Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada UNDANG-UNDANG KM UGM Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang : a. bahwa Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu kegiatan pengenalan kampus yang dilaksanakan seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada dalam rangka membentuk karakter mahasiswa baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keGadjahmada-an. b. bahwa untuk melaksanakan keputusan Rektor mengenai Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada c. bahwa dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa baru yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan dengan latar belakang yang berbeda perlu untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada; d. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pengenalan kampus Universitas Gadjah Mada diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang; Mengingat : a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 b. UU No. 12 Tahun 2011 c. PP No. 60 Tahun 1999 d. AD/ART KM UGM e. UU KM UGM No. 1 tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Organisasi Dengan Persetujuan Bersama SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, dan PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA Menetapkan BARU
MEMUTUSKAN: : UNDANG-UNDANG TENTANG PELATIHAN PEMBELAJAR SUKSES MAHASISWA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan KM UGM adalah lembaga kemahasiswaan tertingi yang menjadi representasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM. 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan BEM KM UGM adalah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa yang menjalankan peran Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM.
3. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan SM KM UGM adalah salah satu lembaga legislatif mahasiswa perwakilan partai politik mahasiswa di Universitas Gadjah Mada sebagaimana di sebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM. 4. Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut PPSMB UGM adalah kegiatan pengenalan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dalam rangka pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-GadjahMada-an. 5. Komite Khusus PPSMB UGM yang selanjutnya disebut KOMSUSPPSMB UGM adalah pengawas PPSMB UGM yang dibentuk oleh ketua Senat Mahasiswa KM UGM yang merupakan bagian dari kepengawasan PPSMB UGM. Bertugas melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 6. Mahkamah PPSMB UGMadalah badan peradilan PPSMB UGM yang dibentuk oleh SM KM UGM yang terdiri dari perwakilan SM KM UGM yang merupakan bagian dari kepengawasan PPSMB UGM. Bertugas melaksanakan fungsi peradilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 7. Steering Committee PPSMB UGM yang selanjutnya disebut PANITIA PENGARAH PPSMB UGM adalah panitia PPSMB UGM yang bertugas menyusun konsep dan membentuk PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM dimana pembentukannya dengan kesepakatan BEM KM UGM atas persetujuan Senat Mahasiswa KM UGM. 8. Organizing Committee PPSMB UGM yang selanjutnya disebut PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM adalah panitia PPSMB UGM yang dibentuk oleh yang bertugas untuk melaksanakan PPSMB UGMsesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. 9. Peserta PPSMB UGMadalahmahasiswa baru Universitas Gadjah Mada dan angkatan sebelumnya yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti PPSMB UGM pada tahun tersebut.
BAB II TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN Pasal 2 PPSMB UGM bertempat di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pasal 3 PPSMB UGM dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Rektor tentang PPSMB UGM yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan penambahan waktu diluar itu harus diketahuidan disetujui BEM KM UGM dan SMKM UGM serta wakil rektor bidang kemahasiswaan, penelitian, dan kerjasama Universitas Gadjah Mada. BAB III KEPENGAWASAN, PERADILAN, DAN KEPANITIAAN PPSMB UGM
Pasal 4 1. Pengawas PPSMB UGM adalah KOMSUS PPSMB UGM. 2. Badan Peradilan PPSMB UGM adalah Mahkamah PPSMB UGM. 3. Panitia PPSMB UGM terdiri dari mahasiswa aktif Strata 1(satu) yang sedang menempuh pendidikan maksimal semester 7 (tujuh)dan mahasiswa aktif Sekolah Vokasi yang sedang menempuh pendidikan maksimal semester 5(lima)di Universitas Gadjah Mada. 4. Panitia PPSMB UGMsebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) terbagi menjadi: 1. PANITIA PENGARAH PPSMB UGM, dan 2. PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM. Pasal 5 Pembentukan pengawas, badan peradilan, dan panitia PPSMB UGM diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Pembentukan Pengawas, Badan Peradilan,dan PanitiaPPSMB UGM yang dilaksanakan oleh BEM KM UGM dan SMKM UGM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan PPSMB UGM. Pasal 6 Kepengawasan Kepengawasan dilakukan oleh KOMSUS PPSMB UGM yang dimaksudkan untuk senantiasamenjaga arahan konsep pada saat persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM.
BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG Pasal 7 SM KM UGM 1. Berhak untuk menyusun rancangan Undang-undang PPSMB UGM yang kemudian disetujui elemen KM UGM. 2. Berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden Mahasiswa UGM terkait pelaksanaan PPSMB UGM. 3. Berkewajiban membentuk KOMSUS PPSMB UGM yang terdiri dari perwakilan SM KM UGM. 4. Berkewajiban membentuk Mahkamah PPSMB UGM yang terdiri dari perwakilan SM KM UGM. 5. Berkewajiban mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan PPSMB UGM. 6. Berwenang meminta keterangan kepada BEM KM UGM dan atau peserta PPSMB UGM mengenai pelaksanaan PPSMB UGM dan menghentikan sebelum atau saat berlangsungnya pelaksanaan PPSMB UGM melalui koordinasi dan persetujuan Presiden Mahasiswa UGM dengan alasan dapat membahayakan citra lembaga dan terjadinya penyimpangan fatal dari tujuan utama PPSMB UGM.
Pasal 8 BEM KM UGM 1. Berhak meminta keterangan kepada ketua dan/atau koordinator kepanitiaan yaitu PANITIA PENGARAH, PANITIA PELAKSANA, mengenai pelaksanaan kerja termasuk jika ada penyimpangan dari konsep yang telah ditetapkan. 2. Berkewajiban bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PPSMB UGM. 3. Berwenang mengambil kebijakan terhadap kegiatan setelah melakukan koordinasi dengan SM KM UGM.
Pasal 9 KOMSUS PPSMB UGM 1. Berhak: 1. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen PPSMB UGM. 2. Memberikan masukan kepada mahkamah sebagai bahan pertimbangan mengenai suatu pelanggaran atau sengketa selama pelaksanaan PPSMB UGM. 3. Menegur dan memperingatkan PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM sebelum melaporkan ke mahkamah PPSMB UGM. 4. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk pembuktian sebuah pelanggaran selama tidak bertentangan dengan konsep PPSMB UGM. 5. Memberikan rekomendasi kepada ketua SMKM UGM mengenai kebijakan yang harus diambil SMKM UGM terkait dengan kegiatan maupun kepanitiaan. 6. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-undang dan Tatib PPSMB UGM. 7. Melakukan pengaduan kepada SMKM UGM. 2. Berkewajiban: 1. Menerima pengaduan dari peserta dan panitia PPSMB UGM atas pelanggaran PPSMB UGM dan menindaklanjuti pengaduan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. 2. Melaporkan kepada Mahkamah PPSMB UGM jika terjadi permasalahan atau sengketa dalam PPSMB UGM. 3. Mengawasi secara aktif persiapan dan pelaksanaan kegiatan PPSMB UGM . 4. Mematuhi Undang-Undang PPSMB UGM. 5. Bertanggung jawab kepada pimpinan SMKM UGM. 6. Menjaga nama baik UGM. 7. Melakukan pengaduan kepada BEM dan SMKM UGM.
3. Berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan PPSMB UGM sesuai dengan konsep, UndangUndang dan Tata Tertib PPSMB UGM. 4. Berwenang meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan PPSMB UGM dari panitia PPSMB UGM. 5. Berwenang menegur dan memperingatkan panitia PPSMB UGM secara langsung. Teguran dan peringatan disampaikan kepada panitia PPSMB UGM dengan didampingi atau tanpa didampingi Ketua BEM KM UGM. 6. Komsus PPSMB UGM terdiri dari 24 orang anggota SM KM UGM. Pasal 10 MAHKAMAH PPSMB UGM 1. Berhak: 1. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen PPSMB UGM. 2. Meminta penjelasan kepada PANITIA PENGARAH mengenai hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan konsep PPSMB UGM. 2. Berkewajiban: 1. Menyelesaikan sengketa selama pelaksanaan PPSMB UGM. 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan PPSMB UGM secara pasif. 3. Mematuhi Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM. 4. Bertanggungjawab kepada SMKM UGM. 5. Menjaga nama baik UGM. 3. Berwenang mengadili pelanggaran pelaksanaan kegiatan PPSMB UGMsesuai dengan konsep yang telah ditetapkan dan merekomendasikan kepada ketua BEM dan SM KM UGM tentang kebijakan yang harus diambil oleh lembaga terkait dengan kegiatan maupun kepanitiaan. 4. Mahkamah PPSMB UGM terdiri dari 3 orang anggota SM KM UGM. 5. Anggota Mahkamah PPSMB UGM tidak dapat merangkap sebagai anggota Komsus. Pasal 11 PANITIA PENGARAH PPSMB UGM 1. Berhak: 1. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemenPPSMB. 2. Memberikan pengarahan kepada PANITIA PELAKSANA mengenai hal-hal yang bersifat konseptual. 3. Memberikan pertimbangan kepada PANITIA PELAKSANA mengenai hal-hal yang bersifat teknis. 4. Meminta penjelasan kepada PANITIA PELAKSANA mengenai hal-hal yang terjadi dalam pemberian sanksi terhadap jenis-jenis pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-Undang dan tata tertib PPSMB UGM.
5. Melakukan pengaduan kepada KOMITE KHUSUS PPSMB bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat PPSMB UGM . 6. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi. 2. Berkewajiban: 1. Menyusun konsep penyelenggaraan PPSMB UGM sesuai dengan SK Rektor yang berlaku dan memberi pengarahan mengenai konsep PPSMB UGM kepada PANITIA PELAKSANA. 2. Membentuk PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM. 3. Mematuhi Undang – Undang dan tata tertib PPSMB UGM. 4. Bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa UGM dan diketahui SM KM UGM. 5. Menjaga nama baik UGM. 6. Menaati dan menghormati keputusan Mahkamah PPSMB UGM. 3. Berwenang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja PANITIA PELAKSANA dalam pelaksanaan konsep PPSMB UGM.
4. PANITIA PENGARAH PPSMB UGM terdiri dari perwakilan mahasiswa tingkat fakultas yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan rincian 1(satu) orang dari tiap fakultas, 1 (satu) orang perwakilan dari Sekolah Vokasi dan 1(satu) orang perwakilan dari BEM KM UGM. 5. Pembentukan PANITIA PENGARAH PPSMB UGM kecuali unsur perwakilan BEM KM UGM dilakukan secara terbuka oleh SM KM UGM. 6. Panitia Pengarah PPSMB UGM dari unsur perwakilan mahasiswa tingkat fakultas dan sekolah vokasi harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Ketua Lembaga Eksekutif Tertinggi di fakultas atau sekolah vokasinya masing-masing. Pasal 12 PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM 1. Berhak: 1. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemenPPSMB UGM. 2. Menjabarkan dan melengkapi struktur kepanitian beserta seluruh personel yang diperlukan dengan persetujuan PANITIA PENGARAH. 3. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep PPSMB UGM sebelum maupun saat berlangsungnya kegiatan kepada PANITIA PENGARAH. 4. Melakukan pengaduan kepada KOMSUS PPSMB UGMbila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat PPSMB UGM. 5. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi oleh KOMSUS dan Mahkamah PPSMB UGM.
1. Berkewajiban:
1. Melaksanakan konsep PPSMB UGM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh PANITIA PENGARAH. 2. Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PPSMB UGM apabila diminta oleh ketua BEM dan atau SM KM UGM. 3. Mematuhi Undang – Undang dan tata tertib PPSMB UGM. 4. Menghadap kepada Mahkamah apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan PPSMB UGM. 5. Menaati dan menghormati keputusan MahkamahPPSMB UGM. 6. Mengatur poin kelulusan peserta PPSMB UGM. 7. Menindaklanjuti pengarahan-pengarahan yang bersifat insidental dari PANITIA PENGARAH PPSMB UGM. 8. Menjaga nama baik UGM. 9. Bertanggungjawab kepada PANITIA PENGARAH PPSMB UGM. 2. Berwenang memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta PPSMB UGM dengan persetujuan dekanat yang mengacu pada poin kelulusan yang telah ditentukan. 3. Berwenang untuk mengkoordinasi keuangan dan kesekretariatan seluruh panitia PPSMB UGM. Pasal 13 Peserta PPSMB UGM 1. Berhak: 1. Mendapat perlakuan yang wajar dari setiap panitia, peserta, dan elemen PPSMB UGM. 2. Melakukan pengaduan kepada KOMSUS bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan perangkat PPSMB UGM. 3. Mendapat sanksi apabila melanggar Undang-Undang dan Tatib PPSMB UGM. 4. Melakukan pembelaan diri sebelum diberi sanksi. 5. Meminta penjelasan mengenai tugas dan intruksi yang diberikan. 6. Menolak intruksi dari PANITIA PELAKSANA apabila intruksi tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 7. Mendapatkan dispensasi dari ketua PANITIA PELAKSANA apabila memiliki hambatan dalam pelaksaan PPSMB UGM dengan melapor ke panitia dengan membawa surat keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. 8.
Mendapatkan sertifikat dari PANITIA PELAKSANA setelah dinyatakan lulus PPSMB UGM .
9. Menghadap ketua PANITIA PELAKSANA apabila dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi poin kelulusan wajib, untuk memberikan konfirmasi dalam rangka mendapatkan sertifikasi kelulusan yang ketentuan – ketentuannya ditentukanoleh panitia PPSMB UGM . 2. Berkewajiban:
1. Mematuhi Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM. 2. Menaati dan menghormati keputusan Mahkamah PPSMB UGM . 3. Menjaga nama baik UGM.
BAB V PERADILAN Pasal 14 Proses peradilan yang dilakukan oleh anggota mahkamah PPSMB UGM dimaksudkan untuk memutuskan perkara atau sengketa dalam pelaksanaan PPSMB UGM yang berkategori Pelanggaran Berat. Pasal 15 Proses Peradilan 1. Proses peradilan bersifat terbuka untuk umum. 2. Anggota peradilan harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan keterangan para pihak yang terkait peradilan dan saksi serta memperhatikan dengan cermat segala sesuatu yang dapat dijadikan barang bukti. 3. Anggota peradilan bersifat aktif untuk meminta keterangan dari siapa saja mengenai sengketa tersebut, apakah keterangan saksi yang ada dan barang bukti lainnya tidak menimbulkan keyakinan untuk memutuskan suatu sengketa atau tidak. 4. Urutan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah : 1. Para saksi, dan 2. Barang bukti lainnya. 5. Proses peradilan dilakukan diluar acara yang sedang berlangsung. Pasal 16 Pembuktian Pembuktian terhadap suatu sengketa dilakukan dengan menunjukkan sekurang-kurangnya satu alat bukti dan atau minimal 2 orang saksi yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Pasal 17 Pengambilan dan Pembacaan Putusan 1. Sebelum mengambil keputusan, anggota mahkamah PPSMB UGM terlebih dahulu mengadakan musyawarah di tempat terpisah dari ruang sidang maksimal 20 menit. 2. Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam majelis mahkamah. 3. Setelah putusan dibacakan, lalu hakim ketua memberikan vonis sanksi kepada terdakwa. Pasal 18
Putusan 1. Semua putusan persidangan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 2.
Putusan persidangan adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Para pihak yang bersengketa wajib menghormati setiap keputusan persidangan. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata beracara Mahkamah PPSMB dan mekanisme penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan khusus.
BAB VI EKSEKUSI Pasal 20 Eksekusi adalah pemberian sanksi yang diberikan dengan maksud mengatur dan memberikan sikap adil serta disiplin pada peserta dan panitia PPSMB UGM dengan ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM. Pasal 21 1. Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran, eksekusi diserahkan kepada PANITIA PELAKSANA dengan pengawasan KOMSUS PPSMB UGM dan pendampingan pemandu regunya. 2. Terhadap PANITIA PELAKSANA yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada ketua PANITIA PELAKSANA dan PANITIA PENGARAH, pengawasan KOMSUS PPSMB UGM. 3. Terhadap PANITIA PENGARAH yang melakukan kesalahan, eksekusi diserahkan kepada ketua BEM dan SM KM UGM. 4. Terhadap peserta maupun panitia yang melakukan pelanggaran berat eksekusi diserahkan ke Mahkamah PPSMB UGM. 5. Eksekusi terhadap kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pasal 22 1. Eksekusi dilaksanakan maksimal 30 menit setelah persidangan menjatuhkan putusan. 2. Untuk pelanggaran yang sudah jelas sanksinya, eksekusi dilaksanakan sesuai Undang-undang dan tata tertib PPSMB UGM tanpa harus melalui persidangan.
BAB VII KELULUSAN Pasal 23 Peserta dinyatakan lulus jika: 1. Mengikuti seluruh rangkaian acara PPSMB UGM , kecuali dengan izin yang disetujui oleh PANITIA PELAKSANA dan PANITIA PENGARAH PPSMB UGM. 2. Tidak melakukan pelanggaran berat lebih dari 5 kali. 3. Tidak melakukan kejahatan 4. Memenuhi poin kelulusan yang telah ditentukan oleh PANITIA PELAKSANA PPSMB UGM. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Ketentuan umum dari Undang-undang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh elemen Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada. Pasal 25 Apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang dan Tata Tertib Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru maka akan diberikan sanksi sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan tata tertib Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada. Pasal 26 Keputusan ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani dan bilamana di kemudian hari ada kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku.
BAB IX PENUTUP Pasal 27 1. Hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan PPSMB UGM diatur lebih lanjut dalam tata tertib PPSMB UGM . 2. Tata tertib PPSMB UGM meliputi: 1. Tata tertib Badan Kepengawasan dan Peradilan 2. Tata tertib Kepanitian
3. Tata tertib Peserta 3. Tata tertib PPSMB UGM bersifat mengikat elemen yang terkait. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditentukan kemudian secara bersama-sama oleh SM KM UGM dan Presiden BEM KM UGM.
Disahkan di SLEMAN pada tanggal 9 Mei 2014 PRESIDEN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, Adhitya Herwin
