TENTIR UJIAN TENGAH SEMESTER PENGANTAR HUKUM INDONESIA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 2012
1. Pada saat ini terdapat beberapa aturan Hindia Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Mengapa peraturan lama tersebut masih berlaku? Berikanlah penjelasan Anda disertai dengan dasar hukumnya. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan; a. Unifikasi b. Kodifikasi c. Konkordansi 3. Jelaskan pembagian penduduk di Indonesia menurut UUD 1945 dan ketentuan yang pernah berlaku di masa pemerintahan Hindia Belanda. Jelaskanlah disertai dasar hukumnya! 4. Nullum ......... ......... ......... Sine ......... ......... Poenali. Lengkapilah adagium tersebut dan jelaskanlah artinya! Dan apa yang Anda ketahui tentang Corpus Iuris Civilis? 5. Jelaskan oleh Saudara mengenai pembidangan tata Hukum secara garis besar! 6. a. Jelaskan perbedaan antara Medeplichtigheid dengan Uitlokking! b. Mengenai berlakunya KUHP, terdapat asas – asas yang duanut di Indonesia sebutkan! c. kapan seseorang dikatakan sebagai penanggung jawab penuh dari suatu peristiwa pidanadan siapa saja yang dikategorikan sebagai penanggung jawab penuh? 7. a. Menurut Van Vollen Hoven peran menurut hukum dapat dibedakan menjadi empat macam. Jelaskan! b. Jelaskan yang dimaksud dengan Asas Diskresi pada HAN! c. Jelaskan yang Saudara ketahui tentang perbedaan antara HTN dengan HAN 8. Jelaskan Istilah – Istilah berikut: a. Legaaat
d. Detourment de Pouvoir
b. Kompetensi Absolut
e. Presumptio Justae Causa
c. Erfstelling
f. Judicial Review “ Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan
Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012
“
PEMBAHASAN
DOKUMEN P&K BEM FHUI
1. Peraturan lama tersebut masih berlaku dikarenakan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hal ini didasarkan oleh Pasal I aturan Peralihan UUD 1945 (setelah amandemen) yakni “Segala peraturan perundang – undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini. Dengan demikian bedasarkan pasal tersebut, sebelum diadakan peraturan baru yang mencabut atau merubah peraturan yang lama maka peraturan tersebut masih dinyatakan berlaku di Indonesia. 2. Unifikasi merupakan penyeragaman seluruh ketentuan hukum bagi seluruh rakyat (dalam waktu yang bersamaan dan pada suatu tempat tertentu). Misalnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tantang Pokok – Pokok Agraria. Kodifikasi adalah pengumpulan hukum yang sejenis kedalam suatu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Tujuan dari adanya Kodofikasi adalah untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan penyatuan hukum. Contohnya ialah Kitab Undang –Undang hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Konkordansi ialah penyamaan atau pemberlakuan hukum asing di negara sendiri ( hukum yang berasal dari penjajah yang diberlakukan di negara jajahannya). Misalnya berlakunya sistem hukum belanda di Indonesia. 3. Menurut UUD 1945, dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa warga negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan oleh undang – undang. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa yang dinamakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam masa penjajahan Belanda, bedasarkan Pasal 163 IS dibedakan dalam; 1. Golongan Eropa : a. Orang Belanda b. Orang Eropa kecuali Belanda c. Warga negara Jepang dan mereka yang tidak termasuk Eropa dan Jepang yang hukum keluarganya pada asasnya sama dengan hukum keluarga Belanda. Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012
d. Anak – anak dari orang – orang tersebut diatas, yang lahir di Indonesia secara sah atau menurut UU diakui sah. Bagi golongan Eropa, bedasarkan Pasal 131 IS berlaku hukum Belanda sesuai asas konkordansi. 2. Golongan Bumiputera: a. Pribumi yang tidak pindah ke golongan lain, dengan catatan berlakunya hukum perkawinan Kristen bagi beragama kristen. b. Mereka yang meleburkan diri kedalam golongan pribumi. Bedasarkan Pasal 131 IS berlaku hukum adat atau hukum agama masing – masing atau juga dapat menundukkan diri pada hukum Belanda. 3. golongan Timur Asing: a. Golongan Timur Asing Tionghoa b. Golongan bukan Tionghoa ( Arab, India, Persia) Bedasarkan Pasal 131 IS berlaku hukum adat atau hukum agama masing – masing atau juga dapat menundukkan diri pada hukum Belanda. 4. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali artinya ialah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur pebuatan tersebut sebelumnya. Maksudnya seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan asas legalitas. Corpus Iuris Civilis merupakan kodifikasi hukum perdata pada masa Kekaisaran Romawi Timur yang dilakukan pada zaman kaisar Yustianus dan menjadi dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara Eropa. 5. Hukum secara garis besar terbagi menjadi; a. Hukum Publik, terdiri dari: - Hukum Tata Negara (materil dan formil) Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012
- Hukum Administrasi Negara (materil dan formil) - Hukum Pidana (materil dan formil) - Hukum Internasional Publik / Hukum pidana Internasional * Hukum Publik adalah hukum yang mengandung unsur campur tangan negara dalam penerapan hukumnya. Dasar dari hukum publik ini adalah peraturan perundang – undangan. b. Hukum Privat, terdiri dari: - Hukum Perdata materiil ( Perorangan, kekayaan, perikatan, keluarga, waris) - Hukum Perdata formil - Hukum Perdata Internasional * Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat. 6. A. Medeplichtigheid
Uitlokking
- Merupakan suatu tindakan membantu - Tindakan seseorang mengeerakkan orang melakukan terjadinya tindak pidana -
lain untuk melakukan tindak pidana.
Diancam dengan pidana maksimum -
dikurangi sepertiga.
Diancam
dengan
ancaman
pidana
maksimum.
- Kehendak dari pelaku sudah ada sebelum - Kehendak orang yang dibujuk baru timbul orang lain memberi daya.
setelah ada upaya yan diberikan oleh pembujuk.
B. Asas tentang keberlakuan KUHP ialah Asas Teritorial (wilayah), Asas Nasionalitas Aktif (personalitas), Asas Nasionalitas Pasif (perlindungan), dan Asas Universalitas. C. Seseorang dikatakan sebagai penanggung jawab penuh dari suatu peristiwa pidana jika perbuatan yang dilakukan memenuhi seluruh unsur pasal yang dituntut kepadanya.Sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dijatuhkan ancaman pidana. (harus diuraikan dan dibuktikkan unsur – unsurnya terlebih dahulu) Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012
Yang termasuk Penanggung jawab penuh dari peristiwa suatu tindak pidana adalah: Dader: Pelaku yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan tindak pidana. Madedader: orang – orang yang menjadi kawan pelaku. (peranan antara satu dan lain pelaku derajatnya sama) Medepleger: orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana (masing – masing pelaku tidak sama derajatnya) Doenpleger: Seseorang yang menyuruh orang lain (tidak mampu bertanggung jawab) untuk melakukan tindak pidana. Uitlokker: samahalnya dengan doenpleger, uitlokker juga memakai orang lain sebagai perantara, hanya saja yang disuruh dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 7. A. Menurut V.V Hoven peran menurut hukum dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: - Bestuur: kekuasaan menjalankan pemerintahan - Regeling: kekuasaan membentuk peraturan perundang – undangan - Rechtspraak: yakni terkait dengan fungsi peradilan - Politie: yakni fungsi kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan. B. Asas Diskresi pada HAN ialah kebebasan dari pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan bedasarkan pendapatnya sendiri yang sifatnya melengkapi Asas Yuridikitas dan Asas Legalitas, yang artinya bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (kepatutan, keadilan) dan bahwa setiap tindakan pejabat aadministrasi negara harus ada dasar hukumnya (sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku). C. HTN
HAN
- mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust)
juga
negara
dalam
keadaan
bergerak (staat in beweging)
- mempelajari mengenai konstitusi negara dan
mempelajari
distribusi
kekuasaan
mempelajari
yang melaksanakan
Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012
bagaimana /
caranya
menyelenggarakan
tercantum di dalam konstitusi.
distribusi kekuasaan yang ada.
- Ruang lingkup pembahasannnya terdapat - Pembahasannya dilihat mulai dari Presiden didalam
suatu konstitusi
negara
yang ke apratur neegra dibawahnya.
membahas organisasi negara.
Gambar:
8. Legaat: pemberian hak kepada seseorang bedasarkan wasiat yang khusus. Kompetensi Absolut: kewenangan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa. Hal ini menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan dilihat dari macam peradilannya. (PT, PN atau MA). Erfstelling: penunjukkan satu atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris, untuk memperoleh sebagian atau seluruh harta bagian. Detourment de Pouvoir: perbuatan yang ditujukkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, bedakan dengan abuse of power yang berarti perbuatan yang melampui wewenangnya. Presumptio Justae Causa: bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikkan sebaliknya. Judicial Review: tindakan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945.
“Mohon untuk mengecek jawabannya kembali”
Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012
