KETETAPAN SENAT MAHASISWA FISIP UNDIP 2017
Nomor: 003/TAP/SMFISIP/UNDIP/II/2017
Tentang Pedoman Pokok Organisasi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Menimbang 1.
Bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pemgembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas kepribadian.
2.
Bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan perannya untuk membina suasana kekeluargaan antar civitas akademika.
3.
Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Senat Mahasiswa perlu menyusun sebuah Pedoman Pokok Organisasi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017.
Mengingat 1.
Undang-undang No. 20 / tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3.
Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4.
Peraturan Mendiknas RI. Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro
5.
Keputusan Mendiknas RI. No. 155/U/tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
6.
Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro
Memperhatikan Hasil Sidang Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017.
Menetapkan 1.
Pedoman Pokok Organisasi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017 sebagaimana terlampir.
2.
Menugaskan kepada seluruh pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk mengemban, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkanya kepada Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: (1)
Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Ormawa Fisip Undip adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
(2)
Pedoman Pokok Organisasi yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPO merupakan landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Fisip Undip, sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur, guna mewujudkan sinergisitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fisip Undip.
(3)
Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Ormawa Fisip Undip merupakan haluan Organisasi Kemahasiswaan Fisip tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.
(4)
Rencana
Strategis
Pengembangan
Organisasi
Kemahasiswaan
Universitas
Diponegoro yang selanjutnya disebut Renstra Ormawa Undip merupakan arahan strategis pengembangan dan pola kegiatan kemahasiswaan Ormawa Undip lima tahunan guna mencapai visi-misi Ormawa Undip sebagaimana termaktub dalam GBHK Ormawa Undip.
(5)
SMF adalah Senat Mahasiswa Fakultas di Universitas Diponegoro yang berfungsi menampung
aspirasi
mahasiswa
sebagai
badan
kelengkapan
Organisasi
Kemahasiswaan non struktural Undip. (6)
BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
(7)
HMJ/PS adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
(8)
BSO adalah Badan Semi Otonom yang merupakan organisasi kemahasiswaan sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan Undip di bawah pembinaan BEMF di tingkat fakultas atau di bawah pembinaan ketua BEM Undip yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.
(9)
UPK adalah Unit Pelaksana Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagai badan kelengkapan non struktural di Organisasi Kemahasiswaan Undip yang melaksanakan program kerja berdasarkan pada GBHK.
(10) Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan mahasiswa dari setiap perwakilan dari HMJ/PS dan UPK untuk SMF serta Ketua dan Wakil Ketua BEMF. (11) Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PAW adalah mekanisme penggantian anggota Senat Mahasiswa yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
(12) Pemakzulan adalah proses memberhentikan Ketua BEMF, Ketua HMJ/PS atau Ketua UPK. (13) Memorandum adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh: a.
SMF kepada Ketua BEMF, Ketua HMJ/PS, Ketua UPK
b.
Karena dinilai telah melanggar Pedoman Pokok Organisasi dan/atau GarisGaris Besar Haluan Kerja Ormawa Fisip Undip.
(14) PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Pasal 2 Kedudukan Ormawa Fisip Undip berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pasal 3 Asas dan Sifat (1)
Ormawa Fisip Undip berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2)
Ormawa Fisip Undip bersifat demokratis, otonom, akademis, akuntabel, transparan, koordinatif dan kemitraan. Pasal 4 Fungsi dan Tujuan
(1)
Fungsi Ormawa FISIP Undip adalah a. Sebagai sarana untuk menggali dan menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari kalangan mahasiswa Fisip Undip dalam bentuk kebijakan dan/atau program kerja.
b. Sebagai wadah bersama untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa Fisip Undip. c. Sebagai wadah pendayagunaan dan pengoptimalan segenap potensi mahasiswa Fisip Undip sebagai insan religius, akademis, intelektual, dan professional. d. Sebagai sarana pengembangan keterampilan organisasi manajemen dan kepemimpinan serta e. Sebagai lembaga formal untuk berperan secara aktif dalam bingkai almamater Undip. (2)
Tujuan Ormawa Fisip UNDIP adalah a. Mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila; b. Mewujudkan kehidupan kampus yang dinamis dan akademis; c. Memupuk dan membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan civitas akademika; d. Membangun dan meningkatkan tanggung jawab serta solidaritas sosial dan e. Mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang disusun dalam Renstra Kemahasiswaan dan GBHK Undip.
BAB II KEORGANISASIAN Bagian Pertama Pasal 5 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang SMF (1)
SMF mempunyai tugas: a. Menyerap dan Menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di Fakultas sebagai bahan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK. b. Memberikan masukan dalam penyusuanan Rencana Strategi (Renstra) Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan. c. Merumuskan Menetapkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. d. Menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPO. f. Monitoring dan Evaluasi kesesuaian program kerja BEMF, HMJ/PS dan UPK dengan acuan GBHK. g. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. h. Memberikan usulan pendapat dan saran kepada pimpinan Fakultas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional. i. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, BEMF, HMJ/PS dan UPK serta SM Undip.
j. Membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Tingkat Fakultas dalam rangka pemilihan anggota SM dan Ketua dan Wakil ketua BEMF. k. Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Pimpinan Fakultas pada semester awal dan semester akhir. l. Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan SMF ke Pimpinan Fakultas dan m. Anggota SM FISIP yang telah terpilih dalam Pemilihan Raya dan Telah dilantik oleh pimpinan fakultas memiliki tugas melakukan reses dan koordinasi kemitraan dengan konstituen masing-masing. (2)
SMF memiliki kewenangan a. Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan dalam Muswa Fakultas. b. Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. c. Memberikan teguran kepada BEMF, HMJ/PS, dan UPK yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK. d. Membekukan kepengurusan BEMF, HMJ/PS, dan UPK dengan persetujuan pimpinan Fakultas apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO. e. Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas. f. Mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interplasi dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEMF, HMJ/PS dan UPK apabila terjadi ketidak sesuaian program kerja dengan GBHK.
g. Mempunyai hak budget berkaitan dengan kesesuaian dan kelayakan program kerja BEMF, HMJ/PS, dan UPK dengan anggaran yang diusulkan dan h. Anggota SMF yang telah terpilih dan dilantik oleh pimpinan fakultas berwenang mendapatkan tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. Pasal 6 Anggota dan Pengurus SMF (1)
Anggota SMF terdiri dari perwakilan HMJ/PS dan/atau angkatan serta 1 (satu) orang setiap UPK.
(2)
Perwakilan mahasiswa dari unsur HMJ/PS, UPK ditunjuk sesuai mekanisme masingmasing oganisasi tersebut dan dipilih melalui mekanisme pemira
(3)
Pengurus SMF terdiri dari: a.
Ketua
b.
Wakil Ketua
c.
Sekretaris Umum
d.
Ketua-ketua Komisi dan
e.
Anggota
(4)
Pengurus SMF mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
(5)
Ketua SMF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
(6)
SMF bertanggung jawab kepada mahasiswa dan kepada pimpinan fakultas.
(7)
Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan, ketua-ketua komisi di SMF diatur dalam peraturan SMF selama tidak bertentangan dengan PPO.
Bagian Kedua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pasal 7 Kedudukan, Tugas dan Wewenang (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki tugas a.
Menyerap aspirasi mahasiswa Fakultas yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan.
b.
Menyusun Visi, Misi dan Tujuan BEMF.
c.
Memberikan
masukan
dalam
penyusunan
Renstra
Pengembangan
Kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan. d.
Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
e.
Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
f.
Melakukan pembinaan kepada BSO.
g.
Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BSO, HMJ/PS dan UPK.
h.
Melakukan koordinasi pada seluruh kegiatan mahasiswa yang bersifat prestatif di lingkup regional, nasional, dan, internasional bersama HMJ/PS dan UPK.
i.
Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMF dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan dan
j.
Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BEMF kepada SMF dan Pimpinan Fakultas.
(3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan: a.
Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan
b.
Bertindak atas nama Mahasiswa Fakultas baik ke dalam maupun ke luar Fakultas
c.
Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
d.
Memberikan teguran kepada BSO yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK
e.
Membekukan kepengurusan BSO dengan persetujuan SMF apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO dan GBHK.
f.
Memberikan informasi kepada Senat Mahasiswa Fakultas apabila ada HMJ/PS, UPK yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK yang ditunjukan dengan bukti
g.
Mempunyai hak jawab atas teguran dari Senat Mahasiswa Fakultas berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK
h.
Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEMF yang didukung dengan bukti.
i.
Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas yang telah ditetapkan fakultas.
Pasal 8 Pengurus BEMF (1)
BEMF dipimpin oleh seorang ketua dengan dibantu oleh seorang wakil Ketua.
(2)
Pengurus Inti BEMF minimal terdiri dari: a.
Ketua dan Wakil Ketua
b.
Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
c.
Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
d.
Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat
e.
Ketua Bidang Kebijakan Publik
f.
Ketua Bidang Keilmuan dan Penalaran
g.
Sekretaris
h.
Bendahara
(3)
Penetapan ketua dan wakil ketua BEMF dilakukan oleh Panitia Pemilihan Fakultas.
(4)
Ketua BEMF memiliki hak preogratif dalam menentukan komposisi pengurus inti BEMF
(5)
Ketua BEMF berhak untuk mengembangkan bidang baru sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan sebelumnya berkoordinasi dengan SMF.
(6)
Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti BEMF.
(7)
Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
(8)
Ketua BEMF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
(9)
BEMF bertanggung jawab kepada SMF dan kepada pimpinan Fakultas.
(10) Ketentuan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja BEM diatur tersendiri oleh BEMF selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEMF. Bagian Ketiga Badan Semi Otonom Mahasiswa Fakultas Pasal 9 (1)
BSO merupakan rintisan organisasi kemahasiswaan untuk berkembang menjadi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
(2)
BSO didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan keilmuan dan penalaran, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraaan mahasiswa, kerohanian, dan kepedulian sosial.
(3)
BSO dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM dan atau Pimpinan Fakultas. Pasal 10 Tugas dan Wewenang
(1)
Badan Semi Otonom Fakultas memiliki tugas: a.
Melakukan rekruitmen anggota.
b.
Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK.
c.
Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK.
d.
Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja Dengan seluruh Ormawa Fakultas.
e.
Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEMF dan Pimpinan Fakultas pada periode tengah dan akhir kepengurusan.
f.
Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BSO kepada BEMF dan Pimpinan Fakultas.
(2)
Badan Semi Otonom Fakultas memiliki kewenangan: a.
Ikut serta dalam penyusunan program kerja BEMF.
b.
Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEMF yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO dan mahasiswa.
c.
Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari BEMF.
d.
Berhak mengajukan diri untuk menjadi Unit Pelaksana Kegiatan setelah satu tahun masa berdirinya BSO ke SMF dengan tembusan ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pasal 11 Persyaratan Pendirian BSOF
(1)
Persyaratan umum Pendirian BSO Fakultas adalah: a.
Mempunyai Visi, Misi dan Tujuan BSO yang diusulkan serta tidak bertentangan dengan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas di Undip dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE (Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Entrepreneur).
b.
Mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra. Pengembangan Kemahasiswaan, PPO dan GBHK.
(2)
c.
Mempunyai dosen pendamping.
d.
Mempunyai anggota minimal 20 orang.
Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Senat Mahasiswa selama tidak bertentangan dengan PPO Fakultas.
Pasal 12 Pengurus BSOF (1)
Pengurus BSOF dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSOF.
(2)
Pengurus inti BSO Fakultas terdiri dari: a.
Ketua
b.
Sekretaris
c.
Bendahara
d.
Ketua-ketua Bidang
(3)
Pengurus BSOF mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
(4)
Ketua BSOF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
(5)
BSOF bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEMF, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
(6)
Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO diatur tersendiri oleh BSOF selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSOF. Bagian Keempat Unit Pelaksana Kegiatan Pasal 13
(1)
UPK merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkatan fakultas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
(3)
UPK didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan Keilmuan dan Penalaran, bakat-minat dan kegemaran, kepedulian sosial, kesejahteraan dan kerohanian.
(4)
UPK dapat berdiri dari perkembangan BSO yang mengusulkan diri ke SMF dan Pimpinan Fakultas.
(5)
UPK dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang keilmuan dan penalaran berbentuk Kelompok Studi Mahasiswa.
(6)
UPK dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kepedulian sosial, diberi nama sesuai dengan visi, misi dan tujuan UPK.
(7)
UPK sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 20 mahasiswa aktif Pasal 14 Tugas dan Wewenang
(1)
UPK Mahasiswa Fakultas memiliki tugas: a.
Melakukan rekruitmen anggota.
b.
Menyusun Visi, Misi dan Tujuan UPK.
c.
Menyusun Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas
d.
Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
e.
Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
f.
Melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang UPK
g.
Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan Ormawa Fakultas Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMF dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan.
h.
Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan UPK kepada SMF dan Pimpinan Fakultas.
(2)
UPK Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan: a.
Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan.
b.
Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SMF dan BEMF berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
c.
Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas.
d.
Memberikan informasi kepada SMF apabila ada HMJ/PS, UPK dan BEMF yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK.
e.
Mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK.
f.
Mengajukan banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan dengan menyertakan bukti. Pasal 15 Pengurus UPK
(1)
Pengurus UPK dipilih melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah oleh seluruh anggota UPK
(2)
(3)
Pengurus Inti UPK minimal terdiri dari: a.
Ketua
b.
Sekretaris
c.
Bendahara
d.
Ketua-ketua divisi atau sejenisnya
Ketua-ketua divisi dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan UPK serta kesesuaian dengan GBHK dan PPO.
(4)
Pengurus UPK Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu periode.
(5)
Ketua UPK hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi.
(6)
UPK Fakultas bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SMF dan kepada Pimpinan Fakultas.
(7)
Ketentuan keterkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja UPK diatur tersendiri oleh UPK Fakultas selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UPK Fakultas. Bagian Kelima Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi Pasal 16
(1)
Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi merupakan badan otonom organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.
(2)
HMJ/PS sebagai organisasi yang menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan masingmasing. Pasal 17 Tugas dan Wewenang
(1)
Melalui konsultasi dengan Ketua Jurusan/Prodi, HMJ/PS mempunyai tugas: a.
Menyusun Visi, Misi dan Tujuan HMJ/PS.
b.
Menyusun Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Jurusan/Program Studi.
c.
Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
d.
Melaksanakankan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
e.
Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM, BSO, UPK dan HMJ/PS lain di lingkungan Fakultas.
f.
Mengirimkan proposal PKM ke Dikti sebanyak minimal 5 proposal.
g.
Melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang keilmuan di jurusan/prodi.
h.
Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Senat Mahasiswa dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan.
i.
Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan HMJ/PS kepada SMF dan Ketua Jurusan.
(2)
HMJ/PS memiliki kewenangan: a.
Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan di tingkat fakultas.
b.
Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SM dan BEMF berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
c.
Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas.
d.
Mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK.
e.
Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan HMJ/PS dengan menyertakan bukti.
f.
Berkoordinasi dengan Biro Jurusan/Program Studi jika memiliki. Pasal 18 Pengurus HMJ/PS
(1)
Ketua HMJ/PS dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh seluruh mahasiswa jurusan/prodi.
(2)
Pengurus Inti HMJ/PS minimal terdiri dari: a.
Ketua
(3)
b.
Ketua Bidang Penelitian, Keilmuan dan Penalaran
c.
Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
d.
Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
e.
Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat
f.
Sekretaris
g.
Bendahara
Komposisi Pengurus inti (Kabinet) HMJ/PSditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua HMJ/PS terpilih.
(4)
Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti HMJ/PS.
(5)
Ketua-ketua Divisi lainnya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan HMJ/PS serta kesesuaian dengan GBHK dan PPO.
(6)
Pengurus HMJ/PS mempunyai masa jabatan selama satu periode.
(7)
Ketua HMJ/PS hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
(8)
HMJ/PS bertanggung jawab kepada mahasiswa, Ketua Jurusan/Prodi dan Pimpinan Fakultas.
(9)
Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja HMJ/PS diatur tersendiri oleh HMJ/PS selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan HMJ/PS.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 19 Anggota Ormawa Fisip Undip adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pasal 20 Hak Anggota (1)
Mengeluarkan pikiran dan pendapat baik lisan maupun tulisan yang dilakukan secara sehat serta bertanggung jawab.
(2)
Mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Fisip Undip sesuai prosedur yang berlaku.
(3)
Mendapat informasi yang terbuka dan transparan.
(4)
Menggunakan segala fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)
Membela diri dan dibela apabila mendapat sanksi, baik dari dalam maupun dari luar almamater Undip dan
(6)
Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan keorganisasian Ormawa Fisip Undip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 21 Kewajiban Anggota
(1)
Menjunjung Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fisip Undip dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Kemahasiswaan Fisip Undip serta peraturan yang berlaku.
(2)
Menjaga nama baik almamater Undip.
(3)
Mendukung dan mensukseskan berbagai macam kebijakan dan program Ormawa Fisip Undip selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan
(4)
Menjaga dan memelihara segala macam fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan untuk Ormawa Fisip Undip. Pasal 22 Berakhirnya Keanggotaan
(1)
Lulus atau berakhirnya jenjang pendidikan akademik.
(2)
Meninggal dunia.
(3)
Kehilangan status kemahasiswaan Undip dan/atau
(4)
Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Ormawa yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 23
(1)
Keanggotaan SMF dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa FISIP Undip melalui Pemilihan Raya (PEMIRA) fakultas dengan syarat-syarat serta mekanisme yang diatur dalam ketetapan SMF.
(2)
Kepengurusan SMF terdiri atas Ketua Umum merangkap anggota, Wakil Ketua Umum merangkap anggota, Sekretaris Umum merangkap anggota, Ketua Komisi merangkap anggota, dan anggota SMF lainnya sesuai dengan keputusan Sidang SMF.
(3)
Ketua umum SMF dipilih langsung oleh seluruh senator terpilih sesuai dengan mekanisme di dalam SMF dan dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan melalui mekanisme yang diatur dalam organisasi masing – masing dan atas persetujuan Wakil Dekan I.
(4)
Pengurus SMF menjabat selama 1 periode
(5)
Ketua umum SMF menjabat selama 1 periode dan tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
(6)
Tata kerja SMF ditetapkan oleh Sidang SMF.
(7)
Dalam melaksanakan program kerjanya, SMF berhak menunjuk sebuah kepanitiaan yang ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku.
(8)
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SMF bertanggungjawab kepada seluruh mahasiswa FISIP Undip. Pasal 24
(1)
Ketua dan Wakil Ketua BEMF dipilih langsung melalui Pemilihan Raya (PEMIRA) Fakultas dengan syarat-syarat serta mekanisme yang diatur dalam ketetapan SMF.
(2)
Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF dan dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan melalui mekanisme yang diatur dalam organisasi masingmasing dan atas persetujuan Wakil Dekan I
(3)
Kepengurusan BEMF terdiri atas pasangan Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF dan struktur anggota kabinetnya.
(4)
Keanggotaan kabinet dipilih melalui open recruitment.
(5)
Masa kerja BEMF adalah satu periode dan Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF tidak dapat dipilih kembali.
(6)
Tata kerja kepengurusan BEMF dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SM FISIP Undip.
(7)
Dalam melaksanakan tugasnya BEMF bertanggungjawab kepada mahasiswa melalui SMF.
Pasal 25 (1)
Ketua Umum HMJ/PS dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa jurusanya masingmasing melalui mekanisme Pemilihan Raya (PEMIRA) Jurusan dan dapat mengundurkan diri. Sebelum masa jabatannya berakhir dengan melalui mekanisme yang diatur dalam organisasi masing – masing dan atas persetujuan Wakil Dekan I
(2)
Kepengurusan HMJ/ PS terdiri atas Ketua Umum dan struktur anggotanya.
(3)
Keanggotaan pengurus dipilih melalui open recruitment.
(4)
Masa kerja HMJ/ PS adalah satu periode dan Ketua tidak dapat dipilih kembali.
(5)
Tata kerja kepengurusan HMJ/PS dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SM FISIP Undip.
(6)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, HMJ/ PS mengkoordinasikan kegiatannya kepada BEMF dan mempertanggungjawabkan secara organisasional kepada BEMF dan SMF. Pasal 26
(1)
Ketua Umum UPK dipilih langsung oleh anggota organisasinya sesuai dengan mekanisme di dalam UPK tersebut.
(2)
Kepengurusan UPK terdiri atas Ketua Umum dan struktur anggotanya.
(3)
Keanggotaan pengurus dipilih melalui open recruitment.
(4)
Masa kerja UPK adalah satu periode dan Ketua tidak dapat dipilih kembali.
(5)
Tata kerja kepengurusan UPK dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SMF FISIP Undip.
(6)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPK mengkoordinasikan kegiatannya kepada BEMF dan mempertanggungjawabkan secara organisasional kepada BEMF dan SMF.
Pasal 27 (1)
Pengurus BSO dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO Fakultas
(2)
Pengurus inti BSO Fakultas terdiri dari: b.
Ketua
c.
Sekretaris
d.
Bendahara
e.
Ketua-ketua Bidang
(3)
Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun
(4)
Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya
(5)
BSO bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEMF, dan Wakil Dekan I.
(6)
Aturan - aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO diatur tersendiri oleh BSO selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSO. BAB V PEMAKZULAN Pasal 28 Ketentuan Pemakzulan Seorang ketua BEMF, ketua HMJ/PS, dan ketua UPK di tingkat fakultas dapat diberhentikan apabila a.
Terbukti secara sah melanggar Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Undip
serta
Garis-Garis
Besar
Haluan
Kerja
Kemahasiswaan
Fisip
UndipTerbukti melakukan tindak pidana bedasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau b.
Tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai PPO dan GBHK.
Pasal 29 Proses Pemakzulan (1)
Pemakzulan dilakukan dengan prosedur: a.
Ketua BEMF, UPK, dan HMJ/PS adalah objek pemakzulan SMF.
b.
SMF memberikan peringatan kepada ketua BEMF, ketua HMJ/PS, dan/atau ketua UPK atas pelanggaran PPO Kemahasiswaan Fisip Undip dan/atau GBHK berupa memorandum.
c.
Memorandum pertama dikeluarkan oleh SMF, apabila terbukti melanggar PPO dan/atau GBHK Ormawa Fisip Undip.
d.
Memorandum kedua dikeluarkan apabila selama satu minggu objek pemakzulan tidak mengindahkan memorandum pertama.
e.
Memorandum ketiga dikeluarkan apabila selama satu minggu objek pemakzulan tidak mengindahkan memorandum kedua.
(2)
Apabila memorandum tidak diperhatikan, maka SMF berwenang menyelenggarakan sidang istimewa untuk memberhentikan ketua BEMF dan/atau ketua UPK dan atau HMJ/PS dengan Persetujuan Wakil Dekan I
(3)
Ketentuan lain yang berkaitan dengan pemakzulan diatur lebih lanjut dalam peraturan Senat Mahasiswa tentang tata beracara pemakzulan.
BAB VI BAGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Pasal 30
BAB VII PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA Pasal 31 Maksud dan Tujuan (1)
Tujuan penyelenggaraan Pemira adalah sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkesenimbungan.
(2)
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Pemira harus dilaksanakan secara jujur, adil, taat aturan, terbuka, partisipatif, bersih, bebas, dan umum. Pasal 32 Pelaksanaan
(1)
Pemira dilaksanakan satu kali dalam satu kepengurusan untuk memilih Ketua-Wakil Ketua BEMF dan senator Fakultas secara langsung.
(2)
Pemira di tingkat universitas diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan oleh SM Fisip atas sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
(3)
Pemira di tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Panlih dan Panwas yang ditetapkan SMF atas sepengetahuan Wakil Dekan I
(4)
Ketentuan lain terkait Pemilihan Umum Raya mahasiswa diatur selanjutnya dalam peraturan mahasiswa tentang Pemira. BAB VIII BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 33
(1)
BEMF, HMJ, HMPS, UPK dan BSO bertanggung jawab untuk melaksanakan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SMF.
(2)
Bagi setiap lembaga intra yang tidak mematuhi PPO dan GBHK akan diberi teguran baik berupa lisan ataupun tulisan.
(3)
Apabila diberikan teguran sebanyak 2 kali maka akan diberikan sanksi berupa tidak diperbolehkannya mengadakan satu kali program kerja yang telah disahkan dan membayar denda berupa uang makasimal Rp1.500.000 yang digunakan untuk pengabdian masyarakat sebagai aplikasi Tri Darma Perguruan Tinggi.
(4)
Apabila diberikan teguran sebanyak tiga kali maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan kepengurusan atas persetujuan dari Wakil Dekan I. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34
(1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pokok Organisasi SM FISIP Undip ini akan diatur dalam ketetapan Sidang Pleno SM FISIP Undip.
(2)
Pedoman Pokok Organisasi SM FISIP Undip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(3)
Dengan ditetapkanya Pedoman Pokok Organisasi SM FISIP Undip ini maka Pedoman Pokok Organisasi SM FISIP Undip sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di : Semarang Hari
: Jum’at
Tanggal
: 17 Februari 2017
Pukul
: 14.56 WIB
