DEWAN KETAHANAN NASIONAL. LAPORAN KEUANGAN (Audited) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

2015

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

LAPORAN KEUANGAN (Audited) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

Jl. Medan Merdeka No.. Jl. BudiBarat Utomo. No.156 Jakarta Pusat 10110Jakarta - 10710

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110

Laporan Keuangan TA 2015 (Audited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas

antara

lain

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dewan Ketahanan Nasional adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Ketahanan Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta,

April 2016

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

M. Munir Letnan Jenderal TNI

i



DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Pernyataan Telah Direviu

iii

Pernyataan Tanggung Jawab

iv

Ringkasan Laporan Keuangan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

3

II. Neraca

4

III. Laporan Operasional

5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

6

V. Catatan atas Laporan Keuangan

7

A. Penjelasan Umum

7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

22

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

27

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

31

F. Pengungkapan Penting Lainnya

32

VI. Lampiran

34

ii


Laporan Keuangan TA 2015(Audited)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015

Kami

telah mereviu Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2015 berupa Neraca pertanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Dewan Ketahanan Nasional. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan diatas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, April 2016 Ketua Tim Pemeriksa Internal

Slamet Riyadi Brigadir Jenderal TNI

iii



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah

disusun

berdasarkan

sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

April 2016

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

M. Munir Letnan Jenderal TNI

iv



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi : 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.796.979,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00 Realisasi

Belanja

Negara

pada

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp140.778.791.636,00 atau mencapai 97.55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp144.307.962.000,00. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp94.885.157.413,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp6.449.900,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp76.653.641.443,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp18.225.066.070,00. Nilai

Kewajiban

dan

Ekuitas

masing-masing

sebesar

Rp0,00

berbagai

pendapatan-LO,

dan

Rp94.885.157.413,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan

Operasional

surplus/defisit

dari

menyajikan

operasi,

surplus/defisit

unsur dari

kegiatan

non

beban,

operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.796.979,00 sedangkan jumlah Beban -1-



Operasional adalah sebesar Rp54.357.866.679,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional

senilai

Rp(54.356.069.700,00).

Surplus

kegiatan

Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.859.585,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(54.351.210.115,00). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015 dikarenakan adanya adopsi pertama kali sistem akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Ekuitas tidak bisa dibandingkan dengan laporan perubahan ekuitas dengan CTA tahun 2014 (lihat CALK pada penjelasan umum kebijakan akutansi point 9. Implementasi akuntansi berbasis akrual pertama kali). Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp8.462.398.344,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(54.351.210.115,00), kemudian ditambah

dengan

Penyesuaian

Nilai

Persediaan

Tahun

Berjalan

sebesar

Rp1,834,130,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

sebesar

Rp(18,00),

dan

transaksi

antar

entitas

sebesar

Rp140.772.135.072,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp94.885.157.413,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

serta

pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

-2-



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

TA 2015 ANGGARAN

REALISASI

% thd Angg

TA 2014 REALISASI

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

B.1

-

6.656.564 6.656.564

0,00 0,00

195.452.417 195.452.417

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH BELANJA

B.2 B.3 B.4

18.659.657.000 27.968.105.000 97.680.200.000 144.307.962.000

18.321.154.277 26.723.518.238 95.734.119.121 140.778.791.636

98,19 95,55 98,01 97,55

17.496.214.637 20.414.055.055 219.655.000 38.129.924.692

-3-



II. NERACA DEWAN KETAHANAN NASIONAL NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Jumlah Aset Lancar

CATATAN

ASET TETAP Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

-4-

2015

2014

C.1 C.2

6.449.900 6.449.900

3.112.250 35.982.100 39.094.350

C.3 C.4 C.5

90.604.502.064 8.944.105.905 (22.894.966.526) 76.653.641.443

20.614.513.674 568.097.704 (17.016.341.178) 4.166.270.200

C.6 C.7 C.8

17.994.062.999 3.634.205.566 (3.403.202.495) 18.225.066.070 94.885.157.413

4.260.146.044 4.260.146.044 8.465.510.594

C.9

-

3.112.250 3.112.250

C.10

94.885.157.413 94.885.157.413 94.885.157.413

8.462.398.344 8.462.398.344 8.465.510.594



III. LAPORAN OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyusutan dan Amortisasi JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO

CATATAN

2015

2014

D.1

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7

1.796.979 1.796.979

-

18.321.154.277 549.923.090 21.212.204.789 2.016.632.199 2.976.124.490 9.281.827.834 54.357.866.679 (54.356.069.700)

-

4.859.585 4.859.585 (54.351.210.115) (54.351.210.115)

-

D.8

-5-



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DEWAN KETAHANAN NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Lain-Lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

CATATAN E.1 E.2

2015 8.462.398.344 (54.351.210.115)

2014 -

E.3

1.834.130

-

E.4 E.5 E.6

(18) 140.772.135.072 86.422.759.069 94.885.157.413

-

-6-

-



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dewan Ketahanan Nasional Dasar

Peran, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional adalah

Hukum

berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31

Entitas dan

Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat

Rencana Strategis

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor:

1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi,

Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat. Untuk mewujudkan tujuan diatas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berkomitmen

dengan visi “Menjadi

lembaga

perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional”. Guna mewujudkan visi tersebut di atas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut: a. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan. b. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien. Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu:

-7-

Kedeputian Bidang Sistem Nasional;



Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dewan Ketahanan Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

-8-



SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi Dewan Ketahanan

Nasional menerapkan basis akrual dalam

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dewan Ketahanan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset

dicatat

sebesar

pengeluaran/penggunaan

sumber

daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

-9-


Kebijakan Akuntansi


A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah

diterapkan

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: Pendapatan-

1)

LRA

Pendapatan- LRA a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). c) Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. PendapatanLO

2)

Pendapatan- LO Pendapatan-LO diakui pada saat

timbulnya hak

atas

pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: a) PNBP yang diperoleh dari Jasa Giro. b) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 10 -



c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

3)

Belanja a) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. b) Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). c) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

4)

Beban a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. b) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5)

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a)

Aset Lancar (1) Aset Lancar mencakup Kas di Bendahara Pengeluaran yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. (2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai rupiah pada tanggal neraca. (3) Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

(a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

(b) harga

standar

apabila

diperoleh

dengan

memproduksi sendiri; (c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

- 11 -



apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

b) Aset Tetap (1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. (2) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. (3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum

kapitalisasi

diperlakukan sebagai beban

tersebut

di

atas,

kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. (d) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan

organisasi

yang

makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. (e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

penetapan

ketentuan

dari

sesuai

perundang-undangan

pengelolaan BMN/BMD.

- 12 -

entitas

di

dengan bidang


Penyusutan

c)


Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. (1) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: (a) Tanah; (b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan (c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. (2) Penghitungan Tetap

dan

pencatatan

dilakukan

Penyusutan

Aset

setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu. (3) Penyusutan menggunakan

Aset

Tetap

metode

dilakukan

dengan

garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. (a) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

- 13 -

5 s.d 40 tahun 4 tahun


Aset Lainnya


d) Aset Lainnya (1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. (2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Di tahun 2015 Setjen Wantannas belum melakukan amortisasi terhadap aset tak berwujud. Sesuai PMK nomor 251/PMK.06/2015 tentang tata cara amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat, penerapan atas amortisasi BMN berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat berdasarkan SAP

berbasis

akrual

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan Menteri Keuangan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2016. (3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Kewajiban

6)

Kewajiban a)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b)

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. (1) Kewajiban Jangka Pendek  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang

- 14 -



Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya. (2) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. c)

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan Piutang Tak

8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih a)

Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

b)

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Uraian Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

0.5% 10%

50%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2.

Penyisihan

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

- 15 -

100%


Implementasi


9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis

Pemerintah

akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Sesuai Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan Interpretasi paragraf 4, yang menyatakan entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan

Tahun 2014 berbasis

Akrual agar dapat dibandingkan

dengan Laporan Keuangan Tahun 2015. Paragraf 6 menyatakan entitas laporan

keuangan

dan koreksi perubahan

tidak melakukan penyajian

sebagai akibat perubahan kebijakan

kembali akuntansi

kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan kebijakan

akuntansi

dan koreksi

berdampak pada laporan keuangan periode

kesalahan

oleh yang

sebelumnya disajikan

pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 16 -



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Dewan Ketahanan Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-052.01.1.427975/2015 Tanggal 19 November 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: 2015 Uraian Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja Realisasi Pendapatan Rp6.656.564

ANGGARAN

ANGGARAN

AWAL

SETELAH REVISI

18.551.201.000 25.193.261.000 563.500.000 44.307.962.000

18.659.657.000 27.968.105.000 97.680.200.000 144.307.962.000

B.1. Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.796.979,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2015 Uraian

Anggaran

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Lain-lain Jumlah

Realisasi -

1.796.979 1.796.979

% Real Angg. -

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 merupakan pendapatan dari Jasa Giro Bank sehingga tidak ada target dalam menentukan estimasi pendapatan. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2014 terdapat penurunan sebesar 99,08 persen. Hal ini disebabkan karena hanya merupakan Jasa Giro Bank.

- 17 -



Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN

REALISASI TA 2015

NAIK (TURUN) %

REALISASI TA 2014

0,00

Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah

Realisasi Belanja Rp140.778.791.636

1.796.979

195.452.417

-99,08

1.796.979

195.452.417

-99,08

B.2. BELANJA Realisasi Belanja Dewan Ketahanan Nasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp140.778.791.636,00 atau 97,55 persen dari anggaran belanja sebesar Rp144.307.962.000,00. Rincian anggaran dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2015 2015 Uraian

Anggaran

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

Realisasi

18.659.657.000 18.321.154.277 27.968.105.000 26.723.518.238 97.680.200.000 95.734.119.121 144.307.962.000 140.778.791.636 -

Total Belanja

144.307.962.000

140.778.791.636

% Real Angg. 98,19 95,55 98,01 97,55 97,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000

Anggaran Realisasi

40,000,000,000 20,000,000,000 Belanja Pegawai

- 18 -

Belanja Barang

Belanja Modal



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 2015

PROGRAM

ANGGARAN

Program Dukungan Manajem en dan Pelaks anaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas Program Pengem bangan Kebijakan Ketahanan Nas ional Total Belanja

%

REALISASI

51.904.482.000

51.095.621.838

98,44

92.403.480.000

89.683.169.798

97,06

144.307.962.000

140.778.791.636

97,55

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 269,21 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan adanya Pengadaan belanja modal dalam rangka mendukung rencana strategis sesuai amanat RPJM Dewan Ketahanan Nasional untuk membentuk Sistem Informasi yang integratif dalam menghasilkan Policy Brief kepada Presiden. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2015 dan 2014 REALISASI TA 2015

Belanja Pegawai Rp18.321.154.277

REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN) %

18.321.154.277 26.723.518.238 95.734.119.121

17.496.214.637 20.414.055.055 219.655.000

4,71 30,91 43.483,86

140.778.791.636

38.129.924.692

269,21

B.3. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp18.321.154.277,00

dan

Rp17.496.214.637,00 atau terjadi kenaikan sebesar 4,71 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain: 1. Kenaikan gaji pokok pegawai, 2. Bertambahnya pembayaran tunjangan jabatan pegawai yang disebabkan penambahan jumlah personel. URAIAN

REALISASI TA 2015

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Pegawai Tunjangan Khusus Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja

- 19 -

REALISASI TA 2014

7.813.943.964 0 0 221.077.000 10.317.887.095 18.352.908.059 (31.753.782)

7.158.517.381 0 0 386.205.000 10.099.102.308 17.643.824.689 (147.610.052)

18.321.154.277

17.496.214.637

NAIK (TURUN) % 9,16 (42,76) 2,17 4,02 (78,49) 4,71

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110 Belanja Barang Rp26.273.518.238


B.4. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp26.723.518.238,00

dan

Rp19.914.055.055,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan 34,19 persen dari Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja dalam rangka implementasi rapat didalam kantor dan kenaikan tarif dari pembayaran jasa. URAIAN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp77.747.503.331

REALISASI TA2015 REALISASI TA2014

Belanja Barang Operasional Belanja Barang NonOperasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan DalamNegeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja

2.598.648.700 6.000.705.808 217.078.750 12.914.183.281 2.016.777.209 2.858.793.690 117.330.800 26.723.518.238 -

2.431.153.900 1.636.012.800 0 9.014.760.725 1.774.623.250 5.557.504.380 20.414.055.055 (500.000.000)

Jumlah Belanja

26.723.518.238

19.914.055.055

NAIK (TURUN) % 6,89 266,79 43,26 13,65 (48,56) 30,91 34,19

B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp77.747.503.331,00 dan Rp179.655.000,00. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 431,76 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengadaan sistem informasi dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dari APBN-P dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Policy Brief kepada Presiden RI. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN

REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A 2014

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja

- 20 -

NAIK (TURUN) %

77.747.503.331 77.747.503.331 0

179.655.000 179.655.000 0

431,76 431,76 0,00

77.747.503.331

179.655.000

431,76

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp4.952.465.790


B.6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.952.465.790,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan adanya penataan gedung/bangunan/ruang kerja untuk pemenuhan ruang rapat dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk melaksanakan rapat di dalam kantor. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Kotor

T.A. 2015 4.952.465.790

0

100,00

4.952.465.790

0

100,00

0

0

0,00

4.952.465.790

0

100,00

Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Belanja Modal Lainnya Rp13.034.150.000

Naik (Turun) %

T.A 2014

B.7. Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.034.150.000,00 dan Rp40.000.000,00. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 325,85 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan adanya pengadaan aplikasi berupa software dan lisensi pendukung sistem informasi Dewan Ketahanan Nasional. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA

T.A. 2015

Naik (Turun) %

T.A 2014

Belanja Modal Lainnya

13,034,150,000

40,000,000

325.85

Jumlah Belanja Kotor

13,034,150,000

40,000,000

325.85

Pengembalian Belanja Modal

0

Jumlah Belanja

13,034,150,000

- 21 -

0 40,000,000

0.00 325.85



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.112.250,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Keterangan

TA 2015

Rekening Bank Uang Tunai Jumlah

TA 2014 -

3.112.250

-

3.112.250

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran. Persediaan Rp6.449.900

C.2. Persediaan Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp6.449.900,00 dan Rp35.982.100,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Persediaan

TA 2015

Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Persediaan Lainnya Jumlah

TA 2014

6.304.100

34.034.100

145.800

1.849.000

-

99.000

6.449.900

35.982.100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan tidak terdapat barang konsumsi dalam kondisi rusak. Peralatan dan Mesin Rp90.604.502.064

C.3. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp90.604.502.064,00 dan Rp20.614.513.674,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 22 -



Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2015

Saldo per 31 Desember 2014

20.614.513.674

Pembelian

73.624.193.956

41 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 47 2 Alat Kantor 359 3 Alat Rumah Tangga 85 4 Alat Studio 68 5 Alat Komunikasi 1 6 Peralatan Pemancar 122 7 Komputer Unit 62 8 Peralatan Komputer Penghentian Aset Dari Penggunaan 10 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 21 2 Alat Kantor 255 3 Alat Rumah Tangga 5 4 Alat Studio 7 5 Alat Komunikasi 1 6 Peralatan Pemancar 4 7 Alat Kedokteran 1 8 Alat Kesehatan Umum 78 9 Komputer Unit 21 10 Peralatan Komputer 2 11 Peralatan Olahraga Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

15.317.097.020 2.463.406.337 13.873.527.557 3.427.457.314 339.393.617 1.706.950.000 2.053.632.158 34.442.729.953 (3.634.205.566) (801.764.000) (336.186.816) (726.139.646) (169.750.500) (236.115.000) (3.565.000) (9.375.000) (12.742.858) (297.922.203) (1.031.946.543) (8.698.000) 90.604.502.064 (22.894.966.526) 67.709.535.538

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya Rp8.944.105.905

C.4. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp8.944.105.905,00 dan Rp568.097.704,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 23 -



Saldo per 30 Nopember 2014

568.097.704

Mutasi tambah:

-

Aset Tetap Dalam Renovasi

8.376.008.201

Mutasi kurang:

-

Saldo per 31 Desembe r 2015

8.944.105.905

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

-

Nilai Buku per 31 Dese mber 2015

8.944.105.905

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2015 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(26.298.269.021)

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Desember

2015

dan

2014

untuk periode yang berakhir 31

adalah

masing-masing

sebesar

Rp(26.298.269.021,00) dan Rp(17.016.341.178,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

1 Peralatan dan Mesin 2 Aset Tetap Dalam Renovasi 3 Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

90.604.502.064 8.376.008.201 3.634.205.566 102.614.715.831

(22.894.966.526) 0 (3.403.202.495) (26.298.169.021)

Nilai Buku 67.709.535.538 8.376.008.201 231.003.071 76.316.546.810

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tak Berwujud Rp17.994.062.999

C.6. Aset Tak Berwujud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)

untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp17.994.062.999,00 dan Rp4.260.146.044,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 24 -




4.260.146.044

Pembelian

13.733.916.955

1 Software 8 1 2 Lisensi Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

13.034.150.000 699.766.955 17.994.062.999 0 17.994.062.999

Rincian Aset Tak Berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Lain-Lain Rp3.634.205.566,-

C.7. Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp3.634.205.566,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Dewan Ketahanan Nasional. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:


-

Penghentian Aset Dari Penggunaan 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 10 21 2 Alat Kantor 3 Alat Rumah Tangga 255 4 Alat Studio 5 7 5 Alat Komunikasi 1 6 Peralatan Pemancar 7 Alat Kedokteran 4 1 8 Alat Kesehatan Umum 78 9 Komputer Unit 10 Peralatan Komputer 21 2 11 Peralatan Olahraga Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015 Rincian Aset Lain-Lain

3.634.205.566 801.764.000 336.186.816 726.139.646 169.750.500 236.115.000 3.565.000 9.375.000 12.742.858 297.922.203 1.031.946.543 8.698.000 3.634.205.566 (3.403.202.495) 231.003.071

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang

Lainnya

berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp(3.403.202.495)

Rp(3.403.202.495,00) dan Rp(0,00). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset

Lain-lain yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

- 25 -



penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut : Aset Tetap

Jumlah

Akumulasi Saldo Penyusutan/ 31 Desember 2015 Amortisasi

Nilai Buku

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Alat Angkutan Darat Bermotor

10

801.764.000

(801.764.000)

0

Alat Kantor

21

336.186.816

(308.383.466)

27.803.350

Alat Rumah Tangga

255

726.139.646

(711.979.956)

14.159.690

Alat Studio

5

169.750.500

(163.334.500)

6.416.000

Alat Komunikasi

7

236.115.000

(235.405.500)

709.500

Peralatan Pemandar

1

3.565.000

(3.565.000)

0

Alat Kedokteran

4

9.375.000

(7.972.500)

1.402.500 0

Alat Kesehatan umum

1

12.742.858

(12.742.858)

Komputer Unit

78

297.922.203

(297.922.203)

0

Peralatan Komputer

21

1.031.946.543

(851.434.512)

180.512.031

Peralatan Olahraga

2

8.698.000

(8.698.000)

0

3.634.205.566 (3.403.202.495)

231.003.071

Jumlah

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.9. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp3.112.250,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

- 26 -



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan PNBP Rp1.796.979

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.796.979,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari: URAIAN

TH 2015

TH 2014

%NAIK (TRN)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Lain-lain

1.796.979 -

-

-

Jumlah

1.796.979

-

-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pengembalian bunga hibah yang pada tahun 2014 belum disetorkan ke kas negara. Beban Pegawai Rp18.321.154.277

D.2. Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masingmasing sebesar Rp18.321.154.277,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

Beban Gaji Beban Tunjangan-Tunjangan

Rp549.923.090

NAIK (TURUN) %

3,335,775,332

-

-

14,041,907,945

-

-

Beban Uang Makan

722,394,000

-

-

Beban Uang Lembur

221,077,000

-

-

18,321,154,277

-

-

Jumlah

Beban Persediaan

TH 2014

D.3. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp549.923.090,00 dan Rp.0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

- 27 -



URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

Beban Persediaan Konsumsi

Jasa Rp21.212.204.789

NAIK (TURUN) %

-

-

60.094.000

-

-

549.923.090

-

-

467.462.140

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

22.366.950

Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan

Beban Barang dan

TH 2014

D.4. Beban Barang dan Jasa Beban jasa Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp21.212.204.789,00 dan Rp0,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN JENIS BEBAN

TH 2014

NAIK (TURUN) %

850.877.700

-

-

7.152.000

-

TH 2015

Beban Keperluan Perkantoran Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja

192.220.000

-

Beban Barang Operasional Lainnya

1.247.066.000

-

Beban Bahan

2.989.315.808

-

627.850.000

-

Beban Barang Non Operasional Lainnya

2.383.540.000

-

Beban Langganan Listrik

1.251.292.168

-

Beban Langganan Telepon

183.772.609

-

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

338.292.504

-

49.500.000

-

132.026.000

-

10.959.300.000

-

21.212.204.789

-

Beban Honor Output Kegiatan

Beban Jasa Konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi

Jumlah Beban Pemeliharaan Rp2.016.632.199

-

D.5. Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

adalah masing-masing sebesar

Rp2.016.632.199,00 dan Rp0,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

103.810.490

-

1.912.821.709

-

Beban Pemeliharaan Lainnya

-

Jumlah

Beban Perjalanan Dinas Rp2.976.124.490

TH 2014

2.016.632.199

NAIK (TURUN) %

-

-

-

-

D.6. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.976.124.490,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban

- 28 -



yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015 2.370.379.690

-

126.750.000

-

-

1.950.000

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

359.714.000

-

-

Beban Perjalan Lainnya Luar Negeri

117.330.800

-

-

Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp9.638.640.434

NAIK (TURUN) %

TH 2014

2.976.124.490

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp9.281.827.834,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan Jumlah Penyusutan

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional Rp(54.351.210.115)

101,154,057

-

-

9,281,827,834

-

-

9,180,673,777

D.8. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN

TH 2015

Defisit dari Kegiatan Operasional Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya Rp4.859.585

TH 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

(54.351.210.115) (54.351.210.115)

D.9. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.859.585,00 dan Rp0,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian Belanja Pegawai Tahun anggaran yang Lalu.

- 29 -



URAIAN

Surplus/ Defisit Dari KegiatanNon OperasionalLainya Rp4.859.585

TH 2015

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

4.859.585

Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Ops. Lainnya

4.859.585

TH 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

D.10. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan Non Operasional Lainnya yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN

TH 2015

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Pos-Pos Luar Biasa Rp(0,00)

TH 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

4.859.585 4.859.585

D.11. POS-POS LUAR BIASA Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN

TH 2015

TH 2014

NAIK (TURUN) %

Beban Luar Biasa

0

-

-

Defisit dari Pos Luar Biasa

0

-

-

Jumlah Surplus/Defisit

0

- 30 -



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp8.462.398.344

E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp8.462.398.344,00 dan Rp0,00

Surplus(Defisit) LO Rp(54.708.022.715)

E.2. Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp(54.708.022.715,00) dan Rp0,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai Persediaan Rp1.834.130

E.3. Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.834.130,00 dan Rp0,00 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat terkait penilaian persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

Koreksi Lain-Lain Rp(18)

E.4. Koreksi Lain-lain Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp.(18,00) dan Rp.0,00, yang merupakan selisih pembulatan nilai perolehan (kapitalisasi) aset tetap.

Transaksi Antar Entitas Rp140.772.135.072

E.5. Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp 140.772.135.072,00 dan Rp0,00.

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp.86.422.759.069

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas Nilai kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp.86.422.759.069,00 dan Rp.0,00.

Ekuitas Akhir Rp94.885.157.413

E.7. Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp94.885.157.413,00dan Rp0,00.

- 31 -



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca Pada tanggal 2 Februari 2016 Dewan Ketahanan Nasional telah menyerahkan Aset Tetap Renovasi ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp.8.376.008.201,00, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Renovasi. (terlampir). F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana terlampir, dan tertuang dalam nota kesepakatan Nomor 008/PB.6.4/2016 tanggal 11 April 2016. F.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Dewan Ketahanan Nasional adalah Bank Mandiri kantor cabang pembantu Deparpostel dengan nomor rekening 103-00-0107186-5 a.n Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. F.4. Pengungkapan Lain-Lain

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : Kep-40/SESJEN/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pergantian Antar Waktu atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : Kep87/SESJEN/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

pengeluaran

anggaran

belanja/penanggung jawab kegiatan. 2. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : KEP-89/KPA/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan/Penguji SPM, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagai berikut : No

Jabatan

Nama

1

Kuasa Pengguna Anggaran

Lukas Pamardi, SH, MM

2

Pejabat Pembuat Komitmen

Ngadiman, MM

3

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Arwin Datumaya WS, ST, MT

4

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM

Tulus Mujiono, SE

5

Petugas Pengelola Adm. Belanja Pegawai

Kriswanto

6

Staf Pengelola Keuangan

1. Titin Mardyaningsih, SE

- 32 -


Laporan Keuangan TA 2015 (Audited) 2. Yesilia Prahasasti, SE 3. Riza Savitri, A.Md 4. Supardi

3. Bahwa berakhirnya masa perjanjian penggunaan sementara gedung milik Kementerian Sekretariat Negara RI oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sampai dengan saat dibuatnya Laporan Keuangan Audited ini belum terealisasi perjanjian perpanjangan baru, hal ini terjadi karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menempati gedung milik Kementerian Sekretariat Negara yang berlokasi di Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Dasar Setjen Wantannas menempati gedung milik Kementerian Sekretariat Negara adalah Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Tanah dan Bangunan

Milik

Kementerian

Sekretariat

Negara

RI

Nomor:

PERJ-

19/Kemensetneg/Sesmen/11/2013 (terlampir). Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI, di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah berakhir, terhitung mulai tanggal 5 September 2015, sesuai Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Tanah dan Bangunan

Milik

Kementerian

Sekretariat

Negara

RI

Nomor:

PERJ-

19/Kemensetneg/Sesmen/11/2013. Atas hal tersebut, Sesjen Wantannas telah berupaya untuk melakukan perpanjangan izin penggunaan gedung ke Kementerian Sekretariat Negara RI dengan mengirimkan surat Nomor: B436/Sesjen/VIII/2015

tanggal

6

Agustus

2015

perihal

Permohonan

Perpanjangan dan Penerbitan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI, yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian

Sekretariat

436/Sesjen/VIII/2015

Negara

tanggal

6

RI. Agustus

Surat 2015

dengan perihal

Nomor:

B-

Permohonan

Perpanjangan dan Penerbitan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI juga menyebutkan bahwa Sesjen Wantannas meminta penerbitan Perjanjian Penggunaan Sementara Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI, ex BNPB yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat.

- 33 -



LAMPIRAN

- 34 -

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Dewan Ketahanan Nasional Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 1 2 3 4 5 6 7

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Komputer Unit Peralatan Komputer Peralatan Olah Raga Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Kedokteran Komputer Unit Peralatan Komputer Peralatan Olah Raga Jumlah

Masa Manfaat

Nilai Perolehan

7 2 5 5 5 5 10 5 5 4 4 3

22,644,432,020 10,619,275 3,929,123,008 16,973,425,945 3,729,573,173 930,920,887 1,710,515,000 144,699,000 12,742,858 4,127,030,835 39,010,338,680 16,698,000 93,240,118,681

7 5 5 5 4 4 3

581,000,000 8,030,964 60,782,543 4,700,000 97,481,986 239,593,456 7,000,000 998,588,949

Akm. Peny. Per 31-12-2014 6,758,486,071 10,619,275 1,244,480,784 2,577,420,259 259,245,259 515,015,906 3,208,500 85,274,500 12,742,858 1,831,089,155 3,695,060,611 23,698,000 17,016,341,178 -

Beban Peny. Tahun 2015 1,421,685,809 397,606,355 1,685,747,329 373,918,612 96,339,001 85,882,250 28,856,025 501,016,703 5,047,588,350 9,638,640,434 -

Akm. Peny. Per 31-12-2015 (581,000,000) (8,030,964) (60,782,543) (4,700,000) (97,481,986) (239,593,456) (7,000,000) (998,588,949) 581,000,000 8,030,964 60,782,543 4,700,000 97,481,986 239,593,456 7,000,000 998,588,949

Tot.Akm.Peny. s.d 31-12-15 7,599,171,880 10,619,275 1,634,056,175 4,202,385,045 633,163,871 611,354,907 89,090,750 109,430,525 12,742,858 2,234,623,872 8,503,055,505 16,698,000 25,656,392,663 581,000,000 8,030,964 60,782,543 4,700,000 97,481,986 239,593,456 7,000,000 998,588,949

Nilai Buku Per 31-12-2015 15,045,260,140 2,295,066,833 12,771,040,900 3,096,409,302 319,565,980 1,621,424,250 35,268,475 1,892,406,963 30,507,283,175 94,238,707,630 -

DEWAN KETAHANAN NASIONAL. LAPORAN KEUANGAN (Audited) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

Recommend Documents