PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DI KOTA PADANG (KHUSUS YAYASAN DIBIDANG PENDIDIKAN)
JURNAL
Oleh
AGUSTIAN ZAIADY NPM 1010018412009
Magister Ilmu Hukum
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013
PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DI KOTA PADANG (KHUSUS YAYASAN DIBIDANG PENDIDIKAN) Agustian Zaiady1, Sjofjan Thalib1, Syafril1 Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
1
ABSTRAK Pendirian dan pertumbuhan badan hukum yayasan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Menurut ketentuan, setiap yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat 6 Oktober 2008, bagi yang tidak mematuhinya tidak dapat memakai kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, hampir 90 persen dari yayasan yang didirikan saat ini, sebanyak 21.000 belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang tersebut. Mengapa yayasan pendidikan di Kota Padang diantaranya belum/tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan setelah berakhirnya batas waktu penyesuaian masih dapat melakukan kegiatan usahanya dan apa akibat hukumnya bagi yang tidak mematuhinya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu melihat pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang yayasan (khusus yayasan pendidikan) di Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dilakukan pada Kantor Yayasan Pendidikan dan Notaris. Jenis data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data studi lapangan, wawancara dan kepustakaan beserta teknik analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Diketahui, sebanyak 15 Yayasan pendidikan di Kota Padang yang diteliti, 5 yayasan belum/tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan udang-undang setelah 6 Oktober 2008 dan sampai saat ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usahanya padahal menurut ketentuan tidak diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum, tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Kesemuanya bisa terjadi, karena sanksi hukum tidak tegas serta kurangnya perhatian masyarakat, pemerintah dan aparat hukum terhadap keberadaan yayasan. Kata kunci : undang-undang, penyesuaian anggaran dasar, yayasan pendidikan
yayasan karena jika dibandingkan dengan
Pendahuluan Pendirian dan pertumbuhan Badan Hukum
Yayasan
dalam
terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan
masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan
usaha, yayasan dinilai lebih memilih
pada
ruang gerak untuk menyelenggarakan
dasarnya
cukup
pesat
bentuk badan hukum lain yang hanya
merupakan
pemenuhan
kebutuhan bagi masyarakat yang meng-
kegiatan
inginkan adanya wadah atau lembaga yang
kesehat-an serta keagamaan yang pada
bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan
umumnya belum ditangani oleh badan-
kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka
badan hukum lain.1
segala keinginan sosial, keagamaan dan
sosial
seperti
pendidikan,
Di Indonesia setelah 56 (lima
kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam
puluh
suatu lembaga yang telah diakui dan
mempunyai peraturan mengenai yayasan,
diterima keberadaannya. Bahkan menurut
yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun
Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
2001 tentang Yayasan yang diundangkan
Nomor 16 Tahun 2001 ditegaskan bahwa
pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam
yayasan
artinya
Lembaran Negara R.I tahun 2001 nomor
keuntungan,
112 dan Tambahan Lembaran Negara R.I
merupakan
nirlaba,
tujuannya
bukan
mencari
melainkan
melaksanakan
tahun)
merdeka
baru
yang
nomor 4132 dan mulai berlaku sejak
bersifat amal. Namun tidak semua yayasan
tanggal 6 Agustus 2002. Pemberlakuan
yang ada dalam masyarakat itu didaftarkan
Undang-Undang Yayasan satu tahun
untuk menjadikannya suatu badan hukum
setelah
menurut
dimaksudkan
peraturan
sesuatu
enam
perundang-undangan
yang berlaku. Di
tanggal agar
pengundangan, masyarakat
mengetahui dan memahami peraturannya Indonesia
kegiatan
kemanusiaan
yang
dilakukan
diperkirakan
muncul
masyarakat
kalangan
dari
sosial yayasan
kesadaran
mampu
dan
dapat
mempersiapkan
segala
sesuatunya yang berhubungan dengan yayasan.2
yang
memisahkan kekayaannya untuk mem-bantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Adapun alasan mereka memilih mendirikan
1
Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, 2003, Hukum Yayasan di Indonesia, P.T Abadi, Jakarta, halaman 1. 2 Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, P.T Rineka Cipta, Jakarta, halaman 11.
Pengertian yayasan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
subyek
hukum
belum
mempunyai
kekuatan hukum yang tegas dan kuat.3
2004 tentang Perubahan atas Undang-
Di Indonesia, yayasan telah diakui
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai
Yayasan,
badan hukum didasarkan pada kebiasaan
menyebutkan
bahwa
yayasan
adalah badan hukum yang terdiri atas
dan
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan
diketahui dengan pasti saat yayasan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang
menjadi badan hukum, sebab tidak ada
sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta
ketentuan yang mengatur hal tersebut.
tidak mempunyai anggota.
Didalam praktek hukum yang berlaku di
Sebelum
adanya
Yurisprudensi.
Namun
tidak
Undang-Undang
Indonesia, pada umumnya yayasan selalu
Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-
didirikan dengan akta notaris sebagai
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
syarat untuk terbentuknya suatu yayasan.
Yayasan,
di
Namun demikian, ada pula beberapa
Indonesia hanya berdasarkan kebiasaan yang
yayasan yang dibentuk dengan peraturan
hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi
pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden
Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan
(Keppres)
yang
untuk
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila
mendirikan yayasan dalam menjalankan
dan lain-lain yang didirikan pada zaman
kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan
pemerintahan Soeharto. Didalam akta
berkembang di masyarakat tanpa ada aturan
notaris
yang jelas, banyak yayasan disalahgunakan
pemisahan harta kekayaan oleh pendiri
dan menyimpang dari tujuan semula yaitu
yayasan, yang kemudian tidak boleh
bidang
Sedangkan
dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaris ini
status hukumnya sebagai badan hukum
tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri
masih sering dipertanyakan oleh banyak
dan tidak pula diumumkan dalam berita
pihak, karena keberadaan yayasan sebagai
negara. Para pengurus yayasan tidak
pendirian
mudah
sosial
suatu
mendorong
Yayasan
orang
kemanusiaan.
seperti
dimuat
diwajibkan 3
untuk
Yayasan
ketentuan
Darmais,
tentang
mendaftarkan
dan
Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, P.T Alumni, Bandung, halaman 201.
mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak
menyesuaikan
disyaratkan pengesahan dari Menteri Hukum
kedalam Undang-undang Yayasan yang
4
dan HAM sebagai tindakan preventif.
anggaran
dasarnya
ada. Dimana Yayasan tersebut tidak
Menurut Dirjen Administrasi Hukum
diperkenankan memakai nama Yayasan
Umum Kementerian Hukum dan HAM RI,
didepan namanya. Jelas hal ini akan
hampir 90 persen dari Yayasan yang
merugikan bagi pihak-pihak yang ber-
didirikan saat ini, sebanyak 21.000 Yayasan
kepentingan terhadap Yayasan, baik itu
belum
dasar
mahasiswa, staf pengajar (dosen), orang
Undang-undang
tua mahasiswa, perbankan pada saat
Yayasan, saat batas waktu yang telah
Yayasan sebagai debitur dalam kredit
ditetapkan, maka 90 persen itu pula Yayasan
atau pihak ketiga yang melaksanakan
yang ada di Indonesia ini dinyata-kan
kerja sama.5
menyesuaikan
Yayasannya
anggaran
kepada
sebagai Yayasan yang dikategorikan illegal.
Disamping itu, menurut Dirjen
Hal ini juga akan berpengaruh terhadap
Administrasi Hukum Umum Kementerian
nama Yayasan yang harus dicek kembali,
Hukum dan HAM RI, menyatakan masih
sebelum disesuaikan. Apabila nama Yayasan
sedikit yayasan yang telah melakukan
tersebut telah digunakan pihak lain dan
penyesuaian
terdaftar, maka Yayasan yang bersangkutan
Undang-Undang
Yayasan
tidak diperbolehkan memakai nama yang
(Undang-Undang
Nomor
sama. Ini baru dari segi nama Yayasan.
2004),
batas
Apabila Yayasan itu mengelola pendidikan,
penyesuaian berakhir pada tanggal 6
bagaimana kebijakan
Oktober 2008, sehingga bagi yayasan
Yayasan
terhadap
anggaran
padahal
yang 28
waktu
baru Tahun untuk
yang
ijazah kelulusan, bekerja sama dengan pihak
anggaran dasar setelah melawati batas
ketiga, mendapat dana hibah dari pemerintah
yang telah ditentu-kan, Menteri tidak
atau dari pihak lainnya, pada saat Yayasan
dapat membubarkan yayasan tersebut,
berbadan
hukum
dan
penyesuaian
belum 5
4
melakukan
dengan
penerimaan mahasiswa baru, mengeluarkan
belum
belum
dasar
Anwar Borahima, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan dan Tanggungjawab Yayasan), Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 4.
Surat Kabar Harian Kompas 26 Maret 2011, Yayasan Butuh Solusi Terhadap Yayasan Penyelenggara Pendidikan Formal Yang Belum Menyesuaikan Diri Dengan Undang-undang Yayasan Yang Berlaku Saat Ini.
karena dalam hal ini Menteri hanya memiliki
3) Apa
akibat
hukumnya
terhadap
fungsi administratif dan untuk selanjutnya
Yayasan lama khusus bidang pen-
termasuk
oleh
didikan (Yayasan yang telah berdiri
masyarakat. Untuk itu, bagi yayasan yang
sebelum lahirnya Undang-Undang)
belum melakukan penyesuaian anggaran
yang
dasar setelah melewati batas waktu yang
menyesuaikan Anggaran Dasarnya
ditentukan, pengadilan dapat membubarkan
dengan Undang-Undang Yayasan ?
pengawasan
dilakukan
yayasan yang bersangkutan berdasarkan
sampai
Tujuan
sekarang
yang
untuk
hendak
dicapai
pengajuan dari Kejaksaan yang mewakili
adalah
kepentingan masyarakat dan masyarakat
khusus bidang pendidikan di Kota Padang
yang bersangkutan juga dapat melakukan-
yang
nya apabila merasa dirugikan oleh ke-
belum/tidak
beradaan suatu yayasan.6
dasarnya dan setelah berakhirnya batas
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
waktu
permasalahan dalam penelitian ini adalah :
melakukan kegiatan usahanya dan apa
1) Mengapa Yayasan khusus bidang pen-
akibat hukumnya bagi yayasan yang tidak
telah
penyesuaian
mematuhinya.
berdiri selama ini, belum menyesuaikan
Metodologi
Undang-
undang Yayasan ?
berdiri
Pendekatan dalam
Yayasan
selama
menyesuai-kan
didikan di Kota Padang yang telah
anggaran dasarnya dengan
menganalisis
tidak
penelitian
anggaran
masih
yang ini
ini,
dapat
digunakan
adalah
yuridis
2) Mengapa Yayasan khusus bidang pen-
sosiologis (empiris) atau socio legal
didikan di Kota Padang yang tidak/
research, yaitu melihat fakta-fakta di
belum menyesuaikan Anggaran Dasar-
lapangan
nya dengan Undang-Undang setelah
penyesuaian anggaran dasar Yayasan
berakhirnya
dengan
batas waktu penyesuaian,
pelaksanaan
Undang-Undang
nya ?
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Kota
juncto
16
Tahun
Suara Merdeka.com 11 Oktober 2008, Publik Bisa Ajukan Pembubaran Yayasan, diakses 3 September 2013.
2001
Nomor
masih dapat melakukan kegiatan usaha-
di 6
tentang
Padang
Undang-Undang
(Khusus
Dibidang Pendidikan).
Yayasan
Penelitian analitis, yang secara
ini
bersifat
deskriptif
hasilnya menggambarkan
sistimatis
mengenai
bagaimana
serta
laporan
berhubungan
hasil
penelitian
yang
dengan
Yayasan,
buku
Profil dan Data Perguruan Tinggi Swasta
pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar
(PTS)
Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 16
yayasannya dan data profil SD, SMP dan
Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor
SMA
28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Kota
yayasan-nya
Padang
Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang.
(Khusus
Yayasan
Di-bidang
Pendidikan).
Kopertis
swasta
Wilayah
Kota yang
X
beserta
Padang
beserta
dikeluarkan
oleh
Teknik dan Alat Pengumpulan
Lokasi penelitian di Kota Padang, yaitu pada kantor Yayasan Pendidikan dan
Data dalam penelitian ini terdiri dari : a. Studi Lapangan
Notaris, dipilihnya Kota Padang sebagai
Studi lapangan dilakukan untuk mem-
tempat penelitian, karena pertimbangan,
peroleh data primer, yang diperoleh
lokasinya terjangkau, waktu dan tenaga dan
melalui
dapat meringankan biaya penelitian.
(indepth interview) dengan responden.
Jenis
data dalam penelitian
ini
wawancara
mendalam
Adapun yang menjadi responden
meliputi data primer dan data sekunder. Data
dalam penelitian ini, yaitu :
primer, yaitu data yang diperoleh secara
1) Pengurus
yayasan
pendidikan
langsung melalui penelitian lapangan dengan
penyelenggara lembaga pendidik-
melakukan wawancara mendalam (indepth
an
interview) terhadap responden sehubungan
menengah, atas dan perguruan
dengan pelaksanaan penyesuaian anggaran
tinggi di Padang sebanyak 15
dasar Yayasan dengan
yayasan.
Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 juncto
Undang-
formal
tingkat
dasar,
2) Notaris di Padang.
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
3) Kakanwil Kementerian Hukum &
Yayasan di Kota Padang (Khusus Yayasan
HAM Propinsi Sumbar di Padang.
Dibidang Pen-didikan). Sedangkan data sekunder adalah data
Responden yang tersebut di atas dipilih
melalui
metode
random
yang diperoleh melalui studi kepustakaan
sampling (acak) yaitu cara mengambil
seperti buku-buku, kamus, artikel, jurnal,
sampel, dimana setiap unit dalam
populasi mempunyai kesempatan yang
Hasil dan Pembahasan
sama untuk dipilih menjadi anggota
Deskripsi Hasil Penelitian
sampel.
A. Yayasan
Walaupun gunakan
penarikan metode
sampel
random
meng-
Pendidikan
Padang
sampling,
Belum
Di
Kota
Menyesuaikan
Anggaran Dasar Dengan Undang-
namun untuk memperoleh data peneliti-
Undang
an dilakukan dengan wawancara men-
1. Penyebab Yayasan Pendidikan Di
dalam
Kota
(indepth
interview)
terhadap
Padang
Diantaranya
Belum
Anggaran
Dasar
responden dengan pertimbangan bahwa
Menyesuaikan
responden mengetahui dan mendalami
Dengan Undang-Undang
apa yang menjadi sasaran penelitian dan
Menurut
pasal
71
ayat
(4)
responden masih terlibat aktif pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
lingkungan atau kegiatan yang menjadi
tentang Perubahan atas Undang-Undang
perhatian peneliti.
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Adapun alat pengumpulan data dalam
menyatakan bahwa “Yayasan yang tidak
wawancara mendalam ini adalah dengan
menyesuaikan anggaran dasarnya dalam
menggunakan daftar pertanyaan tidak
jangka waktu sebagaimana dimaksud
terstruktur yang bisa berkembang sesuai
pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana
dengan kebutuhan atau tujuan penelitian.
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
b. Studi Kepustakaan
menggunakan kata “Yayasan” di depan
Studi kepustakaan ini dilakukan untuk
namanya
dan
dapat
dibubarkan
mempelajari data yang materi dan isi-nya
berdasarkan putusan Pengadilan atas
berkaitan dengan masalah yang akan
permohonan Kejaksaaan atau pihak yang
dibahas.
berkepentingan”. Namun dalam pelaksanaanya di lapangan setelah undang-undang keluar, di Kota Padang masih terdapat yayasan pendidikan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang diantaranya
masih
tetap
belum
melakukan
penyesuaian
anggaran
dasarnya
dengan
undang-undang tersebut, padahal diketahui
Daftar Yayasan Pendidikan di Kota Padang Dalam Pelaksanaan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dengan Undang-Undang Status Hukum Yayasan Pendidikan Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Juncto UU No. 28 Tahun 2004 Sudah Belum Menyesuai- Menyesuaikan kan Anggaran Anggaran Dasar Dasar
yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya setelah melewati batas waktu akhir yang ditetapkan (6 Oktober 2008), yayasan tersebut tidak dapat memakai kata yayasan
N o
Jenis Yayasan
J m l
didepan namanya dan harus dilikuidasi (dibubarkan). Ketentuan ini sama juga diartikan bahwa Yayasan yang bersangkutan sebagai Yayasan yang illegal, maka Yayasan
1
yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum apapun, selain melakukan
tindakan
pemberesan
dalam
rangka likuidasi. Berkaitan dengan hal di atas, dari sekian banyak yayasan pendidikan yang didirikan di Kota Padang, hanya 15 (lima belas) yayasan yang diambil secara acak
2
Yayasan Pendidikan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal Tingkat Perguruan Tinggi
10
Yayasan Pendidikan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal Tingkat Dasar, Menengah dan Atas Total
5
Lembaga Yang Didirikan (Kegiatan Usaha) PTS Umum (Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi) PTS Keahlian (STIKES, Akper, Akademi Maritim dan lainlain)
X
SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Swasta
X
15
(random) untuk diteliti terutama yayasan
Dari 15 (lima belas) yayasan
pendidikan penyelenggara lembaga pen-
pendidikan seperti daftar di atas, 10
didikan formal yang mendirikan
(sepuluh)
Sekolah
yayasan
telah
melakukan
Dasar hingga Perguruan Tinggi Swasta
penyesuaian anggaran dasarnya dan 5
seperti dibawah ini :
(lima)
yayasan
penyesuaian
belum
anggaran
undang-undang
melakukan
dasar
dengan
disebabkan
sebagai
berikut : 1) Setelah
pendirian,
yayasan
lebih
memperhatikan dan mengutamakan pendirian, kelangsungan
kemajuan hidup
dan lembaga
pendidikan yang didirikannya dan tidak
b) mengajak
orang
luar
yang
pernah lagi berhubungan dan diberitahu
dianggap berkompeten, kredibel
oleh notaris kalau ada kewajiban hukum
agar
yayasan untuk menyesuaikan anggaran
kepengurusan
dasarnya setelah undang-undang yayasan
penyesuaian anggaran dasarnya
di-berlakukan.
dengan undang-undang.
2) Pengurus
lebih
menyelesaikan
mengutamakan
permasalahan
internal
4) Yayasan
bersedia
masuk
dalam
yayasan
untuk
pendidikan
yang belum
menyesuaikan anggaran dasar, tidak
dan eksternal yayasan pendidikannya
pernah
dari
anggaran
Kementrian Hukum dan Hak Asasi
dasarnya dengan undang-undang seperti
Manusia R.I Propinsi Sumatera Barat
penyelesaian sengketa kepemilikan tanah
mengenai sosialisasi undang-undang
wakaf antara pengurus dengan ahli waris
yayasan, sehingga tidak mengetahui
keluarga pendiri yayasan di Pengadilan,
kalau ada kewajiban hukum yayasan
inventarisasi asset yayasan pendidikan
untuk
yang hancur akibat gempa bumi tahun
anggaran
2009,
undang tersebut.
pada
menyesuaikan
pengurusan
akta
perubahan
diundang
oleh
melakukan dasar
Kanwil
penyesuaian
dengan
undang-
pendirian yayasan pendidikan ke notaris
5) Yayasan pendidikan yang didirikan
setelah pergantian pengurus dan lain-
dan dimiliki oleh orang pribadi tidak
lain.
ber-sedia
3) Yayasan pendidikan
melakukan
penyesuaian
yang tergolong
anggaran dasarnya dengan undang-
kecil, tidak bonafid dan murni nirlaba
undang, karena apabila itu dilakukan
(tidak mendapatkan keuntungan dari
seperti yang dinyatakan oleh undang-
usaha
undang
kegiatannya)
mengalami
kesulitan : a) menghidupi
bahwa
pembina/pendiri,
pengurus dan pengawas pada suatu diri
lembaga
yayasan yang telah menyesuaikan
pendidikan yang didirikannya seperti
anggaran dasarnya adalah organ dan
menggaji
karyawan,
bukanlah pemilik dari yayasan yang
membangun sarana dan prasarana
didirikannya. Sehingga bagi yayasan
lembaga pendidikan dan lain-lain.
yang didirikan dan dimiliki oleh
guru,
dan
orang pribadi akan hapus haknya (gugur)
1) Pihak yang mempunyai kepentingan
setelah melakukan penyesuaian anggaran
langsung dengan yayasan (masyarakat)
dasarnya dengan undang-undang tersebut
tidak dapat mengetahui mana yayasan
dan
pendidikan yang sudah dan yang
semenjak
assetnya
tidak
itu
yayasan
sepenuhnya
beserta menjadi
belum
melakukan
penyesuaian
miliknya lagi karena telah menjadi milik
anggaran dasar-nya, kecuali kalau
masyarakat. Selain itu pengurus yayasan
masyarakat tersebut membuka internet
ini, meng-inginkan revisi undang-undang
dan mengakses website Kemendikbud
karena tidak berpihak kepadanya dan
R.I dan mencari Perguruan Tinggi
yang
rela
Swasta (PTS) beserta yayasannya yang
menyerahkan asset yayasan yang telah
diinginkan dan ingin mengetahui mana
dirintis dan dibangunnya bertahun-tahun,
yayasan pendidikan yang sudah dan
tiba-tiba diserahkan begitu saja dan
belum
menjadi milik masyarakat.
anggaran dasarnya dengan undang-
bersangkutan
tidak
B. Yayasan Pendidikan Di Kota Padang Yang
Tidak/Belum
Anggaran
Dasar
Menyesuaikan Masih
Dapat
Melakukan Kegiatan Usahanya Walapun sudah ditegaskan menurut ayat (1), (2) dan
(4) pasal 71 Undang-
melakukan
penyesuaian
undang tersebut. Sedangkan untuk yayasan pendidikan di Kota Padang yang mendirikan lembaga pendidikan formal
lainnya
seperti
SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA/SMK swasta, hal
tersebut
tidak
Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang
dipersyaratkan
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Pendidikan
Tahun 2001 tentang Yayasan dan batas akhir
yayasan yang bersangkutan berdiri,
untuk penyesuaian anggaran dasar yayasan
kalau lembaga pendidikan yang akan
adalah 6 Oktober 2008, namun ternyata
didirikan, yayasannya terlebih dahulu
yayasan-yayasan pendidikan yang didirikan
harus
di Kota Padang sebelum dan sesudah
anggaran dasar dengan undang-undang
diberlakukannya
tersebut.
undang-undang
tersebut
diantaranya masih ada yang belum atau tidak menyesuaikan anggaran dasar-nya, karena:
oleh
Kota
melakukan
Kantor
pernah
Padang
Dinas tempat
penyesuaian
2) Masyarakat yang merasa dirugikan tidak pernah memohonkan hal tersebut
ke Kejaksaan agar yayasan pendidikan yang
bersangkutan
diputuskan
oleh
Pengadilan untuk dibubarkan.
C. Akibat Hukum Terhadap Yayasan Pendidikan
Lama
Menyesuaikan
3) Sanksi hukum yang ditetapkan pada pasal
Yang
Tidak
Anggaran
Dasar
Dengan Undang-Undang
undang-undang yayasan hanyalah bersifat
Yayasan pendidikan lama yang
administratif belaka dan hal tersebut tidak
tidak mematuhi ketentuan pasal 71 ayat
termasuk
dalam pelanggaran pidana,
(1) Undang-Undang Nomor 28 tahun
karena hanya melarang yayasan tidak
2004 tentang Perubahan atas Undang-
dapat
yayasan
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
tidak
Yayasan sampai berakhirnya batas waktu
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan
yang telah ditetapkan menurut ketentuan
undang-undang sampai batas waktu yang
undang-undang tersebut, maka yayasan
ditetapkan.
pendidikan lama tersebut tidak dapat
meng-gunakan
kata
namanya
apabila
didepan
4) Aparat
Kejaksaan
Negeri
Padang
diakui sebagai badan hukum walaupun
didaerah domisilinya yayasan pendidikan
sebelumnya
lebih
Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam
banyak
sibuk
dengan
urusan
telah
didaftarkan
di
pekerjaannya di bidang hukum pidana
Tambahan
Berita
Negara
dari pada memperhatikan pekerjaannya di
Indonesia
dan
mempunyai
bidang
melakukan kegiatan dari instansi terkait,
hukum
perdata,
sehingga
walaupun ada yayasan pen-didikan yang
kecuali
didirikan
menyesuaikan
sebelum
berlakunya
dan
undang-undang
sesudah belum
melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan
undang-undang,
sebelum
jangka
tersebut
anggaran waktu
izin
telah dasarnya
penyesuaian
anggaran dasar berakhir.
dapat
Begitu juga menurut penjelasan
diproses secara hukum karena Kejaksaan
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor
Negeri
dan
28 tahun 2004 tentang Perubahan atas
melakukan penuntutan ke Peng-adilan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Negeri mengenai hal tersebut.
tentang Yayasan, mewajibkan yayasan
tidak
tidak
yayasan
Republik
memohonkan
jika ingin meneruskan kegiatannya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan
undang-undang sebelum berakhirnya batas
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004
waktu yang ditentukan, jika tidak yayasan
tentang Perubahan atas Undang-Undang
tersebut tidak diakui berbadan hukum
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
walaupun sebelumnya telah didaftarkan di
adalah :
Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam
1) Tidak diakui sebagai badan hukum
Tambahan
Berita
Negara
Republik
walaupun
sebelumnya
telah
Indonesia dan mempunyai izin melakukan
didaftarkan di Pengadilan Negeri dan
kegiatan dari instansi terkait.
diumumkan dalam Tambahan Berita
Walaupun
undang-undang
telah
Negara
Republik
Indonesia
dan
memberikan kesempatan kepada yayasan
mempunyai izin melakukan kegiatan
pendidikan
termasuk
dari instansi terkait, kecuali yayasan
kategori sebagaimana dimaksud pada ayat
tersebut telah menyesuaikan anggaran
(1) pasal 71 Undang-Undang Nomor 28
dasarnya
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
penyesuaian anggaran dasar berakhir.
lama
yang
tidak
sebelum
jangka
waktu
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
2) Tidak dapat meneruskan kegiatan
Yayasan, untuk melakukan penyesuaian
usahanya dan juga tidak diakui ke-
anggaran
beradaannya sebagai yayasan yang
dasarnya
dan
mengajukan
permohonannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu
berbadan hukum. 3) Tidak dapat
menggunakan kata
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
“Yayasan” didepan namanya dan
tanggal
dapat dibubarkan berdasarkan putusan
undang-undang
tersebut
mulai
diberlakukan (6 Oktober 2005), maka tetap
Pengadilan
saja yayasan yang bersangkutan tidak diakui
Kejaksaan
sebagai
berkepentingan.
badan
hukum,
tidak
dapat
atas atau
permohonan pihak
yang
meneruskan kegiatan usahanya dan juga
Berkaitan hal di atas dan sesuai
tidak diakui keberadaannya sebagai yayasan
dengan substansi Pasal 39 Peraturan
yang berbadan hukum.
Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang
Akibat
hukum
bagi
yayasan
Pelaksanaan
Undang-Undang
dapat
ditafsirkan
tentang
pendidikan lama yang tidak mematuhi
Yayasan
bahwa
ketentuan pasal 71 ayat (1), (2) dan (4)
Yayasan yang telah memenuhi ketentuan
pasal tersebut dapat langsung dilikuidasi
a) yayasan lebih memperhatikan dan
tanpa ada pembubaran yang berarti, Yayasan
mengutamakan
tersebut telah dianggap bubar demi hukum.
kemajuan dan kelangsungan hidup
Sehingga
lembaga
terhadap
pergunakan Likuidasi”,
Yayasan
kalimat hal
penggunaan menggunakan
ini
dapat
di-
”Yayasan
dalam
berkaitan
dengan
kalimat
tidak
dapat
kata
Yayasan
di
lagi
pendirian,
pendidikan
yang
didirikannya. b) yayasan
lebih
menyelesaikan
mengutamakan permasalahan
depan
internal dan eksternal lembaganya
namanya. Agar sesuai dengan kaidah ber-
dari pada melakukan penyesuaian
akhirnya suatu institusi yang berbadan
anggaran
hukum, yaitu setiap pembubaran wajib
undang-undang.
diikuti atau ditindaklanjuti dengan likuidasi, maka
untuk
Yayasan
tersebut
harus
dilakukan likuidasi dan dibentuk likuidator (pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan).7 Disamping
itu,
sesuai
dengan
dasarnya
dengan
c) yayasan kesulitan menghidupi diri dan lembaga yang didirikannya, karena tergolong kecil. d) yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang, tidak
pernah
ketentuan ayat (1), (2) dan (4) pasal 71
diundang oleh Kanwil Kementrian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
Hukum
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Sumbar
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
mengetahui kalau ada kewajiban
ternyata dalam prakteknya :
hukum yayasan untuk melakukan
1) Sebanyak 15 yayasan pendidikan di Kota
penyesuaian anggaran dasarnya.
Padang yang diteliti, 5 yayasan belum melakukan dasarnya
penyesuaian dengan
anggaran
undang-undang,
karena :
dan
e) yayasan
HAM
Propinsi
sehingga
tidak
yang
didirikan
dan
dimiliki oleh orang pribadi, akan kehilangan
haknya
kalau
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang.
7
Habib Adjie, Pendirian Yayasan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I : Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Kembali Ke Yayasan,
[email protected], diakses 20 Juni 2012
2) Kelima yayasan pendidikan tersebut, masih dapat meneruskan kegiatan
usahanya
dan
masih
tetap
diakui
keberadaannya sebagai yayasan yang berbadan
hukum
melakukan
walaupun
penyesuaian
belum anggaran
setelah undang-undang yayasan diberlakukan. b) pengurus
lebih
mengutamakan
menyelesaikan
permasalahan
dasarnya dengan undang-undang setelah
internal dan eksternal yayasannya
berakhirnya batas waktu penyesuaian.
dari pada menyesuaikan anggaran
3) Kelima yayasan pendidikan yang belum
dasarnya dengan undang-undang
melakukan
penyesuaian
anggaran
seperti
penyelesaian
sengketa
dasarnya tersebut, masih tetap dapat
kepemilikan tanah wakaf antara
menggunakan kata “Yayasan” didepan
pengurus
dengan
ahli
namanya
keluarga
pendiri
yayasan
dan
belum
dibubar-kan
di
berdasarkan putusan Pengadilan atas
Pengadilan,
permohonan Kejaksaan atau pihak yang
yayasan
yang
hancur
akibat
berkepentingan.
gempa
bumi
tahun
2009,
Simpulan
pengurusan
1) Yayasan pendidikan di Kota Padang
pendirian
inventarisasi
waris
akta yayasan
asset
perubahan ke
notaris
yang telah didirikan selama ini belum
setelah pergantian pengurus dan
menyesuaikan
lain-lain.
Anggaran
Dasarnya
dengan Undang-Undang disebabkan oleh beberapa hal : a) setelah
c) yayasan yang tergolong kecil, tidak bonafid dan murni nirlaba
pendirian,
yayasan
lebih
(tidak mendapatkan keuntungan
memperhatikan dan mengutamakan
dari usaha kegiatannya) meng-
pendirian,
kemajuan
alami kesulitan :
langsungan
hidup
dan
ke-
lembaga
pen-
1) menghidupi diri dan lembaga
didikan yang didirikannya dan tidak
pendidikan yang didirikannya
pernah
seperti
lagi
berhubungan
dan
menggaji
guru,
diberitahu oleh notaris kalau ada
karyawan, membangun sarana
kewajiban hukum yayasan untuk
dan prasarana lembaga pen-
menyesuaikan
didikan dan lain-lain.
anggaran
dasarnya
2) mengajak
orang
luar
yang
orang pribadi akan hapus haknya
dianggap berkompeten, kredibel
(gugur)
agar
bersedia
setelah
melakukan
masuk
dalam
penyesuaian anggaran dasarnya
yayasan
untuk
dengan undang-undang tersebut
penyesuaian anggaran dasarnya
dan semenjak itu yayasan beserta
dengan undang-undang.
assetnya
kepengurusan
tidak
sepenuhnya
d) yayasan yang belum menyesuaikan
menjadi miliknya lagi karena telah
anggaran dasarnya, tidak pernah
menjadi milik masyarakat. Selain
diundang oleh Kanwil Kementrian
itu pengurus yayasan ini, meng-
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
inginkan revisi undang-undang
Propinsi Sumatera Barat mengenai
karena tidak berpihak kepadanya
sosialisasi undang-undang yayasan,
dan yang bersangkutan tidak rela
sehingga tidak mengetahui kalau ada
menyerahkan asset yayasan yang
kewajiban hukum yayasan untuk
telah dirintis dan dibangunnya
melakukan
anggaran
bertahun-tahun, tiba-tiba diserah-
undang-undang
kan begitu saja dan menjadi milik
dasar
penyesuaian
dengan
tersebut.
masyarakat.
e) yayasan yang didirikan dan dimiliki
2) Yayasan pendidikan di Kota Padang
oleh orang pribadi tidak bersedia
yang
melakukan
anggaran
Anggaran Dasarnya dengan Undang-
undang-undang,
Undang setelah berakhirnya batas
karena apabila itu dilakukan seperti
waktu penyesuaian masih dapat me-
yang dinyatakan oleh undang-undang
lakukan
bahwa pembina/ pendiri, pengurus
disebabkan oleh :
dan pengawas pada suatu yayasan
a) karena pihak yang mempunyai
dasarnya
penyesuaian dengan
tidak/belum
menyesuaikan
kegiatan
usahanya,
yang telah menyesuaiakan anggaran
kepentingan
dasarnya adalah organ dan bukanlah
yayasan (masyarakat) tidak dapat
pemilik
mengetahui mana yayasan yang
dari
yayasan
didirikannya. Sehingga
yang yayasan
yang didirikan dan dimiliki oleh
sudah
dan
langsung
belum
dengan
melakukan
penyesuaian anggaran dasarnya
dengan
undang-undang,
sehingga
yayasannya
illegal
(tidak
sah
yayasan yang bersangkutan masih
secara hukum melakukan kegiatan
dapat melakukan kegiatan usahanya
usahanya).
setelah melewati batas waktu untuk
d) sanksi hukum yang ditetapkan
penyesuaian anggaran dasar yaitu 6
pada pasal 71 ayat (4) Undang-
Oktober 2008.
Undang Nomor 28 Tahun 2004
b) yayasan yang mendirikan lembaga
tentang Perubahan Atas Undang-
pendidikan formal lainnya seperti
Undang Nomor 16 Tahun 2001
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
tentang
swasta, tidak pernah dipersyarat-kan
bersifat administratif belaka dan
oleh
tempat
tidak termasuk dalam pelanggaran
lembaga
pidana, karena hanya melarang
pendidikan yang akan didirikan,
yayasan tidak dapat menggunakan
yayasannya terlebih dahulu harus
kata yayasan didepan namanya
melakukan
apabila
Dinas
yayasan
dasar
Pendidikan
berdiri,
kalau
penyesuaian
dengan
anggaran
undang-undang
tersebut.
anggaran
Yayasan,
tidak
waktu
menyesuaikan
dasarnya
undang-undang
c) masyarakat yang merasa dirugikan
hanyalah
yang
dengan
sampai
batas
ditetapkan
oleh yayasan yang tidak menyesuai-
terhadap
kan
dilikuidasi dan kemudian sisa
anggaran
dasarnya
dengan
hartanya
dan
undang-undang, tidak pernah meng-
likuidasi
ajukan gugatan dan memohonkan hal
kepada yayasan lain yang maksud
tersebut ke Kejaksaaan agar yayasan
dan
yang bersangkutan di-putuskan oleh
yayasan yang dilikuidasi.
Pengadilan
untuk
dibubarkan,
tersebut
harus
tujuannya
diserahkan
sama
dengan
e) aparat Kejaksaan Negeri Padang
sepanjang itu tidak dilakukan oleh
didaerah
masyarakat yang bersangkutan maka
pendidikan, lebih banyak sibuk
selama itu pula yayasan tersebut
dengan urusan pekerjaannya di
tetap dapat melaksanakan kegiatan
bidang hukum pidana dari pada
usahanya,
memperhatikan pekerjaannya di
walaupun
sebenarnya
domisilinya
yayasan
bidang hukum perdata, sehingga
anggaran
walaupun ada yayasan pendidikan
undang-undang, karena :
yang didirikan sebelum dan sesudah
1) yayasan lebih mem-perhatikan
berlakunya undang-undang belum
dan
melakukan
pendirian,
penyesuaian
anggaran
dasarnya
dengan
meng-utamakan kemajuan
dan
dasar dengan undang-undang, tidak
kelangsung-an hidup lembaga
dapat diproses secara hukum karena
pendidikan
Kejaksaan Negeri tidak memohon-
nya.
yang
didirikan-
kan dan melakukan penuntutan ke
2) yayasan lebih mengutamakan
Pengadilan Negeri mengenai hal
menyelesaikan permasalahan
tersebut. Akibatnya sepanjang itu
internal
tidak
lembaganya
dilakukan
oleh
Kejaksaan
dan dari
Negeri tempat domisilinya yayasan
melakukan
pendidikan yang bersangkutan, maka
anggaran
selama itu pula yayasan tersebut
undang-undang.
tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya,
walaupun
eksternal pada
penyesuaian dasarnya
dengan
3) yayasan kesulitan menghidupi
se-benarnya
diri dan lembaga yang di-
yayasannya illegal (tidak sah secara
dirikannya, karena tergolong
hukum
kecil.
melakukan
kegiatan
usahanya). 3) Akibat
hukum
4) yayasan
belum
Yayasan
menyesuaikan anggaran dasar-
pendidikan lama (Yayasan yang telah
nya dengan undang-undang,
berdiri
Undang-
tidak pernah diundang oleh
Undang) yang sampai sekarang tidak
Kanwil Kementrian Hukum
menyesuaikan
sebelum
dengan
terhadap
yang
lahirnya
Anggaran
Dasarnya
dan HAM Propinsi Sumbar
Undang-Undang
Yayasan,
sehingga
tidak
mengetahui
adalah :
kalau ada kewajiban hukum
a) Sebanyak 15 yayasan pendidikan di
yayasan
untuk
Kota Padang yang diteliti, 5 yayasan
penyesuaian
belum
dasarnya.
melakukan
penyesuaian
melakukan anggaran
5) yayasan
yang
didirikan
dan
Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi,
dimiliki oleh orang pribadi, akan
Hukum Yayasan di Indonesia, P.T
kehilangan
Abadi, Jakarta, 2003
haknya
kalau
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang.
Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia,
b) Kelima yayasan pendidikan tersebut,
P.T
Rineka
Cipta,
Jakarta, 2008
masih dapat meneruskan kegiatan
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan
usahanya dan masih tetap diakui
Hukum Acara Perdata, P.T Alumni,
keberadaannya sebagai yayasan yang
Bandung, 1992
berbadan hukum walaupun belum
B. Peraturan Perundang-undangan
melakukan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dasarnya
penyesuaian dengan
anggaran
undang-undang
setelah ber-akhirnya batas waktu penyesuaian.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
c) Kelima yayasan pendidikan yang belum
(Burgerlijk Wetboek)
melakukan
penyesuaian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
anggaran dasarnya tersebut, masih
Undang
tetap
tentang Yayasan
dapat
menggunakan
kata
“Yayasan” didepan namanya dan belum putusan
dibubarkan Pengadilan
berdasarkan atas
Nomor 16 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
per-
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
mohonan Kejaksaan atau pihak yang
2008 tentang Pelaksanaan Undang-
berkepentingan.
Undang Yayasan
DAFTAR PUSTAKA
Teknis
Direktorat
Jenderal
A. Buku-buku
Administrasi
Hukum
Umum
Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di
Departemen Hukum dan HAM R.I
Indonesia
(Eksistensi,
Tanggungjawab Pertama,
Petunjuk
Tujuan dan
Yayasan),
Kencana
Group, Jakarta, 2010
Prenada
Cetakan Media
tentang
Pelaksanaan
Undang Yayasan
Undang-
C. Bahan Internet dan Media Cetak Surat Kabar Harian Kompas, 26 Maret 2011 Habib Adjie, Pendirian Yayasan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I : Penyelenggara
Pendidikan
Formal
Oleh Swasta Kembali Ke Yayasan,
[email protected], diakses 20 Juni 2012 Suara Merdeka.com 11 Oktober 2008, Publik
Bisa
Ajukan
Pembubaran
Yayasan, diakses 3 September 2013
