Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
UNDANG-UNDANG KM FKT UGM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,
Menimbang : a.
bahwa LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu alur kaderisasi yang dilaksanakan seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka membentuk karakter mahasiswa baru yang memiliki jiwa seorang pemimpin;
b.
bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya membentuk
jiwa
kepemimpinan
mahasiswa
Fakultas
Kehutanan
Universitas Gadjah Mada diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang;
Mengingat :
a.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
b.
UU No. 12 Tahun 2011
c.
PP No. 60 Tahun 1999
d.
AD/ART KM FKT UGM Dengan Persetujuan Bersama Halaman1dari13
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, dan KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG
TENTANG
LATIHAN
KEPEMIMPINAN
MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
1.
Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan KM FKT UGM adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi yang menjadi representasi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.
2.
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan LEM FKT UGM adalah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang menjalankan peran Kelembagaan Mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.
3.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan DPM FKT UGM adalah lembaga legislatif mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagaimana di sebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FKT UGM.
4.
Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut LKMK adalah rangkaian kegiatan alur kaderisasi tahap II mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka pembentukan jiwa seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai seorang Rimbawan.
5.
Dewan Pengawas LKMK yang selanjutnya disebut DPLKMK adalah pengawas sekaligus badan peradilan LKMK yang dibentuk oleh ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FKT Halaman2dari13
UGM yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 6.
Steering Committee LKMK yang selanjutnya disebut SC LKMK adalah panitia LKMK yang bertugas menyusun konsep dan membentuk OC LKMK.
7.
Organizing Committee LKMK yang selanjutnya disebut OC LKMK adalah panitia LKMK yang dibentuk oleh SC yang bertugas untuk melaksanakan LKMK sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.
8.
Pengembangan sumber daya manusia keluarga mahasiswa fakultas kehutanan yang selanjutnya disebut PSDM KM FKT adalah perwakilan dari masing-masing lembaga yang bertanggungjawab di bidang kaderisasi .
9.
Peserta LKMK adalah mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan angkatan sebelumnya yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti LKMK pada tahun tersebut.
BAB II TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2
1.
LKMK bertempat di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
2.
Apabila pada ayat 1 tidak dimungkinkan dilaksanakan maka LKMK dapat bertempat di luar lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan alasan yang jelas disertai persetujuan Ketua LEM FKT UGM, DPM FKT UGM, dan Akademik FKT UGM
3.
Pelaksanaan LKMK sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 1 hari ( 1x24 jam ).
Pasal 3
LKMK dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berlaku pada tahun tersebut.
BAB III KEPENGAWASAN, PERADILAN, DAN KEPANITIAAN LKMK Pasal 4 Halaman3dari13
1.
Pengawas dan Badan Peradilan LKMK adalah DP LKMK.
2.
Panitia LKMK terdiri dari mahasiswa Strata 1 (satu) Fakultas Kehutanan yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada.
3.
Panitia LKMK adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada maksimal 3 tahun angkatan diatas mahasiswa baru yang terbagi menjadi: a.
SC LKMK, dan
b.
OC LKMK Pasal 5
Pembentukan pengawas, badan peradilan,dan panitia LKMK diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Pembentukan Pengawas, Badan Peradilan, dan Panitia LKMK yang dilaksanakan oleh LEM FKT UGM dan DPM FKT UGM serta KM FKT itu sendiri selambat-lambatnya 21 hari sebelum pelaksanaan LKMK Fakultas Kehutanan UGM.
Pasal 6 Kepengawasan
Kepengawasan dilakukan oleh DP LKMK yang dimaksudkan untuk senantiasa menjaga arahan konsep pada saat persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang dan tata tertib LKMK.
BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG
Pasal 7 DPM KM FKT UGM
1.
Berhak untuk menyusun rancangan Undang-Undang LKMK yang kemudian diketahui oleh elemen KM FKT UGM.
2.
Berhak memberikan pertimbangan kepada LEM FKT UGM terkait pelaksanaan LKMK.
3.
Berkewajiban membentuk DP LKMK.
4.
Berkewajiban mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan LKMK. Halaman4dari13
5.
Berwenang meminta keterangan kepada LEM FKT UGM mengenai pelaksanaan LKMK dan menghentikan sebelum atau saat berlangsungnya pelaksanaan
LKMK apabila
membahayakan citra Fakultas Kehutanan dan terjadi penyimpangan fatal dari tujuan utama LKMK dengan pertimbangan – pertimbangan dari pihak Dekanat Fakultas Kehutanan. 6.
DPM berwenang memberikan pertimbangan kepada SC dalam menentukan Ketua OC.
Pasal 8 LEM FKT UGM
1.
Berhak meminta keterangan kepada ketua dan/atau koordinator SC, OC dan PSDM KM FKT mengenai pelaksanaan kerja termasuk jika ada penyimpangan dari konsep yang telah ditetapkan.
2.
Berkewajiban bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan LKMK.
3.
Berwenang mengambil kebijakan terhadap kegiatan setelah melakukan koordinasi dengan DPM FKT UGM.
4.
Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib LKMK.
Pasal 9 DP LKMK
1.
Berhak: a.
Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b.
Memberikan masukan
kepada Badan Peradilan DP LKMK sebagai bahan
pertimbangan mengenai
suatu pelanggaran atau sengketa selama pelaksanaan
LKMK. c.
Menegur dan memperingatkan SC dan OC LKMK serta PSDM KM FKT.
d.
Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk pembuktian sebuah pelanggaran selama tidak bertentangan dengan konsep LKMK.
e.
Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPM FKT UGM mengenai kebijakan yang harus diambil DPM FKT UGM terkait dengan kegiatan maupun kepanitiaan.
f. 2.
Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib LKMK.
Berkewajiban: a.
Menerima pengaduan dari peserta dan panitia LKMK atas pelanggaran LKMK dan menindaklanjuti pengaduan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Halaman5dari13
b.
Mengawasi secara aktif persiapan dan pelaksanaan kegiatan LKMK sesuai dengan konsep, Undang-Undang dan Tata Tertib LKMK.
3.
c.
Mematuhi Undang-Undang dan Tata Tertib LKMK.
d.
Bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM FKT UGM.
e.
Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.
Berwenang meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan LKMK dari panitia LKMK.
4.
Berwenang menegur dan memperingatkan panitia LKMK secara langsung.
5.
DP LKMK terdiri dari 9 orang anggota DPM FKT UGM.
Pasal 10 SC LKMK
1.
Berhak: a.
Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b.
Memberikan pertimbangan kepada OC mengenai hal-hal yang bersifat teknis.
c.
Meminta penjelasan kepada OC mengenai hal-hal yang terjadi dalam pemberian sanksi terhadap jenis-jenis pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-undang dan tata tertib LKMK.
d.
Melakukan pengaduan kepada Dewan Pengawas LKMK bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat LKMK.
e. 2.
Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.
Berkewajiban: a.
Menyusun konsep penyelenggaraan LKMK sesuai dengan persetujuan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
3.
b.
Menentukan ketua OC LKMK.
c.
Menentukan koordinator OC LKMK bersama ketua OC LKMK.
d.
Memberikan pengarahan kepada OC mengenai hal-hal yang bersifat konseptual.
e.
Mematuhi Undang - Undang dan tata tertib LKMK.
f.
Bertanggung jawab kepada Ketua LEM KM FKT UGM.
g.
Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.
Berwenang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OC LKMK dalam pelaksanaan konsep LKMK.
4.
SC LKMK terdiri dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada minimal 2 tahun di atas mahasiswa baru untuk Strata Satu (S1) yang terdiri dari perwakilan setiap Halaman6dari13
lembaga mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari tiap lembaga.
PASAL 11 PSDM KM FKT 1. Berhak : a. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK. b. Memberikan pertimbangan kepada SC mengenai hal-hal yang bersifat konsep. c. Melakukan pengaduan kepada dewan pengawas LKMK bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat LKMK. d. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi. 2. Berkewajiban : a. Memberikan materi kepada OC LKMK mengenai wawasan KM FKT dan halhal yang membantu kinerja OC. b. Melaksanakan matrikulasi LKMK sesuai konsep yang telah ditetapkan oleh SC LKMK. c. Mematuhi undang-undang dan tata tertib LKMK. d. Bertanggungjawab kepada ketua LEM FKT UGM. e. Menjaga nama baik fakultas kehutanan serta nama baik UGM. 3. Berwenang memberikan keputusan kelulusan matrikulasi kepada peserta LKMK. dengan persetujuan ketua LEM yang mengacu pada poin kelulusan yang telah ditentukan. 4. PSDM KM FKT terdiri dari penanggungjawab kaderisasi yang terdapat pada lembaga. mahasiswa fakultas kehutanan minimal satu orang dari masing-masing lembaga.
Pasal 12 OC LKMK
1.
Berhak: a.
Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b.
Menjabarkan dan melengkapi struktur kepanitian beserta seluruh personel yang diperlukan dengan persetujuan SC. Halaman7dari13
c.
Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep LKMK sebelum maupun saat berlangsungnya kegiatan kepada SC.
d.
Melakukan
pengaduan
kepada
DP LKMK bila
terjadi
permasalahan
atau
sengketa dengan perangkat LKMK. e.
Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi oleh DP LKMK.
f.
Mendapatkan materi dari PSDM KM FKT mengenai wawasan KM FKT dan hal-hal yang membantu kinerja OC
2.
Berkewajiban: a.
Melaksanakan konsep LKMK sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh SC.
b.
Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan LKMK apabila diminta oleh ketua LEM dan atau DPM KM FKT UGM.
3.
c.
Mematuhi Undang - Undang dan tata tertib LKMK.
d.
Menghadap kepada DP apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan LKMK.
e.
Menaati dan menghormati keputusan DP LKMK.
f.
Mengatur poin kelulusan peserta LKMK.
g.
Menindaklanjuti pengarahan-pengarahan yang bersifat insidental dari SC LKMK.
h.
Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan serta nama baik UGM.
i.
Bertanggungjawab kepada SC LKMK.
Wajib memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta LKMK dengan persetujuan dekanat yang mengacu pada poin kelulusan yang telah ditentukan.
4.
Berwenang untuk mengkoordinasi keuangan dan kesekretariatan seluruh panitia LKMK.
Pasal 13 Peserta LKMK
1.
Berhak: a.
Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen LKMK.
b.
Melakukan pengaduan kepada DP apabila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat LKMK.
c.
Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-Undang dan Tatib LKMK.
d.
Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi.
e.
Meminta penjelasan mengenai tugas dan intruksi yang diberikan. Halaman8dari13
f.
Menolak intruksi dari OC apabila intruksi tersebut bertentangan dengan normanorma yang berlaku.
g.
Mendapatkan dispensasi dari ketua OC apabila memiliki hambatan dalam pelaksaan LKMK dengan melapor ke panitia disertai surat keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
h.
Mendapatkan sertifikat dari OC setelah dinyatakan lulus LKMK.
i.
Menghadap ketua OC apabila dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi poin wajib kelulusan, untuk memberikan konfirmasi dalam rangka mendapatkan sertifikasi kelulusan yang ketentuan – ketentuannya ditentukan oleh panitia LKMK.
2.
3.
Berkewajiban: a.
Mematuhi Undang-undang dan tata tertib LKMK.
b.
Menaati dan menghormati keputusan DP LKMK.
c.
Menjaga nama baik Fakultas Kehutanan dan UGM.
Peserta
yang
dinyatakan
tidak
lulus wajib mengikuti matrikulasi LKMK atau
mengikuti LKMK pada tahun berikutnya. 4.
Peserta yang belum lulus LKMK tidak diperkenankan mengikuti lembaga mahasiswa di fakultas kehutanan UGM.
BAB V PERADILAN Pasal 14
Proses
peradilan
memutuskan
yang
perkara
dilakukan
atau
sengketa
oleh anggota DP LKMK dimaksudkan dalam
untuk
pelaksanaan LKMK yang berkategori
pelanggaran berat.
Pasal 15 Proses Peradilan
1.
Proses peradilan bersifat terbuka untuk umum.
2.
Anggota peradilan harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan keterangan para pihak yang terkait peradilan dan saksi serta memperhatikan dengan cermat segala sesuatu yang dapat dijadikan barang bukti. Halaman9dari13
3.
Anggota peradilan bersifat aktif untuk meminta keterangan dari siapa saja mengenai sengketa tersebut, apakah keterangan saksi yang ada dan barang bukti lainnya tidak menimbulkan keyakinan untuk memutuskan suatu sengketa atau tidak.
4.
5.
Urutan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah : a.
Para saksi, dan
b.
Barang bukti lainnya.
Proses peradilan dilakukan diluar acara yang sedang berlangsung.
Pasal 16 Pembuktian
Pembuktian terhadap suatu perkara sengketa dilakukan dengan menunjukkan sekurangkurangnya satu barang bukti dan atau minimal 2 orang saksi yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak.
Pasal 17 Pengambilan dan Pembacaan Putusan
1.
Sebelum mengambil keputusan, anggota DP LKMK terlebih dahulu mengadakan musyawarah di tempat terpisah dari ruang sidang maksimal 20 menit.
2.
Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam majelis DP.
3.
Setelah putusan dibacakan, hakim ketua memberikan vonis sanksi kepada terdakwa.
Pasal 18 Putusan
1.
Semua putusan persidangan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2.
Putusan persidangan adalah bersifat akhir dan tidak dapat diganggu gugat.
3.
Para pihak yang bersengketa wajib menghormati setiap keputusan persidangan.
Pasal 19 Halaman10dari13
Sanksi yang diputuskan di tingkat peradilan setinggi-tingginya adalah rekomendasi sanksi akademis dari pihak Dekanat Fakultas Kehutanan UGM.
BAB VI EKSEKUSI Pasal 20
Eksekusi adalah pemberian sanksi yang diberikan dengan maksud mengatur dan memberikan sikap adil serta disiplin pada peserta dan panitia LKMK dengan ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib LKMK.
Pasal 20
1.
Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran, eksekusi diserahkan kepada OC dengan pengawasan DP LKMK.
2.
Terhadap SC dan OC yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada DP LKMK.
3.
Terhadap peserta maupun panitia yang melakukan pelanggaran berat eksekusi diserahkan ke DP LKMK.
4.
Eksekusi terhadap tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
Pasal 21
1.
Eksekusi dilaksanakan maksimal 30 menit setelah persidangan menjatuhkan putusan.
2.
Untuk pelanggaran yang sudah jelas sanksinya, eksekusi dilaksanakan sesuai Undangundang dan tata tertib LKMK tanpa harus melalui persidangan.
BAB VII KELULUSAN Pasal 22
Peserta dinyatakan lulus jika: Halaman11dari13
a.
Mengikuti seluruh rangkaian acara LKMK, kecuali dengan izin yang disetujui oleh OC dan SC LKMK.
b.
Tidak melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali.
c.
Tidak melakukan tindak kejahatan
d.
Memenuhi poin kelulusan yang telah ditentukan oleh OC LKMK.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Ketentuan umum dari Undang-undang LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh
seluruh elemen LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Pasal 24
Apabila
terjadi
pelanggaran
Undang-undang
dan
tata
tertib
LATIHAN
KEPEMIMPINAN MAHASISWA KEHUTANAN maka akan diberikan sanksi sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
dan tata tertib
LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
KEHUTANAN Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Pasal 25
Keputusan ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani dan bilamana di kemudian hari ada kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku.
BAB IX PENUTUP Pasal 26 Halaman12dari13
1.
Hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan LKMK diatur lebih lanjut dalam tata tertib LKMK.
2.
Tata tertib LKMK meliputi: a.
Tata tertib Badan Kepengawasan dan Peradilan
b.
Tata tertib Kepanitian
c.
Tata tertib Peserta
3.
Tata tertib LKMK bersifat mengikat elemen yang terkait.
4.
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditentukan dalam Rapat Koordinasi KM FKT UGM.
Disahkan di Sleman pada tanggal ……/………/……. KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANANUNIVERSITAS GADJAHMADA,
Abdul Zaki 13/349151/KT/07559
Diundangkan di Sleman pada tanggal ……/………/……. KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANANUNIVERSITAS GADJAH MADA
Mahardian Kusmandana 13/345642/KT/07461
Halaman13dari13
