Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada UNDANG-UNDANG KM UGM NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PELATIHAN PEMBELAJAR SUKSES MAHASISWA BARU UNIVERSITAS GADJAH MADA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang : a. bahwa untuk membentuk karakter mahasiswa baru sesuai dengan nilainilai Pancasila dan jati diri Universitas Gadjah Mada perlu dilaksanakan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada yang merupakan salah satu kegiatan pengenalan kampus yang dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada; b. bahwa dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa baru yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan dengan latar belakang yang berbeda perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada Mengingat : a. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015 ; b. Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Susunan, Kedudukan, dan Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dengan Persetujuan Bersama SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, dan PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELATIHAN PEMBELAJAR SUKSES MAHASISWA BARU UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa
Baru Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 diubah, serta angka 5 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1.
Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan KM UGM adalah lembaga kemahasiswaan tertingi yang menjadi representasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan BEM KM UGM adalah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa yang menjalankan peran Pemerintahan Mahasiswa (Student Governance) sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM. 3. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan SM KM UGM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur Partai Mahasiswa dan Perwakilan Fakultas sebagaimana di sebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM. 4. Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut PPSMB UGM adalah kegiatan pengenalan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dalam rangka pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung pada Jati diri UGM. 5. Dihapus. 6. Mahkamah PPSMB UGM adalah badan peradilan yang dibentuk oleh SM KM UGM dan BEM KM UGM yang merupakan bagian dari kepengawasan PPSMB UGM. Bertugas melaksanakan fungsi peradilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 7. Steering Committee PPSMB UGM yang selanjutnya disebut PANITIA PENGARAH PPSMB UGM adalah panitia PPSMB UGM yang bertugas menyusun konsep dan membentuk PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM dimana pembentukannya dengan kesepakatan BEM KM UGM atas persetujuan Senat Mahasiswa KM UGM. 8. Organizing Committee PPSMB UGM yang selanjutnya disebut PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM adalah panitia PPSMB UGM yang dibentuk oleh yang bertugas untuk melaksanakan PPSMB UGMsesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 9. Peserta PPSMB UGMadalahmahasiswa baru Universitas Gadjah Mada dan angkatan sebelumnya yang telah
mendaftarkan diri untuk mengikuti PPSMB UGM pada tahun tersebut. 2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : PPSMB UGM diadakan sesuai Surat Keputusan Rektor tentang PPSMB UGM yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan penambahan waktu diluar itu harus diketahuidan disetujui BEM KM UGM dan SMKM UGM serta wakil rektor bidang kemahasiswaan, penelitian, dan kerjasama Universitas Gadjah Mada. 3. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bab III KEPENGAWASAN DAN KEPANITIAAN PPSMB UGM 4. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Pengawas PPSMB UGM adalah SM KM UGM dan Presiden Mahasiswa BEM KM UGM. (2) Badan Peradilan PPSMB UGM adalah Mahkamah PPSMB UGM. (3) Panitia PPSMB UGM terdiri dari mahasiswa aktif Strata 1(satu) yang sedang menempuh pendidikan maksimal semester 7 (tujuh)dan mahasiswa aktif Sekolah Vokasi yang sedang menempuh pendidikan maksimal semester 5(lima) di Universitas Gadjah Mada. (4) Panitia PPSMB UGM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) terbagi menjadi: 1. PANITIA PENGARAH PPSMB UGM, dan 2. PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM. 5. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Pembentukan komisi khusus dan kepanitiaan PPSMB UGM diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Pembentukan Pengawas dan Panitia PPSMB UGM yang dilaksanakan oleh BEM KM UGM dan SM KM UGM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan PPSMB UGM. 6. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Kepengawasan dilakukan oleh SM KM UGM dan Presiden Mahasiswa BEM KM UGM yang dimaksudkan untuk senantiasa menjaga arahan konsep pada saat persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM.
5. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (3 ) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Berhak untuk menyusun rancangan Undang-undang PPSMB UGM yang kemudian disetujui elemen KM UGM. (2)
Berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden Mahasiswa UGM terkait pelaksanaan PPSMB UGM.
(3)
Dihapus
(4)
Berkewajiban membentuk Mahkamah PPSMB UGM yang terdiri dari perwakilan SM KM UGM.
(5)
Berkewajiban mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan PPSMB UGM.
(6)
Berwenang meminta keterangan kepada BEM KM UGM dan atau peserta PPSMB UGM mengenai pelaksanaan PPSMB UGM dan menghentikan sebelum atau saat berlangsungnya pelaksanaan PPSMB UGM melalui koordinasi dan persetujuan Presiden Mahasiswa UGM dengan alasan dapat membahayakan citra lembaga dan terjadinya penyimpangan fatal dari tujuan utama PPSMB UGM.
6. Ketentuan pada Pasal 9 dhapus sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Dihapus. 7. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 MAHKAMAH PPSMB UGM 1. Berhak: (1) Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen PPSMB UGM. (2) Meminta penjelasan kepada PANITIA PENGARAH mengenai hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan konsep PPSMB UGM. 2. Berkewajiban: (1) Menyelesaikan sengketa selama pelaksanaan PPSMB UGM. (2) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan PPSMB UGM secara pasif. (3) Mematuhi Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM. (4) Bertanggungjawab kepada SMKM UGM. (5) Menjaga nama baik UGM. 3. Berwenang mengadili pelanggaran pelaksanaan kegiatan PPSMB UGMsesuai dengan konsep yang telah ditetapkan dan merekomendasikan kepada ketua BEM dan SM KM
UGM tentang kebijakan yang harus diambil oleh lembaga terkait dengan kegiatan maupun kepanitiaan. 4. Mahkamah PPSMB UGM terdiri dari 3 orang . 5. Anggota Mahkamah PPSMB UGM bukan berasal dari unsur SM KM UGM dan pengurus BEM KM UGM. 8. Ketentuan pada Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Berhak: 1. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen PPSMB. 2. Memberikan pengarahan kepada PANITIA PELAKSANA mengenai hal-hal yang bersifat konseptual. 3. Memberikan pertimbangan kepada PANITIA PELAKSANA mengenai hal-hal yang bersifat teknis. 4. Meminta penjelasan kepada PANITIA PELAKSANA mengenai hal-hal yang terjadi dalam pemberian sanksi terhadap jenis-jenis pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-Undang dan tata tertib PPSMB UGM. 5. Melakukan pengaduan kepada KOMITE KHUSUS PPSMB bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat PPSMB UGM . 6. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi. (2) Berkewajiban: 1. Menyusun konsep penyelenggaraan PPSMB UGM sesuai dengan SK Rektor yang berlaku dan memberi pengarahan mengenai konsep PPSMB UGM kepada PANITIA PELAKSANA. 2. Membentuk PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM. 3. Mematuhi Undang – Undang dan tata tertib PPSMB UGM. 4. Bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa UGM dan diketahui SM KM UGM. 5. Menjaga nama baik UGM. 6. Menaati dan menghormati keputusan Mahkamah PPSMB UGM. (3) Berwenang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja PANITIA PELAKSANA dalam pelaksanaan konsep PPSMB UGM. (4) PANITIA PENGARAH PPSMB UGM terdiri dari perwakilan mahasiswa tingkat fakultas yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan rincian 1(satu) orang dari tiap fakultas, 1 (satu) orang perwakilan dari Sekolah Vokasi dan 1(satu) orang perwakilan dari BEM KM UGM. (5) Pembentukan PANITIA PENGARAH PPSMB UGM kecuali unsur perwakilan BEM KM UGM dilakukan secara terbuka oleh SM KM UGM. (6) Panitia Pengarah PPSMB UGM dari unsur perwakilan mahasiswa tingkat fakultas dan sekolah vokasi harus
terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Ketua Lembaga Eksekutif Tertinggi di fakultas atau sekolah vokasinya masing-masing. 9. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM 1. Berhak: (1) Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemenPPSMB UGM. (2) Menjabarkan dan melengkapi struktur kepanitian beserta seluruh personel yang diperlukan dengan persetujuan PANITIA PENGARAH. (3) Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep PPSMB UGM sebelum maupun saat berlangsungnya kegiatan kepada PANITIA PENGARAH. (4) Melakukan pengaduan kepada Mahkamah PPSMB UGM bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat PPSMB UGM. (5) Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi oleh Mahkamah PPSMB UGM.
2. Berkewajiban: (1) Melaksanakan konsep PPSMB UGM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh PANITIA PENGARAH. (2) Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PPSMB UGM apabila diminta oleh ketua BEM dan atau SM KM UGM. (3) Mematuhi Undang – Undang dan tata tertib PPSMB UGM. (4) Menghadap kepada Mahkamah apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan PPSMB UGM. (5) Menaati dan menghormati keputusan MahkamahPPSMB UGM. (6) Mengatur poin kelulusan peserta PPSMB UGM. (7) Menindaklanjuti pengarahan-pengarahan yang bersifat insidental dari PANITIA PENGARAH PPSMB UGM. (8) Menjaga nama baik UGM. (9) Bertanggungjawab kepada PANITIA PENGARAH PPSMB UGM. 3. Berwenang memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta PPSMB UGM dengan persetujuan dekanat yang mengacu pada poin kelulusan yang telah ditentukan. 4. Berwenang untuk mengkoordinasi keuangan dan kesekretariatan seluruh panitia PPSMB UGM 10. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21
1. Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran, eksekusi diserahkan kepada PANITIA PELAKSANA dengan pendampingan pemandu regunya. 2. Terhadap PANITIA PELAKSANA yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada ketua PANITIA PELAKSANA dan PANITIA PENGARAH, pengawasan Mahkamah PPSMB UGM. 3. Terhadap PANITIA PENGARAH yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada Mahkamah PPSMB UGM 4. Eksekusi terhadap kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang. 11. Ketentuan pada Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Panitia PPSMB melakukan pendataan dan penilaian terhadap kelulusan dari setiap peserta PPSMB. (2) Hasil Penilaian Peserta PPSMB kemudian diserahkan kepada pihak Direktorat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan kelulusan setiap peserta PPSMB. (3) Kriteria penilaian terhadap kelulusan peserta PPSMB yaitu : 1. Mengikuti seluruh rangkaian acara PPSMB UGM , kecuali dengan izin yang disetujui oleh PANITIA PELAKSANA dan PANITIA PENGARAH PPSMB UGM. 2. Tidak melakukan pelanggaran berat lebih dari 5 kali. 3. Tidak melakukan kejahatan 4. Memenuhi poin kelulusan yang telah ditentukan oleh PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM. 12. Ketentuan pada Bab VIII ditambah 1 (satu) pasal, yakni pasal 27 sehingga Bab VII berbunyi sebagai berikut: BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Ketentuan umum dari Undang-undang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh elemen Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada. Pasal 25 Apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang dan Tata Tertib Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru maka akan diberikan sanksi sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan tata tertib Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada. Pasal 26
Keputusan ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani dan bilamana di kemudian hari ada kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku Pasal 27 Undang-undang ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan PPSMB di tingkat Fakultas dan/atau jurusan. Pasal II Undang-Undang diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Disahkan di SLEMAN pada tanggal 2 April 2015 PRESIDEN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA,
Satria Triputra Wisnumurti Diundangkan di Sleman pada tanggal 2 April 2015
PENJELASAN Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Yang dimaksud dengan jati diri UGM adalah sebagaimana yang tertuang dalam PP No 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas.
Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Angka 9 Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan diadakan adalah keputusan mengenai ada atau tidaknya pelaksanaan PPSMB. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat 6 Adanya Surat Rekomendasi dari Ketua Lembaga Eksekutif tingkat Fakultas di Fakultas / Sekolah Vokasi adalah dimaksudkan agar setiap calon panitia pengarah yang akan mewakili fakultasnya diketahui oleh Ketua Lembaga Eksekutif di Fakultas / Sekolah Vokasi nya, sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi di kemudian hari.
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
