LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013
KANTOR PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR
Denpasar, 31 Desember 2013
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun anggaran 2013. Laporan Tahunan adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab semua Badan peradilan dari empat lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia . Seiring dengan berbagai kritikan dan masukan publik atas kinerja lembaga peradilan, Dilmil III-14 Denpasar berupaya untuk menjawabnya dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam Laporan Tahunan kali ini. Laporan tahunan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru yang belum ditampilkan sebelumnya, seperti informasi mengenai perkara dan keuangan. Selain itu berbagai data melalui Webside termasuk perkara yang sudah diputus juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh warga pengadilan. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal, dan berintegritas dalam lingkungan lembaga Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Kami sadari bahwa dalam pelaporan masih banyak kekurangan baik metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data,sehingga kemungkinan besar belum seperti apa yang diharapkan oleh pimpinan satuan atas. Dengan berbagai Kendala dan keterbatasan, laporan ini kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran global dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan jajarannya.
Denpasar, Januari 2014 Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP 1930005770667
3
DAFTAR ISI Kata Pengantar -------------------------------------------------------------------------------2 Daftar isi ------------------------------------------------------------------------------------------3 Bab I
Pendahuluan -------------------------------------------------------------------5 A. Kebijakan Umum Peradilan --------------------------------------------5 B. Visi dan Misi ------------------------------------------------------------- 6 C. Renstra ------------------------------------------------------------------- 7 D. Program dan Kegiatan ------------------------------------------------ 8
Bab II
Struktur Organisasi ------------------------------------------------------- 11 A. Penyusunan alur Tupoksi -------------------------------------------- 11 B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) --------- 16
Bab III
Keadaan Perkara ( matrik dan lampiran perkara terlampir)--- 27 A. Penyelesaian Perkara ------------------------------------------------ 27 B. Hasil yang dicapai ------------------------------------------------------ 28
Bab IV
Pengawasan ----------------------------------------------------------------- 29 A. Pengawasan Internal -------------------------------------------------- 29 B. Pengawasan Eksternal ----------------------------------------------- 30
Bab V
Pembinaan dan Pengelolaan : ----------------------------------------- 32 A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ---------------------- 32 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial --------------- 32 3. Promosi, Mutasi dan Pensiun ---------------------------------- 34 4. Pengisian jabatan struktural ------------------------------------ 36 5. Peningkatan SDM dan Kinerja---------------------------------- 36 B. Pengelolaan sarana dan prasarana ------------------------------- 41 1. Sarana dan Prasarana Gedung -------------------------------- 42 2. Sarana dan prasarana fasilitas Kantor ----------------------- 42 a. Belanja Barang ------------------------------------------------ 42 b. Belanja Modal -------------------------------------------------- 43 c. Belanja Pegawai ----------------------------------------------- 43
4
C. Pengelolaan Keuangan ---------------------------------------------- 44 1. Dipa (Badan Urusan Administrasi) --------------------------- 44 a.
Belanja Pegawai --------------------------------------------- 44
b.
Belanja Barang ----------------------------------------------- 44
c.
Belanja Modal ------------------------------------------------- 44
2. Dipa (Dirjen Badilmiltun) ---------------------------------------- 44 -
Belanja Barang ----------------------------------------------- 44
D. Pengelolaan Administrasi ------------------------------------------- 44 1. Administrasi Perkara -------------------------------------------- 44 2. Administrasi Umum ---------------------------------------------- 59 3. Perpustakaan ----------------------------------------------------- 60 Bab VI
Kesimpulan dan Rekomendasi --------------------------------------- 61 A. Kesimpulan -------------------------------------------------------------- 61 B. Rekomendasi ----------------------------------------------------------- 63
5 BAB I PENDAHULUAN A.
Kebijakan Umum Peradilan Kekuasaan
kehakiman
merupakan
kekuasaan
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan militer, pengadilan militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana Badan peradilan bagi rakyat dan/atau prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004, bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, pembinaan lembaga peradilan diantaranya Pengadilan Mliter III-14 Denpasar, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan beralih ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “ Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap ( One roof sistim). Sebagai tindak lanjut dari one roof system tersebut maka peradilan militer yang dulunya secara organisasi di bawah Mabes TNI beralih ke MA RI dan tindak lanjut dari one roof system tersebut telah dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi,
administrasi dan finansial Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI dan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Ketua MARI dan Panglima TNI No KMA/065A/SKB/IX/2004 dan No Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang penggunaan dan perawatan Aset dan Barang Inventaris Mabes TNI oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007
6 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi Personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer T.m.t 1 September 2004 Organisasi, Administrasi,dan Finansial Peradilan Militer yang tadinya berada dibawah Mabes TNI beralih ke MARI. Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai peradilan tingkat pertama. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2013 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2013 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2013, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2013. B.
Visi Dan Misi 1.
Pernyataan Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : Visi : “Terwujudkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung” Dengan visi ini dapat mewujudkan Supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan Publik, Profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, hemat dan biaya ringan dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada demi mewujudkan hasil yang optimal dan memuaskan serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 2.
Pernyataan Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : a.
Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
7
C.
b.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c.
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
d.
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
Rencana Strategis. Dalam rangka
menunjang
terealisasinya
visi dan misi tersebut di atas,
maka
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :
1.
Tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mencapai Visi dan Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut : a.
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
Setiap pencari keadilan dapat mengakses perkara melalui Webset Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
b.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus dapat meningkatkan
kepercayaan Publik, utamanya bagi pencari keadilan. 2.
Sasaran Strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara
nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Caturwulan, dan Bulanan. Sasaran harus berorentasi pada hasil periode 1(satu) tahun. Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, terukur, dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar diarahkan pada hal-hal spesifik. Hasil yang diharapkan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2010-2014) adalah sebagai berikut : a.
Meningkatnya penyelesaian perkara.
b.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
c.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). e.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
8 3.
Kebijakan dan Program Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu :
a)
Meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang prima kepada pencari
keadilan,
D.
b)
Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,
c)
Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.
d)
Mengeluarkan izin pendidikan,
e)
Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan,
f)
Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
g)
Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
h)
Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Mliter III-14 Denpasar,
i)
Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,
j)
Peningkatan tertib administrasi umum,
k)
Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara,
l)
Mengadakan barang inventaris negara.
Progran dan Kegiatan. Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer III14 Denpasar untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III14 Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah :
1)
Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
2)
Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.
3)
Penyediaan dana Pelaksanaan sidang Keliling (Hakim terbang)
untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
9
b.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : -
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi.
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah :
-
Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama. Pelaksanaan kebijakan Renstra diatas, akan diimplementasikan melalui program : 1.
Peningkatan sarana pelayanan prima,
2.
Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,
3.
Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,
4.
Pembaharuan radius dan biaya perkara,
5.
Peningkatan output peradilan,
6.
Peningkatan standar pelayanan prima,
7.
Peningkatan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan
pembinaan, 8.
Peningkatan
kesadaran
dan
ketaatan
hukum
bagi
aparat
peradilan, 9.
Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prujurit TNI,
10.
Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
11.
Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
12.
Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer III-14
Denpasar, 13.
Penertiban administrasi dan managemen keuangan,
10 14.
Peningkatan tertib administrasi umum,
15.
Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,
16.
Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.
11 BAB II STRUKTUR ORGANISASI
A.
Penyusunan Alur Tupoksi. Penyusunan alur Tupoksi pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan - kegiatan
yang
akan
dilakukan untuk
mencapai
sasaran/tujuan tertentu, yaitu Struktur organisasi pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang ada saat ini masih mendasari Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI tetapi sampai saat ini masih dalam pembahasan Struktur Organisasi dan prosedur Peradilan Militer. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : (terlampir). Keterangan Gambar Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun sebagai berikut : a.
b.
Unsur Pimpinan 1.
Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
2.
Wakil Kepala Pengadilan Mliter disingkat Waka dilmil.
Unsur staf/Pembantu Pimpinan -
c.
Kepaniteraan, disingkat Tera.
Unsur staf/Pelayanan - Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.
d.
Unsur Pelaksana 1.
Majelis Hakim.
12 2.
Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.
Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut : Tugas Pokok : 1.
Kadilmil III-14 Denpasar. a.
Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan
pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut: 1)
Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI
hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. 2)
Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas
penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil, 3)
Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka
memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil, 4)
Merencanakan,
mempersiapkan
dan
mengatur
penyelenggaraan
penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil, 5)
Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para
Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil, 5)
Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan
peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 6)
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai yang
dimaksud dalam pasal 262 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. b.
Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI. 2.
Waka a.
Waka Dilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yng berkedudukan
pula sebagai Kimmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)
Mengkoordinasikan
dan
mengawasi
semua
pekerjaan/kegiatan
segenap usaha Dilmil. 2)
Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
3)
Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan
Dilmil. 4)
Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmil.
13 5)
Mewakili Kadilmil apabila Kadilmil berhalangan melaksanakan tugas
kewajibanya. b.
Waka Dilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas kewajiban sebagai Waka Dilmil Kepada Kadilmil.
3.
Kepaniteraan a.
Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala Tera, disingkat
Katera, yang berkedudukan pula sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
1)
Menyelenggarakan pengurusan administrasi perkara sejak berkas
perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI, 2)
Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-
perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya, 3)
Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi dan
peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4)
Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmil,
5)
Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
6)
Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil,
7)
Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen Dilmil,
8)
Menyelenggarakan Perpustakaan Dilmil,
9)
Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,
10) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil, 11) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, 12) Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil.
b.
Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan pula sebagai Panitera, sebagai berikut :
1)
Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat Ur Minradang,
2)
Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu,
14
c.
3)
Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur. Dok-pustak,
4)
Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.
Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera
dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil. 4.
Taud a.
Taud dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai Kepala Taud,
disingkat Kataud, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
1)
Menyelenggarakan surat-menyurat bagi Dilmil yang meliputi : a)
Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan
pengirimannya, b)
Mengatur dan mengawasi pengamanan surat,
c)
Kontrol UKP, KGB Personil yang dalam proses Dilmiltama,
d)
Menggandakan tulisan dinas,
e)
Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
f)
Menyelenggarakan dinas caraka,
g)
Menyelenggarakan perpustakaan Dilmil,
h)
Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen
Dilmil serta mengecek kelengkapan surat kendaraan serta perawatan, i)
Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil seperti bulanan, Tahunan,
Program kerja dan LAKIP, j)
Membuat Daftar Bezetting Formasi TNI dan PNS dan Susunan
keluarga (daftar terlampir).
2)
Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan
Kadilmil, 3)
Melaksanakan
dinas
urusan
dalam,
termasuk
kebersihan
dan
keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib, 4)
Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil di lingkungan Dilmil,
5)
Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas
Dilmil, 6)
Mengatur penggunaan perlengkapan/ruangan kerja.
7)
Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler,
15 8)
Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan
upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan Dilmil.
b.
Taud terdiri dari 2 (dua) Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang
Pama sebagai Pama Urusan, disingkat Kaur, sebagai berikut :
c.
1)
Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu,
2)
Urusan Dalam, disingkat Urdal.
Kataud bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada
Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Katera.
5.
Majelis a.
Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya
berpangkat Mayor, 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masingmasing serendahnya berpangkat sama, dan dibantu oleh Panitera, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b.
Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmil,
c.
Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas
peradilan bebas, d.
Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman
menurut peraturan perundang-undangan.
6.
Pok Kimmil a.
Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk
melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi tehnis kepada Kadilmil, b.
Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil,
c.
Kimmil adalah seorang Pamen Sarjana Hukum dengan tugas kewajiban
sebagai berikut :
1)
Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam sesuatu
persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil, 2)
Sebagai Hakim Ketua :
16 a)
Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara
pidana
yang
diserahkan
kepadanya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan, b)
Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang
diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
d.
Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai
dengan perundang-undangan. e.
Kapasitas Pegawai Dalam organisasi Dilmil III-14 Denpasar jumlah pegawai yang ada sekarang
tidak sesuai standard, karena volume pekerjaan dan kapasitas masih perlu penambahan personel pegawai, yang mana pelaksanaan pekerjaan untuk jenis pekerjaan tertentu sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan kebutuhan pegawai, karena seorang pegawai berkewajiban untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, B.
Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), telah menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus sebagai acuan (tata laksana) dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Militer. Standart Operasional Prosedur di Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun sebagai berikut :
17
KATAUD
Berkas perkara dari Otmil
Menerima berkas diteruskan ke Kadilmil (1 hari)
KADILMIL Menyerahkan berkas ke Katera utk di Register (1 hari)
KATERA Meneliti kelengkapan berkas (1 hari)
KADILMIL Menunjuk Majelis Hakim (1 hari)
Pendistribusian berkas kepada Majelis (2 hari) MAJELIS HAKIM Mempelajari berkas perkara
Terdakwanya ditahan
Terdakwanya tidak ditahan
Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 3 hari
Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 6 hari
Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 2 bulan Perkara tertentu 3 bulan
Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 3 bulan Perkara tertentu 5 bulan
Minutasi perkara (7/14/30 hari)
Minutasi perkara (7/14/30 hari)
Pendistribusian/mengirimkan salinan put & minutasi ke Papera, Ankum, Otmil dan POM, Terdakwa/PH CATATAN : 1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima. 2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari. 3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.
18 Keterangan gambar sebagai berikut : a.
Perkara Biasa 1)
Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan Militer menerima Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
2)
Kadilmil mendisposisi berkas kepada Katera untuk diteliti dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
3)
Katera memeriksa Kelengkapan Berkas perkara dan Registrasi dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
4)
Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu 2 hari kerja.
5)
Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan (jika Terdakwa ditahan) dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
6)
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
7)
Hakim Ketua sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu 1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
8)
Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu 1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
9)
Hakim Anggota II selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua dalam tenggang waktu 1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
10) Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk perkara biasa yang terdakwanya ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 bulan, untuk perkara tertentu selambat-lambatnya paling lama 3 bulan. 11) Untuk perkara biasa yang terdakwanya tidak ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 bulan, dan untuk perkara tertentu dalam tenggang waktu 5 bulan. 12) Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan diucapkan pada hari itu juga.
19 13) Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan kepada Katera pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu hari kerja berikutnya. 14) Katera menyampaikan petikan putusan kepada Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 15) Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu
14
hari kerja. 16) Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi diselesaikan dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 17) Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam tenggang waktu 30 hari. 18)
Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus secara in
absensia, namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim memutus perkara untuk dikembalikan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
20 b.
Prosedur Pengajuan Banding STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA BANDING PENGADILAN MILITER
PANITERA
ODITUR MILITER TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM •Pernyataan Banding (7 hari) •Penyerahan Memori Banding (jika ada)
* Akte Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera dalam tenggang waktu 7 hari • Bagi terdakwa yang ditahan pemberitahuan banding dalam tenggang waktu pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari berikutnya
PENGADILAN MILITER TINGGI
• Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera membuat Akte menerima memori banding (1 hari) * Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding (1 hari) * Memberitahukan kepada Pemohon & Termohon untuk mempelajari berkas perkara (1 hari) • Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera & Pemohon/Termohon (1 hari) • Mengirim berkas perkara ke Dilmilti (Bundel A & Bundel B) (14 hari)
b. Prosedur Pengajuan Banding 1) Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 2) Pemohon banding dapat membuat Memori Banding. 3)
Panitera membuat Akte Permohonan Banding dalam tenggang waktu 7 hari kerja.
4)
Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan banding kepada Pengadilan Militer harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya.
21 5)
Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera membuat Akte menerima Memori Banding dalam tenggang waktu 1 hari.
6)
Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding dalam tenggang waktu 1 hari.
7) Memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari. 8) Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 9) Mengirimkan berkas perkara ke Dilmilti (Bundel A dan Bundel B) dalam tenggang waktu 14 hari. 10) Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak lain dilakukan dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. 11) Minutasi perkara banding harus diselesaikan oleh Panitera dalam tenggang waktu 7 hari kerja setelah permohonan banding diajukan. 12) Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Militer Tinggi, dilakukan sejak adanya pernyataan Banding (tanpa harus menunggu Memori Banding), dalam tenggang waktu 14 hari kerja. 13) Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, harus diberitahukan
kepada
Pengadilan
Militer dan pihak lainnya pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 14) Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
22 c. Prosedur Pengajuan Kasasi
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA KASASI PENGADILAN MILITER
ODITUR MILITER TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM * Permohonan kasasi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (14 hari)
PANITERA * Membuat Akte Permohonan Kasasi, ditandatangani Panitera & Pemohon (1 hari)
* Membuat Memori Kasasi (14 hari)
* Memberitahukan Permohonan Kasasi (5 hari)
* Mempelajari berkas perkara (1 hari)
* Menyerahkan Salinan Memori Kasasi kepada Termohon (1 hari)
MA UP. DIREKTUR PRATALAK PIDANA MILITER Ditjen Badilmiltun MARI
* Membuat Akte Penyerahan Memori Kasasi (14 hari)
* Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Kasasi (1 hari) * Menyerahkan Salinan Kontra Memori Kasasi kepada Termohon (1 hari) * Memberitahukan kepada Pemohon & Termohon untuk mempelajari berkas perkara (1 hari), jika pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi (5 hari) * Membuat Akte Mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera & Pemohon/Termohon (1 hari) * Mengirim berkas perkara kasasi beserta soft copy(1hari)
c. Prosedur Pengajuan Kasasi : 1) Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam batas waktu 14 hari kerja. 2) Panitera membuat Akte Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu
1 hari
kerja. 3) Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya.
23 4) Terdakwa wajib menyerahkan memori kasasi, Panitera membuat Akte menerima Memori Kasasi dalam tenggang waktu 1 hari. 5) Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 1 hari. 6) Memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 7) Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 8) Mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung (Bundel A dan Bundel B) dalam tenggang waktu 1 hari. 9) Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada pihak lain dilakukan dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima. 10) Pemberitahuan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 11) Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan sejak pernyataan Kasasi diterima dalam tenggang waktu 30 hari kerja. 12) Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
24
d. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PENGADILAN MILITER
KATERA TERPIDANA/AHLI WARISNYA, ODITUR MILITER TINGGI
* Membuat Akte Permohonan PK, ditandatangani Panitera & Pemohon (1 hari)
* Permohonan Peninjauan Kembali (1 hari)
* Melaporkan Permohonan PK kepada Kepala PengadilanMiliter (1 hari)
• Novum
• Mempersiapkanberkas perkara PK (2 hari)
KEPALA PENGADILAN MILITER Penetapan Majelis Hakim yang tidak menyidangkan perkarayang dimohonkan 1 hari
• Memberitahukankepada pemohon PK untuk mempelajariberkas (1-5 hari) • Membuat Akte telah mempelajariberkas (1 hari)
MAJELIS HAKIM Mempelajariberkas perkara 3 hari Menetapkanhari sidang 1 hari Pelaksanaan sidang 3 hari
KATERA Mengirimkan berkas perkara dan Berita Acara Pendapat Majelis Hakim ke MARI 1 hari
d. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali : 1)
Permohonan
Peninjauan
Kembali
diajukan
oleh
terpidana/ahli
waris/Oditur Militer. 2)
Panitera membuat Akte Permohonan Peninjauan Kembali dalam
tenggang waktu 1 hari kerja. 3)
Bagi Terpidana yang ditahan, pemberitahuan Peninjauan Kembali
kepada Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya.
25 4)
Terpidana wajib menyerahkan alasan-alasan permohonan Peninjauan
Kembali (Novum), Panitera membuat Akte menerima permohonan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 1 hari. 5)
Katera melaporkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Kadilmil
dalam tenggang waktu 1 hari. 6)
Kadilmilti membuat Penetapan Hakim dalam tenggang waktu 1 hari.
7)
Hakim Ketua membuat penetapan hari sidang dalam tenggang waktu
1hari 8)
Memberitahukan
kepada
Pemohon
Peninjauan
Kembali
untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi memberi tenggang waktu 5 hari). 9)
Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera
dan Pemohon dalam tenggang waktu 1 hari. 10)
Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Peninjauan Kembali dalam
tenggang waktu 3 hari. 11)
Pelaksanaan sidang Peninjauan Kembali dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan serta Berita Acara Pendapat dalam tenggang waktu 3 hari. 12)
Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
dalam tenggang waktu 1 hari. 13)
Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada pihak lain
dilakukan dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan Peninjauan Kembali diterima. 14)
Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 15)
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan sejak
pernyataan Peninjauan Kembali diterima dalam tenggang waktu
30
hari kerja. 16)
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,
dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
apabila tidak
26 e.
Prosedur Pengajuan Grasi
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN GRASI PENGADILAN MILITER
PRESIDEN RI
KATERA TERPIDANA/KUASA HUKUMNYA/KELUARGA TERPIDANA DENGAN PERSETUJUAN/TANPA PERSETUJUAN TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA MATI, PIDANA SEUMUR HIDUP, PIDANA PENJARA PALING RENDAH 2 TAHUN
* Membuat Akte Penerimaan Salinan Permohonan Grasi (1 hari)
MAHKAMAH AGUNG RI * Melaporkan Permohonan Grasi kepada Kepala Pengadilan Militer (1 hari) • Mempersiapkan berkas perkara permohonan Grasi (2 hari) • Mengirimkan Salinan permohonan Grasi ke Mahkamah Agung (20 hari)
e.
Prosedur Pengajuan Grasi : 1)
Permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana atau Keluarganya sesuai
ketentuan UU Grasi. 2)
Panitera melaporkan adanya permohonan grasi kepada Kadilmilti
setelah meneliti kelengkapan persyaratan perkara grasi dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 3)
Panitera mempersiapkan surat pengantar permohonan grasi yang
ditujukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 1 hari kerja . 4)
Panitera mengirimkan berkas perkara grasi dalam tenggang waktu
20 hari kerja.
27 BAB III KEADAAN PERKARA A.
Penyelesaian Perkara. Penyelesaian perkara tingkat pertama dilaksanakan sesuai skala prioritas, dimana perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya. Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah sebagai berikut : 1.
Perkara Kejahatan
Vol. perkara
a
Sisa perkara Tahun 2012
=
8 perkara
b
Perkara masuk Tahun 2013
=
62 perkara
c
Perkara diputus Tahun 2013
=
58 perkara
d
Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2013
=
perkara
e
Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th.2013
=
- perkara
f
Sisa perkara tahun 2013
=
12 perkara
2
Perkara Pelanggaran a
Sisa perkara tahun 2012
=
- perkara
b
Perkara masuk tahun 2013
=
- perkara
c
Perkara diputus tahun 2013
=
- perkara
d
Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2013
=
- perkara
e
Sisa perkara tahun 2013
=-
- perkara
3
Upaya Hukum a
Perkara banding tahun 2013
=
9 Perkara
b
Perkara Kasasi tahun 2013
=
6 Perkara
c
Perkara Grasi Tahun 2013
=
- Perkara
d
Perkara Peninjauan Kembali tahun 2013
=
- Perkara
Dari jumlah perkara yang masuk dan putus tersebut di atas maka indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara Pengadilan Militer I I I - 1 4 Denpasar dalam
tahun 2013
diperoleh dari perbandingan perkara yang masuk dan yang diputus mencapai
93,5 %.
28 B.
Hasil yang dicapai. Dari sisa perkara tahun 2012 dan perkara masuk tahun 2013 baik perkara Kejahatan
maupun Pelanggaran dalam tahun 2013 Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat menyelesaikan sebanyak
58 perkara dari jumlah perkara yaitu
93,5
% dan perkara
pelanggaran - perkara yaitu 0 % adapun sisa perkara kejahatan sebanyak
12 perkara
merupakan perkara baru dan perkara In Absensia dan dalam proses persidangan yang akan disidangkan pada bulan Januari 2014.
29 BAB IV PENGAWASAN Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang
dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer III14 Denpasar yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadlian, dan bidang perilaku pejabat peradilan ( Hakim dan Panitera ) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim. A.
Pengawasan Internal. 1.
Kadilmil III-14 Denpasar adalah sebagai hakim pengawas terhadap para hakim
yang berada dibawah pengawasan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 2.
Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan
bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
terhadap
yang kemudian hasil
pengawasan ditindaklanjuti oleh Katera / Kataud dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil. 3. Menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat baik mengenai jalannya peradilan
maupun tingkah laku aparat peradilan,
dengan mencari informasi,
melakukan
penelitian dan penelaahan. 4. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali. 5. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin. 6. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang
30 dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
B.
Pengawasan Eksternal Hakim Pengawas dan pengamat pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai
amanat dari pasal 262 UU No.31 Tahun 1997 pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum dapat bekerja secara maksimal dikarenakan anggaran di DIPA tidak ada untuk mendukung kegiatan pengawasan terhadap para Narapidana yang telah di vonis oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pengadilan Militer III-14 Denpasar malakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan melekat dan fungsional mengenai: 1.
Manajemen peradilan,
2.
Administrasi kepegawaian,
3.
Administrasi Umum,
4.
Administrasi Perkara,
4.
Administrasi persidangan,
5.
Administrasi keuangan.
Tujuan diadakannya pengawasan adalah : 1.
Agar penyelanggaraan tugas sesuai dengan perencaan dan dilaksanakan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan
yang
telah
dilaksanakan
dapat
di
jadikan
acuan
untuk
perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang. 2.
Mencegah sedini mungkin terjadinya In efisiensi yang mengakibatkan
pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang besih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.
Landasan dibentuknya Pejabat Hakim Pengawas adalah Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan. Pengadilan Militer III14 Denpasar telah membentuk dan mengangkat Pejabat Hakim Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/Skep/15/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 yaitu :
31 1.
Tuty Kiptiyani, SH. Letkol Laut (KH/W) Nrp.11871/P sebagai Pejabat Hakim
Pengawas Bidang Administrasi, bidang Umum, Personalia, Administrasi Penataan Surat Keluar Masuk, Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Pegawai.
2.
Sukardiyono, SH. Mayor Chk Nrp.591675, sebagai Pejabat Hakim Pengawas
Bidang IT, Dokumentasi dan Perpustakaan serta Pelayanan Publik.
3.
Untung Hudiyono, SH. Mayor Chk Nrp.581744 sebagai Pejabat Hakim
Pengawas bidang Minutasi Perkara, Pengawas dan Pengamat Putusan Pengadilan.
4.
Koerniawaty Sjarif, SH.MH. Mayor Laut (KH/W) Nrp.13712/P, sebagai Pejabat
Hakim bidang Pengawas Keuangan.
32 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.
Sumber Daya Manusia 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Personel Pengadilan III-14 Denpasar tahun 2013 sebagai tenaga teknis yudisial sebanyak 7 (tujuh) orang, adalah sebagai berikut : -
Pgs. Kadilmil
: Apel Ginting, S.H. Letkol Chk NRP. 1930005770667 (Hakim Militer).
-
Hakim
: 4 (empat) orang. 1)
Tuty Kiptiyani, SH.Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P.
(Kimmil Gol.V) 2)
Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K)
NRP.11980035580769 (Kimmil Go.VI). 3)
Untung Hudiyono, SH. Mayor Chk NRP. 581744.
(Kimmil Gol.VI). 4)
Koerniawaty Sjarif, SH.,MH.Mayor Laut (KH/W)
NRP. 13712/P. (Kimmil Gol. VI). -
Katera
: Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) NRP. 622243 (merangkap Panitera)
-
Panitera
: Fadhli Hanra, SH.M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP. 16770/P.
Dengan demikian jumlah Hakim ada 5 (lima) orang dan Panitera ada 2(dua) orang. 2.
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Personel tenaga non teknis pada Pengadilan III-14 Denpasar tahun 2013 sebanyak 20 (dua puluh ) orang, adalah sebagai berikut : -
Pgs. Kadilmil
: Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP.1930005770667.
-
Katera
: Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) NRP. 622243.
-
Kataud
: Fadhli Hanra, SH. M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP. 16770/P
-
Kaurtu
: I Ketut Karda, SH. Penata Tk.I III/d Nip.196312311986031039.
-
Kaurdal
: I Made Tinggal Penata III/d Nip. 195812311983031063
33 -
Ba Urdal
: -
I Nyoman Dharma Setyawan
Sertu NRP. 21050263690586 -
Ba Taud Taban Taud
:
-
: 1)
Samsuddin, Sertu NRP. 21060247441085 I Made Yadnya,
Kopka NRP.631024 2)
I Wayan Widana
Kopda NRP.31990590430379 -
Staf Taud
: -
I Nyoman Sidia,
Penata Muda Tk.I III/b Nip.196301011983101001 -
Baban Tera
: 1)
Kadek Subrata, SH.
Serka NRP. 21010240610582. 2)
Wiwaha Nano Putera
Sertu NRP.21050308820485. -
Staf Tera
: 1)
Purwodiyanto, S.H.
Sertu NRP. 21050109590486. 2)
I Wayan Parna,
Penata muda III/b Nip.196610091988031001. 3)
Katharina,
Penata Muda Tk.I III/b Nip.197205061992032002 4)
Sri Susmawati,
Penata Muda Tk.I III/b Nip.196909041992032002 5)
I Nyoman Suartika, SE
Penata Muda III/a Nip 197404052001121004. 6)
I.G.A.N Wahyu Permadi
Pengatur II/c NIP. 198102192001121002. -
Staf Keuangan : -
A. A. Istri Intan Prabawati, SE.
Penata Muda III/a NIP. 198610242009042005 . (Penata laporan keuangan). -
I.G.A.A Nyoman Giri Sundari, SE.
Penata Muda III/a Nip.198810222011012009. (Penata laporan keuangan). Tim Teknologi Informasi : - Penanggung jawab : Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) NRP.622243 - Redaktur
: Fadhli Hanra, SH.M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP. 16770/P
34 - Editor
: I Nyoman Darma Setyawan. Sertu NRP.210502263690586.
- Web Administrasi
: I.G.A.N Wahyu Permadi Penata Muda III/a Nip. 198102192001121002
- Pembuat Artikel
: Wiwaha Nano Putera, Sertu NRP.21050308820485
Jumlah tenaga non teknis tersebut diatas, termasuk tenaga teknis, karena rangkap jabatan. Tenaga Pramubakti terdiri dari lima orang yaitu : a.
I Nyoman Dika.
b.
Dede Ismail Habibi.
c.
Sri Yuliowati.
d.
Agung Ari Sanjaya.
e.
Putu Megayasa.
Tenaga Satpam terdiri dari empat orang yaitu : a.
Romani Sugiyono.
b.
I Nyoman Sukadi.
c.
Moch. Ma’shum.
d.
Ahmad Irfan.
Dari uraian tersebut diatas, maka jumlah seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
3.
a.
TNI
:
14 orang
b.
PNS
:
10 orang
c.
CPNS
:
- orang
d.
Pramubakti/Sopir
:
5 orang
e.
Satpam
:
4 orang
Promosi, Mutasi dan Pensiun. a.
Promosi Dalam tahun anggaran 2013 di Dilmil III-14 Denpasar terdapat 3 (tiga) orang personel yang mendapat promosi kenaikan pangkat yaitu : 1) Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/199 /III/2013, tanggal 18 Maret
2013 tentang penetapan kenaikan pangkat perwira
menengah TNI AL dari Mayor ke Letkol atas nama Tuty Kiptiani Mayor Laut (KH/W) NRP. 11871/P menjadi Letkol Laut (KH/W) Tmt 01 April 2013.
35
2) Berdasarkan
Surat
Keputusan
Kadilmiltama
Nomor
:
Miltama/27/KP04.1/VI/2013, tanggal 1 Juni 2013 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Anak Agung Istri Intan Prabawati, SE. Penata Muda III/a menjadi Penata Muda Tk.I III/b NIP.198610242009042005 tmt 1 April 2013.
3) Berdasarkan
Surat
Keputusan
Kadilmiltama
Nomor
:
Miltama/20/KP04.1/IV/2013, tanggal 1 April 2013 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. I Gusti
Agung Ngurah Wahyu Permadi, SH.
Pengatur II/c menjadi Penata Muda III/a NIP.198102192001121002 Tmt 1 April 2013. b.
Mutasi dan Pensiun Dalam tahun anggaran 2013 terjadi mutasi di lingkungan Dilmil III-14 Denpasar yaitu : 1)
Berdasarkan
Keputusan
Dirjen
Badilmiltun
MARI
Nomor
:
51.A/DjMT/Kep/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Pemberhentian dari jabatan lama sebagai anggota Pok Kimmil Gol.VI
dan mengangkat
dalam jabatan baru sebagai anggota Pok Kimmil Gol.V Dilmil II-09 Bandung. An. Mayor Chk Sukardiyono, SH. NRP.591675.tmt 1 Oktober 2013.
2)
Berdasarkan
Keputusan
Dirjen
Badilmiltun
MARI
Nomor
:
68/DjMT/Kep/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer An. Kapten Chk (K) Sunti Sundari, SH. Nrp622243. Sebagai Katera Dilmil III-14 Denpasar Tmt 4 Januari 2013. 3)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/40/IX/2013 tanggal 30 September 2013 Sukadar, S.H. Kapten Laut K/H NRP 17609/P Kataud Dilmil III-14 Denpasar telah melaksanakan mutasi menduduki jabatan baru sebagai Katera Dilmil II-10 Semarang Tmt 1 Oktober 2013.
4)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/46/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Fadhli Hanra, SH, M.Kn,
36 Kapten Laut (KH)
NRP 16770/P Ka Taud Dilmil III-14 Denpasar telah
melaksanakan mutasi menduduki jabatan baru sebagai Kataud Dilmil III-14 Denpasar Tmt 8 Oktober 2013.
5)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin/230/IX/2013
tanggal 18 September 2013
Farma Nihayatul Aliyah, SH.
telah
melaksanakan mutasi menduduki jabatan baru sebagai Anggota Pok Kimmil Gol.VI Dilmil III-14 Denpasar Tmt 19 Nopember 2013. Dalam Tahun 2013 anggota Dilmil III-14 Denpasar belum ada yang memasuki masa Pensiun maupun purnabakti. 4. Pengisian Jabatan Struktural Sampai saat ini pengisian jabatan struktral di Dilmil III-14 Denpasar pengisiannya
berdasarkan Surat Tugas dari Dirjen Badilmiltun maupun Sprin dari
Kadilmiltama, namun masih ada beberapa jabatan yang belum terisi secara difinitif yaitu : -
Kadilmil III-14 Denpasar, dirangkap oleh Waka selaku Pgs.
-
Kaurminradang .
-
Kaurminu.
-
Kaurdokpustak, dan
-
Kaurminku.
Personel PNS Pengadilan Militer III-14 Denpasar ada 4(empat) orang yang telah mengikuti Diklat Pim Tk.IV dan telah diusulkan untuk mengisi jabatan yang masih kosong
an.
I
Wayan
Parna,
S.H.
Penata
Muda
Tk.I
III/b
Nip
19610091988031001,Katharina Penata Muda Tk.I III/b Nip 197205061992032001,Sri Susmawati Penata Muda Tk.I III/b Nip 196909041992032002, I.G A N Wahyu Permadi, S.H Penata Muda III/a Nip 198102192001121002 namun sampai saat ini belum turun dari Mahkamah Agung RI.
5.
Peningkatan SDM dan Kinerja. a.
Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1).
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/03/II/2013, tanggal 18 Pebruari 2013 Letkol Chk Apel Ginting, SH . NRP.1930005770667, Pgs Kadilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi dari tanggal 25 s/d 27 Pebruari 2013 bertempat di ruang rapat Dilmiltama.
37 2).
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/05/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 Mayor Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, SH . NRP.11871/P, Anggota Pok Kimmil Gol V Dilmil III-14 Denpasar telah mengikui Pelatihan Tematik bagi Hakim dilingkungan Peradilan Militer
dari tanggal 20 s/d 23 Maret 2013 bertempat di
Kobangdikal Morokrembangan Surabaya.
3).
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/06/III/2013, tanggal 25 Maret
2013, Letkol Chk Apel
Ginting, SH. NRP.1930005770667, telah mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi dari tanggal 25 s/d 27 Maret 2013 bertempat di ruang rapat Kantor Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta. 4).
Dalam bulan April
2013 Dilmil III-14 Denpasar melaksanakan
sidang dari tanggal 3 April sampai dengan
tanggal 24 April 2013
bertempat di Denpasar dengan jumlah perkara sebanyak 9 (sembilan) perkara serta melaksanakan pekerjaan rutin. 5).
Dalam bulan Mei 2013 Dilmil III-14 Denpasar melaksanakan
sidang dari tanggal 6 Mei sampai dengan
tanggal 29 Mei
2012
bertempat di Denpasar serta melaksanakan pekerjaan rutin dan penyelesaian putusan. 6).
Dalam bulan Juni 2013 Dilmil III-14 Denpasar melaksanakan
sidang dari tanggal 17 Juni sampai dengan
tanggal 27 Juni 2013
bertempat di Denpasar dengan jumlah perkara sebanyak 8 (delapan) perkara serta melaksanakan
pekerjaan rutin dan penyelesaian
putusan.
7).
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/29/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013
Sukadar, SH. Kapten
Laut (KH) Nrp.17609/P telah mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Panitera di lingkungan Peradilan Militer dari tanggal 1 s/d 6 Juli 2013 bertempat di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MARI Jl.Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi Kec.Megamendung Kab.Bogor Jawa Barat.
8).
Berdasarkan
Surat
Perintah
Kadilmiltama
Sprin/186/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013
Nomor
:
Sunti Sundari, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.622243 telah mengikuti Bimbingan Teknis Panitera
38 Militer
guna
meningkatkan
kemampuan
Panitera
Militer
dalam
pembuatan Berita Acara Sidang dan Minutasi berkas perkara yang berkualitas yang dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 23 Agustus 2013 bertempat di Yogyakarta.
9).
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/31/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013
Apel Ginting,
SH.Letkol Chk Nrp.930005770667 Pgs.Kadilmil III-14 Denpasar Cs.6 orang telah mengikuti Bintek SOP dan Keuangan di wilayah Hukum Dilmilti II Jakarta dan Dilmilti III Surabaya
dari tanggal 28 s/d 30
Agustus 2013 bertempat di Wina Hotel Kuta Badung.
10). Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/33/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 SH.Letkol
Chk
Nrp.930005770667
Pgs.Kadilmil
Apel Ginting, III-14
Denpasar
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Badilmiltun MARI dan Ka BUA masalah pagu Dipa dan personel dari tanggal 2 s/d 3 September dan mengikuti Bintek Hakim Militer dari tanggal 4 s/d 6 September 2013 bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
11) . Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/36/IX/2013, tanggal 3
September 2013
Apel Ginting,
SH.Letkol Chk Nrp.930005770667 Pgs.Kadilmil III-14 Denpasar Cs.6 orang telah melaksanakan sidang di Mataram dari tanggal 10 s/d 13 September 2013 bertempat di PTUN Mataram.
12). Berdasarkan Surat Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Ratgas/37/IX/2013, tanggal 16
September 2013
Samsuddin,
S.H. Sertu NRP 21060247441085 Ba Taud Dilmil III-14 Denpasar telah melaksanakan Diklat Program Percepatan Akuntanbilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) pada tanggal 23 September s/d 12 Oktober 2013 bertempat di Hotel Mercure Bali
Harvestlan Kuta Jl. By Pass Ngurah
Rai No 8 Simpang Siur Kuta Badung
13). Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/38/IX/2013, tanggal 18
September 2013 Sri Susmawati
Penata Muda TK. I/ IIIb NIP 196909041992032002 Staf Kepaniteraan Dilmil III-14 Denpasar telah melaksanakan Diklatpim TK. IV dari tanggal
39 30 September s/d 8 Nopember 2013 bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Jl. Cikopo Selatan Desa Suka Maju Ciawi Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat.
14). Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/39/IX/2013, tanggal 18 September 2013 I.G.A.N. Wahyu Permadi, S.H. Penata Muda
III/a NIP 198102192001121002 Staf
Kepaniteraan Dilmil III-14 Denpasar telah melaksanakan Diklatpim TK. IV dari tanggal 30 September s/d 8 Nopember 2013 bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Jl. Cikopo Selatan Desa Suka Maju Ciawi Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat.
15). Berdasarkan Surat Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Ratgas/39a/IX/2013, tanggal 16 September 2013 Purwodiyanto, S.H. Sertu NRP 21050109590486 Baban tera Dilmil III-14 Denpasar telah
melaksanakan
Diklat
Program
Percepatan
Akuntanbilitas
Keuangan Pemerintah (PPAKP) pada tanggal 23 September s/d 12 Oktober 2013 bertempat di Hotel Mercure Bali Harvestlan Kuta Jl. By Pass Ngurah Rai No 8 Simpang Siur Kuta Badung.
16). Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/42/X/2013, tanggal 01 Oktober
2013
Apel Ginting, SH.
Letkol Chk Nrp.1930005770667 Cs.2 Orang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penghapusan alih Fungsi BMN Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 4 Oktober 2013 bertempat di Hotel Aryaduta Manado Jl.Pire Tendean, Boulevard Manado.
17). Berdasarkan
Surat
Tugas
Kadilmiltama
Nomor
:
W3-
Mil03/Ratgas/43/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 I Ketut Karda, SH. Penata Tk.I III/d Nip.196312311986031039 telah mengikuti Diklat Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan V Tahun 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 29 Oktober 2013
bertempat di
Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MARI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec.Megamendung Bogor Jawa Barat.
40 18). Berdasarkan Surat Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Ratgas/44/X/2013, tanggal 17 Oktober
2013
Apel Ginting,
SH.Letkol Chk Nrp.930005770667 Pgs.Kadilmil III-14 Denpasar Cs.2 orang telah mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Justisial yang dilaksanakan
tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di
Holiday Inn Resort Baruna Bali Jl.Wana Segara No.33 Tuban Badung.
19). Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/45/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) Nrp.622243 Katera Dilmil III-14 Denpasar Cs.2 orang d telah mengikuti Bintek Penyusunan TOR dan RAB yang akurat dalam rangka perencanaan anggaran guna Optimalisasi Penyerapan Wilayah Hukum Dilmilti III Surabaya yang dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober s/d 01 Nopember 2013 bertempat di Hotel Jambuluwuk Batu Malang Jawa Timur.
20). Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Sprin/47/X/2013, tanggal 1 Nopember 2013 Fadhli Hanra, SH, M.Kn. Kapten Laut (KH) Nrp.16770/P Kataud Dilmil III-14 Denpasar telah mengikuti pelatihan Aplikasi SIADMIL yang dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 7 Nopember 2013 bertempat di Dirjen Badilmiltun MARI Jl.Jendral Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Pusat. 21). Berdasarkan Surat Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3Mil03/Ratgas/48/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) Nrp.622243 Cs. 1 orang telah mengikuti Pelatihan Konsolidasi dan Asistensi (SAKIP) dari tanggal 20 s/d 22 Nopember 2013 bertempat di Hotel Puri Ayu Jl.PN.Sudirman Denpasar. 22)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Sprin/50/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 Apel Ginting SH. Letkol Chk Nrp.1930005770667, Pgs. Kadilmil III-14 Denpasar Cs 2 Orang telah melaksanakan kegiatan Bintek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Perkara dari tanggal 27 s/d 29 Nopember 2013 bertempat di Grand Inna Hotel Kuta-Bali. 23)
Berdasarkan Surat Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil03/Ratgas/52/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013 Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) Nrp.622243 Cs. 3 orang telah mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra MARI Thun 2015 s/d 2019, dari
41 tanggal 22 s/d 24 Desember 2013 bertempat di Pusdiklat Kumdil Mahkamah
Agung
RI
Jl.
Cikopo
Selatan
Desa
Sukamaju
Kec.Megamendung Bogor-Jawa Barat Disamping itu juga diberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal maupun non formal baik biaya sebdiri maupun beasiswa. b.
Remunerasi Setiap anggota diberikan remunerasi sesuai dengan haknya setiap
bulan tepat pada waktunya sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi kerja. c.
Rolle Model Berdasarkan Surat Keputusan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-
Mil.03/Skep/24/XII/2013 tentang tim penilaian personel (ROLLE MODEL) telah dibentuk tim penilai bagi personel yang memiliki prestasi dan dedikasi kerja, adapun tim yang ditunjuk adalah: 1). Koerniawaty Syarief, SH.MH. Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai kordinator. 2). Sunti Sundari, SH. Kapten Chk (K) NRP 622243 sebagai anggota 3).
Fadhli Hanra, SH.,M.Kn.Kapten Laut (KH) NRP 16770/P sebagai
anggota. Setiap anggota
untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan kerja
diberikan penilaian dari bulan Januari s/d Desember 2013, diumumkan pada akhir tahun serta diberikan apresiasi dan penghargaan berupa piagam dan barang bagi yang menunjukkan prestasi kerja yang paling tinggi, sehingga diharapkan para anggota dapat berlomba meningkatkan prestasi kerjanya. Dari hasil penilaian untuk tahun 2013 Pegawai atau Staf yang berprestasi yang dinilai yaitu : Prilaku, Kinerja, Absensi, Loyalitas dan Kepribadian maka penilai menjatuhkan kepada Sertu Purwodyanto, SH. Sehingga Pimpinan memberikan penghargaan berupa piagam dan kenang-kenangan berupa barang. d.
Absensi, Cuti dan Ijin. Untuk mengecek kehadiran setiap anggota dibuatkan absen manual
maupun elektrik sebagai kontrol bagi anggota yang tidak masuk kantor. Cuti diberikan kepada anggota sesuai dengan haknya selama 12 hari kerja dan dipotong cuti bersama dan ijin diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang bersangkutan.
42 B.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh
dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapantahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Denpasar selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Denpasar selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Dalam pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III14 Denpasar akan melaporkan sebagai berikut :
1.
Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan prasarana gedung yang meliputi aset tetap barang milik Negara yang
terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas 1.365 M2 yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah milik Mahkamah Agung RI Eks Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar namun masih dipertanggung jawabkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar karena Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum menerima dokumen pendukungnya dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Sedangkan untuk rumah dinas baik rumah dinas Kadilmil maupun para Hakim sampai sampai saat ini belum ada sehingga Kadilmil dan para Hakim menempati rumah kontrakan di luar. 2.
Sarana dan Prasarana fasilitas Kantor a.
Belanja Barang Bahwa pada tahun 2013 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah
melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Palaksanaan Tugas teknis lainnya sebagai berikut : 1)
Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran : a)
Pengadaan Pakaian Dinas pegawai
Rp 44.220.000,-
43 b)
Pengadaan Pakaian Pramubakti dan Satpam
c)
Langganan Daya dan Jasa :
d)
Rp
3.950.000,-
- Listrik
Rp 49.080.000,-
- Telepon
Rp
7.200.000,-
- Air
Rp
9.000.000,-
Belanja Operasional Perkantoran dan
Rp 302.890.000,-
Pimpinan 2)
Rapat-rapat koordinasi/kerja/pimpinan kelompok kerja/konsultasi -
Belanja perjalanan biasa
dalam rangka
Rp 24.540.000,-
konsultasi
b.
3)
Sewa rumah Dinas Pimpinan
4)
Pemeliharaan Perkantoran :
Rp 24.000.000,-
a)
Perawatan Gedung Kantor
Rp 31.000.000,-
b)
Perawatan Kendaraan Roda 4
Rp 37.555.000,-
c)
Perawatan Kendaraan Roda 2
Rp
d)
Perawatan Inventaris Kantor
Rp 11.755.000,-
9.720.000,-
Belanja Modal Bahwa pada tahun 2013 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sebagai berikut
-
:
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama : a)
Perangkat dan aplikasi sistem administrasi
Rp 100.000.000,-
perkara Peradilan Militer b)
c)
c.
Perangkat pengolah data dan komunikasi - Komputer 1 unit
Rp
8.900.000,-
- Laptop
Rp 15.000.000,-
- Printer
Rp
3.520.000,-
Peralatan dan fasilitas perkantoran - Ac
Rp 72.580.000,-
- Meubeler
Rp 27.580.000,-
Belanja Pegawai Bahwa pada tahun 2013 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut
:
44
-
Pembayaran gaji dan tunjangan : a)
Pembayaran gaji dan tunjangan
Rp 809.938.000,-
b)
Pembayaran tunjangan pejabat
Rp 1.266.000.000,
negara/Hakim C.
Pengelolaan Keuangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2(dua) DIPA yaitu dari Dirjen
Badilmiltun Mahkamah Agung RI dan BUA Mahkamah Agung RI terdiri dari : 1.
DIPA No : 0671/005.01.2.01/20/2011 (Badan Urusan Administrasi) a)
Belanja Pegawai Pagu
b)
:
Rp. 2.075.938.000,-
Realisasi :
Rp. 2.040.325.814,-
Sisa
Rp.
35.612.186,-
:
Rp.
559.110.000,-
Realisasi :
Rp.
544.623.735,-
Sisa
Rp.
14.486.265,-
Belanja Barang Pagu
c)
:
Belanja Modal Pagu
2.
:
:
Rp. 200.000.000,-
Realisasi :
Rp. 198.456.000,-
Sisa
Rp.
:
1.544.000,-
DIPA No : 0671/005.05.2.01/20/2011 (Dirjen Badilmiltun) -
Belanja Barang Pagu
:
Rp.
46.750.000,-
Realisasi :
Rp.
44.002.725,-
Sisa
Rp.
2.747.275,-
:
Perincian penggunaan DIPA 2013 terlampir.
D.
Pengelolaan Administrasi 1.
Administrasi Perkara Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari court of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri court of law adalah pelaksanaan Hukum Acara dan minutasi dengan baik dan benar, tertib dalam
45 melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilakasanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah peradilan disebut dengan legal frame work and unified lega; opinion. Mengingat luas lingkup tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
pengadilan.
Oleh
karena
itu
penyelenggaraan administrasi pengadilan dalam undang undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera.
Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola-pola pembinaan dan mengendalian administrasi perkara (Pola bindalmin) yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991. Pola Bindalmin yang diatur oleh surat Keputusan tersebut memuat lima hal pokok sebagai berikut : a.
Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi pada Pengadilan Militer III-14
Denpasar. 1)
Penerimaan Berkas a)
Pencatatan dan Penelitian Perkara Tingkat Pertama. (1)
Petugas pada Tata Usaha setelah menerima berkas perkara
meneruskannya kepada Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) untuk diketahui. Kadilmil melanjutkan kepada Kepala Kepaniteraan (Katera) untuk dicatat dalam buku register perkara oleh Pemegang Buku Register. (2)
Katera meneliti kelengkapan berkas perkara, bila ada
kekurangan dilaporkan kepada Kadilmil. (3)
Setelah Kadilmil menerima laporan dari Katera, selanjutnya
segera
meneliti
dan
mempelajari
berkas
perkara
berikut
lampirannya, untuk mengetahui apakah berkas perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. (4)
Dalam hal Kadilmil berpendapat bahwa Pengadilan Militer
yang dipimpinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut
46 karena terdakwa telah berubah kepangkatanya dari pama menjadi pamen atau berdasarkan ketentuan Undang-undang terdakwa bukan merupakan yustisiable Peradilan Militer, maka ia segera mengembalikan
berkas perkara
berikut lampiranya
kepada
Oditurat Militer semula dengan suatu penetapan. (5)
Dalam hal Kadilmil berpendapat bahwa Pengadilan Militer
yang dipimpinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena tempat kkejadian perkara dan kesatuan terdakwa tidak berada
dalam
mengembalikan
daerah
hukumanya,
berkas perkara
Kadilmil
berikut lampiranya
segera kepada
Oditurat Militer semula dengan perintah agar perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Militer lain yang berwenang. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan oleh Kadilmil dengan suatu penetapan ; dan dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain diluar daerah hokum Pengadilan Militer yang dipimpinya, Kadilmil dapat mengembalikan berkas perkara kepada Oditurat Militer semula dengan perintah agar perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Militer lain yang daerah hukumnya meliputi tempat kesatuan terdakwa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 UU No. 31 tahun 1997 beserta penjelasanya. (6)
Pemegang Buku Register mencatat perkara pidana dalam buku
register induk pidana dilaksanakan dengan berurutan dengan mencantumkan nomor perkara, huruf K untuk Kejahatan, singkatan nama
Pengadilan,
singkatan
matra
dari
Terdakwa,
bulan
pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab. (7)
Pemegang Buku Register mencatat perkara Pelanggaran Lalu
Lintas (Lalin) dalam buku register induk pelanggaran Lalin, dilaksanakan dengan berurutan dengan mencantumkan nomor perkara, huruf P untuk Pelanggaran, singkatan nama Pengadilan, singkatan matra dari Terdakwa, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab. (8)
Pemegang buku register mencatat semua kegiatan yang
berkenaan
dengan
perkara
termasuk
upaya
hukum
dan
pelaksanaan putusan ke dalam buku register yang bersangkutan. b)
Pencatatan dan Penelitian Perkara yang dimintakan Banding.
47 (1)
Permohonan banding dapat diajukan kepada Pengadilan
Militer Tinggi oleh Terdakwa atau Kuasa Hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu dan atau oleh Oditur melalui Pengadilan Militer yang memutus. (2)
Panitera Pengadilan Militer setelah menerima permohonan
Banding wajib membuat Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Banding. Akta tersebut diteruskan ke Urusan Administrasi Perkara dan Persidangan (Urminradang) untuk dicatat dalam register perkara dan selanjutnya dilekatkan pada berkas perkara. (3)
Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal perkara desersi yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan. (4)
Apabila permohonan banding diajukan setelah lewat waktu yang
ditetapkan di atas maka Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Banding dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Akta-akta tersebut dicatat pada buku register. Selanjutnya berkas perkara tetap diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding. (5)
Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak
yang satu kepada pihak yang lainnya, dan Panitera membuat Akta pemberitahuan permohonan banding. (6)
Pemohon Banding tidak diwajibkan menyerahkan Memori
Banding,
tetapi
selama
Pengadilan
belum memu la i meme riksa
Tingkat
pe rka ra ,
Banding
ba ik Te rda kwa
a tau Kua sa Hukumnya maupun Oditur dapat menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III yang telah memutus perkaranya dalam Tingkat Pertama untuk dilanjutkan kepada Pengadilan Tingkat Banding. (7)
Tanggal penerimaan Memori Banding dan Kontra Memori
Banding oleh Panitera dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak
yang
lain
dengan
membuat
Akta
Penerimaan
48 Memori Banding dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding. (8)
Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding, Panitera wajib memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Kuasa
Hukumnya
maupun
Oditur
untuk
mempelajari
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Militer yang menerima
permohonan
banding.
Pemberitahuan
untuk
mempelajari berkas perkara dilakukan dengan surat panggilan pemberitahuan
kepada
Terdakwa
dan
Oditur
dengan
tembusan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Terdakwa. (9)
Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut pemohon
banding tidak menggunakan kesempatan yang diberikan, berkas perkara tetap dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding. (10) Setelah Terdakwa atau Kuasa Hukumnya maupun Oditur mempelajari berkas perkara maka Panitera membuat Akta telah mempelajari berkas perkara. (11) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" harus sudah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding. (12) Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tingkat
Banding,
permohonan
banding
dapat
dicabut
sewaktu-wa kt u dan da lam ha l su dah d icabu t t ida k bo le h d ia ju kan permohonan banding lagi. Apabila pencabutan tersebut dilakukan pada waktu perkara sudah diperiksa tetapi belum diputus,
pemoh on
dibeban i
m emba yar
b ia ya
pe rka ra yan g sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. (13) A t a s p e n ca b u t a n t e rse b u t P a n it e r a m e m b u a t A kt a Pencabutan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak pencabut dan diketahui oleh Kadilmil. Akta tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding. (14) Panitera wajib memberitahukan pencabutan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Untuk itu Panitera membuat Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding.
49 (15) Dalam hal Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Panitera segera membuat
surat
panggilan
untuk
memberitahukan
isi
putusan kepada Oditur dan Terdakwa. Setelah isi putusan diberitahukan, Panitera membuat Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding. (16) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan bantuan
Tingkat kepada
Pertama Panitera
lain,
Panitera
Pengadilan
meminta
tersebut
untuk
memberitahukan isi putusan banding kepada Terdakwa, dan untuk itu Panitera yang melaksanakan pemberitahuan putusan harus membuat Akta Pemberitahuan isi Putusan Banding. (17) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau sudah tidak berstatus militer dan tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, Panitera memberitahukan putusan melalui Kepala
Desa atau
Pejabat
atau
melalui
Perwakilan Republik Indonesia di tempat Terdakwa biasa bertempat tinggal. (18) Da la m h a l u p a ya d i a t a s b e lu m b e r h a si l, P a n it e ra memanggil dan memberitahukan putusan melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama atau daerah hukum yang berdekatan. (19) Dalam hal upaya pengumuman pertama belum berhasil, Panitera memanggil dan memberitahukan putusan untuk kedua kali melalui 2 (dua) buah surat kabar setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang pertama. (20) Panitera memberikan petikan putusan Pengadilan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Oditur segera setelah putusan diucapkan. (21) Salinan Putusan pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Ankum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan. (22) Dalam hal terhadap putusan banding tidak diajukan permohonan kasasi, Panitera membuat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
50 (23) Pemegang buku register mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan, selanjutnya dicatat ke dalam buku register induk yang bersangkutan. c)
Pencatatan dan Penelitian Perkara yang dimintakan Kasasi (1)
Permohonan kasasi dapat diajukan oleh Terdakwa atau
Kuasa Hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu maupun oleh O ditu r
kepa da
Pa nite ra
Pen gad ilan
ya n g
te lah
memu tus perkaranya pada Tingkat Pertama atau Tingkat Banding. (2)
Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat
b e la s ) h a r i se t e la h p u t u sa n ya n g d im in t a ka n K a sa s i it u diberitahukan/ diucapkan. (3)
Panitera setelah menerima permohonan Kasasi perkara
pidana
wajib
membuat
Akta
Permohonan
Kasasi
y a n g ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Kasasi. Akta tersebut diteruskan ke Urminradang untuk dicatat dalam register
perkara
oleh
pemegang
buku
register
dan
selanjutnya dilekatkan pada berkas perkara. (4)
Panitera wajib memberitahukan adanya permohonan Kasasi
dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. (5)
Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
putusan banding diberitahukan, Terdakwa atau Oditur tidak
mengajukan
permohonan
Kasasi,
maka
yang
bersangkutan dianggap menerima putusan banding dan Panitera wajib membuat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Apabila Terdakwa atau Oditur sesudah itu mengajukan p e rm o h o n a n ka s a s i , P a n i t e ra m e m b u a t Akta
T e r la m b a t
Mengajukan
Permohonan
Kasasi,
Akta
tersebut dicatat dalam buku register. (6)
Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang
memuat alasan-alasannya dan memori kasasi tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitera yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya sesudah mengajukan permohonan kasasi.
51 (7)
Apabila pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang
memahami hukum, Panitera wajib menanyakan apakah alasan pemohon mengajukan kasasi. Selanjutnya Panitera menuangkan alasan-alasan tersebut dalam memori kasasi. (8)
Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Memori Kasasi
yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon. (9)
Jika memori kasasi diserahkan oleh Pemohon setelah
lewat tenggang waktu yang ditentukan, Panitera membuat Akta Terlambat Menyerahkan MemoriKasasi dan dilekatkan dalam berkas perkara. (10) Panitera wajib menyampaikan salinan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya salinan memori kasasi. Selanjutnya Panitera wajib menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi. (11) Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan yang mengajukan kontra memori kasasi. (12) Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, Panitera harus membuat Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi. (13) Terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, atau permohonan
kasasi
yang
tidak
memenuhi
syarat-syarat
formal, Kepala Pengadilan Tingkat Pertama membuat Penetapan sebagai keterangan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima (Formulir Model : 38a). Selanjutnya Panitera mengirimkan penetapan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung, Oditur dan Terdakwa. (14) Setelah Pengadilan Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan Terakhir menerima permohonan kasasi dan memori kasasi, Panitera
Pengadilan
yang
bersangkutan
wajib
segera
mengirimkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu penyerahan
memori
kasasi.
Surat
pengantar
dari
52 pengadilan
tersebut
dengan
tembusan
kepada
Dirjen
Badilmiltun dan Kadilmiltama. (15) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah pengajuan permohonan kasasi, salah satu pihak menyerahkan tambahan memori kasasi
atau tambahan kontra
memori kasasi, Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib membuat akta penerimaan tambahan memori kasasi atau akta penerimaan tambahan kontra memori kasasi dan selanjutnya mengirimkan secara tersendiri kepada Ketua Mahkamah Agung. (16) Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa yang berada dalam tahanan, Panitera segera membuat laporan kasasi kepada
Ketua
Mahkamah
Agung
untuk
menentukan
status
penahanan Terdakwa, dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 1987. (17) Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu - waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan kasasi lagi. Apabila pencabutan permohonan kasasi dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung. (18) Atas
pencabutan
tersebut
Panitera
membuat
Akta
Pencabutan Permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Kasasi. Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding. (19) Pencabutan permohonan kasasi harus diberitahukan kepada pihak lainnya,
untuk
itu
Panitera
membuat
Akta
Pemberitahuan
Pencabutan Permohonan Kasasi. (20) Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung maka berdasarkan salinan putusan Panitera membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi putusan kepada Oditur dan Terdakwa. Setelah isi putusan diberitahukan, Panitera membuat Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi. (21) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau sudah tidak berstatus militer dan tidak diketahui tempat tinggalnya, atau bertempat tinggal di luar negeri, Panitera memberitahukan putusan melalui Kepala Desa atau Pejabat atau melalui Perwakilan Republik
53 Indonesia di tempat Terdakwa biasa bertempat tinggal. (21) Dalam hal upaya di atas belum berhasil, Panitera memanggil dan memberitahukan putusan melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama atau daerah hukum yang berdekatan. (22) Dalam hal upaya pengumuman pertama belum berhasil, Panitera memanggil dan memberitahukan putusan untuk kedua kali melalui 2 (dua) buah surat kabar setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang pertama dengan menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengumuman. Untuk
hal
ini
Panitera
membuat
berita
acara
pemuatan
pengumuman. (23) Salinan putusan Kasasi diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Ankum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan (24) Pemegang buku register mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara kasasi, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan. d)
Pencatatan dan Penelitian Perkara yang dimintakan Kasasi Demi
Kepentingan Hukum. (1)
Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Oditur Jenderal (Orjen). (2)
Permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan
secara tertulis oleh Orjen kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan Terakhir, disertai risalah yang memuat alasan permintaan. Panitera membuat Akta Penerimaan Risalah Kasasi Demi Kepentingan Hukum. (3)
Salinan risalah sebagaimana dimaksud di atas, oleh Panitera
segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diketahui. (4)
Kepala
Pengadilan
segera
meneruskan
permintaan
54 dimaksud kepada Mahkamah Agung. (5)
Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung maka
berdasarkan salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum, Panitera membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi putusan kepada Orjen dan Terdakwa, selanjutnya setelah isi putusan diberitahukan, Panitera membuat Akta Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. (6)
Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum
Pengadilan Tingkat Pertama lain, Panitera meminta bantuan kepada Panitera Pengadilan tersebut untuk memberitahukan isi Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum kepada Terdakwa, Panitera yang melaksanakan pemberitahuan putusan membuat Akta Pemberitahuan Isi Putusan Demi Kepentingan Hukum. e)
Pencatatan
dan
Penelitian
Perkara
yang
dimintakan
Peninjauan Kembali. (1)
Terhadap putusan Pengadilan - yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali oleh Terpidana atau Ahli warisnya kepada Mahkamah Agung. (2)
Terhadap putusan Pengadilan yang menyatakan dakwaan
terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. (3)
Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat
Pertama atau Tingkat Pertama dan terakhir, setelah menerima permohonan Peninjauan Kembali wajib membuat Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon. Akta tersebut diteruskan ke Urminra untuk dicatat oleh pemegang buku register dalam register pencara dan selanjutnya dilekatkan pada berkas perkara. (4)
Apabila pemohon Peninjauan Kembali adalah Terpidana yang
kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan apakah alasan pemohon mengajukan Peninjauan Kembali. Selanjutnya Panitera
menuangkan
alasan-alasan
permintaan Peninjauan Kembali.
tersebut
dalam
surat
55 (5)
Setelah menerima berkas permintaan Peninjauan Kembali,
Panitera segera menyerahkan kepada Kaurminra untuk dicatat oleh
Pemegang
Buku
Register.
Kemudian
Panitera
menyampaikan kepada Kepala Pengadilan setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Penunjukan Majelis Hakim. (6)
Kepala Pengadilan menunjuk Hakim/Majelis Hakim yang tidak
memeriksa perkara semula yang dimintakan Peninjauan Kembali untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997. (7)
Sebelum Hakim/Hakim Ketua menetapkan hari sidang,
Panitera menyusun rencana sidang dengan memperhatikan tempat tinggal/ domisili/ Satuan Pemohon. (8)
Hakim/Majelis Hakim yang telah ditunjuk segera
mempelajari berkas perkara, selanjutnya menetapkan hari sidang. (9)
Panitera memanggil Terpidana dan Oditur untuk hadir dalam
sidang guna menyampaikan pendapatnya. (10) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim/Majelis Hakim, Oditur, Panitera dan Terpidana. (11) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan itu dibuat Berita Acara Pendapat yang ditandatangani oleh Hakim/Majelis Hakim dan Panitera. (12) Kepala
Pengadilan,
segera
mengirimkan
permintaan
Peninjauan Kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat, kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Terpidana dan Oditur. (13) Dalam hal suatu perkara dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan banding, maka tembusan Surat pengantamya dilampiri Salinan Berita Acara Pemeriksaan dan Salinan Berita Acara Pendapat selanjutnya disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan. (14) Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
56 (15) Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. (16) Pemegang buku register mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara Peninjauan Kembali, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan. f)
Pencatatan dan Penelitian Perkara yang dimintakan Grasi. (1) Terhadap
putusan
pengadilan
yan g
telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan Grasi kepada Presiden secara tertulis oleh : (a)
Terpidana dan atau Kuasa Hukumnya
(b)
Keluarga Terpidana dengan persetujuan Terpidana.
(c)
Keluarga Terpidana tanpa persetujuan Terpidana,
dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. (2)
(3)
Putusan pidana yang dapat dimohonkan Grasi adalah : (a)
Pidana mati.
(b)
Pidana seumur hidup.
(c)
Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
Permohonan Grasi dapat diajukan .1 (satu) kali, kecuali
dalam hal : (a)
Terpidana pernah ditolak permohonan Grasinya dan
telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan. (b)
Terpidana yang pernah diberi Grasi dari pidana mati
menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian Grasi diterima. (4)
Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
(5)
Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden dan salinannya
disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (6)
Dalam haI permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana yang
sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maka permohonan Lembaga
dan
salinannya
Pemasyarakatan
disampaikan selanjutnya
kepada
Kepala
Kepala Lembaga
Pemasyarakatan menyampaikan permohonan Grasi tersebut
57 kepada Presiden, dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya. (7) Panitera
wajib
membuat
Akta
Penerimaan
S a l i n a n Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta
salinan
pen-nohonan
Mahkamah A gun g. memen uh i
Apa b ila
persyaratan,
Grasi
diteruskan
pe rmohon an
maka
Panitera
kepada
G ra si membuat
tidak Akta
Penolakan Permohonan Grasi yang dicatat dalam buku register induk namun berkas tidak dilanjutkan. (8)
Dalam jangka waktu paling lambat dua puluh (20) hari kerja
terhitung Grasi,
sejak
Pengadilan
tanggal penerimaan salinan permohonan Tingkat
Pertama
mengirimkan
salinan
permohonan tersebut dan berkas perkara Terpidana kepada Mahkamah Agung. (9)
Berkas perkara tersebut terdiri dari (a)
Surat pengantar
(b)
Daftar isi berkas perkara.
(c)
Akta BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).
(d)
Salinan Permohonan Grasi dari Terpidana dan Akta
penerimaan salinan permohonan Grasi. (e)
Surat kuasa dari Terpidana untuk kuasanya atau surat
persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada). (f)
Petikan putusan (asli).
(g)
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Tingkat
Pertama dan Terakhir. (h)
Berita Acara Sidang.
(i)
Putusan Pengadilan Tingkat Banding aika ada).Putusan
Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi (jika ada). (j)
Surat Dakwaan.
(k)
Eksepsi dan Putusan Sela (jika ada).
(l)
Surat Tuntutan.
(m) Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada). (n)
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
(o)
Surat Penetapan Penunjukan Hakim.
(p)
Surat Penetapan Hari Sidang.
58 (q)
Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.
(r)
Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.
(10) Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan Terakhir dicatat oleh Pemegang buku register dalam register induk perkara dan diberitahukan oleh Panitera kepada Terpidana dengan membuat Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi. b.
Pola tentang Register Perkara 1)
Register perkara terdiri dari : (a)
Register Induk Perkara Pidana
(b)
Register Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
(c)
Register Tapkim.
(d)
Register Tapsid.
(e)
Register Putusan.
(f)
Register Putusan Sela
(g)
Register Perkara permohonan banding.
(h)
Register Perkara permohonan kasasi.
(i)
Register Perkara permohonan kasasi demi kepentingan hukum.
(j)
Register Perkara permohonan peninjauan kembali.
(k)
Register Perkara permohonan Grasi.
(l)
Register Penahanan.
(m) Register Pembebasan dari Tahanan.
2)
(n)
Register Pengembalian Berkas Perkara.
(o)
Register Barang Bukti.
(p)
Buku Himpunan Putusan (Buku Agenda Musyawarah Hakim).
(q)
Buku acara sidang Majelis (Pasal 188 ayat (4)).
(r)
Buku Agenda Sidang
Register Induk Perkara memuat seluruh data proses penyelesaian perkara
dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan pelaksanaan putusan. 3)
Buku register ditutup dan diganti setiap tahun tidak boleh digabung dengan
tahun sebelumnya. 4)
Register perkara pidana dan perkara pelanggaran lalu lintas ditutup setiap
bulan. Nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 (satu) sedangkan nomor register perkara berlanjut dalam satu tahun. 5)
Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh pemegang
buku register, dengan membuat perincian perkara.
59 2.
Administrasi Umum Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Katera. Adapun
untuk melaksanakan
tugas tersebut Kesekretariatan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut : Kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang meliputi : a.
Mendata dan mengisi Buku Induk Pegawai/Register Pegawai sesuai dengan
ketentuan SE BAKN Bo.08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian. b.
Mendata dan mengisi Buku Kendali seperti Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji
berkala dan pensiun serta selanjutnya di kirimkan kepada Dilmiltama untuk prosesnya. c.
Kartu data pegawai.
d.
Menyelenggarakan Statistik Pegawai.
e.
Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerja (DP 3) Pelaksanaannya
pengisiannya,
serta
penelitian
dilaksanakan
secara
berkesinambungan serta penilaian dalam membuat hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kader nilai DP3, disimpan oleh pejabat penilai sebagai dasar penilaian. f.
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Memudahkan pegawai golongan II dan III, disimpan oleh pejabat penilai
sebagai dasar penilaian, serta mengupayakan atau meningkatkan kesejahteraan pada pegawai dan mendorong peningkatan gairah kerja pegawai. g.
Menyelenggarakan Surat-Menyurat yang meliputi : 1)
Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan
pengiriman;
h.
2)
Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat;
3)
Menggandakan tulisan dinas;
4)
Menyelenggarakan dinas Caraka;
Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan,
pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib; i.
Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil;
j.
Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventarsi Ruangan, (DIR)
Daftar Inventaris Lain (DIL) ,Laporan Kondisi Barang (LKB). k.
Menyelengarakan Perpustakaan dikelola secara tertib dan teratur;
60 l.
Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas.;
m.
Mengatur penggunaaan perlengkapan ruangan kerja;
n.
mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler;
o.
Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;
p.
Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul;
q.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
r.
Mematuhi dan mentaati segala peraturan serta melaksanakan perintah dari
atasan langsung maupun pimpinan; s.
Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan
upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3.
Perpustakaan. Pengadilanm Militer III-14 Denpasar mengelola buku-buku perpustakaan yang
bersumber dari
Mahkamah Agung RI, Mabes TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI,
Komisi Yudiasial dan dari intansi lain yang terkait dengan masalah hukum. Pengelolaan administrasi Perpustakaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Tahun 2013 Pengadilan Milioter III-14 Denpasar telah menerima beberapa buku dari berbagai instansi terkait telah dikelola dengan tertib dan (terlampir).
telah
dimasukkan
dalam
daftar buku
pustaka
61 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.
Kesimpulan Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2013 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut : 1.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan wilayah hukumnya hingga saat ini masih
menggunakan struktur organisasi sebagaimana surat keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. 2.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. 3.
Penyelesaian perkara dalam tahun 2013 Pengadilan Militer III-14 Denpasar
beserta jajaran wilayah hukumnya berhasil menyelesaikan perkara melebihi target yang telah ditentukan. 4.
Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan wilayah hukumnya telah dilaksanakan dengan tertib, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu disempurnakan. 5.
Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksaan, dan pelaporan
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu. 6.
Personel Dilmil III-14 Denpasar sampai saat ini baik Militer maupun PNS masih
sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban. 7.
Kepala Pengadilan Militer, Wakil Kepala dan para Hakim Pengadilan Militer III-14
Denpasar sampai saat ini belum menempati rumah dinas karena untuk rumah dinas Eks gedung 3 (bekas gedung perpustakaan) Pengadilan Tinggi Denpasar yang disetujui oleh Mahkamah Agung RI
untuk rumah dinas Kadilmil III-14 Denpasar belum
dilepaskan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar walaupun sudah melalui Surat maupun koordinasi namun belum ada jawaban. 8.
Hambatan. Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2013 terdapat
beberapa hambatan sebagai berikut :
62 a)
Personel. Personel satuan Pengadilan Militer III-14 Denpasar masih sangat
kurang idealnya pesonel tiap-tiap satuan adalah 50 orang, sedangkan saat ini baru terisi 24 (dua puluh empat) orang.
b)
Pokkimmil. Pokkimmil di Pengadilan Militer III-14 Denpasar saat ini hanya
satu Majelis termasuk di dalamnya Kadilmil. Hal ini sangat menyulitkan dengan berbagai dinamika organisasi dan tugas, sehingga bila ada acara sidang yang sudah di Tapsidkan mendadak ada undangan kegiatan dari satuan terpaksa sidang di tunda.
c)
Panitera. Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang ada saat ini
sangat terbatas, dimana fungsi panitera di rangkap dengan jabatan Struktural Kataud, dan Katera. d)
Struktur Organisasi.
Struktur
organisasi
Pengadilan
Militer
III-14
Denpasar masih menggunakan Keputusan Pangab Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Janurai Tahun 1984 dari Mabes TNI dengan sebutan Mahkamah Militer Agung sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi berbeda dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang telah satu atap dengan MARI. Untuk pengembangan karir PNS sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa di duduki oleh PNS. e)
Sarana dan Prasarana. - Untuk saat ini Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar
serta para Hakim Militer belum memiliki rumah dinas selayaknya seorang Pimpinan dan Pejabat Negara sehingga masih menempati rumah Kost dengan biaya tinggi dan mahal dan jauh dari Kantor. Hal tersebut sangat mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. -
Pasilitas kendaraan sangat minim dan kurang, kendaraan untuk
operasional belum punya sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan Bharmayukti maupun
kegiatan
kantor
menggunakan
mobil
dinas
Kepala
itu
sangat
mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas. -
Untuk air Pam dan janset Pengadilan Militer belum memiliki sendiri
apabila sewaktu-waktu listrik mati para anggota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sedangkan air Pam masih atas nama Pengadilan Tinggi Denpasar, apabila sewaktu-waktu dicabut akan tidak ada air sama sekali.
63 e)
Solusi. Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program
Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2013 di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan Tugas dan kewenangan sebagaimana Kep Pangab nomor : Kep/01/P/I/1984 dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah Mahkamag Agung RI. Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu. B.
Rekomendasi. Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai mana di atas kami sarankan hal-hal sebagai berikut : 1.
Perangkat Lunak Pengendali. Untuk Perangkat Lunak Pengendali Organisasi mohon di tetapkan, setidaknya sebagai acuan dasar awal untuk menyusun uraian tugas dan tanggung jawab jabatan sehingga terdapat kejelasan Organisasi dan Prosedur sementara yang
diberlakukan
sampai
terbentuknya
Organisasi
dan
Prosedur
tetap
Pengadilan Militer. Hal ini sangat kami butuhkan dalam perencanaan organisasi dan kejelasan penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Kep Pangab No Kep 01 tahun 1984 yang saat ini kami pakai sebagai dasar bila dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung terutama kepaniteraan dan kesekretariatan mengalami banyak penyesuaian. 2. Kondisi Personel. Kondisi personel Pengadilan Militer III-14 Denpasar saat ini terutama dalam mendukung tugas teknis penyelesaian perkara sangat kurang, dimana idealnya sebagai berikut : 1.
Hakim
: Minimal 2 Majelis yang ada saat ini hanya 1 majelis termasuk didalamnya Kadilmil.
2.
Panitera
: Minimal 4 Panitera (fungsional) Yang ada saat ini hanya 2 orang, dimana panitera tersebut juga merangkap Jabatan.
3.
Tenaga Staf Administrasi
64 Untuk pengetikan berkas perkara saat ini tidak seimbang jika dibandingkan dengan perkara masuk sangat tidak sebanding, karena dengan adanya tuntutan percepatan penyelesaian perkara maksimal 6 (enam) bulan. 4.
Tersedianya Tenaga tehnik Informatika (IT) yang berkwalifikasi Sarjana
komputer untuk mendukung keterbukaan informasi tiap-tiap Pengadilan. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas direkomendasikan kepada Pimpinan agar pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat berjalan sebagaimana diharapkan sesuai dengan reformasi dan birokrasi dengan ini mohon diberikan tambahan hakim militer untuk Dilmil III-14 Denpasar yang masih kekurangan hakim serta adanya penambahan panitera dan tenaga IT guna kelancaran tugas sebagaimana diuraikan pada kesimpulan diatas.
Dan juga mohon kepada Pimpinan agar dapat memberikan Atensi
khusus kepada Pegawai yang berprestasi utama kepada Pegawai yang telah diberikan penghargaan oleh Pimpinan Dilmil III-14 Denpasar sebagaimana diuraikan dalam penentuan Rolle Model diatas. Demikian laporan pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2013 kami susun sebagai pertanggung jawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA TA. 2013 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA. 2013. Berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon Satuan Atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.
Denpasar, 31 Desember 2013 Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14
Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP 1930005770667
