BAB II TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DI INDONESIA

BAB II TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DI INDONESIA

2.1 Lembaga Kekuasaan di Indonesia Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, lembaga kekuasaan negara memliki perubahan fungsi dan tugas sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan

yang

berlaku

pada

era

masing-masing.

Melihat

kondisi

pemerintahan Indonesia saat ini, secara garis besar pembagian kekuasaan negara meliputi: 1. MPR (kekuasaan konstitutif) 2. DPR dan DPD (kekusaan legislatif) 3. Presiden (kekuasaan eksekutif) 4. BPK (kekuasaan inspektif) 5. MA, MK, dan Komisi Yudisial (kekuasan yudikatif) Akan tetapi, sesuai dengan pengertian trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang menjadi bahan pembahasan dalam skripsi ini hanya meliputi tiga lembaga kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2.1.1

Lembaga Eksekutif Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dipegang

oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet. Secara sederhana, tugas badan eksekutif meliputi pelaksanaan undangundang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam perkembangan negara modern, wewenang badan eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan Undang-Undang Dasar, bahkan dalam negara modern badan eksekutif sudah mengganti badan legislatif

sebagai pembuat kebijakan yang

30 Universitas Sumatera Utara

utama. 38

Hal

ini

dipengaruhi

oleh

konsep

sistem

presidensial

yang

mengedepankan fungsi presiden sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara merupakan landasan pelaksanaan sistem presidensil yang dengan jelas menyatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Presidensil memiliki beberapa karakteristik yang mendasar yaitu : 1. Masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan lebih pasti, misalnya 4 tahun atau 5 tahun, sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa Negara masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dengan jelas seperti di Indonesia yang hanya dapat menjabat selama 2 periode. Kabinet berada dibawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. 2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Ini merupakan implikasi dari sistem pemilihan langsung terhadap presiden. Presiden hanya dapat diberhentikan apabila ada pelanggaran hukum. 3. Presiden dipilih secara langsung ataupun melalui perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanent sebagaimana hakikat lembaga permanen. 4. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara. 5. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen demikian juag sebaliknya. 6. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak presiden. Karena itu, presiden yang berwewenang membentuk pemerintahan, menyususn kabinet, serta pejabat-pejabat publik. 39

38

Austin Ranney. The Governing of Men dalam Miriam Budiardjo. Op.Cit. Hal 295 Hanta Yuda. 2010. Presidensialisme Setengah Hati. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama. Hal 14-15

39


Sebelum amandemen UUD 1945, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Namun setelah amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan presiden mencakup sebagai kepala Negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif terbagi sebagai berikut: 1. Kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat 1) Dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, sehingga jelas bahwa presiden memiliki kedudukan sah sebagai lembaga eksekutif. 2. Kekuasaan Administratif (Pasal 15) Pada pasal 15 disebutkan bahwa presiden member gelar dan tanda-tanda jasa kehormatan secara administratif. 3. Kekuasaan Legislatif (Pasal 5, Pasal 20 ayat 2 dan 4, serta Pasal 22 ayat 1) Presiden menjadi pelaksana undang-undang sekaligus juga merancang undang-undang dengan persetujuan DPR. Untuk beberapa ketentuan, presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan seperti penetapan Peraturan pemerintah (PP) dan penetapan Peraturan undang-undang (PERPU). 4. Kekuasaan Yudikatif (Pasal 14) Pada pasal 14 UUD 1945 disebutkan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pada ayat 1 Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan pada ayat 2 Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden secara tidak langsung memiliki fungsi kehakiman. Grasi merupakan dihapuskannya sanksi hukuman terhadap narapidana demikian juga rehabilitasi


merupakan pemulihan nama baik seseorang yang rusak akibat putusan pengadilan. 40 5. Kekuasaan Militer (Pasal 10, 11, 12) Dalam UUD 1945 pasal 10 jelas menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Pasal 11 ayat 1 berbunyi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berisi Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 6. Kekuasan Diplomatik (Pasal 11 dan 13) Seperti telah disebutkan di atas, dalam pasal 11 ayat 1 selain menyatakan perang, presiden memiliki wewenang untuk melakukan perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. Dan pada pasal 11 ayat 2 disebutkan Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada DPR dalam penerimaan duta besar Negara lain sehingga DPR dapat memberikan pertimbangan. Di luar dari konteks kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala Negara yaitu: 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. 40

Jimly Asshiddiqie. 2009. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 50


2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. 4. Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UU. 5. Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat Duta, memperhatikan pertimbangan DPR. 6. Menerima

penempatan

duta

negara

lain

dengan

memperhatikan

pertimbangan DPR. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). 8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Hukum. 10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan UndangUndang. 11. Membahas Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR. 12. Mengkonfirmasi Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi UU. 13. Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU. 14. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.


16. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung. 17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. 18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. 41

2.1.2 Lembaga Legislatif Terdapat perubahan dalam lembaga legislatif setelah amandemen UUD 1945, yaitu pembentukan lembaga legislatif baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD memiliki kedudukan setara dengan DPR dan di pilih secara langsung oleh rakyat. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang sebelumnya di pilih oleh DPR dan MPR. Dibentuknya DPD menjadikan sistem parlemen di Indonesia menjadi dua kamar atau biasa dikenal dengan istilah bicameral. Bikameral dalam arti sebenarnya menempatkan adanya dua lembaga legislatif dengan masing-masing memiliki fungsi legislasi yang jelas. Berbeda dengan kenyataan akan kedudukan DPD di Indonesia yang hanya memberikan masukan usul, pertimbangan ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR, bukan DPD. jika kedudukan kedua kamar itu di bidang legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut strong becameralism, tetapi jika kedua tidak sama kuat atau memiliki ketimpangan fungsi maka disebut soft becameralism. Secara teoritis Indonesia dianggap bikameral, namun pada pelaksanaan fungsi nya Indonesia masih jauh dari konsep bikameral. 42 Kondisi lain yang mencerminkan bahwa Indonseia tidak sepenuhnya menganut sistem bikameral adalah bahwa pada kenyataannya DPR, DPD, dan MPR mempunyai lingkungan kerja sendiri-sendiri sehingga merupakan lingkungan jabatan yang masing-masing berdiri sendiri. Dengan demikian, bukannya dua kamar yang terbentuk, melainkan badan perwakilan tingkat pusat 41 42

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ibid pasal 22D


bertambah sehingga menjadi tiga badan (trikameral) perwakilan dibandingkan dengan sebelumnya perubahan yang hanya terdiri dari dua badan perwakilan (MPR dan DPR). 43

2.1.2.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat a. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan fungsi DPR dituliskan dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan ketiga fungsi tersebut adalah: 1. Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk Undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancanan Undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. 2. Fungsi anggaran yaitu fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 3. Fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. 44

b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. 43

Bagir Manan. 2006. Konvensi Ketatanegaraan. Yogyakarta: FH UII PRESS. Hal 11 Tata tertib DPR Bab II

44


3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 4. Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud poin ketiga bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 5. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 6. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 7. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN; 9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang- undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 10. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan


negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang. 11. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. 12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. 13. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 16. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 17. Memilih3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. 18. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 19. Menyerap,

menghimpun,

menampung,

menindaklanjuti

aspirasi

masyarakat. 20. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undangundang. 45

c. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 2 disebutkan Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak 45

Yoseph Indrajaya. 2011. Profil Lembaga Negara Rumpun Legislatif. Jakarta. Hal 45-46


menyatakan pendapat. Dan pada ayat 3 ditambahkan selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Untuk penjelasan hak DPR pada ayat 2 adalah sebagai berikut: 1. Hak Interpelasi Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak interpelasi dapat dilakukan apabila usul pelaksanaannya disampaikan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir 2. Hak Angket Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya mengenai: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, dan alasan penyelidikan. Usul Hak Angket menjadi Hak Angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satuperdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.


3. Hak Menyatakan Pendapat Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket, terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Preiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: •

materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat.

•

materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

•

materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c Undangundang Nomor 27 Tahun 2009, atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Usul hak menyatakan pendapat menjadi hak menyatakan pendapat DPR RI apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. 46 Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai beberapa Hak yang tertuang dalam Undang-undang antara lain: 1. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang

46

Ibid. Hal 76-79


Hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas, semangat dan

kualitas

anggota

DPR

dalam

menyikapi

serta

menyalurkan

dan

menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan undang-undang. 2. Hak mengajukan pertanyaan Hak anggota DPR untuk menyampai-kan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR. 3. Hak menyampaikan usul dan pendapat Hak anggota DPR untuk menyampaikan usul sdan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pundi dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. 4. Hak memilih dan dipilih Hak memilih adalah hak anggota DPR untuk menggunakan suaranya dalam suatu kegiatan pemilihan. Sedangkanhak dipilih adalah hak anggota DPR untuk mencalonkan diri untuk dipilih dalam suatu kegiatan pemilihan. 5. Hak membela diri Hak anggota DPR untuk membela diri dari segala tuduhan yang ditujukan pada dirinya dalam sidang pengadilan. 6. Hak imunitas Hak kekebalan hukum anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


7. Hak protokoler Hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 8. Hak keuangan dan administratif Hak anggota DPR untuk memperolehgaji, uang kehormatan, dan tunjangan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. 47

Di luar dari Hak anggota DPR, terdapat juga beberapa Kewajibankewajiban anggota DPR RI sebagai berikut: 1. Mengamalkan Pancasila 2. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 6. Menyerap,menghimpun,menampung,dan

menindaklanjuti

aspirasi

masyarakat 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya 9. Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR 10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 48

47

Tata tertib DPR Bab X http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-10. Diakses pada tanggal 10 Februari 2014

48


2.1.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah dibentuk dengan harapan peningkatan atau optimalisasi kinerja yang sebelumnya diperankan oleh Utusan Daerah dan Golongan. Pemilihan umum secara langsung anggota DPD diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Neppotisme serta mampu melaksanakan prinsip check and balance dalam lembaga legislatif. Proses lahirnya DPD sudah ditetapkan dalam amandemen ketiga UUD 1945 pasal 22C ayat 1 yang berbunyi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Namun belum di jelaskan bagaimana kedudukan DPD dalam MPR. Kemudian dilakukan amandemen ke empat terhadap UUD 1945 dan menghasilkan perubahan pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selanjutnya diatur pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009Pasal 221 dan 222 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan kedudukan DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

a. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Secara garis besar, fungsi DPD dibagi menjadi tiga yaitu: 1. Fungsi Legislasi Dalam menjalankan fungsi ini, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu DPD juga ikut membahas RUU tersebut bersama DPR (Pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD 1945). 2. Fungsi Pertimbangan


DPD memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat 2 UUD 1945). 3. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat 3 UUD 1945). Menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E ayat 2 UUD 1945). 49

b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 pasal 22 dan Undang-undang No.27 tahun 2009 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah disebutkan sebagai berikut: 1. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Ikut membahas RUU bersama dengan DPR dan Presiden yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama.

49

UUD 1945 pasal 22D dan pasal 23E


4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. 6. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK. 7. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional, pengajuan usul kepada DPR, dan ikut dalam pembahasan dengan DPR dan Presiden mengenai rancangan undang-undang yang berkaitanotonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 50

c. Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sesuai dengan ketentuan Pasal 233 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: • Hak anggota DPD RI adalah sebagai berikut : 1. Hak Bertanya Hak bertanya sebagaimana dimaksud dilakukan dalam sidang dan/atau rapat sesuai dengan tugas dan wewenang DPD 2. Hak Menyampaikan usul dan pendapat Anggota DPD berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat dan mengenai tata caranya diatur dalam tata tertib DPD RI.

50

Undang-Undang No.27 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tahun 2009


3. Hak Memilih dan dipilih Anggota DPD mempunyai hak yang sama dalam memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD, tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih tersebut diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib. 4. Hak Membela diri Hak membela diri tersebut dapat digunakan apabila Anggota DPD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan 5. Hak Imunitas Artinya Anggota DPD RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu atas pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD RI. Namun demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Hak Protokoler Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya 7. Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak keuangan dan administratif, yang diatur dalam tatatertib DPD RI. 51

51

Ibid. Pasal 233


•

Kewajiban Anggota DPD RI adalah sebagai berikut: 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala perturan perundang-undangan. 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. 5. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 6. Menjaga etika dan norma dalam hunbungan kerja dengan lembaga lain. 7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. 52

2.1.2.3 Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dasar hokum dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam UUD 1945 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dinyatakan bahwa susunan dan kedudukan adalah: 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 2. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 52

Yoseph Indrajaya. Op.Cit. Hal 112-114


a. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesuai dengan tata tertib MPR Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. d. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. e. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon tersebut meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. f. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik MPR. g. memilih dan menetapkan Pimpinan MPR. h. membentuk alat kelengkapan MPR. 53

53

http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/tata-tertib-mpr/tata-tertib-mpr-1. Diakses pada tanggal 15 Februari 2014


b. Hak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Undang-undang Nomor 27 Pasal 56 sampai 59 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 11 dan 13 menyatakan hak anggota MPR adalah sebagai berikut: 1. Setiap Anggota berhak mengikuti semua kegiatan MPR. 2. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan 4. Setiap Anggota MPR memiliki hak untuk memilih dan dipilih 5. Setiap Anggota MPR memiliki Hak Protokoler dalam setiap acara kenegaraan dan acara resmi yang meliputi Tata tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6. Hak Keuangan dan Administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11). 7. Hak Imunitas, yaitu: •

Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan-nya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan denga tugas dan wewenang MPR.

•

Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR.

•

Ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan


perundang-undangan (Pasal 13). 54

2.1.3

Lembaga Yudikatif Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan peradilan untuk menjaga undang-

undang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengeketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. 55 Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24A ayat 3 disebutkan Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dan pada Pasal 24B ayat 1berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara tersurat tidak disebutkan bawah Komisi Yudisial merupakan bagian dari yudikatif karena tidak memiliki fungsi peradilan/mengadili. Akan tetapi Komisi Yudisial dapat dimasukan kedalam lembaga rumpun yudikatif karena memiliki tugas dan fungsi yang menunjang peradilan. 56

2.1.3.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung a. Fungsi Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti sebagai 54

Undang-Undang No.27 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 113 56 Taufik Sukasah. 2012. Profil Lembaga Negara Rumpun Yudikatif. Jakarta. Hal 17 55


Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding yang meliputi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha Negara. Secara umum, dalam Undang-undang dijelaskan fungsi MA antara lain: 1. Fungsi Peradilan Sistem kasasi di Indonesia menempatkan MA sebagai badan pengadilan tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Tugas dan fungsi MA tidak disebutkan secara detail dalam UUD1945 melainkan diatur dalam Undang-undang. Poin ini dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 24A ayat 5 disebutkan Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Mahkamah Agung menggunakan pasal 113 Undang-Undang No.I tahun 1950 sebagai landasan hukum untuk kasasi. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1963 Mahkamah Agung memperluas pasal 113 Undang-Undang No.1 tahun 1950 dengan menentukan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Mahkamah Agung mempunyai Hak Uji (Toetsingsrecht) Hak uji tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Pasal 26 yang berbunyi :Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari UndangUndang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung dalam prakteknya masih bersandar pada pasal 47 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut: a. Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai Pengadilan Tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada Pengadilan-Pengadilan yang bersangkutan.


b. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. c. Perbuatan-perbuatan Hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. d. Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan Surat Edaran. e. Mahkamah

Agung

berwenang

minta

keterangan

dari

semua

Pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk di pertimbangkan. 57 Fungsi pengawasan MA diperkuat dengan Undang-undang no.14 tahun 1970 yang berbunyi Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 3. Fungsi Legislasi Pasal 131 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara sendiri bilamana dianggap perlu untuk melengkapi Undang-Undang yang sudah ada. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 tentang Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang diperbaiki lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 tanggal 11 Maret 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan.

b. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tugas dan wewenang MA adalah sebagai berikut:

57

Ibid. Hal 32-33


1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yangberada di bawah MA. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan pernyataan tidak tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dimaksud dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA 3. MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Selain kewenangan di atas, MA juga memiliki kewenangan dalam melakukan peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Peradilan Tipikor didasari oleh pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 58

2.1.3.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Pasca amandemen UUD 1945, pada pasal 24C ayat 1 sampai 6 menyebutkan pengangkatan serta penetapan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pembentukan MK ini sebagai ganti MPR yang sebelumnya diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan judicial review mengingat bahwa MPR tidak termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial melainkan lembaga kekuasaan di bidang legislatif. Mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945, selanjutnya di pertegas dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

58

Ibid. Hal 46


a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Memutus

sengketa

kewenangannya

kewenangan

diberikan

oleh

lembaga

Negara

Undang-Undang

yang Dasar

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. c. Memutus pembubaran partai politik. d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupapengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat

pemerintah,

atau

warga

masyarakat

untuk

memberikan

keterangan. 59

Selain kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dan kewajiban yaitu: 1. Bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih. 2. Wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

59

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Pasal 10


2.1.3.3 Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Lahirnya Komisi Yudisial terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945 dengan alasan untuk menjadi lembaga pengawas eksternal yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap lembaga kehakiman di Indonesia. Kesepakatan untuk membentuk Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian disusun Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang ketentuan Komisi Yudisial. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan dengan munculnya Undang-undang no.18 tentang ketentuan dan kedudukan Komisi Yudisial. Pada pasal 3 UU no.18 tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1.

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR.

2.

Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

3.

Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

4.

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

5.

Melakukan pendaftaran calon hakim agung.

6.

Melakukan seleksi dan menetapkan calon hakim agung.

7.

Mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. 60

60

Taufik Sukasah. Op.Cit. Hal 128


Di dalam UUD 1945 pasal 24B ayat 1 disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Beberapa langkah yang dijalankan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi tersebut adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. 2. Menerima laporan pelanggaran kode etik perilaku hakim untuk kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi atas laporan tersebut secara tertutup. 3. Meminta keterangan dari saksi dan hakim atas pelanggaran perilaku hakim. 4. Memutuskan benar atau tidaknya laporan pelanggaran kode etik perilaku hakim untuk kemudian mengambil langkah hukum atas setiap pelanggaran. Baik itu untuk orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, ataupun kepada hakim itu sendiri yang melakukan pelanggaran kode etik kehakiman. 5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. 61

61

UUD 1945 pasal 24B


BAB II TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DI INDONESIA

Recommend Documents