Badan Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif
Eksekutif Dinegara
demokratis biasanya terdiri atas negara beserta menteri-menterinya. Secara lebih luas badan eksekutif juga mencakup PNS dan militer. Anggota lembaga eksekutif biasanya berjumlah 20-50 orang.
Lanjutan . . .
Tugas lembaga eksekutif: Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif Menyelenggarakan UU yang dibuat oleh lembaga Legislatif
Kewenangan Badan Eksekutif: Administratif: yakni kekuasaan untuk melaksanakan UU dan peraturan lainny dan menyelenggarakan administrasi negara Legislatif: yaitu membuat rancangan UU dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi UU Keamanan: yaitu kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, mnyelenggarakan perang, pertahanan negara serta kelamanan dalam negeri. Yudikatif: memberi grasi, amnesti dan segainya diplomatik: kekuasaan untuk menyelenggatakan hubungan diplomatik dengan negara lain
Badan Eksekutif sistem Pemerintahan Parlementer. Eksekutif dan legislatif yang bergantung satu sama lain Kabinet Parlementer: kabinet sebagi bagian dari eksekutif yang “bertanggung jawab” diharap mencerminkan kekuasaan2 politik dalam badan legislatif yang mendukungnya.
Kewenangan Perdana Mentri Inggris: Pemimpin Kabinet Membimbing majelis Rendah Menjadi Penghubung kepala negara (raja) Memimpin partai mayoritas
Badan Eksekutif Sistem Pemerintahan Presidensial Badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif memiliki masa jabatan terentu. Kabinet Presidensiil: kabinet dipilih menurut kebijaksanaan persiden sendiri tanpa mengiraukan tuntutan partai politik.
Badan Legislatif Badan Legislatif /assembly/ Parliement merupakan simbul kedaulatan rakyat Badan ini lebih mengutamakan representatif anggota2nya dan dinamakan People’s Representative Body. Tugas Pokoknya dalah membuat Undangundang Biasanya terdiri dari 500-1000 orang.
Fungsi Legislatif
Fungsi Legislasi: membuat undang-undang. Dalam hal membuat UU, badan ini memiliki hak Inisiatif yaitu hak untuk hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda), Selain itu hak untuk mengamandemen terhadap rancangan UU yg disusun oleh pemeriah, terutama di bidang Budget dan anggaran
Fungsi
Kontrol: badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan parlemen dilakukan melalui hak khusus seperti: Hak bertanya Hak Interplasi Hak Mosi
Fungsi Edukasi : sebagai forum kerja sama antar berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana beranekaragam pendapat dibicarakan di muka umum Fungsi rekrutmen politik: sebagai training ground bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman dibidang politik.
Badan Yudikatif
Dalam setiap negara hukum, badan yudikatif haruslah bebas dari campurtangan badan eksekutif dan Legislatif. Untuk menjamin kebebasan yudikatif:
Masa jabatan hakim adalah permanen (sampai pensiun) Hakim dingkat oleh eksekutif atas rekomendasi dari legilatif
Kewajiban badan ini adalah untuk menafsirkan hukum serta prinsip2 fundamental dan asumsi2 yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilan serta hati nuraninya.
Lanjutan . . . Di dalam sistem hukum indonesia, khususnya perdata, masih terdapat dualisme: Sistem hukum adat: suatu tata hukum yang bercorak asli indonesia dan umumnya tidak tertulis Sistem hukum eropa barat (Belanda) yang dipengaruhi oleh hukum Romawi.
Latar Belakang Perubahan Tuntutan Reformasi, antara lain: •
Amandemen UUD 1945
•
Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
•
Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
•
Otonomi Daerah
•
Kebebasan Pers
•
Mewujudkan kehidupan demokrasi
Latar Belakang Perubahan Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi •
Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis •
Pasal 3 UUD 1945
•
Pasal 37 UUD 1945
•
TAP MPR No.IX/MPR/1999
•
TAP MPR No.IX/MPR/2000
•
TAP MPR No.XI/MPR/2001
Kesepakatan Dasar Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” •
Sidang MPR •
Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999
•
Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000
•
Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
•
Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6
lembaga eksekutif sebelum amandemen lembaga eksekutif sesudah amandemen lembaga legislatif sebelum amandemen lembaga legislatif sesudah amandemen lembaga yudikatif sebelum amandemen lembaga yudikatif sesudah amandemen
