PENGATURAN MENGENAI HARGA SAHAM WAJAR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK DALAM MERGER BANK YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
Oleh : Pande Yogantara S. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud
ABSTRACT Banking crisis that occurred in 1997 and the issuance of Bank Indonesia regulations Number 8/16/PBI/2006 Regarding Single Presence on Indonesian Banking, led to a merger in the banking industry. Merger action is a legal act, not only causes economic and financial consequences but also the juridical consequences. The consequences of the merger to be seen is the impact on the public shareholders especially in the of bank in form public company. In the event of a merger, position of public shareholders is very weak in regard to corporate decision-making (the company). If the views of the ownership of shares, public shareholders are almost always going to lose when dealing with shareholders, because for every share issued has one vote. The results of this research showed Capital Markets Law and BAPEPAM regulation Number IX.G.1 About Merger or Consolidation Enterprises Public Company or the Issuer does not regulate further the understanding and clear criteria of "reasonable stock price". But in bank merger the form of public company, necessary services as a professional independent appraisal supporting the capital markets as mentioned in Article 64 and Article 67 of Act Number 8 Year 1995 About Capital Market, which in turn can make a reasonable assessment of the stock price that reflects fairness for public or minority shareholders. Key Words : Bank mergers, Legal protection, Public shareholders
I.
PENDAHULUAN
kembali dana itu ke masyarakat, serta
1.
Latar Belakang
memberikan jasa-jasa bank lainnya.1
Bagi masyarakat pada era globalisasi
Bank adalah bagian dari sistem
seperti sekarang ini, mendengar kata bank
keuangan dan sistem pembayaran suatu
merupakan hal yang tidak asing lagi,
negara, bahkan di era globalisasi sekarang
melainkan bank sudah merupakan mitra
ini, bank juga telah menjadi bagian dari
dalam
sistem pembayaran dunia. 2 Dalam dunia
memenuhi
semua
kebutuhan
keuangan mereka. Secara sederhana bank 1
diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
Kasmir, 2003, Dasar-dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (Selanjutnya ditulis Kasmir 1), . h. 2. 2
Suatu
Adrian Sutedi, 2008, Hukum Perbankan Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
1
modern sekarang ini, peranan perbankan
tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia
dalam hal memajukan perekonomian suatu
Nomor
negara sangatlah besar karena hampir
mengenai kepemilikan tunggal perbankan
semua sektor yang berhubungan dengan
ini menetapkan bahwa setiap pihak baik
berbagai
selalu
perorangan maupun korporasi hanya boleh
Anggapan ini
menjadi pemegang saham pengendali pada
kegiatan
keuangan
membutuhkan jasa bank.
8/16/PBI/2006.
bank.
Ketentuan
tentunya tidak salah, karena fungsi bank
satu
Tujuan
diterbitkannya
sebagai lembaga keuangan sangatlah vital,
Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan
misalnya dalam hal penciptaan uang,
ini
mengedarkan uang, menyediakan uang
pengawasan
untuk menunjang kegiatan usaha, tempat
Indonesia dan juga sebagai salah satu
mengamankan uang, tempat melakukan
prasyarat
investasi dan jasa keuangan lainnya.
Perbankan Indonesia yang sehat dan kuat..
antara lain untuk meningkatkan terhadap
bank-bank
untuk mewujudkan
di
struktur
Krisis ekonomi dan moneter yang
Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan
terjadi di Indonesia pada tahun 1997,
ini tentunya berimplikasi pada pihak-pihak
merupakan pukulan yang sangat berat bagi
yang sudah menjadi pemegang saham
sistem perekonomian Indonesia. Pada
pengendali di dua atau lebih bank. Untuk
periode tersebut banyak lembaga-lembaga
itu kepada mereka diberikan tiga pilihan.
keuangan
Pertama,
yang
mengalami
kesulitan
melepas
kepemilikannya
keuangan dan membawa dampak pada
sehingga hanya menjadi pemegang saham
ambruknya
pengendali
perekonomian
bangsa
pada
satu
bank.
Indonesia, termasuk sektor Perbankan
menggabungkan
Nasional.
dengan
dimiliki. Ketiga, pembentukan perseroan
konvensional
induk dibidang perbankan (bank holding
bangkrutnya
Hal
ini
ditandai
bank-bank
dengan dilikuidasinya puluhan bank dan beberapa bank masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 2006, Bank Indonesia
menerbitkan
kebijakan
mengenai
Kepemilikan
Tunggal
Perbankan (Single Presence Policy) yang
Likuidasi, dan Kepailitan, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.
(merger)
bank
Kedua, yang
company).3 Pemilihan merger sebagai salah satu usaha penyelamatan bank memiliki daya magnet yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha yang melibatkan banyak aspek 3 Sitompul, Zulkarnain, “Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perbankan Relevansinya dengan Kebijakan Single Presence Policy”, dalam http:/hukum perbankan. blogspot. Com /search /label/akuisisi, Diakses pada tanggal 20 April 2011.
2
diantaranya aspek hukum yang mengiringi
perseroan terbuka melepas atau menjual
proses merger dari awal hingga akhir
sahamnya kepada masyarakat luas/publik
proses. Pengaturan mengenai merger bank
dengan jumlah yang kecil antara 15 persen
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28
hingga 25 persen.4
Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi
Dalam hal terjadinya merger posisi
dan Akuisisi Bank, Bagi Bank yang
atau kedudukan pemegang saham publik
berbentuk
harus
atau minoritas sangat lemah berkaitan
memperhatikan Peraturan BAPEPAM No.
dengan pengambilan keputusan untuk
IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau
menyetujui
Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau
perseroan dalam Rapat Umum Pemegang
Emiten. Disamping peraturan tersebut,
Saham
tindakan
harus
kepemilikan saham, pemegang saham
memperhatikan
Undang-Undang
publik atau minoritas umumnya selalu
Perseroan
Undang-Undang
akan
perseroan
merger
terbuka
bank
Terbatas,
juga
rancangan
(RUPS).
kalah
bila
Jika
penggabungan
dilihat
berhadapan
dari
dengan
Perbankan dan Undang-Undang Pasar
pemegang saham mayoritas.
Hal ini
Modal.
disebabkan karena dalam setiap saham
Merger merupakan suatu perbuatan
yang dikeluarkan mempunyai satu hak
hukum, tentu saja tidak hanya melahirkan
suara. Oleh karena itu, mau tidak mau
konsekuensi
finansial
pemegang saham publik atau minoritas
yuridis.
harus mengikuti suara mayoritas yang
melainkan
ekonomis juga
dan
konsekuensi
Konsekuensi merger yang perlu dicermati
menyetujui
adalah dampak terhadap pemegang saham
perseroan tersebut. Bagi pemegang saham
khususnya pemegang saham publik pada
publik
bank yang berbentuk perseroan terbuka.
menyetujui
Pada umumnya pemegang saham publik
perseroan, hanya dapat menggunakan hak
merupakan
melakukan
untuk menjual sahamnya dengan harga
memperoleh
yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal
investasi
investor saham
keuntungan
yang
untuk
berupa
deviden
rancangan
atau
minoritas rancangan
penggabungan
yang
tidak
penggabungan
dan
6 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
keuntungan dari selisih harga jual dan
1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan
harga beli saham (capital gain). Pemegang
Akuisisi Bank. Namun, kriteria mengenai
saham publik seringkali dipersepsikan
harga
sebagai pemegang saham minoritas pada suatu
perseroan
terbuka,
hal
ini
berdasarkan asumsi bahwa pada umumnya
saham
wajar
tersebut
tidak
4 “Komisaris Independen” dalam http://economy.okezone.com/read/2012/07/22/226/ 666820/komisaris-independen. Diakses tanggal 10 Desember 2012.
3
dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan tersebut,
sehingga
hal
ini
II. METODE PENELITIAN
dapat
Penelitian
ini
merupakan
jenis
menimbulkan interpretasi yang bermacam-
penelitian hukum normatif yang bersifat
macam
deskriptif analitis. Penelitian ini dalam
dan
kemungkinan
bisa
menimbulkan kerugian terhadap pemegang
pembahasan masalahnya
saham publik atau minoritas.
pendekatan
menggunakan
perundang-undangan
yang
sumber bahan hukumnya diperoleh dari hasil
2. Rumusan masalah
penelitian
kepustakaan
terhadap
Berdasarkan pada latar belakang
bahan-bahan hukum yang bersumber pada
masalah yang diuraikaan diatas, maka
peraturan perundang-undangan mengenai
permasalahan
merger,
yang
dibahas
dalam
literatur-literatur
yang
terkait
penulisan ini adalah : Bagaimanakah
dengan permasalahan yang dibahas serta
pengaturan mengenai harga saham wajar
dokumen-dokumen merger bank.
sebagai
bentuk
perlindungan
hukum
terhadap pemegang saham publik dalam
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
merger bank yang berbentuk perseroan terbuka ?.
Dasar hukum dari suatu perusahaan terbuka yang melakukan merger tentu berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan
3. Tujuan Penulisan Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah
untuk
mengetahui
mengenai
BAPEPAM
No.
Penggabungan
IX.G.1
Usaha
atau
tentang Peleburan
pelaksanaan merger bank di Indonesia
Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
serta untuk mengetahui permasalahan-
Akan tetapi, di lain pihak sebagai suatu
permasalahan hukum yang ditimbulkan
Perseroan terbatas, kecuali diatur lain
dari adanya tindakan merger. Disamping
dalam perundang-undangan di bidang
itu penulisan ini secara khusus bertujuan
Pasar Modal, maka dalam melakukan
untuk mengetahui pengaturan harga saham
setiap
wajar sebagai bentuk perlindungan hukum
perseroan
terbatas
terhadap pemegang saham publik dalam
mengikuti
ketentuan
pelaksanaan merger bank yang berbentuk
Undang Perseroan Terbatas dan peraturan
perseroan
terbuka,
pelaksananya.5 Pasal 84 Undang-Undang
peraturan
perundang-undangan
berdasarkan
mengatur tentang merger.
pada
kegiatan
termasuk tersebut dalam
merger, wajib Undang-
yang 5
Munir Fuady, 2008, Hukum Tentang Merger, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disebut Munir Fuady 1), h. 145.
4
No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
pemegang saham, persaingan usaha yang
menyebutkan bahwa :
sehat,
pemegang
saham
publik
dan
“Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”.
karyawan. Kedua, pernyataan tersebut
Jika melihat bunyi ketentuan pasal
peleburan usaha. Keempat, memperoleh
84 Undang-Undang Pasar Modal tersebut,
persetujuan rapat umum pemegang saham
maka Emiten atau Perusahaan Publik yang
Emiten / Perusahaan Publik.
melakukan
Ketiga, Emiten/ Perusahaan Publik wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi rancangan
penggabungan
usaha
/
juga
Akibat hukum merger bank bagi
Undang-
pemegang saham adalah bahwa seluruh
Undang Perseroan Terbatas dan peraturan
pemegang saham bank yang melakukan
pelaksananya
merger akan menjadi pemegang saham
wajib
merger/penggabungan
harus didukung oleh pihak independen.
mengikuti
ketentuan
termasuk
Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang
bank
Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
pemegang saham yang tidak menyetujui
Persyaratan
untuk
hasil
merger
kecuali
terdapat
melakukan
merger. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat
merger bank yang berbentuk perseroan
(1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
terbuka tertuang dalam ketentuan Angka
1999 yang menyebutkan bahwa :
3.a Peraturan BAPEPAM No. IX.G.1 Tentang
Penggabungan
Usaha
atau
Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
Dalam
ketentuan
peraturan
tersebut, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh Emiten / Perusahaan
Publik
dalam
melakukan
tindakan
merger
Pertama,
direksi
dan
hal
akan
tersebut. komisaris
perusahaan-perusahaan yang akan merger wajib
membuat
kegiatan peleburan
pernyataan
penggabungan usaha
memperhatikan
usaha
dilakukan
kepentingan
“Pemegang saham Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi”.
bahwa atau dengan
Bagi pemegang saham publik atau minoritas
yang
tidak
setuju
dengan
tindakan merger, walaupun RUPS dengan suara mayoritas tertentu telah memutuskan untuk merger, kepada pihak yang kalah suara
ini
oleh
hukum
diberikan
perlindungan yaitu adanya suatu hak khusus yang disebut dengan appraisal right. Appraisal rights adalah hak dari pemegang saham publik atau minoritas
perseroan, 5
yang tidak setuju terhadap merger bank
Hak appraisal adalah hak dari setiap
(kalah suara) atau terhadap tindakan-
pemegang saham untuk menjual sahamnya
tindakan korporat lainnya, untuk menjual
kepada perseroan, dimana harga saham
saham yang dipegangnya itu kepada
yang dibeli oleh perseroan haruslah harga
perseroan yang bersangkutan, dimana
yang wajar. Hak appraisal tersebut baru
pihak perseroan yang mengisukan saham
ada jika perseroan melakukan tindakan
tersebut wajib membeli kembali saham-
korporat tertentu yang dapat merugikan
sahamnya dengan harga yang pantas. 6
kepentingan pemegang saham, tindakan-
Dalam Peraturan BAPEPAM No.
tindakan perseroan tersebut antara lain :
IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau
1. Perubahan anggaran dasar;
Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau
2. Penjualan,
Emiten
tidak
penjaminan,
mengatur
mengenai
namun
pengaturan
perseroan; atau
mengenai appraisal rights tertuang dalam
3. Penggabungan,
appraisal
right,
ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-
pertukaran
sebagian besar atau seluruh kekayaan
peleburan,
atau
pengambilalihan perseroan.
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Selanjutnya dalam Pasal 126 Ayat
Perseroan Terbatas yang menyebutkan
(3) Undang-Undang Perseroan Terbatas
bahwa :
Pelaksanaan hak appraisal tersebut tidak
“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa : a. Perubahan anggaran dasar; b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan “.
menyebabkan
berhentinya
proses
penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. Berdasarkan Pasal 126 Ayat (3) tersebut, maka pihak pemegang saham publik atau minoritas tidak dapat menghentikan
proses
merger.
Yang
menjadi persoalan dalam hal ini adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan harga saham yang wajar dan bagaimana kriteria harga saham
Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang
Perseroan
Terbatas
tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa 6
wajar tersebut, sehingga hal ini merupakan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang
saham
mayoritas
dalam
menentukan harga saham yang wajar Adrian Sutedi, Op.Cit, h.118.
tersebut dalam RUPS yang nantinya dapat 6
menyebabkan kerugian bagi pemegang
No.IX.B.2 tentang Pembelian Kembali
saham publik atau minoritas. Kelemahan-
Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau
kelemahan tersebut dapat terlihat dari :
7
1. Pihak perseroan yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas cenderung
Perseroan Publik. Pada peraturan ini menjelaskan antara lain:8 1. RUPS
dilarang
mendelegasikan
untuk melakukan merger pada saat
kewenangan untuk membeli kembali
harga saham terendah, sehingga tidak
saham kepada direksi atau komisaris
diperlukan biaya yang banyak untuk
dalam jangka waktu lebih dari 18
membeli saham-saham dari pemegang
(delapan belas bulan).
saham minoritas;
2. Emiten atau perseroan publik wajib
2. Pihak yang dikontrol oleh pemegang saham
mayoritas
mengungkapkan
rencana
dapat
kembali
dalam
pemegang saham sekurang-kurangnya
hubungan dengan tindakan perseroan
28 (dua puluh delapan) hari sebelum
terbatas
dilakukannya
RUPS. Rencana pembelian kembali
untuk menekan harga saham di pasar.
saham wajib memuat informasi sebagai
Hal ini dikarenakan pihak pemegang
berikut :
saham mayoritas menguasai informasi
a) Perkiraan
mempermainkan
yang
informasi
akan
saham
pembelian
kepada
jadwal
seluruh
dan
biaya
lebih banyak dari pemegang saham
pembelian kembali saham tersebut;
minoritas, sehingga setiap saat pihak
b) Perkiraan menurunnya pendapatan
mayoritas dapat berlaku curang dengan
emiten atau perseroan publik sebagai
informasi yang di miliki;
akibat
3. Turun naik harga saham di pasar relatif
pelaksanaan
kembali saham dan dampak atas
besar tanpa arah yang pasti, sehingga
biaya
tidak ada jaminan bahwa harga saham
perseroan publik;
saat itu mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Bagi perseroan terbatas yang telah go public, dalam hukum pasar modal
pembelian
pembiayaan
emiten
atau
c) Performa laba per saham emiten atau perseroan publik setelah rencana pembelian dilaksanakan,
kembali
saham dengan
mengatur tentang ketentuan pembelian kembali yaitu dalam Peraturan Bapepam 8
7
Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung (Selanjutnya disebut Munir Fuady 2), h.187.
Hendy M.Fakhruddin, Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perseroan, 2008, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 240.
7
mempertimbangkan
menurunnya
pendapatan; d) Pembatasan
menyetujui rencana merger menentukan harga
saham
untuk
pembelian kembali saham;
bahwa
harga
pembelian
yang
akan
dibayarkan oleh CIMB Group adalah
e) Pembatasan jangka waktu pembelian
f)
dari pemegang saham publik yang tidak
Rp.1.052 untuk saham publik Bank Niaga
kembali saham;
dan Rp.2.969 untuk saham publik Bank
Metode yang akan digunakan untuk
Lippo.9 Harga tersebut diperoleh dari
membeli kembali saham;
metode penilaian yang dilakukan oleh PT
g) Pembahasan dan analisis manajemen mengenai
pengaruh
pembelian
kembali saham terhadap kegiatan
Ujatek Baru yang ditunjuk sebagai penilai independen
oleh
Bank
Peserta
Penggabungan.
usaha dan pertumbuhan emiten atau
Perseroan penilai (PT Ujatek Baru)
perseroan publik di masa yang akan
merupakan pihak professional yang harus
datang.
dilibatkan
dalam
transaksi
merger
Peraturan hukum pasar modal dalam
khususnya
pada
transaksi
merger
Peraturan
Bapepam
IX.B.2
mengenai
perseroan terbuka. Dalam proses merger
pembelian saham kembali mensyaratkan
perseroan
metode
yang
yang akan digunakan dalam
akan
terbuka,
perseroan-perseroan
melakukan merger
membeli kembali saham, tetapi juga
mencapai
mengandung
professional yang akan ditunjuk dan
kelemahan
yaitu
apakah
kesepakatan
dilibatkan
memenuhi hak dari pemegang saham
jasanya dalam rangka transaksi merger
publik atau minoritas untuk mendapatkan
tersebut. Pihak-pihak profesional tersebut
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
antara lain Akuntan, Konsultan Hukum,
Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai
Perusahaan Penilai, Notaris, Konsultan
harga saham yang wajar, hal ini dapat
Pajak, dan Penasihat Keuangan. Perlunya
menimbulkan interpretasi yang bermacam-
partisipasi para pihak profesional tersebut
macam
bisa
disebabkan karena transaksi merger tidak
menimbulkan kerugian terhadap pemegang
terlepas dari proses negosiasi dimana
saham
proses negosiasi tersebut membutuhkan
minoritas
kemungkinan
seperti
yang
telah
memberikan
pihak
metode yang digunakan tersebut telah
dan
serta
tentang
harus
produk
disebutkan diatas. Dalam rancangan penggabungan PT Bank Niaga Tbk. dengan PT Bank Lippo Tbk. mengenai pembelian kembali saham
9 Rancangan Penggabungan PT. Bank Niaga Tbk. Dengan PT. Bank Lippo, 3 Juni 2008, h.74.
8
suatu perpaduan keahlian dan pendapat
lingkup kegiatan usaha jasa penilaian
beberapa disiplin profesi. 10
sebagai berikut :11
Perseroan penilai merupakan profesi
1.
Penilaian untuk menentukan nilai
penunjang pasar modal, hal ini diatur
ekonomis
terhadap
harta
benda
dalam ketentuan Pasal 64 Ayat (1)
berwujud
maupun
yang
tidak
Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar
berwujud,
yaitu
penilaian
Aktiva
Modal yang menyebutkan bahwa :
Tetap dan Penilaian Usaha ;
“Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari : a. Akuntan; b. Konsultan Hukum, c. Penilai; d. Notaris; e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “.
2.
Penilaian Proyek ;
3.
Penilaian Kelayakan Teknis ;
4.
Penilaian
dan
Pengembangan
Konsultasi
termasuk
Studi
Kelayakan Proyek; Selanjutnya menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib terdaftar di
5.
Penilaian dan pengawasan proyek;
6.
Penilaian dan konsultasi investasi;
7.
Penilaian dan Teknologi Informasi di
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar
Modal.
Kegiatan
usaha
Bidang Properti; 8.
jasa
penilaian diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri
Perindustrian
dan
tanggal
16
Agustus 2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian. Menurut Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut, Perseroan Jasa Penilaian
merupakan
perseroan
yang
melakukan kegiatan usaha jasa penilaian harus berbadan hukum Indonesia dan dalam
bentuk
perseroan
terbatas.
Konsultasi
termasuk
kegiatan
Properti konsultasi
keuangan properti; dan 9.
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 549/MPP/Kep/VIII/2002
Penilaian
Pengelolaan Harta Benda. PT
Ujatek Baru
selaku penilai
independen yang ditunjuk dalam merger PT Bank Niaga Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk telah melakukan analisa dan penilaian atas saham (ekuitas) Bank Niaga dan LB sesuai dengan Standard Penilai Indonesia (SPI) yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) metode penilaian di bawah ini:12 1.
Metode Arus Kas yang Didiskonto (Discounted Cash Flow Method)
Perseroan jasa penilaian memiliki ruang 10 Cornelius Simanjuntak, 2004, Hukum Merger Perseroan Terbatas; Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 55.
11
Ibid.
12
Rancangan Penggabungan PT. Bank Niaga Tbk. Dengan PT. Bank Lippo, Op. Cit, h. 60.
9
2.
Model
Dividen
yang
Didiskonto
Tentang Penggabungan Usaha atau
(Dividend Discount Model) 3.
Metode
Penyesuaian
Peleburan Usaha Perusahaan Publik
Nilai
Buku
atau Emiten tidak mengatur lebih lanjut
(Adjusted Book Value)
mengenai pengertian dan kriteria jelas
Dengan metode dan prosedur yang
mengenai “harga saham yang wajar”
dilakukan oleh PT Ujatek Baru, diperoleh
sebagai bentuk perlindungan hukum
hasil penilaian atas nilai intrinsik wajar
terhadap pemegang saham publik. Hal
dari
ini juga tidak diatur dalam Undang-
masing-masing
Bank
Peserta
Penggabungan yang ternyata memberikan
Undang
premium atas harga perdagangan secara
peraturan pelaksananya, sehingga dapat
historis. Kepada seluruh pemegang saham
menimbulkan
publik dari Bank Peserta Penggabungan
bermacam-macam dan kemungkinan
baik yang setuju maupun tidak menyetujui
bisa menimbulkan kerugian terhadap
rancana
pemegang saham publik atau minoritas.
penggabungan
diberikan
Perseroan
Terbatas
serta
interpretasi
yang
kesempatan untuk menjual saham yang
Namun dalam merger
dimilikinya dengan harga berdasarkan
berbentuk perseroan terbuka diperlukan
hasil penilaian usaha diatas.
jasa penilai independen sebagai profesi
Penunjukkan
penunjang pasar modal sebagaimana
sebagai penilai independen sehubungan
disebutkan dalam Pasal 64 dan Pasal 67
dengan
pada
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
penggabungan PT Bank Niaga Tbk dengan
Tentang Pasar Modal, yang nantinya
PT Bank Lippo Tbk dapat dibenarkan,
dapat melakukan penilaian terhadap
karena PT Ujatek Baru adalah perseroan
harga saham wajar yang mencerminkan
penilai
keadilan bagi pemegang saham publik
yang
Penunjang
nilai
Ujatek
yang
Baru
kewajaran
PT
bank
saham
merupakan
Pasar
Modal
Profesi
dan
sudah
atau minoritas.
terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2.
Saran Dalam rangka pelaksanaan merger
perseroan terbuka hendaknya UndangUndang
Pasar
Modal,
Peraturan
IV. SIMPULAN DAN SARAN
BAPEPAM serta Peraturan perundang-
1. Simpulan
undangan
Undang-Undang Peraturan
Pasar
BAPEPAM
Modal No.
lainnya
tentang
merger,
dan
mengatur secara lebih jelas ketentuan
IX.G.1
mengenai harga saham wajar sebagai 10
bentuk
perlindungan
hukum
terhadap
Sitompul, Zulkarnain, “Merger, Akuisisi
pemegang saham publik, sehingga apa
dan
yang
Undang-Undang
Relevansinya dengan Kebijakan
dan
peraturan
Single Presence Policy”, dalam
pelaksananya menjamin kepastian hukum
http:/hukum perbankan. blogspot.
bagi
Com
diatur
Perseroan
dalam
Terbatas
pemegang
saham
publik
atau
minoritas.
Konsolidasi
/search
Perbankan
/label/akuisisi,
Diakses pada tanggal
20 April
2011. Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Perbankan
DAFTAR PUSTAKA Fakhruddin,Hendy M., Go Public Strategi
Suatu Tinjauan Pencucian Uang,
Pendanaan dan Peningkatan Nilai
Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,
Perseroan, 2008, PT. Elex Media
Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
Komputindo, Jakarta. Fuady,
Munir,
2005,
Simanjuntak, Cornelius 2004,
Hukum
Perlindungan
Merger Perseroan Terbatas; Teori
Pemegang Saham Minoritas, CV
dan Praktek, PT. Citra Aditya
Utomo, Bandung.
Bakti, Bandung.
___________, 2008, Hukum Tentang Merger, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
Yoserwan,
2006,
Hukum
Ekonomi
Indonesia dalam Era Reformasi dan
Kasmir, 2003, Dasar-dasar Perbankan,
Globalisasi,
Andalas
University Press, Padang.
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. “Komisaris
Independen”
dalam
http://economy.okezone.com/read/ 2012/07/22/226/666820/ komisaris-independen.,
Biodata Penulis : Nama
: Pande Yogantara S.
Alamat
: Jl. A.Yani Gg. Jatayu No.7
Diakses
tanggal 10 Desember 2012. Rancangan Penggabungan PT. Bank Niaga
Denpasar No. Telp
: 089685534544
E-mail
:
[email protected]
Tbk. Dengan PT. Bank Lippo, 3 Juni 2008.
11
