PERATURAN TATA TERTIB SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA 2015
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 1. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut SM KM UGM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur Partai mahasiswa dan Perwakilan fakultas. 2. Anggota SM KM UGM, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil mahasiswa UGM yang telah ditentukan dan/atau ditetapkan sesuai perundangan-undangan KM UGM dan dalam melaksanakan tugasnya akan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa UGM. 3. Alat kelengkapan adalah perangkat SM KM UGM dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. 4. Fraksi adalah pengelompokan Anggota SM KM UGM berdasarkan konfigurasi unsur Partai Mahasiswa KM UGM dan Perwakilan fakultas. 5. Komisi adalah pengelompokkan bidang kerja SM KM UGM guna memenuhi seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi. 6. Pimpinan SM KM UGM adalah alat kelengkapan SM KM UGM dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. 7. Kolektif dan kolegial sifat persamaan prinsip yang disepakati oleh semua anggota dalam pengambilan keputusan. 8. Pimpinan Sementara adalah anggota senat yang berasal dari partai mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak pada pemilwa dan wakil pimpinan sementara berasal dari senat perwakilan fakultas/vokasi dengan presentase suara pemilih tertinggi pada pemilwa 9. Rapat dengar pendapat dengan mahasiswa adalah rapat yang diadakan untuk menggali aspirasi, melakukan sosialisasi kebijakan dan program kerja SM KM UGM secara langsung, yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode. 10. Rapat dengan Presiden Mahasiswa adalah rapat yang diadakan untuk mendengar Laporan Perkembangan Kerja Presiden Mahasiswa dan membahas hal-hal lain yang diperlukan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.
11. Rapat Paripurna adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan mengesahkan UndangUndang antara SM KM UGM dan Presiden Mahasiswa. 12. Rapat Pleno SM KM UGM adalah rapat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang SM KM UGM. 13. Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota-anggota komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi. 14. Rapat komisi adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi untuk membahas permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang komisi tersebut. 15. Rapat Panitia Kerja adalah rapat anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja. 16. Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. 17. Rapat tertutup adalah rapat yang boleh dihadiri oleh Anggota rapat dan pihak diundang. 18. Risalah adalah catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang : a. jenis dan sifat rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. ketua dan sekretaris rapat; g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan h. undangan dan peninjau yang hadir. 17. Catatan Rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan dalam rapat. 1. Laporan Singkat adalah laporan yang memuat kesimpulan dan/atau putusan rapat. 2. Undangan adalah peserta yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan SM KM UGM. 3. Peninjau adalah peserta yang hadir dalam rapat tanpa undangan Pimpinan SM KM UGM dengan sepengetahuan dari Pimpinan SM KM UGM. 4. Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat SM KM UGM. 5. Peninjauan Kembali yang selanjutnya disebut dengan PK adalah upaya istimewa untuk meninjau kembali hasil pembahasan sebelum diambil keputusan akhir dalam rapat SM KM UGM
BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 Kedudukan SM KM UGM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai pengurus organisasi KM UGM, sebagaimana dimaksud dalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2013. Pasal 3 Susunan 1. SM KM UGM terdiri atas anggota partai mahasiswa dan anggota dari perwakilan fakultas yang dipilih melalui Pemilu Mahasiswa. 2. SM KM UGM terdiri atas : a. Perwakilan partai mahasiswa yang berjumlah 24 orang yang dipilih melalui Pemilu Mahasiswa; dan b. Perwakilan Fakultas yang berjumlah 19 orang terdiri dari unsur perorangan yang dipilih melalui Pemilu Mahasiswa. 3. SM KM UGM terdiri atas : a. Fraksi; b. Kelengkapan SM KM UGM yang meliputi : a) Pimpinan SM KM UGM b) Sekretaris Senat c) Bendahara Senat c) Komisi d) Staf Ahli e) Panitia Kerja f) Badan Kehormatan Pasal 4 Fungsi SM KM UGM memiliki fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi pengawasan. Pasal 5 Tugas dan Wewenang SM KM UGM melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM, Ketetapan Kongres KM UGM, dan Undang-Undang KM UGM. Pasal 6
1.
SM KM UGM mempunyai tugas : a. Secara umum mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) oleh BEM KM UGM; b. Secara khusus mengawasi jalannya kepengurusan organisasi yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa dan tidak menjadi panitia dalam seluruh kegiatan di bawah koordinasi Presiden Mahasiswa; c. Menghimpun dan merumuskan aspirasi mahasiswa UGM untuk diteruskan kepada Presiden Mahasiswa; d. Menyosialisasikan kebijakan dan program-program kerja SM KM UGM kepada mahasiswa; e. Bersama Presiden Mahasiswa membuat Undang-undang sebagai aturan yang lebih detail daripada AD/ART sesuai dengan kebutuhan; f. Mendengar dan memberikan tanggapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa selama satu periode dalam Kongres KM UGM; g. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya dalam Kongres KM UGM; dan h. Menyosialisasikan perkembangan kerja KM UGM sekurangkurangnya satu kali pada tengah kepengurusan kepada mahasiswa dalam bentuk laporan publik. 2. SM KM UGM mempunyai wewenang: a. Jika dalam penilaian SM KM UGM, Presiden Mahasiswa tidak melaksanakan tugasnya dan atau melanggar AD/ART, maka SM KM UGM dapat melakukan rapat untuk mengeluarkan memorandum I dengan kesepakatan 2/3 jumlah anggota SM KM UGM dan jika dalam batas waktu 2 minggu Presiden Mahasiswa masih melakukan kesalahan maka SM KM UGM dapat melakukan rapat untuk mengeluarkan memorandum II dengan kesepakatan 50 % + 1 jumlah anggota SM KM UGM. Jika dalam batas waktu 2 minggu setelah batas waktu tersebut Presiden Mahasiswa tidak memperbaikinya, maka SM KM UGM dapat mengajukan usulan diadakannya Kongres Istimewa; b. Apabila dianggap darurat, Kongres Istimewa dapat diadakan atas usulan 2/3 jumlah anggota SM KM UGM sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam AD/ART KM UGM; c. Mewakili KM UGM yang berhubungan dengan lembaga legislatif mahasiswa; d. Membuat Rancangan Perubahan AD/ART KM UGM jika diperlukan; e. Mengusulkan penggantian senat partai mahasiswa dan senat perwakilan fakultas/sekolah vokasi berdasarkan mekanisme dalam pasal 9; f. Dapat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan kondisi internal maupun eksternal KM UGM di lingkup UGM dan di luar UGM; dan g. Mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan memberikan pertimbangan kepada Presiden Mahasiswa menyangkut sikap organisasi yang diambil terhadap persoalanpersoalan yang ada dalam kehidupan kampus, bangsa, dan negara.
3. SM KM UGM, dalam kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat meminta menteri BEM KM UGM, staf kementrian BEM KM UGM, atau mahasiswa UGM untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan mahasiswa UGM.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 7 1. Keanggotaan SM KM UGM ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan KM UGM. 2. Anggota harus memenuhi persyaratan keanggotaan SM KM UGM, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KM UGM. 3. Keanggotaan SM KM UGM yang dipilih melalui PEMILU MAHASISWA, dilantik oleh Kongres KM UGM dengan ketetapan kongres KM UGM. 4. Anggota SM KM UGM sebelum mengampu jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan sidang dalam kongres KM UGM 5. Anggota yang berhalangan mengucapkan sumpah bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan mengucapkan sumpah yang dipandu oleh pimpinan SM KM UGM dalam sidang SM KM UGM Pasal 8 1. Masa Keanggotaan SM KM UGM adalah satu periode kepengurusan sebagaimana yang diatur AD/ART KM UGM. 2. Setiap Anggota masuk ke dalam komisi. 3. Pimpinan, Sekretaris, dan Bendahara tidak masuk ke dalam komisi. 4. Setiap anggota, sebagaimana maksud ayat 2, dapat merangkap sebagai alat kelengkapan SM KM UGM. Pasal 9 Anggota berhenti antar waktu karena : a. Meninggal dunia; b. Diusulkan oleh Badan Kehormatan SM KM UGM berdasarkan kesepakatan BK SM KM UGM 2. Anggota yang diusulkan oleh BK SM KM UGM untuk diberhentikan antarwaktu karena : a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan kenggotaan SM KM UGM berdasarkan AD/ART KM UGM dan Undang-Undang tentang Pemilu Mahasiswa; c. Melanggar Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada; d. Melanggar Tata Tertib SM KM UGM dan telah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 kali; e. Mengundurkan diri secara tertulis serta memberikan alasan yang rasional dan menguatkan 1.
3.
Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung disampaikan dan disahkan secara tertulis oleh Pimpinan SM KM UGM. 4. Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disahkan melalui rapat pleno SM KM UGM. 5. Apabila rapat pleno menyetujui anggota senat unsur partai mahasiswa untuk diberhentikan antar waktu maka pimpinan senat km ugm mengirimkan surat kepada ketua partai mahasiswa untuk mengganti senat unsur partai mahasiswa tersebut dari daftar calon senat pemilu mahasiswa 6. Apabila calon senat pemilu mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (5) tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan alasan tertentu maka partai mahasiswa dapat mengusulkan anggota terbaiknya dengan sebelumnya melakukan publikasi berkaitan alasan ketidaksanggupan calon tersebut kepada publik 7. Apabila rapat pleno menyetujui anggota senat unsur perwakilan fakultas/sekolah vokasi untuk diberhentikan antar waktu maka pimpinan senat km ugm mengirimkan surat kepada calon senat perwakilan fakultas/sekolah vokasi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu mahasiswa 8. Apabila calon senat perwakilan fakultas/sekolah vokasi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (7) tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan alasan tertentu maka pimpinan senat km ugm mengirimkan surat kepada lembaga eksekutif dan/atau legislatif tingkat fakultas/sekolah vokasi untuk mengganti senat unsur perwakilan fakultas /sekolah vokasi 9. Surat pemberhentian antar waktu SM KM UGM diterima oleh pimpinan paling lambat 1 x 12 jam sebelum rapat terdekat dimulai. 10. Anggota yang telah diberhentikan antar waktu tidak dapat kembali menjadi anggota SM KM UGM dalam satu periode kepengurusan. 9. Adanya anggota yang berhenti antar waktu, diumumkan dalam rapat SM KM UGM terdekat.
BAB IV HAK SM KM UGM DAN HAK ANGGOTA Pasal 10 Hak SM KM UGM SM KM UGM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak : 1. Mengajukan RUU dan/atau perubahan atas RUU; 2. Menyatakan pendapat; 3. Interpelasi; 4. Angket; 5. Menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan; 6. Bertanya; dan
7. Budgeting Pasal 11 Hak Anggota Anggota mempunyai hak : a. Mengajukan usul atas RUU; b. Mengajukan pertanyaan; c. Mengajukan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Membela diri ; dan f. Mengundurkan diri
BAB V FRAKSI Pasal 12 Kedudukan 1. Fraksi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 huruf a, merupakan bagian dari SM KM UGM namun bukan merupakan alat kelengkapan SM KM UGM 2. Fraksi bersifat mandiri, dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan hak SM KM UGM. Pasal 13 Susunan Fraksi mempunyai jumlah anggota minimal 7 orang dan maksimal 8 orang. Pasal 14 1. Fraksi dibentuk oleh salah satu unsure atau lebih dari satu unsur yang terdapat di dalam SM KM UGM. 2. Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi. 3. Ketua Fraksi ditetapkan oleh Fraksinya masing-masing.
Pasal 15 Tugas dan Fungsi Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugas SM KM UGM.
BAB VI Pimpinan SM KM UGM Pasal 16 Susunan dan Kedudukan 1. Pimpinan SM KM UGM adalah kelengkapan SM KM UGM. 2. SM KM UGM dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan. 3. Pimpinan SM KM UGM terdiri dari tiga orang yang dipilih dan berasal dari unsur Partai Mahasiwa dan/atau Perwakilan fakultas. 4. Pimpinan SM KM UGM didampingi oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan Bendahara Senat yang ditunjuk langsung oleh Pimpinan dan bertanggungjawab kepada seluruh anggota. 5. Masa jabatan Pimpinan SM KM UGM sama dengan masa keanggotaan SM KM UGM. Pasal 17 1. Pimpinan SM KM UGM berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan SM KM UGM; d. Ditarik keanggotaannya dari senat KM UGM sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9. e. Melanggar AD/ART KM UGM; f. Melanggar Tata Tertib SM KM UGM dan telah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 kali; dan e. Keputusan bersama rapat SM KM UGM. 2. Dalam hal salah seorang Pimpinan SM KM UGM diberhentikan dari jabatannya, Anggota mengadakan musyawarah untuk menentukan Pimpinan SM KM UGM yang baru. Pasal 18 Tugas 1. Tugas Pimpinan SM KM UGM meliputi : a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil putusan; b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antar Pimpinan; c. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi di SM KM UGM; d. Menjadi juru bicara SM KM UGM; dan e. Melaksanakan dan menyosialisasikan putusan SM KM UGM. 2. Pimpinan SM KM UGM bertanggungjawab kepada SM KM UGM dalam melaksanakan tugasnya. 3. Pimpinan SM KM UGM dalam melaksanakan tugasnya dapat : a. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi;
b. c.
Mengadakan konsultasi dengan Ketua Fraksi apabila dipandang perlu; dan Menghadiri rapat alat kelengkapan SM KM UGM yang lain apabila dipandang perlu.
Pasal 19 Pimpinan Sementara SM KM UGM 1. Selama Pimpinan SM KM UGM yang baru belum terpilih, SM KM UGM untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara dan dibantu oleh satu orang wakil Pimpinan Sementara SM KM UGM. 2. Pimpinan sementara berasal dari partai mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak pada pemilwa dan wakil pimpinan sementara berasal dari senat perwakilan fakultas/vokasi dengan presentase suara pemilih tertinggi pada pemilwa.
Pasal 20 Tata Cara Pemilihan Pimpinan SM KM UGM 1. Pimpinan SM KM UGM dipilih dari dan oleh Anggota. 2. Calon Pimpinan SM KM UGM diusulkan kepada PJS SM KM UGM secara tertulis atau lisan. 3. Inventarisasi nama-nama calon Pimpinan SM KM UGM yang diusulkan lalu dikerucutkan menjadi 5 (lima) nama melalui mekanisme forum. 4. Jika telah terdapat 5 (lima) nama calon, selanjutnya diserahkan kapada mekanisme forum untuk mendapatkan tiga orang pimpinan SM KM UGM. Pasal 21 Pimpinan Sementara SM KM UGM menyerahkan tanggung jawab kepada Pimpinan SM KM UGM terpilih yang telah ditetapkan pada rapat SM KM UGM dengan surat keputusan SM KM UGM.
BAB VII SEKRETARIS SENAT dan BENDAHARA SENAT Pasal 22 Kedudukan 1. Sekretaris senat dan Bendahara senat adalah alat kelengkapan SM KM UGM.
2. Sekretaris senat dan Bendahara senat berada di bawah koordinasi langsung pimpinan SM KM UGM dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota SM KM UGM. 3. Masa jabatan Sekretaris senat dan Bendahara senat sama dengan masa keanggotaan SM KM UGM. 4. Sekretaris Senat dan Bendahara senat diangkat oleh Pimpinan SM KM UGM dari unsur non Partai Mahasiswa dan bukan anggota SM KM UGM. Pasal 23 1. Sekretaris senat dan Bendahara senat SM KM UGM berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: 1.
Meninggal dunia; 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Sekretaris Senat SM KM UGM; Ditarik menjadi anggota Partai Mahasiswa; Melanggar Tata Tertib SM KM UGM dan telah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 kali; dan Keputusan bersama rapat SM KM UGM. Apabila seorang Sekretaris Senat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, Sekretaris Senat yang baru dipilih oleh Pimpinan SM KM UGM. Pasal 24 Tugas
1. Tugas Sekretaris Senat meliputi: 1. Menjalankan fungsi kesekretariatan dan administratif SM KM UGM; dan 2. Hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan dan administrasi selanjutnya diatur oleh Sekretaris Senat. 3. Hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan dan administrasi komisi selanjutnya diatur oleh Sekretaris Senat bersama sekretaris komisi. 4. Mengatur keuangan SM KM UGM. 5. Segala keputusan yang akan diambil oleh Sekretaris Senat harus disetujui oleh Pimpinan SM KM UGM dan disampaikan pada SM KM UGM. 2. Tugas Bendahara senat meliputi : 1. Menjalankan fungsi administrasi keuangan SM KM UGM. 2. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran anggaran setiap bulannya.
BAB VIII KOMISI Pasal 25 Kedudukan
Komisi dibentuk oleh SM KM UGM dan bersifat tetap.
Pasal 26 Susunan 1. Komisi di dalam SM KM UGM terdiri dari: a. Komisi I yaitu komisi hukum dan perundang-undangan; b. Komisi II yaitu komisi jaringan dan media; c. Komisi III yaitu komisi aspirasi dan riset; dan d. Komisi IV yaitu komisi pengawasan 2. Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu komisi kecuali Pimpinan dan Sekretaris SM KM UGM. 3. Setiap komisi memiliki Ketua dan Sekretaris Komisi. Pasal 27 1. SM KM UGM menetapkan keanggotaan komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota pada permulaan masa keanggotaan SM KM UGM. 2. Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi/ Panitia tertutup yang bukan Komisi Panitia nya dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Ketua Rapat. Pasal 28 Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi 1. Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi. 2. Sekretaris komisi diangkat oleh ketua komisi dari anggota komisi tersebut. 3. Apabila ketua komisi berhalangan dalam menjalankan tugasnya, dapat memberikan mandat kepada salah satu anggota komisi dengan persetujuan seluruh anggota komisi. 4. Penggantian Ketua dan sekretaris komisi dapat dilakukan apabila Ketua dan sekretaris Komisi berhalangan tetap atau tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan pertimbangan seluruh anggota komisi. Pasal 29 Tugas 1.
Tugas-tugas umum setiap komisi:
a. Dapat memberikan rekomendasi materi-materi yang akan diatur dalam undang-undang KM UGM; b. Mengampu fungsi aspirasi, pengawasan, dan legislasi sesuai komisinya masing-masing; c. Mengkritisi dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal yang diambil oleh BEM KM UGM; d. Membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan, untuk dapat diperguanakn sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya pada akhir masa keanggotaan SM KM UGM ; dan e. Mewadahi aspirasi, koordinasi, dan komunikasi antar mahasiswa Universitas Gadjah Mada maupun dengan mahasiswa nasional dan internasional, serta masyarakat pada umumnya. 2. Tugas-tugas khusus : a. Komisi I: 1. Menjalankan fungsi legislasi, meliputi persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 2. Membuat Proleg (Program legislatif) KM UGM 3. membuat produk hukum sesuai dengan AD/ART KM UGM 4. menindaklanjuti aspirasi berkaitan dengan rancangan produk hukum 5. melakukan perbaikan produk hukum lembaga legislatif tingkat universitas b. Komisi II: a) Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara KM UGM dengan lembaga-lembaga mahasiswa fakultas-fakultas di UGM, unit kegiatan mahasiswa UGM, badan legislatif universitas lain dan organisasi di luar kampus baik secara bilateral dan multilateral; b) Melakukan pengelolaan media untuk menekan pihak yang berwenang yaitu pihak BEM KM UGM dan/atau rektorat UGM agar menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari mahasiswa UGM. c) Membentuk dan mendampingi Forum Komunikasi Lembaga Legislatif Mahasiswa UGM. c. Komisi III: a) Menghimpun aspirasi yang timbul dari mahasiswa UGM dan menghimpun data dan informasi dari pihak rektorat terkait dengan kebijakan atau perkembangan yang berhubungan dengan kepentingan mahasiswa untuk dijadikan pusat data dan informasi; b) Membawa dan menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari mahasiswa UGM dengan meneruskan hasil analisa dari data dan/atau informasi yang diterimanya kepada pihak yang berwenang yaitu pihak BEM KM UGM dan/atau rektorat UGM; dan c) Melakukan riset atau kajian sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi yang telah ditampung. d. Komisi IV: a) Mengawasi AD/ART KM UGM beserta implementasinya; b) Mengawasi kebijakan BEM KM UGM beserta implementasinya; c) Mengawasi anggaran pendapatan dan belanja BEM KM UGM dan melakukan penyelidikan jika diperlukan; d) Mengawasi peraturan pelaksanaan BEM KM UGM yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan e) Mengawasi kinerja dan dinamika di BEM KM UGM. 3. Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat : a. Mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden Mahasiswa, yang dapat diwakili oleh Menteri; b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan mahasiswa UGM secara langsung; c. Membentuk Panitia Kerja;
d. e.
Mengadakan Rapat Gabungan Komisi; dan Mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding. BAB IX PANITIA KERJA Pasal 30 Kedudukan
1. SM KM UGM dapat membentuk Panitia Kerja berdasarkan kesepakatan Anggota di dalam rapat SM KM UGM dan disahkan melalui surat keputusan Pimpinan SM KM UGM. 2. Panitia Kerja dibubarkan di dalam rapat SM KM UGM setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai, dan disahkan melalui surat keputusan SM KM UGM. 3. Panitia Kerja bertanggung jawab kepada SM KM UGM. 4. Panitia Kerja dengan Kegiatan Khusus yang disingkat Pansus selambat-lambatnya 60 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 5. Kegiatan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 adalah kegiatan Pemilwa, PPSMB, dan Kongres KM UGM. Pasal 31 Susunan Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan Anggota di dalam rapat SM KM UGM dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi dan dapat juga menyertakan orang-orang di luar SM KM UGM yang menguasai bidang/permasalahan yang sedang dikaji oleh Panitia Kerja. Pasal 32 Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang Anggota yang berada di dalam Panitia Kerja dengan Surat Keputusan (SK) SM KM UGM. Pasal 33 Tugas dan Wewenang 1. Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat SM KM UGM. 2. Tata cara kerja, hak, dan kewajiban Panitia Kerja ditetapkan di dalam rapat SM KM UGM atau peraturan pelaksana SM KM UGM. 3. Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja disepakati oleh Anggota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan SM KM UGM di dalam rapat SM KM UGM.
BAB X STAF AHLI Pasal 34 Dalam menjalankan tugasnya, komisi dapat dibantu oleh Staf Ahli yang diatur dalam Ketetapan SM KM UGM.
BAB XI BADAN KEHORMATAN Pasal 35 1. Badan Kehormatan dibentuk oleh SM KM UGM dan merupakan alat kelengkapan SM KM UGM yang bersifat tetap dan netral. 2. Keanggotaan Badan Kehormatan terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota. 3. Badan kehormatan bertugas menjaga kedisiplinan anggota SM KM UGM dalam melaksanakan tata tertib dan tugas lainnya. 4. Badan kehormatan bertugas melakukan penyelidikan, verifikasi, dan menindaklanjuti terhadap pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh anggota SM KM UGM sebagai suatu pelanggaran. 5. Segala keputusan yang akan diambil oleh badan kehormatan, wajib disetujui oleh Pimpinan SM KM UGM dan disampaikan pada rapat SM KM UGM.
BAB XII RAPAT SM KM UGM Pasal 36 Jenis Rapat Jenis Rapat SM KM UGM adalah: 1. Rapat dengar pendapat dengan mahasiswa; 2. Rapat SM KM UGM dengan Presiden Mahasiswa; 3. Rapat Paripurna; 4. Rapat Pleno SM KM UGM; 5. Rapat SM KM UGM dengan Kementrian di BEM; 6. Rapat gabungan komisi; 7. Rapat Komisi; dan
8. Rapat Panitia Kerja. Pasal 37 Rapat Paripurna Apabila Presiden Mahasiswa berhalangan hadir, maka Presiden Mahasiswa wajib mendelegasikan Menteri BEM KM UGM disertai surat delegasi tertulis yang menyatakan kesediaan atas suara dan persetujuan delegasi tersebut. Pasal 38 Rapat SM KM UGM dengan Kementrian BEM Rapat SM KM UGM dengan kementrian di BEM merupakan rapat dengar pendapat oleh anggota SM KM UGM dengan Kementrian di BEM yang terkait dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan diusulkan oleh pimpinan dan/atau anggota SM KM UGM. Pasal 39 Rapat Gabungan Komisi Pembagian tugas Anggota Gabungan Komisi diatur berdasarkan tugas Gabungan Komisi. Pasal 40 Sifat Rapat 1. Rapat berikut pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut memutuskan untuk tertutup, yaitu: 1.
Rapat dengar pendapat SM KM UGM dengan mahasiswa;
2.
Rapat Paripurna;
3.
Rapat SM KM UGM dan Presiden Mahasiswa;
4.
Rapat Pleno SM KM UGM; dan
5.
Rapat SM KM UGM dengan Kementerian BEM KM UGM.
1. Rapat berikut pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali rapat tersebut memutuskan terbuka, yaitu: 1.
Rapat Gabungan Komisi;
2.
Rapat Komisi; dan
3.
Rapat Panitia Kerja. Pasal 41
Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh Anggota dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.
Apabila rapat menyetujui usul tersebut, menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup.
Pasal 42 1. Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup dinyatakan secara tegas sebagai rahasia, tidak boleh diumumkan. 2. Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul salah satu Anggota dan/atau pihak lain yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu. Pasal 43 Tata Cara Rapat Rapat SM KM UGM yang tertera dalam pasal 36 diselenggarakan atas persetujuan peserta rapat SM KM UGM. Pasal 44 Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretaris Bendahara Senat saat rapat berlangsung. Pasal 45 1. Ketua Rapat membuka rapat pada waktu yang telah ditentukan. 2. Ketua Rapat memulai rapat apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 Anggota. 3. Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka rapat ditunda 1 x 15 menit. 4. Apabila waktu penundaan telah berakhir, dan tetap tidak terpenuhi kuorum, maka rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah dengan syarat dihadiri 30% dari jumlah anggota SM KM UGM. Pasal 46 1. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris Senat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat. 2. Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 47 1. Ketua Rapat menutup rapat setelah semua agenda yang ditetapkan selesai dibicarakan. 2. Ketua Rapat dapat menunda penyelesaian agenda tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda tersebut atas persetujuan rapat apabila agenda yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan.
3. Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat. 4. Sekretaris rapat menyampaikan risalah rapat sebelum rapat ditutup. Pasal 48 Tata Cara Izin 1. Pada saat rapat, izin dilakukan dengan mengemukakan alasan secara lisan kepada seluruh anggota rapat dan/atau secara tertulis kepada Ketua Rapat kemudian Ketua Rapat mengemukakan alasan yang bersangkutan kepada seluruh anggota rapat dan keputusan diterima atau ditolaknya izin tergantung pada persetujuan rapat. 2. Pada sebelum rapat, izin terlambat maupun tidak mengikuti rapat dilakukan dengan mengemukakan alasan secara lisan dan/atau tertulis kepada Ketua Rapat setidak-tidaknya tiga jam sebelum rapat, yang keputusan diterima atau ditolaknya izin tergantung pada ketua rapat, kemudian ketua rapat mengemukakan alasan yang bersangkutan kepada seluruh anggota rapat. Pasal 49 Tata Cara Mengubah Agenda Rapat 1. Peserta rapat dapat mengajukan usul perubahan kepada Ketua Rapat mengenai rancangan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan. 2. Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau lisan dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya satu hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. 3. Dalam keadaan memaksa, peserta rapat dapat mengajukan usul perubahan tentang agenda Rapat SM KM UGM yang sedang berlangsung. 4. Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Pasal 50 Tata Cara Pemusyawaratan 1. Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib SM KM UGM. 2. Ketua Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat. 3. Ketua Rapat memiliki hak bicara sebagai mana peserta rapat lainnya dan menegaskan bahwa dirinya berbicara sebagai peserta rapat. Pasal 51 1. 2. 3.
Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat. Ketua Rapat berhak menentukan lamanya anggota rapat berbicara. Peserta Rapat yang sedang berbicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
4. Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya peserta rapat yang sedang bicara mengakhiri pembicaraan apabila telah melampaui batas. Pasal 52 1. Anggota rapat dapat melakukan interupsi dalam hal: a. meminta penjelasan mengenai masalah yang sedang dibicarakan; b. menjelaskan hal-hal yang menyangkut diri dan/atau tugasnya yang berada dalam pembicaraan; c. mengajukan usul terkait hal-hal yang sedang dibicarakan; atau d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara. 2. Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan. 3. Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat. Pasal 53 1. Seorang peserta rapat tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan peserta rapat yang sedang berbicara. 2. Apabila seorang peserta rapat yang sedang berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya peserta rapat kembali kepada pokok pembicaraan. Pasal 54 1. Ketua Rapat memperingatkan peserta rapat yang sedang berbicara yang menggunakan katakata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban rapat. 2. Ketua Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya. 3. Apabila peserta rapat memenuhi permintaan Ketua Rapat, kata-kata atau perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam notulensi rapat yang ditulis oleh sekretaris rapat. Pasal 55 1. Apabila seorang peserta rapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. 2. Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
3. Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat. Pasal 56 1. Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak atau mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan pasal 56. 2. Keputusan untuk menutup atau menunda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh peserta rapat. Pasal 57 Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat 1. Dalam setiap Rapat SM KM UGM, dan Rapat dengar pendapat SM KM UGM dengan mahasiswa, Laporan Singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat. 2. Sekretaris rapat menyusun Risalah untuk diberikan kepada Sekretaris SM KM UGM dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dan diarsipkan dalam arsip SM KM UGM. Pasal 58 1. Dalam Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”. 2. Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat. Pasal 59 Undangan dan Peninjau 1. Undangan dan Peninjau dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. 2. Undangan dan Peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh SM KM UGM.
BAB XIII PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG Pasal 60 Rancangan Undang-Undang 1. Setiap Anggota berhak mengajukan usulan rancangan Undang-undang. 2. Usul rancangan undang-undang dapat juga diajukan oleh komisi, atau gabungan komisi. 3. Usul rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), beserta keterangan pengusul disampaikan secara tertulis oleh anggota, ketua komisi, atau ketua
gabungan komisi kepada Pimpinan SM KM UGM disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul 4. Penyusunan rancangan undang-undang dikoordinasikan dengan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan. 5. Rapat Komisi I memutuskan apakah usul rancangan undang-undang tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi rancangan undang-undang dari SM KM UGM atau tidak 6. Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada peserta rapat untuk memberikan pendapatnya 7. Keputusan dalam rapat SM KM UGM dapat berupa : a. Persetujuan tanpa perubahan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. Penolakan. 8. Dalam hal persetujuan dengan perubahan, SM KM UGM menugaskan kepada Komisi atau panitia kerja untuk membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut. 9. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang telah dibahas dan disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas bersama-sama dalam rapat SM KM UGM dengan Presiden Mahasiswa yang dapat diwakilkan kepada Menteri. 10. Dalam hal usulan perancangan undang-undang yang mengalami penolakan, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diusulkan kembali dalam satu periode kepengurusan.
Pasal 61 1. Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul rancangan undang-undang tersebut belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang dan materi usulan tersebut belum dibahas dalam rapat SM KM UGM. 2. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SM KM UGM.
BAB XIV ASPIRASI DAN PENGADUAN MAHASISWA Pasal 62 1. SM KM UGM menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan mahasiswa tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang SM KM UGM. 2. Selain melalui Rapat Dengar Pendapat dengan mahasiswa, dan melalui kunjungan kerja, SM KM UGM menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan mahasiswa secara langsung dan/atau tidak langsung.
BAB XV TATA CARA PENYAMPAIAN HAK SM KM UGM Pasal 64 Mengajukan RUU dan/atau perubahan atas RUU Pengajuan rancangan undang-undang dan/atau perubahan atas RUU dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV. Pasal 65 Menyatakan pendapat 1. Setiap Anggota dapat mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai: a. Kebijakan UGM, kebijakan BEM KM atau menge nai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional; b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan c. Dugaan bahwa Presiden Mahasiswa melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KM UGM, pelanggaran hukum atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa. 2. Usul menyatakan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SM KM UGM, yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul. 3. Dalam Rapat SM KM UGM berikutnya, setelah usul menyatakan pendapat diterima oleh Pimpinan SM KM UGM, Pimpinan SM KM UGM memberitahukan kepada Anggota SM KM UGM masuknya usul menyatakan pendapat, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.
Pasal 66 1. Dalam Rapat SM KM UGM yang telah ditentukan, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya. 2. Mengenai usul dan penjelasan pengusul, diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pandangannya. 3. Mengenai pandangan Fraksi, pengusul dapat memberikan jawaban. 4. Rapat SM KM UGM memutuskan apakah usul hak menyatakan pendapat tersebut dapat diterima atau tidak, dengan tata cara pengambilan keputusan. 5. Dalam hal Rapat SM KM UGM memutuskan untuk menolak usul hak menyatakan pendapat, usul tersebut dapat diajukan kembali dengan syarat mendapat dukungan Fraksi. 6. Dalam hal Rapat SM KM UGM menyetujui usul hak menyatakan pendapat, Rapat SM KM UGM menentukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjutinya. Pasal 67 1. Selama usul menyatakan pendapat belum disetujui oleh Rapat SM KM UGM, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
2. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SM KM UGM, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. Pasal 68 Hasil keputusan SM KM UGM mengenai usul menyatakan pendapat dapat berupa pernyataan pendapat SM KM UGM terhadap Kebijakan UGM, kebijakan BEM KM atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional, sampai dengan peringatan kepada Presiden Mahasiswa apabila SM KM UGM menganggap Presiden Mahasiswa melanggar AD/ART KM UGM dan dapat pula disertai dengan saran penyelesaiannya. Pasal 69 Hak Interpelasi 1. Sekurang-kurangnya tiga orang Anggota SM KM UGM dapat mengajukan usul kepada SM KM UGM untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan BEM KM yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SM KM UGM dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul. Pasal 70 1. Dalam Rapat SM KM UGM berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan SM KM UGM, Pimpinan SM KM UGM memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. 2. Dalam Rapat SM KM UGM yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut. 3. Rapat SM KM UGM memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut. 4. Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi SM KM UGM, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali. Pasal 71 1. Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi SM KM UGM, Pimpinan SM KM UGM menyampaikannya kepada Presiden Mahasiswa dan mengundang Presiden Mahasiswa untuk memberikan keterangan. 2. Terhadap keterangan Presiden Mahasiswa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. 3. Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden Mahasiswa memberikan jawabannya.
4. Keterangan dan jawaban Presiden Mahasiswa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri. Pasal 72 1. Terhadap keterangan dan jawaban Presiden Mahasiswa, Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat. 2. Usul pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 68. Pasal 73 Hak Angket 1. Sekurang-kurangnya sepertiga anggota SM KM UGM, dapat mengajukan usul kepada SM KM UGM untuk menggunakan hak angket mengenai kebijakan BEM KM yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan dan dinamika kampus yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan KM UGM. 2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SM KM UGM yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya. 3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki yang disertai dengan penjelasan. Pasal 74 Dalam Rapat SM KM UGM berikutnya setelah usul untuk mengadakan angket diterima oleh Pimpinan SM KM UGM, Pimpinan SM KM UGM memberitahukan kepada Anggota SM KM UGM akan masuknya usul untuk mengadakan angket, kemudian usul tersebut beserta penjelasannya dibagikan kepada seluruh Anggota. Pasal 75 1. Dalam Rapat SM KM UGM yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul untuk mengadakan angket. 2. Rapat SM KM UGM memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut setelah mendengarkan pendapat setiap Fraksi. Pasal 76 1. Selama usul untuk mengadakan angket mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapat SM KM UGM, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali. 2. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SM KM UGM. Pasal 77 1. Dalam hal Rapat SM KM UGM menyetujui usul hak angket, Rapat SM KM UGM menentukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjutinya.
2. Keputusan SM KM UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden Mahasiswa. Pasal 78 1. Dalam melaksanakan hak angket, SM KM UGM berhak meminta menteri, atau masyarakat kampus atau pihak lain yang berhubungan, untuk memberikan keterangan. 2. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada SM KM UGM. 3. Dalam hal menteri tidak hadir memberikan keterangan setelah dipanggil 3 (tiga) kali, SM KM UGM dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden Mahasiswa untuk menindaklanjuti ketidak hadiran menteri tersebut. Pasal 79 Hak Bertanya 1. Setiap anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan. 2. Apabila pertanyaan diajukan kepada presiden mahasiswa, pertanyaan tersebut di susun secara tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan SM KM UGM. 3. Apabila memandang perlu, Pimpinan SM KM UGM dapat meminta penjelasan kepada penanya dan penanya memberikan penjelasan kepada Pimpinan SM KM UGM tentang pertanyaan tersebut. 4. Pimpinan SM KM UGM meneruskan pertanyaan kepada Presiden Mahasiswa yang disertai dengan permintaan agar presiden mahasiswa memberikan jawaban dalam waktu sesesingkatsingkatnya. 5. Sebelum disampaikan kepada presiden, pertanyaan tersebut tidak boleh diumumkan.
Pasal 80 1. Jawaban pertanyaan disampaikan oleh presiden mahasiswa secara tertulis. 2. Penanya dapat meminta agar pertanyaan dijawab oleh presiden mahasiswa secara lisan. 3. Dalam hal presiden mahasiswa menjawab secara lisan, dalam rapat berikutnya yang ditentukan oleh Pimpinan SM KM UGM penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan agar Presiden Mahasiswa dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang duduk permasalahannya. 4. Pemberian jawaban oleh Presiden Mahasiswa dapat diwakilkan kepada menteri.
Pasal 81 Hak Menghadirkan Seseorang untuk Dimintai Keterangan SM KM UGM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta BEM KM UGM, civitas akademika dan para ahli untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani.
Pasal 82 Hak Budgeting 1. Hak Budgeting adalah hak SM KM UGM untuk mengatur keuangan SM KM UGM selama satu periode kepengurusan. 2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikelola oleh bendahara SM KM UGM.
BAB XVI TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 83 1. Semua jenis rapat SM KM UGM harus mengambil keputusan. 2. Keputusan rapat SM KM UGM dapat berupa persetujuan, penolakan, dan/atau rekomendasi. Pasal 84 Tahapan Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dalam rapat SM KM UGM diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan lobi. 3. Apabila lobi tidak menghasilkan keputusan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pengambilan suara terbanyak. 4. Apabila pengambilan suara terbanyak tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan pandangan fraksi. Pasal 85 1. Keputusan diambil bila dalam rapat SM KM UGM memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub pasal 46. 2. Setiap keputusan rapat SM KM UGM, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait. Pasal 86 Keputusan Berdasarkan Mufakat 1. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. 2. Sebelum mengambil keputusan, ketua rapat atau orang yang ditunjuk, menyimpulkan pendapat yang berkembang dalam rapat untuk dijadikan rancangan keputusan.
3. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan disetujui oleh semua yang hadir. Pasal 87 Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat dan lobi sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Pasal 88 1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup oleh peserta yang hadir. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan atau secara tertutup apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu. Pasal 89 1. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota, dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir. 2. Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diupayakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilakukan pemungutan suara secara berjenjang. 3. Pemungutan suara secara berjenjang, dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak. 4. Apabila telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 90 1. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan(abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat. 2. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat. 3. Anggota yang meninggalkan sidang (walk out) kehilangan hak suara dan hak bicara pada pokok pembahasan yang sedang berlangsung. 4. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota SM KM UGM yang hadir. 5. Apabila hasil pemungutan suara ulangan ternyata tidak juga memenuhi ketentuan, keputusan diambil dengan pemungutan suara sekali lagi dan itu menjadi keputusan akhir.
BAB XVII PENINJAUAN KEMBALI (PK) Pasal 91 Mekanisme PK 1. 2. 3.
PK dapat diusulkan oleh setiap anggota SM KM UGM yang hadir rapat SM KM UGM. Tidak ada mekanisme ulang PK untuk hal yang sudah di PK. Tidak ada PK setelah keputusan akhir diambil.
BAB XVIII SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK Pasal 92 Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Senat KM UGM. Pasal 93 Surat Masuk 1. Surat yang dialamatkan kepada SM KM UGM diterima oleh sekretaris senat dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. 2. Surat masuk segera dijawab atas nama Pimpinan SM KM UGM, yang memberitahukan kepada pengirimnya bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat. 3. Pimpinan SM KM UGM KM menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain di SM KM UGM. 4. Apabila Pimpinan SM KM UGM memandang perlu, maka surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota. 5. Sekretaris Senat setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera manyampaikannya kepada pimpinan SM KM UGM yang bersangkutan. 6. Pimpinan SM KM UGM dalam rapat internal akan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya. 7. Apabila Pimpinan SM KM UGM KM memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), untuk selanjutnya penjelasannya akan dibicarakan dengan alat kelengkapan SM KM UGM lainnya. Pasal 94
Surat Keluar 1. Surat keluar, termasuk undangan rapat, ditandatangani oleh Pimpinan SM KM UGM. 2. Sekretaris Senat bertanggungjawab atas pengiriman surat keluar. 3. Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda. 4. Sekretaris senat menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan SM KM UGM yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu. 5. Apabila Pimpinan SM KM UGM KM memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota. Pasal 95 Arsip Surat Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh sekretaris senat KM UGM.
BAB XIX SANKSI Pasal 96 1. Pelanggaran terhadap Tata Tertib ini dikenakan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali oleh BK kepada yang bersangkutan, dan bagi anggota SM KM UGM unsur partai mahasiswa diberikan juga kepada Partai Mahasiswa yang mengusungnya. 2. Jika setelah peringatan tertulis yang ketiga BK SM KM UGM belum mendapat penjelasan baik secara lisan dan atau tertulis dari yang bersangkutan, maka BK SM KM UGM membuat pemberitahuan tertulis untuk diberitahukan kepada masyarakat UGM mengenai pelanggaran yang bersangkutan dan kronologis peringatan terhadapnya. 3. Pencabutan jabatan sebagai Anggota SM KM UGM berlaku saat Anggota SM KM UGM yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 4. Pencabutan jabatan sebagai Anggota SM KM UGM karena perbuatan pidana diberitahukan kepada KM UGM dan masyarakat UGM. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 96 diatur dalam aturan khusus yang dibuat oleh BK.
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 Pada saat berlakunya peraturan tata tertib ini semua pokok pembicaraan yang sedang dibahas
oleh SM KM UGM disesuaikan penyelesaiannya melalui rapat SM KM UGM berdasarkan peraturan tata tertib ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 98 1. Usul perubahan peraturan tata tertib SM KM UGM dapat diajukan oleh sekurangkurangnya 50% + 1 Anggota KM UGM . 2. Usul perubahan yang berasal dari anggota SM KM UGM, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan penjelasannya diajukan secara tertulis kepada Pimpinan KM UGM yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul. 3. Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diajukan maksimal satu bulan terhitung sejak berlakunya peraturan tata tertib ini. 4. Usul perubahan tersebut kemudian diajukan oleh Pimpinan SM KM UGM didalam rapat SM KM UGM untuk diambil keputusan. 5. Dalam hal usul perubahan disetujui, pembahasan diserahkan kepada rapat SM KM UGM. 6. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan. 7. Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan. 8. Sejak disahkannya Peraturan Tata Tertib SM KM UGM ini, maka peraturan tata tertib tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 20 Februari 2015 Ketua Julian Phermi Tambunan NIM. 12/ 333995/KT/07279 Wakil Ketua Ainur Rafi Satria NIM. 12/334388/HK/19238
Wakil Ketua Ahmad Ridwan NIM. 11/316046/KG/08918
