BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Kampus Depok, Depok 16424 e-mail [email protected] website bem.law.ui.ac.id

Soal dan Jawaban Tentir UTS Asas-Asas Hukum Dagang 2016

oleh M. Feby Faisal dan Maudy Purliayu

A. Soal Teori 1.

Sebutkan dan jelaskan syarat sah perjanjian dalam konteks hukum dagang!

Jawab: a. Persyaratan subjektif Contractual capacity -> apakah seseorang memiliki kapabilitas untuk membuat suatu kontrak. 1. Faktor usia Orang yang belum dewasa (di bawah umur) dianggap belum meiliki kemampuas untuk memahami akibat dari suatu tindakan hukum dan karenanya oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum (1330 KUHPerdata). Menurut KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah. UU Perkawinan menentukan batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. 2. Faktor mental Apakah seseorang secara mental memahami apa yang dilakukannya. Misalnya, orang tua yang pikun, orang yang cacat dari lahir yang tidak memahami tindakannya. Jadi, faktor mental tidak hanya sekadar mengenai seseorang yang berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 (2) KUHPerdata). 3. Faktor undang-undang


Kecakapan ditentukan oleh undang-undang. Semisal UU PT yang mengatur bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, direksi diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan tindakan hukum atas nama PT yang bersangkutan. Kehendak bebas untuk bersetuju 4. Tidak ada kekhilafan pada diri subjek maupun objek Terjadi jika para pihak yang saling berjanji atau barang yang diperjanjikan sebenarnya bukanlah orang atau barang yang dimaksud dalam membuat perjanjian. 5. Tidak ada paksaan kepada subjek untuk membuat suatu persetujuan Paksaan terjadi jika para pihak menyetujui apa yang diperjanjikan karena suatu ancaman yang tidak benar dan ketakutan yang mengekang kehendak bebas para pihak atau salah satu pihak. 6. Tidak ada penipuan dalam pembuatan persetujuan Penipuan terjadi jika salah satu pihak sengaja memberikan keteranganketerangan yang tidak benar disertai dengan tipu daya sehingga para pihak yang menyetujui karena adanya tipu daya tersebut, maka niscaya tidak akan memberikan persetujuan apabila mengetahui keterangan yang sebenarnya. b. Syarat Objektif 7. Objek perdagangan adalah kebendaan yang dapat diperdagangkan dengan bebas 8. Objek perdagangan dapat ditentukan 9. Tidak melanggar ketentuan UU 10. Tidak melanggar kesusilaan 11. Tidak melanggar ketertiban umum


Apabila ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum.

2.

Apakah perbedaan perjanjian konsensual dan formal? Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang tidak memerlukan bentuk tertentu (formal) asalkan sudah memenuhi semua syarat perjanjian yang diatur dalam Buku III Bab 2 Bagian 2 KUHPerdata, maka kontrak itu sudah mengikat (mempunyai akibat hukum). Sedangkan perjanjian formal mensyaratkan bentuk tertentu misalnya perjanjian damai dan surat berharga.

3.

Barang-barang seperti apakah yang dapat dijadikan objek suatu kontrak? a. Objek perdagangan adalah kebendaan yang dapat diperdagangkan dengan bebas. Misalnya, penjualan morfin dilarang karena barang tersebut tidaklah dijual secara bebas walaupun UU membolehkan. Sebab, barang tersebut merupakan medical goods yang tidak diperjualkan secara bebas. b. Objek perdagangan dapat ditentukan. Misalnya, barang berwujud dapat ditentukan berapa meter panjangnya, berapa kilogram beratnya, dsb. Sedangkan untuk barang tidak berwujud seperti jasa dapat ditentukan harga sesuai dengan jasa yang diberikan, contohnya jasa cukur rambut, dsb. c. Tidak melanggar ketentuan UU d. Tidak melanggar kesusilaan


Misalnya perjanjian pelayanan seksual atau perjanjian jual beli video porno adalah dilarang karena bertentangan dengan norma kesusilaan. e. Tidak melanggar ketertiban umum Misalnya menjadikan preman sebagai bodyguard yang membuat masyarakat ketakutan

4.

Jelaskan apakah itu unsur kekhilafan dalam suatu perjanjian! Unsur kekhilafan dapat terjadi karena subjek ataupun objek. Kekhilafan menyangkut subjek terjadi jika para pihak yang saling berjanji sebenarnya bukanlah orang yang sesungguhnya dimaksudkan untuk membuat perjanjian itu. Misalnya Maudy sebagai penanggung jawab sebuah acara bermaksud mengadakan suatu kontrak dengan manager Raisa untuk mengisi acara. Namun ternyata bukan Raisa yang dimaksudkan Maudy yang didatangkan oleh pihak manager, melainkan Raisa yang lain, namun namanya sama. Dalam hal ini, manager juga keliru dengan Raisa yang dimaksudkan Maudy. Kekhilafan menyangkut objeknya terjadi jika hal yang dijadikan objek perjanjian itu sesungguhnya bukan yang dimaksud pihak-pihak. Misalnya Ayu membeli sebuah sepatu bermerek dengan sole berwarna merah yang dikiranya asli dengan merek Christian Loubotin melalui online shop. Namun ternyata, sepatu tersebut adalah sepatu KW dengan sole berwarna merah. Pihak penjual mengira bahwa Vidya sepatutnya tahu jenis sepatu berdasarkan harga yang jauh lebih murah dari aslinya.

5.

Sebutkan perbedaan Persekutuan Perdata, Firma dan CV! PERSEKUTUAN PERDATA

FIRMA

CV


6

7

Definisi

Suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. (Pasal 1618 BW)

Suatu perseroan (persekutuan) yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. (Pasal 16 KUHD)

Dasar Hukum Ciri-Ciri dan Sifat

Pasal 1618 – 1652 BW

Pasal 16-35 KUHD

Perseroan (persekutuan) yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero (sekutu) yang bertanggung jawab secara tanggungrenteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. (Pasal 19 KUHD) Pasal 19-21 KUHD

a. Persekutuan Perdata adalah

a. Firma adalah persekutuan

a. Persekutuan Komanditer

perjanjian (kontrak) b. Prestasi masingmasing pihak adalah

perdata6 b. Dijalankan dengan nama bersama c. Firma menjalankan kegiatan usaha7

adalah

persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa

Hal ini menyimpulkan bahwa, setiap hal yang termuat dalam pengertian persekutuan perdata berlaku bagi firma kecuali jika diatur secara khusus ataupun menyimpang oleh KUHD mengenai firma. Seperti yang ditentukan dalam Ps. 16 KUHD, maka unsur menjalankan perusahaan adalah merupakan unsur mutlak bagi persekutuan firma (Hadikusuma & Sumantoro, 1991: 21). Sejak istilah pedagang dan perdagangan sebagaimana diatur Ps. 2-5 KUHD dihapus, maka telah diperkenalkan istilah batu yaitu “menjalankan perusahaan” atau “bedrift”. Suatu kegiatan dianggap “bedrift” apabila kegiatan


tersebut memenuhi setidak-tidak empat kriteria, yaitu: a. Status atau Kedudukan Tertentu Seseorang atau sekelompok orang itu dikenal, dalam konteks ini, sebagai pedagang atau orang yang menjalankan usaha atau perusahaan Terus-menerus ngat, gelar anda ketika adalah S.H. Hukum) bukan S.D. (Sarjanapenjelasan Diktat) baca jugab.referensi dari bukululus dan sumber lain yang terpercaya dengarkanlah dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini(Sarjana bisa saja sesat! serta memasukkan sesuatu atau memberikan kontribusi modal ke dalam persekutuan c. Tujuannya adalah membagi keuntungan (profit)3 4 d. Adanya sifat kepribadian, bahwa masing-masing sekutu dalam persekutuan saling mengenal secara pribadi (intuitues personae). e. Memiliki affection societatis, yaitu keinginan para

d. Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD) yaitu tanggung jawab

orang

sekutu

komanditer.9 Terdapat 2 macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif (komandit).

renteng bagi perjanjianperjanjian/perikatanperikatan persekutuan (hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk)8

Status tertentu yang dimaksud di atas dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara terus-menerus sebagai pekerjaan atau profesinya c. Sah atau Legal Status yang dijalankan secara terus-menerus itu tidak melanggar hukum, atau dengan kata lain, sah di mata hukum.


d. Tujuan Mencari Laba (for profit) Tiap-tiap yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu dimaksudkan untuk mencari laba. Dengan demikian, unsur profit merupakan unsur terpenting dari empat kriteria menjalankan perusahaan atau “bedrift” Dalam perkembangannya, kriteria menjalankan perusahaan ini kemudian digunakan sebagai suatu definisi hukum dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan bahwa, “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Repubik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Hal yang sama juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (Sardjono & et.al, 2014: 30-32) 3 Agus Sardjono, et.al, Pengantar Hukum Dagang, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 29 4 Di dalam pengertian persekutuan perdata tidak ada pengertian atau definisi yang tegas, apakah persekutuan perdata itu menjalankan kegiatan usaha (perusahaan) atau tidak. Dengan kata lain, BW tidak membatasi bahwa persekutuan yang dibahas di dalam undang-undang ini hanyalah yang dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (for profit). Namun menurut Ps. 1623 BW terdapat ketentuan bahwa bisa saja pembentukan persekutuan perdata itu dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (for profit). Dalam istilah lain, persekutuan perdata juga diterjemahkan menjadi maatschap atau general partnership, yang terbuka bagi siapa pun untuk membentuknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang tidak selalu untuk urusan bisnis dalam arti for profit. 8 R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 21 9 Ibid, hlm. 31

Jenis atau Macam

pihak untuk bekerja sama sebagai sekutu atau mitra.5 Umum (Pasal 1621 & 1622 BW) Khusus (Pasal 1623

Hanya dikenal satu bentuk Firma,

CV Diam-Diam (Pasal 19-21 KUHD) CV Terang-Terangan


Penamaan

Pendirian

Sekutu

Pengurusan

BW) Tidak dibawah nama bersama

Ada nama bersama

Didirikan atas dasar perjanjian, baik lisan maupun tertulis

Berdasarkan akta otentik (Pasal 22 KUHD), didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD), dan diumumkan melalui Berita Negara (Pasal 28 KUHD)

Sekutu Statuter, diangkat degan mengubah anggaran dasar (atas perjanjian) Sekutu Mandater, diangkat tanpa mengubah anggaran dasar (atas penunjukan) Bila ada pihak ketiga ingin bergabung, maka harus ada izin dahulu dari sekutu yang lain (Pasal 1641 BW) Setiap sekutu hanya bertindak untuk mewakili dirinya sendiri. Para sekutu

Hanya ada sekutu biasa

Setiap sekutu berhak melakukan pengurusan terhadap firma. Kecuali bila ada sekutu yang

CV dengan Saham10 Ada nama bersama (hanya untuk sekutu aktif. Nama sekutu pasif tidak boleh digunakan untuk nama bersama) Berdasarkan akta otentik (Pasal 22 KUHD), didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD), dan diumumkan melalui Berita Negara (Pasal 28 KUHD) Sekutu Aktif/Komplementer, aktif menjalankan perusahaan (melakukan pengurusan) Sekutu Pasif/Komanditer, sekutu yang menyertakan modal dalam persekutuan, namun tidak melakukan pengurusan

Hanya sekutu aktif yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili CV. Sekutu


tidak mempunyai hak untuk melakukan 5 10

dikecualikan, maka sekutu tersebut tidak

pasif tidak diperkenankan

Ibid, hlm. 32 Secara teoretis, CV jenis ini merupakan bentuk peralihan dari CV menjadi PT. Dikatakan bentuk peralihan karena bentuk hukum CV itu sejatinya masih berupa perskutuan dan bukan perseroan. Perbedaannya hanya pada sifat transferability dari kedudukan sekutu komandit lewat peralihan sahamnya. Agus Sardjono, et.al, Op.cit, hlm. 64

Tanggung Jawab

tindakan atas nama persekutuan (Pasal 1642-1644 BW)

dapat mengurusi firma. (Pasal 17 KUHD)

Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 1642 dan 1644 BW), kecuali ia secara nyata dikuasakan untuk itu (Pasal 1639 BW)

Tiap-tiap sekutu bertanggungjawab secara tanggungmenanggung untuk seluruhnya atas segala perbuatan hukum dari persekutuan tersebut (Pasal 18 KUHD), tidak terbatas pada harta kekayaan firma saja namun meliputi harta kekayaan pribadi masing-masing sekutut.

melakukan pengurusan. Apabila sekutu pasif melakukan pengurusan maka akan menjadi sekutu aktif dan bertanggung jawab penuh. (Pasal 20 KUHD) Sekutu aktif bertanggungjawab secara tanggungmenanggung untuk seluruhnya atas segala perbuatan hukum dari persekutuan tersebut, dan tanggung jawab tersebut meliputi harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu aktif. (Pasal 18 KUHD) Bagi sekutu pasif bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukan dalam CV,


Modal

Pembubaran

Tiap sekutu diwajibkan memasukan (inbreng) dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau tenaga/keahlian. (Pasal 1619 BW) Berakhir/bubar karena (Pasal 1646 BW) 1. Waktu yang ditentukan telah lampau; 2. Barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai;

tanpa harus mengembalikan apa yang telah diperoleh dari CV tersebut (Pasal 20 KUHD) Tiap sekutu diwajibkan memasukan (inbreng) dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau tenaga/keahlian. (Pasal 1619 BW) Berakhir/bubar karena (Pasal 1646 BW) 1. Waktu yang ditentukan telah lampau; 2. Barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai;

Tiap sekutu diwajibkan memasukan (inbreng) dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau tenaga/keahlian. (Pasal 1619 BW) Berakhir/bubar karena (Pasal 1646 BW) 1. Waktu yang ditentukan telah lampau; 2. Barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai; 3. Seorang atau lebih sekutu mengundurkan 3. Seorang atau lebih diri, meninggal dunia, di sekutu mengundurkan pengampuan atau pailit; diri, meninggal dunia, di pengampuan atau 4. Kehendak dari seorang pailit; atau beberapa sekutu. 4. Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu.

3. Seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri, meninggal dunia, di pengampuan atau pailit; 4. Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu.

*Tabel diambil dari Catatan Hukum Organisasi Perusahaan oleh Adrianus Eryan, Randy Pongtiku, dan Desy Purliana.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents