Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 32/SK/SM UNDIP/XI/2015 Tentang Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)
Disusun dalam rangka mempermudah penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (Pemira) Universitas Diponegoro
Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang 2015
SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO 2015 NO. 32/SK/SM UNDIP/XI/2015
TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA
Dengan Mengharap Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Menimbang : a. bahwa pemilihan raya mahasiswa Undip merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagai mana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi Undip; b. bahwa pemilihan raya mahasiswa Undip diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Senat Mahasiswa; c. bahwa Peraturan Senat Undip Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan mahasiswa Undip sehingga Peraturan tersebut perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan tentang Pemilihan raya mahasiswa; Mengingat : 1. UU Nomor 20 /tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Rektor Undip No. 4 tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan 3. Pedoman Pokok Organsasi Undip Tahun 2015 Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA
BAB I KETENTUAN UMUM
(1).
(2). (3).
(4). (5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(10). (11).
(12).
(13). (14). (15).
Pasal 1 Pemilihan umum raya yang selanjutnya disingkat (PEMIRA) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan Senat Mahasiswa Undip dari setiap fakultas dan UKM, Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas. Peserta PEMIRA adalah seluruh komponen yang terlibat dalam PEMIRA meliputi pemilih, penyelenggara dan calon. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat UKM Undip adalah badan kelengkapan non struktural dibawah pembinaan pembantu Rektor bidang kemahasiswaan Pasangan calon ketua dan wakil ketua selanjutnya disebut pasangan calon adalah calon ketua dan wakil ketua BEM Undip yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan Umum Raya mahasiswa tingkat fakultas yang kemudian disingkat sebagai Pemira Fakultas dilaksanakan dan diselenggarakan ditingkat fakultas sesuai peraturan di masing-masing fakultas. Panitia Pemilihan Umum Raya Universitas yang selanjutnya disingkat Panlih Pemira Universitas adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh SM Undip yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemira di tingkat universitas. Aklamasi pemira adalah pernyataan setuju secara lisan melalui musyawarah mufakat dari peserta rapat panlih pemira universitas untuk menetapkan calon tunggal ketua dan wakil ketua BEM Undip. Panitia Pemilihan Umum Raya Fakultas yang selanjutnya disingkat Panlih Pemira Fakultas adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pemira di tingkat fakultas dan berkoordinasi dengan Panlih Pemira Universitas dalam hal penyelenggaraan pemira universitas. Panitia Pemungutan Suara Universitas yang selanjutnya disebut PPSU adalah panitia yang dibentuk oleh Panlih Pemira Universitas yang bertugas melaksanakan teknis pelaksanaan Pemira Mahasiswa Undip Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Panitia Pengawas Pemira Universitas yang selanjutnya disingkat Panwas Pemira Universitas, adalah badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pemira Mahasiswa di tingkat universitas yang ditetapkan oleh SM Undip Panitia Pengawas Pemira Fakultas yang selanjutnya disingkat Panwas Pemira Fakultas, adalah panitia yang dibentuk oleh SM Fakultas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat Fakultas Pemantau Pemira adalah mahasiswa Undip yang mengorganisasikan diri untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pemira yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas Pemilih adalah mahasiswa Undip yang masih aktif kuliah, jenjang maksimal S1 Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pemira
(16). Saksi penghitungan suara adalah pihak yang ditunjuk oleh calon Ketua dan Wakil ketua BEM Undip untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara hasil pemira. (17). Tim Yudisial adalah badan yang dibentuk Pejabat Bidang Kemahasiswaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi terkait pemira diantara Panlih Pemira Universitas dan atau Panlih Pemira Fakultas dengan pihak-pihak yang terkait. BAB II AZAS DAN PELAKSANAAN PEMIRA Pasal 2 Penyelenggaraan Pemira Mahasiswa UNDIP didasarkan atas azas-azas sebagai berikut: (1). Langsung yaitu setiap mahasiswa UNDIP yang mempunyai hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain pada saat pemira. (2). Umum yaitu penyelenggaraan Pemira dilaksanakan di UNDIP dengan memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa UNDIP untuk terlibat di dalamnya. (3). Bebas yaitu setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemira tanpa tekanan, selama tidak bertentangan dengan peraturan ini. (4). Rahasia yaitu setiap Mahasiswa UNDIP yang mempunyai hak pilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemira. (5). Kejujuran yaitu penyelenggaraan pemira yang menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas. (6). Keadilan yaitu penyelenggaraan pemira yang proporsional. Pasal 3 (1). Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat bulan Desember. (2). Tahapan pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEM Undip dan Ketua-Wakil ketua BEM Fakultas meliputi: a. Pemutakhiran daftar Pemilih; b. Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua-Wakil Ketua BEM; c. Verifikasi persyaratan bakal calon oleh Panlih Pemira; d. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon yang dilaksanakan secara terbuka, oleh Panlih Pemira; e. Penetapan nomor urut calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip oleh Panlih Pemira; f. Masa Kampanye; g. Masa tenang; h. Pemungutan dan penghitungan suara; i. Pengumuman hasil Pemira yang dilaksanakan secara terbuka; j. Pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil Pemira; k. Penetapan hasil Pemira dan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil Pemira oleh Panlih Pemira; l. Pengucapan sumpah/janji Ketua-Wakil Ketua BEM Undip. (3). Tahapan pemilihan Anggota Senat Mahasiswa Undip meliputi:
a. Pengajuan calon anggota SM yang ditunjuk diantara anggota mereka melalui sidang khusus dengan mekanisme musyawarah-mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan pemungutan suara untuk menentukan dukungan terbanyak dan ditandatangani oleh Ketua SMF dan UKM ke Panlih di tingkat Universitas; b. Verifikasi persyaratan calon; c. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon; d. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka SMF dan UKM mengajukan calon pengganti yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Panlih Pemira; e. Penetapan Anggota Senat Mahasiswa Undip terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil verifikasi. f. Pengucapan sumpah/janji Anggota Senat Mahasiswa Undip. (4). Panlih Pemira wajib menolak bakal calon yang terbukti memalsukan dokumen pencalonan (5). Nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam daftar calon ketua dan wakil ketua BEM Undip dan daftar Anggota Senat Undip terpilih (6). Tata cara dan waktu pencalonan pasangan ketua dan wakil ketua BEM Undip dan anggota Senat Mahasiswa Undip diatur oleh Panlih Pemira Universitas BAB III PERSYARATAN PASANGAN CALON BEM UNDIP SERTA ANGGOTA SENAT MAHASISWA UNDIP Pasal 4 (1) Pasangan calon BEM Undip harus memenuhi persyaratan a. Beriman kepada Tuhan YME b. Mahasiswa Undip yang telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 8 yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM, KRS dan KHS terakhir, beserta keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan. c. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap d. Bersedia tidak merokok di lingkungan tanpa rokok di kampus Undip e. Tidak pernah mengkonsumsi narkoba dalam bentuk apapun f. Minimal telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya yang dibuktikan dengan sertifikat atau sederajat yang diakui oleh universitas g. Berpengalaman sebagai pengurus salah satu atau lebih organisasi kemahasiswaan baik di BEM, SM Undip maupun Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa Undip, HMJ/P dan UPK ditunjukkan dengan sertifikat dan atau surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan h. IP Kumulatif minimal 2.75 i. Pencalonan bersifat independen
j. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 300 mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotocopy KTM yang tersebar sekurang-kurangnya di 5 (lima) fakultas, dengan masing-masing fakultas minimal 30 orang, k. Menyertakan Curiculum Vitae lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas. l. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi pasangan calon BEM Undip m. Membuat makalah berupa penjabaran visi-misi dan program 100 hari dengan ketentuan yang telah diatur oleh Panlih Pemira Universitas. n. Apabila tidak ada calon yang mendaftar menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM Undip, maka akan dilakukan penunjukan oleh SM Undip tahun terselenggaranya Pemira (2) Calon anggota Senat Mahasiswa Undip harus memenuhi persyaratan: a. Beriman kepada Tuhan YME b. Mahasiswa Undip yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM beserta keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan c. Mahasiswa Undip yang telah menempuh studi minimal 3 semester, maksimal semester 8 d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap e. Bersedia tidak merokok di lingkungan tanpa rokok di kampus Undip f. Tidak pernah mengkonsumsi narkoba dalam bentuk apapun g. Berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi kemahasiswaan baik di BEM dan SM Undip maupun Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa, HMJ/P dan/atau UPK ditunjukkan dengan surat keputusan yang diketahui oleh PD 3 di lingkungan Undip h. Telah menyelesaikan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar i. Ditetapkan oleh SMF dan UKM sebagai perwakilan mahasiswa dari unit organisasi masing-masing, yang dibuktikan dengan surat keterangan pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua SMF atau UKM j. Menyertakan Curiculum Vitae lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas. k. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Senat Mahasiswa Undip BAB IV DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI Pasal 5 Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM (1) Pemilihan pasangan calon BEM Undip dilakukan secara langsung dan terbuka di tiap-tiap fakultas (2) Pemilihan pasangan calon BEM Undip dilakukan dengan sistem proporsional (one man one vote), ditetapkan berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan suara pemilih pada tiap fakultas
Pasal 6 Pemilihan Anggota Senat Mahasiswa (1) Pemilihan Anggota Senat Mahasiswa Undip dilakukan dengan sistem perwakilan, Melalui SMF dan UKM Undip yang telah terverifikasi Oleh Panlih Pemira Universitas. (2) Jumlah kuota kursi untuk anggota senat mahasiswa Undip pada tiap fakultas adalah 2 orang (3) Calon Anggota Senat Perwakilan 1 orang dari UKM aktif yang telah diverifikasi oleh Panlih dan memiliki anggota minimal 25 orang di lingkungan Universitas Diponegoro berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor III. Pasal 7 Daerah Pemilihan Ketua dan Wakil ketua BEM Fakultas serta jumlah kursi Senat Mahasiswa Fakultas (1) Daerah pemilihan Ketua dan Wakil ketua BEM Fakultas serta Senat Mahasiswa Fakultas adalah fakultas masing-masing (2) Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil ketua BEM Fakultas serta Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku difakultas masing-masing dengan tidak menyimpang dari peraturan Pemira. BAB V PENYELENGGARA PEMIRA Pasal 8 (1) Penyelenggara dan penanggungjawab penyelenggaraan Pemira adalah Panlih Pemira Universitas (2) Panlih Pemira Universitas bertanggungjawab : a. secara administratif kepada BEM Undip b. secara kelembagaan ke seluruh mahasiswa Undip (3) Dalam penyelenggaraan Pemira, Panlih Pemira Universitas bebas dari intervensi dari pihak manapun terkait pelaksanaan tugas dan wewenang (4) Dalam hal penyelenggaraan Pemira di tingkat universitas, Panlih Pemira Universitas dapat bekerjasama dengan pihak penyelenggara di tiap fakultas. Pasal 9 Penyelenggaraan Pemira Fakultas Penyelenggaraan pemira di tingkat fakultas dilakukan sesuai dengan peraturan di masing-masing fakultas
(1) (2)
(3) (4)
(1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 10 Keanggotaan Panlih Pemira Universitas Panlih Pemira Universitas berjumlah 25 orang yang terdiri dari 3 orang Panlih inti dan 22 anggota Panlih inti merupakan calon pimpinan Panlih Pemira Universitas terdiri dari mahasiswa Undip minimal semester 3 maksimal semester 7 yang diusulkan oleh BEM Undip dan disetujui oleh SM Undip dengan melewati uji kelayakan Keanggotaan Panlih Pemira Universitas terdiri dari mahasiswa Undip yang dibentuk oleh Panlih inti Pemira Universitas dan disetujui oleh SM Undip. Tata kerja Panlih Pemira Universitas disusun dan ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas dengan berpedoman pada peraturan pemira. Pasal 11 Proses dan Kriteria pembentukan Panlih Pemira Universitas Pendaftaran terbuka yang dilakukan oleh BEM Undip Uji kelayakan yang ditentukan oleh SM Undip Pemilihan 3 orang Panlih inti yang ditetapkan oleh senat dengan mengeluarkan surat keputusan SM Undip Tiga orang Panlih inti Pemira Universitas yang selanjutnya ditetapkan oleh SM Undip dengan surat keputusan Panlih Pemira Universitas berhak memilih 22 anggota Panlih Pemira Universitas lainnya. Kriteria untuk calon Panlih inti Pemira Universitas: a. sedang menempuh pendidikan maksimal S1 di Undip b. lulus LKMM tingkat dasar c. minimal semester 3 dan maksimal semester 7
Pasal 12 Tugas dan Wewenang Panlih Pemira Universitas (1) Tugas Panlih Pemira Universitas a. Menjaga harkat dan martabat Panlih Pemira Universitas sebagai penyelenggara pemira yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil b. Bekerjasama dengan badan/lembaga eksekutif atau legislatif mahasiswa tingkat fakultas dalam pelaksanaan pemira c. Membentuk tim kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemira di tiap fakultas d. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemira untuk menetapkan anggota SM, ketua dan wakil ketua BEM. e. Membuat tahapan-tahapan pelaksanaan pemira f. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan pemira g. Menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemira kepada Panwas Pemira
h. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemira dan/atau yang berkaitan dengan tugas/wewenang Panlih Pemira Universitas kepada seluruh mahasiswa Undip i. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemira kepada mahasiswa Undip melalui sarana yang ditentukan panlih j. Memperlakukan peserta pemira dan pasangan calon secara adil k. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data dari rektorat dan menetapkannya sebagai daftar pemilih lalu dikonfirmasi kepada daftar pemilih tetap dari tiap fakultas l. Mengkordinasikan kegiatan Pemira Mahasiswa di Tempat Pemungutan Suara m. Melakukan verifikasi terhadap calon-calon Anggota SM, pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM n. Mengeluarkan surat ketetapan terhadap calon-calon anggota SM dan calon ketua dan wakil ketua BEM untuk dapat mengikuti Pemira. o. Menentukan jumlah surat suara pada setiap daerah pemilihan dan memenuhi kekurangan suara p. Menetapkan mekanisme pemberian dan pemungutan suara dengan memperhatikan peraturan pemira q. Melakukan monitoring terhadap Pemantau Pemira Mahasiswa r. Mengumpulkan dan mengolah data-data hasil Pemira Mahasiswa s. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemira. t. Menetapkan hasil pemira. u. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemira mahasiswa v. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemira kepada Ketua BEM Undip selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemira. w. Melaksanakan peraturan yang dibuat oleh panlih berdasarkan keadaan genting sesuai dengan pasal 13 ayat (2) huruf G (2) Wewenang Panlih Pemira Universitas a. Bekerja sama dengan badan/lembaga eksekutif atau legislatif mahasiswa di setiap fakultas atau menentukan sendiri mekanisme perekrutan tim kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemira di tiap fakultas b. Menyusun dan menetapkan agenda kerja Panlih Pemira Universitas c. Merekrut satu atau lebih mahasiswa D3/S1 untuk memperlancar seluruh agenda kerja Panlih Pemira Universitas d. Menetapkan standarisasi teknis pelaksanaan, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemira e. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Panlih Pemira Universitas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemira yang sedang berlangsung untuk dilaporkan ke Panwas Pemira pemira f. Mengumumkan hasil perolehan suara kepada seluruh mahasiswa Undip. g. Dalam keadaan genting panlih dapat membuat peraturan yang berkaitan tentang pemira yang dapat mengesampingkan peraturan pemira dengan persetujuan Senat Mahasiswa
Pasal 13 Panitia Pemungutan Suara Universitas (1) Merupakan kepanitiaan dalam pelaksanaan Pemira yang berkedudukan di universitas (2) Anggota PPSU adalah mahasiswa yang terpilih melalui pendaftaran terbuka kepada mahasiswa Undip yang diselenggarakan oleh Panlih Pemira Universitas (3) Jumlah susunan kepanitiaan dan mekanisme pendaftaran ditetapkan dengan keputusan Panlih Pemira Universitas.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 14 Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara Universitas Bekerjasama dengan penyelenggara pemira di fakultas untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Bekerjasama dengan penyelenggara Pemira di Fakultas untuk Menghitung hasil Pemira Universitas di tingkat Fakultas Menyelenggarakan pemungutan suara pemira universitas di fakultas apabila tidak dapat bekerjasama dengan penyelenggara pemira di tingkat fakultas Melaporkan hasil perolehan suara dan berita acara pemungutan suara kepada Panlih Pemira Universitas.
Pasal 15 Panitia Pengawas Pemira Universitas (1) Panitia Pengawas Pemira Mahasiswa Universitas terdiri dari unsur mahasiswa perwakilan Fakultas yang berjumlah dua orang tiap Fakultas dibentuk oleh BEM Undip yang disetujui oleh SM Undip. (2) Calon anggota Panitia Pengawas harus melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh SM Undip (3) Tugas dan kewajiban Panitia Pengawas Pemira adalah: a. Mengawasi semua tahapan Pemira Mahasiswa dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya serta melaporkan hasil pengawasan resmi tersebut b. Dalam hal penanganan terhadap Panlih Pemira Universitas, Panwas Pemira melaporkan hasil pengawasan resmi kepada tim yudisial c. Dalam hal pengawasan terhadap peserta Pemira Mahasiswa, Panwas Pemira melaporkan hasil pengawasan resmi kepada Tim yudisial d. dalam hal pengaduan, Panwas Pemira berhak menentukan prosedur resmi pengaduan yang dilaporkan kepada Tim Yudisial. Pasal 16 Pemantau Pemira Mahasiswa (1) Pemantau Pemira Mahasiswa Undip melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemira Mahasiswa
(2) Pemantau Pemira Mahasiswa Undip wajib mendapatkan persetujuan dari Panlih Pemira Universitas (3) Pemantau pemira dapat berasal dari Lembaga Survei Mahasiswa, pers mahasiswa atau lembaga yang terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Panlih Pemira Universitas. Pasal 17 Tim Yudisial (1) Tim Yudisial dibentuk oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk perselisihan yang berkaitan dengan pengelenggaraan Pemira di tingkat Universitas dengan mendengarkan masukan dari Panlih, Panwas, SM Undip, BEM Undip dan pihak pihak yang bersangkutan; sedangkan perselisihan di tingkat fakultas akan diselesaikan oleh tim yudisial yang dibentuk Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dengan mendengar masukan dari Panlih, Panwas, SMF, BEMF dan pihak yang yang bersangkutan. (2) Anggota Tim Yudisial maksimal berjumlah 11 orang yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan yang dipilih berdasarkan kesepakatan anggota Tim Yudisial. (3) Tugas dan Wewenang Tim Yudisial a. Tim Yudisial bertugas menyelenggarakan sidang yang berkaitan dengan sengketa pemira yang dilaporkan oleh Panwas Pemira selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengaduan. b. Tim Yudisial berwenang menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi pemira berdasarkan laporan dan pengaduan dari pihak-pihak terkait. c. Tim Yudisial tingkat fakultas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masingmasing.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 18 Masa Kerja Masa kerja Panlih Pemira Universitas adalah sejak ditetapkan sampai dengan 2 minggu setelah pelantikan Ketua-wakil ketua BEM Undip Masa kerja PPSU berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh Panlih Pemira Universitas Masa kerja Panwas Pemira berlaku sejak ditetapkan sampai 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemira. Masa kerja Tim Yudisial berlaku sejak ditetapkan sampai 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemira. BAB VI HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 19 (1). Setiap Mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar mempunyai hak memilih, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Undip atau Kartu Rencana Studi (KRS) yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif Universitas Diponegoro.
(2). Setiap Mahasiswa Undip mempunyai hak untuk dipilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM Undip dengan syarat yang sudah ditetapkan (3). Setiap Mahasiswa Undip mempunyai hak untuk dipilih sebagai anggota SM Undip dengan syarat sudah ditetapkan (4). Ketentuan mengenai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan Ketua BEM Fakultas diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira BAB VII KAMPANYE PEMIRA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pasal 20 Pelaksanaan Kampanye Pemira Mahasiswa Kampanye pemira termasuk dalam penyelanggaraan pemira Mahasiswa mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye pemira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pelaksanaan kampanye pemira dilakukan sejak selesainya pengumuman daftar calon tetap ketua dan wakil ketua BEM Undip sesuai dengan keputusan Panlih Pemira Universitas Konten kampanye adalah visi, misi, dan program yang disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Undip Tatacara dan waktu kampanye diatur oleh Panlih Pemira Universitas dan Panlih Pemira Fakultas Mekanisme pelaksanaan kampanye pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEM Fakultas dan Anggota Senat Mahasiswa Fakulutas selanjutnya diatur dalam peraturan yang berlaku difakultas masing-masing
Pasal 21 Larangan dalam Kampanye Pemira (1) Dalam kampanye dilarang: a. Melakukan kampanye negatif dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi, golongan atau calon lainnya. b. Melakukan kampanye hitam berupa tuduhan yang tidak memiliki dasar dan fakta, fitnah dan tidak relevan terhadap calon. c. Menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok mahasiswa. d. Mengganggu ketertiban umum dan merugikan kelompok-kelompok mahasiswa e. Mengancam atau menggunakan kekerasan kepada seseorang atau kontestan Pemira lainnya. (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dalam pelaksanaan Pemira akan mengakibatkan pemberian sanksi
Pasal 22 Pendanaan Kampanye Kampanye dari masing-masing calon dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang halal dan dapat dipertanggung jawabkan. BAB VIII PENDAFTARAN PEMILIH Pasal 23 Sistem Pendaftaran Pendaftaran Pemilih dilakukan di TPS yang telah ditentukan pada saat hari pelaksanaan Pemira dengan syarat mahasiswa harus menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa atau Kartu Rencana Studi (KRS) yang masih berlaku. BAB IX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 24 Waktu Pemungutan dan Penghitungan Pemungutan suara dalam Pemira ditingkat universitas dilaksanakan serentak diseluruh Fakultas di Undip pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas. Pasal 25 Tempat Pemungutan Suara (1). Tempat pemungutan suara ditentukan di tempat strategis dan mudah dijangkau mahasiswa Undip serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas. (2). Panlih Pemira Universitas dan PPSU bekerja sama dengan Penyelenggara Pemira fakultas untuk menentukan letak TPS sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara lancar.
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 26 Surat Suara Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira dibuat surat suara oleh Panlih Pemira Universitas. Jumlah surat suara untuk Pemira pada setiap daerah pemilihan ditentukan atas dasar kesepakatan Panlih Pemira Universitas dengan penyelenggara pemira di fakultas. Apabila terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan pemira PPSU harus sesegera mungkin meminta tambahan surat suara kepada Panlih Pemira Universitas Panlih Pemira Universitas memenuhi kekurangan surat suara sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara pemira fakultas dan Panlih Pemira Universitas Penetapan jumlah surat suara dan sarat sahnya surat suara dalam pemilihan Ketua BEMF ditentukan oleh Panlih Pemira Fakultas masing-masing
Pasal 27 (1) Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas dengan berkordinasi dengan Penyelenggara pemira Fakultas (2) Mekanisme pemungutan suara serta perhitungan suara dalam pemilihan pasangan calon BEM Fakultas ditentukan berdasar peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing dengan tidak menyimpang dari peraturan pemira Pasal 28 (1) Setelah pemungutan suara berakhir langsung diadakan perhitungan suara oleh PPSU yang bekerjasama dengan penyelenggara pemira fakultas (2) Para saksi dari Panlih Pemira Universitas, pemantau, panwas pemira universitas, dan seluruh civitas academica Undip berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya perhitungan suara (3) Saksi dari peserta pemira dan panwas pemira universitas dapat mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 29 (1) Setelah perhitungan suara, PPSU segera membuat berita acara dan Lembar Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh PPSU serta para saksi (2) Panitia memberikan satu lembar berita acara kepada para saksi serta mahasiswa yang hadir di TPS tersebut, untuk ditanda tangani ketua PPSU dan para saksi. Pasal 30 (1) Setelah selesai perhitungan suara, PPSU dengan penyelenggara pemira fakultas yang berada di TPS segera mengumpulkan kotak suara dan hasil perhitungan suara ketingkat fakultas sesuai dengan daerah pemilihannya (2) Selanjutnya dilakukan pengumpulan hasil perhitungan suara ditingkat Fakultas oleh PPSU yang bersangkutan kemudian hasil perhitungan suara ditingkat fakultas tersebut dikumpulkan dan diserahkan pada Panlih Pemira Universitas. Pasal 31 Keberatan yang diajukan oleh para saksi dari peserta Pemira terhadap jalannya perhitungan suara sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) tidak menghalangi proses Pemira. Pasal 32 Format berita acara dan lembar hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas Pasal 33 (1) Selama masa tenang dan pemungutan suara para peserta Pemira dilarang untuk: a. Melakukan kampanye baik secara lisan maupun tertulis.
b. Melakukan pemaksaan kepada mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya. c. Melakukan hal-hal yang menghambat Mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. d. Menghalangi Panlih Pemira Universitas dan PPSU dalam melaksanakan tugasnya. e. Melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara f. Melakukan money politic (2) Pelanggaran terhadap pasal 34 ayat (1) diatas akan dikenakan sanksi BAB X PENETAPAN HASIL PEMIRA
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 34 Pengesahan hasil penghitungan suara di tiap-tiap fakultas untuk pasangan ketua dan wakil ketua BEM Undip dilakukan oleh PPSU Pengumuman hasil Pemira ditiap-tiap fakultas dilakukan oleh Panlih Pemira Fakultas Penetapan keseluruhan hasil Pemira dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas Mekanisme pengesahan penghitungan hasil suara calon ketua BEM Undip akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Panlih Pemira Universitas Mekanisme pengesahan penghitungan dari tiap-tiap fakultas untuk pemilihan ketua BEMF diatur berdasar peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing dengan tidak menyimpang dari peraturan Pemira BAB XI PENGUMUMAN HASIL PEMIRA DAN PEMBERITAHUAN KEPADA CALON TERPILIH
Pasal 35 (1) waktu pengumuman hasil Pemira ditentukan oleh Panlih Pemira Universitas maksimal 7 hari setelah pemungutan suara (2) Pengumuman hasil pemira dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas (3) Pengumuman hasil pemira ketua BEMF dan SMF dilakukan oleh Panlih Pemira Fakultas. BAB XII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN/ATAU SUSULAN Pasal 36 (1) Pemungutan suara ulang dan/atau susulan dilaksanakan apabila : a. Di suatu daerah pemilihan pada waktu ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemira atau penyelenggaraan pemungutan suara berhenti akibat keadaan yang tidak memungkinkan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan
b. Apabila Panwas Pemira menemukan pelanggaran dan hasil sidang Tim Yudisial memutuskan pemungutan suara diulang maka Panlih Pemira Universitas wajib melaksanakan keputusan Tim Yudisial (2) Pemungutan suara ulang dan/atau susulan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sejak pemungutan suara. BAB XIII SIDANG RAYA PEMIRA Pasal 37 1. Sidang raya pemira dilaksanakan oleh SM Undip dan dihadiri oleh penyelenggara pemira, pasangan calon BEM Undip, anggota SM Undip terpilih dan mahasiswa umum. 2. Agenda sidang raya pemira : a. Memutuskan hasil pemira yang ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas b. Menetapkan status demisioner ketua dan wakil ketua periode sebelumnya c. Menetapkan ketua dan wakil ketua BEM Undip dan anggota SM Undip terpilih untuk periode berikutnya. d. Mendengarkan pandangan-pandangan umum peserta pemira. BAB XIV KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pasal 38 Tim Yudisial berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemira antara Panlih Pemira Universitas dan Pasangan calon yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku Tim Yudisial yang dibentuk fakultas berdasarkan kebutuhan berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemira Fakultas antara Panlih Pemira Fakultas dan pasangan calon BEM fakultas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di fakultas Tim Yudisial berwenang untuk memberikan sanksi kepada Panlih Pemira Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku Tim Yudisial berwenang untuk memberikan sanksi kepada Panlih Pemira Fakultas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku Tim Yudisial berwenang untuk memberikan sanksi kepada PPSU yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku Tim Yudisial berwenang untuk memberikan sanksi kepada Panitia Pengawas Pemira yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku tim yudisial berwenang untuk memeberikan sanksi kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku Ketentuan tentang jenis pelanggaran dan sanksi dalam pemilihan ketua BEMF dan SMF selanjutnya diatur dalam peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing
Pasal 39 (1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan oleh kontestan pemira dalam peraturan ini adalah: a. Melakukan kampanye lisan dan/atau tertulis atau berkelompok selama hari tenang (masa reses) dan selama tenggang waktu antara pendaftaran peserta dan pengumuman verifikasi peserta di lingkungan Undip yang dibuktikan dengan adanya tindakan persuasif, brosur, pamflet pada saat tersebut b. Melakukan kampanye dengan memojokkan / menghina kontestan lain yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung (2) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan adalah dilakukan peringatan oleh Panlih Pemira Universitas sebanyak satu kali dengan lisan dan atau tertulis dan dipublikasikan kepada mahasiswa. Apabila peringatan tidak ditaati maka panlih akan melaporkan ke Tim Yudisial melalui panwas dengan sanksi pemotongan suara maksimal 10% dari suara yang diperoleh. (3) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran sedang oleh kontestan pemira mahasiswa dalam peraturan ini adalah: a. melakukan pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu kontestan pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan buktibukti pendukung b. melakukan sabotase atau intimidasi terhadap pelaksana pemira, mahasiswa pemilih dan kontestan pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung c. melakukan kampanye dengan isu SARA yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung (4) Sanksi yang diberlakukan oleh Tim Yudisial untuk pelanggaran sedang adalah pemotongan suara minimal 10% maksimal 50 % dari total perolehan suara pasangan calon (5) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat oleh pasangan calon pemira dalam peraturan ini adalah: a. melakukan money politic (dalam bentuk uang) kepada penyelenggara mahasiswa maupun kepada pemilih yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung b. melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap pelaksana pemira, mahasiswa pemilih dan kontestan pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung c. Melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung (6) Sanksi yang diberlakukan oleh Tim Yudisial untuk pelanggaran berat minimal pemotongan suara 50% dari total perolehan suara pasangan calon, maksimal diskualifikasi pasangan calon
Pasal 40 Panlih Pemira Universitas akan diberi sanksi apabila: (1) Secara kelembagaan: a. Berafiliasi atau memihak salah satu kontestan Pemira. b. Tidak menyelenggarakan Pemira sesuai peraturan yang berlaku. Penjatuhan sanksi kepada Panlih Pemira Universitas secara kelembagaan dilakukan melalui Tim Yudisial (2) Secara personal: Anggota Panlih Pemira Universitas melakukan manipulasi data dan atau menerima suap yang dibuktikan dengan adanya saksi dan bukti-bukti pendukung serta aduan atau temuan panwas, yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaannya yang diputuskan oleh Tim Yudisial Pasal 41 PPSU akan diberi sanksi apabila: (1) Secara kelembagaan: a. Berafiliasi atau memihak salah satu kontestan Pemira. b. Tidak menyelenggarakan Pemira sesuai peraturan yang berlaku. Penjatuhan sanksi kepada PPSU secara kelembagaan dilakukan oleh Tim Yudisial (2) Secara personal: Anggota PPSU melakukan manipulasi data dan atau menerima suap yang dibuktikan dengan adanya saksi dan bukti-bukti pendukung serta aduan atau temuan panwas, yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan PPSU, penjatuhan sanksi kepada PPSU secara personal dilakukan oleh Tim Yudisial Pasal 42 Sanksi untuk Panitia Pengawas Pemira Tim yudisial berwenang memberikan sanksi kepada panwas apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku Pasal 43 Penyelenggara pemira di tingkat fakultas diberi sanksi apabila 1. Secara kelembagaan : a. Berafiliasi atau memihak salah satu kontestan pemira b. Perangkat pemira di fakultas tidak menyelenggarakan pemira universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku penjatuhan sanksi kepada perangkat pemira difakultas dilakukan oleh Tim Yudisial. 2. Secara personal : a. Anggota penyelenggara pemira di fakultas melakukan manipulasi data dan atau menerima suap dengan dibuktikan dengan adanya saksi dan bukti-bukti pendukung serta aduan atau temuan panwas, yang bersangkutan dkeluarkan dari keanggotaan perangkat pemira fakultas.
