LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2008 BANK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2008

BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------

iii

Laporan Auditor Independen -----------------------------------------------------------------

1

Neraca -------------------------------------------------------------------------------------------

3

Laporan Surplus Defisit -----------------------------------------------------------------------

5

Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal ---------------------------------------------

6

Laporan Arus Kas ------------------------------------------------------------------------------

7

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan A. Umum -----------------------------------------------------------------------------------

9

B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan ---------------------------------------------

10

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal -------------------------------------------------------------

16

D. Penjelasan Lainnya -------------------------------------------------------------------

43

Lampiran Lampiran 1 : Struktur Organisasi Lampiran 2 : Daftar Singkatan ---------------------------------------------------------------

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA Per Tanggal 31 Desember 2008

Duduk dari kiri ke kanan: Boediono, Gubernur Miranda S. Goeltom, Deputi Gubernur Senior Berdiri dari kiri ke kanan: Ardhayadi Mitroatmodjo, Deputi Gubernur S. Budi Rochadi, Deputi Gubernur Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur Siti Ch. Fadjrijah, Deputi Gubernur Budi Mulya, Deputi Gubernur Hartadi A. Sarwono, Deputi Gubernur

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2008 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, berikut Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2008 ini memperoleh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Perolehan pendapat tersebut secara berturut-turut dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membesarkan hati dan mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel, dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholders, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik. Sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2008, rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia adalah sebesar 10,38%. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Surplus Bank Indonesia dibagi sebesar 30% untuk Cadangan Tujuan (selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%) dan sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari kewajiban moneter. Dengan demikian, terdapat kelebihan surplus yang menjadi bagian Pemerintah sebesar 0,38% dari kewajiban moneter Bank Indonesia atau sebesar Rp2.646 miliar. Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 27 November 2006, sisa surplus tersebut akan digunakan untuk mengangsur pokok Obligasi Negara No.SRBI-01/MK/2003. Dengan angsuran tersebut, hingga saat ini telah dilakukan tiga kali angsuran pokok Obligasi Negara No.SRBI-01/MK/2003 melalui cara pelunasan yang bersumber dari surplus Bank Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada BPK-RI atas saran dan masukannya bagi perbaikan pelaksanaan tugas yang terus iii

menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK-RI, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping dalam bentuk buku Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2008, laporan keuangan ini dipublikasikan pula melalui situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id), dan sebagai bagian dari buku Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2008. Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Jakarta,

Mei 2009

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Ardhayadi M.

iv

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 05/01/LHP/XV/04/2009

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007, serta Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B. 1

Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.9, Bank Indonesia mencatat tagihan kepada Pemerintah dalam bentuk Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 senilai Rp129,34 triliun. Dalam salah satu persyaratan obligasi tersebut dinyatakan bahwa pelunasan obligasi bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10% (sepuluh persen). Cara pelunasan seperti itu dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan mengenai saat dan jumlah pelunasan obligasi tersebut oleh Pemerintah di masa mendatang. Hasil pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan dalam laporan terpisah Nomor 05/02/LHP/XV/04/2009 dan Nomor 05/03/LHP/XV/04/2009 yang bertanggal sama, 15 April 2009. Jakarta, 15 April 2009

2

BANK INDONESIA NERACA Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 (Dalam Jutaan Rupiah)

AKTIVA

1. Emas

Catatan

B.6, C.1

31 Desember 2008

31 Desember 2007

22.230.636

18.492.363

2. Uang Asing

B.4, B.7, C.2

11.055

8.844

3. Hak Tarik Khusus

B.4, B.8, C.3

373.952

93.582

4. Giro

B.4, B.9, C.4

34.263.410

24.767.545

5. Deposito

B.4, B.10, C.5

7.078.295

42.730.046

6. Surat Berharga

B.4, B.11, C.6

499.632.381

592.984.296

7. Surat Utang Negara Republik Indonesia

B.12, C.7

19.558.846

15.849.567

8. Surat Berharga – Repo

B.13, C.8

2.885.392

239.466

B.4, B.14, C.9

284.512.763 263.735.827

286.986.045 264.174.935

B.15, C.10

11.978.714

12.318.440

B.4, B.16, C.11

8.798.222

10.492.670

932.753

894.711

B.18, B.19, C.13

9.194.090

7.690.761

B.20, C.14

(16.474.382)

(17.710.243)

864.199.191

973.026.983

9. Tagihan 9.1 Kepada Pemerintah 9.2 Kepada Bank 9.3 Kepada Lainnya 10. Penyertaan 11. Aktiva Lain-lain 12. Penyisihan Aktiva

B.17, C.12

JUMLAH AKTIVA

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

3

BANK INDONESIA NERACA Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 (Dalam Jutaan Rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN 1. Uang dalam Peredaran

Catatan

31 Desember 2008

31 Desember 2007

B.21, C.15

264.399.922

220.794.779

B.4, B.22, C.16 B.4, B.22, C.17 B.4, B.22, C.18

185.447.235 97.228.550 85.197.077 3.021.608

192.066.106 21.918.360 168.612.400 1.535.346

3. Sertifikat Bank Indonesia

B.23, C.19

175.342.804

244 .570.156

4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

B.24, C.20

2.824.300

2.598.500

5. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia

B.25, C.21

75.673.367

48.925.248

0

0

2. Giro 2.1 Pemerintah 2.2 Bank 2.3 Lainnya

6. Surat Berharga – Reverse Repo

B.26

7. Pinjaman dari Pemerintah

B.4, B.27, C.22

206.023

223.614

8. Pinjaman Luar Negeri

B.4, B.28, C.23

7.479.880

6.798.280

B.19, C.24

2.980.279 714.353.810

145.420.665 861.397.348

C.25 C.26 C.26

7.610.885 49.663.865 13.364.549

7.610.885 50.767.097 13.683.337

B.29, C.27

61.957.127 17.248.955 149.845.381

40.990.336 (1.422.020) 111.629.635

864.199.191

973.026.983

9. Kewajiban Lain-lain JUMLAH KEWAJIBAN B. 1. 2. 3. 4.

EKUITAS Modal Cadangan Umum Cadangan Tujuan Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi 5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

4

BANK INDONESIA LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2007 (Dalam Jutaan Rupiah)

Catatan

1 Januari – 31 Desember 2008

1 Januari – 31 Desember 2007

44.731.394 40.203.455 249.644 4.278.295 168.974 180.546 250.236

28.387.328 24.213.515 78.047 4.095.766 153.123 145.864 350.158

45.331.150

29.036.473

21.272.917 20.837.295 36.313 260.808 138.501 1.650.612 1.585.365 65.247 158.202 5.000.464 4.105.046 895.418

25.032.584 24.463.229 25. 624 368.070 175.661 1.646.299 1.568.871 77.428 153.288 3.626.322 3.541.579 84.743

JUMLAH BEBAN

28.082.195

30.458.493

SURPLUS (DEFISIT)

17.248.955

(1.422.020)

PENERIMAAN 1. Pengelolaan Moneter 1.1 Pengelolaan Devisa 1.2 Kegiatan Pasar Uang 1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan 2. Pengelolaan Sistem Pembayaran 3. Pengawasan Perbankan 4. Lainnya

C.28 C.29 C.30 C.31

JUMLAH PENERIMAAN BEBAN 1. Pengendalian Moneter 1.1 Operasi Pasar Terbuka 1.2 Pengelolaan Devisa 1.3 Pinjaman Luar Negeri 1.4 Lainnya 2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 2.1 Sistem Pembayaran Tunai 2.2 Sistem Pembayaran Non Tunai 3. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan 4. Umum dan Lainnya 4.1 SDM dan Logistik 4.2 Lainnya

C.32 C.33 C.34 C.35

C.36

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

5

BANK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

I. EKUITAS 31 Desember 2007

1. Modal

Penambahan Pengurangan

31 Desember 2008

7.610.885

0

0

7.610.885

2. Cadangan Umum

50.767.097

318.788

1.422.020

49.663.865

3. Cadangan Tujuan

13.683.337

0

318.788

13.364.549

4. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi

40.990.336

20.966.791

0

61.957.127

5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

(1.422.020)

17.248.955

(1.422.020)

17.248.955

111.629.635

38.534.534

318.788

149.845.381

Jumlah II. KEWAJIBAN MONETER

701.524.534

III.RASIO MODAL SEBELUM DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.37) IV. SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH V. RASIO MODAL SETELAH DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

6

10,38% 2.646.356 10,00%

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

1 Januari 31 Desember 2008 1.

ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1

Surplus

17.248.955

1.2

Kenaikan Emas

(3.738.273)

1.3

Kenaikan Uang Asing

1.4

Kenaikan Hak Tarik Khusus

1.5

Kenaikan Giro

(9.495.865)

1.6

Penurunan Deposito

35.651.751

1.7

Penurunan Surat Berharga

93.351.915

1.8

Kenaikan Surat Utang Negara Republik Indonesia

(3.709.279)

1.9

Kenaikan Surat Berharga Repo

(2.645.926)

1.10

Penurunan Tagihan: 1.10.1 Penurunan Tagihan kepada Pemerintah 1.10.2 Penurunan Tagihan kepada Bank 1.10.3 Penurunan Tagihan kepada Lainnya

(2.211) (280.370)

2.473.282 439.108 339.726 1.694.448

1.11

Kenaikan Aktiva lain-lain

(1.480.779)

1.12

Penyesuaian-penyesuaian: 1.12.1 Penyusutan Aktiva Tetap 1.12.2 Penyisihan Aktiva 1.12.3 Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

(1.046.339) 197.725 (1.235.861) (8.203)

1.13

Kenaikan Uang dalam Peredaran

43.605.143

1.14

Penurunan Giro: 1.14.1 Kenaikan Giro Pemerintah 1.14.2 Penurunan Giro Bank 1.14.3 Kenaikan Giro Lainnya

(6.618.871) 75.310.190 (83.415.323) 1.486.262

1.15

Penurunan Sertifikat Bank Indonesia

1.16

Kenaikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

1.17

Kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia

1.18

Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga – Reverse Repo

1.19

Penurunan Kewajiban Lain-lain

(69.227.352) 225.800 26.748.119 0 (142.440.386)

Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

7

(21.380.686)

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

1 Januari 31 Desember 2008 2.

ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

2.1

Penambahan Penyertaan

2.2

Penambahan Aktiva Tetap

2.3

Pengurangan (Penambahan) Aktiva Sewa Guna Usaha

2.4

Pengurangan Aktiva Tidak Berwujud

(38.042) (228.610) 0 16.538

Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(250.114)

3.

ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

3.1

Tambahan Modal dari Pemerintah

3.2

Penurunan Pinjaman dari Pemerintah

(17.591)

3.3

Kenaikan Pinjaman Luar Negeri

681.600

3.4

Pengurangan Modal

3.5

Pengurangan Cadangan Umum

(1.103.232)

3.6

Pengurangan Cadangan Tujuan

(318.788)

3.7

Penambahan Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

3.8

0

0

Pembagian Defisit Tahun Lalu

1.422.020

Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 4.

20.966.791

KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

8

21.630.800 0

A. UMUM Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: (i)

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

(ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) Mengatur dan mengawasi bank. Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah, serta pemeliharaan sistem pembayaran dan perbankan nasional. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Gubernur Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur

: : :

Boediono Miranda S. Goeltom Hartadi A. Sarwono Siti Ch. Fadjrijah S. Budi Rochadi Muliaman D. Hadad Budi Mulya Ardhayadi Mitroatmodjo

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, Gubernur Bank Indonesia Sdr. Burhanuddin Abdullah diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008, Sdr. Boediono diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 (empat puluh satu) Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 6.091 orang.

9

B.

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia per 31 Desember 2008 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/82/INTERN tanggal 26 Desember 2006 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia. Kebijakan Akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), International Accounting Standard (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: 1.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

2.

Taksiran Manajemen Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

3.

Pengakuan Pendapatan Bunga Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akrualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih, dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai nonperforming.

4.

Transaksi dalam Valuta Asing Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valuta asing yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode Net Currency Position (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valuta asing. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing dihitung dari perkalian antara posisi netto valuta asing dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valuta asing.

10

Kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2008 adalah Rp10.950,00/USD, Rp15.432,40/EUR, Rp15.802,51/GBP, Rp16.948,52/SDR, dan Rp12.122,90/JPY100,00. 5.

Pengertian Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah: a.

Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha di mana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.

b.

Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).

c.

Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan. 6.

Emas Emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar emas dicatat dalam rekening Cadangan Revaluasi Emas pada pos Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas.

7.

Uang Asing Uang asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

8.

Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights) Hak Tarik Khusus adalah simpanan wajib pada International Monetary Fund (IMF) dalam valuta SDR (Special Drawing Rights). Hak Tarik Khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akrualisasi bunga (interest on holding and remuneration) yang masih harus diterima.

9.

Giro Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

10. Deposito Deposito Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima.

11

11. Surat Berharga Surat-Surat Berharga (SSB) dalam Rupiah dan dalam valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity - HTM) yang disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto, Diperdagangkan (Trading) dan Tersedia Untuk Dijual (Available for Sale - AFS) yang disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Tersedia Untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas, sedangkan selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Diperdagangkan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Bunga SSB yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Berharga. 12. Surat Utang Negara Republik Indonesia Surat Utang Negara terdiri dari: a.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun.

b.

Obligasi Negara (ON) Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

SPN dan ON Tersedia Untuk Dijual yang dimiliki oleh Bank Indonesia disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SPN dan ON Tersedia Untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas. Bunga SPN dan ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia. 13. Surat Berharga – Repo Surat Berharga – Repo terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga – Repo disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga. 14. Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah. a.

Surat Utang Pemerintah 1)

Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2)

Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

12

b.

Obligasi Negara Obligasi Negara yang termasuk dalam pos ini adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih outstanding.

c.

Tagihan Lainnya kepada Pemerintah Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

15. Tagihan Kepada Bank Tagihan kepada Bank disajikan di neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima. 16. Tagihan Kepada Lainnya Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan lainnya kepada Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), pemberian kredit channeling, serta sisa kredit program, yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah. 17. Penyertaan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (cost), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan. Penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, harus didivestasi selambat-lambatnya Januari tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan dan tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia. Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut. 18. Aktiva Tetap Aktiva Tetap disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva Tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus. Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali atas nilai aktiva tetap pada tahun 2000. Aktiva tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai perolehan aktiva tetap disajikan di Neraca pada pos Modal dalam kelompok Ekuitas.

13

19. Imbalan Kerja Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala. Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris projected unit credit. 20. Penyisihan Aktiva Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktiva tersebut yang tercermin antara lain dari rating penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan, dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam dan faktorfaktor relevan lainnya. 21. Uang dalam Peredaran Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia. 22. Giro Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia terdiri atas Giro dalam Rupiah dan Giro dalam Valuta Asing yang disajikan sebesar nilai nominal. Khusus untuk giro IMF yang digunakan untuk mencatat kewajiban kepada IMF, direvaluasi setiap tanggal 30 April dengan menggunakan kurs SDR terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh IMF pada tanggal tutup buku IMF. Giro IMF disajikan di neraca sebesar nilai nominal. 23. Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka. 24. Sertifikat Bank Indonesia Syariah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan perubahan nama dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sesuai dengan PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip syariah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah atau unit usaha syariah. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara cash basis.

14

25. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. FASBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka. 26. Surat Berharga – Reverse Repo Surat Berharga – Reverse Repo adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga – Reverse Repo disajikan sebesar harga pembelian oleh bank. Selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan kembali oleh bank diakui sebagai pengeluaran bunga. 27. Pinjaman dari Pemerintah Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program Two Step Loan (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valuta asing yang disajikan di neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi amortisasi diskonto. 28. Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar. 29. Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas pengakuan hasil revaluasi surat berharga, hasil penjabaran aktiva dan pasiva valuta asing ke dalam nilai Rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya. 30. Transaksi Derivatif BI melakukan transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai dicatat secara off-balance sheet. Pada tanggal jatuh tempo, perubahan nilai wajar tersebut diakui sebagai kewajiban dan pada akhir periode pelaporan diakui sebagai penerimaan atau beban dan disajikan sebagai bagian dari penerimaan atau beban selisih kurs.

15

C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS DEFISIT, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL 1. Emas Saldo emas per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp22.230.636 juta dan TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp18.492.363 juta. Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2008, yaitu sebesar USD865.00/TOZ. 2. Uang Asing Saldo uang asing per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing setara dengan Rp11.055 juta dan Rp8.844 juta dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2008 Valas Rp juta

31 Desember 2007 Valas Rp juta

Uang Asing dalam persediaan: USD JPY GBP SGD

996,209.83 1,023,146.00 1,303.41 218.25

10.908 124 21 2 11.055

922,103.87 1,473,969.00 1,546.63 1,090.14

8.685 123 29 7 8.844

3. Hak Tarik Khusus Hak Tarik Khusus merupakan rekening giro pada IMF sehubungan dengan keanggotaan di IMF yang dibukukan dalam valuta SDR. Saldo rekening ini berasal dari penerimaan alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta penerimaan dalam SDR seperti interest on SDR holding, remuneration, dan refund of charges. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti commitment fee, service charges, periodic charges, charges alokasi SDR, dan assessment fee. Hak Tarik Khusus pada awalnya diterbitkan oleh IMF untuk anggotanya sesuai dengan proporsi kuota setiap anggota pada IMF. Hak Tarik Khusus berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2008 sebesar SDR22,064,022.00 atau setara dengan Rp373.952 juta dan per 31 Desember 2007 sebesar SDR6,339,299.39 atau setara dengan Rp93.582 juta. 4. Giro Jumlah giro valuta asing Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank koresponden di luar negeri per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing setara dengan Rp34.263.410 juta dan Rp24.767.545 juta dengan rincian sebagai berikut:

16

31 Desember 2008

31 Desember 2007

Valas Bank Sentral USD JPY EUR GBP

2,426,963,216.36 24,301,672,854.00 53,765,694.53 116,777,804.10

Bank Koresponden

Rp juta

23,627,732.04 9,154,581,294.86 3,969,339.10 4,020,223.55

26.833.971 4.055.868 890.990 1.908.912

Valas lainnya

Rp juta 15.350.166 6.173.278 816. 048 1.430.192

573.669

997.861

34.263.410

24.767.545

Di antara saldo giro pada bank sentral tersebut, terdapat giro yang ditempatkan pada Repo & Overnight, antara lain oleh Federal Reserve Bank of New York, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, masing-masing sebesar USD2,425,900,000.00 atau setara dengan Rp26.563.605 juta, dan sebesar JPY24,292,825,279.00 atau setara dengan Rp2.944.995 juta. Pendapatan atas Repo & Overnight tersebut diakui pada saat jatuh tempo. 5. Deposito Saldo deposito dalam valuta asing per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing setara dengan Rp7.078.295 juta dan Rp42.730.046 juta dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2008 Valas Rp juta Bank Koresponden: USD GBP EUR AUD NZD Deposito Khusus : IBRD (USD) IMF (SDR) IMF Trust for PRGF (SDR) Indover (EUR) Bunga Deposito Yang Masih Harus Diterima Total Deposito

31 Desember 2007 Valas Rp juta

0.00 145,000,000.00 0.00 200,000,000.00 437,000,000.00

0 2.291.364 0 1.511.102 2.764.152 6.566.618

1,873,755,831.74 750,000,000.00 60,000,000.00 766,000,000.00 402,000,000.00

17.648.906 14.103.075 825.585 6.303.353 2.915.561 41.796.480

0.00 25,000,000.00

0 423.713

24,000,000.00 25,000,000.00

226.056 369.053

4,850,030.00 0.00

82.200 0 505.913

4,850,030.00 2,268,901.08

71.597 31.219 697.925

5.764 7.078.295

235.641 42.730.046

a.

Deposito khusus pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) merupakan deposito berjangka dalam rangka Central Bank Facility di IBRD, Washington DC.

b.

Deposito khusus pada IMF merupakan Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) pada IMF sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp423.713 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan setara Rp369.053 juta pada tanggal 31 Desember 2007.

17

c.

Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan Trust for PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and Interim PRGF Subsidy Operations (“the Trust”) sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp82.200 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

d.

Deposito khusus pada Indover Bank merupakan deposito sehubungan dengan pinjaman kepada anak perusahaan. Pada tanggal 30 April 2008, deposito tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Indover Bank.

Adapun jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut: 31 Desember 2008 Rp juta Nilai nominal menurut jangka waktu a. Deposito pada bank koresponden - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan - Lebih dari 3 bulan b. Deposito khusus - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan - Lebih dari 3 bulan

Kisaran tingkat suku bunga setahun a. USD - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan - Lebih dari 3 bulan b. GBP - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan - Lebih dari 3 bulan c. EUR - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan d. AUD - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan - Lebih dari 3 bulan e. NZD - Kurang dari 1 bulan - 1- 3 bulan - Lebih dari 3 bulan

31 Desember 2007 Rp juta

6.566.618 0 0

5.654.637 32.892.288 3.249.555

0 0 505.913 7.072.531

0 0 697.925 42.494.405

31 Desember 2008 Bunga Setahun

31 Desember 2007 Bunga Setahun

Rp juta -

5,100% - 5,300% 4,940% - 5,270% 5,260% - 5,350%

1,40% -

6,250% - 6,490% 6,150% - 6,700% -

-

4,500% 4,585% - 4,620%

3,75% -

6,880% - 7,120% -

4,65% -

8,750% 8,650% - 8,900% -

18

31 Desember 2008 Bunga Setahun

31 Desember 2007 Bunga Setahun

f. JPY - Kurang dari 1 bulan - 1-3 bulan

-

-

g. SDR - Kurang dari 1 bulan - 1-3 bulan - Lebih dari 3 bulan

<2,00%

4,504%

-

6. Surat Berharga Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini adalah SSB dalam valas yang saldonya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing setara dengan Rp499.632.381 juta dan Rp592.984.296 juta dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2008 Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto) Rp juta Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Tersedia Untuk Dijual : • Portofolio BI • External Portfolio Manager: - Counterparty - Asian Bond Fund • Automatic Investment • Reinvest Cash Collateral Securities Lending *) Bunga Yang Masih Harus Diterima

Hasil Harga Pasar dan Revaluasi Bunga Yang Masih Harus Diterima Rp juta Rp juta

76.451.689 390.107.483 17.709.658

31 Desember 2007 Hasil Harga Pasar dan Harga Perolehan Revaluasi Bunga Yang (setelah Masih Harus amortisasi Diterima premi/diskonto) Rp juta Rp juta Rp juta

76.451.689

105.518.268

105.518.268

407.817.141

324.412.206

4.997.224

329.409.430

(27.752) 303.915 18.644

3.823.646 1.716.765 3.447.265

4.434.339 1.642.500 2.185.455

182.909 407.624 4.522

4.617.248 2.050.124 2.189.977

3.851.398 1.412.850 3.428.621

0

0

0

143.207.029

143.207.029

6.506.202 499.632.381

581.830.372

5.861.893 592.984.296

474.821.466

Keterangan: *) termasuk return Reinvest Cash Collateral Securities Lending yang diakumulasikan.

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valuta asing terutama JPY, USD, GBP, EUR, AUD, dan NZD. Pada akhir tahun 2008 tidak terdapat surat-surat berharga yang diikutsertakan dalam Program Third Party Securities Lending (TPSL), sehingga saldo Reinvest Cash Collateral SL adalah Nihil. Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2008 sebesar Rp76.451.689 juta, diantaranya sebesar Rp30.778.488 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari 1 tahun, sebesar Rp33.528.749 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun dan sebesar Rp12.144.452 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Untuk SSB Tersedia Untuk Dijual kategori Portofolio BI dan Automatic Investment, per 31 Desember 2008 sebesar Rp410.007.118 juta, diantaranya sebesar Rp144.183.252 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari 1 tahun, sebesar Rp220.270.960 juta akan jatuh tempo dalam

19

periode antara 1-5 tahun dan sebesar Rp45.552.906 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun. 7. Surat Utang Negara Republik Indonesia Saldo Surat Utang Negara Republik Indonesia per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing adalah sebesar Rp19.558.846 juta dan Rp15.849.567 juta dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2008

a. Obligasi Negara - Tersedia utk dijual - Bunga Yang Masih Harus Diterima

b. Surat Perbendaharaan Negara - Tersedia utk dijual - Bunga Yang Masih Harus Diterima Total

Harga Perolehan

Hasil Revaluasi

Rp juta

Rp juta

17.488.804 0 17.488.804

2.637.609 0 2.637.609 20.126.413

31 Desember 2007

Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Rp juta

(1.036.609) 16.452.195 0

57.374 0

Harga Perolehan

Hasil Revaluasi

Rp juta

Rp juta

15.496.633

(39.204)

Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Rp juta 15.457.429

411.668 16.863.863

0 15.496.633

0

392.138 15.849.567

2.694.983

0

0

0

0 2.694.983 19.558.846

0 0 15.496.633

0

0 0 15.849.567

Surat Utang Negara Republik Indonesia yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) jenis Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang dapat diperjualbelikan, yang dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual. SUN untuk jenis ON tersebut diperoleh Bank Indonesia melalui pembelian di pasar sekunder mulai bulan April 2005 dalam rangka building stock SUN yang akan menggantikan SBI sebagai instrumen moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang prosesnya masih dalam pembahasan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Sedangkan untuk jenis SPN diperoleh Bank Indonesia melalui pembelian di pasar perdana mulai bulan Mei 2008. Obligasi Negara diantaranya sebesar Rp3.030.222 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun, sebesar Rp5.923.850 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun dan sebesar Rp7.498.123 juta akan jatuh tempo di atas 10 tahun. 8. Surat Berharga – Repo Saldo Surat Berharga – Repo per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing adalah sebesar Rp2.885.392 juta dan Rp239.466 juta. Surat Berharga –Repo terdiri atas SBI dan SUN – Repo yang berjangka waktu satu hari, transaksi Fine Tune Ekspansi (FTE) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Repo yang berjangka waktu paling lama 14 hari.

20

9. Tagihan kepada Pemerintah Saldo Tagihan kepada Pemerintah per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing adalah sebesar Rp263.735.827 juta dan Rp264.174.935 juta terdiri dari: 31 Desember 2008 Rp juta 263.703.880 31.947 263.735.827

- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah - Tagihan kepada Pemerintah dalam Valas

a.

31 Desember 2007 Rp juta 264.147.455 27.480 264.174.935

Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp263.703.880 juta dan Rp264.147.455 juta, terdiri dari:

- Surat Utang Pemerintah - Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 - Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya

31 Desember 2008 Rp juta 128.816.069 129.344.302

31 Desember 2007 Rp juta 130.034.662 129.344.302

5.543.509 263.703.880

4.768.491 264.147.455

1) Surat Utang Pemerintah (SUP) Nilai SUP per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut: 31 Desember 2008 Rp juta Nilai nominal: - SUP Nomor: SU-002/MK/1998 - SUP Nomor: SU-004/MK/1999 - SUP Nomor: SU-005/MK/1999 - SUP Nomor: SU-007/MK/2006

a)

20.000.000 53.779.500 1.218.592 53.817.977 128.816.069

31 Desember 2007 Rp juta 20.000.000 53.779.500 2.437.185 53.817.977 130.034.662

SUP Nomor: SU-002/MK/1998 (SU-002) SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEII). Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-002 diubah menjadi sebagai berikut: (1) Bunga SU-002 sebesar 1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia 21

setiap 6 bulan sekali yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 April 2006 dan tanggal 1 Oktober 2006. (2) Pokok SU-002 diangsur sebanyak 31 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 April 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 April 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan. Perubahan SU-002 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. b)

SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004) SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999. Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-004 diubah menjadi sebagai berikut: (1) Bunga SU-004 sebesar 3% per tahun dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 1 Desember 2006. (2) Pokok SU-004 diangsur sebanyak 32 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Juni 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Desember 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan. Perubahan SU-004 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI DPR-RI dalam Rapat Kerja antara

22

Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. c)

SUP Nomor SU-005/MK/1999 (SU-005) Dalam rangka pembiayaan kredit program, Pemerintah telah menerbitkan SU-005 pada tanggal 29 Desember 1999 dengan nominal sebesar Rp9.970.000 juta. Dana SU-005 yang dapat ditarik oleh Pemerintah adalah sebesar jumlah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang telah direalisasikan kepada bank pelaksana, yang jatuh tempo pada tahun 2000-2001 dan diterima kembali oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar Rp3.097.979 juta. Sampai dengan batas akhir penarikan dana SU-005 tanggal 10 November 2007, Pemerintah telah melakukan penarikan sebesar Rp3.046.481 juta. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-270/MK.06/2004 tanggal 18 Agustus 2004, ketentuan dan persyaratan SU-005 diubah menjadi sebagai berikut: (1) Bunga SU-005 dihitung dari jumlah realisasi pokok pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan. Bunga tersebut dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan secara periodik. (2) Jangka waktu pinjaman 10 tahun dengan masa tenggang 7 tahun 6 bulan. (3) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan dengan pembayaran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 5 kali angsuran secara prorata, dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 10 Juni dan 10 Desember setiap tahunnya. Angsuran pertama dibayar tanggal 10 Desember 2007 dan angsuran terakhir tanggal 10 Desember 2009. Pada tanggal 10 Desember 2008, Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran ketiga SU-005 sebesar Rp609.296 juta sehingga baki debet SU-005 pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp1.218.592 juta.

d)

SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007) SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan. SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta. (2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta. 23

(3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta. (4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta. Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut: (1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025. (2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% (satu perseribu) per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006. (3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan. Pada tanggal 1 Februari 2008, Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran ketiga SU-007 sebesar Rp561.561 juta sehingga baki debet SU-007 pada tanggal 1 Februari 2008 turun menjadi sebesar Rp53.256.417 juta. Selanjutnya sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-33/MK.8/2008 tanggal 10 April 2008 dan Nomor S344/MK.08/2008 tanggal 10 Juli 2008 serta surat Bank Indonesia Nomor 10/12/DpG/DKBU tanggal 23 September 2008, angsuran pokok SU-007 yang telah dibayar pada tanggal 1 Februari 2008 dialihkan untuk membayar angsuran pokok SU-005 yang jatuh tempo tanggal 10 Desember 2008 sehingga baki debet SU-007 per tanggal 10 Desember 2008 kembali menjadi Rp53.817.977 juta. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan addendum keempat SU007 tertanggal 24 Desember 2008.

2) Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01) SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp129.344.302 juta. Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut: a)

SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.

b)

SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1 % dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

c)

Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi. 24

SRBI-01 telah mengalami dua kali perubahan sebagai berikut: a)

Perubahan SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S10/MK.8/2006 tanggal 19 Desember 2006 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2006 sebesar Rp1.522.471 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2005 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pokok SRBI01 menjadi Rp143.013.623 juta.

b)

Perubahan Kedua SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-68/MK.8/2007 tanggal 15 Mei 2007 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2007 sebesar Rp13.669.321 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2006 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2008 pokok SRBI-01 menjadi Rp129.344.302 juta.

3) Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya 31 Desember 2008 Rp juta

31 Desember 2007 Rp juta

2.826.956 2.697.772 18.781 5.543.509

2.826.956 1.931.761 9.774 4.768.491

- Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional - Tagihan bunga kepada Pemerintah - Tagihan lainnya dalam Rupiah

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya terdiri dari: a)

Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada IBRD sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta. Penyelesaian lebih lanjut atas tagihan ini sedang dalam proses pembahasan internal Bank Indonesia.

b)

Tagihan bunga kepada Pemerintah sebesar Rp2.697.772 juta terdiri dari: - Tagihan bunga SU-002, SU-004, SU-005, dan SU-007 juta.

sebesar Rp2.090.098

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-33/MK.8/2008 tanggal 10 April 2008 dan Nomor: S-344/MK.08/2008 tanggal 10 Juli 2008 serta surat Bank Indonesia No.10/12/DpG/DKBU tanggal 23 September 2008, pembayaran bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 yang jatuh tempo tahun 2008 ditunda dan akan dibayar pada tahun 2009; - Tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp53.776 juta; - Tagihan dalam rangka Subsidi Suku Bunga Kredit Program sebesar Rp553.898 juta. Jumlah tagihan tersebut mengalami penurunan karena ada pembayaran Pemerintah atas Subsidi Bunga Kredit Program yang masih harus diperhitungkan TA 1998/1999 s.d. TA 2002 sebesar Rp1.070.599 juta sebagaimana surat Menteri Keuangan No.S-634/MK.05/2008 tanggal 20 November 2008.

25

c)

b.

Tagihan lainnya dalam Rupiah sebesar Rp18.781 juta terdiri dari tagihan kepada Pemerintah dalam rangka restrukturisasi hutang swasta sebesar Rp18.589 juta yang masih dalam proses penyelesaian dengan Pemerintah dan tagihan lainnya sebesar Rp192 juta.

Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Tagihan ini adalah tagihan dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar USD2,917,495.37 atau setara dengan Rp31.947 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan setara dengan Rp27.480 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Tagihan ini masih dalam proses penyelesaian antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

10. Tagihan kepada Bank Tagihan kepada Bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp11.978.714 juta dan Rp12.318.440 juta dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman Subordinasi (SOL) - Kredit Likuditas Bank Indonesia (KLBI) - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) - Pinjaman Dua Tahap (TSL) - Tagihan Bunga SOL dan KLBI - Tagihan Bunga Lainnya Jumlah

31 Desember 2008 Rp juta 3.945.691 1.958.422 689.394 13.522 49.437 5.322.248 11.978.714

31 Desember 2007 Rp juta 4.082.378 2.842.119 0 14.649 57.046 5.322.248 12.318.440

- SOL - KLBI - TSL

31 Desember 2008 bunga setahun 0,2% – 13,00% 0% - 20% 9,5%

31 Desember 2007 bunga setahun 0,2% - 10% 0% - 20% 7,8333%

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp689.394 juta merupakan pemberian FPJP kepada satu bank umum swasta nasional. Bank tersebut sejak tanggal 20 November 2008 masuk dalam program penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan. FPJP tersebut telah dilunasi pada tanggal 11 Februari 2009. Tagihan bunga lainnya merupakan tagihan bunga atas Fasilitas Saldo Debet (FSD) kepada 3 (tiga) bank berstatus Bank Take Over (BTO) yang diberikan pada tahun 1998. Tagihan pokok FSD telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan akta Cessie pada tahun 1999. Tagihan bunga FSD belum dialihkan kepada BPPN namun telah diperhitungkan oleh BPPN dalam proses rekapitalisasi tiga bank berstatus BTO tersebut. Bank Indonesia telah beberapa kali meminta penegasan Pemerintah atas penyelesaian tagihan bunga FSD dimaksud, terakhir dengan surat Nomor 10/15/DpG/DKBU tanggal 12 Desember 2008, namun sampai tanggal 31 Desember 2008 belum mendapatkan tanggapan. Bank Indonesia telah mengantisipasi secara memadai kemungkinan risiko yang terjadi atas tagihan-tagihan tersebut. 26

11. Tagihan kepada Lainnya Saldo Tagihan kepada Lainnya per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing adalah sebesar Rp8.798.222 juta dan Rp10.492.670 juta terdiri dari:

- Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah - Tagihan kepada Lainnya dalam Valas Jumlah

a.

31 Desember 2008 Rp juta 8.798.222 0 8.798.222

31 Desember 2007 Rp juta 9.376.012 1.116.658 10.492.670

Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah Tagihan kepada lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp8.798.222 juta dan Rp9.376.012 juta terdiri dari:

- Saldo debet giro bank BBO/BBKU - Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program - Tagihan karena pemberian kredit channeling - Tagihan Lainnya Jumlah

31 Desember 2008 Rp juta 0

31 Desember 2007 Rp juta 41.130

2.560.594 5.829.957 407.671 8.798.222

2.524.662 5.840.134 970.086 9.376.012

Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit channeling adalah tunggakan KUT sebesar Rp5.709.602 juta. Penyelesaian tagihan tunggakan KUT dimaksud masih menunggu hasil pembahasan risk sharing dengan Pemerintah. Bank Indonesia telah melakukan penghapusbukuan atas tagihan kepada eks BBO/BBKU yang dicatat dalam Saldo Debet Giro Bank BBO/BBKU dan Tagihan Lainnya sebesar Rp537.336 juta. Penghapusan atas tagihan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan RDG tanggal 23 Desember 2008 dengan pertimbangan antara lain karena bank (BBO/BBKU) tersebut telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi oleh BPPN pada tahun 2004. Bank Indonesia telah mengantisipasi secara memadai kemungkinan risiko yang terjadi atas tagihantagihan tersebut. b.

Tagihan kepada Lainnya dalam Valas Tagihan kepada lainnya dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2008 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD118,553,762.49 atau setara dengan Rp1.116.658 juta. Sesuai dengan RDG tanggal 23 Desember 2008, BI telah melakukan penghapusan atas tagihan wesel ekspor eks salah satu Bank dalam Likuidasi sebesar USD118,553,762.49, termasuk didalamnya sebesar USD112,7 juta yang telah dihibahkan kepada Pemerintah (Departemen Keuangan) melalui surat Bank Indonesia Nomor 10/1/DpG/UKPA tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan keputusan RDG tanggal 18 September 2007.

27

12. Penyertaan Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: Persentase 31 Desember kepemilikan 2008 % Rp juta Penyertaan pada: - Bank for International Settlements - PT. Asuransi Kredit Indonesia - NV. Indover Bank Amsterdam - PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Persentase kepemilikan %

31 Desember 2007 Rp juta

0,55

712.753

0,55

620.806

17,60 100,00

220.000 0

55,00 100,00

220.000 53.905

82,22

0 932.753

82,22

0 894.711

a.

Bank Indonesia melakukan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 vide pasal 57, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Penyertaan modal tersebut telah memperoleh izin dari DPR-RI. Tujuan dari penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 setara dengan Rp712.753 juta.

b.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan divestasi atas penyertaan pada bank dan lembaga keuangan yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut. Adapun perkembangan pelaksanaan divestasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebagai berikut: 1) N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank) Proses divestasi Indover Bank kepada salah satu Bank BUMN tidak dapat dilanjutkan karena bank yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai preferred bidder Indover Bank pada bulan September 2008. Pengunduran diri ini disebabkan karena adanya turbulensi pada pasar finansial global. Di lain pihak, turbulensi pada pasar finansial juga berdampak pada dibekukannya kegiatan operasional Indover Bank oleh pengadilan Belanda pada tanggal 6 Oktober 2008 hingga Indover Bank akhirnya dinyatakan bangkrut oleh pengadilan Belanda pada tanggal 1 Desember 2008. Untuk selanjutnya, proses penyelesaian Indover bank akan dilakukan oleh trustee yang telah ditunjuk oleh pengadilan Amsterdam (press release Stibbe tanggal 1 Desember 2008).

28

Nilai penyertaan Indover Bank per tanggal 31 Desember 2008 adalah nihil, karena ekuitas Indover Bank bersaldo negatif. Penempatan dana Bank Indonesia pada Indover Bank dan proses likiudasi Indover Bank dijelaskan pada Catatan C.13 – Aktiva Lain-lain dan Catatan D.3 – Komitmen dan Kontinjensi. 2) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Nilai penyertaan Bank Indonesia di Askrindo telah menurun dari 55,00% pada tahun 2007 menjadi 17,60% pada tahun 2008, karena adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Askrindo sebesar Rp850.000 juta. Dengan adanya PMN tersebut, maka modal disetor meningkat menjadi sebesar Rp1.250.000 juta, dengan komposisi sebagai berikut: - Pemerintah c.q. Departemen Keuangan Rp1.030.000 juta (82,40%) - Bank Indonesia Rp220.000 juta (17,60%) 3) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Nilai penyertaan awal Bank Indonesia di BPUI adalah Rp18.500 juta dengan porsi kepemilikan 82,22%. Nilai penyertaan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2008 adalah nihil karena ekuitas BPUI bersaldo negatif. Atas permasalahan hak opsi PT Artha Investa Argha (AIA) terhadap kepemilikan 40,00% saham BPUI, Bank Indonesia telah memanggil AIA melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan upaya penyelesaian secara bilateral dengan AIA namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan wakil AIA tidak memenuhi undangan tersebut. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia tengah melakukan upaya hukum melalui gugatan kepada AIA di pengadilan dan saat ini dalam tahap persidangan. Dalam melaksanakan divestasi penyertaan pada Indover Bank, PT Askrindo, dan BPUI, Bank Indonesia tetap berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan divestasi selambat-lambatnya harus sudah dilakukan pada awal tahun 2009. Divestasi penyertaan Bank Indonesia pada PT Askrindo dan BPUI direncanakan akan dilakukan sesuai Kesepakatan antara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara BUMN pada tanggal 24 September 2008. 13. Aktiva Lain-lain Aktiva Lain-lain terdiri atas Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Lain-lain pada Indo Plus BV (IPBV), Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang, serta Aktiva Lainnya. Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp9.194.090 juta dan Rp7.690.761 juta, dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2008 Rp juta - Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku) - Aktiva Lain-lain pada IPBV - Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang - Lainnya

29

31 Desember 2007 Rp juta

6.589.294 438.031

6.566.744 493.996

415.999 1.750.766 9.194.090

440.802 189.219 7.690.761

a. Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp6.589.294 juta dan Rp6.566.744 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Harga Perolehan/Revaluasi Aktiva Tetap: - Tanah dan Bangunan - Selain Tanah dan Bangunan Aktiva Tidak Berwujud Aktiva Sewa Guna Usaha Aktiva Dalam Penyelesaian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Tetap: - Bangunan - Selain Bangunan Aktiva Sewa Guna Usaha Aktiva Tidak Berwujud Nilai Buku

31 Desember 2008 Rp juta

31 Desember 2007 Rp juta

6.112.234 1.210.873 56.740 83.209 364.573 7.827.629

6.086.410 1.126.410 58.306 83.209 261.221 7.615.556

477.899 668.946 83.209 8.281 1.238.335 6.589.294

403.834 545.286 74.892 24.800 1.048.812 6.566.744

b. Aktiva Lain-lain pada IPBV Aktiva Lain-lain pada IPBV adalah Non Performing Loans (NPL) eks Indover bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV, dengan saldo NPL tertuang dalam suatu Floating Principal Note (FPN). IPBV mengeluarkan FPN secara periodik setiap 3 bulan untuk menggambarkan nilai jual NPL yang dikelola per posisi tertentu. FPN pertama tertanggal 26 Januari 2004 sejumlah USD294,232,949.00. Nilai FPN terkini berdasarkan Laporan IPBV tanggal 30 September 2008 adalah sebesar USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp422.649 juta. Selain itu, terdapat tagihan lain-lain kepada IPBV sebesar USD1,398,024.92 atau setara dengan Rp15.308 juta yang digunakan sebagai cadangan terhadap biaya pengelolaan IPBV dan sebesar EUR4,751.16 atau setara dengan Rp73 juta yang merupakan tagihan atas recovery yang belum diterima oleh Bank Indonesia, yang disimpan oleh IPBV di Indover Bank. c. Lainnya Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam dan Indover Bank Hongkong sebesar USD128,797,259.98 atau setara dengan Rp1.410.330 juta dan EUR4,983,376.69 atau setara dengan Rp76.905 juta per 31 Desember 2008, serta Aktiva Lainnya sebesar Rp263.531 juta. Indover Bank telah dinyatakan pailit sebagaimana dijelaskan pada catatan C.12 – Penyertaan.

30

14. Penyisihan Aktiva Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp16.474.382 juta dan Rp17.710.243 juta, dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2008 Rp juta 17.710.243 48 (2.003.061) 767.152 16.474.382

- Saldo awal - Pemulihan aktiva - Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva - Pengurangan/penambahan penyisihan aktiva - Saldo akhir

31 Desember 2007 Rp juta 31.214.833 56 (13.451.262) (53.384) 17.710.243

Penggunaan Penyisihan Aktiva antara lain untuk penghapusan tagihan kepada bank-bank eks BBO/BBKU sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.11 – Tagihan kepada Lainnya. 15. Uang dalam Peredaran Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing adalah sebesar Rp264.399.922 juta dan Rp220.794.779 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uang yang dicetak: - Uang Kertas - Uang Logam - Uang Khusus Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran Uang dalam Persediaan Lainnya Jumlah Uang dalam Peredaran

31 Desember 2008 Rp juta 319.010.796 316.004.689 2.995.614 10.493 (920.998) (53.673.281) (16.595) 264.399.922

31 Desember 2007 Rp juta 279.158.691 276.312.782 2.835.416 10.493 (1.834) (58.361.352) (726) 220.794.779

16. Giro Pemerintah Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah mengelola giro pemerintah dengan rincian:

- Dalam Rupiah - Dalam valuta asing

31 Desember 2008

31 Desember 2007

Rp juta 32.053.286 65.175.264 97.228.550

Rp juta 11.012.224 10.906.136 21.918.360

a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2008, antara lain terdiri dari: 1) Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) senilai Rp26.714.560 juta, termasuk di dalamnya antara lain rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan sebesar Rp83.443 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/MK/1999. 2) Rekening Pemerintah atas subsidi bunga kredit program yang masih harus diterima sebesar Rp1.203.327 juta.

31

b. Giro Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2008 antara lain terdiri dari Rekening Kas Umum Negara sebesar USD3,822,775,722.45 atau setara dengan Rp41.859.394 juta dan Rekening IMF sehubungan dengan Alokasi Hak Tarik Khusus sebesar SDR238,956,000.00 atau setara dengan Rp4.049.951 juta. Atas Rekening Giro Pemerintah, Bank Indonesia belum memberikan bunga seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 23 ayat (1) karena masih dalam proses pembahasan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. 17. Giro Bank Giro Bank adalah saldo giro bank umum yang antara lain digunakan untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Sesuai PBI Nomor 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/19/PBI/2008, GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 7,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah, dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Bank Indonesia memberikan jasa giro atas bagian saldo rekening giro bank dalam Rupiah yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam Rupiah. Mulai tanggal 24 Oktober 2008 berdasarkan PBI Nomor 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank dalam Rupiah di Bank Indonesia. Kewajiban untuk memelihara GWM dalam Rupiah maupun valuta asing dimaksud berlaku pula bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah), termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah. Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah bagi bank syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Di samping itu, bagi bank syariah yang memiliki DPK di atas Rp1 triliun, serta memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah. Saldo Giro Bank per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut: 31 Desember 2008 Rp juta 79.678.015 5.519.062 85.197.077

Dalam Rupiah Dalam Valuta asing

32

31 Desember 2007 Rp juta 158.668.351 9.944.049 168.612.400

18. Giro Lainnya 31 Desember 2008 Rp juta 1.230.493 1.119.637 18.987 652.491 3.021.608

Rekening Giro IMF Rekening Giro Bank Dunia Rekening Giro ADB Rekening Giro Lainnya

31 Desember 2007 Rp juta 1.149.437 19.156 18.104 348.649 1.535.346

Rekening giro IMF digunakan untuk mencatat pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, penarikan pinjaman dalam bentuk Stand-By Arrangement (SBA), Extended Fund Facility (EFF), dan New EFF (IMF Account Nomor 1) serta rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF (IMF Account Nomor 2). Sebagai anggota IMF, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada suatu cadangan yang dibentuk oleh IMF dalam bentuk kuota, yang nilainya ditetapkan oleh Dewan Gubernur IMF. Cadangan tersebut akan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan IMF. Total kuota Indonesia per 31 Desember 2008 adalah sebesar SDR2,079 juta. Kumpulan dari kuota negara-negara anggota IMF merupakan sumber dana bagi pemberian fasilitas pinjaman IMF seperti SBA, EFF, dan Supplemental Reserve Facility (SRF). Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini dialokasikan ke Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia menanggung penyesuaian saldo nilai lawan rupiah yang berkaitan dengan penarikan pinjaman (IMF Account No. 1), sedangkan Pemerintah menanggung penyesuaian kurs yang berkaitan dengan pembayaran kuota dalam Rupiah (IMF Account No. 1) dan rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF dalam mata uang lokal (IMF Account No. 2). Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut apabila diselesaikan dengan menerbitkan promissory note akan menambah atau mengurangi nilai promissory note Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Total nilai promissory note per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp25.766.791 juta. Jumlah ini juga termasuk pembayaran kuota dalam rupiah dan revaluasi atas Fund’s Securities Account. 19. Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 tercatat masing-masing sebesar Rp175.342.804 juta dan Rp244.570.156 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Nilai nominal menurut jangka waktu: - 1 bulan - 3 bulan - 6 bulan Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi

Kisaran Tingkat Diskonto SBI: - 1 bulan - 3 bulan - 6 bulan

31 Desember 2008 Rp juta

31 Desember 2007 Rp juta

122.024.993 18.066.000 37.212.599

245.328.400 0 0

(1.960.788) 175.342.804

(758.244) 244.570.156

7,93% - 11,24% 7,83% - 11,50% 9,63% - 12,25%

33

8,00% - 9,75% 7,83% - 8,10%

20.Sertifikat Bank Indonesia Syariah Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Desember 2008 dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2007 tercatat masing-masing sebesar Rp2.824.300 juta dan Rp2.598.500 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Nilai nominal menurut jangka waktu: - 7 hari - 14 hari - 28 hari Kisaran tingkat bonus penitipan SWBI berdasarkan: - Pasar Uang Antar Bank Syariah - Deposito Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) Kisaran tingkat imbalan SBIS 1 bulan

31 Desember 2008 Rp juta

31 Desember 2007 Rp juta

0 0 2.824.300 2.824.300

1.663.000 636.000 299.500 2.598.500

3,70686% - 11,55717% 6,78073% - 8,06887% 7,97451% - 11,24053%

21.Fasilias Simpanan Bank Indonesia FASBI pada tanggal 31 Desember 2008 dan tanggal 31 Desember 2007 tercatat masing-masing sebesar Rp75.673.367 juta (termasuk Fine Tune Kontraksi (FTK) sebesar Rp71.547.400 juta) dan Rp48.925.248 juta. Rincian FASBI dan FTK adalah sebagai berikut:

Nilai nominal periode 1-14 hari Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi

31 Desember 2008

31 Desember 2007

Rp juta

Rp juta

75.770.600

48.933.400

(97.233)

(8.152)

75.673.367

48.925.248

Tingkat Diskonto dari FASBI - 1 hari Over Night

3,00% - 8,75%

- 7 hari Tingkat Diskonto dari FTK - 1 hari Over Night

7,34% - 9,50%

- 2 s/d 14 hari

6,98% - 10,66%

34

3,00% - 4,75%

22. Pinjaman dari Pemerintah Pinjaman dari pemerintah terdiri dari: 31 Desember 2008 Rp juta 159.675 46.348 206.023

Dalam Rupiah Dalam valuta asing

31 Desember 2007 Rp juta 175.772 47.842 223.614

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program Two Step Loan (TSL) yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp144.357 juta. Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2008 adalah pinjaman dari pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD4,232,700.00 atau setara dengan Rp46.348 juta. 23. Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri terdiri dari:

a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri c. Bunga yang masih harus dibayar

31 Desember 2008 Rp juta 7.424.909 47.279 7.692 7.479.880

31 Desember 2007 Rp juta 6.713.994 44.058 40.228 6.798.280

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari: 31 Desember 2008 Rp juta 1.938.772 5.486.137 7.424.909

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994 2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

1)

31 Desember 2007 Rp juta 2.148.914 4.565.080 6.713.994

Pinjaman Sindikasi Tahun 1994 Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Mitsubishi Securities, Hongkong Branch yang bertindak sebagai agent, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994. Pembayaran pokok dilakukan semesteran yaitu setiap bulan Maret dan September. Pembayaran pokok pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% pada tahun pertama dan LIBOR + 0,875% pada tahun selanjutnya. Dari USD500,000,000.00 pinjaman tersebut hanya ditarik sebesar USD350,000,000.00. Dalam rangka memenuhi asas comparability treatment dari kesepakatan Paris Club I dan II telah dilakukan rescheduling pokok pinjaman sindikasi melalui London Club I dan II. 35

Pada London Club I telah dilakukan amandemen pertama pada tanggal 28 Maret 1999 yakni menjadwal ulang pinjaman pokok sebesar USD210,000,000.00 untuk pembayaran periode 28 September 2000 sampai dengan 29 Maret 2009. Sedangkan London Club II telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000 yakni menjadwal ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Saldo dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD123,287,290.05 dan JPY4,856,724,715.00. 2)

Pinjaman Sindikasi Tahun 1995 Merupakan pinjaman sindikasi dari bank luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai agent, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995. Pembayaran pokok dilakukan secara semesteran yaitu setiap bulan Juni dan Desember dengan pembayaran pokok pertama tanggal 14 Juni 2002 dan terakhir tanggal 14 Desember 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% dan TIBOR + 0,625%. Dalam rangka memenuhi asas comparability treatment kesepakatan Paris Club II dan III telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui London Club II dan III. Dalam London Club II telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 2000, yakni menjadwal ulang pinjaman pokok sebesar USD200,000,000.00 dengan pembayaran periode 14 Juni 2004 sampai dengan 14 Desember 2013. Tingkat bunga untuk pinjaman yang telah diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Sedangkan pada London Club III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwal ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD386,179,200.00 dan JPY10,372,723,491.00.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD4,317,716.64 atau setara dengan Rp47.279 juta per 31 Desember 2008, dan sebesar USD4,677,526.36 atau setara dengan Rp44.058 juta per 31 Desember 2007. Pinjaman ini diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun dan digunakan untuk melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan atau memperkenalkan program kredit koperasi. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020.

36

c. Bunga Yang Masih Harus Dibayar Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh waktu adalah sebesar Rp7.692 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan Rp40.228 juta pada tanggal 31 Desember 2007. 24. Kewajiban Lain-lain Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 terdiri dari:

-

Cash collateral Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas Kewajiban Imbalan Kerja Lainnya

31 Desember 2008 Rp juta 0 378.003 2.246.677 355.599 2.980.279

31 Desember 2007 Rp juta 143.213.778 43.149 1.973.033 190.705 145.420.665

a.

Cash Collateral Cash collateral merupakan nilai jaminan dalam bentuk kas yang diterima dari peminjam SSB (borrower) atas SSB yang dipinjamnya dalam rangka program Third Party Securities Lending (TPSL). Saldo cash collateral yang diterima per 31 Desember 2008 adalah sebesar nihil.

b.

Imbalan Kerja Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya. Perhitungan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2008 dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Program imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, THT (BKP dan Baperum) yang dikelola YKKBI, imbalan pasca kerja lainnya tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Masa Persiapan Pensiun dan Uang Perpisahan Pegawai dan imbalan jangka panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian. Mutasi aktiva, kewajiban dan beban imbalan kerja untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

37

Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Jk Panjang Lainnya

Manfaat Pensiun

THT

Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Rp juta

Rp juta

Rp juta

Rp juta

Rp juta

Rp juta

(5)

(6)

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Des 2007

(231.401)

(647.484)

(173.717)

(797.484)

(122.946)

(1.973.032)

Beban Imbalan Kerja *

(175.927)

(363.425)

(120.122)

(132.228)

(38.421)

(830.123)

62.051

304.101

-

-

-

366.152

-

-

25.363

125.597

39.366

190.326

(345.277)

(706.808)

(268.476)

(804.115)

(122.001)

(2.246.677)

Kontribusi BI Pembayaran Manfaat Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2008

*Lihat Catatan C.36 – Beban Umum dan Lainnya

Total Kewajiban Imbalan Kerja Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), Pasca Kerja Lainnya, Jangka Panjang Lainnya, dan Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp2.246.677 juta. Pada posisi 31 Desember 2008, pendanaan DAPENBI berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 13% dari penghasilan dasar pensiun. Pada posisi 31 Desember 2008, pendanaan YKKBI berasal dari iuran THT dari Bank Indonesia sebesar 20% dari gaji pokok dengan memperhatikan indeks kota. Terhitung sejak bulan September 2008, Bank Indonesia telah menghentikan iuran tambahan THT kepada YKKBI sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/41/KEP.GBI/Intern/2008. Iuran tambahan THT kepada YKKBI sampai dengan bulan Oktober 2008 adalah sebesar Rp193.272 juta sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/14/KEP.GBI/INTERN/2004 tanggal 14 Juni 2004. 25. Modal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2008 sama dengan jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2007, yaitu sebesar Rp7.610.885 juta. Jumlah tersebut merupakan penjumlahan dari modal Rp2.948.029 juta dan hasil revaluasi aktiva tetap sebesar Rp4.662.856 juta.

38

26. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 (UU BI) diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut: a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Selanjutnya dalam pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%. Pada penjelasan pasal 62 UU BI tersebut di atas disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan selama tahun 2008 adalah sebesar Rp318.788 juta dengan rincian sebagai berikut: -

Penggantian/pembaruan Harta Tetap sebesar Rp270.747 juta.

-

Pengembangan Organisasi dan SDM sebesar Rp48.041 juta.

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp49.663.865 juta dan Rp13.364.549 juta. 27. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp61.957.127 juta dan Rp40.990.336 juta yang terdiri atas: 31 Desember 2008 Rp juta 23.121.427 21.510.222 18.304.713 (979.235) 61.957.127

- Selisih kurs valuta asing - Revaluasi harga emas - Revaluasi SSB dalam valas - Revaluasi SSB dalam rupiah

31 Desember 2007 Rp juta 18.009.228 17.649.873 5.292.031 39.204 40.990.336

28. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa Penerimaan dari Pengelolaan Devisa periode Tahunan tahun 2008 dan 2007 terdiri atas: 2008 Rp juta 20.681.135 1.863 19.520.457 40.203.455

- Bunga sektor valas - Provisi sektor valas - Penerimaan valas lainnya

39

2007 Rp juta 18.281.541 1.307 5.930.667 24.213.515

Termasuk dalam Penerimaan Valas Lainnya adalah Penerimaan Selisih Kurs masing-masing sebesar Rp14.751.748 juta pada tahun 2008 dan sebesar Rp3.430.021 juta pada tahun 2007. 29. Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan sebesar Rp4.278.295 juta pada tahun 2008 dan sebesar Rp4.095.766 juta pada tahun 2007, termasuk penerimaan bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual masing-masing sebesar Rp3.928.289 juta pada tahun 2008 dan sebesar Rp3.714.942 juta pada tahun 2007. 30. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada tahun 2008 adalah sebesar Rp168.974 juta yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Kliring sebesar Rp91.949 juta dan Jasa Pengelolaan Rekening sebesar Rp77.025 juta. 31. Penerimaan Lainnya Penerimaan Lainnya terdiri atas: 2008 Rp juta - Pemulihan Penyisihan Aktiva - Penerimaan Lainnya

0 250.236 250.236

2007 Rp juta 53.384 296.774 350.158

2008 Rp juta 5.337

2007 Rp juta 8.510

26 8.533 20.823.399 20.837.295

2.213 5.225 24.447.281 24.463.229

32. Beban Operasi Pasar Terbuka Beban Operasi Pasar Terbuka terdiri atas:

- Penelitian Uang Beredar - Pengembangan Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar - Pelaksanaan Operasional Uang Beredar - Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar

Beban Operasi Pasar Terbuka merupakan pengeluaran terbesar Bank Indonesia yaitu sebesar Rp20.837.295 juta (74,20% dari total beban) pada tahun 2008 dan sebesar Rp24.463.229 juta (80,32% dari total beban) pada tahun 2007. Termasuk dalam Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar adalah beban Diskonto SBI dan FASBI sebesar Rp19.931.010 juta, beban bonus SWBI Rp60.044 juta, beban imbalan SBIS Rp87.330 juta, Jasa Giro sebesar Rp744.950 juta, dan kegiatan lain terkait dengan kebijakan uang beredar Rp65 juta.

40

33. Beban Pengelolaan Devisa Beban Pengelolaan Devisa terdiri atas: 2008 Rp juta - Penelitian Pengelolaan Cadangan Devisa - Pengembangan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Cadangan Devisa - Pelaksanaan Operasional Cadangan Devisa

2007 Rp juta 112

236

5.115 31.086 36.313

4.887 20.501 25.624

34. Beban Pinjaman Luar Negeri Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode tahun 2008 dan pada tahun 2007 masing-masing sebesar Rp260.808 juta dan Rp368.070 juta. 35. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dalam Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebesar Rp1.650.612 juta pada periode tahun 2008 dan Rp1.646.299 juta pada tahun 2007, termasuk Pelaksanaan Operasional Pengadaan Bahan Uang dan Pencetakan Uang masing-masing sebesar Rp485.909 juta dan Rp1.035.460 juta. Beban pencetakan uang masih berdasarkan Harga Cetak Uang (HCU) sementara. 36. Beban Umum dan Lainnya Pos Beban Umum dan Lainnya pada tahun 2008 dan tahun 2007 terdiri atas:

Sumber Daya Manusia Logistik dan Pengamanan Sistem Teknologi Informasi Lainnya: - Keuangan Intern - Pengawasan Intern - Legislasi dan Hukum - Administrasi, Arsip, dan Ekspedisi Penarikan dari Rekening Tidur Penambahan Penyisihan Aktiva

2008 Rp juta 3.235.905 740.973 128.168

2007 Rp juta 2.726.172 735.298 80.109

60.180 5.026 44.025 19.035 0 767.152 5.000.464

13.378 6.252 14.388 17.254 33.471 0 3.626.322

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Dalam beban Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya termasuk gaji, insentif, tunjangan hari raya, dan uang penggantian cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia sebesar Rp15.872 juta pada tahun 2008 dan sebesar Rp17.143 juta pada tahun 2007. Selain itu, Dewan Gubernur Bank Indonesia juga mendapat penghasilan lainnya berupa uang penggantian cuti besar, tunjangan hari tua, tunjangan akhir masa jabatan, uang penghargaan masa pengabdian, uang perpisahan, 41

bantuan uang duka, dan fasilitas-fasilitas lainnya berupa perumahan, transportasi, kesehatan, telekomunikasi, asuransi kecelakaan kerja, kartu kredit dan olah raga. Dalam beban SDM tersebut, termasuk juga imbalan kerja tahun 2008 sebesar Rp830.123 juta sebagaimana dijelaskan dalam C.24 - Kewajiban Lain-lain. 37. Rasio Modal Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Surplus tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2008 adalah 10,38%. Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2008 masing-masing adalah Rp72.798.810 juta dan Rp701.524.534 juta. Modal, Kewajiban Moneter dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: a.

Modal Rp juta 7.610.885 49.663.865 15.524.060 72.798.810

- Modal - Cadangan Umum - 90% Surplus Tahun Berjalan Jumlah b.

Kewajiban Moneter 264.399.922 97.228.550 85.197.077 652.491

-

Uang dalam Peredaran Giro Pemerintah Giro Bank Giro Pihak Swasta Lainnya (tidak termasuk rekening Giro IMF, Giro Bank Dunia, dan Giro ADB) - Surat Berharga yang Diterbitkan - Pinjaman dari Pemerintah Jumlah c.

Rasio Modal Modal + Cadangan Umum + 90% Surplus Tahun Berjalan Kewajiban Moneter

42

253.840.471 206.023 701.524.534

=

10,38%

D. PENJELASAN LAINNYA 1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut: 31 Desember 2008 Rp juta Tagihan pada Indover Bank Pinjaman karyawan

1.487.235 408.097 1.895.332

31 Desember 2007 Rp juta 1.283.528 306.274 1.589.802

Disamping itu, terdapat Tanah/Bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) / Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) / Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI) / Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI) / Persatuan Isteri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/Sewa/Bangun Guna Serah. 2. Dana Kesejahteraan Pegawai Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan masing-masing 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP merupakan sumber pinjaman pegawai, sedangkan dana bebas ditempatkan sebagai deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI. Posisi DKP per 31 Desember 2008 adalah Rp864.251 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp408.097 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp5.872 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp450.282 juta. 3. Komitmen dan Kontinjensi a.

Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans) Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation dan ADB, kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruspinjamkan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat. Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit. Peminjam (borrower) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruspinjamkan kepada Bank Bukopin.

43

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2008 setara dengan Rp938.488 juta. Disamping itu terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka Project Aid yang sumber dananya berasal dari Foreign Exchange Loan dan Rekening Dana Investasi dengan nilai outstanding per posisi 31 Desember 2008 setara dengan Rp680.525 juta. b.

Transaksi Valuta Asing Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah komitmen tagihan dan komitmen kewajiban suratsurat berharga, deposito, dan spot trading Bank Indonesia setara dengan Rp204.979 juta dan Rp1.297.575 juta.

c.

Bank Indonesia sebagai Subyek Badan Hukum Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 memberi konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia sehingga mengikat setiap orang atau badan. Selain itu, dalam rangka pembangunan hukum di bidang ekonomi, perbankan dan moneter, Bank Indonesia juga disertakan sebagai narasumber dalam proses penyusunan materi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan pelaksanaan sosialisasi, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi setiap Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK) Bank Indonesia, yaitu Anggota Dewan Gubernur, mantan Anggota Dewan Gubernur, mantan Anggota Direksi, Pegawai, mantan Pegawai, Local Staff, mantan Local Staff, Tenaga Honorer, dan mantan Tenaga Honorer, yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 7/16/PDG/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia. Pemberian perlindungan hukum dimaksudkan untuk mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas dan wewenang PTK, sehingga dapat meningkatkan kinerja PTK sepanjang dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak menyediakan perlindungan hukum kepada Anggota Dewan Gubernur, mantan Anggota Dewan Gubernur, mantan Anggota Direksi, Pegawai, atau mantan Pegawai yang ditempatkan oleh Bank Indonesia pada institusi di luar Bank Indonesia atau yang melaksanakan tugas lain di luar Tugas Kedinasan Bank Indonesia kecuali disetujui oleh Dewan Gubernur dan telah diperjanjikan terlebih dahulu. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Bank Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada 10 (sepuluh) orang PTK. Bank Indonesia sebagai subyek hukum badan, dalam rangka melaksanakan tugasnya, tidak terlepas dari berbagai gugatan keperdataan maupun Tata Usaha Negara atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Sampai dengan 31 Desember 2008, Bank Indonesia menghadapi sebanyak 103 perkara yang masih aktif (outstanding) yang terdiri dari 94 perkara Perdata dan 9 perkara Tata Usaha Negara. Dari seluruh perkara tersebut, 4 perkara di antaranya adalah perkara yang gugatannya atau permohonannya diajukan oleh Bank Indonesia. Proses penyelesaian dari perkara-perkara tersebut bervariasi mulai dari proses Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali. 44

d.

Bantuan Tambahan Modal Kepada YPPI Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 3 Juni 2003 memutuskan untuk meminta Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (sekarang bernama YPPI) guna menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan Bank Indonesia. Untuk tahap pertama, LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp100 miliar. Selanjutnya dalam RDG tanggal 22 Juli 2003, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan bahwa apabila diperlukan Bank Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada LPPI sebesar Rp100 miliar yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap untuk menggantikan penyisihan dana LPPI.

e.

N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank) Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank telah ditetapkan sebagai bank dalam keadaan darurat, karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah equity yang telah negatif, dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup negatif equity tersebut, baik melalui tambahan modal dari BI sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya. Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengawasan trustee yang ditunjuk oleh pengadilan Amsterdam Belanda. Dalam First Public Liquidation Report tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat oleh trustee, tercantum antara lain bahwa pihak trustee akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dilikuidasinya Indover Bank. Berdasarkan kajian hukum yang dilakukan oleh BI, tanggung jawab BI sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank hanya sebatas penyertaan BI pada Indover Bank.

f.

Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan Berdasarkan Putusan MA No.1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 terkait perkara korupsi Lee Darmawan, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk Negara c.q. BI yang apabila dijumlahkan mencapai ±1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. BI yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ±1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya.

45

DAFTAR SINGKATAN

ADB AFS AJDF AUD Baperum BBKU BBO BKP BI BIS BLBI BPK BPPN BTO BUMD BUMN BUN DAPENBI DKP DPK DPR-RI EFF EUR FASBI FPJP FPN FSD FTE FTK GBI GBP GWM HCU HIPC HTM IAS IBRD IMA IMF IMF PRGF Indover IPBV JPY KLBI KUT L/C LIBOR LDR LPPI NCP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Asian Development Bank Available For Sale ASEAN Japan Development Fund for Indonesia Australian Dollar Bantuan Pemilikan Rumah Bank Beku Kegiatan Usaha Bank Beku Operasi Bantuan Kesehatan Pensiunan Bank Indonesia Bank for International Settlements Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Take Over Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendaharawan Umum Negara Dana Pensiun Bank Indonesia Dana Kesejahteraan Pegawai Dana Pihak Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Extended Fund Facility Euro Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Floating Principal Notes Fasilitas Saldo Debet Fine Tune Ekspansi Fine Tune Kontraksi Gubernur Bank Indonesia Great Britain Poundsterling Giro Wajib Minimum Harga Cetak Uang Heavily Indebted Poor Countries Held To Maturity International Accounting Standard International Bank for Reconstruction and Development Investasi Mudharabah Antar Bank International Monetary Fund International Monetary Fund Poverty Reduction and Growth Facility The Indonesia Overseas Bank Indo Plus BV Japanese Yen Kredit Likuiditas Bank Indonesia Kredit Usaha Tani Letter of Credit London Inter-Bank Offered Rate Loan to Deposit Rasio Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Net Currency Position

46

DAFTAR SINGKATAN

NPL NV NZD ON PAKBI PBI PBSN PDG PEMDA Persero PIPEBI PKM PPBI PT PT AIA PT Askrindo PT BEII PT BPUI PTK RDG RDI REPO Rp SAK SBA SBI SBIS SBSN SDM SDR SGD SK SLA SPN SRF SSB SU SUN SUP SWBI THT TIBOR TOZ TPSL TSL UMKM USD Valas WEB YASPORBI YKKBI

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Non Performing Loan Naamloze Venotschap New Zealand Dollar Obligasi Negara Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Perkebunan Besar Swasta Nasional Peraturan Dewan Gubernur Pemerintah Daerah Perusahaan Perseroan Persatuan Isteri Pegawai Bank Indonesia Proyek Kredit Mikro Persatuan Pensiunan Bank Indonesia Perseroan Terbatas PT Artha Investa Argha PT Asuransi Kredit Indonesia PT Bank Ekspor Impor Indonesia PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Pelaksana Tugas Kedinasan Rapat Dewan Gubernur Rekening Dana Investasi Repurchase Agreement Rupiah Standar Akuntansi Keuangan Stand-By Arrangement Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia Syariah Surat Berharga Syariah Negara Sumber Daya Manusia Special Drawing Rights Singapore Dollar Surat Keputusan Subsidiary Loan Agreement Surat Perbendaharaan Negara Supplemental Reserve Facility Surat-Surat Berharga Surat Utang Surat Utang Negara Surat Utang Pemerintah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Tunjangan Hari Tua Tokyo Inter-Bank Offered Rate Troy Ounce Third-Party Securities Lending Two Step Loan Usaha Menengah Kredit Mikro United States Dollar Valuta Asing Wesel Ekspor Berjangka Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia

47