TENTIR UJIAN TENGAH SEMESTER PENGANTAR ILMU HUKUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 2012

TENTIR UJIAN TENGAH SEMESTER PENGANTAR ILMU HUKUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 2012

1. Secara prinsipil terdapat perbedaan mendasar antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

dan

Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jelaskan oleh saudara perbedaan yang dimaksud tersebut! 2. Jelaskan oleh saudara tentang Ruang Lingkup disiplin hukum! 3. Apa yang dimaksud dengan tugas dwitunggal dari kaedah hukum? 4. Jelaskan isi dan sifat dari kaedah hukum! Serta hubungkan diantara keduanya! 5. Sebutkan dan jelaskanlah sistem hukum apa saja yang berlaku di dunia saat ini? 6. Jelaskan kaedah hukum yang abstrak dan kaedah hukum yang kongkrit serta uraikan hubungan kaedah-kaedah tersebut menurut ajaran Hans Kelsen (stuffenbouw Theorie) ! 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : - Das sollen - Das sein 8. Mengapa kaedah hukum masih diperlukan meskipun sudah ada kaedah kesusilaan, kaedah kepercayaan dan kaedah kesopanan! 9. Apa yang dimaksud dengan Ius Constitutum dan Ius Constituendum? dan bagaimana Ius Constituendum menjadi Ius Constitutum? 10. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Jelaskan! 11. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum, dan bagaimana subjek hukum dapat dibedakan bedasarkan hakekatnya? dan apa pengecualianya!

Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2012

12. Perumusan kaedah hukum tidak bedasarkan hubungan sebab akibat, namun dirumuskan bedasarkan hubungan imputasi. Jelaskanlah. 13. Esensi dari kaedah hukum bukanlah terletak pada sanksinya, oleh sebab itu dikenal adanya istilah Lex Imperfecta , Buktikan hal tersebut. 14. Hubungan yang sederajat tidak selalu timbal balik, demikian halnya dengan hubungan hukum yang berbeda derajat tidaklah selalu timpang. Buktikanlah dan berikan contohnya! 15. Kaedah hukum memiliki landasan-landasan sebagai alasan keberlakuan. Sebutkan tiga landasan keberlakuan yang anda ketahui dan jelaskanlah. 16. Jelaskan hubungan antara unsur asas hukum dan unsur pengertian pokok dalam sistem hukum. 17. Ilmu hukum tentang kenyataan merupakan bagian dari disiplin hukum yang ada dalam politik hukum . Apakah demikian? Jelaskan. 18. Apakah setiap tindak / perikelakuan yang terjadi (baru atau hanya sekali saja) sudah dapat disebut hukum? Jelaskan jawaban saudara. 19. Salah satu bentuk penyimpangan dari kaedah hukum adalah pengecualian, dan dalam hukum pidana dikenal ada dua macam alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pengecualian, yakni dasar pembenar dan pembebas kesalahan. Berikanlah contohnya masing-masing dan jelaskan dimana perbedaan dua dasar pengecualian tersebut. 20. Jelaskan pengertian dari: - Subjek Hukum

- Hubungan Hukum

- Peristiwa hukum

- Obyek Hukum

- Eigenrichting

- Sanksi

“ Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan “


DOKUMEN P&K BEM FHUI

PEMBAHASAN 1. PIH PHI Mata kuliah yang mempelajari hukum secara Mata kuliah yang mempelajari bidang-bidang umum (pengertian-pengertian pokok dan hukum positif negara Indonesia. (hukum disiplin hukum). pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, dll) Mempelajari mengenai asas-asas hukum Terikat pada tempat dan waktu tertentu Bersifat universal: tidak terikat ruang dan Bersifat khusus: cakupannya hanya mengenai waktu tertentu. Mencakup hukum secara hukum yang diterapkan di Indonesia. umum di wilayah dunia.

2. Disiplin Analitis yaitu sistem ajaran yang menganalisis, memahami serta mejelaskan dihadapi.

gejala-gejala yang

Disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apa seyogyanya dilakukan dalam kenyataan-kenyataan tertentu. I

menghadapi

Ilmu Hukum meliputi: -Ilmu tentang kaedah yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai atau sistem kaedah.

kaedah

-Ilmu Pengertian yaitu ilmu tentang pengertian pengertian pokok dalam hukum. -Ilmu tentang kenyataan : yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang mencakup Sosiologi hukum, Antropologi hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan hukum dan Sejarah hukum. II Politik Hukum adalah dasar kebijaksanaan yang menjadi landasan penerapan hukum.


III Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai nilai dan penyerasian nilai nilai. 3.

Yang dimaksud dari Dwi Tunggal adalah karena pada kaedah hukum harus dapat dilaksanakan dua tugas tersebut sekaligus dan bila dihubungkan: a. Memberi kepastian dalam hukum b. Memberi kesebandingan dalam hukum Dan bila dihubungkan maka kaedah umum lebih mengutamakan kepastian. Sedangkan kaedah hukum individu lebih memetingkan kesebandingan.

4. Isi dan sifat dari kaedah hukum: Kaedah hukum bila ditinjau dari isinya merupakan: - berisikan suruhan (gebod) - berisikan larangan (verbod) - berisikan kebolehan (mogen) Sedangkan ditinjau dari sifatnya dibedakan atas: - bersifat imperatif : secara apriori harus ditaati -bersifat fakultatif : tidaklah mengikat atau tidak wajib dipatuhi Hubungan antara isi dan sifat kaedah hukum adalah Kaedah hukum yang bersifat imperatif merupakan kaedah yang didalam suatu keadaan kongkrit tidak dapat dikesampingkan atau dengan kata lain memiliki kekuatan memaksa. Pada umumya kaedah hukum yang berisikan suruhan atau larangan bersifat imperatif. Sedangkan kaedah hukum yang bersifat fakultatif disepadankan dengan kaedah hukum yang berisi kebolehan yang artinya boleh menaati ataupun tidak. 5. Terdapat sekitar lima jenis sistem hukum yang ada pada saat ini yaitu: a.Sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) yakni berlaku di Eropa (Belanda, Perancis dan Indonesia). Ciri khasnya ialah hukumya tertulis, terdapat kodifikasi dan pemisahan antara hukum publik dengan hukum privat. b.Sistem hukum Common Law (Anglo Saxon) yakni berkembang di Inggris, dan Amerika Serikat. Ciri khasnya ialah didominasi hukum tidak tertulis, tidak ada pemisahan antara hukum publik dan hukum privat dan bedasarkan asas precedent / yurisprudensi.


c.Sistem hukum Islam yang dianut oleh orang muslim. Bersumber pada Alquran, Assunnah, Ijtihad. d.Sistem hukum kanonik yang dibentuk untuk orang yang beragama katolik. e.Sistem hukum adat, berlaku terutama pada hukum perdata dan kemasyarakatan bedasarkan kebiasaan-kebiasaan.

6. Kaedah hukum yang abstrak keberlakuannya tidak ditujukkan kepada orang tertentu, tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah kaedah umum. Sedangkan kaedah hukum kongkrit artinya hanya ditujukkan pada orang orang tertentu saja. Pembedaannya adalah bedasarkan objek yang akan dikenai kaedah hukumnya. Dan menurut teori Hans Kelsen (stuffenbouw theorie) bahwa kaedah hukum yang bersifat abstrak adalah terdapat dalam Undang-undang atau hukum kebiasaan. Sedangkan kaedah individual yang bersifat kongkrit adalah kaedah hukum yang berada di bawah kaedah hukum yang dikeluarkan dari badan pelaksana hukum, terutama pengadilan. 7. Das sollen adalah apa yang seyogyanya dilakukan, berisi kenyataan normatif. Contohnya: barangsiapa mencuri harus dihukum. Das sein adalah apa yang senyatanya terjadi, berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkrit. Contohnya: telah terjadi bahwa Mike telah mencuri, maka Mike harus dihukum. Kaedah hukum Das sollen bersifat pasif, agar bisa menjadi aktif diperlukan rangsangan, yaitu peristiwa kongkrit (Das sein). Tanpa Das sein maka Das sollen hanya pedoman pasif belaka. Jadi Das sollen memerlukan Das sein. 8. Kaedah hukum masih diperlukan walaupun sudah ada kaedah-kaedah yang lain dikarenakan: - Ketiga kaedah yang lain tidak cukup mencakupi keseluruhan hidup manusia. Contohnya : pencatatan kelahiran, perkawinan serta kematian. -Kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas jika hanya diatur oleh ketiga kaedah tersebut. Misalnya mencurigai seseorang akan melanggar kaedah kesusilaan, lalu kecurigaan seseorang bertentangan dengan kaedah sopan santun. Lalu bagaimana jika ada tindakan pencurian? Tentunya harus ada yang dicurigai guna diadakan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu masih diperlukannya kaedah hukum. 9. Yang dimaksud dengan Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat. Sedangkan Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, akan tetapi belum mejadi kaedah yang berbentuk peraturan


perundang undangan. Adapun Ius Constituendum berubah menjadi Ius Constitutum dengan cara: - digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (UU yang pada mulanya merupakan rancangan Ius Constituendum)

baru

- perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsurunsur baru pada mulanya berupa Ius Constituendum) - perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Dengan demikian setelah diundangkan, maka Ius Constituendum berubah menjadi Ius Constitutum. 10.Hukum dalam arti materiil adalah hukum yang berisikan hal hal yang mengatur hubungan antara subjek hukum, hak-hak, kewajiban dan peristiwa hukum. Hukum dalam arti formiil adalah aturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materiil dan bagaimana cara mengajukan perkaranya ke pengadilan. (dalam bentuk hukum acara / Adjective law) 11.Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban (pengemban hak dan kewajiban). Bedasarkan hakekatnya, subjek hukum dapat dibedakan menjadi : a. pribadi kodrati (natuurlijk persoon) yaitu manusia. b. pribadi hukum (rechtpersoon) yaitu badan hukum yang merupakan perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan memiliki tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu: 1. memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. 2. hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun terdapat pengecualian menurut pasal 2 KUHPerdata bahwa bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki. Seperti dalam hal kewarisan, namun jika dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Serta golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum tersebut antara lain: a. Anak dibawah umur dan belum menikah


b. Orang dewasa yang berada dibawah pengampuan disebabkan oleh sakit ingatan, dungu, pemboros. 12. Perumusan kaedah hukum terdiri dari dua macam: a. Secara hipotesis : dirumuskan dengan cara melenturkan suatu kondisi serta kelanjutannya. apabila kondisi terpenuhi maka ada kelanjutannya. b. Secara kategoris : dirumuskan dengan sekadar menggambarkan suatu keadaan. Jadi tidak bedasarkan sebab akibat. Maksudnya sanksi bukan akibat dari perbuatan melawan hukum. Karena pada kenyataannya tidak semua perbuatan melawan hukum dapat menyebabkan dikenakan sanksi. Maka itu suatu kaedah hukum selalu dirumuskan secara kategoris yang memiliki hubungan imputatif. Hubungan imputatif dapat digambarkan sebagai berikut: Barangsiapa membunuh dihukum setinggi-tinnginya 20 tahun. “Barangsiapa membunuh” adalah kondisi. “Dihukum setinggi-tinnginya 20 tahun’’ adalah kelanjutannya. Apabila terjadi pembunuhan, maka seharusnya dihukum setinggitingginya 20 tahun. Dengan terpenuhinya kondisi, maka kelanjutannya akan terjadi. Hubungan antara kondisi dan kelanjutan merupakan hubungan yang seharusnya (imputatif). 13.Lex Imperfecta adalah ketentuan yang tidak memiliki sanksi. Contohnya adalah pasal 298 KUHPerdata yang mewajibkan anak menghormati orang tua tanpa mengatur sanksinya. Lebih jelasnya tentang hakikat kaedah hukum dapat dilihat dalam tabel ini.

I

KONDISI

SANKSI

V V V

V V X

V V

V X

V V

V X

Isi

Suruhan Larangan Kebolehan II Sifat Imperatif Fakultatif III Perumusan Hipotesis Kategoris

Dengan demikian, sanksi bukan merupakan esensi kaeda hukum karena tidak semua kaedah hukum mempunyai sanksi. Namun semua kaedah hukum mrupakan patokan sikap tindak.


14.Sederajat tetapi timpang dapat dilihat dari perjanjian pinjam meminjam. Debitur akan memiliki banyak sekali kewajiban untuk menjamin kreditur akan mendapatkan uangnya kembali seperti kewajiban menetapkan jaminan, menyerahkan surat-surat barang jaminan, menanggungkan barang jaminan ke asuransi, meminta persetujuan kreditur untuk melakukan beberapa tindakan hukum tertentu dan masih banyak lagi. Sedangkan kreditur di lain pihak hanya memiliki satu kewajiban yakni menyerahkan uang yang dipinjam. Tidak sederajat tapi timbal balik dapat dilihat dalam perjanjian perburuhan. Majikan dan buruh berbeda kedudukannya. Majikan sebagai pemberi pekerjaan biasanya lebih tinngi dari pada buruh yang meminta pekerjaan kepadanya. Tetapi hubungan keduanya timbal balik. Jika buruh telah selesai menyelesaikan pekerjaannya maka majikan harus memenuhi kewajbannya. 15. Ada tiga landasan keberlakuan kaedah hukum: 1. hal berlakunya secara yuridis a. terjadi apabila didasarkan pada kaedah yang lebih tinngi (Hans Kelsen) b. terjadi apabila terbentuk menurut cara yang ditentukan (Zevenbergen) c. dapat mengikat secara yuridis apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya (Logemann). 2. hal berlakunya secara filosofis : kaedah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. 3. hal berlakunya secara sosiologis : efektifitas hukum dalam masyarakat yang dasarnya adalah kekuatan(machtstheorie) dan pengakuan(anerkennungstheorie). 16. Sistem hukum pada hakikatnya adalah suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagianbagian, dimana setiap persoalan menemukan jawaban atau penyelesaian. Hukum merupakan suatu sistem. Jadi hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan pada unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Asas- asas dipergunakan untuk mengatur substansi sebuah undang-undang agar tercapai kondisi harmonis dalam peraturan perundangundangan. Sedangkan substansi hukum pasti menerapkan pengertian pokok hukum. Dengan demikian, hubungan antara asas dengan pengertian adalah saling berkaitan erat untuk membentuk suatu kesatuan sistem hukum demi tujuan memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. 17. Pernyataan bahwa ilmu hukum tentang kenyataan adalah bagian dari politik hukum adalah salah.


Disiplin hukum terdiri dari ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Sedangkan politik hukum melahirkan disiplin hukum khusus yaitu sejarah tata hukum, perbandingan tata hukum, dan ketrampilan hukum meliputi penemuan hukum dan pembentukkan hukum. Di pihak lainnya, ilmu hukum terdiri dari ilmu kaedah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. Dengan demikian, ilmu hukum tentang kenyataan adalah bagian dari disiplin hukum yang ada dalam ilmu hukum, bukan politik hukum. 18. Ya, apabila berlandaskan keyakinan atau kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. 19. Penyimpangan terhadap kaedah hukum yang berupa pengecualian terbagi dalam: a. dasar pembenar : berlandaskan ketentuan UU bahwa dibenarkan berbuat sesuatu. - Noodtoestand, misalnya dua orang terapung di laut dan hanya menyisakan dua papan untuk satu orang, sehingga harus mengorbankan satu orang lainnya.

bilah

- Wettelijkvoorschrift, misalnya pasal 50 KUHP orang yang melakukan pidana untuk menjalankan UU tidak dipidana. Misal : algojo, eksekutor. b. dasar bebas kesalahan, misalnya berat lawan pasal 48 KUHP bahwa orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana contohnya seorang sekretaris yang ditodong untuk menyerahkan uang kantornya, lalu sekretaris tersebut langsung menusuk pisau yang digunakan penodong, penodongpun akhirnya tewas. Maka dalam hal ini sekretaris tidak bersalah. Perbedaannya adalah pada dasar pembenar tidak ada orang / pribadi lain yang dipersalahkan. Sedangkan pada bebas kesalahan ada orang / pribadi lain yang dipersalahkan. 20. Subjek hukum adalah para pihak yang berhubungan dalam sistem hukum atau segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum (terdiri dari Natuurlijk persoon dan Rechtpersoon). Peristiwa Hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum atau dengan kata lain ; peristiwa yang menimbulkan akibat hukum dan menyebabkan adanya perkembangan hukum. Eigenrichting adalah tindakan melaksanakan hak menuntut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan (tindakan main hakim sendiri). Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Obyek hukum adalah kepentingan dari para subjek hukum, atau segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dapat berupa materil (benda) maupun immateril (hak). Sanksi adalah aspek sosiologi dari persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yang terdiri dari sanksi positif(pemberian tanda jasa) dan negatif(penjatuhan hukuman). “Mohon untuk mengecek jawabannya kembali”



TENTIR UJIAN TENGAH SEMESTER PENGANTAR ILMU HUKUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 2012

Recommend Documents