Mayang Mayurantika Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016

POLITIK HUKUM PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA Mayang Mayurantika Email : [email protected] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta Pius Triwahyudi Email : [email protected] Adi Sulistiyono Email : [email protected] Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract This research examines the Political of Law of on General Election of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representatives to Make a Simple Multiparty System. This research is a normative legal research or doctrinal legal research, in the form of evaluative research and exploratory research. The policy of requirements for political parties of the election participants was succeed. However, the policy of Parlementary Threshold 3,5% was succeeded creating a Simple Multiparty System yet. It was caused an extreme multiparty system wherein it caused House of Representatives performance ineffective. It Threshold. Keywords: Political of Law, System, Parlementary Threshold

Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai politik hukum penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal, dalam bentuk penelitian evaluatif dan sifat penelitian eksploratif. Hasil penelitian bahwa kebijakan pada Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012 telah berhasil menyederhanakan jumlah peserta pemilu. Akan tetapi kebijakan parlementary threshold Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 belum berhasil menyederhanakan jumlah partai politik yang duduk di parlemen, sehingga sistem kepartaian yang berlangsung saat ini adalah sistem multipartai ekstrim. Dengan demikian, masih diperlukan upaya penyederhanaan partai politik melalui pemberlakuan parlementary threshold yang lebih besar. Kata Kunci: Politik Hukum, Penyederhanaan Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Sistem Multipartai Sederhana, Sistem Multipartai Ekstrim A. Pendahuluan Reformasi pada tahun 1999 silam, telah membawa banyak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dimana perubahanperubahan tersebut diikuti dengan perubahan konstitusi kenegaraan melalui amandemen UUD Tahun 1945. Menurut Prof. Jimly Assidiqqy empat diantaranya adalah

140

1.

2. 3. 4.

Penegasan dianutnya cita-cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan komplomentar; Pemisahan kekuasaan dengan sistem ‘check and balance’ Pemurnian sistem pemerintahan presidensiil; Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ....

Indonesia. (Jimly Asshidiqie,2003: Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Depkumham RI Denpasar 14-18 Juli 2003). Keinginan unt uk memurnikan sist em presidensiil dalam rangka penguatan stabilitas pemerintahan, tidaklah didukung oleh sistem kepartaian yang berkembang pasca reformasi 1999. Euphoria berlebih terhadap kebebasan, menyebabkan banyak partai terbentuk dan ikut bertarung dalam pemilihan umum. Indonesia mengulang kembali pergulatan sejarah multi partai ekstrim dalam kehidupan ketatanegaraannya. Sistem multipartai yang mengakomodir kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan berpendapat ternyata memunculkan permasalahan disisi lain. Sistem multi partai yang terjadi di Indonesia, apabila disandingkan dengan system presidensiil bukanlah perpaduan yang harmonis. Scott Mainwaring, dalam tulisannya “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: presidensiil dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis. (Scott Mainwaring, 1993: Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The difficult Combination, Comparative Political Studies, http:// cps.sagepub.com/content/26/2/19 diakses pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2012.) Komposisi ini sangat rentan menyebabkan kebuntuan dan perseteruan antara DPR dan eksekutif. Sistem presidensiil yang dianut di Indonesia lebih cocok apabila mengunakan sistem multipartai sederhana, segabaimana terjadi pada waktu pemerintahan orde baru silam. Keinginan untuk menciptakan sistem multipartai sederhana tidak lantas ditempuh melalui pelarangan pendirian partai politik, karena hal tersebut merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Sistem presidensiil yang saat ini berjalan di Indonesia perlu didukung oleh adanya penyederhanaan partai politik yang tersistem. Penyederhanaan partai politik harus berlandaskan peraturan perundang-undangan bukan hanya keputusan atau pilihan politik penguasa. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji politik hukum penyederhanaan partai politik di Indonesia, khususnya politik hukum penyederhanaan partai politik dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

B. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal, dalam bentuk penelitian evaluatif dan sifat penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan historis atau pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dibidang Pemilu khususnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang dibidang kepemiluan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiclopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan kemudian dianalisi dengan menggunakan metode deduksi dengan berbagai teknik intrepetasi atau penafsiran, antara lain penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran historis dan penafsiran sistematis. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.

Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Politik hukum penyederhanaan partai politik, telah terlihat dalam proses penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan kebijakan penyederhanaan partai politik menjadi isu krusial dan banyak diperdebatkan dalam proses pembahasan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, yaitu terkait kebijakan persyaratan partai politik sebegai peserta pemilu dan juga besaran nilai ambang batas parlemen (parlementary threshold). RUU Perubahan UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD berhasil diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang inilah yang selanjutnya dipakai sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2014. Kebijakan penyederhanaan partai politik dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 antara lain: a. P e r s y a r a t a n P e m b e n t u k a n d a n Penetapan Partai Politik Sebagai Badan Hukum (Pasal 8 ayat (2) huruf a).

141


Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pasal 8 ayat (2) c. Kebijakan Electoral Threshold (Pasal 8 ayat 1) d. Parlementary Threshold (Pasal 208) Pasca penetapan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, setidaknya ada sekitar 22 (dua puluh dua) permohonan judicial review UU Nomor 8 Tahun 2012. Sebagian besar permohonan judicial review terkait dengan mekanisme partai politik sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8 ayat (1) dan (2)) dan ambang batas penetapan kursi (Pasal 208). Terhadap permohonan judicial review tersebut, terdapat Putusan Perkara Nomor 52/ PUU-X/2012, dimana amar putusan perkara membawa perubahan UU Nomor 8 Tahun 2012 yaitu perubahan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012 dimana setiap partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan serta perubahan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 dimana ambang batas perolehan kursi hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sehingga kebijakan penyederhanaan partai politik dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 1) P e r s y a r a t a n p e m b e n t u k a n d a n penetapan partai politik sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan ”berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik”. 2) Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima b.

142

puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. m e mi l i k i a n g g o t a se k u r a n g kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 3) Parlementary Threshold sebagaimana ketentuan Pasal 208, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurangkurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa salah satu persyaratan partai politik dapat menjadi Peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan “… berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik”. Meskipun mekanisme terkait penetapan badan hukum partai politik diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, akantetapi mekanisme ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka menyederhanakan partai politik. Dibandingkan dengan undang-undang partai politik sebelumnya, persyaratan pendaftaran partai politik menjadi badan hukum semakin diperketat dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Syarat kepengurusan semakin diperberat menjadi seluruh provinsi, 75% dari jumlah kabupaten/ kota di tiap provinsi dan 50% dari jumlah kecamatan di tiap kabupaten/kota yang bersangkuta.


Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai politik. Dengan pengetatat syarat pendaftaran partai politik menjadi badan hukum, pada tahun 2011 hanya ada 14 (empat belas) partai politik yang mendaftar, dan hanya 2 (dua) partai politik yang mendapat status badan hukum. Jumlah sangat sedikit apabila dibanadingkan dengan partai politik yang mendaftarkan status badan hukum menjelang Pemilu 2009 (terdapat 115 partai politik yang mendaftar dan 24 partai politik yang mendapat status badan hukum. Dengan demikian, aturan partai politik yang bersifat nasional dimana harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa syarat kuantitatif lainnya telah

pemilu dirangkum sebagai berikut: a. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2014 pada tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012. Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran calon Peserta Pemilu 2014, terdapat 46 Partai Politik yang mendaftar kepada KPU, dimana 34 partai politik yang dinyatakan lengkap dan selanjutnya

34 (tiga puluh empat) dokumen yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh partai politik. Hasil verifikasi administrative, KPU menetapkan 16 Partai Politik lolos

tidak lolos seleksi administrasi dan Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

menurunkan jumlah partai politik baru di Indonesia. Selanjutnya untuk dapat menjadi peserta pemilu, partai politik harus mendaftar dan oleh KPU, sebagaimana amanat Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu pada UU 8 Tahun 2012, jauh lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan undangundang sebelumnya, khususnya adalah persyaratan terkait kepengurusan, kantor tetap selama pemilu berlangsung dan keterwakilan perempuan. Partai politi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, dimana dimasing-masing provinsi harus terdapat kepengurusan di 75% Kabupaten/kota, dimana dimasing-masing kabupaten/kota harus terdapat kepengurusan di 50% kecamatan. Selain itu, kepengurusan di tingkat kabupaten/kota harus memiliki memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan. Persyaratan yang semakin berat bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu diharapkan dapat memperkecil jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu, didaftarkan kepada KPU untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi pendaftaran partai politik sebagai peserta

apakah seluruh dokumen yang diserahkan

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota terhadap kepengurusan paratai politik sesuai dengan tingkatannya terhadap 34 (tiga puluh empat) partai politik (hasil putusan DKPP). peserta Pemilu 2014 tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Dimana terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang lolos proses pendaftaran dan

e.

2014. Berdasarkan upaya hukum ya ng dilakukan oleh partai politik yang tidak lolos verifikasi partai politik Peserta Pemilu, hanya dua partai politik yang berhasil ditetapkan sebagai peserta pemilu, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dengan demikian ada 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilu 2014.

Jumlah partai politik yang lebih sedikit dalam pelaksanaan pemilu, maka akan mempermudah pelaksanaan pemilu. Pemilih akan lebih mudah menentukan pilihan karena jumlah partai politik telah mengerucut dan mewakili berbagai latarbelakang yang berbeda. Dalam teknis penyelenggaraan Pemilu-pun, dengan jumlah peserta pemilu

143


yang sedikit juga mempermudah tugas penyelenggara Pemilu baik KPU maupun BAWASLU. Persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2014 telah berhasil mengeliminir jumlah peserta Pemilu 2014. Dengan demikian, keinginan pembentuk undang-undang untuk melakukan upaya penyederhanaan partai politik dalam pelaksanaan pemilu telah berhasil dicapai. 2.

144

Analisi Sistem Kepartaian Pasca Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR sarat dengan kebijakan penyederhanaan partai politik. Persyaratan yang ketat bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu telah berhasil mengeliminir jumlah peserta pemilu menjadi 12 (dua belas) partai politik saja. Walaupun demikian, kebijakan penyederhanaan partai politik di parlemen melalui penerapan parlementary threshold masih belum berhasil dicapai. Berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan hasil perhitungan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/2014, diperoleh hasil bahwa pada Pemilu 2014 menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik yang lolos parlementary threshold dan berhasil memperoleh kursi DPR. Jumlah partai politik di Parlemen hasil Pemilu 2014 lebih besar daripada Pemilu 2009 yang lalu. Akibat dari kenaikan jumlah partai politik di parlemen juga menaikkan angka perhitungan ENPP hasil Pemilu Tahun 2014 adalah sebesar 8,2 (perhitungan ENPP hasil Pemilu Tahun 2009 adalah sebesar 6,47). ENPP (The Effective Number of Parliamentary Parties) adalah nilai efektif partai politik dalam parlemen berdasarkan rumus perhitungan dengan model laaksotaagepera. Nilai ENPP adalah satu per jumlah kuadrat persentase perolehan kursi. Hasil perhitungan nilai ENPP menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia adalah sistem multipartai ekstrim dengan jumlah delapan partai efektif di parlemen (DPR). Kenaikan nilai ENPP hasil Pemilu 2014 disebabkan karena bertambahnya partai politik di parlemen serta menurunnya jumlah perolehan kursi partai politik besar sehingga tidak adanya partai politik yang memperoleh

suara ataupun kursi mayoritas di parlemen. Dengan demikian, kebijakan penyederhanaan pertain politik melalui penerapan parlementary threshold sebagaimana diatur dalam 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 belum berhasil menciptakan sistem multipartai sederhana di parlemen (DPR). Akibat dari berlangungnya sistem multipartai ekstrim di DPR, hasil Pemilu 2014 antara lain: a. Rendahnya kinerja yang dapat diukur dengan sedikitnya jumlah undangundang yang dikeluarkan oleh DPR. Dari 38 RUU Prioritas 2015 diatas, DPR hanya menyelesaikan dan mengesahkan 2 undang-undang. Sedangkan pada tahun 2016, berdasarkan prolegnas prioritas 2016 terdapat 40 RUU yang harus diselesaikan pada tahun 2016, sampai bulan Mei 2016 baru 6 undangundang yang diselesaikan. b. Kemelut pemilihan Pimpinan DPR., sampai memunculkan Pimpinan DPR tandingan. Dampak dari dualisme kepemimpianan yang sekarang sedang melanda DPR RI adalah terganggunya fungsi-fungsi DPR yaitu seperti perencanaan undangundang akan berjalan lambat, penetapan APBN akan berlangsung lama yang mengakibatkan pemerintahan akan lebih lama menjalanan program yang sudah dibuat, dan lain-lain. c. Permasalahan Dualisme Kepengurusan Parpol. Diantara sepuluh partai politik yang duduk di parlemen terdapat dua partai politik yang mengalami dualism kepengurusan, yaitu Partai Golkar dan PPP. Dualisme kepungurusan Partai Golkar, menyebabkan timbulnya banyak

d.

kepengurusan di fraksi DPR, perebutan kursi Ketua DPR. merosotnya nilai kepercayaan rakyat kepada DPR karena banyaknya perilaku anggota DPR yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

D. Kesimpulan 1.

Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tercermin dalam Pasal 8 dan Pasal 208. Persyaratan pembentukan dan penetapan partai politik sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a UU Nomor 8 Tahun


2.

2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah berhasil menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi 12 partai, akan tetapi persyaratan Parlementary Threshold dalam Pasal 208 belum berhasil menyederhnakan jumlah partai politik yang masuk dalam parlemen. Sistem kepartaian dapat di tentukan berdasarkan nilai ENPP (The Effective Number of Parliamentary Parties). Hasil perhitungan nilai ENPP Pemilu 2014 adalah sebesar 8,2 dimana berdasarkan sistem kepartaian sartori, termasuk dalam sistem multipartai ekstrim. Berlangsungnya sistem kepartaian multipartai ekstrim disebabkan oleh bertambahnya partai politik di parlemen serta menurunnya jumlah perolehan kursi partai politik besar sehingga tidak adanya partai politik yang memperoleh suara ataupun kursi mayoritas di parlemen. Dengan demikian, kebijakan penyederhanaan pertain politik melalui penerapan parlementary threshold sebagaimana diatur dalam 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 belum berhasil menciptakan sistem multipartai sederhana di parlemen (DPR).

E.

Saran

1.

Ketentuan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah berhasil menyederhakan jumlah partai politik peserta pemilu. Menurunnya jumlah peserta pemilu ternyata berdampak positif dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga

2.

patut untuk dipertahankan dan diterapkan dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Walaupun demikian, masih diperlukan sikap kedewasaan dari partai politik dalam pelaksanaan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu sehingga partai politik lebih bijak dalam melakukan upaya hukum akibat tidak puas dengan hasil putusan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Daniel Caramani di berbagai negara yang telah berhasil menciptakan si s t e m mu l t i pa r t a i s ed e rh a n a t e l a h menerapkan angka parlementary threshold yang besarnya antara 5% sampai dengan 7%, seperti Rusia dan Republik Ceko. Dengan besarnya angka parlementary threshold / ambang batas perhitungan suara, maka partai politik akan lebih bekerja keras dalam mengumpulkan suara pemilih dan diharapkan dapat menghasilkan partai politik pemenang yang dominan. Dengan adanya partai politik yang menang secara dominan, maka dapat menurunkan nilai ENVP suatu negara dan menghasilkan sistem multipartai sederhana. Menurut hemat penulis, ada urgensi untuk melakukan peubahan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 , yakni terkait perubahan besaran parlementary threshold dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 menjadi minimal 5%. Sehingga, dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang dapat menciptakan sistem multipartai sederhana di DPR, atau setidaktidaknya kembali menurunkan nilai ENPP menjadi 5 (lima) atau 6 (enam) partai politik efektif di DPR.

Daftar Pustaka

Buku Ahmad Suhelmi. 2007. Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Amirudin dan H Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum Andre Ata Ujan. 2009. Filsafat Hukum. Yogjakarta:Kanisius Basrowi dan Suko Susilo. 2006. Demokrasi dan HAM. Kediri: Jenggala Pustaka Utama Burhan Mustofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta C.F.G Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung:Alumni Didik Supriyanto dan August Mellaz. 2011. Ambang Batas Perwakilan. Pengaruh Parliamentary Threshold

145


Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu. Jakarta: Perludem Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Persada Jimly Asshidiqie. 2005. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta:Kencana Prenada Media Group L.J. Van Apeldoorn. 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Pradnya Paramita Johnny Ibrahim. 2012. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang:Bayumedia Publishing M. Solly Lubis. 1992. Serba-serbi Politik Hukum. Bandung:Manar Maju Miriam Budardjo. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama -------. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers -------. 2012. Muchamad Ali Safa’at. 2011. Pembubaran Partai Politik. Pengaturan dan Praktik Partai Politik Dalam Pergulatan Republik. Jakarta: Rajawali Pers. -------. 2009. Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004). Disertasi. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Ni’matul Huda. 2005. Negara, Demokrasi dan Judicial Review. Yogjakarta:UII Press Otong Rosadi dan Andi Desman. 2012. Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum. Yogjakarta:Penerbit Thada Media Padmo Wahjno. 1986. Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum. Jakarta:Penerbit Gahlia Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana Prenada Media Group Ramlan Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. Bandung:Grasindo Robert A. Dahl. 1999. Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Judul Asi: On Democracy, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia S. Toto Pandoyo. 1992. Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yogjakarta:Liberty Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum dan Mayarakat. Bandung:Angkasa -------. 2006. Ilmu Hukum (Cetakan VI). Bandung: Citra Adtya Bakti Setiono. 2010. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta:Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press Sulastomo. 2008. Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru. Sebuah Memoar. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara Wawan Tunggul Alam. 2003. Demi Bangsaku: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-asas Ilmu Negara dan Politik. Jakarta:PT Eresco

Jurnal Europian Commisions For Democracy Through Law (Venice Commision). Report On Thresholds And Other Features of Electoral System Which Bar Parties From Access To Parliamen (II). Adopted by the Council for Democratic Elections at its 32nd meeting. (venice, 11 March 2010) and by the Venice COmmisions at its 82nd plenary session. (Venice, 12-13 March 2012). http://www.venice.

146


coe.int/docs/2010/CDL-AD%282010%29007-e.pdf Michael Coppedge, The Dynamic Diversity of Latin American Party Sistem. Party Politic Vol 4 No. 4. Pp 547-58. SAGE Publication. London. 1988. http://cm.olemiss.eddu Scott Mainwaring. Political Studies 1993. http://cps.sagepub.com/content/26/2/198

. Comparative

Makalah Jimly Asshidiqie, 2003, Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Depkumham RI Denpasar 14-18 Juli 2003. struktur%20Kenegaraan%20Indonesia%20Setelah%20Perubahan%20Keempat20%UUD%20 Tahun%201945 -------. Dinamika Partai Politik dan Demokrasi. Makalah. PARTAI_POLITIK.doc

Disertasi Agus Riwanto. 2012. “Harmonisasi Antara Sistem Kepartaian Dengan Sistem Pemilu Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Berdasarkan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasca Amandemen”. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tesis Muhammad Aziz Hakim. 2012. “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Rika Anggaraini. 2013. “Kebijakan Penyederhanaan Partai di Indonesia: Menuju Sistem Multiparatai Sederhana Pasca Reformasi, 1998-2012”. Tesis. Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia.

Lain-Lain Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Suara KPU Edisi Agustus 2012

Internet Andaru Widhitama. Sistem Kepartaian, http://andarutandra.blogspot.com/2012/05/sistem-kepartaian. html diakses pada hari Jumat tanggal 2 November 2012. Dpr.go.id, Baleg Minta Masukan Terkait Revisi UU Pemilu, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/1818 Dpr.go.id, Tiga Masalah Krusial Belum Berhasil Disepakati Panja RUU Pemilu, http://www.dpr.go.id/ berita/detail/id/2623 Dpr.go.id, Pleno Baleg Setujui Ruu Pemilu Diajukan Ke Paripurna, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2633 Evaluasi 1 Tahun DPR Periode 2014-2019 - Setahun “Tanpa” Kerja. http://www.antikorupsi.org/id/content/ evaluasi-1-tahun-dpr-periode-2014-2019-setahun-%E2%80%9Ctanpa%E2%80%9D-kerja

147


Gustriandri, “Sistem Kepartaian dan sistem Pemilu di Indonesia”, dalam http://gustiandri.blogspot. com/2010/10/sistem-kepartaian-dan-sistem-pemilu-di.html. Diakses pada tanggal 11 Februari 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen http://www.kompasiana.com/ikhsanharahap44/pergantian-pemimpin-dan-masalah-baru-indonesia_54f 3f931745513972b6c8397 http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/29/311875/kih-munculkan-dualisme-pimpinan-di-dpr http://www.cnnindonesia.com/politik/20141029083401-32-8617/drama-perebutan-kuasa-ppp-di-balikkisruh-dpr/ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,

http://

Kompas, Partai SRI Siap ikuti Pemilu 2014. http://nasiona.kompas.com/read/2012/04/08/18123424/ Partai.SRI.Siap.Ikuti.Pemilu.2014 Partono. Sistem Multi Partai, Presidensial, dan Persoalan Efektivitas Pemerintah.http://djpp.depkumham. go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintahan. html Politik Hukum (Politics of the legal system) Atas Kebijakan Hukum (Legal Policy). http:// diakses pada tanggal 17 Maret 2013 Pukul 17.34 WIB Wikipedia.org, Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_ legislatif_Indonesia_2009

148

Mayang Mayurantika Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta

Recommend Documents