Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada UNDANG-UNDANG KM UGM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KOORDINASI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DAN SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang : a. bahwa susunan, kedudukan, dan koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada merupakan sarana perwujudan eksekutif dan legislatif yang diatur guna menghasilkan pemerintahan mahasiswa yang ideal berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi kerja lembaga agar menjadi lebih efektif maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur susunan, kedudukan, dan koordinasi dimaksudkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mengingat : a. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015 ; b. Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015 Dengan Persetujuan Bersama SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, dan PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA MEMUTUSKAN: Menetapkan
: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KOORDINASI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DAN SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 11 diubah, sebagai berikut:
sehingga Pasal 1 berbunyi
Pasal 1 Dalam undang –undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan KM UGM adalah representasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM. 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan BEM KM UGM adalah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa yang menjalankan peran Pemerintahan Mahasiswa (Student Government)
sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga KM UGM. 3. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat Presma BEM KM UGM adalah pimpinan tertinggi dari badan eksekutif mahasiswa. 4. Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selangjutnya disebut Sekjen BEM KM UGM adalah pembantu Presiden Mahasiswa dalam hal internal BEM KM UGM. 5. Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat Menko adalah pembantu Presiden Mahasiswa dalam hal internal kampus dan eksternal kampus. 6. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut SM KM UGM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur Partai Mahasiswa dan unsur Perwakilan Fakultas. 7. Anggota SM KM UGM, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil mahasiswa UGM yang telah ditentukan dan/atau ditetapkan sesuai perundangan-undangan KM
UGM
dan
dalam
melaksanakan
tugasnya
akan
sungguh-sungguh
memperhatikan kepentingan mahasiswa UGM. 8. Alat Kelengkapan adalah perangkat SM KM UGM dalam menjalakan fungsi tugas dan wewenangnya. 9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota SM KM UGM berdasarkan konfigurasi unsur Partai Mahasiswa KM UGM dan Independen. 10. Pimpinan SM KM UGM adalah alat kelengkapan SM KM UGM dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
11. Pimpinan Sementara KM UGM
adalah anggota senat terpilih yang merupakan
perwakilan dari Partai Mahasiswa yang memperoleh kursi terbanyak dan dibantu oleh seorang Wakil Pimpinan Sementara yang merupakan anggota senat perwakilan fakultas terpilih yang mendapatkan presentase suara tertinggi 12. Komisi adalah pengelompokkan bidang kerja SM KM UGM guna memenuhi seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi. 13. Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat SM KM UGM.
2. Ketentuan pada Pasal 7 angka 5 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Presiden Mahasiswa mempuyai tugas: 1. Presiden Mahasiswa membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan; 2. Presiden Mahasiswa memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat; 3. Presiden Mahasiswa mewakili BEM KM UGM baik ke dalam maupun ke luar Universitas Gadjah Mada; 4. Presiden
Mahasiswa
mengesahkan
Undang-Undang
KM
UGM
dengan
persetujuan bersama SM KM UGM; 5.
Presiden mahasiswa UGM menyosialisasikan perkembangan kerja tengah periode kepengurusan organisasi paling sedikit melalui media cetak yang disebar di setiap fakultas maupun sekolah vokasi
6. Presiden Mahasiswa menandatangani segala surat dan pernyataan sikap BEM KM UGM; 7. Presiden Mahasiswa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam Kongres Mahasiswa UGM; 8. Presiden Mahasiswa membentuk Kabinet BEM KM UGM; 9. Presiden Mahasiswa merumuskan sikap BEM KM UGM terhadap persoalanpersoalan yang ada dalam kehidupan kampus, bangsa dan negara.
3. Ketentuan pada Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20
SM KM UGM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai pengurus organisasi KM UGM, sebagaimana dimaksud dalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berlaku. 4. Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) SM KM UGM terdiri atas anggota partai mahasiswa dan anggota dari perwakilan fakultas yang dipilih melalui pemilwa. (2) SM KM UGM terdiri atas : 1.
Perwakilan partai mahasiswa yang berjumlah 24 orang yang dipilih melalui pemilwa; dan
2.
Perwakilan independen yang berjumlah 19 orang terdiri dari unsur perwakilan fakultas yang dipilih melalui pemilwa.
(3) SM KM UGM terdiri atas : 1. Fraksi; 2. Kelengkapan SM KM UGM yang meliputi : a) b) c) c) d) e) f)
Pimpinan SM KM UGM Sekretaris Senat Bendahara Senat Komisi Staf Ahli Panitia Kerja Badan Kehormatan
5. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 Selama Pimpinan SM KM UGM yang baru belum terpilih, SM KM UGM untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara dan dibantu oleh seorang wakil pimpinan sementara. 6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pimpinan Sementara dan Wakil Pimpinan Sementara KM UGM menyerahkan tanggung jawab kepada Pimpinan SM KM UGM terpilih yang telah ditetapkan pada rapat SM KM UGM dengan surat keputusan SM KM UGM.
7. Ketentuan pada Bagian Kelima diubah, menjadi sebagai berikut: Bagian Kelima Sekretaris Senat dan Bendahara Senat 8. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)
Pasal 31 Sekretaris senat dan Bendahara senat adalah alat kelengkapan SM KM UGM. Sekretaris senat dan Bendahara senat berada di bawah koordinasi langsung pimpinan SM KM UGM dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota SM KM UGM. Masa jabatan Sekretaris senat dan Bendahara Senat sama dengan masa keanggotaan SM KM UGM. Sekretaris Senat dan Bendahara Senat diangkat oleh Pimpinan SM KM UGM dari unsur non Partai Mahasiswa dan bukan anggota SM KM UGM.
9. .Ketentuan pada ayat 1, ayat 2 Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 (1) Sekretaris senat SM KM UGM dan/atau Bendahara senat SM KM UGM berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: 1.
Meninggal dunia;
2.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
3.
Tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
atau
berhalangan tetap sebagai Sekretaris Senat SM KM UGM; 4.
Ditarik menjadi anggota Partai Mahasiswa;
5.
Melanggar Tata Tertib SM KM UGM dan telah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 kali; dan
6. (2)
Keputusan bersama rapat SM KM UGM.
Apabila seorang Sekretaris Senat dan/ atau Bendahara Senat berhenti dan/ atau diberhentikan dari jabatannya, Sekretaris Senat dan/atau Bendahara Senat yang baru dipilih oleh Pimpinan SM KM UGM
10. Ketentuan pada Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 33 (1) (2)
Sekretaris Senat menjalankan fungsi kesekretariatan dan administratif SM KM UGM Hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan dan administrasi komisi selanjutnya diatur oleh Sekretaris senat bersama sekretaris komisi.
(4) (5)
Bendahra Senat Mengatur keuangan SM KM UGM. Segala keputusan yang akan diambil oleh Sekretaris Senat atau Bendahara Senat harus terlebih dahulu disetujui oleh Pimpinan SM KM UGM dan disampaikan pada SM KM UGM.
Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Disahkan di SLEMAN pada tanggal 2 April 2015 PRESIDEN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, Satria Triputra Wisnumurti Diundangkan di Sleman pada tanggal 2 April 2015
