SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO SM KM UNDIP Jl. Imam Bardjo, SH No. 2 Semarang

SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO SM KM UNDIP Jl. Imam Bardjo, SH No. 2 Semarang

PERATURAN SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO Menimbang : a. bahwa pemilihan raya mahasiswan Undip merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagai mana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi KM Undip; b. bahwa pemilihan raya mahasiswa Undip diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Senat Mahasiswa; c. bahwa Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan mahasiswa Undip sehingga Peraturan tersebut perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan tentang Pemilihan raya mahasiswa; Mengingat : 1. UU Nomor 20 /tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Keputusan Rektor Undip No. 111/SK/J07/2004 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas 3. Pedoman Pokok Organsasi KM Undip


DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA SENAT MAHASISWA KM UNDIP MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA BAB I KETENTUAN UMUM

(1).

(2).

(3).

(4).

(5). (6).

(7).

Pasal 1 Pemilihan umum Raya mahasiswa yang selanjutnya disingkat Pemira adalah sarana pelaksanaan demokrasi mahasiswa UNDIP yang berupa pemberian suara Mahasiswa untuk memilih presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan anggota Senat Mahasiswa (SM) yang dilaksanakan satu tahun sekali dan dilaksanakan di lingkungan UNDIP. Partai Mahasiswa adalah wadah aspirasi politik mahasiswa di lingkungan Undip yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa sebagai wahana penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa. Pasangan calon presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemira yang diusulkan partai mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan. Badan Eksekutif Mahasiswa KM Undip yang selanjutnya disebut BEM KM Undip adalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemira di Undip sedangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM F adalah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Raya di fakultas di Undip. Komite Pemilihan Raya yang selanjutnya disingkat KPR adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pemira. Komite Pemilihan umum Raya Fakultas yang selanjutnya disingkat KPR Fakultas adalah lembaga independen yang dibentuk oleh BEM F yang bertugas menyelenggarakan Pemira di tingkatan fakultas dan merupakan bagian dari KPR Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPR Fakultas yang bertugas melaksanakan teknis pelaksanaan Pemira Mahasiswa Undip


(8). Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. (9). Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disingkat Banwas adalah badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pemira Mahasiswa di UNDIP (10). Panitia Pengawas Pemira Fakultas, adalah panitia yang dibentuk oleh BEM Fakultas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Fakultas (11). Panitia Pengawas Pemira Jurusan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemira Fakultas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Fakultas. (12). Pemantau Pemira adalah mahasiswa Undip yang mengorganisasikan diri untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pemira mahasiswa secara independen (13). Pemilih adalah mahasiswa Undip yang masih aktif kuliah. (14). Sanksi adalah tindakan yang dilakukan lembaga yang berwenang memberikan sanksi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dan diputuskan sesuai ketentuan yang berlaku. (15). Saksi penghitungan suara adalah pihak yang ditunjuk oleh peserta pemira untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara hasil pemira. (16). Komisi Penyelesai Sengketa Hasil Pemira yang selanjutnya disebut KPSHP adalah komisi yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemira diantara KPR dan peserta pemira. BAB II AZAS DAN PELAKSANAAN PEMIRA Pasal 2 Penyelenggaraan Pemira Mahasiswa UNDIP didasarkan atas azas-azas sebagai berikut: (1). Langsung yaitu setiap mahasiswa UNDIP yang mempunyai hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain pada saat pemira . (2). Umum yaitu penyelenggaraan Pemira dilaksanakan secara umum dan serempak di seluruh UNDIP dengan memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa UNDIP untuk terlibat di dalamnya. (3). Bebas yaitu setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemira tanpa tekanan dari pihak manapun.


(4). Rahasia yaitu setiap Mahasiswa UNDIP yang mempunyai hak pilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemira. (5). Kejujuran yaitu penyelenggaraan pemira dilandasi oleh semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas. (6). Keadilan yaitu penyelenggaraan pemira dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa yang terlibat dan ikut serta dalam pemira. Pasal 3 (1). Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. (2). Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh kampus Undip (3). Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira ditetapkan dengan keputusan KPR. (4). Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi: a. penyusunan daftar Pemilih; b. Pendaftaran partai peserta Pemira c. pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden dan Calon anggota Senat Mahasiswa; d. penetapan Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden, partai peserta pemira dan calon anggota Senat; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Senat Mahasiswa f. masa Kampanye; g. masa tenang; h. pemungutan dan penghitungan suara; i. penetapan hasil Pemira; dan j. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Senat. (5). Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN PESERTA PEMIRA, CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA SENAT MAHASISWA Pasal 4


Peserta Pemilihan Presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dan Senat Mahasiswa KM Undip adalah Partai Mahasiswa Pasal 5 Partai Mahasiswa Peserta Pemira harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (1). Telah lulus verifikasi sebagai partai politik sesuai dengan peraturan Senat Mahasiswa KM Undip tentang Partai Mahasiswa (2). partai mahasiswa didirikan dan dibentuk sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 200 (dua ratus) orang mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar serta minimal mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 (tiga ) fakultas yang ada di Undip. Pasal 6 (1) Calon Presiden BEM KM Undip dan wakil presiden BEM KM Undip harus memenuhi persyaratan a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME b. Mahasiswa Undip yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM beserta keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan c. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap d. Minimal telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya yang dibuktikan dengan sertifikat atau sederajat yang diakui oleh universitas. e. Pernah menjadi pengurus lembaga intra di tingkat fakultas f. IP Kumulatif minimal 2.75 g. Dicalonkan oleh salah satu partai mahasiswa peserta pemilihan raya. h. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 300 mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan dan KTM yang tersebar sekurangkurangnya di 7 (tujuh) fakultas i. Apabila tidak ada calon yang mendaftar menjadi capres BEM KM, maka akan dilakukan penunjukan oleh SM KM Undip tahun terselenggaranya Pemira (2) Calon anggota Senat Mahasiswa KM Undip harus memenuhi persyaratan: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME


b. Mahasiswa Undip yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM beserta keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan c. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap d. Pernah menjadi pengurus lembaga intra di tingkat fakultas e. Dicalonkan oleh partai mahasiswa peserta pemira yang dibuktikan dengan surat keterangan pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai BAB IV DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI Pasal 7 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM KM (1) Pemilihan presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dilakukan secara langsung dan terbuka di tiap-tiap fakultas (2) Pemilihan presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dilakukan dengan sistem proporsional (one man one vote), ditetapkan berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan suara pemilih pada tiap-tiap fakultas Pasal 8 Pemilihan Anggota Senat Mahasiswa KM (1) Pemilihan Anggota Senat Mahasiswa KM Undip dilakukan dengan sistem campuran (proporsional dan distrik) (2) Daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan fakultas (3) Jumlah kuota kursi untuk anggota senat mahasiswa KM Undip pada tiap fakultas berdasarkan keterwakilan, dimana satu kursi mewakili seribu 1000 mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah kursi SM KM di Undip = Jumlah mahasiswa Undip 1000 b. Jumlah kursi daerah pilihan = Jumlah mahasiswa Fakultas X Jml kursi SM jumlah mahasiswa Undip c. Penentuan jumlah suara senator di Dapil = jumlah suara yang memilih jumlah kursi dapil Fakultas


d. Apabila suara senator tidak memenuhi jumlah minimum maka dapat melakukan penggabungan dengan suara partai lain dalam satu fakultas. e. Penggabungan suara dua partai mahasiswa atau lebih dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat antara partai yang terlibat pengabungannya yang dibuktikan dengan berita acara penggabungan yang ditandatangani oleh ketua umum partai masing-masing. f. Untuk perhitungan point a,b,c jika lebih dari 50% pembulatan kursi dapil fakultas dibulatkan menjadi 1 (satu ) kursi , dan jika kurang dari 50% maka suara akan hangus. (4) Perkecualian untuk peraturan ini, untuk fakultas yang jumlahnya kurang dari seribu mendapatkan jatah 1 kursi untuk senat mahasiswa Pasal 9 Daerah Pemilihan dan jumlah kursi Ketua BEM dan Senat Mahasiswa Fakultas (1) Daerah pemilihan ketua BEM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas adalah fakultas masing-masing (2) Jumlah kursi Senat Mahasiswa Fakultas dan ditetapkan berdasar peraturan yang berlaku difakultas masing-masing (3) Mekanisme pemilihan ketua BEM dan Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku difakultas masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira. BAB V PENYELENGGARA PEMIRA Pasal 10 (1) Penyelenggara Pemira adalah KPR dan penanggungjawab penyelenggara Pemira adalah BEM KM UNDIP (2) Penyelenggara Pemira Fakultas adalah KPR fakultas dan penanggung jawab penyelenggara Pemira Fakultas adalah BEM Fakultas. (3) KPR bertanggungjawab secara administratif kepada BEM Km Undip. Pasal 11 Keanggotaan KPR


(1) Keanggotaan KPR terdiri dari dua orang perwakilan BEM KM Undip, dua orang perwakilan dari tiap-tiap fakultas di lingkungan Undip dengan mekanisme selanjutnya diatur oleh BEM KM Undip (2) Perwakilan dari fakultas bukan merupakan pengurus BEM KM Undip yang ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga eksekutif mahasiswa di fakultas yang bersangkutan (3) Setiap anggota KPR mempunyai hak dan kewajiban yang sama. (4) KPR terdiri dari 1 (satu) orang ketua , 1 (satu) orang sekertaris, 1 orang bendahara dan anggota-anggota. (5) Calon ketua KPR dipilih oleh internal KPR sebanyak 3 calon untuk kemudian melewati fit and proper test serta memperoleh rekomendasi dari SM KM Undip. (6) tata kerja KPR disusun dan ditetapkan oleh KPR. Pasal 12 Komite Pemilihan Raya Fakultas (KPR Fakultas) (1) Pelaksana dan penanggungjawab Pemira mahasiswa di fakultas adalah KPR Fakultas (2) Keanggotaan, jumlah dan susunan KPR Fakultas ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing Pasal 13 Tugas dan Wewenang KPR (1) Tugas KPR a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemira untuk memilih anggota SM dan presiden BEM KM. b. Membuat tahapan-tahapan pelaksanaan pemira c. Mengkordinasikan kegiatan Pemira Mahasiswa di Tempat Pemungutan Suara d. Melakukan verifikasi terhadap calon-calon Anggota SM dan pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM KM, serta partai-partai peserta Pemira e. Mengeluarkan surat ketetapan terhadap partai mahasiswa, calon-calon anggota SM KM dan calon presiden dan wakil presiden BEM KM untuk dapat mengikuti Pemira. f. Menentukan jumlah surat suara pada setiap daerah pemilihan dan memenuhi kekurangan suara j. Menetapkan mekanisme pemberian dan pemungutan suara dengan memperhatikan peraturan pemira i. Melakukam monitoring terhadap Pemantau Pemira Mahasiswa


j. k. l. m. n.

Mengumpulkan dan mengolah data-data hasil Pemira Mahasiswa Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemira. Menetapkan hasil pemira. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemira mahasiswa Melaporkan hasil pelaksanaan Pemira Mahasiswa kepada Presiden BEM KM Undip selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemira Mahasiswa (2) Wewenang KPR a. Menjatuhkan sanksi terhadap peserta pemira mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemira mahasiswa b. Mengumumkan hasil perolehan suara kepada seluruh mahasiswa UNDIP. c. Membentuk KPR Fakultas bagi Fakultas yang tidak membentuk KPR Fakultas-nya Pasal 14 Tugas dan Wewenang KPR Fakultas Untuk melaksanakan Pemira mahasiswa di fakultas, KPR fakultas mempunyai Tugas dan wewenang sebagai berikut: (1). Menetapkan persyaratan calon ketua BEM Fakultas dan calon Senat Mahasiswa Fakultas (2). Melaksanakan Pemira mahasiswa Undip di tingkat Fakultas (3). Membentuk PPS (4). Melakukan kordinasi berkelanjutan dengan KPR demi terlaksananya Pemira Mahasiswa yang demokratis (5). Menetapkan hasil rekapituasi hasil pemilihan raya mahasiswa Undip di fakultas (6). Melaporkan hasil Pemira kepada KPR Pasal 15 Panitia Pemungutan Suara (1) Merupakan kepanitiaan dalam pelaksanaan Pemira yang berkedudukan di Fakultas (2) Anggota PPS adalah mahasiswa yang ditunjuk melalui rekruitmen terbuka kepada mahasiswa Undip yang diselenggarakan oleh KPR Fakultas. (3) Jumlah susunan kepanitiaan dan mekanisme rekruitmen ditetapkan dengan keputusan KPR Fakultas Pasal 16 Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara


(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3)

(4)

Melakukan pendaftaran pemilih di setiap TPS Menyelenggarakan Pemungutan Suara. Menghitung hasil Pemira Mahasiswa di tingkat Fakultas Melaporkan hasil perolehan suara kepada KPR Fakultas

Pasal 17 Badan Pengawas Pemira Badan Pengawas Mahasiswa terdiri dari unsur mahasiswa perwakilan Fakultas yang berjumlah satu orang tiap Fakultas. Calon anggota Badan Pengawas harus melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh SM KM Tugas dan kewajiban Badan Pengawas Pemira adalah: a. Mengawasi semua tahapan Pemira Mahasiswa dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya serta melaporkan hasil pengawasan tersebut b. Dalam hal penanganan terhadap KPR, Banwas melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden BEM KM Undip c. Dalam hal pengawasan terhadap peserta Pemira Mahasiswa, Banwas melaporkan hasil pengawasan kepada KPR Dalam hal Banwas berhalangan maka wewenang selanjutnya dikembalikan kepada Penanggungjawab Penyelenggara Pemira

Pasal 18 Pemantau Pemira Mahasiswa (1) Pemantau Pemira Mahasiswa Undip melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemira Mahasiswa (2) Pemantau Pemira Mahasiswa Undip wajib mendapatkan akreditasi dari KPR (3) Pemantau pemira dapat berasal dari partai mahasiswa, Lembaga Survei Mahasiswa, pers mahasiswa atau yang terlebih dahulu didaftarkan oleh KPR. Pasal 19 Komisi Penyelesai Sengketa Hasil Pemira (1) KPSHP terdiri dari perwakilan fakultas yang ditunjuk oleh SM KM Undip melalui rapat pleno. (2) KPSHP dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan yang dipilih berdasarkan kesepakatan anggota KPSHP. (3) Tugas dan Wewenang KPSHP


a. KPSHP berwenang menyelenggarakan sidang yang berkaitan dengan sengketa hasil pemira selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengaduan. b. KPSHP bertugas menyelesaikan sengketa hasil pemira berdasarkan laporan dan pengaduan dari pihak-pihak terkait. (4) KPSHP bertanggung jawab pada SM KM Undip. (5) KPSHP tingkat fakultas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masingmasing.

(1) (2) (3) (4)

Pasal 20 Masa Kerja Masa kerja KPR sejak ditetapkan sampai dengan penetapan hasil Pemira Mahasiswa sampai 2 (dua ) minggu setelah penetapan hasil pemira. Masa kerja PPS berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh KPR Masa kerja Banwas berlaku sejak ditetapkan sampai Pemira 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemira. Masa kerja KPSHP berlaku sejak ditetapkan sampai Pemira 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemira. BAB VI HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 21

(1). Setiap Mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar mempunyai hak memilih,yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Undip dan Kartu Identitas lainnya yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif Universitas Diponegoro. (2). Setiap Mahasiswa UNDIP mempunyai hak untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden BEM KM UNDIP dengan syarat dicalonkan oleh satu atau lebih partai mahasiswa. (3). Setiap Mahasiswa UNDIP mempunyai hak untuk dipilih sebagai anggota SM KM UNDIP dengan syarat dicalonkan oleh satu partai mahasiswa. (4). Ketentuan mengenai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan Ketua BEM Fakultas diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku di fakultas masingmasing dengan memperhatikan peraturan Pemira BAB VII PENDAFTARAN PEMILIH Pasal 22


Sistem Pendaftaran Pendaftaran Pemilih dilakukan di TPS yang telah ditentukan pada saat hari pelaksanaan Pemira Mahasiswa dengan syarat mahasiswa harus menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa atau kartu identitas lain yang masih berlaku BAB VIII PENCALONAN

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 23 Proses Pencalonan Setiap partai mahasiswa peserta Pemira dapat mengajukan calon Presiden dan wakil presiden BEM KM Setiap partai mahasiswa peserta Pemira dapat mengajukan calon anggota senat Mahasiswa KM Undip sebanyak kuota kursi fakultas ditambah 1 Untuk keperluan pencalonan presiden BEM KM,setiap partai mahasiswa peserta Pemira wajib menyerahkan a. Surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan partai b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM KM c. Curiculum Vitae lengkap yang diatur oleh KPR. d. Makalah yang dibuat oleh para calon Presiden dan wakil Presiden BEM KM Undip yang berupa penjabaran visi-misi dan program 100 hari dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPR. Untuk keperluan pencalonan SM KM, mahasiswa yang mencalonkan wajib menyerahkan : a. Surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan partai b. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Senat Mahasiswa KM Undip c. Curiculum Vitae lengkap yang diatur oleh KPR. d. Makalah yang dibuat oleh para calon anggota SM KM Undip yang berupa penjabaran visi-misi dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPR.

(5) Pemeriksaan terhadap berkas pencalonan dan penetapan calon presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dan anggota Senat Mahasiswa KMUndip dilakukan oleh KPR (6) Apabila seorang calon ditolak karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), penolakan dilakukan secara tertulis kepada calon yang bersangkutan dengan koordinasi kepada partai mahasiswa yang


bersangkutan disertai alasan-alasan yang jelas, dan kepadanya diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan, atau kepada Partai mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan calon lain dalam waktu yang ditetapkan KPR (7) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam daftar calon presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dan daftar calon Anggota Senat KM Undip (8) Tata cara dan waktu pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dan anggota Senat Mahasiswa KM Undip diatur oleh KPR BAB IX KAMPANYE PEMIRA

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

Pasal 24 Pelaksanaan Kampanye Pemira Mahasiswa Dalam penyelenggaraan pemira, dilakukan kampanye pemira. Dalam kampanye pemira sebagai mana dimaksud ayat (1), mahasisswa mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya. Pelaksanaan kampanye pemira dilakukan sejak selesainya pengumuman daftar calon tetap presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dan atau anggota SM KM UNDIP sesuai dengan keputusan KPR. Tema kampanye adalah visi, misi, dan program partai atau calon yang disampaikan oleh calon bersangkutan atau juru kampanye masing-masing partai. Tatacara dan waktu kampanye diatur oleh KPR dan KPR Fakultas Mekanisme pelaksanaan kampanye pemilihan ketu BEM dan Anggota Senat Mahasiwa Fakults selanjutnya diatur dalm peraturan yang berlaku difakultas masing-masing

Pasal 25 Larangan dalam Kampanye Pemira (1) Dalam kampanye dilarang: a. Melakukan kampanye negatif dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi, golongan atau partai lainnya. b. Menghasud dan mengadu domba kelompok-kelompok mahasiswa. c. Mengganggu ketertiban umum dan merugikan kelompok-kelompok mahasiswa


d. Mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau kontestan Pemira lainnya. (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dalam pelaksanaan Pemira akan mengakibatkan pemberian sanksi Pasal 26 Pendanaan Kampanye Kampanye dari masing-masing peserta dapat memperoleh dana dari; (1) Partai peserta Pemira yang bersangkutan, (2) Pihak-pihak yang tidak mengikat. BAB X PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 27 Waktu Pemungutan dan Penghitungan Pemungutan suara dalam Pemira UNDIP dilaksanakan serentak diseluruh Fakultas di Undip pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPR. Pasal 28 Tempat Pemungutan Suara (1). Tempat pemungutan suara ditentukan di tempat strategis dan mudah dijangkau mahasiswa UNDIP serta menjamin setiap mahasiswa pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas. (2). KPR dan PPS menentukan letak TPS sedemikian rupa sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara lancar.

(1) (2) (3) (4)

Pasal 29 Surat Suara Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira dibuat surat suara oleh KPR. Jumlah surat suara untuk Pemira pada setiap daerah pemilihan ditentukan oleh KPR. Dalam hal terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan pemira PPS sesegera mungkin meminta tambahan surat suara kepada KPR Dalam kondisi ayat (3) diatas, KPR sesegera mungkin memenuhi kekurangan surat suara sesuai dengan permintaan PPS pada daerah pemilihan yang bersangkutan


(5) Penetapan jumlah surat suara dan sarat sahnya surat suara dalam pemilihan Ketua BEMF KM Undip ditentukan oleh KPR Fakultas masing-masing Pasal 30 (1) Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPR dengan berkordinasi dengan KPR Fakultas (2) Mekanisme pemungutan suara serta perhitungan suara dalam pemilihan ketua BEM dan anggota Senat Mahasiswa Fakultas ditentukan berdasar peraturan yang berlaku difakultas masing-masing dengan memperhatikan peraturan pemira

Pasal 31 (1) Setelah pemungutan suara berakhir langsung diadakan perhitungan suara di TPS oleh PPS. (2) Para saksi dari KPR, pemantau, Pengawas, dan selutuh civitas academica Undip berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya perhitungan suara. (3) Saksi dari peserta pemira dan pengawas dapat mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 32 (1) Segera setelah perhitungn suara di TPS, PPS membuat berita acara dan Lembar Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh PPS serta para saksi. (2) Panitia memberikan satu lembar berita acara kepada para saksi dan partai mahasiswa serta mahasiswa yang hadir di TPS tersebut, untuk ditanda tangani ketua PPS dan para saksi. Pasal 33 (1) Segera setelah selesai, PPS yang berada di TPS mengumpulkan kotak suara dan hasil perhitungan suara ketingkat fakultas sesui dengan daerah pemilihannya (2) Selanjutnya dilakukan pengumpulan hasil perhitungan suara ditingkat Fakultas oleh PPS yang bersangkutan kemudian hasil perhitungan suara ditingkat fakultas tersebut dikumpulkan dan diserahkan pada KPR Pasal 34 Keberatan yang diajukan oleh para saksi dari peserta Pemira terhadap jalannya perhitungan suara sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (3) tidak menghalangi proses Pemira.


Pasal 35 Format berita acara dan lembar hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh KPR Pasal 36 (1) Selama pemungutan suara para peserta Pemira dilarang untuk: a. Melakukan kampanye baik secara lisan maupun tertulis. b. Melakukan pemaksaan kepada Mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya. c. Melakukan hal-hal yang menghambat Mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. d. Menghalangi KPR dan PPS dalam melaksanakan tugasnya. e. Melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara f. Melakukan money politic (2) Pelanggaran terhadap pasal 35 ayat 1 diatas akan dikenakan sanksi

BAB XI PENETAPAN HASIL PEMIRA MAHASISWA

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

Pasal 37 Penghitungan suara untuk menentukan perolehan kursi anggota SM KM Undip didasarkan atas proporsi hasil suara masing-masing partai mahasiswa peserta Pemira Mahasiswa Pengesahan hasil penghitungan suara di tiap-tiap fakultas untuk pasangan presiden dan wakil presiden BEM KM Undip dan anggota SM KM Undip dilakukan oleh PPS Pengumuman hasil Pemira ditiap-tiap fakultas dilakukan oleh KPR Fakultas Penetapan keseluruhan hasil Pemira dilakukan oleh KPR Mekanisme pengesahan penghitungan hasil suara calon presiden BEM KM Undip dan anggota SM KM Undip akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPR Mekanisme pengesahan penghitungan dari tiap-tiap fakultas untuk pemilihan ketua BEMF KM Undip dan anggota SMF KM Undip diatur berdasar peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira


Pasal 38 Tata cara penggabungan suara (stembus accord) antara dua partai atau lebih ditetapkan oleh KPR. BAB XII PENGUMUMAN HASIL PEMIRA DAN PEMBERITAHUAN KEPADA CALON TERPILIH Pasal 39 (1) waktu pengumuman hasil Pemira ditentukan oleh KPR (2) Pengumuman hasil pemira dilakukan oleh KPR (3) Pengumuman hasil pemira ketua BEMF KM Undip dan SMF KM Undip dilakukan oleh KPR Fakultas BAB XIII PELAKSANAAN PEMIRA MAHASISWA ULANGAN Pasal 40 (1) Apabila disuatu daerah pemilihan setelah diadakan penghitungan suara terdapat suara yang sama untuk kursi SM KM Undip akan diadakan penghitungan suara ulang (2) Dalam hal penghitungan suara ulang masih terdapat suara yang sama dapat dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan yang sama dengan memperhatikan ketentuan jadwal yang ditetapkan KPR Pasal 41 Apabila disuatu daerah pemilihan pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemira atau penyelenggaraan berhenti akibat keadaan yang memaksa, maka setelah keadaan memungkinkan segera diadakan pemira susulan atau pemira ulangan ditempat yang sama dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPR Pasal 42 Pelaksanaan Pemira susulan dan pemira ulangan sebagaimana dimaksud pasal 38 dan 39 dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari semenjak hari pelaksanaan Pemira BAB XIV


KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

Pasal 43 Yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemira antara KPR dan peserta pemira yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah KPSHP Yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemira Fakultas antara KPR Fakultas dan peserta pemira fakultas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di fakultas adalah badan yang dibentuk fakultas berdasarkan kebutuhan Yang berwenang memberikan sanksi kepada KPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah BEM KM UNDIP dengan pertimbangan SM KM Undip. Yang berwenang memberikan sanksi kepada KPR Fakultas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah sidang pleno KPR Yang berwenang memberikan sanksi kepada PPS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah sidang pleno KPR Fakultas Yang berwenang memberikan sanksi kepada Badan Pengawas Pemira yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah BEM KM Undip dengan pertimbangan SM KM Undip Yang berwenang memberikan sanksi kepada kontesan Pemira adalah KPR dengan melalui sidang pleno yang terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan investigasi yang memadai. Ketentuan tentang jenis pelanggaran dan sanksi dalam pemilihan ketua BEM F dan SM F selanjutnya diatur dalam peraturan yang berlaku di fakultas masingmasing

Pasal 44 (1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan oleh kontestan pemira dalam peraturan ini adalah: a. Melakukan kampanye lisan dan/atau tertulis atau berkelompok selama hari tenang (masa reses) dan selama tenggang waktu antara pendaftaran partai dan pengumuman verifikasi partai di lingkungan UNDIP yang dibuktikan dengan adanya tindakan persuasif, brosur, pamflet pada saat tersebut b. Melakukan kampanye dengan memojokkan / menghina kontestan lain yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan buktibukti pendukung


(2) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan adalah dilakukan peringatan oleh KPR sebanyak satu kali dengan lisan dan atau tertulis dan dipublikasikan kepada mahasiswa. Apabila peringatan tidak ditaati maka akan dikenakan pemotongan sebanyak 10 % dari total perolehan suara kontestan pemira mahasiswa yang bersangkutan di fakultas tempat kejadian perkata (TKP) (3) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran sedang oleh kontestan pemira mahasiswa dalam peraturan ini adalah: a. melakukan pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu kontestan pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung b. melakukan sabotase atau intimidasi terhadap pelaksana pemira, mahasiswa pemilih dan kontestan pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung c. melakukan kampanye dengan isu SARA yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung (4) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran sedang adalah pemotongan sebanyak 50 % dari total perolehan suara kontestan pemira mahasiswa yang bersangkutan di fakultas tempat kejadian perkata (TKP) (5) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat oleh kontestan pemira mahasiswa dalam peraturan ini adalah: a. melakuka money politic (dalam bentuk uang) kepada penyelenggara mahasiswa maupun kepada pemilih yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung b. melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap pelaksana pemira, mahasiswa pemilih dan kontestan pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung c. Melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung (6) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran berat adalah penghapusan total perolehan suara kontestan pemira mahasiswa yang bersangkutan di fakultas tempat kejadian perkata (TKP) Pasal 45 KPR akan diberi sanksi apabila: (1) Secara kelembagaan: a. Berafiliasi atau memihak salah satu kontestan Pemira.


b. Apabila KPR tidak menyelenggarakan Pemira sesuai peraturan yang berlaku. Penjatuhan sanksi kepada KPR secara kelembagaan dilakukan melalui mekanisme sidang SM KM dan berkoordinasi dengan BEM KM . (2) Secara personal: Apabila anggota KPR melakukan manipulasi data dan atau menerima suap yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaannya yang diputuskan dalam sidang pleno KPR Pasal 46 PPS akan diberi sanksi apabila: (1) Secara kelembagaan: c. Berafiliasi atau memihak salah satu kontestan Pemira. d. Apabila PPS tidak menyelenggarakan Pemira sesuai peraturan yang berlaku. 2. Secara personal: Apabila anggota PPS melakukan manipulasi data dan atau menerima suap yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Banwas dan bukti-bukti pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan PPR 3. Penjatuhan sanksi kepada PPS dilakukan oleh KPR Fakultas. Pasal 47 Sanksi untuk Badan Pengawas Pemira Badan pengawas akan diberikan sanksi dan teguran melalui BEM KM Undip apabila tidak melakukan pengawasan terhadap proses pemira sesuai ketentuan yang berlaku BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan pemira mahasiswa No. 1 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku Pasal 49 Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan dihasilkannya peraturan yang baru.


Disahkan di Semarang Pada tanggal 16 Oktober 2011

Muhammad Dinul Haq NIM. L2L 007 038

Mengetahui, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Diponegoro

Drs. Warsito, SU NIP 195402021981031014

Disahkan di Semarang Pada tanggal xx Oktober 2010 PRESIDEN BEM KM UNDIP Ttd. ADIYATMA NUGROHO

SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO SM KM UNDIP Jl. Imam Bardjo, SH No. 2 Semarang

Recommend Documents