INSPEKTORAT. Laporan Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

INSPEKTORAT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Inspektorat BPKP adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

yang

berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat BPKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

Pemerintah

Pusat

serta

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,

Januari 2014 Inspektur,

Hari Setiadi NIP 19550625 197801 1 001

Kata Pengantar

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I Laporan Realisasi Anggaran II.

Neraca

III. Catatan atas Laporan Keuangan

i Ii iii iv 1 4 5

i Daftar Isi

6

5

iv Ringkasa 3 4

A. Penjelasan Umum

6

A.1. Dasar Hukum

6

X

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Inspektorat BPKP

6

X

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

7

XX

A.4. Kebijakan Akuntansi

8

XX

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Ekuitas Dana Lancar C.4. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

15 15 XX 15 XX 19 19 XX 19 XX 21 XX 21 XX 22 22 XX 22 XX

D.4. Rekening Pemerintah

22 XX 22 XX

D.5. Pengungkapan Lain-lain

22 XX

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Lampiran -

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

A1

-

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2013

A2

Daftar Isi

ii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

: Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2013 dan 2012

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

2

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

12

Tabel 4

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

14

Tabel 5

: Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2012

15

Tabel 6

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013

15

Tabel 7

: Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012

16

Tabel 8

: Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012

17

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2012

18

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2012

18

Tabel 11

: Rincian Persediaan

19

Tabel 12

: Rincian Aset Tetap

19

Tabel 13

: Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

20

Tabel 14

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

21

Daftar Tabel

iii

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (Hunting) Faximile (021) 85910147

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan

Keuangan

Inspektorat BPKP yang terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Januari 2014

Inspektur,

Hari Setiadi NIP 19550625 197801 1 001

Pernyataan Tanggung Jawab

iv

Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Tahun Anggaran 2013

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Tahun Anggaran 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.302.100,00 atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp5.944.703.313,00 atau mencapai 94,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.305.492.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) Tahun Anggaran

Tahun Anggaran 2013 Uraian Anggaran Pendapatan Belanja

Realisasi

2012 % Real. thd

Realisasi

Anggaran

0,00

12.302.100,00

~

1.797.057,00

6.305.492.000,00

5.944.703.313,00

94,28

5.078.675.774,00

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp294.726.878,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp31.460.142,00; Aset Tetap sebesar Rp263.266.736,00; Piutang Jangka Panjang Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp294.726.878,00

yang terdiri dari Ekuitas Dana

Lancar sebesar Rp31.460.142,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp263.266.736,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) Tanggal Neraca 31 Des 2013

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2012

(Rp)

%

Aset Aset Lancar

1.460.142

52.768.949

-21.308.807

-40,38%

Aset Tetap

263.266.736

1.602.800.547

-1.339.533.811

-83,57%

294.726.878

1.655.569.496

-1.360.842.618

-82,20%

-

-

Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

-

Jumlah Kewajiban

-

-

-

-

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar

31.460.142

52.768.949

Ekuitas Dana Investasi

263.266.736

Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas


-21.308.807

-40,38%

1.602.800.547

-1.339.533.811

-83,57%

294.726.878

1.655.569.496

-1.360.842.618

-82,20%

294.726.878

1.655.569.496

-1.360.842.618

-82,20%

-2-


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT BPKP LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah) Tahun 2013 Uraian A.

Pendapatan Negara dan

Catatan

Anggaran

Realisasi

% terhadap Anggaran

Tahun 2012 Realisasi

A.1.

Hibah Penerimaan Negara Bukan 1.

Pajak

A.1.1.

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah

B. Belanja Negara

0

12.302.100

~

1.826.526

0

12.302.100

~

1.826.526

B.1.

1.

Belanja Pegawai

B.1.1.

2.569.040.000

2.489.862.511

96,92

2.070.059.727

2.

Belanja Barang

B.1.2.

3.586.452.000

3.305.625.802

92,17

3.587.230.202

3.

Belanja Modal

B.1.3.

150.000.000

149.215.000

99,48

93.482.960

6.305.492.000

5.944.703.313

94,28

5.750.772.889

Jumlah Belanja

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-4-


II. NERACA INSPEKTORAT BPKP NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 NAMA PERKIRAAN ASET Aset Lancar

CATATAN

31 DESEMBER 2013

31 DESEMBER 2012

C.1

Persediaan

C.1.1 Jumlah Aset Lancar

Aset Tetap

Rp

31.460.142

Rp

52.768.949

Rp

31.460.142

Rp

52.768.949

C.2

Peralatan dan Mesin

C.2.1

Rp

1.729.322.622

Rp

1.580.107.622

Aset Tetap Lainnya

C.2.2

Rp

22.692.925

Rp

22.692.925

Akumulasi Penyusutan

C.2.3

(Rp

1.488.748.811)

Rp

0

Jumlah Aset Tetap

Rp

263.266.736

Rp

1.602.800.547

JUMLAH ASET

Rp

294.726.878

Rp

1.655.569.496

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN

-

Rp

0

Rp

0

Rp

0

Rp

0

Rp

31.460.142

Rp

52.768.949

Rp

31.460.142

Rp

52.768.949

Rp

263.266.736

Rp

1.602.800.547

Rp

294.726.878

Rp

1.602.800.547

Rp

294.726.878

Rp

1.655.569.496

Rp

294.726.878

Rp

1.655.569.496

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

C.3

Cadangan Persediaan

C.3.1 Jumlah Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

C.4

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.4.1

Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-5-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT BPKP Rencana Strategis

Inspektorat BPKP sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan

Pengawasan

BPKP,

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP.

Catatan atas Laporan Keuangan

-6-


Dalam

melaksanakan

tugasnya

tersebut,

Inspektorat

BPKP

menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pada Inspektorat BPKP; 2) Penyiapan

bahan

penyusunan

prosedur

dan

pedoman

kegiatan

operasional Inspektorat BPKP; 3) Pelaksanaan pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan BPKP; 4) Pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan tidak pidana korupsi; 5) Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP; 6) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat BPKP; 7) Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan Inspektorat BPKP; 8) Analisis, Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Inspektorat berkomitmen dengan

visi

“Auditor

Intern

BPKP

yang

Profesional

dalam

rangka

Meningkatkan Kinerja BPKP”. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis BPKP Tahun 2010–2014 maka dalam penyusunan kebijakan pengawasan Inspektorat BPKP mengacu pada tiga Program Utama yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat BPKP. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan


-7-


posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran,

Neraca,

dan

Catatan

atas

Laporan

Keuangan.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut: (1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Kebijakan Akuntansi

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas

atas Pendapatan

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.


-8-


(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar Aset Lancar

o

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

o

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. o

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau


yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

-9-


pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai bagian lancar piutang. o

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

o

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

o

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: ~ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, ~ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, ~ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi.

b. Aset Tetap Aset Tetap

o

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

o

Aset tetap dilaporkan pada neraca satker per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan.

o

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.


- 10 -


c. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka

o

Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. o

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

o

TP

ditetapkan

oleh

Badan

Pemeriksa

Keuangan

kepada

bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. o

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya Aset Lainnya

o

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

o

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

o

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.


- 11 -


(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban Kebijakan Akuntansi

o

atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

o

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

o

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana Kebijakan Akuntansi

o

atas Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

o

Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

o

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

o

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan

o Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan

Piutang Tak Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan


- 12 -


dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. o Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 Negara/Lembaga

tentang

Kualitas

Piutang

Kementerian

Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih. Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar Diragukan

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Macet

100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap. Kebijakan Akuntansi

o

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013

atas Penyusutan Aset Tetap

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat o

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

o

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan


- 13 -


o

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

o

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

o

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

o

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)


Masa Manfaat 2 s.d. 20 tahun 10 s.d. 50 tahun 5 s.d. 40 tahun 4 tahun

- 14 -


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp12.302.100,00. Pendapatan negara dan hibah

Rp12.302,100,00

pada Inspektorat BPKP berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp10.475.574,00 atau 573,52 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2012 yang disebabkan adanya pengembalian atas belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu, yaitu pengembalian uang duka wafat. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2012

No

Tahun Anggaran 2013 (Rp)

Uraian

1

Pendapatan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu Jumlah

Kenaikan / (Penurunan)

Tahun Anggaran 2012 (Rp)

(Rp)

%

12.302.100

1.826.526 10.475.574

573,52

12.302.100

1.826.526 10.475.574

573,52

B.2 Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp5.944.703.313,00

Realisasi Belanja Inspektorat BPKP pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp5.944.703.313,00

atau

sebesar

94,28

persen

dari

anggaran

sebesar

Rp6.305.492.000,00. Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 Uraian Anggaran Realisasi

(%)

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

2.569.040.000 3.586.452.000 150.000.000 6.305.492.000

2.490.053.057 3.311.871.798 149.215.000 5.951.139.855 6.436.542

96,93 92,34 99,48 94,38 0

Total Belanja Netto

6.305.492.000

5.944.703.313

94,28

Catatan Atas Laporan Keuangan

Page - 15 -


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000

Anggaran

1.500.000.000

Realisasi

1.000.000.000 500.000.000 Belanja Pegawai

Realisasi

Belanja

Rp193.930.424,00

Tahun atau

Belanja Barang

Anggaran

3,37%

2013

dibandingkan

Belanja Modal

mengalami periode

kenaikan yang

sama

sebesar tahun

sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai dan belanja modal akibat penambahan pegawai dan meningkatnya kebutuhan atas komputer dan peralatan komputer. Adapun penurunan atas belanja barang karena adanya pemotongan anggaran di Inspektorat BPKP. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2013 dan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012 Kode Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp) Uraian Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2013

Tahun Anggaran 2012

Naik/ (Turun) Rp

%

51

Belanja Pegawai

2.489.862.511

2.070.059.727

419.802.784

20,28

52

Belanja Barang

3.305.625.802

3.587.230.202

(281.604.400)

(7,85)

53

Belanja Modal

149.215.000

93.482.960

55.732.040

59,62

5.944.703.313

5.750.772.889

193.930.424

3,37

Jumlah


Page - 16 -


B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012 masing-masing Belanja Pegawai Rp2.489.862.511,00

sebesar Rp2.489.671.955,00 dan Rp2.063.837.243,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 20,05% antara lain disebabkan adanya kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Inspektorat BPKP pada Tahun Anggaran 2013 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; dan Belanja Lembur. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012 Realisasi T.A. Uraian Jenis Belanja Realisasi T.A. 2013 2012 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

Naik (Turun) %

2.475.760.511

2.061.134.727

20,12

14.102.000

8.925.000

58,01

2.489.862.511

2.070.059.727

20,28

(190.546)

(6.222.484)

2.489.671.965

(96,94)

2.063.837.243 20,05

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp3.299.375.806,00 dan Rp3.505.624.681,00. Penurunan realisasi belanja barang sebesar 5,88 persen antara lain disebabkan adanya pemotongan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat BPKP. Belanja Barang Rp3.305.625.802,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan


Page - 17 -


dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Rincian belanja barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012

Uraian

Realisasi T.A. 2013

Realisasi T.A. 2012

Naik / (Turun) %

Belanja Barang Operasional

238.371.326

137.907.993

72,85%

Belanja Barang Non Operasional

208.058.979

529.440.647

-60,70%

63.395.786

53.055.027

19,49%

Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas

2.795.799.711

2.866.826.535

-2,48%

Realalisasi Belanja Kotor

3.305.625.802

3.587.230.202

-7,85%

-6.249.996

-81.605.521

-92,34%

3.299.375.806

3.505.624.681

-5,88%

Pengembalian Belanja Realalisasi Belanja Bersih

B.2.3 Belanja Modal Belanja Modal Rp149.215.000,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp149.215.000,00 dan Rp93.482.960,00. Kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp55.732.040,00 atau 59,62 persen disebabkan meningkatnya kebutuhan atas komputer unit dan peralatan komputer. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Uraian

Tahun 2013

Naik / (Turun) %

Tahun 2012

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bel. Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

139.865.00 0

83.490.000

67,52

9.350.000

0

~

Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja

0 149.215.00 0 0 149.215.00 0

9.992.960 93.482.960 0 93.482.960

-100 59,62 59,62

Jumlah Belanja Bersih


Page - 18 -

Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Tahun 2013

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. Aset Lancar Aset

Lancar

merupakan

aset

yang

diharapkan

segera

untuk

dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp31.460.142,00 dan Rp52.768.949,00 yang seluruhnya berupa persediaan. C.1.1. Persediaan Persediaan Rp31.460.142,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp31.460.142,00 dan Rp52.768.949,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Rincian Persediaan

Uraian

No.

2013

2012

1

Barang Konsumsi

Rp

31.093.842 Rp

52.092.619

2

Barang Untuk Pemeliharaan

Rp

366.300 Rp

676.330

Jumlah

Rp

31.460.142 Rp

52.768.949

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. C.2. Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing masing sebesar Aset Tetap Rp263.266.736,00

Rp1.752.015.547,00 dan Rp1.602.800.547,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian aset tetap Inspektorat BPKP per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

No.

Uraian

Tabel 12 Rincian Aset Tetap 31 Desember 2013

31 Desember 2012

1

Peralatan dan Mesin

Rp

1.729.322.622

Rp

1.580.107.622

2

Aset Tetap Lainnya

Rp

22.692.925

Rp

22.692.925

Jumlah

Rp

1.752.015.547

Rp

1.602.800.547

Akumulasi Penyusutan

Rp

(1.488.748.811) Rp

-

Jumlah

Rp

-


263.266.736

Rp

1.602.800.547

Page - 19 -


C.2.1. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Rp240.573.811,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 masing masing sebesar Rp1.729.322.622,00 dan Rp1.580.107.622,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo 31 Desember 2012

Rp1.580.107.622

Mutasi Tambah: Pembelian

Rp139.865.000

Pengembangan Nilai Aset

Rp9.350.000

Jumlah Mutasi Tambah

Rp149.215.000

Mutasi Kurang: Saldo 31 Desember 2013

Rp1.729.322.622

Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2013

Rp1.488.748.811

Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp240.573.811

Penambahan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp139.865.000,00 yang rinciannya terdapat pada tabel berikut. Tabel 13 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

Nama barang

Unit

Nilai

Personal Komputer

6

Rp52.140.000

Notebook

5

Rp46.750.000

Tablet PC

5

Rp36.575.000

Printer

3

Rp1.320.000

External Harddisk

4

Rp3.080.000

23

Rp139.865.000

Jumlah

b. Pengembangan nilai aset sebesar Rp9.350.000,00 berupa pemasangan 1 (satu) set power steering pada kendaraan Mini Bus. Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.2.2. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Rp22.692.925,00

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp22.692.925,00. Tidak ada mutasi aset tetap lainnya pada tahun 2013.


Page - 20 -


Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah Mutasi kurang Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013

22.692.925 22.692.925 22.692.925

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah Rp1.488.748.811,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersaji pada tabel berikut. Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap Peralatan dan 1 mesin Aset Tetap 2 Lainnya Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Akm.Penyusutan

Nilai Buku

Rp1.729.322.622

Rp1.488.748.811

Rp240.573.811

Rp22.692.925 Rp1.752.015.547

Rp22.692.925 Rp1.488.748.811

Rp263.266.736

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini. C.3. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di

Rp31.460.142,00

Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan nilai per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp31.460.142,00 dan Rp52.768.949,00 yang seluruhnya berupa Cadangan Persediaan. C.4. Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas

Dana

Rp263.266.736,00

Investasi

C.4.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing

masing

sebesar

Rp263.266.736,00

dan

Rp1.602.800.547,00

merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.


Page - 21 -


D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA. Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca. D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI. Tidak ada temuan audit BPK-RI pada Inspektorat BPKP yang perlu ditindaklanjuti. D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL. Pada Tahun Anggaran 2013 tidak ada pendapatan dan belanja akrual. D.4. REKENING PEMERINTAH. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Inspektorat BPKP adalah A/C No: 1148-01-000003-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP atas nama Bendahara Pengeluaran Inspektorat BPKP. D.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN. Pengelola keuangan sesuai SK Inspektur Nomor KEP-1209/IN/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Hari Setiadi. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Aneko Rusdandi W. 3. Penanda Tangan SPM / Penguji SPP, yaitu Angka Subaran W. 4. Bendahara Pengeluaran, yaitu Sunarto.


Page - 22 -


Lampiran A1. Inspektorat BPKP Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013 KELOMPOK BARANG

SATUAN

KUANTITAS

UNIT

7

PERALATAN DAN MESIN I

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

II

ALAT KANTOR

III

ALAT RUMAH TANGGA

BUAH

166

IV

ALAT STUDIO

BUAH

9

V

ALAT KOMUNIKASI

BUAH

7

VI

KOMPUTER UNIT

70

74

VII PERALATAN KOMPUTER

BUAH JUMLAH

Lampiran

34 367


Lampiran A2.

Inspektorat BPKP Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013

No A

Jenis Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan

Akumulasi

Nilai Buku

Penyusutan

1.729.322.622

1.488.748.811

240.573.811

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

447.088.800

397.170.228

49.918.572

2

Alat Kantor

5

218.806.022

214.252.022

4.554.000

3

Alat Rumah Tangga

5

292.320.772

292.320.772

0

4

Alat Studio

5

74.419.558

68.361.558

6.578.000

5

Alat Komunikasi

5

17.514.161

11.920.862

5.593.299

6

Komputer Unit

4

644.363.245

473.820.617

170.542.628

7

Peralatan Komputer

4

34.290.064

30.902.752

3.387.312

22.692.925

0

22.692.925

B.

Aest Tetap Lainnya

1

Monografi

~

19.692.925

0

19.692.925

2

Lukisan Cat Minyak

~

3.000.000

0

3.000.000

1.729.322.622

1.488.748.811

240.573.811

1.752.015.547

1.488.748.811

263.266.736

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Lampiran

INSPEKTORAT. Laporan Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013

Recommend Documents