KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM) 2014 UNIVERSITAS GADJAH MADA Gelanggang Olahraga Pancasila UGM, Bulaksumur, Yogyakarta E-mail:
[email protected], Telepon: 081317761005
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang demokratis, Pemilihan Umum mahasiswa Presiden Mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa; b. bahwa pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c. bahwa undang-undang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa, belum dapat mencakup segala macam teknis pelaksanaan teknis Pemilihan Umum mahasiswa d. bahwa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan kampanye yang diadakan tahun-tahun sebelumnya e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Universitas Gadjah Mada tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa 2014
Mengingat a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Pasal 19 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
c. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada; d. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada nomor 4 Tahun 2014 tentang Partai Mahasiswa; e. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa; f. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.
Dengan Persetujuan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Menetapkan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Universitas Gadjah Mada tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa 2014
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa adalah Partai Mahasiswa atau calon independen. 2. Pelaksana kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa/ Senat Mahasiswa adalah pengurus Partai Mahasiswa, calon Presiden Mahasiswa/ Senat Mahasiswa, perorangan, dan organisasi yang ditunjuk calon Presiden Mahasiswa/ Senat Mahasiswa. 3. Peserta Kampanye adalah seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. 4. Senat Mahasiswa (SM) independen adalah peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang dipilih dengan sistem distrik tiap fakultas 5. Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari para peserta.
6. Media Fisik kampanye meliputi media cetak dan segala macam alat peraga yang digunakan dalam kampanye, seperti banner, baliho, spanduk, poster, kaos, stiker, gelang, pin, gantungan kunci, majalah, bulletin, ikat kepala, serta media lain yang diketahui Komisi Pemilihan Umum. 7. Media Elektronik kampanye adalah metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan pelaksana kampanye melalui satelit komunikasi, seperti SMS, MMS, BBM, Website, Blog, Milis, Radio, Televisi, serta media elektronik lainnya yang diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum. 8. Pertemuan Terbatas adalah metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2014 dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang. 9. Pawai adalah metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2014 berupa iring-iringan massa secara bersama-sama, terstruktur, memiliki tujuan tertentu, membawa lambang atribut peserta Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2014, dan sekurangkurangnya diikuti oleh 20 (dua puluh) orang. 10. Rapat Umum adalah metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2014 dalam bentuk rapat atau pertemuan terbuka yang dihadiri sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang. 11. Estetika didefinisikan sebagai susunan bagian dari sesuatu yang mengandung pola dan keselarasan dari unsur-unsurnya, sehingga menimbulkan keindahan.
BAB II MATERI KAMPANYE Pasal 2 1. Materi kampanye peserta pemilihan umum mahasiswa yang dilaksanakan oleh calon anggota Senat Mahasiswa dan Calon Presiden Mahasiswa meliputi visi, misi, nomor urut, nama calon dan program bagi calon independen. 2. Materi kampanye pemilihan umum mahasiswa yang dilaksanakan oleh calon anggota Senat Mahasiswa dan Calon Presiden Mahasiswa meliputi visi, misi, nomor urut, lambing partai, nama calon dan program bagi calon dari partai mahasiswa.
BAB III
PELAKSANAAN KAMPANYE Pasal 3 Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa mulai dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014 pukul 15.00 WIB dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2014 pukul 18.00 WIB.
Pasal 4 Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa, dilakukan melalui: 1. pertemuan terbatas 2. pertemuan tatap muka 3. media fisik dan media elektronik 4. penyebaran bahan kampanye kepada umum; 5. pawai; 6. rapat umum. dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangundangan.
Pasal 5 Syarat pendaftaran pelaksana kampanye: 1. Pelaksana Kampanye tiap peserta Pemilihan Umum Mahasiswa 2014wajib didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswadalam rentan waktu masa kampanye yang tertera pada Pasal 3 Peraturan ini. 2. Pemasangan
media
kampanye
diperbolehkan
setelah
mendapatkan
persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dengan diketahui oleh Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada. 3. Persetujuan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa berlandaskan pasal 19 peraturan ini terkait larangan kampanye. 4. Pendaftaran pelaksana kampanye diajukan secara tertulis dengan syarat: a) biodata lengkap (nama lengkap, nama panggilan, alamat di Yogyakarta, fakultas, jurusan, nomor induk mahasiswa, nomor handphone, nomor telepon rumah, email,dan media sosial yang digunakan untuk sarana kampanye, serta keterangan jabatan dalam tim sukses kampanye) b) melampirkan fotokopi KTM c) syarat yang disebutkan pada huruf a dan b diserahkan rangkap 2 (dua).
5. Pelaksana kampanye wajib menandatangani dan melaksanakan perjanjian damai pelaksanaan kampanye pada tanggal 29 November 2014 saat Pembukaan Pesta Demokrasi Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Pasal 6 Pelaksana kampanye yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal pasal 5 ayat 2, dianggap melanggar aturan kampanye dan dengan demikian pelaksana kampanye yang bersangkutan wajib dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa.
Pasal 7 Pelaksana kampanye wajib memberitahukan jadwal kampanye yang meliputi: 1. jenis kegiatan; 2. tempat, waktu, tanggal pelaksanaan (termasuk media elektronik) 3. nomor handphone yang bisa dihubungi, alamat email, alamat akun seluruh media sosial yang digunakan untuk media kampanye. diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa pada rentan waktu kampanye.
Pasal 8 Pelaksana kampanye wajib mendaftarkan metode dan media kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dalam rentan waktu kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut : a. menjelaskan dan memberitahukan semua jenis media dan metode kampanye yang digunakan serta jumlahnya b. menyerahkan gambar semua bentuk media kampanye dalam bentuk hard dan/ atau soft file beserta rincian ukuran, jenis media, dan rencana titik penempatan alat peraga kampanye c. perizinan dan pemasangan media fisik kampanye menjadi tanggung jawab pelaksana kampanye, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti izin pemasangan dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa Pasal 40 ayat 4.
d. Media fisik yang tidak didaftarkan, jika terjadi kehilangan/kerusakan, berada di luar tanggung jawab Komisis Pemilihan Umum Mahasiswa dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa . e. media elektronik baik berupa website khusus, segala macam jejaring sosial, dan lainlain didaftarkan dengan mencantumkan alamat domain dan identitas pengelola media elektronik. f. ketentuan pada poin a, b, c, dan e diserahkan rangkap 2 (dua) kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa pada rentan masa kampanye.
Pasal 9 Perubahan jadwal kampanye dan tempat pemasangan media fisik dan elektronik serta izin pemasangan media kampanye pada pasal 8 peraturan ini wajib dilaporkan paling lambat 2x24 dari rencana awal kegiatan dan/atau pemasangan media kampanye melalui surat resmi tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa atau melalui email kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa
yang
ditembuskan
kepada
Badan
Pengawas
Pemilihan
Umum
dan
dikonfirmasikan lewat SMS kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dengan hal “PERUBAHAN JADWAL DAN/ ATAU PEMASANGAN MEDIA KAMPANYE” dari peserta kampanye yang bersangkutan.
Pasal 10 Penggunaan media elektronik yang didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa selama masa kampanye tidak dibatasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan setelah berakhirnya masa kampanye wajib menjamin kesterilan seluruh media kampanye tersebut.
Pasal 11 Media fisik kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa harus sudah disterilkan oleh pelaksana kampanye paling lambat 6 Desember 2014 pukul 20.00 WIB.
BAB IV LOKASI KAMPANYE Pasal 12 Lokasi pemasangan media fisik dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat, dalam artian pemasangan dilarang mengganggu lalu lintas, pohon, dan fasilitas publik di luar area kampus.
Pasal 13 Lokasi-lokasi yang dilarang untuk memasang media fisik kampanye adalah sebagai berikut: 1. tempat ibadah dan beserta lingkungan disekitarnya 2. ruang kuliah 3. perpustakaan 4. laboratorium 5. pepohonan 6. tempat-tempat yang dilarang oleh Universitas Gadjah Mada dan fakultas.
BAB V KETENTUAN DANA KAMPANYE Pasal 14 Ketetentuan dana kampanye diatur sebagai berikut : 1.
Batas dana kampanye yang boleh dibelanjakan oleh: i. Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang diusung oleh Partai Mahasiswa untuk setiap calon anggota SM maksimal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2014 pasal 43 ayat 2. ii. Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa calon anggota SM independen maksimalRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2014 pasal 46 ayat 2 dan iii. Calon Presiden Mahasiswa, dari Partai Mahasiswa maupun independen, maksimal Rp.10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2014 pasal 48
2.
Sumber dana kampanye untuk i. Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang diusung oleh Partai Mahasiswa dapat berasal dari Partai Mahasiswa, calon Presiden Mahasiswa/ Senat
Mahasiswa,
dan
sumbangan
halal
dari
pihak
lain
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. ii. Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa independen dapat berasal dari calon presiden mahasiswa/ Senat Mahasiswa yang bersangkutan, dan sumbangan halal dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 15 Sumbangan kampanye yang berasal dari pihak lain baik perseorangan, kelompok, dan/atau badan usaha bersifat tidak mengikat, tidak berasal dari partai politik, dan wajib mencantumkan identitas yang jelas atas sumber dana kampanye tersebut.
Pasal 16 Sumbangan kampanye perseorangan maksimal berjumlah: 1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Senat Mahasiswa yang berasal dari Partai Mahasiswa 2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk calon Senat Mahasiswa independen 3. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk calon Presiden Mahasiswa independen maupun yang diusung oleh Partai Mahasiswa.
Pasal 17 Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha maksimal 1. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk calon Senat Mahasiswa yang diusung oleh Partai Mahasiswa 2. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk calon Senat Mahasiswa independen. 3. Rp2.150.00,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk calon presiden mahasiswa independen maupun yang diusung oleh Partai Mahasiswa. Pasal 18 1. Laporan rancangan dana kampanye termasuk sumber dana dan rencana jumlah pengeluaran dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa bersamaan dengan pendaftaran media kampanye 2. Segala macam pengeluaran dana kampanye wajib dibukukan disertai bukti pembayaran
3.Pembukuan dana kampanye dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selambat-lambatnya 6 jam sebelum waktu pemilihan.
BAB VI LARANGAN KAMPANYE Pasal 19 Dalam Kampanye, Pelaksana Kampanye dan Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dilarang: 1. mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. mencemarkan nama baik dan/ atau menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang lain, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa; 3. menghasut dan mengadu domba mahasiswa; 4. mengganggu ketertiban umum; 5. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang lain, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa; 6. menimpa, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau Pelaksana Kampanye ; dan 7. menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada peserta kampanye.
BAB VII PELANGGARAN KAMPANYE Pasal 20 Pelanggaran kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa 2014 digolongkan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.
Pasal 21 Macam-macam pelanggaran ringan dalam kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa 2014:
1. pemasangan media fisik kampanye yang mengganggu ketertiban umum dan tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat, seperti pemasangan yang mengganggu lalu lintas, pohon, dan fasilitas publik didalam maupun luar area kampus UGM 2. tidak mengikuti rangkaian kegiatan kampanye Komisi Pemilihan Umum UGM dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. tidak bersifat kooperatif terhadap Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa baik dalam koordinasi maupun hal-hal lainnya 4. pelaksana kampanye melibatkan dengan sengajapihak selain mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai peserta dan/atau pelaksanakampanye peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang bersangkutan.
Pasal 22 Macam-macam pelanggaran berat dalam kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa 2014: 1. memasang dan/atau membiarkan penyebaran serta keberadaan media fisik dan/atau elektronik kampanye sebelum masa kampanye dan setelah habis masa kampanye. 2. tidak memenuhi syarat kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 18 peraturan ini. 3. tidak membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye sesuai ketentuan Undang-undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, Presiden Mahasiswa, dan Anggota Senat Mahasiswa pasal 49 4. tidak ada kejelasan asal sumber dana kampanye dan sumbangan dana kampanye, menggunakan Dana Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa melebihi alokasi yang boleh dibelanjakan dan/atau menerima sumbangan kampanye dari pihak lain yang bersifat mengikat menurut Undang-undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, Presiden Mahasiswa, dan Anggota Senat Mahasiswa pasal 43-pasal 48. 5. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang lain, Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa; 7. mencemarkan nama baik dan/ atau menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang lain, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Pemilihan Umum; 8. menghasut dan mengadu domba mahasiswa; dan/atau Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang lain, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa; 9. menimpa, merusak, dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau Pelaksana Kampanye; 10. menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada peserta kampanye dan/atau Badan Kelengkapan Pemilihan Umum Mahasiswa.
BAB VIII PELAPORAN PELANGGARAN Pasal 23 Mekanisme pelaporan pelanggaran Pemilihan Umum Mahasiswa 2014: 1. pelapor wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum; 2. pengumpulan formulir disertai dengan kelengkapan minimal 2 (dua) alat bukti, antara lain: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi minimal 2 orang; c. keterangan para pihak, dalam hal ini pelapor; d. petunjuk; dan/ atau e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara fisik maupun elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 3. Badan Pengawas Pemilihan Umum akan menindaklanjuti laporan paling lama 1x24 jam setelah laporan pelanggaran Pemilihan Umum Mahasiswa 2014 dengan bukti yang cukup, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada No.3 Tahun 2014 Pasal 35.
4. dalam kurun waktu 2x24 jam setelah laporan diterima, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan laporan perkembangan pengusutan pelanggaran kepada pelapor.
BAB IX SANKSI Pasal 24 Sanksi atas pelanggaran aturan kampanye dapat berupa : a. teguran langsung diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, Peserta Kampanye, maupun Pelaksana Kampanye yang melakukan pelanggaran ringan. Masa berlaku teguran langsung 1x2 jam sejak ditemukannya pelanggaran. Teguran langsung dapat diberikan dalam bentuk: i. teguran lisan, atau ii. SMS, atau iii. telepon b. Surat Peringatan ada dua macam, i. Surat Peringatan 1 diberikan setelah masa teguran langsung habis. Masa berlaku surat peringatan 1 adalah 1x 12 jam sejak habisnya masa berlaku teguran langsung dan wajib diambil oleh Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau Pelaksana Kampanye. Jika dalam masa tersebut SP 1 tidak diambil, maka SP 1 akan dikirim melalui: 1. E-mail, 2. Tagging SP 1 di Facebook peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/ atau koordinator pelaksana kampanye, 3. media publikasi yang lainnya dan dianggap telah diterima oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau pelaksana kampanye. ii. Surat peringatan 2 diberikan setelah masa berlaku surat peringatan 1 habis. Masa berlaku surat peringatan 2 adalah 1x8 jam dan wajib diambil oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau pelaksana kampanye. Jika dalam masa tersebut SP 2 tidak diambil, maka SP 2 akan dikirim melalui: 1. Email, 2. Tagging SP 2 di Facebook peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/ atau koordinator pelaksana kampanye,,
3. media publikasi lainnya dan dianggap telah diterima oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau pelaksana kampanye. c. penertiban kampanye dilaksanakan setelah masa berlaku surat peringatan 2 habis sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. d. pengurangan masa kampanye diberikan ketika terjadi pelanggaran ringan dan/atau berat. Pengurangan masa kampanye ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. e. pembekuan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui penertiban kampanye dan/atau jika pengurangan masa kampanye diabaikan. f. keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan kebutuhan diberikan ketika terjadi pelanggaran yang tidak disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UGM No.1 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum mahasiswa 2014 atau pelanggaran kampanye yang dilakukan setelah habis masa kampanye.
BAB X PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI Pasal 25 Prosedur pemberian sanksi pelanggaran ringan adalah sebagai berikut: 1. teguran langsung 2. surat peringatan 3. jika surat peringatan tidak dilaksanakan, maka prosedur pemberian sanksi
pelanggaran ringan akan menjadi pelanggaran berat.
Pasal 26 Prosedur pemberian sanksi pelanggaran berat adalah sebagai berikut 1. surat peringatan, 2. penertiban kampanye 3. pengurangan masa kampanye. 4. pembekuan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
5. keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan kebutuhan.
BAB XI WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 27 Badan pengawas pemilu mahasiswa dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Umum Mahasiswa 2014 berwenang untuk: 1. memanggil Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye, dan/ atau pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan umum mahasiswa melaui surat panggilan resmi yang disampaikan dengan: a. surat tertulis, b. e-mail, c. tag Facebook, dan/atau d. media publikasi yang lain. 2. menyampaikan semua informasi terkait tindak lanjut laporan pelanggaran Pemilihan Umum Mahasiswa 2014 kepada masyarakat kampus melalui KPUM. 3. apabila Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, Pelaksana Kampanye, dan Peserta Kampanye tidak memenuhi panggilan maka Banwaslu berhak untuk memberikan keputusan terkait ketidakhadiran tersebut.
Pasal 28 Kewajiban Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, Pelaksana Kampanye, dan Peserta Kampanye 1. menyerahkan pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye lengkap dengan nota bukti pengeluaran berbentuk hard copy kepada KPUM di tebuskan kepada Banwaslu dimulai sejak penetapan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa hingga masa kampanye berakhir, maksimal tanggal 5 Desember 2013 pukul 20.00 WIB. 2. memenuhi panggilan dan memberikan keterangan pada Banwaslu terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Mahasiswa 3. memberikan konfirmasi kehadiran kepada Banwaslu selambat-lambatnya2 (dua) jam sebelum waktu pertemuan yang telah ditentukan oleh surat panggilan resmi dari Banwaslu.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Segala hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pasal 30 Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan agar setiap orang mengetahui, peraturan ini dimuat dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa UGM dan KPUM diharuskan untuk melakukan publikasi ke fakultas-fakultas dan masyarakat UGM melalui segala macam media publikasi.
Ditetapkan dan disahkan di Sleman, DIY pada tanggal 23 November 2014 oleh Ketua KPUM Pemilwa 2014
Eni Khusnawanti 13/349907/SP/25874
Menyetujui, Ketua Banwaslu 2014
Agung Hadibowo
10/297343/KU/13797
