PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pembinan dapa tempat rekreasi dan olahraga perlu artisiapsi masyarakat penerima jasa pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga; b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembarab Daerah Seri BNomor 2 Tahun 1991) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BAntul nomor 4 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 2 tahun 1995) dan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 tahun 1996 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 1996) sudah tidak sesuai lagi. c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406) 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); 4. Undang-undang Noor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksan di Bidang Retribusi Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomorv 147 TAHUN 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Rteribusi. 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; 11. Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah. 4. Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan
komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga.dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain. 2
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah
dengan menganut prnsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7. Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut rertibusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 10.
Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah. 11.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik,untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya. BAB II NAMA,OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 Nama retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pasal 3 1)
Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga
2)
Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
penyediaan fasilitas : a. Tempat rekreasi b. Tempat pariwisata c. Tempat olah raga
Pasal 4
3
pelayanan
Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga Pasal 5 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongkan Retribusi Jasa Usaha BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. 2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Biaya investasi b. Biaya perawatan/pemeliharaan c. Biaya penyusutan d. Biaya asuransi e. Biaya iuran bunga pinjaman f. Biaya rutin/ periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa g. Biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa
4
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 9 1) Struktur dan besarnya tarifdigolongkan berdasarkan jens fasilitas, lokasi dan jangka
waktu pemakaian 2) Struktur dan besarnya tarif . sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tersebut dalam
lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 10 Semua hasil pungutan disetorkan ke Kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Rertibusi yang terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan penyediaan tempat rekresi, pariwisata dan olah raga. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 1)
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
2)
Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka 2)
Tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati BAB XI 5
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 1) 2)
Bupati dapat memberikan keringanan , pengurangan dan pembebasan retribusi
Keringanan ,pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi 3)
Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 16 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat i) kali jumlah retribusi yang terutang. 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 1) Pejabat Peegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana 2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini berwenang a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan. c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka, d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 6
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan
perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi
Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangggungjawabkan. BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 18
1) Pelaksanaan peraturan Daerah ini di tugaskan kepada Dinas Pariwisata. 2) Teknis pembinaan ,pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh
Dinas Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembarab Daerah Seri BNomor 2 Tahun 1991) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BAntul nomor 4 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 2 tahun 1995) dan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 tahun 1996 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 1996) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaanya di atur lebih lanjut oleh Bupati Pasal 21 1) 2)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Di sahkan di Bantul Pada tangggal 3 Februari 2000 7
BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 4 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 06 TAHUN 2000
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI TEMPAT REKREASI , DAN OLAH RAGA I.
PENJELASAN UMUM
Sektor kepariwisataan merupakan sektor yang menjadi andalan bagi pendapatan asli daerah.Oleh karena itu sektor ini harus senantiasa dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah diperlukan partisipasi warga masyarakat, terutama masyarakat pengguna/penikmat tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas penyediaan tempat rekreasi dan olah raga, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 11 Cukup jelas Pasal 12 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang antaralain berupa karcis. Pasal 13 ayat (1) . yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak etiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujun DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
9
dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi Pasal 13 ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 ayat (1) Cukup jelas Pasal 15 ayat (2) Wajib retribusi yang dimaksud dalam ayat ini adalah wajib retribusi yang melakukan kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, penelitian dan keagamaan. Pasal 15 ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 s/d 21 Cukup jelas
10
11
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 06 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KELOMPOK
I. TEMPAT REKREASI
JENIS OBYEK
1. Taman Rekreasi Tirto Tamansari 2. Gedung kesenian Gabusan a. Tempat terbuka b. Tempat tertutup
SATUAN Sekali masuk
1. 2.
Per hari Per hari
3. 4.
II. TEMPAT PARIWISATA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
III. TEMPAT OLAHRAGA
1. Gedung Kesenian
Pantai Parangtritis Pantai Samas Pantai Pandansimo Goa Selarong Kawasan wisata Imogiri Goa Cerme
Gabusan
2. GOR Dwi Windu
3. Lapangan Sepak Bola a. Terbuka
Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk
GOLONGAN pengunjung Sewa tempat Untuk keperluan dinas Pemerintah Untuk kegiatan yang bersifat kebudayaan, social dan tidak mencari dana Untuk kegiatan yang bersifat pribadi (resepsi,pernikahan dan lain-lain) Untuk kegiatan mencari dana/menggunakan karcis tanda masuk Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung pengunjung
Perbulan 4 kali Latihan beladiri penggunaan ( 3 jam) Perhari 1. Untuk keperluan dinas Pemerintah 2. Untuk kegiatan yang bersifat kebudayaan, social dan tidak mencari dana 3. Untuk kegiatan yang bersifat pribadi (resepsi,pernikahan dan lain-lain) 4. Untuk kegiatan mencari dana/menggunakan Perbulan 4 kali karcis tanda masuk penggunan (3 jam Beladiri Perjam Perhari Perhari Perhari
Untuk kompetisi olah raga Untuk kompetisi olahtraga/upacara Bazar, pasar malam, pameran
1
TARIF Rp. 2.000,00 Rp.75.000,00 Rp.50.000,00 Rp.80.000,00 Rp. 150.000,00 Rp.200,000,00 Rp. 1.500,00 Rp. 1.000,00 Rp. 750,00 Rp.750,00 Rp. 750,00 Rp. 750,00 Rp. 37.500,00 Rp.50.000,00 Rp.80.000,00 Rp. 150.000,00 Rp.200,000,00 Rp. 37.500,00 Rp.5.000,00 Rp. 75.000,00 Rp.150.000,00 Rp. 500.000,00
b. Tertutup
4. Lapangan Tenis
5. Lapangan Badminton a. Terbuka b. Tertutup 6. Lapangan Volley a. terbuka
b. tertutup
Per triwulan seminggu 2 kali Pertahun seminggu 2 kali Perjam Perhari Perhari Perhari Pertriwulan Pertahun Perjam Perhari Perbulan seminggu 2 kali (3 jam) Perjam perbulan 4 kali (3 jam) perjam perbulan 4 kali (3 jam) sekali pakai per triwulan seminggu 1 kali pertahun seminggu 1 kali sekali pakai pertriwulan seminggu 1 kali pertahun seminggu 1 kali
Pentas music Pembinaan olahraga
Rp. 15.000,00 Rp. 60.000,00
Pembinaan olahraga Untuk kompetisi olahraga Untuk kompetisi olahraga/upacara Bazar, pasar malam, pameran Pentas music Pembinaan olahraga Pembinaan olahraga Kompetisi olahraga Kompetisi olahraga Pembinaan olahraga
Rp.5.000,00 Rp.25.000,00
Kompetisi olahraga Pembinaan olahraga
Rp. 7.500,00 Rp. 37.500,00
Kompetisi olahraga Pembinaan olahraga
RP.15.000,00 Rp. 45.000,00
Kompetisi olahraga Pembinaan olahraga
Rp.180.000,00 Pembinaan olahraga Rp. 20.000,00 Rp. 60.000,00
Kompetisi olahraga Pembinaan olahraga
Rp. 240.000,00 Pembinaan olahraga
Bantul, 03 Februari 2000 BUPATI BANTUL
2
Rp. 10.000,00 Rp. 150.000,00 Rp.300.000,00 Rp. 6.00.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 5.000,00 Rp.75.000,00 Rp.50.000,00
IDHAM SAMAWI
3
