UNDANG–UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA PRESIDEN MAHASISWA DAN ANGGOTA SENAT MAHASISWA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang demokratis, pemilihan raya mahasiswa Presiden Mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa; 2. bahwa pemilihan raya mahasiswa Presiden Mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa; Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Pasal 19 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada; 3. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) Anggar an Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
Dengan Persetujuan Bersama SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, dan PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA PRESIDEN MAHASISWA DAN ANGGOTA SENAT MAHASISWA,
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Raya Mahasiswa, selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KM UGM berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Filosofi UGM. 2. Pemira Presiden Mahasiswa dan anggota Senat KM UGM adalah Pemira untuk memilih Presiden Mahasiswa dan anggota Senat Mahasiswa dalam KM UGM. 3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut AD/ART KM UGM, adalah peraturan perundang-undangan tertinggi KM UGM yang ditetapkan saat Kongres Mahasiswa. 4. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut Presiden Mahasiswa, adalah pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KM UGM sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM UGM. 5. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut SM KM, adalah Senat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM UGM. 6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 7. Badan Pengawas Pemira, selanjutnya disebut Banwasra, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira di seluruh wilayah UGM. 8. Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut KPRM KM UGM, adalah lembaga penyelenggara Pemira di tingkat universitas yang bersif at independen. 9. Pemilih adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terdaftar di akademik dan sedang menempuh jenjang S0 dan/atau S1 yang dibuktikan dengan kartu identitas. 10. Kartu identitas adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan menyertakan KTM, GMC, KTP, SIM atau Kartu Perpustakaan yang masih berlaku. 11. Partai Mahasiswa adalah partai mahasiswa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Mahasiswa yang sah dan berlaku di Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. 12. Peserta Pemira adalah partai mahasiswa atau calon independen. 13. Partai Mahasiswa Peserta Pemira adalah partai mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemira. 14. Perseorangan Peserta Pemira adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemira. 15. Kampanye Pemira adalah kegiatan Peserta Pemira untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira. 16. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi SM, yang selanjutnya disebut BPP SM, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah di seluruh TPS dengan jumlah kursi yang tersedia untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemira.
BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMIRA Pasal 2 Pemira dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 Pemira diselenggarakan untuk memilih Presma dan anggota SM KM. Pasal 4 1. Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 2. Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi: a. pemutakhiran daftar pemilih; b. pendaftaran Peserta Pemira; c. penetapan Peserta Pemira; d. penetapan TPS; e. penetapan nomor urut; f. masa kampanye; g. masa tenang; h. pemungutan dan penghitungan suara; i. penetapan hasil Pemira; dan j. serah terima jabatan. 3. Jadwal penyelenggaraan Pemira diatur oleh KPRM KM UGM. Pasal 5 1. Pemira untuk memilih Presiden Mahasiswa dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak. 2. Pemira untuk memilih anggota SM dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan dengan sistem distrik tiap fakultas untuk unsur independen. Pasal 6 1. Pemira untuk memilih Presiden Mahasiswa dan anggota SM diselenggarakan oleh KPRM KM UGM. 2. Pengawasan keseluruhan penyelenggaraan Pemira dilaksanakan oleh Banwasra. BAB III HAK MEMILIH Pasal 7 Mahasiswa UGM aktif yang terdaftar di DAA (Direktorat Administrasi Akademik) UGM yang menempuh jenjang pendidikan S1 dan Sekolah Vokasi dengan dibuktikan kartu identitas mahasiswa.
1. 2. 3.
4.
5.
6.
BAB IV PESERTA PEMIRA Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Seluruh Peserta Pemira wajib mendaftarkan diri kepada KPRM KM UGM; Jadwal waktu pendaftaran seluruh Peserta Pemira ditetapkan oleh KPRM KM UGM. KPRM KM UGM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan seluruh Peserta Pemira paling lambat 4 (empat) hari setelah berkas dikumpulkan Laporan hasil verifikasi Peserta Pemira dilakukan oleh KPRM KM UGM dengan memperhatikan keseluruhan syarat yang wajib dipenuhi dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, Banwasra berkewajiban mengawasi jalannya pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pengumuman terhadap Peserta Pemira yang dilaksanakan oleh KPRM KM UGM. Dalam hal Banwasra menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM KM UGM sehingga merugikan bakal calon peserta Pemira, maka Banwasra menyampaikan temuan kepada Presiden Mahasiswa untuk segera ditindaklanjuti.
Bagian Kedua Peserta Pemira Presiden Mahasiswa Pasal 9 Peserta Pemira Presiden Mahasiswa adalah calon dari partai mahasiswa atau calon independen. Pasal 10 1. Calon dari partai mahasiswa untuk Presiden Mahasiswa dapat menjadi peserta Pemira seteleh memenuhi persayaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara Indonesia; c. mahasiswa UGM yang telah menempuh minimal 4 (empat) semester; d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. partai mahasiswa pengusung telah terdaftar sebagai peserta Pemira; g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis; h. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Capres minimal 2,75 i. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja dengan menyertakan surat pernyataan; 2. Calon perorangan untuk Presiden Mahasiswa dapat menjadi peserta Pemira setelah memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. Warga negara Indonesia; c. mahasiswa UGM yang telah menempuh minmal 4 (empat) semester;
d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. Menyerahkan 200 KTM (fotokopi) dari minimal 10 fakultas di UGM g. tiap-tiap fakultas minimal 15 KTM; h. satu KTM hanya digunakan untuk syarat pencalonan satu Presiden Mahasiswa; i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis ; j. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Sehat jasmani dan rohani; l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Capres Independen minimal 2,75 m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja dengan menyatakan surat pernyataan. Bagian Ketiga Peserta Pemira Anggota SM Pasal 11 Peserta Pemira untuk memilih anggota SM adalah Partai Mahasiswa dan unsur independen dari tiap fakultas.. Pasal 12 1. Bakal calon anggota SM harus memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia; c. mahasiswa Universitas Gadjah Mada minimal telah menempuh 2 (dua) semester; d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan nilai-nilai perjuangan Universitas Gadjah Mada; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. sehat jasmani dan rohani; g. terdaftar sebagai pemilih; h. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja; i. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; j. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis; k. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon anggota SM minimal 2,75; l. bersedia mengikuti seluruh alur pemira; m. bersedia melengkapi kelengkapan administrasi; dan n. bersedia berkontribusi aktif selama masa kepengurusan Senat KM UGM 2. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. fotokopi Kartu Identitas; b. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai mahasiswa untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; c. surat pernyataan kesediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja; d. pernyataan kesediaan untuk tidak meninggalkan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis; e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti alur pemira; f. menyertakan Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); g. menyertakan essay mengenai bagaimana Senat KM UGM kedepannya; h. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan Senat KM UGM oleh kader yang bersangkutan dan Partai Mahasiswa yang bersangkutan untuk calon dari unsur Partai Mahasiswa; dan i. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan Senat KM UGM oleh calon yang bersangkutan dari unsur independen. Pasal 13 Daftar bakal calon anggota SM diusulkan oleh pengurus Partai Mahasiswa Peserta Pemira. Pasal 14 1. Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. 2. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru. Pasal 15 Daftar bakal calon anggota SM yang diajukan kepada KPRM KM UGM wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari Partai Mahasiswa. Pasal 16 Bakal calon anggota SM dari unsur independen tiap fakultaas harus memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia; c. mahasiswa Universitas Gadjah Mada minimal telah menempuh 2 (dua) semester; d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan nilai-nilai perjuangan Universitas Gadjah Mada; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. sehat jasmani dan rohani; g. terdaftar sebagai pemilih; h. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja; i. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; j. mendapat dukungan minimal 25 (dua puluh lima) mahasiswa atau sesuai kondisi fakultas, dari jumlah pemilih yang ada di fakultas calon peserta; dan
k. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon anggota SM minimal 2,75. l. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis
Pasal 17 Kelengkapan administrasi bakal calon anggota SM unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu Identitas; b. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; c. surat pernyataan kesediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja; d. surat pernyataan kesediaan untuk tidak meninggalkan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis; e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti alur pemira; f. menyertakan Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); g. menyertakan essay mengenai bagaimana Senat KM UGM kedepannya; h. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan Senat KM UGM oleh calon yang bersangkutan; dan i. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan Senat KM UGM oleh calon yang bersangkutan dari unsur independen.
Bagian Keempat Peserta Pemira Partai Mahasiswa Pasal 18 Partai mahasiswa dapat menjadi Peserta Pemira setelah ditetapkan sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Mahasiswa yang berlaku.
1.
2.
3.
4.
Bagian Kelima Verifikasi Peserta Pemira Pasal 19 KPRM KM UGM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira yang telah lengkap. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, KPRM KM UGM mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira kepada yang bersangkutan. Bakal calon peserta pemira yang belum melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon peserta pemira, diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan terhitung sejak dokumen dikembalikan. KPRM KM UGM wajib menolak bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
Pasal 20 KPRM KM UGM wajib membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Syarat dan
Administrasi Bakal Calon Anggota SM KM UGM untuk dilaporkan kepada Presma.
Bagian Keenam Penetapan Peserta Pemira Pasal 21 Penetapan Peserta Pemira dilakukan oleh Presma setelah mencermati laporan KPRM KM UGM mengenai verifikasi kelengkapan syarat dan administrasi Peserta Pemira. Pasal 22 1. KPRM KM UGM berkewajiban memberitahukan secara tertulis Peserta Pemira yang lolos Verifikasi Peserta Pemira kepada masyarakat kampus; dan 2. Mengumumkan secara tertulis hasil Penetapan Peserta Pemira ke seluruh fakultas. BAB V PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH Pasal 23 KPRM KM UGM meminta daftar nama dan Nomor Induk Mahasiswa kepada DAA UGM dan/ atau pada Badan/ lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dan/ atau jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari pemungutan suara. Pasal 24 Banwasra wajib mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPRM KM UGM. Pasal 25 Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM KM UGM yang merugikan mahasiswa yang memiliki hak pilih, maka Banwasra wajib menyampaikan temuan kepada Presma untuk segera ditindaklanjuti. BAB VI JUMLAH KURSI Jumlah Kursi Anggota SM Pasal 26 Jumlah kursi anggota SM ditetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi ditambah 19 kursi independen dari tiap fakultas BAB VII KAMPANYE Bagian Kesatu Kampanye Pemira Pasal 27 Kampanye Pemira dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa. Pasal 28 1. Kampanye Pemira dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. 2. Kampanye Pemira diikuti oleh peserta kampanye.
Pasal 29 1. Pelaksana kampanye Pemira Presiden Mahasiswa terdiri atas pengurus Partai Mahasiswa, calon Presiden Mahasiswa, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemira yang bersangkutan. 2. Pelaksana kampanye Pemira anggota SM terdiri atas pengurus Partai Mahasiswa, calon anggota SM, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemira anggota SM. 3. Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa UGM. Pasal 30 1. Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus didaftarkan pada KPRM KM UGM. 2. Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Banwasra. Bagian Kedua Materi Kampanye Pasal 31 1. Materi kampanye Partai Mahasiswa Peserta Pemira yang dilaksanakan oleh calon anggota SM meliputi visi, misi, dan program bagi calon dari Partai Mahasiswa dan independen. 2. Materi kampanye Perseorangan atau calon yang diajukan Partai Mahasiswa Peserta Pemira yang dilaksanakan oleh calon Presiden Mahasiswa meliputi visi, misi, dan program bagi calon dari Partai Mahasiswa dan independen. Metode Kampanye Pasal 32 Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. media cetak dan media elektronik; d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat umum; f. pawai; g. rapat umum; dan h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangundangan. Pasal 33 1. Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang. 2. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara. Pasal 34 Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemira Presiden Mahasiswa dan anggota SM, ditetapkan oleh KPRM KM UGM setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemira.
Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye Pasal 35 Pelaksana dan peserta kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mencemarkan nama baik dan/ atau menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemira yang lain; c. menghasut dan mengadu domba mahasiswa; d. mengganggu ketertiban umum; e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira yang lain; f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemira; g. menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada peserta kampanye; dan h. menuduh peserta pemira lain melakukan pelanggaran tanpa adanya barang bukti. Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye Pasal 36 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPRM KM UGM wajib melaporkan kepada Banwasra untuk diberikan sanksi.
Pasal 37 Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemira dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Mahasiswa Peserta Pemira tertentu; d. memilih Presiden Mahasiswa tertentu; dan e. memilih calon anggota SM tertentu; maka dikenai sanksi sebagaimana diatur . Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Paragraf 1 Umum Pasal 38 1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemira oleh Peserta Pemira kepada mahasiswa. 3. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan,
suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar. 4. Media cetak dan media elektronik dalam memberitakan, menyiarkan,dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Paragraf 2 Sanksi Pasal 39 Dalam hal terdapat laporan KPRM dan atau bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 35 dan 36 maka Banwasra dapat memberikan sanksi berupa : 1. Apabila diputuskan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemira, maka banwasra berwenang menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara dan/sanksi administrasi dengan bekerjasama dengan KPRM. 2. Jangka waktu putusan pelanggaran selama 3x24 jam setelah laporan diterima dan apabila diperlukan maka dapat diperpanjang selama 1x24 jam.
1. 2.
3. 4. 5.
Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 40 KPRM KM UGM menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemira. Pemasangan alat peraga kampanye Pemira oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat. ketentuan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan KPRM. Pemasangan alat per aga kampanye Pemira pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau kelompok harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye Pemira harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemira paling lama saat telah memasuki masa tenang 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Bagian Kedelapan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemira Pasal 41 1. Banwasra wajib mengawasi pelaksanaan kampanye Pemira. 2. Banwasra melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat universitas dan fakultas, terhadap: a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM KM UGM melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana atau pelanggar an administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung. 3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banwasra:
a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemira; b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemira yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada presma tentang pelanggaran kampanye Pemira yang telah ditindaklanjuti; dan d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana kepada Kepolisian; Pasal 42 Pengawasan oleh Banwasra serta tindak lanjut KPRM terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan kecuali terdapat hal ihwal yang memaksa yang ditentukan oleh presma dan Panja Pemira SM KM
1. 2. 3.
4. 5.
Bagian Kesembilan Dana Kampanye Pemira Pasal 43 Kegiatan kampanye Pemira anggota SM menjadi tanggung jawab Partai Mahasiswa atau calon perseorangan Peserta Pemira masing-masing. Dana Kampanye Pemira yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap calon. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Partai Mahasiswa; b. calon anggota SM dari partai mahasiswa ataupun independen yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang halal dari pihak lain. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang. Dana kampanye Pemira bagi calon dari unsur Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemira yang terpisah dari pembukuan keuangan Partai Mahasiswa.
Pasal 44 1. Dana kampanye Pemira yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok dan/ atau badan usaha. 2. Sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tidak berasal dari Partai Politik manapun. Pasal 45 1. Dana kampanye Pemira yang berasal dari sumbangan pihak lain untuk setiap orangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c tidak boleh melebihi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 2. Dana kampanye Pemira yang berasal dari sumbangan pihak lain untuk setiap kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c tidak boleh melebihi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 3. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
Pasal 46 1. Kegiatan kampanye Pemira calon anggota SM unsur independen didanai dan menjadi tanggung jawab calon masing-masing. 2. Dana Kampanye Pemira yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 3. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari a. calon yang bersangkutan; dan b. sumbangan yang halal dari pihak lain. 4. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang. 5. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemira yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon yang bersangkutan. 6. Pembukuan dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak setelah calon ditetapkan sebagai Peserta Pemira dan ditutup saat memasuki masa tenang 2 (dua) hari sebelum penghitungan suara. Pasal 47 1. Dana kampanye Pemira yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b tidak boleh melebihi Rp.100.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 2. Dana kampanye Pemira yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp.250.000,00 (dua ratus lima ratus ribu rupiah). 3. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Pasal 48 6. Kegiatan kampanye Pemira Presiden Mahasiswa yang diajukan oleh partai mahasiswa menjadi tanggung jawab Partai Mahasiswa Peserta Pemira masingmasing menggunakan dana maksimal sebesar Rp 10.000.000,00 dengan ketentuan sumber dana dana kampanye pemira bersumber dari: a. Partai Mahasiswa; b. calon presiden mahasiswa yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang halal dari pihak lain. 7. Kegiatan kampanye Pemira Presiden Mahasiswa yang mengajukan diri secara independen sebagai perseorangan didanai dan menjadi tanggung jawab masingmasing menggunakan dana maksimal sebesar Rp 10.000.000,00 dengan ketentuan sumber dana dana kampanye pemira bersumber dari: a. calon presiden mahasiswa yang bersangkutan; dan b. sumbangan yang halal dari pihak lain. Pasal 49 1. Dana kampanye yang dibelanjakan oleh calon Presiden Mahasiswa dan calon anggota SM KM Dibuat pembukuan rapi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk arsip pribadi dan dikumpulkan kepada KPRM KM UGM. 2. Pembukuan dana kampanye wajib dikumpulkan sebelum waktu pemilihan, masksimal 6 jam sebelum waktu pemilihan 3. Pembukuan dana kampanye wajib dibuat press rilis kepada publik maksimal 6 jam sebelum waktu pemilihan.
BAB VIII MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA Pasal 50 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di masing-masing TPS selama 3 hari berturut-turut. Pasal 51 Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS yang tersebar di setiap fakultas ataupun tempat-tempat yang akan ditentukan oleh KPRM. Pasal 52 Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS secara manual dengan menggunakan kertas suara yang akan digunakan untuk memilih calon anggota Senat KM UGM dan Presiden Mahasiswa KM UGM. BAB IX PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 53 1. KPRM KM UGM bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. 2. KPRM KM UGM bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 54 1. Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka KPRM dapat mengadakan dukungan perlengkapan lainnya. 2. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis keseluruhan perlengkapan pemungutan suara wajib dilaporkan kepada Banwasra. Pasal 55 Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPRM mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Banwasra. BAB X PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMIRA Pasal 56 1. Pemira diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa. 2. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemira, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemira, dan penghitungan cepat hasil Pemira, dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira. b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemira. c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik Mahasiswa secara luas. d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan
Pemira yang aman, damai, tertib, dan lancar.
1.
2. 3. 4. 5.
6.
Pasal 57 Partisipasi Mahasiswa dalam bentuk sosialisasi Pemira, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemira, dan penghitungan cepat hasil Pemira wajib didaftarkan kepada KPRM KM UGM. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana yang diatur pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada presma. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang. Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemira. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana.
Pasal 58 KPRM KM UGM dibantu oleh Banwasra dan badan/ lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dan/ atau jurusan berwenang untuk memastikan keamanan dan ketertiban terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemira. BAB XI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 59 1. Hal pemungutan suara ditingkat fakultas, maka KPRM KM UGM dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas; 2. KPRM KM UGM wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara. Pasal 60 Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap. Pasal 61 1. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih. 2. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemira. 3. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Banwasra. Pasal 62 KPRM KM UGM bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Pasal 63 Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pasal 64
Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPRM KM UGM bahwa yang bersangkutan telah memberikan hak memilihnya. Pasal 65 KPRM KM UGM dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
1.
2. 3. 4. 5.
Bagian Kedua Penghitungan Perolehan Suara Pasal 66 Penghitungan Perolehan Suara di TPS dilakukan oleh KPRM KM UGM, disaksikan oleh Banwasra, Saksi Peserta dan mahasiswa serta dipantau oleh Presiden Mahasiswa dan Panja Pemira Penghitungan Perolehan Suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir; Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan bentuk suara yang dihitung. Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara terbuka dan kondusif. Penghitungan Perolehan Suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
Pasal 67 1. Penyampaian laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara dapat diajukan kepada Banwasra. 2. Pengajuan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dapat diajukan kepada Banwasra apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima KPRM KM UGM seketika itu juga wajib mengusahakan dan mengadakan pembetulan. 4. KPRM KM UGM wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing kepada Saksi Pemira dan Banwasra pada hari yang sama. 5. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara wajib ditandatangani oleh Anggota KPRM KM UGM yang sedang bertugas di TPS dan Saksi Peserta Pemira yang hadir. 6. Anggota KPRM KM UGM wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS yang bersangkutan. Bagian Ketiga Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pasal 68 1. Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan perolehan suara di semua TPS dilakukan oleh Banwasra; 2. Banwasra wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara untuk dilaporkan kepada Presma; 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPRM KM UGM dalam melakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara; 4. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Banwasra dan/ atau KPRM KM UGM dapat dikenai sanksi oleh Mahkamah Pemira, Presma, dan Panja Pemira . 5. Sanksi yang dimaksud dalam ayat (4) adalah : a. Teguran tertulis; b. Penghentian sementara mata acara; c. Pencabutan jabatan sementara; atau d. Penghentian jabatan tetap. BAB XII PENETAPAN HASIL PEMIRA Bagian Kesatu Hasil Pemira Pasal 69 Hasil Pemira Presiden Mahasiswa dan anggota SM terdiri atas perolehan suara Presiden Mahasiswa, Partai Mahasiswa serta perolehan suara calon anggota SM. Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara Pasal 70 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh TPS dilaporkan KPRM KM UGM kepada Presma untuk diberikan Penetapan Perolehan Suara dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Banwasra, Saksi Peserta Pemira, dan mahasiswa.
BAB XIII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH Bagian Kesatu Penetapan Perolehan Kursi Pasal 71 Penetapan Perolehan Kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemira untuk anggota SM ditetapkan oleh KPRM dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Banwasra, Saksi Peserta Pemira, dan mahasiswa.
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pasal 72 Penentuan perolehan jumlah kursi anggota SM didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah; Dari hasil penghitungan seluruh suar a sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP SM KM UGM dengan membaginya dengan jumlah kursi SM KM UGM; Setelah ditetapkan angka BPP SM KM UGM dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama, yakni partai mahasiswa yang jumlah perolehan suaranya mencukupi BPP SM KM UGM; Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Mahasiswa Peserta Pemira yang memperoleh suara sekur angkurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP SM KM UGM. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Mahasiswa Peserta Pemira dikumpulkan untuk menentukan BPP SM KM UGM yang baru. BPP SM KM UGM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Mahasiswa Peserta Pemira yang tersisa dengan jumlah sisa kursi. Penetapan perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada Partai Mahasiswa yang mencapai BPP SM KM UGM yang baru.
Pasal 73 Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP SM KM UGM yang baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, penetapan perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemira dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Mahasiswa Peserta Pemira satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pasal 72 dan pasal 73 diatur dalam peraturan KPRM KM UGM. Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih Pasal 75 Calon Terpilih Presiden Mahasiswa dan anggota SM ditetapkan oleh KPRM. Pasal 76
Penetapan Calon Terpilih anggota SM didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperhatikan nomor urut pencalonan dari Partai Mahasiswa. Pasal 77 Penetapan calon terpilih Presiden Mahasiswa didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak. Pasal 78 1. Penetapan calon terpilih anggota SM unsur independen didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di fakultas yang bersangkutan. 2. KPRM KM UGM menetapkan calon pengganti antar waktu anggota SM unsur independen dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat di fakultas yang bersangkutan. BAB XIV PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH Pasal 79 1. Pemberitahuan calon terpilih Presiden Mahasiwa dan anggota SM dilakukan oleh KPRM KM UGM paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan. 2. Pemberitahuan wajib disampaikan secara tertulis kepada Calon Terpilih. BAB XV PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang Pasal 80 1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Banwasra terbukti terdapat kecurangan. 3. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh KPRM KM UGM dan dapat bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas yang bersangkutan. 4. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Banwasra dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. 5. Usul Banwasra untuk selanjutnya diajukan kepada Presma untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. 6. Pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan dilaksanakan paling lama 3 (hari) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan bersama Presma dan Panja Pemira. Bagian Kedua Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pasal 81 1. Penghitungan Perolehan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan dilakukan oleh KPRM KM UGM dan dapat bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas dan/ atau jurusan yang bersangkutan.
2. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: i. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; j. penghitungan suara dilakukan secar a tertutup; k. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; l. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; m. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; n. Banwasra, Saksi Peserta Pemira, dan mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; o. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa persetujuan KPRM KM UGM; dan/atau p. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 3. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara, namun ada penambahan waktu selama 6 jam bila perhitungan belum dapat diselesaikan. BAB XVI PENGGANTIAN CALON TERPILIH Pasal 82 1. Penggantian calon terpilih anggota SM dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota SM; d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Dalam hal Calon Terpilih anggota SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPRM, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. 3. Calon Terpilih anggota SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa Peserta Pemira berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Mahasiswa yang bersangkutan. 4. Calon Terpilih anggota SM unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Pasal 83 Penggantian calon terpilih Presiden Mahasiswa dilakukan sesuai AD/ ART KM UGM. Pasal 84 KPRM KM UGM wajib memberitahukan secara tertulis kepada Calon Terpilih Pengganti dan mengumumkan Calon Terpilih Pengganti di fakultas tempat calon pemilih pengganti dan di lingkungan KM UGM BAB XVII PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMIRA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMIRA Bagian Kesatu
Penyelesaian Pelanggaran Pemira Paragraf 1 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemira Pasal 85 1. Banwasra menerima laporan pelanggaran Pemira pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira yang disampaikan oleh: a. mahasiswa UGM yang mempunyai hak pilih; b.saksi peserta Pemira; atau c. peserta pemira. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Banwasra dengan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. bukti awal; d. waktu dan tempat kejadian perkara; dan e. uraian kejadian. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemira. 4. Banwasra wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. 5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Banwasra wajib menindaklanjuti laporan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima. 6. Dalam hal Banwasra memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima. 7. Banwasra wajib membuat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemira untuk dilaporkan kepada Presma. 8. Apabila terjadi pelanggaran pidana pada saat penyelenggaraan Pemira, Banwasra wajib melaporkan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Paragraf 2 Pelanggaran Administrasi Pemira Pasal 85 Pelanggaran administrasi Pemira adalah pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya yang bukan merupakan ketentuan pidana. Pasal 86 Pelanggaran administrasi Pemira diselesaikan oleh KPRM KM UGM berdasarkan laporan dari Banwasra. Pasal 87 KPRM KM UGM wajib menindaklanjuti pelanggaran administrasi Pemira dalam waktu paling lama 1 (satu) x 24 jam sejak diterimanya laporan dari Banwasra. Paragraf 3 Pelanggaran Pidana Pasal 88
Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bagian Kedua Perselisihan Hasil Pemira Pasal 89 1. Perselisihan hasil Pemira adalah perselisihan antara KPRM KM UGM dan Peserta Pemira mengenai Hasil Perolehan Suara Pemira secara universitas. 2. Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi calon terpilih atau perolehan kursi Peserta Pemira. Pasal 90 1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira secara universitas, Peserta Pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPRM KM UGM kepada Mahkamah Pemira. 2. Peserta Pemira mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemira oleh KPRM KM UGM. 3. KPRM KM UGM wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Pemira. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 91 Ketentuan mengenai keikutsertaan partai mahasiswa fakultas dalam Pemira fakultas dan anggota legislatif fakultas sepanjang tidak diatur khusus AD/DRT KM Fakultas, maka berlaku ketentuan Undang-Undang ini. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 92 Penyelengaraan Pemira pemilihan Presiden Mahasiswa dan anggota SM yang tidak bersamaan dengan Pemira Pemilihan fakultas, anggota legislatif fakultas dan ketua HMJ, tetap dilaksankan di fakultas terkait menurut ketetapan KPRM KM UGM. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 93 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 94 Segala hal yang belum diatur dalam undang-undnag ini diatur kemudian dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pasal 95 Undang-Undang ini mulai berlaku padat anggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan badan/ lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa untuk melakukan publikasi di seluruh fakultas.
Disahkan di Yogyakarta pada tanggal 1 November 2012 PRESIDEN MAHASISWA
Giovanni Van Empel (08/264738/KU/12594)
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 November 2012 MENTERI KOORDINATOR KEBIJAKAN INTERNAL,
Vandy Yoga Swara 09/281992/SP/23360 LEMBARAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2012 NOMOR 3
