keterkaitan (interconnectedness) antara bank dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB). 2. Pengembangan sistem surveilans sistem keuangan dan dashboard pengawasan makroprudensial, yang dapat memberikan early warning indicator atas kondisi bank dan sistem keuangan. 3. Pengembangan perangkat yang digunakan dalam pengawasan makroprudensial, antara lain stress test individual Domestic Systemically Important Bank (DSIB), Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan makroprudensial, dengan pendidikan sertifikasi makroprudensial secara berkelanjutan.

48



4. Penyusunan rencana pemeriksaan terhadap beberapa bank terkait dengan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang cukup tinggi. Selain itu, Bank Indonesia juga akan melaksanakan pemeriksaan aspek makroprudensial lain seperti likuiditas, dan melakukan evaluasi atas kesiapan perbankan domestik terhadap penerapan macro bottom up stress test. 3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah Komitmen Bank Indonesia untuk mengembangkan perekonomian syariah masih terus dipertahankan paska pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. Keterlibatan Bank Indonesia dalam perekonomian syariah berada dalam batas-batas kewenangan Bank Indonesia. Keterlibatan tidak saja bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional, namun juga untuk mendukung kestabilan harga dan sistem keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah adalah dengan mendorong pemanfaatan zakat untuk perluasan akses keuangan (financial inclusion). Dengan demikian, dana-dana zakat dapat digunakan untuk tujuan produktif, yang dalam jangka panjang akan membantu terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Upaya pemanfaatan zakat untuk sektor produktif tidak hanya memberikan dampak bagi stabilitas sistem keuangan, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan basis produksi. Upaya peningkatan basis produksi ini diharapkan akan meningkatkan supply produksi sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap kestabilan harga. Upaya untuk mengelola zakat bagi perekonomian tersebut juga sejalan dengan inisiatif yang dilakukan oleh lembaga internasional. Terkait hal ini, Islamic Development Bank sedang mengembangkan suatu kerangka kerja (framework) untuk menilai kesehatan suatu sistem keuangan di satu negara, yang dikenal dengan Islamic Financial Sector Assessment Program (IFSAP). Dalam IFSAP ini, sektor zakat turut dipertimbangkan untuk menilai kondisi sistem keuangan suatu negara.

Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dengan mendorong pemanfaatan zakat untuk sektor produktif dan meningkatkan kerja sama internasional khususnya terkait standarisasi zakat internasional.

Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi syariah yang dilaksanakan pada triwulan I-2015 antara lain menjalin kesepakatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Indonesia juga menginisiasi penyusunan peta jalan (roadmap) dan standar wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berkaitan dengan penyusunan standar, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk menyusun standar zakat internasional (zakat core principles). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan otoritas zakat beberapa negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Indonesia, Sudan, Afrika Selatan, dan Saudi Arabia yang dirintis sejak tahun 2014. Zakat core principles diharapkan akan menjadi pedoman umum bagi regulator atau pengelola zakat dalam merumuskan aturan, atau perangkat infrastruktur lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan pengawasan zakat yang efektif, sehingga tercipta pengelolaan zakat yang sehat, baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian. Dalam mengembankgan perekonomian syariah, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dengan kalangan pesantren. Hal ini mempertimbangkan pesantren memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Tidak sedikit pondok pesantren yang mengembangkan usahanya dengan menyediakan jenis usaha keuangan syariah melalui pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Terkait hal ini,


49


pada akhir triwulan I-2015 diselenggarakan acara Bincang Nasional dengan tema Sinergi Nasional Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Pemberdayaan Pesantren. Acara dihadiri oleh perwakilan pesantren di Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Papua dan Jadebotabek dan kalangan lain seperti akademisi, pelaku industri, asosiasi, dan lembaga lainnya.

BOKS

Kerja Sama Internasional Ekonomi Syariah: Zakat Core Principles

Besarnya potensi zakat sebagai penunjang ekonomi syariah mendorong pentingnya pengelolaan zakat yang baik. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta lembaga wakaf internasional, mendorong adanya standarisasi pengelolaan wakaf yang dapat diterapkan secara internasional (Zakat Core Principles). Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dibentuk International Working Group on Zakat Core Principles (IWG ZCP). Working Group ini akan terlibat dalam penyusunan Zakat Core Principles (ZCP). Pada dasarnya, standarisasi ini mirip dengan prinsipprinsip pengawasan perbankan yang efektif/Banking Core Principles yang berlaku secara internasional sebagaimana diatur oleh Basel Committee for Banking Supervision . Standarisasi ZCP mencakup tujuh aspek lembaga zakat yaitu: 1. Mengatur objectives, independence, dan powers dari lembaga zakat; 2. Mengatur aktivitas yang diperkenankan; 3. Kriteria licensing; 4. Metode pengawasan zakat; 5. Perangkat pengawasan zakat; 6. Pelaporan pengawasan zakat; dan 7. Corrective dan sanctioning powers of zakat supervisor. Dalam pengembangan zakat, Bank Indonesia tidak terlibat dalam operasional lembaga zakat. Bank Indonesia berperan sebagai inisiator dan katalisator peningkatan kualitas tata kelola lembaga dan otoritas zakat. Inisiatif ini sejalan dengan salah satu tema tranformasi Bank Indonesia yakni Institutional Leadership.

3.2.3 Pendalaman Pasar Keuangan (Syariah dan Pasar Valas) Untuk mendukung transmisi kebijakan moneter yang efektif dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, sistem keuangan Indonesia memerlukan infrastruktur. Infrastruktur tersebut berupa pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien. Keberadaan pasar keuangan tersebut akan membantu pengelolaan likuiditas yang lebih baik guna mendukung kelancaran intermediasi lembaga keuangan ke sektor-sektor produktif.

50



Keberadaan pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien akan memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendorong terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam adalah melakukan penyempurnaan mekanisme suku bunga penawaran antarbank atau yang selama ini dikenal sebagai Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Penyempurnaan mekanisme JIBOR dilakukan melalui penerbitan ketentuan yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank10. Melalui penyempurnaan aturan ini seluruh pelaku pasar/pelaku ekonomi akan menggunakan suku bunga acuan yang sama untuk setiap tenor sehingga tercipta efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi di pasar uang. Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (yield) Surat Utang Negara berjangka waktu 2 s.d. 30 tahun. Dengan demikian, pasar keuangan Indonesia akan memiliki kurva imbal hasil (yield curve) yang lengkap, yaitu dari tenor overnight hingga 30 tahun. Adanya kurva imbal hasil yang lengkap ini sangat penting bagi berjalannya transmisi kebijakan moneter karena mengandung faktor ekspektasi pasar terhadap arah inflasi, suku bunga, dan prospek ekonomi ke depan. Selain itu, keberadaan kurva imbal hasil yang lengkap juga akan mendorong perkembangan instrumen pasar keuangan. Hal ini berdampak positif karena akan memberikan pilihan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan sistem keuangan.

Bank Indonesia mendorong pendalaman pasar keuangan pada triwulan I-2015 melalui penyempurnaan mekanisme penawaran suku bunga JIBOR dan kerja sama lintas otoritas sektor keuangan.

Guna mendorong akselerasi pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia memperkuat jalinan kerja sama lintas otoritas yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Kerja sama ini dinilai penting mengingat masing-masing segmen pasar, yaitu pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar modal (pasar saham dan pasar surat utang) memiliki keterkaitan satu sama lain. Adanya kendala di salah satu segmen pasar tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu otoritas atau lembaga saja. Selain itu, kerja sama lintas otoritas akan menyelaraskan upaya pendalaman pasar yang dilakukan oleh masing-masing otoritas agar berjalan searah dan saling mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan mencakup pula pengembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Pada triwulan laporan, Bank Indonesia mempersiapkan penerbitan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan prinsip syariah. Penyempurnaan pengaturan PUAS dilakukan untuk menambah alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah. Hal ini dilakukan melalui transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (repurchase agreement) atau disebut juga dengan transaksi repo. Keberadaan instrumen repo syariah ini akan melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA). Pada triwulan laporan, Bank Indonesia juga tengah melakukan finalisasi penyusunan arah kebijakan (blueprint) pendalaman pasar keuangan. Dengan tersusunnya blueprint tersebut maka program pengembangan dan pendalaman pasar keuangan akan berjalan terarah, efektif dan implementatif dalam menghadapi tantangan perekonomian domestik maupun imbas perubahan kondisi global. 10

PBI No. 17/2/PBI/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank.


51


3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion) Bank Indonesia memperluas akses keuangan yang inklusif bersinergi dengan berbagai pihak. Pada triwulan I-2015, upaya ini didukung dengan penyusunan roadmap elektronifikasi retail payment guna mendorong penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka keuangan inklusif.

Sebagai bagian dari upaya mendorong kestabilan sistem keuangan, Bank Indonesia melaksanakan program keuangan yang inklusif. Program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemanfaatan produk dan jasa keuangan, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan program keuangan yang inklusif, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia telah menyelesaikan roadmap elektronifikasi retail payment. Penyusunan roadmap elektronifikasi ini dilakukan dalam rangka mendukung akses keuangan yang lebih luas melalui penggunaan transaksi non-tunai. Dengan adanya roadmap tersebut, Bank Indonesia memiliki konseptual desain, framework strategic planning, timeline, dan action plan yang lebih jelas dan terukur, Dalam pelaksanaan roadmap elektronifikasi dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia di 2014, pada triwulan laporan Bank Indonesia telah menyepakati kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kerja sama terkait peningkatan penggunaan transaksi non-tunai dan perluasan akses keuangan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dalam implementasinya, selama triwulan I-2015 telah dilakukan sosialisasi dan kampanye Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di 7 wilayah yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Pontianak, Surabaya, dan Mataram. Sosialisasi ditujukan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk mendorong transaksi secara non-tunai oleh TKI. Pada periode laporan, Bank Indonesia juga menyepakati nota kesepahaman dengan Muslimat Nahdatul Ulama (NU). Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga menyepakati peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat untuk mengembangkan keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini dalam upaya pendidikan keuangan kepada masyarakat khususnya perempuan dan peningkatan sumber daya manusia melalui capacity building dan pendidikan keuangan inklusif/edukasi keuangan inklusif. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan training for trainers (ToT) kepada anggota dan pengurus Muslimat NU. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam upaya ikut serta memperluas akses layanan keuangan di masyarakat khususnya melalui Layanan Keuangan Digital dan peningkatan transaksi non-tunai. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Surabaya, Semarang dan Bandung. Kerja sama keuangan inklusif melalui perluasan penggunaan layanan non-tunai juga dilakukan dengan menggandeng instansi Pemerintah. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah menyelesaikan kajian model bisnis transaksi non-tunai di 11 kementerian dan 5 Pemerintah Daerah. Hasil dari kajian ini digunakan sebagai referensi dalam penyusunan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dengan Kementerian/ Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong menggunaan transaksi non-tunai di lingkup kewenangan Kementerian/Pemerintah Daerah tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan Bank Indonesia, penyaluran bantuan pemerintah yang dilakukan secara non-tunai dapat memberikan nilai tambah dari sisi transparansi, keamanan, dan kemudahan jika dibandingkan penyaluran secara tunai. Penyaluran secara elektronik juga memungkinkan proses audit dan pengendalian risiko yang lebih baik dan menjadi entry point bagi masyarakat unbanked untuk memperoleh akses keuangan. Pada aspek biaya, penyaluran bantuan secara elektronik pada tahap awal akan menyerap biaya

52



investasi yang cukup besar terutama dalam kesiapan infrastruktur dan biaya edukasi. Namun dalam jangka menengah biaya ini akan berkurang dan efisiensi biaya penyaluran bantuan dapat dicapai. Terkait kerja sama perluasan akses keuangan dan GNNT dengan kementerian, Bank Indonesia juga tengah mempersiapkan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dengan beberapa kementerian. Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama yang sedang disiapkan antara lain dengan: 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Kementerian Sosial; 3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 4) Kementerian Agama; dan 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam upaya untuk memperluas penggunaan layanan non-tunai dalam program Pemerintah, Bank Indonesia juga telah menyusun usulan kepada Pemerintah untuk memperluas pihak yang diperkenankan benrtindak sebagai lembaga pembayar dalam penyaluran bantuan sosial Pemerintah. Saat ini, pihak yang ditetapkan sebagai lembaga pembayar baru sebatas bank dan kantor pos. Di tingkat nasional, Bank Indonesia bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, OJK, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tengah menyempurnakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI tersebut akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga terkait dalam melakukan pengembangan dan pelaksanaan program keuangan inklusif di Indonesia.

Gambar 3.2 6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Untuk mendukung perumusan kebijakan program keuangan yang inklusif, Bank Indonesia juga tengah melakukan Survei Keuangan Inklusif Indonesia tahun 2015. Survei tersebut dilakukan di 10 wilayah provinsi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden 2.500 orang. Survei bertujuan untuk mengetahui tingkat akses masyarakat terhadap produk dan jasa lembaga keuangan dan tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Selain itu, melalui survei Bank Indonesia berupaya untuk mendapatkan informasi mengenai Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I-2015

53


tingkat edukasi keuangan meliputi pengetahuan dan persepsi individu dalam mengelola keuangan, melakukan perencanaan keuangan, pengetahuan individu mengenai produk dan layanan keuangan. Sejalan dengan upaya untuk memperoleh data dan informasi melalui Survei Keuangan Inklusif Indonesia, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertanyaan tentang keuangan inklusif akan menjadi bagian dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan setiap tahun oleh BPS. Pertanyaan tersebut akan mulai digunakan pada SUSENAS bulan September 2015. 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Indonesia melakukan penguatan kapabilitas UMKM dalam mengakses kredit, mendorong pengembangan klaster komoditas pangan, serta mendorong penciptaan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis.

Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penelitian, pengembangan klaster komoditas ketahanan pangan, dan kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. 3.2.5.1. Penelitian dan Pengembangan dalam Rangka Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengakses kredit atau pembiayaan. Selama triwulan I-2015, telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: a. Bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun standar keuangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan pedoman tersebut, UMK dapat menyusun laporan keuangan yang terstandar dan sistematis untuk menggambarkan kondisi keuangan usahanya. Hal ini akan membantu memudahkan lembaga pembiayaan bank dan non-bank untuk menganalisis kemampuan keuangan UMK yang mengajukan kredit mikro dan kecil. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan IAI menyusun modul pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi UMK. Dengan modul tersebut, Bank Indonesia akan memfasilitasi pelatihan PTK bagi UMK melalui bekerja sama dengan perguruan tinggi, Konsultan, dan IAI. b. Sebagai tindak lanjut penelitian tentang skema pembiayaan pertanian yang telah dilakukan tahun 2014, Bank Indonesia mempersiapkan pilot project model pembiayaan pertanian dengan menggunakan konsep pembiayaan rantai nilai (value chain financing). Pilot project dilakukan terhadap komoditas pangan dan hortikultura, yaitu beras, cabai merah dan bawang merah. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah mengidentifikasi pelaku usaha dan wilayah proyek, yaitu Tasikmalaya (cabai merah), Indramayu (beras), Majalengka (bawang merah) dan Brebes (bawang merah). 3.2.5.2. Program Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw DN) dalam Pengembangan UMKM 1. Program Klaster Bank IndonesiaI

54

Salah satu program pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di daerah adalah program pengembangan klaster komoditas ketahanan pangan atau



komoditas yang menjadi sumber inflasi. Beberapa komoditas yang dikembangkan oleh 41 KPw DN antara lain padi, cabai, bawang merah, sapi, kedelai, susu sapi, ikan laut, sayuran, sagu, perikanan air tawar, jagung, gula semut, dan itik.

Perkembangan klaster beberapa komoditas ketahanan pangan sampai dengan triwulan I-2015 adalah sebagai berikut: a. Komoditas Padi

Pengembangan klaster komoditas padi dilaksanakan oleh 16 Kantor Bank Indoensia Dalam Negeri (KPw DN) dengan total luas lahan 3.230 ha. Jumlah produksi padi yang dihasilkan adalah 16.583 ton atau 0,02% dari total produksi nasional sebesar 70.607.231 ton (BPS, 2014). Adapun jumlah petani yang terserap dalam klaster ini sebanyak 2.829 orang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 11.971 orang. Klaster dengan lahan terluas adalah klaster padi binaan KPwDN Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Patampanua dan Desa Panicong, Sopeng dengan lahan seluas 1.616 ha.

Dalam pengembangan klaster tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam memfasilitasi studi banding pelaksanaan good agriculture practices/tehnik budidaya, operasionalisasi Lembaga Keuangan Masyarakat Agribisnis (LKMA), pembangunan sarana dan prasarana gudang, pemberian bantuan Rice Milling Unit (RMU), serta pembangunan irigasi bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

b. Komoditas Cabai KPwDN yang melaksanakan program pengembangan klaster cabai tercatat sebanyak 13 KPw DN dengan total luas lahan 234 ha. Jumlah produksi cabai yang dihasilkan sebanyak 627 ton atau 0,06% dari total produksi cabai nasional sebesar 1.013.000 ton (BPS, 2013). Jumlah petani yang diserap dalam klaster ini sebanyak 356 orang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.119 orang. Klaster cabai dengan luas lahan terbesar adalah klaster cabai binaan KPwDN Provinsi Jambi seluas 98 ha di Kabupaten Kerinci. c. Komoditas Bawang Merah

Terdapat 11 KPw DN yang melaksanakan program pengembangan klaster bawang merah, dengan total luas lahan 577 ha. Jumlah produksi bawang merah yang dihasilkan adalah 3.216 ton atau 0,32% dari total produksi nasional yaitu 1.010.773 ton (BPS, 2013). Jumlah petani yang terserap oleh klaster ini sebanyak 791 orang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.590 orang. Klaster bawang merah dengan luas lahan terbesar adalah klaster binaan KPw Cirebon yang terletak di Kabupaten Majalengka seluas 274 ha.

Beberapa fasilitasi yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada klaster binaan diantaranya adalah pemberian pelatihan dan monitoring perkembangan demplot bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

d. Komoditas Sapi Potong

Terdapat 13 KPw DN yang mengembangkan klaster sapi, dengan jumlah sapi sebanyak 5.643 ekor. Jumlah sapi tersebut baru dapat mencukupi 0,16% dari kebutuhan sapi pedaging yang diperkirakan sekitar 3,4 juta ekor per tahun (Apfindo, 2014). Jumlah peternak yang terserap dalam klaster sapi adalah 1.189 orang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.360 orang. Klaster sapi terbesar adalah yang dikembangkan oleh KPw Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan


55


klaster sapi di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar dengan jumlah sapi tercatat 2.210 ekor. Adapun fasilitasi yang telah diberikan pada klaster binaan tersebut antara lain pelatihan, studi banding, sosialisasi, penguatan kelembagaan kelompok, pendampingan kelompok, fasilitasi akses kredit serta pemberian sarana dan prasarana kandang, rumah pakan, dan infrastruktur pendukung lainnya. 3.2.5.3. Program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia Program pengembangan wirausaha yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di 2015, diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan wirausaha melalui sinergi dengan pemangku kepentingan. Fokus kegiatan dilakukan pada pengembangan program inkubator bisnis. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I-2015 adalah untuk menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah dirintis oleh Bank Indonesia pada periode sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman mengenai upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren, Bank Indonesia bersama Kementerian Agama telah merumuskan roadmap pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan program kerja yang akan diimplementasikan. Beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi pengembangan inkubasi bisnis, edukasi pencatatan transaksi keuangan, dan peningkatan penggunaan layanan non tunai yang akan diimplementasikan. Sementara itu, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah dilaksanakan program pengembangan kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan serta peningkatan kapasitas dan perubahan mindset bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sampai dengan triwulan I-2015, program kewirausahaan telah dilaksanakan di Lapas klas II A Pontianak, Lapas klas II A Palangkaraya, Lapas Klas II A Serang, Lapas di wilayah Jambi dan Lapas di wilayah Sulawesi Tenggara. 3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan Pemanfaatan informasi kredit dalam tren meningkat, sejalan dengan fungsinya mendukung intermediasi keuangan yang dilandasi prinsip kehati-hatian.

Untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan yang dilandasi prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia mengelola Sistem Informasi Debitur (SID). Melalui sistem tersebut, lembaga keuangan memperoleh informasi track record calon debitur sehingga dapat dianalisis kelayakan pemberian kredit/pembiayaan sesuai profil risikonya. Sampai dengan akhir triwulan I-2015, jumlah lembaga keuangan yang tercatat sebagai pelapor dalam SID adalah 118 Bank Umum, 1.357 Bank Perkreditan Rakyat, dan 28 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Data perkreditan yang dilaporkan secara rutin setiap bulan oleh pelapor dari lembaga keuangan sepanjang triwulan laporan mencapai sejumlah 82,77 juta data debitur dan 183,67 juta rekening fasilitas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,03% (qtq) dan 9,24% (yoy) untuk data debitur dan meningkat sebesar 2,11% (qtq) dan 13,72% (yoy) untuk jumlah rekening fasilitas (Tabel 3.3) Tabel 3.3 Jumlah Debitur-Fasilitas Triwulan I 2014 – Triwulan I 2015 Tahun Triwulan

2014 I

Jumlah Debitur Jumlah Rekening Fasilitas

56

(dalam juta)

II

2015 III

IV

I

77,78 79,77 80,65 81,93 82,77 161,51 167,16 173,82 179,87 183,67



Sejalan dengan semakin bertambahnya data jumlah debitur dan rekening fasilitas yang dikelola dalam SID, terdapat pula peningkatan jumlah pemanfaatan informasi perkreditan oleh lembaga keuangan. Jumlah permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) pada triwulan I-2015 mencapai 8,75 juta permintaan (Grafik 3.5).

Jumlah IDI (Juta) 5 4,5 4 3,5

FX Swap -18%

3 2,5 2

RR SBN 9%

1,5 1

SDBI 24%

0,5

SBI/S 19%

Selain bermanfaat bagi industri perbankan, 0 Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar data perkreditan yang bersumber dari Tw II Tw III Tw IV Tw I 2014 2015 SID juga bermanfaat untuk mendukung Permintaan IDI 2,83 4,36 3,21 2,47 2,57 3,13 3,07 2,87 4,34 2,84 2,69 3,23 perumusan kebijakan Bank Indonesia. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Grafik 3.5 diantaranya adalah penentuan Probability of Pertumbuhan Debitur-Fasilitas Triwulan I 2014 – Triwulan I 2015 Default (PD), kebijakan Loan to Value (LTV) pada kredit perumahan dan kendaraan bermotor, dan pembatasan jumlah kepemilikan kartu kredit. Data perkreditan juga dimanfaatkan oleh instansti terkait antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.3. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan dalam upaya menjaga sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, dan efisien. Bank Indonesia terus berupaya agar penggunaan instrumen pembayaran non-tunai di masyarakat semakin meningkat, antara lain melalui pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sementara itu, kebijakan pengelolaan uang Rupiah tetap difokuskan pada pemenuhan kebutuhan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, kondisi uang yang layak edar, dan penyediaan yang tepat waktu. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6. % Tingkat kehandalan sistem pembayaran BI (RTGS, SSSS, SKN)

Target 99,97 %

Pencapaian Triwulan I-2015 100%

Penjelasan: Tingkat kehandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia diukur dari kecepatan settlement antar bank di Sistem BI-RTGS, BI-SSS dan SKNBI. Pencapaian tingkat kehandalan sebesar 100% tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia melalui penyediaan perangkat dan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung kelancaran transaksi BI-RTGS dan SKNIBI. 7. Transaksi SP ritel (APMK, Uang Elektronik, Internet Payment, 100% 100% Mobile Payment, Transfer Kredit SKN) Penjelasan: Transaksi SP ritel pada tw-2015 mencapai 2,4 kali dari PDB. Bank Indonesia terus mendorong upaya untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran non tunai melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan berbagai turunan kegiatannya. 8. Indeks Pengelolaan Uang Rupiah (Indeks Kualitas Uang Beredar di Daerah Perbatasan dan Terpencil; Persentase Jumlah Uang Palsu yang Dilaporkan ke Bank Indonesia; dan Posisi Kas Nasional)

100% -*)

Penjelasan: Pengukuran dilakukan pada Tw II-2015 antara lain melalui survei kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (semester). *) Pengukuran dilakukan pada Tw II-2015


57


3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran non-tunai melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen.

Guna menjaga dan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kelancaran sistem pembayaran pada triwulan I-2015, Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran antara lain dengan penyiapan sistem pendukung setelmen dana dan surat berharga. Selain itu, Bank Indonesia juga terus berusaha menjaga kepentingan nasional terkait jasa sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, pada triwulan I-2015, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan terkait sistem pembayaran sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II Untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan pengembangan sistem BI-RTGS dan BISSSS Generasi II sebagai infrastruktur setelmen dana dan surat berharga. Sampai dengan triwulan I-2015, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan implementasi. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan kepada seluruh peserta bank dan pihak internal Bank Indonesia terkait dengan kegiatan industrial test yang menurut rencana akan dilakukan pada triwulan II-2015. 2. Pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II

Kegiatan Pengembangan SKNBI Generasi II di triwulan I-2015 difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu: a. Pelatihan SKNBI Generasi II Pelatihan dilakukan agar user/pengguna aplikasi SKNBI Generasi II dapat menggunakan sistem ini dengan mudah dan dapat mengaplikasikannya dalam prosedur operasional sehari-hari. Pelatihan meliputi training operasional serta training instalasi dan teknis yang diberikan kepada peserta SKNBI (perbankan) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. b. Pelaksanaan Connectivity Test untuk Persiapan Industrial Test

Dalam rangka persiapan industrial test, pada periode laporan telah didistribusikan candidate release version aplikasi Sistem Peserta Kliring (SPK) untuk diinstalasi oleh masing-masing bank yang akan digunakan pada saat connectivity test. Adapun tujuan connectivity test adalah untuk memastikan aplikasi SPK dapat terhubung dengan baik dengan aplikasi Sistem Sentral Kliring (SSK) di Penyelenggara Kliring (dalam hal ini Bank Indonesia). Kegiatan industrial test SKNBI Generasi II telah dimulai sejak 24 Maret 2015 selama kurang lebih tujuh minggu.

3. Penggunaan Central Bank Money untuk Setelmen Dana Transaksi di Pasar Modal

58

Bank Indonesia bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sedang melakukan persiapan implementasi penggunaan Central Bank Money dalam mekanisme setelmen dana atas transaksi di pasar modal. Central Bank Money merupakan proses sentralisasi setelmen dana dari transaksi pasar modal dilakukan dengan menggunakan dana yang disimpan pada Bank Sentral.

Saat ini, setelmen dana dalam transaksi pasar modal dilakukan melalui bank komersial atau dikenal dengan istilah Commercial Bank Money. Perubahan mekanisme ini dilakukan dalam rangka mitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas sistem pembayaran.



Selanjutnya, dapat dilaporkan bahwa pada triwulan I-2015 telah dilakukan uji coba setelmen dana transaksi pasar modal menggunakan The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST) milik KSEI dan sistem BI-RTGS. 4. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Sejalan dengan peran Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait jasa layanan tersebut. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan membuat iklan layanan masyarakat (ILM) yang telah didistribusikan kepada perbankan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

Upaya lainnya dilakukan dengan memberikan fasilitasi, konsultasi, dan edukasi. Selain itu, Bank Indonesia juga secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan penyelengaraan event edukasi masyarakat pada kegiatan car free day di Jakarta. Pada Maret 2015, tema edukasi yang diusung adalah ‘Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran’.

5. Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme Pada triwulan laporan, Bank Indonesia dan PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Nota Kesepahaman tersebut merupakan penyempurnaan dari nota kesepahaman tahun 2003 dan 2010. Bentuk kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman meliputi: (i) pertukaran informasi, (ii) perumusan ketentuan hukum dan/atau pedoman, (iii) pelaksanaan audit kepatuhan, (iv) sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, (v) penelitian, (vi) penugasan pegawai Bank Indonesia di PPATK, dan/atau (vii) pengembangan sistem informasi. Melalui pembaharuan nota kesepahaman ini, Bank Indonesia kembali menegaskan komitmen dan dukungannya terhadap pembangunan rezim anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). yang efektif di Indonesia. 6. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Untuk meningkatkan keamanan, kelancaran, kendalan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran. Adapun obyek pengawasan meliputi sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun yang diselenggarakan oleh industri seperti penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer dana, dan KUPVA Bukan Bank.

Pengawasan dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung (onsite) dan pemeriksaan tidak langsung (offsite) melalui laporan yang disampaikan. Secara umum, hal yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan penyelenggara sistem pembayaran adalah kepatuhan pada ketentuan, penerapan prosedur (termasuk penerapan APU dan PPT, pengendalian internal) dan kesehatan perusahaan. Pada triwulan I-2015, telah dilakukan kegiatan pengawasan sistem pembayaran kepada penerbit kartu kredit, kartu debet, penyelenggara transfer dana dan KUPVA Bukan Bank. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan bersama (joint audit) dengan PPATK terhadap KUPVA Bukan Bank di Pontianak, Makassar, Denpasar, Batam dan Jakarta. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap KUPVA Bukan Bank yang memiliki total transaksi tertinggi.


59


7. Perluasan Penggunaan Instrumen Non-tunai

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk menggunakan instrumen non-tunai, Bank Indonesia terus berperan aktif dalam memperluas akses masyarakat terhadap instrumen non-tunai. Salah satunya dilakukan dengan pencanangan GNNT. Untuk mendukung hal tersebut, pada periode laporan telah diimplementasikan transaksi elektronik parkir (E-Parking) di Jalan Sabang.

Untuk membayar parkir, masyarakat dapat menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank DKI, Bank Mandiri, Bank Mega, BNI, BRI dan BCA. Diharapkan dengan metode E-Parking, keamanan dan kenyamanan transaksi masyarakat dapat meningkat. Selain itu, kesadaran masyarakat atas inovasi akan berujung pada semakin meningkatknya transaksi non-tunai. 8. Pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan sistem pembayaran di Indonesia yang lancar, aman, efisien, dan andal, Bank Indonesia mempersiapkan pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI). Pembentukan forum sistem pembayaran juga dilakukan oleh beberapa bank sentral negara lain, diantaranya Australia, Inggris, Mongolia, dan Kanada. FSPI beranggotakan Bank Indonesia, kementerian, otoritas, asosiasi, pelaku industri sistem pembayaran, dan pihak terkait lainnya. Melalui FSPI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, pengaturan dan program kerja tiap otoritas serta memberikan kesempatan bagi industri untuk berkoordinasi dengan otoritas. 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia memenuhi kebutuhan uang Rupiah melalui penyediaan ULE termasuk ke wilayah terpencil dan terdepan Indonesia. Sejalan dengan amanat UU Mata Uang, telah diterbitkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan Rupiah.

60

Kebijakan pengelolaan uang Rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. Selama triwulan I-2015, implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar pertama adalah: a. Kerja Sama Pencetakan Uang Rupiah tahun 2015 dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

Pada 2015, Bank Indonesia menempatkan pesanan cetak uang Rupiah ke Perum Peruri sebanyak Rp319,2 triliun terdiri dari Rp318,0 triliun atau 9,3 miliar lembar uang kertas dan Rp1,1 triliun atau 1,6 miliar keping uang logam. Pada triwulan I-2015, pesanan cetak tersebut telah terealisasi sebesar 107,4% yang terdiri dari Rp97,9 triliun (2,1 miliar lembar) uang Rupiah kertas dan Rp215,3 miliar (340,3 juta keping) uang Rupiah logam.

b. Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Uang Rupiah yang Diduga Palsu

Bank Indonesia memberikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang rupiah yang diduga palsu kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi salah satu alat bukti di pengadilan dalam persidangan tindak pidana kasus pemalsuan uang Rupiah. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia telah melakukan enam kali pemeriksaan laboratorium terhadap uang rupiah yang diduga palsu atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia.



c. Kerja Sama dengan Instansi Lain Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Publik Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dan Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR)

Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Mahkamah Agung RI telah melakukan sosialisasi kepada para hakim di Provinsi Sumatera Selatan mengenai UU Mata Uang. Sosialisasi khususnya terkait dengan kewajiban penggunaan uang Rupiah di Wilayah NKRI dan pemaparan tentang kejahatan mata uang Rupiah. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memperkaya perspektif para hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan atas kejahatan mata uang Rupiah sesuai dengan UU Mata Uang.

Di samping itu, Bank Indonesia juga secara berkelanjutan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai ciri keaslian uang Rupiah. Selama triwulan I-2015, Bank Indonesia telah melakukan 14 kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Banyumas, Jember, Palembang, serta di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Selanjutnya, terkait implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar kedua adalah sebagai berikut : a. Distribusi Uang ke Satuan Kerja Kas Bank Indonesia

Selama triwulan laporan, realisasi pengiriman uang Rupiah mencapai Rp12,5 triliun dalam berbagai pecahan, terdiri Rp7,1 triliun untuk memenuhi kecukupan persediaan kas KPwDN-BI dan Rp5,4 triliun untuk KPBI.

b. Distribusi Kerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Bergerak di Bidang Jasa Angkutan Terkait Distribusi Uang.

Kerja sama ini dilakukan dengan PT. Kereta Api Indonesia, PT. PELNI, dan PT. Silkargo. Kerja sama yang dilakukan adalah penyediaan armada transportasi secara reguler, berupa kereta api dan kapal penumpang, untuk mendukung kelancaran kegiatan distribusi Rupiah ke seluruh Indonesia.

c. Kerja Sama dengan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Pengolahan Uang

Pada 26 Februari 2015, Bank Indonesia bersama Baharkam Polri telah menandatangani Pedoman Kerja tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah. Ruang lingkup pedoman kerja dimaksud antara lain tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan, pengawasan dan pemberian sanksi atas kawal angkut uang dan pengolahan uang Rupiah terhadap perusahaan cash in transfer.

d. Laporan Jumlah dan Nilai Nominal Uang yang Dimusnahkan kepada Pemerintah

Pada 30 Januari 2015, Bank Indonesia telah menerbitkan aturan terkait jumlah dan nominal uang rupiah yang dimusnahkan11. Penerbitan aturan tersebut sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang tentang Mata Uang.

11

PBI Nomor 17/1/PBI/2015 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014.


61

BOKS BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

Implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar ketiga adalah sebagai berikut : a. Layanan kas keliling kegiatan ini berupa penukaran uang pecahan besar menjadi uang pecahan kecil dan uang rusak/cacat/lusuh dengan uang layak edar. Selama triwulan laporan, telah dilakukan 623 kegiatan kas keliling seperti pasar, stasiun kereta api, pameran, dengan total jumlah penukaran sebesar Rp421,3 miliar. Frekuensi kegiatan kas keliling tersebut meningkat sebesar 138 kegiatan dari 485 kegiatan pada triwulan sebelumnya dengan nilai penukaran Rp319,7 miliar. b. Layanan kas titipan bekerja sama dengan perbankan di daerah yang sulit atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia namun memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi (blank spot area). Sampai dengan akhir triwulan I-2015, telah dibuka 30 Kas Titipan yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Kegiatan kas titipan tersebut melibatkan dua belas bank umum sebagai bank pengelola. Penarikan uang oleh bank pengelola Kas Titipan selama triwulan I-2015 tercatat sebesar Rp5,9 triliun, turun Rp5,7 triliun (49,3%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Rp11,6 triliun). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh faktor siklikal pasca periode perayaan Natal dan liburan akhir tahun. Dalam rangka memenuhi amanat UU Mata Uang, Bank Indonesia menerbitkan pengaturan yang mengatur kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah NKRI. Di samping itu, Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan Cash in Transit.

BOKS

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Rupiah merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rupiah harus menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri. Penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewajiban setiap penduduk dan pelanggarannya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dapat mendukung upaya menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dan stabilitas perekonomian secara makro. Di Indonesia khususnya daerah perbatasan dan daerah wisata mancanegara, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelaku usaha baik makro maupun ritel yang masih bertransaksi menggunakan mata uang selain Rupiah. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas nilai mata uang rupiah serta mengakibatkan identitas Rupiah sebagai kedaulatan bangsa semakin tergerus. Selain itu, masih terdapat praktek-praktek transaksi keuangan yang tidak menggunakan mata uang rupiah di wilayah NKRI, misalnya: (i) transaksi antar penduduk (resident to resident) di dalam negeri dengan menggunakan harga dalam mata uang asing, misalnya perdagangan batubara, kimia, tekstil, alat berat, minyak

62


BOKS


dan gas; (ii) kuotasi harga dan pembayaran dalam mata uang asing, antara lain tarif hotel, sewa apartemen, penjualan komputer, travel agent; (iii) penggunaan tarif dalam bentuk mata uang asing di beberapa instansi, seperti imigrasi (visa on arrival), jasa-jasa di pelabuhan (terminal handling), dan jasa-jasa di bandar udara (ground handling); (iv) daerah atau pasar tertentu yang ditengarai banyak menggunakan mata uang asing, seperti pasar elektronik; (iv) transaksi di wilayah perbatasan yang dilakukan dengan menggunakan mata uang non-rupiah, yakni ringgit, kina, dolar Singapura, dan peso. Salah satu bentuk koordinasi dalam upaya penegakan hukum kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Wilayah NKRI diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerja sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.12 Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi: (i) tukar menukar data dan/atau informasi, (ii) pengamanan dan pengawalan, (iii) pengawasan, (iv) penegakan hukum, (v) peningkatan SDM, dan (vi) sosialisasi. Sementara area kerja sama penegakan hukum mencakup: (i) penegakan hukum bagi pelanggaran kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah NKRI, (ii) dugaan tindak pidana mata uang rupiah, dan (iii) dugaan adanya tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing. Sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman tersebut, telah disusun Pedoman Kerja mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah. Pedoman kerja tersebut ditandatangani oleh Anggota Dewan Gubernur Bidang IV Bank Indonesia dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2014. Kerja sama tersebut secara bertahap akan ditindaklanjuti pada tingkat daerah dalam bentuk pokok-pokok kesepahaman oleh Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian Daerah. Hingga akhir 2014, telah dilakukan penandatanganan pokok-pokok pesepahaman di empat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Bali, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Pada 31 Maret 2015, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.13 Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. Adapun pokok-pokok pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain mengatur: (i) kewajiban menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi non-tunai di wilayah NKRI, (ii) pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah, (iii) larangan untuk menolak Rupiah kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran/ 12 Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerja sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 16/33/GBI/DPU/NK – B/29/VIII/2014 pada tanggal 1 September 2014 tentang “Kerja sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 13 PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


63


penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan tertulis tertentu, (iv) kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah, (v) kewenangan Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, (vi) kewajiban pencantuman harga barang dan/ atau jasa, serta (vii) pengenaan sanksi terhadap pelanggaran UU ini. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non-tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015, dan ketentuan dalam PBI dimaksud mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan penerapan aturan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik dari sektor mikro maupun makro. Selain itu melalui pengaturan dapat mempercepat pertumbuhan retailer penukaran valas/money changer di daerahdaerah perbatasan maupun daerah wisata serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dalam pengaturan tersebut juga menganjurkan penggunaan hedging untuk korporasi agar dapat tetap bertransaksi menggunakan mata uang Rupiah dan memberikan rasa aman akan selisih kurs sehingga korporasi tidak merasa dirugikan dengan kewajiban penggunaan Rupiah.

3.4. Kerja Sama Internasional 3.4.1. Kerja Sama G20 Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai fora kerja sama internasional antara lain dengan fokus pada upaya mendukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, reformasi sektor keuangan, pencegahan krisis, dan penyiapan integrasi ASEAN.

Sepanjang triwulan I-2015, Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum G20. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menghadiri pertemuan G20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, serta pertemuan Working Group G20 level teknis. Pertemuan G20 yang dihadiri Bank Indonesia tersebut membahas berbagai isu utama perekonomian global terkini, khususnya upaya bersama untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkesinambungan, dan seimbang. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dilaksanakan pada 10-12 Februari 2015 di Istanbul, Turki. Beberapa kesepakatan penting yang dihasilkan antara lain terkait dengan: (i) Arah kebijakan moneter dan fiskal guna merespons perkembangan ekonomi global dan meminimalisir potensi risiko yaitu dengan: (i) melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dalam upaya meminimalkan negative spillovers; dan (ii) melaksanakan kebijakan fiskal secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian jangka pendek sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (ii) Upaya pencapaian G20 collective growth strategy: (i) masing-masing anggota G20 menetapkan 5 – 8 program utama yang memiliki dampak pertumbuhan terbesar, (ii) apabila diperlukan, negara anggota G20 melakukan penyesuaian growth strategy untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan (adjusted growth strategy); dan (iii) memperhitungkan faktor inclusiveness dalam growth strategy. (iii) Upaya penguatan investasi melalui kebijakan yang mendorong iklim usaha dan memfasilitasi intermediasi keuangan: (i) meningkatkan kualitas proses pelayanan publik dan jumlah bankable projects; (ii) meningkatkan Public-Private Partnership Models

64



untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta; (iii) memperkuat project planning infrastruktur di negara Low Income Countries (LICs); (iv) meningkatkan iklim bisnis yang kondusif dan dukungan pembiayaan kepada UMKM, serta penggunaan sumber pembiayaan alternatif; (v) mempercepat dimulainya implementasi Global Infrastructure Hub (GIH); dan (vi) meningkatkan kualitas investasi infrastruktur, investasi berwawasan lingkungan (green investment), dan efisiensi penggunaan dana publik (iv) Upaya reformasi kuota dan governance IMF: (i) mendorong AS untuk segera melakukan ratifikasi The 2010 Reforms; dan (ii) meminta IMF untuk menyusun langkah interim untuk dibahas pada bulan April 2015. (v) Upaya reformasi sektor keuangan: (i) mengimplementasikan seluruh financial reforms yang telah disepakati secara konsisten; dan (ii) menyelesaikan financial reforms yang ditargetkan pada tahun 2015. Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut: 1. Pada isu perekonomian global, Indonesia berpendapat bahwa Economically More Developed Countries (EMDCs) memiliki peluang tumbuh lebih baik dan dapat berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global di tengah perlambatan ekonomi negara maju dan penurunan harga minyak. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan structural reform, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, serta penguatan Global Financial Safety Net. 2. Terkait isu investasi, Indonesia mendorong pemanfaatan Islamic Finance dalam pembiayaan infrastruktur dan Small and Medium Enterprises (SMEs). 3. Terhadap reformasi kuota IMF, Indonesia mengusulkan dimulainya persiapan 15th General Quota Review, antara lain dengan melakukan review formula kuota. 4. Terkait isu perpajakan, Indonesia menggarisbawahi pentingnya kerja sama multilateral untuk mengoptimalkan implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan meminta IOs untuk membantu mempelajari masalah dan tantangan dalam implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI). 5. Terkait reformasi regulasi sektor keuangan, Indonesia mengusulkan agar kondisi dan perkembangan sektor keuangan masing-masing EMDCs dapat dipertimbangkan IOs dalam melakukan penilaian financial reforms compliance dan mengadopsi key attributes dalam rangka cross border cooperation. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam pertemuan Investment Infrastructure Working Group (IIWG) di Ankara, Turki (29-30 Januari 2015), serta pertemuan Framework Working Group (FWG) pertama di Vancouver, Kanada (20-21 Januari 2015) dan dilanjutkan dengan pertemuan FWG kedua di India (22-23 Maret 2015). Pada IIWG Meeting, negara anggota G20 sepakat memprioritaskan investasi infrastruktur di 2015. Sejalan dengan prioritas Pemerintah, Indonesia akan mereview kembali strategi dan target investasi/infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing perekonomian nasional. Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan adalah pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pembiayaan infrastruktur. Pada pertemuan tersebut juga membahas masukan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terhadap rencana kerja IIWG 2015 terkait intermediasi keuangan yang difokuskan pada lima hal, yaitu (i) melanjutkan implementasi G-20/OECD HighLevel Principles on Long-Term Investment Financing; (ii) pembentukan Local Currency Bond


65


Markets; (iii) pengembangan instrumen pembiayaan investasi jangka panjang berbasis syariah (Sukuk); (iv) penyusunan practices for prudent securitization; dan (v) pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sebagai co-chair IIWG, Indonesia terus mendukung pengembangan pengaturan hukum dan kelembagaan untuk membantu negara anggota G20 dalam mengalokasikan sumber daya yang efisien. Pada FWG Meeting, isu utama yang dibahas adalah pemilihan top commitment untuk monitoring implementasi Growth Strategy. Indonesia memandang perlu dilakukan diskusi yang mendalam mengenai metodologi dan mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan indikator lain khususnya apabila menghadapi kendala keterbatasan informasi. Dalam rangka peer reviews, Indonesia mempresentasikan dampak melemahnya outlook negara anggota G20 terhadap pembiayaan investasi infrastruktur. Isu ini diharapkan dapat dibahas di IIWG guna mendorong mobilisasi sumber daya dan membantu pembiayaan infrastruktur baik dari Multilateral Development Banks (MDBs) maupun swasta, serta mendorong percepatan implementasi Global Infrastructure Hub dan Global Infastructure Facility. 3.4.2. Kerja Sama International Monetary Fund (IMF) Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait keanggotaan Indonesia dalam IMF, antara lain: a. Mendukung inisiatif IMF untuk membantu negara yang mengalami krisis Ebola

Kegiatan ini menindaklanjuti himbauan para pemimpin negara anggota G-20 untuk turut membantu negara yang terkena krisis Ebola. Terkait hal ini, IMF membentuk Catastrophe Containment and Relief (CCR) Trust menggantikan Post Catastrophe and Disaster Relief (PCDR) Trust. Inisiatif IMF ini disambut baik oleh negara-negara anggota IMF termasuk Indonesia. Untuk mendukung sumber keuangan dalam rangka membentuk permodalan CCR Trust, Dewan Direktur IMF sepakat untuk realokasi dana trust lainnya yang tidak terpakai, yakni Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) Trust, dan menerima kontribusi dari negara anggota.

b. Pembahasan Quota Reform IMF

Dalam kerangka quota review ke-14, Board of Governors (BoG) IMF telah menyetujui reformasi kuota dan tata kelola IMF tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan representasi negara berkembang dan emerging di IMF. Hingga tenggat waktu yang ditentukan pada Januari 2015, 2010 quota reform review belum disepakati oleh Board of Governors. Terkait hal tersebut, IMF telah sepakat untuk melakukan langkah interim untuk mengatasi isu representasi dan isu keuangan.

Menanggapi isu tersebut, Indonesia menekankan bahwa langkah interim perlu diikuti pemenuhan Review Kuota ke-14 secara efektif sehingga elemen kunci Reformasi 2010, yakni penguatan fund resources, peningkatan representasi EMDCs, dan kenaikan voice of members melalui pergeseran dua Board seats dari negara maju Eropa ke EMDCs dapat tercapai. Implementasi Review Kuota ke-14 diharapkan dapat segera diikuti review formula kuota dan review kuota ke-15 sehingga lebih dapat merepresentasikan EMDCs termasuk Indonesia dalam jangka panjang.

3.4.3. Kerja Sama Islamic Financial Services Board (IFSB) Pada tahun 2015, Bank Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bertindak sebagai chairman IFSB. Dalam melaksanakan peran sebagai chairman, Indonesia menjadi tuan

66



rumah Pertemuan Tahunan IFSB. Pertemuan pertama diselenggarakan pada 31 Maret - 2 April 2015 di Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh 44 negara anggota IFSB yang terdiri dari bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan dan intitusi keuangan syariah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IFSB dibuka dengan seminar internasional mengenai penguatan keuangan inklusif melalui keuangan syariah, kuliah umum bertema “Pengembangan Kewirausahaan Melalui Syariah”, dan pertemuan negara anggota IFSB dengan sektor industri keuangan. Pertemuan Tahunan IFSB terdiri dari Pertemuan IFSB Council ke-26, Pertemuan General Assembly ke-13 dan Islamic Financial Stability Forum yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia. 3.4.4. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir 2015, Pemimpin ASEAN memberikan mandat penyusunan AEC Vision Post-2015 sebagai panduan kelanjutan integrasi ASEAN untuk sepuluh tahun mendatang. Sebagai tindak lanjut di sektor finansial, disusun ASEAN Financial Integration Vision Post-2015 yang memuat pencapaian dan manfaat yang diperoleh dari proses integrasi keuangan hingga 2015 serta pencanangan visi integrasi keuangan 2016-2025. Pencapaian tersebut diantaranya adalah: (i) penandatanganan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Guidelines, (ii) penandatanganan Protokol Paket ke-6 ASEAN Framework Agreement on Financial Services (AFAS), (iii) penyelesaian ASEAN Capital Market Infrastructure Blueprint, dan (iv) berbagai upaya capacity building untuk mengurangi kesenjangan antar negara ASEAN. Sebagai tindak lanjut penandatanganan ABIF Guidelines oleh Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 31 Desember 2014, provisi terkait ABIF telah disepakati pula dalam Protokol Paket-6 AFAS yang ditandatangani Menteri Keuangan ASEAN secara ad-referendum pada Maret 2015. Dengan disepakatinya hal tersebut, setiap kesepakatan bilateral dalam pendirian Qualified ASEAN Bank secara otomatis menjadi bagian dari Schedule of Commitment AFAS. Visi ASEAN pasca-2015 di bidang integrasi keuangan terdiri dari tiga pilar yaitu (i) Financial Integration; (ii) Financial Inclusion; dan (iii) Financial Stability. Pilar financial inclusion dan financial stability ditetapkan berdasarkan rekomendasi Indonesia yang mempertimbangkan bahwa selain benefit yang diperoleh dari integrasi keuangan, terdapat pula risiko yang harus dihadapi. Dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan di ASEAN di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, integrasi keuangan perlu didukung oleh stabilitas sistem keuangan. Integrasi sektor keuangan juga diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat di kawasan khususnya yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

3.4.5. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) + 3 Kerja sama ASEAN+3 terus difokuskan pada upaya penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. Penguatan resiliensi tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kesiapan operasional Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta diskusi dan joint work beberapa inisiatif baru (New Initiatives). Peningkatan kesiapan operasional CMIM dilakukan melalui penguatan dan pengembangan Economic Review and Policy Dialogue (ERPD) Matrix serta penyempurnaan Operational


67


Guidelines (OG). Upaya penyempurnaan OG dilakukan antara lain dengan pelaksanaan Test Run secara periodik untuk memastikan OG yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik ketika terdapat permintaan aktivasi. Diskusi dan joint-work dalam kerangka New Initiatives dilakukan melalui tiga inisiatif baru, yaitu: (i) penyusunan ASEAN+3 Non-binding High-Level Principles for Macro-Prudential Policies (MPPs) and Capital Flow Measures (CFMs); (ii) pelaksanaan knowledge sharing pengalaman negara ASEAN+3 dalam melakukan structural reform; dan (iii) pelaksanaan knowledge sharing penggunaan Currency Swap-Financed Trade Settlement Facility (CSTSF). Inisiatif knowledge sharing penggunaan CSTSF dilakukan dalam bentuk joint work antar Bank Sentral Korea, Indonesia, dan Tiongkok yang bertujuan meningkatkan implementasi fasilitas swap untuk setelmen transaksi perdagangan di kawasan. 3.4.6. Kerja Sama Bank for International Settlement (BIS) Forum kerja sama Bank for International Settlement (BIS) merupakan forum pembahasan isu ekonomi dan keuangan antar bank sentral. Forum BIS fokus pada perkembangan pertumbuhan ekonomi global pada triwulan I-2015 yang dipandang masih mengalami perlambatan. Ekonomi dan keuangan global menghadapi tantangan yang semakin besar, terutama dampak dari triple shocks yakni penurunan harga minyak dunia, apresiasi dolar AS, dan semakin terpuruknya yield surat utang pemerintah jangka panjang di negara maju. Dalam merespons tantangan tersebut, kebijakan moneter yang ditempuh oleh negara maju menunjukkan arah yang bervariasi (divergen). Kondisi tersebut perlu diwaspadai mengingat secara historis, negara emerging rentan terhadap spillover kebijakan moneter negara-negara maju. 3.4.7. Kerja Sama Executives’ Meeting East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) Pada triwulan I-2015, forum EMEAP fokus pada pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata dan divergensi kebijakan moneter di advanced economies yang berpengaruh terhadap peningkatan volatilitas global. Hal ini sejalan dengan pembahasan isu ekonomi dan keuangan di forum kerja sama BIS. Saat ini, fundamental ekonomi negara anggota EMEAP dinilai masih cukup kuat dan telah didukung buffers yang memadai. Namun negara anggota EMEAP tetap perlu mewaspadai dampak financial market adjustments terhadap stabilitas kawasan yang diperkirakan akan lebih besar dari prediksi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh akumulasi capital inflows dan market amplifiers yang sangat besar. Ke depan, pemulihan ekonomi di kawasan EMEAP diperkirakan akan berjalan lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya, seiring dengan pelemahan ekonomi global dan kemungkinan peningkatan suku bunga kebijakan AS. Pembahasan di forum EMEAP juga fokus pada dampak reformasi regulasi Over-the-Counter (OTC) derivatives market di kawasan EMEAP. Reformasi regulasi OTC derivatives dilakukan sebagai implikasi dari Global Financial Crises (GFC) 2008. Perubahan regulasi khususnya yang diterapkan oleh negara maju dipandang mempengaruhi aktivitas institusi keuangan di kawasan EMEAP. Beberapa dampak yang telah diidentifikasi diantaranya yaitu: (i) fragmentasi pasar; (ii) dampak terhadap financial market infrastructure; dan (iii) dampak terhadap banking supervision. Ke depan, pembahasan dampak regulasi OTC derivatives market di kawasan akan terus dilakukan, dan jika diperlukan EMEAP akan menyampaikan regional voice kepada regulator terkait.

68



3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan Komunikasi kebijakan ditujukan untuk menunjang efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar kebijakan Bank Indonesia dapat disampaikan, dipahami, dan diterima masyarakat. Dengan perkembangan teknologi dan pergeseran demografi di Indonesia saat ini, komunikasi Bank Indonesia pun mengalami pergeseran. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara vertikal, dengan sosialisasi satu arah (one way communication), kini lebih banyak dilakukan secara “proaktif horizontal”. “Proaktif” dalam arti Bank Indonesia setiap saat melakukan dialog, diskusi, dan penyebaran informasi mengenai kebijakannya sejak dini dan terencana melalui berbagai instrumen komunikasi (multi-channels) yang dimiliki, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Sementara “Horizontal” berarti pendekatan yang dipilih dengan pendekatan dua arah (two ways communications) yang melibatkan stakeholders sebagai mitra sejajar. Media mainstream yang digunakan antara lain berupa surat kabar (pemuatan advertorial/ display terkait kebijakan), televisi (talk show, iklan layanan masyarakat), radio (talk show, iklan, pengumuman). Sementara itu, penggunaan media sosial antara lain melalui pemanfaatan twitter, youtube, flipboard, flickr. Website Bank Indonesia juga terus dikembangkan dari segi konten, desain dan layout untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pemangku kepentingan. Optimalisasi dalam komunikasi Bank Indonesia dilakukan pula dengan pengembangan instrumen komunikasi yakni infografis, suatu representasi data dan informasi dalam bentuk visualisasi grafis yang menarik dan mudah dimengerti. Infografis bertujuan untuk mempermudah pemahaman khususnya masyarakat umum terhadap materi kebijakan yang sarat dengan muatan ekonomi. Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat juga terus dilakukan. Pelayanan melalui contact center BICARA selama triwulan I-2015 tercatat sebanyak 17.098 permohonan informasi melalui media telepon, Visitor Center, datang langsung (walk-in), surat maupun melalui email. Dari hasil Customer Satisfaction Index yang dilakukan kepada 1620 sampel (Visitor Center, Email dan Telepon), hasilnya menunjukkan bahwa 96,98% responden menyatakan puas terhadap pelayanan BICARA. Selain komunikasi langsung dengan masyarakat umum, komunikasi yang lebih intens dan terarah dengan pengamat ekonomi, akademisi, pelaku pasar keuangan, dan pemerintah juga dijalankan secara dua arah demi sosialisasi kebijakan sekaligus memperoleh masukan dari pemangku kepentingan.

Komunikasi kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter dilaksanakan untuk membentuk ekspektasi pasar dalam rangka pencapaian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Sementara komunikasi kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran dilaksanakan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Di bidang moneter, salah satu komunikasi kebijakan utama yang dilakukan adalah mengenai tingkat suku bunga kebijakan (BI Rate), sebagai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Pengumuman tingkat suku bunga disertai pula dengan analisis perkembangan perekonomian terkini serta prospek perekonomian di masa mendatang, yang menjadi latar belakang pertimbangan penentuan BI Rate. Pada Februari 2015, BI Rate sempat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 7,50%. Kebijakan tersebut diambil dengan keyakinan Bank Indonesia bahwa inflasi akan tetap terkendali dan rendah sehingga berada di kisaran bawah sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016 dan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang lebih sehat. Keputusan tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari pengamat ekonomi dan pelaku pasar keuangan. Namun dengan komunikasi yang intensif, penerimaan publik terhadap kebijakan moneter BI secara umum dinilai positif dilihat dari pemberitaan di media massa yang persentasenya masih lebih banyak positif.


69


Di samping itu, juga telah dilakukan kegiatan komunikasi terkait penyempurnaan peraturan mengenai kehati-hatian dalam utang luar negeri dan penyempurnaan ketentuan sistem penetapan suku bunga penawaran antarbank (Jakarta Interbank Offered Rate – JIBOR). Di bidang stabilitas sistem keuangan, highlight pada triwulan ini terdapat pada bidang keuangan syariah. Dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan Islamic Financial Services Board (IFSB) Annual Meeting pada Maret 2015, diharapkan Indonesia semakin memposisikan diri sebagai pusat keuangan syariah di Asia. Selain itu, kerja sama yang dilakukan dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui pesantren dan melalui zakat, akan senantiasa memperkaya instrumen keuangan syariah di Indonesia. Selain bidang syariah, highlight pada triwulan ini adalah pada keuangan inklusif. Setelah menggandeng Pemerintah melalui program penyaluran bantuan langsung yang dilakukan secara non-tunai (G2P), Bank Indonesia terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk Layanan Keuangan Digital (LKD). Edukasi antara lain dilakukan melalui kegiatan diskusi bersama blogger di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapat endorser dari kalangan media sosial. Di bidang sistem pembayaran, komunikasi banyak dilakukan guna mendorong masyarakat untuk mulai beralih kepada transaksi non-tunai. Menyusul momentum pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 2014 lalu, berbagai jenis sosialisasi dilaksanakan antara lain lomba menulis blog mengenai topik non-tunai dan diskusi blogger di berbagai daerah. Jumlah reaksi di media sosial maupun jumlah kehadiran peserta yang tinggi pada acara diskusi mengindikasikan adanya minat yang cukup besar dari masyarakat untuk memahami mengenai transaksi non-tunai. Selain pelayanan kepada masyarakat umum, telah dilakukan komunikasi kepada kalangan perbankan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam interaksi di call center BICARA, 54,53% pelayanan adalah mengenai sistem pembayaran dengan pertanyaan yang dominan adalah seputar informasi terkait BI-RTGS. Hal ini menunjukkan pentingnya menggunakan berbagai channel dalam komunikasi kebijakan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan. 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ilmu kebanksentralan, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan pengajaran terkait kebanksentralan. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman tentang peran dan fungsi bank sentral kepada stakeholders Bank Indonesia. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia telah melakukan penandanganan nota kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia. Nota Kesepahaman ini memperkuat lembaga zakat dan wakaf serta institusi keuangan syariah melalui dukungan regulasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis, tata kelola, infrastruktur penunjang, dan penyelenggaraan riset yang bertujuan mengoptimalkan zakat dan wakaf, serta edukasi dan sosialisasi sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Acara penandatanganan nota kesepahaman ini dilanjutkan dengan penyelenggaraan seminar nasional pemberdayaan dan penguatan ekonomi nasional melalui zakat dan wakaf yang dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia, dengan Narasumber Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin (Ketua Umum BAZNAS), Dr. Maftuh Basyunil (Ketua Umum BWI), dan Dr. Hendri Tanjung sebagai moderator.

70



Dalam rangka mengedukasi kalangan akademisi, Bank Indonesia menyelenggarakan lomba karya ilmiah antar perguruan tinggi - Campus Knowledge Competition. Program ini tidak hanya menunjukan kepedulian Bank Indonesia terhadap pengembangan ilmu kebanksentralan, namun terlebih sebagai upaya untuk menarik minat peneliti kalangan akademisi baik yang masih berstatus mahasiswa maupun dosen sebagai peneliti masa depan yang andal yang menaruh kepedulian terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Selanjutnya, pada triwulan I-2015, Bank Indonesia menyelenggarakan Training For Trainer (TFT) kepada Dosen Pengampu mata kuliah Moneter dan Kebanksentralan yaitu: (i) TFT kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebanksentralan 11 Universitas di Malang dan sekitarnya, (ii) TFT kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebanksentralan Universitas di Bandung dan sekitarnya, dan (iii) TFT kepada Dosen tamu mata kuliah kebanksentralan di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia Banking School Jakarta, dan Universitas Negeri Malang. Selain edukasi kepada kalangan perguruan tinggi, Bank Indonesia juga menyelenggarakan program edukasi kebanksentralan kepada kalangan akademisi tingkat sekolah menengah. Sepanjang Februari-Maret 2015, telah diselenggarakan 2 (dua) Lokakarya Kebanksentralan Guru SMA/SMK Bidang Studi Ekonomi di Tegal dan Purwokerto. Pemaparan mencakup perkembangan kelembagaan bank sentral dan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Guru sebagai pendidik dipandang sebagai jembatan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada siswa-siswi anak didik masing-masing. Dalam memahami kondisi perekonomian nasional, Bank Indonesia menyelenggarakan dua forum diskusi yakni forum diskusi dengan Dewan Gubernur dan forum diskusi kajian pembangunan. Topik dalam forum diskusi dengan Dewan Gubernur yaitu “Perubahan Struktural dalam Perekonomian Global dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia melalui Jalur Perdagangan”. Diskusi ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut perkembangan lingkungan nasional, regional maupun global dan kondisi defisit neraca berjalan. Selanjutnya, forum diskusi kajian pembangunan membahas mengenai: (i) land use, palm oil and poverty in Indonesia, (ii) household risk coping strategies: the role of self employment during the Asian financial crisis in Indonesia, dan (iii) produktifitas dan upah optimal tenaga kerja sektor industri pengolahan di Indonesia. Forum tersebut tidak hanya dihadiri oleh peneliti Bank Indonesia namun dihadiri juga oleh peneliti lembaga publik dan akademisi di Indonesia maupun luar negeri serta organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. 3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional Sepanjang triwulan I-2015, Bank Indonesia telah melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor dalam rangka meningkatkan persepsi positif perekonomian Indonesia, baik dalam bentuk investor briefing, investor conference call, dan non-deal roadshow. Selain itu, Bank Indonesia juga secara rutin melakukan pengkinian data dan informasi ekonomi Indonesia melalui website dalam kerangka diseminasi informasi kepada stakeholders IRU (lembaga rating, investor, dan opinion maker). Kegiatan investor briefing yang dilaksanakan pada triwulan I-2015 antara lain dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Nippon Life Insurance, dan Swedish SEK. Kegiatan investor briefing tersebut membahas kondisi makro ekonomi Indonesia terkini dan beberapa hal yang menjadi concern investor. Sementara itu, investor conference call juga


71


telah dilaksanakan pada 17 Februari 2015 dengan narasumber Bp. Perry Warjiyo - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bp. Robert Pakpahan – Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Bp. Rofianto Kurniawan – Direktur Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Topik yang dibahas dalam investor conference call adalah “Indonesian Recent Economic Development QIV-2014, Policy Update and 2015 Outlook”. Pelaksanaan conference call memperoleh respon yang sangat positif ditandai dengan tingginya jumlah peserta yang mencapai 119 investor baik dari kawasan Asia maupun Eropa. Partisipasi pejabat tinggi ketiga instansi/ lembaga tersebut dinilai sangat efektif untuk meningkatkan market confidence terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia juga menjadi bagian dari delegasi Republik Indonesia pada Non-Deal Roadshow dalam rangka update informasi kepada investor global bonds di New York, Philadelphia, Boston, Los Angeles, San Fransisco, dan Hong Kong pada 22 Februari - 2 Maret 2015. Non-Deal Roadshow dilaksanakan dalam bentuk one on one serta group meeting dan tercatat lebih dari 50 investor telah ditemui. Di antara investor tersebut, terdapat beberapa investor utama/penting yang ditemui, yakni Franklin Templeton, PIMCO, Fidelity dan JP Morgan Asset Management. Di samping itu, selaku koordinator nasional dalam upaya peningkatan sovereign credit rating (SCR) Indonesia, Bank Indonesia memfasilitasi pelaksanaan asesmen tahunan lembaga rating R&I dari Jepang (pada 19-21 Januari 2015). Pelaksanaan asesmen tersebut berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan OJK, baik dalam penyiapan materi maupun persiapan pertemuan antara analis R&I dengan pimpinan kementerian/lembaga tersebut. Laporan R&I menyatakan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan peringkat investasinya pada tingkat BBB- (Investment Grade) dengan outlook stabil. Adapun faktor kunci yang mendukung pencapaian peringkat investasi Indonesia tersebut antara lain: (i) meningkatnya kapasitas fiskal seiring reformasi subsidi BBM yang diimbangi dengan komitmen kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi; (ii) tingginya komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi struktural dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi; dan (iii) turunnya concern terhadap likuiditas valas seiring peningkatan cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran. Selanjutnya, pada triwulan I-2015, Bank Indonesia juga telah menyelenggarakan Dedicated Team Meeting (DTM) dengan seluruh kementerian/lembaga terkait pada Maret 2015 guna menyusun strategi kegiatan hubungan investor, khususnya kepada lembaga rating, sekaligus untuk persiapan pelaksanaan asesmen lembaga rating Standard and Poor’s (S&P) pada April 2015. Pelaksanaan upaya peningkatan persepsi positif mengenai perekonomian Indonesia juga melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri (KPwLN), baik yang berada di London, New York, Singapura, maupun Tokyo. Sepanjang triwulan I-2015, seluruh KPwLN telah melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor khususnya dengan lembaga rating dan investor utama. Terkait lembaga rating, KPw Tokyo telah melakukan pertemuan dengan lembaga rating JCRA (Japan Credit Rating Agency), sementara tiga KPwLN (London, New York, dan Singapura) telah melaksanakan pertemuan dengan sejumlah investor utama yang memegang surat-surat berharga pemerintah Indonesia. Pertemuan dengan lembaga rating dan investor utama tersebut selain merupakan media yang sangat baik untuk membangun hubungan baik dan menjaga persepsi positif mereka terhadap ekonomi Indonesia juga menjadi sarana yang efektif untuk mengelaborasi concerns mereka terkait perekonomian Indonesia dan mendapatkan feedback dari mereka.

72



Berdasarkan kegiatan hubungan investor tersebut, beberapa concern utama yang dapat diidentifikasi antara lain: (i) pelebaran current account deficit (CAD) dan level yang dianggap wajar (sustainable), (ii) tingginya utang luar negeri swasta yang sudah melampaui utang luar negeri Pemerintah, (iii) pelemahan nilai tukar dan dampaknya kepada inflasi, (iv) ketergantungan ekonomi Indonesia pada pergerakan harga komoditas, (v) suku bunga/ cost of funding yang relatif tinggi, (vi) pasar keuangan yang relatif dangkal, (vi) rendahnya track record Indonesia terkait implementasi program infrastruktur; (vii) hambatan dalam penerapan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum bagi pengembangan proyek infrastruktur, dan (viii) kemacetan lalu lintas dan dampaknya pada efisiensi dan produktifitas pengiriman barang.

3.6. Pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia Sebagai tindak lanjut pencanangan Visi Bank Indonesia 2024 dan program transformasi Bank Indonesia di 2014, pada triwulan laporan Bank Indonesia mulai mengimplementasikan 25 program strategis Bank Indonesia. Adapun perkembangan pelaksanaan program-program strategis tersebut pada triwulan I-2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Strategis #1: Merumuskan Kerangka Kerja yang Terkoordinasi Antara Kebijakan Moneter (termasuk Kebijakan Nilai Tukar), Kebijakan Makroprudensial, serta Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Program strategis ini bertujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi kebijakan moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah dan (ii) memastikan kejelasan komunikasinya untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia di mata stakeholders. Besaran kegiatan utama PS#1 terdiri dari: (i) memperkuat kerangka kerja kebijakan Bank Indonesia yang terkoordinasi, (ii) memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, dan (iii) memastikan koordinasi antar sektor mengenai penggunaan instrumen moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Pada triwulan I-2015, dalam rangka memperkuat kerangka kerja kebijakan Bank Indonesia yang terkoordinasi, telah disetujui pokok-pokok pengaturan tentang Visi, Misi dan Strategi Bank Indonesia dan pengaturan tentang Strategi Kebijakan Bank Indonesia, dan sedang dalam penyiapan penerbitan. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, pokok-pokok pengaturan terkait: (i) Pengaturan dan Pengawasan Moneter, (ii) Kerangka Kebijakan Moneter dan Peraturan Kerangka Kebijakan Nilai Tukar, (iii) Kerangka Kebijakan Makroprudensial, dan (iv) Kerangka Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, telah disetujui oleh Dewan Gubernur. Saat ini pengaturan-pengaturan tersebut tengah dipersiapkan untuk diterbitkan. Selain itu, dalam rangka memastikan koordinasi antar sektor, telah disusun agenda riset yang mengkoordinasikan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. 2. Program Strategis #2: Mengembangkan Strategi Operasional untuk Kerangka Kebijakan Moneter dan Kerangka Kebijakan Makroprudensial

Program strategis ini bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia yang kuat. Besaran kegiatan utama PS #2A terdiri dari: (i) penguatan operasi moneter dan (ii) penguatan strategi pengelolaan nilai tukar. Sedangkan besaran kegiatan utama PS2B adalah identifikasi atas: (i) balanced set of


73


systemic risks menggunakan peta transmisi dan matriks prioritas, (ii) mengembangkan pendekatan monitoring berdasarkan indikator risiko, (iii) identifikasi macroprudential tools, dan (iv) penguatan menajemen krisis. Pada triwulan I-2015, dalam rangka penguatan operasi moneter, telah dilakukan koordinasi untuk penyusunan desain strategi operasi moneter. Kegiatan ini sejalan dengan kerangka kebijakan moneter dan penguatan pengelolaan ekses likuiditas di sistem perbankan untuk meningkatkan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Selain itu, terkait pemantauan implementasi pengaturan moneter, telah dilakukan pemetaan cakupan pengawasan pengaturan moneter untuk penyusunan framework surveillance. Dalam rangka penguatan strategi pengelolaan nilai tukar, pada triwulan I-2015 telah dilakukan: (i) pendalaman permasalahan bersama pelaku pasar terkait rencana implementasi Bilateral Currency Swap Arrangement, (ii) persiapan identifikasi instrumen Capital Flows Management untuk pengembangan Capital Flows Management, dan (iii) penerbitan pengaturan mengenai Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehatihatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank, serta pelaksanaan sosialisasinya di beberapa kota besar.

Terkait dengan progress PS #2B, pada triwulan I-2015, terdapat 2 produk yang telah diselesaikan yakni: (i) user requirement sistem monitoring dashboard makroprudensial dan (ii) laporan review hasil kebijakan makroprudensial. Di samping itu, kegiatan lain yang telah dilakukan adalah: (i) identifikasi atas balanced set of systemic risks yang menggunakan peta transmisi dan matriks prioritas, (ii) pengembangan pendekatan monitoring berdasarkan indikator risiko melalui granulat stress testing untuk mengukur ketahanan industri perbankan, dan (iii) identifikasi macroprudential tools/instruments antara lain reformulasi giro wajib minimum loan to deposit ratio, pengembangan countercyclical buffer, serta pengembangan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio.

3. Program Strategis #3: Memperkuat Proses Pengambilan Keputusan dan Komunikasi Kebijakan

Tujuan program strategis ini untuk menyempurnakan proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia sehingga dapat menghasilkan kebijakan bank sentral yang lebih efektif serta untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia.

Program strategis ini mencakup 5 besaran kegiatan utama, yaitu (i) memperkuat proses tata kelola (governance), (ii) meningkatkan kualitas input data pada Rapat Dewan Gubernur, (iii) memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, (iv) memperkuat transparansi komunikasi kebijakan, serta (v) memastikan konsistensi pesan kebijakan untuk membangun kredibilitas. Sampai dengan triwulan I-2015, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: (i) penyesuaian waktu pelaksanaan RDG Bulanan menjadi minggu ke-3, guna memperoleh basis informasi dan data yang lebih lengkap dan akurat, (ii) melakukan review terhadap pelaksanaan survey ekspektasi inflasi untuk redesign proses survey, (iii) penyusunan Kodifikasi Data dan Metadata Statistik (template bisnis) sebagai tahap awal dalam implementasi Arsitektur Statistik Bank Indonesia (ASBI), (iv) mapping kebutuhan dan ketersediaan data sebagai dasar kerja sama dengan BEI dan/atau KSEI guna memperkuat informasi data keuangan emiten dan transaksi keuangan di pasar modal, (v) menyediakan laporan pelaksanaan komunikasi kebijakan secara berkala, (vi) menyusun term of reference dan desain survei untuk peningkatan komunikasi kebijakan serta survei kualitas materi komunikasi kebijakan (kuartalan) kepada stakeholder, (vii)

74



persetujuan agenda riset Bank Indonesia tahun 2015 untuk mendorong BI sebagai center of excellence di bidang riset ekonomi dan kebanksentralan, serta (viii) menyusun kerangka dan strategi hubungan investor. 4. Program Strategis # 4: Mengembangkan National and Regional Financial Balance Sheets

Program Strategis ini bertujuan untuk menyediakan nasional dan regional balance sheet serta indikator financial imbalances untuk menganalisa likuiditas, financial imbalances, dan risiko sistemik intersektoral nasional dan regional. Besaran kegiatan utama terdiri dari: (i) penyusunan National dan Regional Balance Sheet dan (ii) penyusunan indikator Financial Imbalances.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai triwulan I-2015 meliputi: (i) penetapan wilayah untuk pilot project, (ii) pemetaan kebutuhan data, antara lain dilakukan dengan beberapa focus group discussion, penjajakan kerja sama pertukaran data dengan instansi terkait, dan penyusunan Sectoral Balance Sheet Other Financial Corporation (OFC) Pegadaian dan Indonesia Eximbank, (iii) penyusunan draft awal Balance Sheet Regional Sektor Bank Sentral untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur, (iv) penyiapan konsep dan metodologi penyusunan IRIO dan IRSAM, dan (v) pembahasan karakteristik ekonomi regional serta aliran dana atau likuiditas level regional.

Kegiatan dalam rangka penyusunan indikator financial imbalances pada triwulan I-2015 berupa kajian pemanfaatan NBS dan RBS, khususnya terkait potensi financial imbalances serta risiko pada suatu sektor tertentu. Selain itu telah dilakukan pula inventarisasi data yang diperlukan untuk menganalisis potensi imbalances.

5. Program Strategis #5: Membangun Center of Excellence di Area Pengawasan Institusi Keuangan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Program Strategis ini bertujuan untuk membangun pengawasan yang komprehensif, terarah, dan efisien serta monitoring terhadap risiko sistemik yang diprioritaskan. Besaran kegiatan program strategis ini adalah: (i) pengembangan framework pengawasan makroprudensial, sistem pembayaran dan moneter, (ii) pengembangan dan koordinasi pendekatan pemeriksaan onsite tematik likuiditas, (iii) memperkuat pengawasan offsite, dan (iv) capacity building dalam pengawasan makroprudensial.

Selama triwulan I-2015, terdapat beberapa pencapaian yang telah dilakukan yaitu: (i) daftar indikator prioritas dalam pengawasan makroprudensial, (ii) SOP internal tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi bank, (iii) SOP Pemeriksaan Tematik Likuiditas, (iv) pengembangan sistem informasi terkait monitoring kebutuhan makroprudensial dan surveillance, (v) kurikulum pendidikan pengawasan makroprudensial (6 level), dan (vi) framework pengawasan makroprudensial.

6. Program Strategis 6: Memperbaiki Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan Tujuan program strategis ini untuk memperkuat perencanaan dan kesiapan Bank Indonesia dalam memastikan keberlangsungan tugas operasional Bank Indonesia pada saat insiden/bencana, pemulihan kegiatan dan proses penyelenggaraan kegiatan sebagaimana kondisi normal. Besaran kegiatan program strategis mencakup Memperbaiki Business Continuity Plan serta pengembangan dan implementasi Disaster Recovery Plan.

Pada triwulan I-2015, kegiatan dalam rangka perbaikan Business Continuity Plan yang telah dilakukan adalah penyempurnaan konsep framework Manajemen Kelangsungan Kegiatan (MKT). Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan tugas kritikal dalam


75


kondisi normal, kondisi siaga insiden, dan kondisi insiden. Sementara terkait Disaster Recovery Plan, pada triwulan I-2015 telah dilakukan penyusunan strategi migrasi data dan aplikasi agar keberlangsungan tugas kritikal tetap dapat berjalan. 7. Program Strategis #7: Optimalisasi Kapasitas Percetakan Uang

Program strategis ini bertujuan untuk memastikan pasokan uang layak edar yang stabil, dengan denominasi dan waktu yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Kegiatan utama program strategis berupa penyusunan kajian optimalisasi kepasitas percetakan uang.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah disepakati rencana perbaikan proses bisnis percetakan uang di Perusahaan Percetakan Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia, serta kajian dalam rangka penyusunan business model untuk mengoptimalkan kapasitas cetak uang di Indonesia. 8. Program Strategis #8: Mengembangkan Sentralisasi Jaringan Distribusi Uang (Cash Distribution Network)

Program strategis ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan distribusi uang dan layanan kas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin ketersediaan uang rupiah yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan utama program strategis berupa (i) penyusunan rencana jangka panjang untuk pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas secara terpusat (Masterplan CCNP), (ii) implementasi Masterplan CCNP dan (iii) Pembangunan Depo Kas Utama sebagai central vault dan central hub.

Sampai dengan triwulan I-2015, kegiatan yang telah dilakukan terkait penyusunan Masterplan CCNP adalah pelaksanaan kajian “Model Bisnis Cash Management Bank Sentral” dan “Evaluasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas”, serta evaluasi dan rekomendasi jalur distribusi uang. Dalam rangka pembangunan Depo Kas Utama di Wilayah Indonesia Timur dan Barat, telah disusun konsep disain pra rancangan Depo Kas.

9. Program Strategis #9: Memperkuat Manajemen Risiko, Governance dan Pengendalian Intern (Termasuk Membentuk Departemen Manajemen Risiko) Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat implementasi governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern Bank Indonesia guna meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan utama program strategis yaitu (i) mengembangkan framework dan policy terkait governance dan manajemen risiko termasuk pengendalian intern, (ii) membentuk Departemen Manajemen Risiko, dan (iii) mengembangkan Whistle Blowing System.

76

Sampai dengan triwulan I-2015, telah diselesaikan penyusunan konsep governance framework dan governance policy di Bank Indonesia. Hal ini sebagai acuan penerapan governance, khususnya terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip governance Bank Indonesia (independensi, transparansi, dan akuntabilitas). Selain itu, telah dilakukan penyusunan framework manajemen risiko enterprise termasuk pengendalian intern, perumusan key risk indicators dan risk appetite, penyesuaian organisasi dan perluasan tugas pokok DMR mencakup fungsi penyelesaian transaksi pemerintah, pengadaan, pengelolaan uang dan sistem pembayaran, dan penyusunan pokok-pokok pengaturan WBS-BI.



10. Program Strategis #10: Memperkuat Kantor Regional Program strategis ini bertujuan untuk melakukan transformasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) menjadi unit terdepan Bank Indonesia. Hal ini terutama dalam memahami ekonomi daerah dan memberikan advis terkait isu-isu ekonomi kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam mengendalikan inflasi yang berasal dari supply side. Kegiatan utama program strategis yaitu (i) penajaman model bisnis dan penyempurnaan organisasi KPwDN dan (ii) pengembangan jaringan kantor perwakilan.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah dilakukan: (i) penyusunan model bisnis KPwDN dan Departemen Regional, (ii) mekanisme kerja KPwDN Provinsi, (iii) penyiapan organisasi KPwDN Provinsi baru di DKI Jakarta dan Sulawesi Barat, dan (iv) penguatan value proposition dan fungsi utama KPwDN.

11. Program Strategis #11: Meningkatkan Strategi Internasional Bank Indonesia Untuk Menjalankan Peran Kepemimpinan Di Regional

Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat strategi kebijakan internasional Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dan kepentingan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan kepemimpinan Bank Indonesia di kawasan.

Sampai dengan triwulan I-2015, kegiatan yang telah dilakukan terkait perumusan framework kebijakan internasional dan mekanisme kerjanya adalah: (i) penyusunan kajian framework kebijakan internasional, (ii) kerangka kerja hubungan internasional dan hubungan investor, (iii) mekanisme formulasi dan koordinasi kebijakan, serta (iv) strategi hubungan investor secara sinergis dengan pihak terkait. Dalam menyempurnakan organisasi untuk mendukung decision-making process, telah disusun konsep penyesuaian organisasi guna mendukung kerangka kebijakan internasional dan strategi pelaksanaannya.

12. Program Strategis #12: Memperkuat Mekanisme Protokol Manajemen krisis

Program strategis ini bertujuan untuk memitigasi ketidakseimbangan sistem keuangan dan risiko sistemik melalui kebijakan antar institusi yang efektif dan selaras (melalui penguatan mekanisme manajemen krisis). Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) mengembangkan Crisis Management Protocol (CMP) Bank Indonesia dan dasar hukum pelaksanaannya, (ii) merumuskan penguatan CMP Nasional yang selaras antar anggota FKSSK, dan (iii) memperkuat koordinasi dan kerja sama BI-OJK dan BI-LPS.

Sampai dengan triwulan I-2015, kegiatan yang telah dilakukan adalah: (i) penyusunan pokok-pokok pengaturan CMP Bank Indonesia, (ii) evaluasi pelaksanaan koordinasi BIOJK, dan (iii) review nota kesepahaman BI-LPS saat ini.

13. Program Strategis #13: Mempercepat Pendalaman Pasar Keuangan

Program strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan tingkat likuiditas pasar keuangan Indonesia. Kegiatan utama program strategis yaitu (i) menyusun rencana jangka panjang pengembangan pasar keuangan untuk 10 tahun ke depan, (ii) mengembangkan instrumen dan infrastruktur pasar keuangan, dan (iii) melakukan koordinasi dengan otoritas lain dan pihak terkait untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah dilakukan penyusunan blueprint pengembangan pasar keuangan. Untuk memperkuat infrastruktur pasar keuangan, Bank Indonesia mengatur pasar uang dan melakukan berbagai upaya pengembangan pasar.


77


Pengembangan foreign exchance market dilakukan dengan mencabut ketentuan Posisi Devisa Neto 30 menit dan mengubah ketentuan transaksi bank dengan bank asing dan CCS. Pengembangan pasar uang dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan NCD di pasar uang dan Ketentuan JIBOR. Pengembangan pasar syariah dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan repo syariah. Melalui kerja sama dengan pihak lain, Bank Indonesia memfasilitasi kesepakatan antar pelaku pasar dengan Standarisasi Penerapan ISDA antar bank dan menerapkan perhitungan counterparty risk, serta membentuk Forum Koordinasi Lintas Otoritas Pendalaman Pasar Keuangan. 14. Program Strategis #14: Mengembangkan Perekonomian Syariah Melalui Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Program strategis ini bertujuan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi dan Keuangan syariah di Indonesia. Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) menyelaraskan peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional dan (ii) menyusun blueprint bersama-sama dengan instansi terkait.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah diperoleh kesepahaman terkait peran masingmasing instansi sesuai roadmap dan arsitektur keuangan syariah. Dalam pengembangan pilar Ketentuan dan Kerangka Pengawasan, proses pendirian Sekretariat Jenderal Zakat Internasional telah disetujui oleh IDB dan dilakukan penyesuaian draft Zakat core principles berdasarkan hasil pertemuan working group lintas instansi.

15. Program Strategis #15: Mendorong Keuangan Inklusif dan Elektronifikasi Instrumen Pembayaran

Program strategis ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi. Selain itu program strategis ini bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik kepada masyarakat secara luas terutama kepada unbanked people dan UMKM.

Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) penyusunan roadmap elektronifikasi, (ii) pelaksanaan roadmap elektronifikasi untuk meningkatkan transaksi pembayaran secara non-tunai (iii) penyempurnaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), (iv) pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD), (v) strategi edukasi keuangan inklusif, dan (vi) pengembangan informasi keuangan inklusif.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah dilakukan penyusunan roadmap elektronifikasi pembayaran retail. Dalam upaya implementasi roadmap tersebut guna mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan beberapa instansi dalam rangka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan keuangan kepada masyarakat khususnya perempuan, serta penggunaan uang non tunai di lingkungan kementerian terkait. Untuk mendukung program pemberian bantuan Pemerintah melalui LKD, telah disusun usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan untuk membuka peluang bagi pihak lain selain bank dan Kantor Pos sebagai lembaga pembayar bantuan sosial dari pemerintah.

16. Program Strategis #16: Mengembangkan National Payments Gateway (NPG) dan Platform Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) Program strategis ini bertujuan untuk menyediakan interkoneksi dan akses untuk semua instrumen pembayaran dan menciptakan pelayanan terpadu untuk bill

78



presentment dan payment. Kegiatan utama program strategis meliputi tahapan proses pengembangan NPG hingga siap diimplementasikan.

Sampai dengan triwulan I-2015, draft conceptual design NPG tengah disusun yang antara lain mencakup framework, infrastruktur, dan policy option.

17. Program Strategis #17: Membangun Bank Indonesia Academy Program strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pusat pendidikan, riset dan pengembangan kepemimpinan dalam bidang kebanksentralan, ekonomi dan keuangan yang berkelas dunia. Kegiatan utama program strategis berupa (i) penyusunan BI Academy landscape, (ii) pengembangan BI Academy termasuk kerja sama program edukasi, dan (iii) pembangunan infrastruktur BI Academy.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah disusun BI Academy landscape untuk memberikan konsep dan arah yang jelas mengenai kerangka pengembangan dan tahapan pencapaian BI Academy. Penyusunan grand design kurikulum internal BI Academy diarahkan untuk membekali pegawai dengan standar keilmuan mengenai fungsi utama Bank Indonesia dan standard skill untuk mendukung pelaksanaan tugas melalui program pembelajaran.

18. Program Strategis #18: Mengembangkan Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Rekrutmen

Program strategis ini bertujuan untuk membangun strategi perencanaan dan rekrutmen yang terintegrasi. Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) menyusun desain awal perencanaan sumber daya manusia (SDM), (ii) mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan SDM sebagai dampak AFSBI, (iii) menyusun skenario perhitungan kebutuhan SDM dalam desain perencanaan SDM, (iv) menyusun user requiremen human resource information system dan kaitannya dengan sistem manajemen SDM, (v) menyempurnakan strategi dan metode rekrutmen, (vi) menyempurnakan proses seleksi terkait rekrutmen pegawai berpengalaman, dan (vi) finalisasi desain perencanaan SDM.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah disusun framework perencanaan SDM, user requirement aplikasi Human Resources Information System (HRIS), dan penyempurnaan strategi dan metode rekrutmen. 19. Program Strategis #19: Menyusun jalur karir baru, pergerakan talenta, sistem penilaian jabatan (job grading system) yang selaras dengan sistem remunerasi Program strategis ini bertujuan untuk menyusun jalur karir, pergerakan talenta, dan sistem penilaian jabatan (job grading system) dan kaitannya terhadap sistem remunerasi. Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) memfinalisasi sistem jalur karir baru, (ii) menyempurnakan sistem job grading dan sistem remunerasi yang terintegrasi, (iii) menilai ulang jabatan menggunakan sistem job grading, dan (iv) menyusun rencana transmisi implementasi sistem job grading.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah disusun sistem jalur karir baru untuk pegawai Bank Indonesia dari entry level sampai dengan jabatan karir tertinggi di Bank Indonesia.

20. Program Strategis #20: Menyempurnakan sistem manajemen kinerja Bank Indonesia

Program strategis ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem manajemen kinerja pegawai khususnya di 3 area performance management yaitu: (i) goal setting (penetapan IKI), (ii) performance feedback, dan (iii) performance appraisal.


79


Sampai dengan triwulan I-2015, telah disusun pedoman cascading indeks kinerja utama dan indeks kinerja individual tahun 2015 termasuk pelaksanaan sosialisasi di internal Bank Indonesia, pelatihan internal terkait performance dialogue kepada pejabat, dan penyusunan pedoman progress review.

21. Program Strategis #21: Membangun Leadership Engine Bank Indonesia dan Talent Management Bank Indonesia. Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan profesional khususnya pada aspek kompetensi teknis, kompetensi perilaku, dan kepemimpinan para pegawai yang berpotensi di level menengah ke atas untuk memenuhi kebutuhan SDM di posisi krusial (critical position). Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) menyusun desain leadership engine dan talent management, (ii) penyempurnaan program leadership engine, (iii) daftar kandidat talent management, (iv) implementasi talent management, dan (v) evaluasi pelaksanaan talent management.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah dilakukan penyempurnaan leadership engine dan talent management dan identifikasi kandidat yang berpotensi untuk diikutkan dalam pilot program leadership engine.

22. Program Strategis #22: Melakukan Reorganisasi di Seluruh Satuan Kerja Berdasarkan Roadmap AFSBI. Program strategis ini bertujuan untuk: (i) meningkatkan efisiensi organisasi, (ii) memperkuat tata kelola, dan (iii) menyelaraskan dengan strategi, termasuk dalam rangka pendalaman kemampuan dan kapabilitas. Adapun kegiatan utama program strategis yaitu: (i) meningkatkan kapabilitas organisasi BI, (ii) perubahan dan penyesuaian organisasi, (iii) pelaksanaan pengalihan sebagai dampak perubahan dan penyesuaian organisasi, dan (iv) pengelolaan dampak dari reorganisasi.

Sampai dengan triwulan I-2015, dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi Bank Indonesia, telah disusun peta proses bisnis level 1 & 2 Bank Indonesia. Lebih lanjut, dalam rangka pelaksanaan pengalihan sebagai dampak perubahan dan penyesuaian organisasi, telah dilakukan penyempurnaan sebagai berikut: (i) pemindahan koordinator protokol manajemen krisis, (ii) penguatan divisi lalu lintas devisa, (iii) pembentukan organisasi Departemen Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (iv) perpindahan satuan kerja yang mengelola internal account, (v) perencanaan jaringan distribusi uang, (vi) penguatan fungsi Dewan Gubernur, (vii) konsolidasi fungsi kebijakan manajemen sumber daya manusia, (viii) restrukturisasi fungsi manajemen intern pada satuan kerja, (ix) pendirian 4 Departemen Regional, (x) pengalihan ADG Bidang pengelolaan devisa, dan (xi) penguatan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.

23. Program Strategis #23: Memanfaatkan Big Data Untuk Mendukung Proses Pengambilan Keputusan di Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan di sektor moneter dan stabilitas sistem keuangan melalui penggunaan big data dalam rangka perbaikan kualitas data dan proses analisis. Adapun kegiatan utama program strategis yaitu meningkatkan kapabilitas personil dan mengembangkan metodologi big data.

Sampai dengan triwulan I-2015, dalam rangka meningkatkan kapabilitas personil terkait pengembangan big data, telah dibentuk working group big data, pelaksanaan workshop dalam rangka capacity building dan knowledge sharing potensi pemanfaatan big data kepada anggota Working Group Big Data.

80



24. Program Strategis#24: Pengembangan Information System Enterprise Architecture dan Roadmap, Reorganisasi Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, dan Implementasi Proyek Sistem Informasi Strategis Program strategis ini bertujuan untuk: (i) memiliki information system enterprise architecture yang ramping dengan jumlah aplikasi sekitar 30 sistem dengan kapabilitas yang “best-in-class”, dan (ii) memiliki kapabilitas pengelolaan data dan layanan yang excellent dalam mendukung riset, pengambilan kebijakan, dan operasional. Kegiatan utama program strategis yaitu: (i) pengembangan information system enterprise architecture dan roadmap, (ii) reorganisasi Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, (iii) Implementasi Proyek Sistem Informasi Strategis: Sistem Keuangan Bank Indonesia, Front Office Middle Office, Human Resources Information System, dan Data Warehouse Bank Indonesia.

Sampai dengan triwulan I-2015, dalam rangka implementasi proyek sistem informasi atas sistem keuangan Bank Indonesia (SKBI), telah dilakukan penyusunan list dan term of reference untuk seluruh proses SKBI. Terkait dengan Human Resources Information System, sedang dilakukan proses penyusunan blueprint business requirement. Dalam rangka implementasi proyek data warehouse, telah dirumuskan user requirement untuk mengumpulkan data/informasi yang bersumber dari sektor moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem pembayaran dalam satu repository data warehouse.

25. Program Strategis #25: Penguatan Governance Dalam Proses Sistem Informasi.

Program strategis ini bertujuan memperkuat governance dalam proses sistem informasi khususnya dalam menentukan prioritas pengembangan sistem informasi, proses penyusunan requirement program kerja sistem informasi, dan pengelolaan vendor secara strategis. Adapun kegiatan utama program strategis yaitu: (i) perubahan dalam proses prioritasi, (ii) perubahan dalam requirement management, dan (iii) pengelolaan vendor secara strategis.

Sampai dengan triwulan I-2015, dalam rangka perubahan proses prioritasi, telah disusun laporan pemetaan dan analisis kebutuhan satker atas sistem informasi, serta pedoman/mekanisme dalam melakukan prioritasi. Selain itu, dalam rangka perubahan requirement management, telah ditunjuk pegawai yang akan bertindak sebagai demand manager dan super user untuk menyusun spesifikasi kebutuhan program kerja secara jelas dan lengkap. Terkait hal ini, pegawai tersebut telah diberikan pelatihan requirement management. Lebih lanjut, untuk mengelola vendor secara strategis, telah disusun konsep vendor management organization.


81


82


BAB IV Kapabilitas Intern Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia yang berlandaskan tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan I-2015, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategic support yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik.


4.1. Tata Kelola (Governance) Bank Indonesia mendorong implementasi governance melalui pemenuhan akuntabilitas dan transparansi informasi kepada parlemen, Pemerintah, dan publik, serta penguatan akuntabilitas perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas ADG.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan tata kelola (governance) dalam berbagai aspek pengelolaan organisasi. Sesuai prinsip governance Bank Indonesia, pelaksanaan tugas Bank Indonesia berlandaskan pada asas independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam memenuhi aspek akuntabilitas Bank Indonesia sesuai Undang-Undang, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV-2014 dan cakupan Tahun 2014 kepada DPR-RI dan Pemerintah. Melengkapi penyampaian laporan dimaksud, Bank Indonesia juga memberikan penjelasan langsung kepada DPR-RI terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia. Bentuk akuntabilitas lainnya adalah pengawasan kegiatan operasional tertentu Bank Indonesia oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Pada triwulan I-2015, terhadap hasil telaahan BSBI, Bank Indonesia melakukan pembahasan dan menindaklanjuti rekomendasi BSBI untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Telaahan BSBI yang dibahas pada triwulan laporan antara lain terkait dampak nilai tukar terhadap aktiva, realisasi pengeluaran anggaran operasional, dan penyusunan rencana investasi secara bulanan. Selain jabatan di Bank Indonesia, sesuai pengaturan dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, Anggota Dewan Gubernur (ADG) juga dapat memangku jabatan ex-officio di lembaga lain. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan instansi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan tugas dan akuntabilitasnya, pada triwulan I-2015 Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok pengaturan pelaksanaan tugas ADG Ex-Officio untuk selanjutnya diterbitkan sebagai ketentuan Bank Indonesia. Dari sisi penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam perumusan kebijakan guna mewujudkan kebijakan Bank Indonesia yang kredibel, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan mengenai Komite di Bank Indonesia14. Komite ini adalah sebagai organ high-level untuk mendukung pengambilan keputusan Dewan Gubernur. Komite melakukan pembahasan secara mendalam dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan diputuskan oleh Rapat Dewan Gubernur yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Komite di Bank Indonesia yaitu Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran, Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Komite Sumber Daya Manusia. Sebagai bagian dari Program Strategis guna meningkatkan implementasi governance, Bank Indonesia telah menginisiasi penyusunan Governance Framework dan Governance Policy sebagai pedoman/acuan bagi penerapan governance di Bank Indonesia. Inisiatif tersebut diluncurkan untuk mendukung penerapan berbagai aspek governance di Bank Indonesia secara lebih terarah, konsisten, dan terkoordinasi. Dalam implementasinya, Bank Indonesia menyusun suatu framework yang utuh dan terintegrasi, serta kebijakan umum governance sebagai acuan bagi aturan-aturan pelaksana. Upaya peningkatan governance tersebut bertujuan untuk membantu Dewan Gubernur dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, agar dilaksanakan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. 14

84

PDG No. 17/2/PDG/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Komite di Bank Indonesia.



Dalam memenuhi aspek transparansi, Bank Indonesia menginformasikan berbagai aspek mengenai pelaksanaan tugas dan kebijakannya secara langsung kepada masyarakat antara lain melalui publikasi laporan dan siaran pers di website Bank Indonesia.

4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja Sebagai upaya mendorong pencapaian misi dan visi Bank Indonesia, sejak tahun 2003 Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK) yang mencakup perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan atas pencapaian arah strategis Bank Indonesia, yang disusun secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Untuk mengadaptasi dinamika lingkungan internal dan eksternal, dilakukan penyusunan penyempurnaan pengaturan SPAMK. Hal tersebut juga mempertimbangkan perubahan proses bisnis penyusunan anggaran dan searah dengan program transformasi menuju Bank Indonesia 2024. Penyempurnaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan tentang Visi dan Misi Bank Indonesia, dan juga sejalan dengan penyesuaian siklus tahunan serta siklus jangka menengah dan panjang dalam proses manajemen strategis Bank Indonesia . Dalam proses manajemen strategis sesuai dengan siklus yang telah disesuaikan dan diterapkan mulai Forum Strategis 2014, telah ditetapkan strategi jangka menengah dan panjang dalam bentuk Visi Bank Indonesia 2024. Untuk mencapai Visi Bank Indonesia tersebut, disusun Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia 2024. Selanjutnya dalam mewujudkan Visi tersebut disusun Program Transformasi Bank Indonesia. Pelaksanaan Program Transformasi difokuskan dalam 5 tema, yang selanjutnya masing-masing tema dijabarkan dalam Program Strategis. Secara keseluruhan terdapat 25 Program Strategis dalam Program Transformasi Bank Indonesia.

Untuk mendukung implementasi program transformasi Bank Indonesia, Program Strategis Bank Indonesia dipimpin oleh Program Leader dan pencapaian targetnya dipantau secara intensif oleh Program Management Office.

Pelaksanaan monitoring terhadap Program Strategis dilakukan secara intensif. Satuan kerja yang mendapat amanat melakukan Program Strategis menunjuk perwakilan pimpinan dan pejabatnya sebagai koordinator dan penanggung jawab. Pimpinan yang ditunjuk menjadi Program Leader dan pejabat yang ditunjuk merupakan Tim Teknis. Sementara untuk memastikan pelaksanaan program strategis berjalan sebagaimana target yang ditetapkan, dibentuk satu unit khusus pemantauan pelaksanaan program strategis yakni Program Management Office (PMO). Setiap minggunya, tim teknis dari masing-masing Program Strategis akan menyampaikan progress mingguan kepada PMO. Dari laporan yang disampaikan oleh tim teknis, PMO akan melakukan verifikasi pencapaian dan mengolah progress yang disampaikan. Selanjutnya, PMO memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis secara keseluruhan dalam Rapat Dewan Gubernur mingguan atau disampaikan secara tertulis kepada Dewan Gubernur (Gambar 4.1).


85


Gambar 4.1 Flow Kerja Program Management Office (PMO)

Selain strategi jangka menengah dan panjang, Forum Strategis 2014 merumuskan pula strategi tahunan untuk Tahun 2015. Untuk strategi Tahun 2015 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian strategi. Sasaran Strategis dan IKU Bank Indonesia tersebut menjadi acuan dalam Kontrak Kinerja Satuan Kerja, yang berisi IKU Satuan Kerja beserta target, formula perhitungan, program kerja, dan anggaran. Kontrak Kinerja merupakan penugasan Anggota Dewan Gubernur Bidang kepada Pemimpin Satuan Kerja. Terhadap pelaksanaan Kontrak Kinerja Satuan Kerja dilakukan monitoring dan pengendalian. Monitoring dilakukan melalui pelaksanaan review secara reguler setiap bulan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja seluruh Satuan Kerja. Selain bertujuan untuk mengetahui tantangan pelaksanaan program kerja, pelaksanaan review juga dilakukan untuk mencari alternatif solusi dalam mendorong pencapaian kinerja secara optimal. Proses pemantauan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk memastikan bahwa strategi yang telah disusun dapat dilaksanakan secara tepat, terukur, dan terfokus sehingga berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan akhir Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengendalian risiko strategis, penguatan organisasi fungsi manajemen risiko, dan upaya untuk memastikan kesinambungan penyelesaian tugas kritikal Bank Indonesia.

86

4.3. Manajemen Risiko Sebagai bagian Program Transformasi Bank Indonesia, telah dilakukan penguatan organisasi manajemen risiko di Bank Indonesia. Penguatan organisasi pelaksana pengelolaan manajemen risiko dilakukan melalui integrasi fungsi manajemen risiko di beberapa bidang menjadi satu di bawah Departemen Manajemen Risiko. Integrasi fungsi manajemen risiko itu mencakup: (i) manajemen risiko strategis lembaga, (ii) manajemen risiko pada fungsi pengelolaan devisa, (iii) manajemen risiko pada pengelolaan moneter, dan (iv) manajemen keberlangsungan tugas. Kerangka kerja manajemen risiko Bank Indonesia mengacu kepada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang terintegrasi dan melekat di setiap tingkatan organisasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas kebijakan, kesinambungan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas proses bisnis Bank Indonesia. Terkait dengan itu telah ditetapkan pula metodologi dan diseminasi informasi kepada stakeholder internal mengenai Key Risk Indicators (KRI). KRI bertujuan untuk memberikan



keyakinan yang memadai bahwa risiko-risiko yang mungkin timbul pada pelaksanaan tugas telah terpantau dan sebagai sinyal peringatan dini yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas. Dalam bidang manajemen risiko strategis lembaga, pada triwulan I-2015 telah dilakukan beberapa program kerja, yaitu (i) penyempurnaan terhadap kerangka kerja manajemen risiko Bank Indonesia, (ii) penyusunan Risk Appetite Statement (RAS), (iii) merekomendasikan asesmen risiko atas materi strategis pada Rapat Dewan Gubernur maupun pada level antar satuan kerja, (iv) pemantauan, review, dan rekomendasi atas implementasi mitigasi risiko terhadap satuan kerja yang memiliki profil risiko Sangat Tinggi dan atau Tinggi, serta (v) melanjutkan proses penguatan organisasi manajemen risiko. Untuk kelanjutan proses penguatan organisasi fungsi manajemen risiko, pada triwulan I-2015 telah dilaksanakan identifikasi dan penyusunan decision making process pada beberapa fungsi yang dapat diintegrasikan ke dalam fungsi manajemen risiko. Identifikasi dilakukan pada fungsi pengadaan, fungsi pengelolaan uang, fungsi transaksi pemerintah, dan fungsi sistem pembayaran. Dalam bidang manajemen risiko pengelolaan devisa, pada triwulan I-2015 telah dilaksanakan kegiatan yang mencakup manajemen risiko pasar, manajemen risiko kredit, manajemen risiko likuiditas, dan manajemen risiko operasional. Adapun kegiatan manajemen risiko pada masing-masingnya dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Manajemen risiko pasar: mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasan-batasan eksposur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Sepanjang triwulan I-2015, profil risiko pasar pengelolaan devisa cukup terjaga yang tercermin dari pergerakan tracking error (TE) dan VaR yang relatif stabil dan masih dalam batasan yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku. b. Manajemen risiko kredit: mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasan-batasan eksposur risiko kredit yang meliputi risiko gagal bayar (default) dan risiko penurunan peringkat kredit (credit rating downgrade). Sepanjang triwulan I-2015, profil risiko kredit issuer dan profil risiko kredit counterparty masih relatif terjaga. c. Manajemen risiko likuiditas: mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasanbatasan eksposur risiko likuiditas yang meliputi risiko aset liability mismatch dan risiko liquidity shrinkage. Sepanjang triwulan I-2015, profil risiko likuiditas relatif terjaga sebagaimana tercermin dari maturity profile dengan jumlah aset jatuh tempo sebagian besar berjangka pendek. d. Manajemen risiko operasional: mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasanbatasan eksposur risiko operasional. Hasil pengujian terhadap sistem compliance manager serta risk & control self assessment (RCSA) yang disampaikan satuan kerja pengelola devisa menunjukkan profil risiko operasional yang masih terjaga. Dalam bidang manajemen risiko moneter, dilaksanakan pada bidang (i) pemantauan kepatuhan, (ii) pembelian SBN di pasar sekunder, (iii) transakasi valas non lelang, dan (iv) pemantauan portofolio SBN Bank Indonesia, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pemantauan kepatuhan dilakukan guna mendukung kesesuaian antara kegiatan operasi moneter dengan ketentuan berlaku yang mengatur agar risiko operasional dapat diminimalkan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh transaksi operasi moneter telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Pemantauan terhadap pembelian SBN di pasar sekunder dimaksudkan untuk meminimalkan munculnya risiko pasar dan risiko operasional.


87


c. Pengelolaan risiko moneter pada transaksi valas secara non lelang umumnya dilakukan melalui valuta spot untuk menjaga confidence pasar dari sentimen negatif yang dapat berdampak pada volatilitas nilai tukar Rupiah yang berlebihan. d. Untuk mengantisipasi risiko pasar, pengelolaan moneter pemantauan portofolio SBN BI dilakukan melalui monitoring terhadap harga pasar seri SBN yang dimiliki BI. Dalam bidang manajemen keberlangsungan tugas, kegiatan yang dilakukan pada triwulan I-2015 mencakup penyusunan kebijakan prinsipil dan strategis untuk memastikan kesinambungan penyelesaian tugas kritikal Bank Indonesia. Guna menjaga kelancaran dalam memenuhi batas waktu pelayanan stakeholder sejak terjadi insiden, secara berkala dilakukan siklus manajemen (plan-do-check-act) terhadap sarana dan prasarana terkait sehingga batas waktu dimaksud dapat dicapai. Penentuan tugas kritikal Bank Indonesia akan di-review setiap tahun atau berdasarkan kebutuhan stakeholder.

4.4. Audit Intern Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan, Bank Indonesia melakukan audit internal dan melakukan tindaklanjut temuan BPK-RI.

Kondisi keuangan Bank Indonesia relatif terjaga. Pada triwulan I-2015, Bank Indonesia memperoleh predikat sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh) dari Direktorat Jenderal Pajak.

88

Kegiatan audit intern di Bank Indonesia mengacu pada standar International Professional Practices Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Kegiatan fungsi audit intern tersebut meliputi audit dan konsultansi yang ditujukan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan proses governance, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Audit dilakukan terhadap kegiatan operasional Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Sedangkan konsultansi diberikan kepada satuan-satuan kerja atas permasalahan/isu yang menyangkut pengendalian dan governance. Pada triwulan I-2015, telah dilakukan kegiatan audit pada 3 satuan kerja dan 1 sistem aplikasi di Kantor Pusat (KP) BI serta 6 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN). Sementara kegiatan konsultansi dilakukan bagi satuan kerja, terutama terkait aspek governance dan pengendalian dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas. Untuk menjaga mutu pelaksanaan fungsi audit intern, dilakukan asesmen secara berkelanjutan terhadap kegiatan audit intern oleh unit Quality Assurance intern. Selain itu secara berkala dilakukan pula asesmen oleh konsultan ekstern independen. Hasil asesmen terhadap kegiatan audit intern menunjukkan kesesuaian terhadap standar yang berlaku global. Sementara itu, bagi para auditor intern secara teratur diberikan pembekalan dan penyegaran keterampilan. Disamping itu, auditor intern juga dibekali pengetahuan yang relevan dengan audit intern dan hal-hal yang menjadi concern bank sentral.

4.5. Keuangan Intern Pelaksanaan kebijakan manajemen keuangan intern diarahkan dalam upaya meningkatkan good governance dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan I-2015, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014 (unaudited) telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan dilakukan proses audit oleh BPK RI. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014 (unaudited) didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) yang mulai dimplementasikan sejak awal 2014.



Sementara itu, terkait kondisi keuangan intern Bank Indonesia pada triwulan I-2015, rasio modal mencapai 8,73% atau telah melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia yaitu rasio modal > 3,00%. Rasio modal tersebut telah meningkat sebesar 1,02% dibandingkan posisi Desember 2014. Secara umum, kondisi keuangan Bank Indonesia sampai dengan triwulan I-2015 relatif terjaga, baik dari aspek penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini ditunjukkan dengan surplus Bank Indonesia (sebelum pajak) pada triwulan I-2015 yang telah mencapai Rp20.634 miliar atau 37,88% naik dibanding surplus (sebelum pajak) 2014 yang sebesar Rp54.473 miliar. Terkait pengelolaan keuangan intern, pelaksanaan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2015 dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, dan kepatutan. Sampai dengan triwulan I-2015, realisasi ATBI Pengeluaran Operasional mencapai Rp1.965 miliar atau 98,28% dari rencana triwulan I-2015 dan 23,98% dari rencana tahunan. Sementara untuk realisasi ATBI Pengeluaran Kebijakan mencapai Rp8.733 miliar atau 69,07% dari rencana triwulan I-2015 dan 17,62% dari rencana tahunan. Pada triwulan I-2015, berbagai program kerja dalam rangka mendukung sustainabilitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan Bank Indonesia yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014 (unaudited) dan komunikasi mengenai penerapan tersebut kepada stakeholders. Selanjutnya, terkait dengan implementasi KAK BI ini, akan dilakukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaannya. 2. Penyempurnaan konsep Asset and Liabilities Management (ALMA) Bank Indonesia. Implementasi konsep dilakukan berdasarkan tahapan penjabaran kondisi dan struktur aset dan liabilitas sebagai dampak dari pelaksanaan tugas BI dan tahapan implementasi terkait penyediaan pengukuran early warning bidang keuangan. 3. Implementasi capital budgeting di Bank Indonesia akan mulai dilakukan untuk penyusunan Rencana Investasi Bank Indonesia 2016 sebagai upaya peningkatan governance dalam pengelolaan Rencana Investasi. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Bank Indonesia telah memperoleh predikat sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh) dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Bank Indonesia periode Triwulan I 2015 yang sudah dibayarkan sebesar Rp516.436.329.411,00.

4.6. Sistem Informasi Penguatan governance dan arsitektur sistem informasi dilakukan dengan pelaksanaan tiga Program Strategis sebagai bagian Program Transformasi Bank Indonesia, khususnya pada tema transformasi state of the art technology. Ketiga Program Strategis tersebut yaitu (i) penerapan teknologi big data guna mendukung proses pengambilan keputusan, (ii) penyusunan end state Information System Architecture dan implementasi proyek SI strategis, serta (iii) perbaikan tata kelola (governance) sistem informasi. Perbaikan governance sistem informasi yang dilakukan meliputi penyempurnaan proses perencanaan program kerja yang membutuhkan dukungan sistem informasi, penyempurnaan proses penyusunan kebutuhan (requirement gathering), dan

Bank Indonesia mengarahkan pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses perumusan kebijakan. Sebagai bagian dari Program Strategis, dicanangkan penerapan teknologi big data, penguatan arsitektur, dan governance sistem informasi.


89


penyempurnaan proses Vendor Management. Hingga akhir triwulan I-2015, telah diselesaikan perbaikan governance khususnya terkait proses perencanaan program kerja yang membutuhkan dukungan sistem informasi berupa pedoman proses perencanaan program kerja. Selain ketiga Program Strategis dalam tema state of the art technology, pengelolaan sistem informasi juga mendukung penyelesaian 17 Program Strategis dalam tema lainnya. Dukungan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan infrastruktur sistem informasi berupa informasi, aplikasi, dan teknologi. Selain dalam rangka penyelesaian Program Strategis, pelaksanaan tugas pengelolaan sistem informasi pada triwulan I-2015 tetap dilakukan dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada masing-masing bidang sebagai berikut: a. Stabilitasi moneter, telah dimulai proses untuk pengembangan 21 aplikasi. Aplikasi ini khususnya terkait penyediaan informasi dalam rangka pengambilan keputusan, seperti sistem pelaporan dan survei. b. Stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengembangan 7 aplikasi, khususnya terkait fungsi makroprudensial maupun fungsi pendalaman pasar keuangan. Dalam mendukung fungsi makroprudensial saat ini tengah dikembangkan sistem informasi makroprudensial maupun surveillance sistem keuangan. Terkait pendalaman pasar keuangan, saat ini tengah dikembangkan sistem keuangan inklusif. Selain itu, dalam rangka mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga tengah dikembangkan beberapa sistem seperti sistem informasi untuk petani dan nelayan serta sistem kredit UMKM. c. Sistem pembayaran, dilakukan pengembangan 7 aplikasi, baik untuk mendukung sistem pembayaran non tunai maupun tunai. Dukungan pengelolaan sistem informasi pada bidang sistem pembayaran difokuskan pada persiapan implementasi Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS). Pada triwulan I-2015, telah dilakukan pengujian kedua sistem oleh pengguna sistem, baik internal maupun pihak eksternal, yang antara lain oleh perbankan. d. Manajemen intern dilakukan pengembangan 21 aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola Bank Indonesia. Saat ini tengah dilakukan penyempurnaan terhadap sistem manajemen sumber daya manusia.

Mengacu pada Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi, serta pemenuhan dan pengembangan SDM.

90

Sementara itu dilakukan pula pengembangan kapasitas dan kapabilitas, dalam rangka meningkatkan layanan sistem informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi maupun penggantian teknologi yang telah obsolete menjadi fokus dalam pengembangan infrastruktur sistem informasi. Salah satu yang program kerja yang dilakukan adalah melakukan migrasi infrastruktur sistem informasi (aplikasi dan teknologi) ke data center baru.

4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam bidang pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, sebagai bagian pelaksanaan program transformasi, dilakukan penyempurnaan organisasi, pemenuhan dan pegembangan SDM, serta penguatan nilai-nilai strategis Bank Indonesia.



4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia Terkait dengan penyempurnaan organisasi Bank Indonesia, pada triwulan I-2015 telah dilakukan hal-hal beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyelesaian peta proses bisnis Level 1 dan 2 untuk Bank Indonesia –wide. 2. Penyempurnaan fungsi dan organisasi antara lain terkait dengan: a. Penyesuaian beberapa fungsi seperti koordinator protokol manajemen krisis dan pengelolaan internal account. b. Penguatan dan restrukturisasi terkait lalu lintas devisa, fungsi manajemen intern satuan kerja, kebijakan manajemen SDM, serta organisasi pengembangan UMKM c. Pembentukan 4 Departemen Regional untuk koordinasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia. d. Penyelarasan fungsi dan struktur pada kebijakan sistem pembayaran, antara lain terkait fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), penanganan tindak pidana penyelenggara sistem pembayaran dan KUPVA, serta pengawasan transaksi dengan Rupiah. 4.7.2. Pemenuhan dan Pengembangan SDM Pengembangan SDM dilakukan melalui kegiatan yang meliputi 6 area yaitu (i) On Boarding, (ii) Leadership Development Program (LDP), (iii) Competency Development Program (CDP), (iv) Program Tugas Belajar (PTB), (v) Attachment/Technical Assistance and Assignment Program, dan (vi) Couching, Counceling, and Mentoring. Selain itu dilakukan juga pengembangan dalam tataran Bank Indonesia-Wide dan pengembangan melalui kerja sama internasional. a. On Boarding, ditujukan bagi calon pegawai baru yang akan berdinas di Bank Indonesia meliputi Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM), Multi Level Entry (MLE), Kasir, Satpam, dan lain-lain. Pada triwulan I-2015 dilakukan untuk calon pegawai Asisten Kasir dan calon pegawai Kasir Yunior. b. Leadership Development Program (LDP), merupakan Program Pengembangan Kepemimpinan pegawai Bank Indonesia bagi pegawai yang akan di promosikan menduduki jabatan Manajer s.d Direktur. Pada triwulan I-2015, mulai dilakukan persiapan pelaksanaan program. c. Competency Development Program (CDP) bertujuan meningkatkan kompetensi bagi pegawai Bank Indonesia baik yang bersifat In House Training (IHT) maupun program peningkatan mutu dan keterampilan (PMK) untuk level Staf s.d Deputi Direktur. d. Program Tugas Belajar (PTB), merupakan program pengembangan pegawai melalui beasiswa penuh ke jenjang Master (S2) dan Doktor (S3). e. Attachment/Technical Assistance and Assignment Program merupakan program pengembangan pegawai dengan mengirim pegawai ke suatu lembaga/institusi dalam negeri maupun luar negeri untuk memperdalam suatu bidang ilmu/tugas pekerjaan atas inisiatif Bank Indonesia. Sementara itu assignment program merupakan program penugasan pegawai Bank Indonesia pada suatu lembaga/institusi dalam negeri maupun luar negeri untuk membantu tugas/pekerjaan lembaga/institusi tersebut.


91


Sampai dengan triwulan 1-2015, pegawai yang mengikuti attachment dan technical assistance seluruhnya di Deutsche Bundesbank-Jerman. Sedangkan penugasan dilembaga lain dilakukan di International Monetary Fund (IMF), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Indonesia (YKK-BI), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f. Coaching, Counseling and Mentoring.

Pada triwulan I-2015 telah dilaksanakan pelatihan mentoring bagi pegawai setingkat Asisten Direktur s.d Deputi Direktur.

g. Pengembangan pada tataran BI-WIDE, merupakan program pengembangan pegawai untuk kepentingan organisasi yang lebih luas berupa Leadership Program bagi Pemimpin/Pimpinan Satuan Kerja dan Pendidikan Pra Purnabakti bagi pegawai yang akan memasuki usia pensiun. h. Pengembangan melalui Kerja sama Internasional. Pada Triwulan I-2015 telah dilaksanakan kegiatan seminar internasional bekerja sama dengan The SEACEN Center.

4.8. Aspek Hukum Selama tahun 2014, Bank Indonesia menghasilkan 22 ketentuan yang terdiri dari 4 PBI, 7 SE Ekstern, 2 PDG, dan 9 SE Intern di bidang moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta kapabilitas intern.

Pelaksanaan fungsi hukum di Bank Indonesia dimaksudkan agar setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank Indonesia dapat senantiasa memenuhi aspek governance, serta sejalan dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Bentuk fungsi hukum yang dilakukan berupa: (i) pemberian opini/advis hukum dalam rangka perumusan, penetapan, dan pelaksanaan suatu kebijakan serta kegiatan operasional; serta (ii) pelaksanaan kuasa mewakili di dalam dan di luar pengadilan (llitigasi dan alternative dispute resolution/ADR), dengan dukungan penelitian hukum dan pemberian bantuan hukum kepada pelaksana tugas kedinasan Bank Indonesia. Untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara efektif, dilakukan peningkatan pelaksanaan fungsi hukum dan dukungan peraturan perundang-undangan. Pada Triwulan I-2015, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan baik yang berlaku untuk pihak eksternal maupun internal Bank Indonesia. Terdapat 22 peraturan yang dikeluarkan, yang terdiri dari 4 Peraturan Bank Indonesia, 7 Surat Edaran Ekstern, 2 Peraturan Dewan Gubernur, dan 9 Surat Edaran Intern. Dalam rangka mendukung pembangunan hukum nasional, serta terkait dengan efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang memerlukan dukungan perangkat peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Beberapa pembahasan RUU yang terkait langsung dengan Bank Indonesia antara lain pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU Perbankan, dan RUU Amandemen UU Bank Indonesia. Sementara itu, sebagai bentuk koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia juga aktif menjadi anggota Panitia Antar Kementerian untuk pembahasan RUU tentang Bea Materai dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan partisipasi Bank Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), pada triwulan I-2015, antara lain terkait RPP tentang Pengenaan Sanksi Denda Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi dan/atau Lembaga Swasta.

92



4.9. Program Sosial Bank Indonesia Bank Indonesia melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial kepada lingkungannya. Pada 2015 tema PSBI yaitu “Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan dan Inklusif”. Tema ini merupakan kesinambungan dari tema tahun sebelumnya, dengan program unggulan yang diusung adalah program pertanian terintegrasi, komoditi unggulan, ketahanan pangan dan komunitas kebanksentralan dan literasi keuangan. Pada triwulan I-2015, kegiatan PSBI terutama dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang mencakup bidang pengembangan ekonomi, keagamaan, kesehatan dan pendidikan serta edukasi publik. Kegiatan pengembangan ekonomi telah dilaksanakan di Cilacap berupa pembangunan kandang sapi komunal. Sementara kegiatan sosial bidang keagamaan dilaksanakan dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur rumah ibadah di Aceh, Tangerang, Bekasi, Banten, dan di sebagian besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Pelaksanaan PSBI meliputi bidang pengembangan ekonomi, keagamaan, kesehatan dan pendidikan serta edukasi publik.

Untuk kegiatan sosial bidang pendidikan, telah dilaksanakan pemberian bantuan berupa perbaikan atau pembangunan infrastruktur gedung maupun pengadaan sarana-prasarana pendukung pendidikan di Jakarta, Sukabumi, Nusa Tenggara Timur (bekerja sama dengan Yayasan Sokola), Depok dan Banten. Kegiatan sosial bidang kesehatan telah dilaksanakan di Jakarta dan sebagian Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam bentuk bantuan infrastruktur dan penyuluhan. Sementara itu untuk kegiatan edukasi publik telah dilaksanakan dalam bentuk seminar/ diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun pihak ketiga lainnya di Jakarta, Mataram dan Surabaya. Terkait dengan penyerapan anggaran, pada triwulan I-2015, secara keseluruhan realisasi anggaran baru sebesar 5,27% dari total rencana tahun 2015. Hal ini terkait dengan sebagian besar rencana kegiatan masih dalam tahap perencanaan.


93


94


Lampiran Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan I - 2015


95

1. PERATURAN BANK INDONESIA No

Nomor PBI

Tanggal

Perihal

1

17/1/PBI/2015

31 Maret 2015

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2

17/2/PBI/2015

26 Maret 2015

Suku Bunga Penawaran Antar Bank

3

17/3/PBI/2015

30 Januari 2015

Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014

2. SURAT EDARAN EKSTERN No

Nomor SE

Tanggal

1

17/1/DSta

26 Januari 2015

2

17/2/DSta

27 Januari 2015

3

17/3/DSta

6 Maret 2015

4

17/4/DSta

6 Maret 2015

5

17/5/DSta

30 Maret 2015

Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP Tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri Perubahan Kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4

Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum

6

Suku Bunga Penawaran Antar Bank

17/6/DPM

31 Maret 2015

3. PERATURAN DEWAN GUBERNUR

96

No

Nomor PDG

Tanggal

1

17/1/PDG/2015

6 Maret 2015

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

2

17/2/PDG/2015

12 Maret 2015

Komite di Bank Indonesia


Perihal

Daftar Istilah

Administered prices :

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

BI Rate

:

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

:

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia – Scripless Securities : Settlement System (BI-SSSS)

Cadangan Devisa

Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. :

Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Capital Adequacy Ratio :

Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Countercyclical Buffer :

Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dana Pihak Ketiga

:

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Defisit Transaksi Berjalan

:

Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa.

Deflasi :

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum.

Deposit Facility :

Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.


97

Devisa Hasil Ekspor

98

:

Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Emerging Market :

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Financial Inclusion/(Keuangan : Inklusif)

Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem : Keuangan

Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Giro Wajib Minimum

:

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)

:

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Hedging :

Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan :

Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Inflasi :

Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (costpush) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

:

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Inflasi Inti

:

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Inflation Targeting Framework :

Kerangka kebijakan moneter forward-looking yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.

Investment Grade :

Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.


:

Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate : (JISDOR)

Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank di pasar domestik secara real time.

Kliring :

Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Layanan Keuangan Digital (LKD)

:

Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

Lender of The Last Resort :

Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

Lending Facility :

Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

:

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Likuiditas :

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).

Makroprudensial :

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.

Mikroprudensial :

Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) :

Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Neraca Transaksi Berjalan

:

Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.

Non Performing Loan (NPL)

:

Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)


99

Non Performing Financing (NPF) :

Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Operasi Moneter

:

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) :

Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

Repurchase Agreement (Repo)

:

Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

:

Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

:

Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

Stress test :

Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.

Surat Utang Negara (SUN)

:

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Surat Berharga Negara (SBN)

:

Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sovereign Credit Rating :

100

Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

Swap :

Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Systemically Important Bank :

Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagaian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apbila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.

:


Transaksi Reverse Repo :

Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Uang Kartal

:

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Uang Kartal yang Diedarkan

:

Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.

Wajar Tanpa Pengecualian

:

Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Volatile Food :

Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.

Yield :

Imbal hasil.


101

Daftar Singkatan ABIF : ASEAN Banking Integration Framework ADG : Anggota Dewan Gubernur AFSBI : Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia APMK : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations ATBI : Anggaran Tahunan Bank Indonesia ATM : Anjungan Tunai Mandiri BI : Bank Indonesia BI-RTGS : Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement BI-SSSS : Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System BPS : Badan Pusat Statistik bps : Basis Point Bulog : Badan Urusan Logistik BUMD : Badan Usaha Milik Daerah BUMN : Badan Usaha Milik Negara CAR : Capital Adequacy Ratio CIKUR : Ciri Keaslian Uang Rupiah CMIM : Chiang Mai Initiative Multilateralisation COC : Code of Conduct DAU : Dana Alokasi Umum DF : Deposit Facilities DHE : Devisa Hasil Ekspor DPK : Dana Pihak Ketiga DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia D-SIB : Domestic Sistemically Important Bank DSR : Debt Service Ratio DXY : US Dollar Index ECB : European Central Bank EKU : Estimasi Kebutuhan Uang EMEAP : Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks FASBIS : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah FIN : Financial Identity Number FKSSK : Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan FPJP : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FSPI : Forum Sistem Pembayaran Indonesia GDP : Gross Domestic Product GNNT : Gerakan Nasional Non-Tunai GWM : Giro Wajib Minimum

102


IDB : Islamic Development Bank IDI : Informasi Debitur Individual IFEM : Indonesia Foreign Exchange Market IHK : Indeks Harga Konsumen IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan IKNB : Industri Keuangan Non Bank IKU : Indikator Kinerja Utama IMF : International Monetary Fund IRU : Investor Relations Unit ITF : Inflation Targeting Framework JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate KI : Kredit Investasi KK : Kredit Konsumsi KMK : Kredit Modal Kerja KPR : Kredit Perumahan Rakyat KPwDN BI : Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia KPwLN BI : Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia KSEI : Kustodian Sentral Efek Indonesia KUPVA BB : Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank KUR : Kredit Usaha Rakyat LDR : Loan to Deposit Ratio LKD : Layanan Keuangan Digital LKNB : Lembaga Keuangan Non Bank LKTBI : Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia LOLR : Lender of The Last Resort LTV : Loan to Value MRBI : Manajemen Risiko Bank Indonesia NAB : Nilai Aktiva Bersih NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia NPI : Neraca Pembayaran Indonesia NPL : Non Performing Loan OIC : Organization of Islamic Cooperation OJK : Otoritas Jasa Keuangan OM : Operasi Moneter OPT : Operasi Pasar Terbuka PBI : Peraturan Bank Indonesia PDB : Produk Domestik Bruto PDG : Peraturan Dewan Gubernur Perum Peruri : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia PIHPS : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PK Inisiatif : Program Kerja Inisiatif PLN : Pinjaman Luar Negeri PMA : Penanaman Modal Asing PP : Perusahaan Pembiayaan PSBI : Program Sosial Bank Indonesia


103

PTD BB : Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank PUAB O/N : Pasar Uang Antar Bank Overnight qtq : quarter to quarter Raskin : Beras untuk Rumah Tangga Miskin RDG : Rapat Dewan Gubernur Repo : Repurchase Agreement ROA : Return on Asset ROE : Return on Equity SBI : Sertifikat Bank Indonesia SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBN : Surat Berharga Negara SBSN : Surat Berharga Suariah Negara SDBI : Sertifikat Deposito Bank Indonesia SE : Surat Edaran SF : Standing Facilities SHPR : Survei Harga Properti Residensial SID : Sistem Informasi Debitur SK : Survei Konsumen SKBI : Sistem Keuangan Bank Indonesia SKDU : Survei Kegiatan Dunia Usaha SKNBI : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia SKSR : Survei Khusus Sektor Riil SNKI : Strategi Nasional Keuangan Inklusif SOP : Standard Operating Procedure SSK : Stabilitas Sistem Keuangan SULNI : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia SUSPI : Statistik Utang Sektor Publik Indonesia TD : Term Deposit TMF : Transaksi Modal dan Finansial TPI : Tim Pengendali Inflasi TPID : Tim Pengendali Inflasi Daerah TUKAB : Transaksi Uang Kartal Antar bank UKM : Usaha Kecil dan Menengah ULE : Uang Layak Edar ULN : Utang Luar Negeri UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah UPB : Uang Pecahan Besar UPK : Uang Pecahan Kecil UTLE : Uang Tidak Layak Edar UU : Undang-Undang UYD : Uang Kartal yang Diedarkan Valas : Valuta Asing yoy : year on year

104


Triwulan I. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Recommend Documents