PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO, Menimbang: 1. Bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran roda organisasi Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2. Bahwa demi tercapainya proses demokrasi kampus melalui keberadaan Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 280/SK/J.07/2004 tentang Pengelolaan Lembaga Kemahasiswaan. 4. Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro 5. Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2017.
6. Garis – Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2017. 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2017
Memperhatikan: Hasil Sidang Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FISIP Undip merupakan lembaga mahasiswa tertinggi pemegang kekuasaan legislatif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2. Alat kelengkapan adalah perangkat SM FISIP Undip dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. 3. Komisi–komisi merupakan kesatuan kerja yang menangani urusan-urusan tertentu. 4. Badan Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan SM FISIP Undip yang terdiri dari Kesekertariatan dan Kebendaharaan. 5. Sidang Umum adalah sidang yang dilaksanakan minimal satu kali dalam kepengurusan untuk membahas GBHK dan PPO Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
6. Sidang Pleno adalah sidang yang diadakan dalam rangka pengambilan keputusan tertinggi di SM FISIP Undip. 7. Sidang Paripurna adalah sidang yang diadakan dalam rangka pengesahan dari rangkaian sidang pleno. 8. Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan apabila terjadi keadaan mendesak. 9. Rapat Komisi adalah rapat yang diselenggarakan oleh suatu komisi SM FISIP Undip untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. 10. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan untuk mengkoordinir kinerja Lembaga Kemahasiswaan di ruang lingkup FISIP Universitas Diponegoro. 11. Rapat Internal adalah rapat yang diselenggarakan untuk mengkoordinir kinerja internal SM FISIP Undip.
BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 Landasan 1. Landasan Idiil 2. Landasan Konstitusional 3. Landasan Operasional
: Pancasila : UUD 1945 : 1. Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro. 2. Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2017. 3. Garis – Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2017. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2017.
BAB III KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG Pasal 3 Kewajiban Anggota (1) (2) (3)
Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi. Aktif melaksanakan tujuan, fungsi, dan program-program organisasi tanpa terkecuali. Pasal 4 Hak dan Wewenang
(1) Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan dalam Muswa Fakultas. (2) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. (3) Memberikan teguran kepada BEMF, HMJ/PS, UPK yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK dan dianggap melanggar nilai kepatutan. (4) Membekukan kepengurusan BEMF, HMJ/PS, UPK dengan persetujuan pimpinan Fakultas apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO. (5) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas. (6) Mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEMF, HMJ/PS dan UPK apabila terjadi ketidak sesuaian program kerja dengan PPO dan GBHK. (7) Mempunyai hak budget berkaitan dengan kesesuaian dan kelayakan program kerja BEMF, HMJ/PS, UPK dengan anggaran yang diusulkan. (8) Memberikan rekomendasi dan saran terhadap segala bentuk aktivitas yang diselenggarakan BEMF, HMJ, HMPS, dan UPK selama satu periode kepengurusan. (9) Meminta pertanggungjawaban serta memberikan teguran kepada BEMF, HMJ, HMPS dan UPK dan/atau segala bentuk aktivitasnya yang bertentangan dan/atau keluar dari PPO/GBHK yang berlaku. (10) Merekomendasikan kepada Dekanat agar memberikan sanksi berupa denda uang maksimal Rp 1.500.000,00 yang nantinya digunakan untuk pengabdian
masyarakat sebagai aplikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada sekelompok mahasiswa yang tidak mempunyai legalitas SK Dekan FISIP Undip yang melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan FISIP Undip tanpa sepengetahuan dan persetujuan SMF dan BEMF. (11) Mengeluarkan Ketetapan SMF dan/atau Peraturan SMF yang belum diatur dalam PPO/GBHK demi kepentingan mahasiswa. (12) Menjadi Steering Comittee (SC) di tiap lembaga kemahasiswaan FISIP Undip (BEMF, HMJ, HMPS, dan UPK). (13) Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi bersama BEMF, HMJ, HMPS, dan UPK minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan. (14) SM FISIP Undip berwenang untuk mengkoordinasikan, melakukan pengawasan, pengaturan pengarahan semua bentuk aktivitas organisasi intra kampus yang baru terbentuk dalam waktu 2 tahun kepengurusan. (15) Mengetahui dan ikut serta dalam setiap kegiatan BEMF, HMJ/HMPS dan UPK yang akan dan atau telah berlangsung. (16) SM FISIP Undip berwenang untuk mengajukan usul/saran dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul/saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. (17) Dalam rapat-rapat, sidang, dan permusyawaratan organisasi, setiap anggota SMF memiliki hak suara dan hak bicara. (18) Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.
BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 5 Struktur Organisasi
Ketua Umum
Badan Kehormatan
Senat
Wakil Ketua Umum Senat
Sekretaris Umum
Staff Administrasi
Komisi I
Staff Ahli Komisi I
Komisi II
Staff Ahli Komisi II
Komisi III
Staff Ahli Komisi III
Staff Keuangan
Komisi IV
Staff Ahli Komisi IV
BAB V ALAT KELENGKAPAN Pasal 6 Ketua Umum Senat 1. Ketua Umum bertugas menggerakkan fungsi organisasi. 2. Ketua Umum bertugas memimpin sidang atau rapat yang diikuti oleh seluruh anggota SM FISIP UNDIP. 3. Ketua Umum bertugas mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam sidang atau rapat SM FISIP UNDIP. 4. Bersama-sama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi baik yang bersifat ke dalam amupun ke luar. 5. Memelihara keutuhan dan kekompakan SM FISIP UNDIP. 6. Mengoptimalkan fungsi dan peran alat kelengkapan SM FISIP UNDIP demi tercapainya efisiensi dan efektivitas kinerja SM FISIP UNDIP. 7. Mengambil dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil musyawarah mufakat. 8. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dapat membentuk alat kelengkapan dan atau staf khusus yang susunan serta fungsinya dibuat sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui surat keputusan senat yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris umum SM FISIP UNDIP. 9. Ketua SM FISIP UNDIP memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi-Komisi yang berada dibawahnya.
Pasal 7 Wakil Ketua Umum Senat 1. Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi kinerja SM FISIP UNDIP. 2. Mewakili atau melaksanakan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. 3. Menyampaikan informasi, memberikan masukan, dan evaluasi kepada Ketua Umum dalam mengambil keputusan.
4. Bersama Ketua Umum memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pokok dan fungsi SM FISIP UNDIP. 5. Mewakili organisasi menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. 6. Dalam menjalankan tugasnya Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 8 Sekretaris Umum (1) Sekretaris Umum bertugas untuk : a. Mengkoordinasikan bendahara, sekretaris, dan badan kelengkapan lain. b. Mengelola kesekretariatan SM FISIP Undip.
Pasal 9 Badan Kehormatan (1) Badan Kehormatan SM FISIP Undip adalah badan yang dibentuk oleh SM FISIP Undip dan merupakan alat kelengkapan SM FISIP Undip yang bersifat tetap. (2) Anggota BK terdiri atas perwakilan dari tiap komisi SM FISIP Undip masing-masing 1(satu) orang. 1 (satu) orang sebagai pimpinan, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan lainnya sebagai anggota. (3) BK bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota SM FISIP Undip karena: a. Tidak melaksanakan kewajiban. b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota SM FISIP Undip selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan. c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota SM FISIP Undip selama 2 (dua) bulan berturut-turut dengan keterangan yang sah. d. BK berhak untuk memberikan Surat Peringatan (SP) terhadap anggota SM FISIPlUndip yang di anggap tidak aktif sesuai standar operasional yang berlaku dan diketahui oleh ketua SM FISIP Undip. e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota SM FISIP Undip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilihan umum anggota SM FISIP Undip dan/atau melanggar ketentuan larangan.
(4) BK berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama dengan alat kelengkapan SM FISIP Undip. (5) BK membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.
Pasal 10 Komisi Senat (1) Komisi merupakan bagian dari alat kelengkapan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepengurusan SM FISIP Undip. (2) Komisi SM FISIP Undip terdiri dari: a. b. c. d.
Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV
: Hukum dan Perundang-Undangan : Advokasi : Anggaran dan Pengawasan : Jaringan dan Informasi Publik
(3) Fungsi Komisi SM FISIP Undip adalah sebagai berikut : a. Komisi I: 1. Membuat aturan untuk mengatur jalannya kehidupan organisasi dilingkungan fakultas dengan tujuan menciptakan iklim yang demokratis, tertib, dan harmonis. 2. Mendorong mahasiswa untuk bersikap kritis dengan melakukan kajian terhadap isu yang ada ditingkat fakultas hingga internasional. b. Komisi II : Sebagai wadah untuk menerima, mengelola dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa FISIP Undip kepada pihak fakultas terkait permasalahan yang menyangkut mahasiswa dibidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, fasilitas, dan sarana-prasarana kampus baik secara individu maupun kelompok. c. Komisi III : 1. Melakukan pengawasan dan pengawalan kinerja dari seluruh organisasi kemahasiswaan agar sesuai dengan PPO dan GBHK. 2. Sebagai fasilitator atas kendala organisasi kemahasiswaan fisip undip agar dapat terselesaikan. 3. Memberikan arahan, pendampingan, dan pengkajian terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan memberikan
masukan kepada pihak fakultas atas suatu kegiatan mahasiswa khususnya yang menyangkut pendanaan d. Komisi IV : 1. Menjalin komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan di luar FISIP Undip baik legislatif, eksekutif, maupun bidang minat dan bakat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 2. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antarorganisasi di FISIP UNDIP. 3. Menginformasikan kepada seluruh mahasiswa FISIP terkait aspirasi yang ditampung dan telah diadvokasikan beserta kinerja SM FISIP UNDIP. . Pasal 11 Badan Kelengkapan (1) Badan Kelengkapan SM FISIP Undip merupakan badan yang berfungsi untuk membantu segala bentuk pekerjaan teknis SM FISIP Undip. (2) Badan Kelengkapan SM FISIP Undip terdiri dari mahasiswa non SM FISIP Undip yang direkrut melalui sistem yang ditentukan SM FISIP Undip. (3) Isi dari Badan Kelengkapan SM FISIP Undip: a. Kesekretariatan b. Kebendaharaan c. Staff Ahli (4) Badan Kelengkapan SM FISIP Undip mempunyai hak berbicara. BAB VI PERSIDANGAN DAN RAPAT – RAPAT Pasal 12 Sidang Umum (1) Sidang umum adalah sidang yang dilakukan oleh Anggota SM FISIP Undip yang keputusannya berlaku untuk umum. (2) Sidang umum di selenggarakan minimal 1x (satu kali) dalam masa kepengurusan.
Pasal 13 Sidang Istimewa Sidang Istimewa hanya dapat di laksanakan dengan persetujuan seluruh Anggota SM FISIP Undip. Pasal 14 Sidang Pleno Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan oleh SM FISIP Undip dalam rangka pengambilan keputusan tertinggi.
Pasal 15 Sidang Paripurna adalah sidang yang diadakan dalam rangka pengesahan dari rangkaian sidang pleno.
Pasal 16 Rapat Komisi (1) (2) (3) (4)
Rapat Komisi di hadiri oleh Ketua Komisi, anggota Komisi dan Staff Komisi. Rapat Komisi diselenggarakan minimal 3 kali dalam masa kepengurusan. Rapat Komisi dapat mengundang komisi-komisi lain jika diperlukan. Fungsi dan Wewenang : a. Menetapkan program komisi dalam satu masa kepengurusan. b. Berkoordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan lainnya. c. Membahas permasalahan sesuai dengan bidang komisi. Pasal 17 Rapat Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
(1) Rapat koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan dilakukan secara berkala dan harus disetujui oleh Ketua Umum Senat dan atau ketua komisi. (2) Dalam rapat koordinasi SM FISIP Undip dapat menyampaikan kritik dan usulan yang terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kontemporer baik internal maupun eksternal.
Pasal 18 Sifat Rapat (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh Anggota dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut. Apabila rapat menyetujui usul tersebut, menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup. (2) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup dinyatakan secara tegas sebagai rahasia, tidak boleh diumumkan. (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul salah satu Anggota dan/atau pihak lain yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu. Pasal 19 Tata Cara Rapat (1) Rapat SM FISIP Undip yang tertera dalam pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 diselenggarakan atas persetujuan peserta rapat SM FISIP Undip. (2) Pemberitahuan adanya rapat diumumkan selambat-lambatnya 1x24jam sebelum rapat dilaksanakan. (3) Jika ada hal yang mendesak dan bersifat insidental pemberitahuan rapat ditentukan ketua rapat dan tidak dibatasi oleh waktu. Pasal 20 Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretaris Umum Senat saat rapat berlangsung. Pasal 21 (1) Ketua Rapat membuka rapat pada waktu yang telah ditentukan. (2) Ketua Rapat memulai rapat apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya oleh (1/2n+1) Anggota. (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka rapat ditunda 1 x 15 menit. (4) Apabila waktu penundaan telah berakhir, dan tetap tidak terpenuhi kuorum, maka rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah dengan syarat dihadiri 30% dari jumlah anggota SM FISIP Undip.
Pasal 22 (1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris Umum Senat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat. (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 23 (1) Ketua Rapat menutup rapat setelah semua agenda yang ditetapkan selesai dibicarakan. (2) Ketua Rapat dapat menunda penyelesaian agenda tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda tersebut atas persetujuan rapat apabila agenda yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan. (3) Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat. (4) Sekretaris rapat menyampaikan risalah rapat sebelum rapat ditutup.
Pasal 24 Tata Cara Mengubah Agenda Rapat (1) Peserta rapat dapat mengajukan usul perubahan kepada Ketua Rapat mengenai rancangan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan. (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau lisan dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambatlambatnya satu hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Dalam keadaan memaksa, ketua dan atau peserta rapat dapat mengajukan usul perubahan tentang agenda Rapat SM FISIP Undip yang sedang berlangsung. (4) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.
Pasal 25 (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat. (2) Ketua Rapat berhak menentukan lamanya anggota rapat berbicara. (3) Peserta Rapat yang sedang berbicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara. (4) Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya peserta rapat yang sedang bicara mengakhiri pembicaraan apabila telah melampaui batas. Pasal 26 (1) Anggota rapat dapat melakukan interupsi dalam hal: a. meminta penjelasan mengenai masalah yang sedang dibicarakan; b. menjelaskan hal-hal yang menyangkut diri dan/atau tugasnya yang berada dalam pembicaraan; c. mengajukan usul terkait hal-hal yang sedang dibicarakan; atau d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara. (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan. (3) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat. Pasal 27 (1) Peserta rapat tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan peserta rapat yang sedang berbicara. (2) Apabila peserta rapat yang sedang berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya peserta rapat kembali kepada pokok pembicaraan.
Pasal 28 (1) Ketua Rapat memperingatkan peserta rapat yang sedang berbicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu
ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban rapat. (2) Ketua Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya. (3) Apabila peserta rapat memenuhi permintaan Ketua Rapat, kata-kata atau perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam notulensi rapat yang ditulis oleh sekretaris rapat. Pasal 29 (1) Apabila seorang peserta rapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat. (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
Pasal 30 (1) Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak atau mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29. (2) Keputusan untuk menutup atau menunda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh peserta rapat. Pasal 31 Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat (1) Dalam setiap Rapat SM FISIP Undip, Laporan Singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat.
(2) Sekretaris rapat menyusun Risalah untuk diberikan kepada Sekretaris Umum SM FISIP Undip dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dan diarsipkan dalam arsip SM FISIP Undip. Pasal 32 (1) Dalam Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”. (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat.
Pasal 33 Undangan dan Peninjau (1) Undangan dan Peninjau dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. (2) Undangan dan Peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh SM FISIP Undip.
BAB VII PENYELENGGARAAN SIDANG DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 34 (1) Penyelenggaraan sidang diselenggarakan berdasarkan tata tertib sidang. (2) Pengambilan keputusan harus berdasarkan tata tertib sidang. (3) Pengambilan kebijakan SM FISIP Undip dilakukan melalui Sidang SM FISIP Undip. (4) Sidang SM FISIP Undip terdiri dari sidang umum, sidang pleno, sidang komisi, sidang istimewa, dan sidang paripurna. (5) Sidang SM FISIP Undip sah jika dihadiri sekurang-kurangnya (1/2n+1) dari jumlah anggota SM FISIP Undip atau apabila tidak memenuhi batas minimal kehadiran maka sidang akan ditunda berdasarkan kesepakatan forum dan sidang dapat dimulai setelah penundaan tersebut atas kesepakatan forum.
(6) Dalam ketentuan seperti yang dimaksud di ayat (3), sidang SM FISIP Undip sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari jumlah total pimpinan SM FISIP Undip. (7) Setiap keputusan dalam Sidang SM FISIP Undip pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat (8) Keputusan Sidang SM FISIP Undip mengikat ke dalam dan keluar SM FISIP Undip yaitu ke dalam internal SM FISIP Undip sendiri maupun seluruh lembaga intra FISIP Undip.
BAB VIII MEKANISME PERIZINAN Pasal 35 Mekanisme Perizinan (1) Pada saat rapat, izin dilakukan dengan mengemukakan alasan secara lisan kepada seluruh anggota rapat dan/atau secara tertulis kepada Ketua Rapat kemudian Ketua Rapat mengemukakan alasan yang bersangkutan kepada seluruh anggota rapat dan keputusan diterima atau ditolaknya izin tergantung pada persetujuan rapat. (2) Pada sebelum rapat, izin terlambat maupun tidak mengikuti rapat dilakukan dengan mengemukakan alasan secara lisan dan/atau tertulis kepada Ketua Komisi dan Sekretaris Umum Senat setidak-tidaknya satu jam sebelum rapat, yang keputusan diterima atau ditolaknya izin tergantung pada Ketua Komisi dan Ketua Umum Senat, kemudian Ketua Umum Senat atau yang ditugaskan mengemukakan alasan yang bersangkutan kepada seluruh Anggota Senat.
BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 36 Jenis-jenis Pelanggaran (1) Yang disebut pelanggaran ringan adalah : a. Tidak datang sebanyak 3x (tiga kali) waktu sidang atau rapat, tanpa alasan yang jelas setelah diundang secara patut dan layak. b. Terlambat hadir sesuai tata tertib sidang senat.
c. Melanggar konsensus. d. Tidak mematuhi norma kesopanan dan persidangan. (2) Yang disebut pelanggaran sedang adalah : a. Tidak hadir sebanyak 6x (enam kali) dalam setiap sidang/rapat tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai bukti yang disepakati menurut mufakat forum sidang/rapat. b. Mengatasnamakan lembaga untuk mengadakan acara-acara tertentu diluar kepentingan SM FISIP Undip sesuai dengan prosedur. c. Melampai Fungsi, Tugas dan Wewenang dari SM FISIP Undip. (3) Yang disebut pelanggaran berat adalah: a. Mencemarkan nama baik SM FISIP Undip. b. Tidak hadir sebanyak 9x (sembilan kali) dalam setiap sidang/rapat tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai bukti yang disepakati menurut mufakat forum sidang/rapat. c. Penggelapan uang anggaran yang dilakukan oleh anggota SM FISIP Undip. d. Melakukan tindak kriminal yang dilakukan oleh anggota SM FISIP Undip.
Pasal 37 Jenis - Jenis Sanksi (1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib ini dikenakan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali oleh BK kepada yang bersangkutan, bagi anggota SM FISIP Undip unsur perwakilan jurusan diberikan juga kepada Ketua Himpunan Jurusan sesuai jurusan pelanggar dan bagi anggota SM FISIP Undip perwakilan dari UPK diberikan juga kepada Ketua UPK asal pelanggar. (2) Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah diberikannya Surat Peringatan I (SP 1). (3) Sansi untuk pelanggaran sedang adalah diberikannya Surat Peringatan II (SP 2). (4) Apabila SP 1 tidak diindahkan dan anggota mengulangi pelanggaran yang sama maka akan diberikan SP 2. (5) Apabila SP 2 tidak diindahkan dan anggota mengulangi pelanggaran yang sama maka akan diberikan SP 3. (6) Sanksi untuk pelanggaran berat adalah dapat dipecat dari anggota SM FISIP Undip melaui mekanisme pemecatan. (7) Sanksi tambahan untuk pelanggaran berat adalah nama dan foto anggota yang bersangkutan akan diumumkan dan dipajang di papan pengumuman Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan Media Sosial SM Fisip Undip 2017. (8) Jika setelah peringatan tertulis yang ketiga BK SM FISIP Undip belum mendapat penjelasan baik secara lisan dan atau tertulis dari yang bersangkutan, maka BK SM FISIP Undip membuat pemberitahuan tertulis untuk diberitahukan kepada masyarakat FISIP mengenai pelanggaran yang bersangkutan dan kronologis peringatan terhadapnya. (9) Pencabutan jabatan sebagai Anggota SM FISIP Undip berlaku saat Anggota SM FISIP Undip yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (10) Pencabutan jabatan sebagai Anggota SM FISIP Undip karena perbuatan pidana diberitahukan kepada SM FISIP Undip dan masyarakat FISIP Undip. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 37 diatur dalam aturan khusus yang dibuat oleh BK SM FISIP Undip.
Pasal 38 Mekanisme Pemecatan dan Penggantian Mekanisme pemecatan dan penggantian untuk selanjutnya akan diatur dalam ketetapan tata beracara Badan Kehormatan SM FISIP Undip. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Pada saat berlakunya peraturan tata tertib ini semua pokok pembicaraan yang sedang dibahas oleh SM FISIP Undip disesuaikan penyelesaiannya melalui rapat SM FISIP Undip berdasarkan peraturan tata tertib ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 (1) Usul perubahan peraturan tata tertib SM FISIP Undip dapat diajukan oleh sekurangkurangnya (1/2n + 1) Anggota SM FISIP Undip. (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota FISIP Undip, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan penjelasannya diajukan secara tertulis kepada Pimpinan SM FISIP Undip yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul. (3) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diajukan maksimal satu bulan terhitung sejak berlakunya peraturan tata tertib ini. (4) Usul perubahan tersebut kemudian diajukan oleh Pimpinan SM FISIP Undip didalam rapat SM FISIP Undip untuk diambil keputusan. (5) Dalam hal usul perubahan disetujui, pembahasan diserahkan kepada rapat SM FISIP Undip. (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan. (7) Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan. (8) Sejak disahkannya Peraturan Tata Tertib SM FISIP Undip ini, maka peraturan tata tertib sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di : Semarang, Hari / Tanggal :
Tempat/Waktu :
Ketua Senat
Sekretaris Umum
Ace Rahmat Rodia Jamasari NIM. 14010114140104
Diyah Novitasari NIM. 14020115130108
Mengetahui, Wakil Dekan I FISIP Undip
Dr. Hedi Pudjo Santoso, M.Si NIP. 19610510 198902 1 002
