GARIS - GARIS BESAR PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KOMISI PEMILIHAN UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
GARIS – GARIS BESAR PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Latar Belakang 1. Komisi Pemilihan Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma adalah Sarana untuk membantu Regenerasi Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU). 2. Komisi Pemilihan Umum dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) dengan Masa Kerja sampai dengan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada saat Kongres Mahasiswa Universitas (KMU).
Pasal 2 Pengertian
GPPU BEMU adalah suatu haluan landasan kegiatan yang merupakan dasar pelaksanaan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibuat oleh seluruh Komisi Pemilihan Umum 2014 dan disetujui oleh Ketua DPMU, serta Presiden BEMU selaku perwakilan seluruh Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
Pasal 3 Tujuan
1. Memberi arah yang jelas, tepat, dan benar bagi pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden BEMU. 2. Mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, bersih, rahasia, dan adil. 3. Melaksanakan Pemilihan Umum yang jujur, bersih, rahasia, dan adil secara demokratis (seluruh mahasiswa Sanata Dharma terlibat dalam pemilihan).
Pasal 4 Landasan
GBPPU disusun berdasarkan : 1. Persetujuan Anggota Komisi Pemilihan Umum 2. Berdasarkan persetujuan dari DPMU dan BEMU. 3. Pembentukan KPU diselenggarakan dan difasilitasi oleh DPMU sesuai dengan KOK BAB VI pasal 12 ayat 5
BAB II PENYELENGGARA, PELAKSANA, PESERTA, DAN PEMEGANG HAK SUARA Pasal 1
Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah Komisi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
Pasal 2 Anggota komisi pemilihan umum dipilih dalam seleksi penerimaan anggota KPU.
Pasal 3 Peserta pemilihan umum adalah calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan lolos seleksi oleh anggota KPU yang di koordinasikan oleh ketua pelaksana.
BAB III ATURAN – ATURAN
Pasal 1 Anggota KPU
1. Tidak diperkenankan untuk Memihak atau Memberi dukungan pada salah satu atau lebih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 2. Diwajibkan untuk terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 3. Diwajibkan terlibat aktif dalam semua acara KPU BEMU (Dispensasi : jika ada kepentingan mendadak dan tidak dapat ditunda maka setiap panitia wajib menghubungi koordinator divisi, KABIDA, KABIDU, dan ketua KPU 4. Dispensasi diberikan kepada anggota yangtidak menghadiri rapat Pleno sebanyak 2 kali dengan persetujuan dari ketua KPU, sedangkan untuk rapat Divisi diserahkan kepada setiap koordinator divisi. 5. Anggota KPU bersifat independendalam pelaksanaan pemilu dan menganut asas LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.) 6. KPU mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu. 7. Keanggotaan KPU dipilih melalui seleksi yang diadakan oleh DPMU, dan terikat dalam kontrak setelah tanda tangan kontrak. 8. Keanggotaan KPU bersifat sukarela dan tidak membawa kepentingan tertentu. 9. Kebijakan-kebijakan lain dapat diputuskan oleh sidang KPU bila diperlukan (melalui rapat koordinasi) 10. Ketua KPU mempunyai hak untuk mengeluarkan anggota KPU, jika anggota tidak melaksanakan tugas dengan benar dan telah menerima peringatan lisan atau tertulis dari hasil keputusan rapat koordinasi baik anggota ataupun coordinator. 11. Setiap anggota KPU wajib membantu berkoordinasi dengan DPMU, BEMU, BEMF, DPMF, HMJ / HMPS, serta seluruh UKM untuk mendukung pelaksanaan pemilu, dari persiapan sampai pelantikan.
Pasal 2 Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Pencalonan presiden BEMU dilakukan melalui dua jalur 1. Melalui jalur independen 2. Melalui jalur rekomendasi
Berikut syarat pencalonan presiden BEMU melalui jalur independen : Calon Presiden (minimal semester 5 – semester 7). Calon Wakil Presiden (minimal semester 3 - semester 7) Wajib berpasangan (calon presiden dan calon wakil presiden) IPK minimal 3,00 Mengumpulkan fotokopi KTM dari 15 prodi yang berbeda (setiap prodi minimal 20 KTM) Pernah mengikuti kepanitiaan atau organisasi minimal di tingkat fakultas (melampirkan fotokopi sertifikat sebagai bukti) Tidak sedang menjabat di organisasi atau kepanitiaan tingkat Universitas Menyertakan CV dengan format yang dapat diunduh di facebook : DPM USD Menyertakan analisis diri Menyertakan analisis sosial yang sesuai dengan situasi lingkungan kampus
Berikut syarat pencalonan presiden BEMU melalui jalur rekomendasi: Calon Presiden (minimal semester 5 – semester 7). Calon Wakil Presiden (minimal semester 3 - semester 7) Wajib berpasangan (calon presiden dan calon wakil presiden) IPK minimal 3,00 Menyertakan surat rekomendasi dari organisasi kemahasiswaan yang mengirimkan calon tersebut Pernah mengikuti kepanitiaan atau organisasi minimal di tingkat fakultas (melampirkan fotokopi sertifikat sebagai bukti) Tidak sedang menjabat di organisasi atau kepanitiaan tingkat Universitas Menyertakan CV dengan format yang dapat diunduh di facebook : DPM USD Menyertakan analisis diri Menyertakan analisis sosial yang sesuai dengan situasi lingkungan kampus Mengumpulkan fotokopi KTM dari 15 prodi yang berbeda (setiap prodi minimal 15 KTM)
Pasal 3 Kampanye 1. Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat dimulai ketika pasangan calon sudah ada minimal 2 pasangan. 2. Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab. 3. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak diperkenankan untuk berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia. 4. Calon Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan untuk memasang media kampanye. 5. Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. 6. Setiap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diperkenankan membawa sarana dan prasana untuk digunakan pada saat berkampanye asalkan tidak membahayakan peserta dan panitia kampanye. 7. Setiap Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diwajibkan membawa pendukung pada saat kampanye dengan jumlah minimal 10 orang. 8. Setiap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak diperkenankan untuk saling menghina atau menjatuhkan, baik secara verbal maupun non-verbal sampai dengan terpilihnya presiden baru. 9. Materi yang disampaikan pada saat kampanye oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berupa visi, misi, serta program kerja pasangan yang dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada peserta kampanye. 10. Materi kampanye yang disampaikan wajib sesuai dengan peraturan kampus dan pedagogi yang ada di Universitas Sanata Dharma. 11. Pada saat kampanye, setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mempunyai kewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan dari peserta kampanye. 12. Jika dalam pelaksanaan ada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang melanggar peraturan atau ketentuan diatas akan dikenakan sanksi dengan tegas, bahkan pasangan dapat dibatalkan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 13. Peraturan dan ketentuan tambahan akan disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi, jika dalam pelaksanaan terjadi permasalahan yang tak terduga.
Pasal 4 Debat 1. Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan agar masingmasing pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat membahas dan mengatasi permasalahan – permasalahan yang terdapat di Universitas Sanata Dharma. 2. Acara Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden akan dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk oleh seluruh anggota KPU BEMU agar kondisi Debat lebih teratur dan berjalan dengan lancar. 3. Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh seluruh anggota KPU BEMU. 4. Materi debat disiapkan oleh panitia KPU dan akan disampaikan kepada calon presiden dan wakil presiden satu hari sebelum pelaksanaan Debat. 5. Dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri Debat dan memiliki hak untuk bertanya kepada setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan dikoordinasikan oleh moderator debat. 6. Pertanyaan Debat yang diperbolehkan untuk dijawab merupakan pertanyaan yang telah dibuat oleh moderator beserta dengan seluruh anggota KPU 2014 dan juga pertanyaan tambahan dari Mahasiswa yang akan ditampung oleh moderator ; dan jika dianggap pantas untuk dijawab maka moderator akan menanyakannya kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 7. Setiap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator debat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 8. Setiap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak diperkenankan untuk saling menyinggung atau menjatuhkan satu dengan yang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. 9. Jika dalam pelaksanaan ada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang melanggar peraturan atau ketentuan diatas akan dikenakan sanksi dengan tegas, yaitu pengurangan jumlah suara sebanyak 250 suara. 10. Peraturan dan ketentuan tambahan akan disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi, jika dalam pelaksanaan terjadi permasalahan yang tak terduga.
BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
1. Pemilihan akan di langsungkan pada 4 kampus yang berbeda dalam waktu yang ditetapkan oleh panitia. 2. Pemungutan suara diadakan selama 2 minggu dengan menyesuaikan jadwal kuliah masing – masing Program Studi dan diadakan di kelas. 3. Bagi pemegang hak suara yang tidak dapat memilih di kelas, panitia KPU menyediakan bilik suara dibeberapa tempat. 4. Pemegang hak suara adalah mahasiswa aktif di Universitas Sanata Dharma, jenjang S1 semua jurusan semester 1-7
BAB VI MEKANISME PEMILIHAN
1. Surat suara dianggap sah, jika : a. Surat suara telah di cap dengan cap resmi dari KPU BEMU. b. Pemilihan dilakukan dengan cara mencontreng surat suara. c. Satu surat suara hanya dicontreng oleh satu mahasiswa. d. Hanya terdapat satu kali contrengan pada kertas suara oleh satu mahasiswa e. Mencontreng tidak boleh melebihi kotak pasangan calon yang terdapat pada surat suara.
2. Surat suara dianggap tidak sah, jika : a. Pemegang hak suara mencontreng lebih dari satu pasang calon yang terdapat pada surat suara. b. Surat suara dicontreng di luar kotak pasangan calon yang telah tersedia. c. Surat suara yang sengaja dicoblos atau dibolongkan d. Terdapat lebih dari satu kali contrengan pada surat suara.
3. Surat suara tidak dihitung atau Golput, jika: a. Surat suara sama sekali tidak diberi tanda contreng pada semua foto pasangan calon.
BAB VII KOTAK SUARA
1. Kotak suara yang akan digunakan adalah kotak yang tertutup dan diberi lubang pada bagian atas kotak. 2. Jumlah kotak tiap program studi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. 3. Kotak suara akan disegel dengan ditandatangani oleh ketua KPU dan salah satu saksi dari perwakilan organisasi kemahasiswaan seperti DPMF / BEMF / HMJ / HMPS.
BAB VIII PENUTUP
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam GBPPU KPU BEMU 2012 akan ditetapkan dalam peraturan lainnya yang tidak menyimpang dari landasan GBPPU dan persetujuan anggota KPU 2016. 2. Segala peraturan yang dibuat oleh anggota KPU 2016 tanpa disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota maka dianggap tidak sah. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di : Yogyakarta, Mei 2016
Gusti Ayu Dara Bintang Kejora
Laurensius Pandu Mahardika
Ketua Komisi KPU DPMU 2014
Ketua Komisi Pemilihan Umum 2015 Menyetujui,
Farida Umri Paskarima
Andreas Rahardjo Adi Baskoro
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa 2014
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa 2014
Mengetahui, Wakil Rektor III Universitas Sanata Dharma
Patrisus Mutiara Andalas, S.J, S.S, S.T.D
