LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2016 AUDITED

LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2016

AUDITED

Jl. Sukasenang No.11 Bandung Telp. (022)-7271665

Laporan Keuangan Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2016

Juli, 2017

BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam

aspek

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sesuai

dengan

Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dan penyusunan laporan keuangan ini adalah : a.

Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung selama satu periode pelaporan;

b.

Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas;

c.

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : a.

Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

b.

Menyedikan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

c.

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Page 1


1.2.

Juli, 2017

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota

Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun 2015, sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

5.

Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;

6.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.

tentang Pokok –pokok Pengeaan Page 2


1.3.

Juli, 2017

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3

Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1

Ekonomi Makro

2.2

Kebijakan Keuangan

2.3

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V

PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN Rincian dan penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan: 5.1

Pendapatan

5.2

Belanja

5.3

Pembiayaan

5.4

Aset

5.5

Kewajiban

5.6

Ekuitas Dana

Bab VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VII

PENUTUP

Page 3


Juli, 2017

BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

2.1 EKONOMI MAKRO Program-program keuangan dapat terlihat dari adanya peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bandung. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut tidak terlepas dari upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu dilakukan pula upaya-upaya menurunkan kasus Angka Gizi Buruk di masyarakat. Keberhasilan penurunan Angka Gizi Buruk di masyarakat tahun 2015 tidak terlepas dari adanya upaya intensifikasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik melalui program-program yang bersifat rutin Pemerintah Kota Bandung maupun bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimulai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Page 4


2.2.1.

Juli, 2017

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kecamatan Cibeunying Kidul yaitu dari Retribusi –

(Nihil) yang terdiri atas – (Nihil). Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan dari sektor – selama periode 2015 – 2016. Tabel 2.2.1.1. Realisasi Retribusi (Tahun 2015 – 2016) No.

Tahun

Target

Realisasi

%

2.2.2. Belanja Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 sebesar 28.778.148.004,00 direalisasikan sebesar Rp. 27.911.063.602,00 dengan kondisi belanja tersebut diatas diserap sebesar 96,99 %.

Page 5


Juli, 2017

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2016 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut : 2.3.1

Program dan Kegiatan INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

NO

URAIAN KEGIATAN

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Kantor (Telepon, Air, dan Listrik)

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Dana untuk Perbaikan Peralatan Kerja

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11

Penyediaan Makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan minuman Rapat

12

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Dana untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pengadaan Mebeulair

Tersedianya Mebeulair

3

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur

7 8 9

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Alat-alat Listrik dan Penerangan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Page 6


NO

URAIAN KEGIATAN

Juli, 2017

INDIKATOR KINERJA

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya Dana untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan Kinerja Aparatur

1 IV 1

V

Tersedianya Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu

Terbinanya Aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

2

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

Peningkatan Inovasi Kegiatan Lingkup PKK

3

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

Peningkatan Inovasi Kegiatan Lingkup Karang Taruna Peningkatan Inovasi Kegiatan Lingkup LPM

1 2 3 VI

4

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Peningkatan Inovasi Kegiatan Lingkup RW

Page 7


NO

URAIAN KEGIATAN

Juli, 2017

INDIKATOR KINERJA

VIII

PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

1

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul

2

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan Sosial Kemasyarakatn, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Keagamaan, Seni dan Budaya, Peringatan Hari-hari Besar di Kecamatan Cibeunying Kidul

3

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Kecamatan Cibeunying Kidul

4

Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasnya kegiatan penegakan Perda K-3, penataan PKL, Pendataan PKL, penyuluhan Siskamling serta pembinaan Linmas dan Satwanker di Kecamatan Cibeunying Kidul

5

Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan tugas dan fungsi RT/RW, pembinaan Aparat Kecamatan dan Kelurahan, Penyerahan honorariun RT/RW, Penyusunan lap kependudukan serta dan Tipologi Kecamatan, Laporan PBB dan terlaksananya lomba Kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kidul

6

Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib Administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Cibeunying Kidul

Page 8


Juli, 2017

BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhitisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2016. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

JUMLAH DPA

JUMLAH REALISASI

SISA

%

1.916.807.250

1.802.840.510

113.966.740

94,05%

149.270.000

113.009.596

43.187.791

75,70%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

39.620.000

17.664.400

21.955.600

44,53%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

220.330.000

218.471.900

1.858.100

99,15%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

32.145.530

31.217.500

928.030

67,11%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

56.844.500

55.024.100

1.820.400

96,79%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

23.540.000

21.654.150

1.885.850

91,98%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15.798.000

12.144.000

3.654.000

76,87%

815.084.220

788.025.084

27.059.136

96,68%

6.845.000

4.724.800

2.120.200

69,02%

103.640.000

102.975.000

665.000

99,35%

25.080.000

16.597.000

8.483.000

66,17%

428.610.000

421.332.980

7.277.020

98,30%

1.610.744.000

1.465.602.841

145.159

90,98%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

285.600.000

232.600.000

53.000.000

81,44%

Pengadaan Mebeulair

110.915.000

105.155.930

5.759.070

94,80%

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

439.228.000

408.269.080

30.958.920

92,95%

Page 9


Pemeliharaan \rutin/Berkala Gedung Kantor

Juli, 2017

62.310.000

60.297.300

2.012.700

96,76%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

450.041.000

399.980.061

50.060.939

88,87%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

262.650.000

259.300.470

3.349.530

98,72%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

120.186.250

113.500.750

6.685.500

94,43%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

120.186.250

113.500.750

6.685.500

94,43%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

167.160.000

144.522.000

22.638.000

86,45%

Pembinaan Kinerja Aparatur

167.160.000

144.522.000

22.638.000

80,76%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

85.173.500

68.788.000

16.385.500

80,76%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

72.343.500

59.898.000

12.445.500

82,79%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

2.995.000

2.795.000

200.000

93,32%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

9.835.000

6.095.000

3.740.000

61,97%

7.595.169.129

7.494.387.410

100.781.719

98,67%

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

108.848.000

99.485.000

9.363.000

91,39%

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

899.205.000

876.459.450

22.745.550

97,47%

3.025.850.129

3.004.909.110

20.941.019

99,30%

PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

392.845.000

389.075.000

3.770.000

99,04%

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

2.975.208.000

2.937.380.500

37.827.500

98,72%

193.213.000

187.078.350

6.134.650

96,82%

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Program inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

9.949.090.000

9.807.746.768

141.343.232

98,57%

Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW

8.243.990.000

8.165.344.318

78.645.682

99,04%

Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK

562.350.000

549.973.150

12.376.850

97,79%

Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna

565.000.000

543.569.350

21.430.650

96,20%

Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM

577.750.000

548.859.950

28.890.050

94,99%

21.444.330.129

20.897.388.279

546.941.850

97,44%

JUMLAH

Ada beberapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang capaiannya kurang dari 100% dengan alasan sebagai berikut : 1.

Untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di Program Administrasi Perkantoran, realisasi kurang dari 100% karena disesuaikan dengan kebutuhan tahun berjalan;

2.

Untuk Belanja Langsung (LS), penyerapan disesuaikan dengan hasil proses Pengadaan Barang dan Jasa;

3.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan.

Page 10


3.2.

Juli, 2017

HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di Bidang Keuangan;

2.

Sosialisasi peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa belum tersampaikan secara optimal;

3.

Kurangnya penajaman dan penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang konsisten dari bagian anggaran;

4.

Keterlambatan Penetapan APBD Perubahan, sehingga rencana kegiatan yang

telah

disusun dapat terealisasi namun kurang optimal. 5.

Kurangnya pembinaan langsung oleh Inspektorat terhadap SKPD.

3.3. PEMECAHAN MASALAH DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi berikut : 1.

Perekrutan SDM yang profesional untuk pengelola keuangan serta penyebaran aparatur dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan keuangan;

2.

Diadakan sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa secara optimal dan lebih terinci;

3.

Adanya pelatihan tentang peraturan dan ketentuan keuangan bukan hanya untuk pengelola keuangan saja tetapi bagi para kepala SKPD dan jajarannya

sehingga diharapkan

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud; 4.

Diharapkan perubahan anggaran dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana;

5.

Tersedianya payung hukum yang jelas diawal tahun anggaran.

6.

Adanya pembinaan tentang pengelolaan keuangan dari Inspektorat dan DPKAD.

Page 11


Juli, 2017

BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN a.

Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan kebijakan akuntansi Kota Bandung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

b.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

c.

Basis akrual Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

d.

Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara netto.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan Neraca Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (Substansi Overform)

2.

Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) dan kas yang dimodifikasi (modified cash basis).

3.

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah Tahun Anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016). Page 12


4.

Juli, 2017

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.

Kas  Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.  Kas Bendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terlepas kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.  Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.

6.

Piutang  Piutang adalah hak atau klaim kepada Pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.  Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan Pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan  Piutang dinilai sebesar nilai nominal  Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.  Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah ( SKPD/SKRD ).

7. Persediaan  Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.  Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian



Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.



Harga/Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Page 13


Juli, 2017

 Jenis-jenis persediaan : 

Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.



Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya file box.



Persediaan Bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.



Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dsb.

8.

Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik didalam atau diluar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal,

9.

Asset Tetap Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan Penilaian asset tetap telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal Penyusunan Asset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat asset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

10.

Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaan atau dapat dicatat sebagai asset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan, Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka dinilai rupiah asset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai ukur (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Page 14


Juli, 2017

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 11.

Dana Bergulir Dana bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda, Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Banten Cabang kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar Banten.

12.

Kewajiban Jangka Pendek Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal, Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :  Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat. Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.  Utang Perhitungan Pihak Ketiga Merupakan utang jangka pendek Pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi  Utang Bunga, Denda, dan Commitmen Fee. 

Utang Bunga adalah beban yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.



Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.



Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

13.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Page 15


Juli, 2017

Kewajiban jangka panjang diakui saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing (valas) dikonversiklan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengan BI) pada tanggal transasksi.  Utang Kepada Pemerintah Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.  Utang Bunga Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 14.

Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dengan utang pemerintah  Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar, Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA ), Cadangan untuk Piutang, Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.  Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang diinventasikan meliputi dana yang diinventasikan dalam Investasi Permanen, diinventasikan dalam Asset tetap, mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.  Ekuitas Dana Cadangan. Diinvetasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.

Page 16


Juli, 2017

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Keuangan 1.

Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.

2.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

3.

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4.

Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran dialokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan

mencakup

definisi,

pengakuan,

pengukuran/penilaian

dan

pengungkapan pendapatan. 2.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah kota Bandung.

3.

Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.

4.

Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah.

5.

Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Page 17


6.

Juli, 2017

Pengembalian yang sipatnya normal dan berlang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.

7.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.

8.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.

9.

Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 1.

Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban.

2.

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.

3.

Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan

Kelompok,

jenis,

obyek

belanja,

sedangkan

pusat

pertanggungjawannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4.

Belanja diakui saat terjadinya transaksi (Sistem Akrual)

5.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.

6.

Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan.

Page 18


7.

Juli, 2017

Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan.

8.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

9.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.

10. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah. 11. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya). 12. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupuah berdasarkan kurs tengan BI pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Asset 1.

Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkatan asset.

2.

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, dalam pengertian ini yang dimaksud asset pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung.

3.

Asset disini mencakup juga asset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk Page 19


Juli, 2017

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi 4.

Asset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkap, namun biaya konstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.

5.

Suatu asset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala asset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

6.

Semua asset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat asset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

7.

Untuk pertanggungjawaban, asset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

8.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.

9.

Asset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.

10.

Asset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

11.

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Pengakuan asset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.

12.

Asset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

Page 20


Juli, 2017

BAGIAN V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2016, diketahui realisasi pendapatan Rp. 0,00 atau mencapai 0 % dari Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 0, 00. Realisasi belanja sebesar Rp. 27.911.063.602,00 atau 96.99 % dari anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 28.778.148.004,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 867.084.402,00. Neraca Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.850.677.208, Neraca Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung per 31 Desember 2016 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 13.865.234.759,37 atau naik sebesar 0,11 % dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.850.677.208. Nilai Aset sebesar Rp. 13.865.234.759,37 terdiri dari asset lancar sebesar Rp 6.072.000 asset tetap Rp. 13.854.275.833,37 dan asset lainnya sebesar Rp. 4.886.926. Sedangkan dari sisi kewajiban, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 28.159.850.152. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN 5.1. PENDAPATAN Realisasi pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00, diperoleh dari retribusi jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN JENIS PENDAPATAN No

Uraian

Target

Page 21

Realisasi

%


Juli, 2017

5.2. BELANJA Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2016 pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 27.911.063.602,00 atau 96.99 % dari anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 28.778.148.004,00 terdiri dari : URAIAN

ANGGARAN 2016

REALISASI

%

2016

BELANJA

28.778.148.004,00

27.911.063.602,00

96,98

BELANJA OPERASI

26.919.639.504,00

26.166.881.758,00

97,20

Belanja Pegawai

7.688.731.375,00

7.329.458.323,00

95.33

Belanja Barang

19.230.908.129,00

18.837.423.435,00

97.83

BELANJA MODAL

1.858.508.500,00

1.744.181.744,00

93.84

1.567.858.500,00

1.457.414.374,00

92.95

262.650.000,00

259.300.470,00

98.72

28.000.000,00

27.467.000,00

98.09

Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perincian masing-masing belanja lihat lampiran No. 1 dan No. 2 Fotocopy Contra Post lihat Lampiran 16 Untuk Tahun Anggaran 2016, tidak ada Alokasi Belanja Dana Hibah maupun Bansos pada DPA Kecamatan Cibeunying Kidul, tetapi terdapat Hibah dari SKPD lain, sebagai berikut: Kendaraan Roda Tiga sebanyak 1 (satu) unit dari BPLH Kota Bandung; Perincian Mutasi Asset dari SKPD Lain dan Berita Acara Hibah dari SKPD Lain lihat lampiran No. 9.5 dan No. 9.6

5.3. PEMBIAYAAN Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai Anggaran Belanja.

Page 22


Juli, 2017

5.4. ASSET 31 Desember 2016

5.4.1. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2015

Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00 dan nilai saldo per 31 Desember 2015 adalah Rp. 0,00.

5.4.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

0,00

0,00

Sisa Uang Persediaan (UP) Kecamatan Cibeunying Kidul sebesar Rp. 176.863.600,00 dan disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 176.863.600,00. Bunga Bank/Jasa Giro sebesar Rp. 0,00 . Adapun rincian sebagai berikut: a.

b.

UYHD a. Kecamatan Cibeunying Kidul b. Kelurahan Padasuka c. Kelurahan Cikutra d. Kelurahan Cicadas e. Kelurahan Sukamaju f. Kelurahan Sukapada g. Kelurahan Pasirlayung

: : : : : : : Jumlah : Bunga Bank/Jasa Giro : Jumlah Total (a+b) :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

37.516.600,00 74.530.000,00 23.831.500,00 6.891.400,00 3.889.100,00 30.200.000,00 5.000,00 176.863.600,00 0, 00 176.863.600,00

Nilai Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0,00 dan telah sesuai dengan Berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas 31 Desember 2016. Saldo Kas Tahun 2016 telah disetor ke Kas Daerah Tahun 2016. Bukti setoran masing-masing belanja lihat Lampiran No. 4 BA Pemeriksaan Kas lihat Lampiran No. 6.1

Page 23


5.4.3 Persediaan

Juli, 2017

7.074.150,00

3.900.393,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.072.000,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2016, sebesar Rp. 6.072.000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.900.385,00 terdiri dari : -

Persediaan Habis Pakai

: Rp. 6.072.000,00

-

Persediaan untuk dijual/diserahkan

: Rp

Jumlah

0,00

: Rp 6.072.000,00

Saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.072.000,00 telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2016.

A. PERSEDIAAN HABIS PAKAI Saldo Akhir per 31 Desember 2015

: Rp. 3.900.385,00

Saldo akhir per 31 Desember 2016

: Rp

6.072.000,00

MUTASI BELANJA HABIS PAKAI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL TAHUN ANGGARAN 2016

KODE DAN NAMA KEGIATAN

REALISASI BELANJA BARANG HABIS PAKAI

PEMAKAIAN BARANG HABIS PAKAI

SISA PERSEDIAAN

Alat Tulis Kantor

4.081.000,00

4.081.000,00

-

Barang Cetakan

1.991.000,00

1.991.000,00

-

Materai

-

-

-

Alat Kebersihan

-

-

-

Alat Listrik

-

-

-

-

6.072.000,00

JUMLAH TOTAL

Perincian lihat lampiran Berita Acara Opname Persediaan No. 8.1 dan 8.2

Page 24


Juli, 2017

B. PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN 1. Persediaan Obat No

Keterangan

Saldo Awal 31 Des 2015

Mutasi Tahun 2016 Penambahan Distribusi

Saldo Akhir 31 Des 2016

2. Persediaan Cetakan ( Karcis ) Saldo Akhir Tahun 2015

: Rp.

Penambahan selama Tahun 2016

: Rp………………...

Jumlah

: Rp

Di jual/dikeluarkan selama tahun 2016

: Rp

Saldo akhir per 31 Desember 2016

: Rp…………………..

5.4.4 Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.854.275.833,37 dan Saldo Aset Tetap per 31

Desember

2015

sebesar

Rp.

13.841.889.897,00.

Adapun

Saldo

Aset

Tetap

per 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.854.275.833,37 berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015

: Rp. 13.841.889.897,00

Mutasi Penambahan Aset Tetap Tahun 2016

: Rp

Aset Tetap per 31 Desember 2016

: Rp 13.854.275.833,37

12.385.936,37

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, sebagai berikut: URAIAN

ANGGARAN 2016

REALISASI

%

2016

BELANJA

28.778.148.004,00

27.911.063.602,00

96,98

BELANJA OPERASI

26.919.639.504,00

26.166.881.758,00

97,20

Belanja Pegawai

7.688.731.375,00

7.329.458.323,00

95.33

Belanja Barang

19.230.908.129,00

18.837.423.435,00

97.83

BELANJA MODAL

1.858.508.500,00

1.744.181.744,00

93.84

1.567.858.500,00

1.457.414.374,00

92.95

262.650.000,00

259.300.470,00

98.72

28.000.000,00

27.467.000,00

98.09

Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Page 25


Juli, 2017

Memperhatikan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung,

tidak terdapat Belanja Barang Jasa Yang

Dikapitalisasi/masuk ke dalam Asset Tetap. Namun, terdapat Penambahan Asset dari SKPD Lain (Mutasi Asset dari SKPD Lain), sebagai berikut: Kendaraan Roda Tiga sebanyak 1 (satu) unit dari BPLH Kota Bandung; Penambahan Asset Peralatan dan Mesin Tahun 2016 di Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut : BELANJA MODAL

LRA

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

MUTASI ASSET DARI

Jumlah Jumlah Total

Penambahan Asset Peralatan dan Mesin tersebut telah terakomodir dalam Neraca Tahun 2016, sebagai berikut: Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016

: Rp

Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2016

: Rp.

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016

: Rp

Penambahan Asset Aktiva Tetap Lainnya Tahun 2016 di Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut : BELANJA MODAL

LRA

PENAMBAHAN

Aktiva Tetap Lainnya

PENGURANGAN

0,00

0,00

Jumlah Total Asset Tetap Lainnya

0,00

0,00

Page 26


Juli, 2017

Penambahan Asset Aktiva Tetap Lainnya tersebut telah terakomodir dalam Neraca Tahun 2016, sebagai berikut: Saldo Aset Aktiva Tetap Lainnya per 31 Desember 2015

: Rp

Mutasi Penambahan Aktiva Tetap Lainnya Tahun 2016

: Rp

13.841.889.897,00 12.385.936,37

Saldo Aset Aktiva Tetap Lainnya per 31 Desember 2016

: Rp

13.854.275.833,37

Perincian Mutasi Asset dari SKPD Lain dan Berita Acara Hibah dari SKPD Lain lihat lampiran No. 9.4 dan No. 9.5 Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Penambahan Asset Tahun 2016 di Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut : a.

Tanah

: Rp.

4.738.508.000,00

b.

Peralatan dan Mesin

: Rp.

9.977.377.438,00

c.

Bangunan dan Gedung

: Rp.

3.967.052.172,00

d.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

: Rp.

278.968.740,00

e.


: Rp.

68.208.217,00

f.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

: Rp.

0,00

g.

Akumulasi Penyusutan

: Rp.

(5.175.838.733,63)

: Rp.

13.854.275.833,37

Jumlah

Penambahan Asset selama Tahun 2016 APBD sebesar Rp. 4.484.647.470,00 terdiri atas : a.

Biaya Umum

: Rp.

0,00

b.

Belanja Pihak Ketiga (Perencanaan & Pengawasan )

: Rp.

0,00

c.

Belanja Modal

: Rp.

1.858.508.500,00

: Rp.

1.858.508.500,00

Jumlah Perincian Lihat Lampiran No. 9.3

Selain Aset Tetap sebagaimana di atas terdapat Bank garansi per 31 Desember 2016 Rp. 0,00 merupakan jaminan Pemeliharaan yang diberikan rekanan/pihak ketiga dalam setiap pembangunan fisik yang masa pemeliharaannya jatuh tempo TA. 2016. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 terdiri dari :

a.

Tanah

: Rp.

4.738.508.000,00

b.

Peralatan dan Mesin

: Rp.

9.977.377.438,00

c.

Bangunan dan Gedung

: Rp.

3.967.052.172,00

d.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

: Rp.

278.968.740,00

e.


: Rp.

68.208.217,00

Page 27


Juli, 2017

f.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

: Rp.

0,00

g.

Akumulasi Penyusutan

: Rp.

(5.175.838.733,63)

: Rp.

13.854.275.833,37

Jumlah Perincian Lihat Lampiran No. 9.7

1.5 KEWAJIBAN 5.5.1 Utang Jangka Pendek lainnya

31 Desember 2016

31 Desember 2015

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 28.159.850.152,00 terdiri atas Utang Pajak dan Utang Jangka Pendek Lainnya, disebabkan adanya kewajiban pembayaran yang tertunda pada pengadaaan Belanja Modal (Alat Kantor Lainnya, Meja Kerja, Lemari Arsip) di Kelurahan Sukapada. Hal ini akibat terjadi kesalahan pajak sedangkan SP2D telah terbit, sehingga tidak dapat dicairkan. Namun pada tahun 2016 dapat direalisasikan. Fotocopy SP2D lihat Lampiran 15 1.6

EKUITAS DANA

5.6.1 SiLPA/(SiKPA) Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 Rp 0,00 dan Tahun 2016 Rp 00,00. 5.6.2 Cadangan untuk Persediaan Saldo Cadangan untuk Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.900.385,00 Adapun saldo Cadangan untuk Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.072.000,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut : - Persediaan Habis Pakai

: Rp. 6.072.000,00

- Persediaan untuk dijual/diserahkan

: Rp.

Jumlah 5.6.3

0,00

: Rp. 6.072.000,00

Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar

Rp. 28.159.850.152,00 merupakan kewajiban pembayaran yang tertunda pada pengadaaan Page 28


Juli, 2017

Belanja Modal (Alat Kantor Lainnya, Meja Kerja, Lemari Arsip) di Kelurahan Sukapada. Hal ini akibat terjadi kesalahan pajak sedangkan SP2D telah terbit, sehingga tidak dapat dicairkan. Namun pada tahun 2016 dapat direalisasikan.

5.6.4 Pendapatan Yang ditangguhkan

0,00

0,00

Saldo pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00. Sedangkan Saldo pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00 .

5.6.5 Ekuitas Dana diinvestasikan Dalam Aset Tetap Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2016

sebesar

Rp 13.854.275.833,37 dan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.841.889.897,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 15.586.071.741,00 berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015

: Rp. 13.841.889.897,00

Mutasi Penambahan Aset Tetap Tahun 2016

: Rp

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016

: Rp 13.854.275.833,37

Page 29

12.385.936,37


Juli, 2017

BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6.1. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG Berdasarkan Perda tersebut Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki susunan organisasi yang terdiri dari : (1) Camat, sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan. (2) Sekretaris Kecamatan (3) Seksi-seksi terdiri dari : a). Seksi Pemerintahan. b). Seksi Ketentraman dan Ketertiban c). Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup. d). Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan. e). Seksi Pelayanan (4) Sub Bagian terdiri dari : a). Sub. Bagian Program dan Keuangan b). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Page 30


Juli, 2017

Susunan organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut : CAMAT Drs.DENNY SANY, M.Si NIP. 196508101986031024

SEKRETARIS Drs. JAJANG HAMDANI NIP. 19640909 199011 1001

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

RITA TRI PRIHATIN DYAH LUKITA NIP. 19670123 199703 2 003

IDA KANIA SUCIASIH, SE. NIP. 197409012009012001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASIE PEMERINTAHAN ANNA HARLINAH, SAP. NIP. 196111191987022002

KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL

KASIE KETENTRAMAN & KETERTIBAN SETIAWAN NIP. 19601022 198402 1 002

Dra. TITA NOVIANTI NIP.196311141991032006

NIP KELURAHAN PADASUKA KELURAHAN CIKUTRA KELURAHAN CICADAS KELURAHAN SUKAMAJU KELURAHAN SUKAPADA KELURAHAN PASIRLAYUNG

Page 31

KASIE EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP SOPIAN MUHARDAN, SH. NIP. 19620701 199601 1 001

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUGENG RIYONO NIP. 196001141986081001


Juli, 2017

Kecamatan adalah perangkat daerah yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan sebagian wewenang Bupati/Walikota. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul tersebut telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan telah mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Tugas-tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 Ayat (3), yaitu: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan dan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. 6.2. KEADAAN PEGAWAI Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2016 sebanyak: 53 (Lima Puluh Tiga) Orang. Tenaga Non PNS sebanyak 0 (nol) orang, adapun rinciannya sebagai berikut: KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL NAMA NO

1

2

TEMPAT/TGL LAHIR Drs. DENNY SANY, M.Si. Tasikmalaya, 10-08-1965 Drs.KOMARUDIN 06-04-1967

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19650810 198603 1 024

P

IV b

Camat

19670406 198803 1 011

P

IV a

Sekcam

19611119 198702 2 001

W

III d

Kasie Pemerintahan

19640609 199601 1 001

P

III d

19620701 199601 1 001

P

III c

ANNA HARLINAH, S.AP. 3

Cimahi, 19-11-1961 Setiawan

4 5

Bandung, 22-10-1960 SOPIAN MUHARDAN, SH.

Page 32

Kasie Trantib


Juli, 2017

Kasie Ekbang & LH

Bandung, 01-07-1962

NAMA NO

TEMPAT/TGL LAHIR SUGENG RIYONO

6

Bandung, 14-01-1960

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19600114 198608 1 001

P

III d

Kasie Pendidikan & Kemasyarakatan

19631114 199103 2 006

W

III d

Kasi Pelayanan

19670424 199303 2 016

W

III d

Subag Umum & Kepegawaian

19740901 200901 2 001

W

III b

Subag Program dan Keuangan

19661120 200801 1 001

P

III b

Pelaksana

19740604200501 2 008

W

III a

Pelaksana

19800415 200501 2 010

W

III a

Pelaksana

W

III a

Pelaksana

19660321 200701 1 007

P

II c

Pelaksana

19650120 200701 1 006

P

II c

Pelaksana

W

IIc

Pelaksana

W

III d

Pelaksana

Dra. TITA NOVIANTI 7

Bandung, 14-11-1963

RITA TRI PRIHATIN DYAH LUKITA

8

,23-01-1967 IDA KANIA SUCIASIH, SE.

9

Bandung, 01-09-1974

10 11

12

RUSTAMAN MBA, SE., MM. Bandungt, 20-11-1966 RELIHENI, SAP. Bandung, 04-06-1974 Rd.RAFIYANI DEWI RESTIATI, SAP. Bandung, 15-04-1980

13

TINA RESMININGSIH, S.Sos.

19750113 199612 2 001

Bandung, 11-01-1975 14

15

16

17

Rd. DARA YOGARASA Bandung, 21-03-1966 IRA KUSWARA Bandung, 20-01-1965 LIRA PRAWITASARI, A,Md Purwakarta, 28-11-1987 ANDI ERNIATI, S.Sos. Makasar, 16-08-1967

KELURAHAN NO

1 2 3 4 5

6

19871128 201503 2 008

19670816 199702 2 001

: PADASUKA NAMA

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19610415 198203 1 008

P

III d

Lurah

19590615 198603 2 005

W

III c

Seklur

19690716 200801 1 005

P

III b

Kasie. Pemerintahan

TEMPAT/TGL LAHIR R. WIYASA GURTIKA, SH. Bandung, 15-04-1961 ELA ROMLAH Bandung, 15-06-1959 DEDIN RIYADIANA, S.I.P Bandung, 16-07-1969 FADJRAH, S.Sos Donggala, 21-03-1962 MOCHAMAD ENOH Bandung, 13-12-1965 ASEP HERMAN SULAEMAN Bandung, 19-01-1970

19620321 199803 2 004

P

III d

Kasie Ekbang & Lingkungan Hidup

19651213 199302 1 001

P

III b

Kasi Kesejahteraan Sosial

19700119 200701 1 005

P

III a

Pelaksana

Page 33


KELURAHAN

1

: CIKUTRA NAMA

NO

Juli, 2017

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19610618 198203 1 008

P

III d

Lurah

19700708 1990403 1 005

P

IIId

Seklur

19861028 200602 2 001

\W

IIIb

Kasi Pemerintahan

19741205 200112 2 001

W

III d


19670326 199902 1 001

W

III d

Kasie Kesejahteraan Sosial

19650818 199103 1 005

P

II c

Pelaksana

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19630807 199203 1 005

P

IV a

Lurah

19591031 198608 1 001

P

III c

Seklur

19661221 199403 2 003

W

III b

Kasie Ekbang LH

III a


IIc

Pelaksana

TEMPAT/TGL LAHIR DADANG SUTIA Bandung, 18-06-1961 SUHARTOMO, S.Sos.

2

3

4

Sumenep, 08-07-1970 KENI OCTANA MARINDA KESUMA,S.STP

Bandung, 28-10-1986 LATIFAH HANUM, SE. Medan, 05-12-1974

5

AGUS SUSILO, SH 26-03-1967

6

ENDANG JUANDA Bandung, 18-08-1965

KELURAHAN

: CICADAS NAMA

NO

1

2

3

4

5

TEMPAT/TGL LAHIR SOPANDI, S. Sos, M.Si. Bandung, 07-08-1963 AGI KOSWARA, SE Bandung, 14-03-1980 WIWI WIANTI. Bandung, 23-12-1966 DEDEN KONI NURZAMAN 12-10-1968 MUHARIS RAHMAT Bandung, Bandung, 12-04-1969

19681012 199311 1 001

19690412 200701 1 012

Page 34

p

P


KELURAHAN

: SUKAMAJU NAMA

NO

1

2

3

4

5

6

ADITIA PERMANA, S.Sos. Bandung, 04-10-1960 AKHMAD TOSIN Bandung, 05-12-1961 DESTIAN RAMDANI SURYANA 18-12-1968 ATEP AHMAD YUSUF, S.Ag. Bandung, 03-02-1966 TUTI HERLINAWATI 03-12-1961 KANDAR Bandung, 14-11-1964

2

3.

4

5

6

P/W

GOL

JABATAN

19601004 198101 1 003

P

III d

Lurah

19611205 198101 1 001

P

III c

Seklur

19681218 199011 1 003

P

III b

Kasie Pemerintahan

19660203 200701 1 012

P

III c


19611203 198101 2 002

W

III a


19641114 199102 1 003

P

II c

Pelaksana

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19600827 198503 1 009

P

III d

Lurah

19590905 198608 2 001

W

III c

Seklur

19611219 199601 2 001

w

III a

Kasie Pemerintahan

19650113 198402 2 001

W

III d

Kasie Ekbang & LH

19650517 198602 2 003

W

IV A

Kasi Kesejahteraan Sosial

19620722 199703 1 001

P

II b

Pelaksana

: SUKAPADA NAMA

NO

1

NIP

TEMPAT/TGL LAHIR

KELURAHAN

Juli, 2017

TEMPAT/TGL LAHIR MAMAN ROKHMAN, S.SOS Bandung, 27-08-1960 Hj. SENNY SEPTIANNY Bandung, 05-09-1959 KARTINI. 19-12-1961 Dra. RINA HIKMAH KURNIASIH Bandung, 13-01-1965 RUSMINI, s.pd, MH Bandung, HARJONO Bojonegara, 22-07-1962

Page 35


KELURAHAN

: PASIRLAYUNG NAMA

NO

1 2

4

5

6

7

NIP

P/W

GOL

JABATAN

19620811 198101 1 001

P

III d

Lurah

19641121 199103 1 006

P

III d

Seklur

19750113 199803 2 003

W

III d

Kasi. Pemerintahan

19631112 200604 2 002

w

III b


19620822 198902 2 002

W

III d

Kasi Kemas

19720901 200901 1 002

P

II a

Pelaksana

19600418 200604 1 005

P

Id

Pelaksana

TEMPAT/TGL LAHIR DEDI HIDAYAT Bandung, 11-08-1962 Drs. SYARIPUDIN Bandung, 21-11-1964

3

Juli, 2017

SITI HANDARIANI,ST Bandung, 13-01-1975 Hj. YANI RINDAYANI, SE Bandung, 24-11-1963 LILIS ROHAENY, SIP Bandung, 22-08-1962 RAHMANNUDIN Bandung, 01-09-1972 KADADAH Bandung, 18-04-1960

Page 36


Juli, 2017

BAGIAN VII PENUTUP Catatan atas laporan Kuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna bagi berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Bandung,

Juli 2017

CAMAT CIBEUNYING KIDUL

Drs. DENNY SANY. M.Si. Pembina Tk. I/IVb NIP. 19650810 198603 1 024

Page 37

LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2016 AUDITED

Recommend Documents