BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
JALAN HAYAM WURUK NO 7 JAKARTA PUSAT
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : LAPLAP- 29/PW.30 29/PW.30/ /PW.30/1/201 1/2016 2016 TANGGAL : 27 JANUARI 2016 2016
JALAN HAYAM WURUK NO 7 JAKARTA PUSAT
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Kewajiban Jangka Pendek C.4. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Transaksi Antar Entitas E.5. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja
i ii iii iv v 1 3 4 5 6 7 7 7 9 9 10 10 11 18 18 19 23 23 24 27 29 30 30 34 36 36 36 36 37 37 38 38
Daftar Isi - ii -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1
:
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015
18
Tabel 2
:
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014
18
Tabel 3
:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015
19
Tabel 4
:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015
19
Tabel 5
:
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014
20
Tabel 6
:
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
21
Tabel 7
:
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014
21
Tabel 8
:
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014
22
Tabel 9
:
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
23
Tabel 10
:
Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
24
Tabel 11
:
Rincian Aset Tetap 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
24
Tabel 12
:
Rincian Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
27
Tabel 13
:
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
27
Tabel 14
:
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015
28
Tabel 15
:
Rincian Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2015 dan 2014
29
Tabel 16
:
Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014
30
Tabel 17
:
Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014
31
Tabel 18
:
Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014
32
Tabel 19
:
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014
32
Tabel 20
:
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014
33
Tabel 21
:
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014
33
Tabel 22
:
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014
34
Daftar Tabel - iii -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN
Daftar Lampiran - iv -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp148.808.853,00. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp29.603.099.514,00 atau mencapai 96,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp30.619.586.000,00.
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.820.483.855,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp663.333.759,00, dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp19.157.150.096,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp85.617.686,00 dan Rp19,734,866.169,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
kegiatan
operasional,
surplus/defisit
dari
kegiatan
non-operasional,
dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp130.684.564,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp29.958.089.860,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp29.827.405.296,00). Kegiatan Non Operasional terjadi surplus sebesar Rp18.124.289,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan
BPKP Provinsi Banten mengalami Defisit-LO sebesar (Rp29.809.281.007,00).
Ringkasan - 1 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp20.084.963.973,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp29.809.281.007,00, kemudian dikurangi dengan
koreksi-koreksi senilai Rp4.892.542,00 dan
ditambah
Transaksi Antar Entitas sebesar Rp29.454.290.661,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp19.734.866.169,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional, dan L aporan
Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan
disajikan dengan basis akrual.
Ringkasan - 2 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015
URAIAN
CATA-
%
TAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
TA 2014 REALISASI
THD ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
B.1
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak
-
148.808.853
-
150.490.250
-
148.808.853
-
150.490.250
Rupiah Murni
30.619.586.000
29.603.099.514
96,68
24.303.489.761
■ Belanja Pegawai
19.614.103.000
19.446.243.200
99,14
15.943.570.745
■ Belanja Barang
10.417.606.000
9.574.005.314
91,90
8.192.301.016
■ Belanja Modal
587.877.000
582.851.000
99,15
167.618.000
30.619.586.000
29.603.099.514
96,68
24.303.489.761
Jumlah Pendapatan BELANJA
Jumlah Belanja
B.2
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
Laporan Realisasi Anggaran - 3 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
II. N E R A C A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN
CATATAN
31 DES 2015
31 DES 2014
ASET ASET LANCAR
C.1
■ Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1.1
300.000
-
■ Persediaan
C.1.2
663.033.759
489.183.783
663.333.759
489.183.783
JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP
C.2
■ Tanah
C.2.1
492.800.000
492.800.000
■ Peralatan dan Mesin
C.2.2
7.233.994.451
6.753.274.451
■ Gedung dan Bangunan
C.2.3
21.817.199.821
21.715.068.821
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.4
300.000.000
300.000.000
■ Akumulasi Penyusutan
C.2.5
(10.686.844.176)
(9.593.113.161)
JUMLAH ASET TETAP
19.157.150.096
19.668.030.111
JUMLAH ASET
19.820.483.855
20.157.213.894
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.5
■ Utang kepada Pihak Ketiga
C.5.1
75.877.019
62.809.254
■ Pendapatan Diterima Dimuka
C.5.2
9.440.667
9.440.667
■ Uang Muka dari KPPN
C.5.3
300.000
-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
85.617.686
72.249.921
JUMLAH KEWAJIBAN
85.617.686
72.249.921
416.933.862
EKUITAS
C.6
■ Ekuitas Dana Lancar
C.6.1
-
■ Ekuitas Dana Investasi
C.6.2
-
■ Ekuitas
C.6.3
19.734.866.169
19.668.030.111
19.820.483.855
20.157.213.894
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
Neraca - 4 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
III. LAPORAN OPERASIONAL PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN
CATATAN
KEGIATAN OPERASIONAL
D.1
JUMLAH
PENDAPATAN OPERASIONAL
D.1.1
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.1.1.1
130.684.564
D.1.1
130.684.564
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1) BEBAN OPERASIONAL
D.1.2
■ Beban Pegawai
D.1.2.1
19.440.433.106
■ Beban Persediaan
D.1.2.2
773.296.603
■ Beban Barang dan Jasa
D.1.2.3
2.596.933.877
■ Beban Pemeliharaan
D.1.2.4
1.726.444.289
■ Beban Perjalanan Dinas
D.1.2.5
4.327.250.970
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.1.2.6
1.093.731.015
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.7)
D.1.2
29.958.089.860
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)
D.1
KEGIATAN NON OPERASIONAL
D.2
SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR
(29.827.405.296)
D.2.1
■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
D.2.1.1
-
■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar
D.2.1.2
-
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2)
D.2.1
-
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
D.2.2.
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
D.2.2.1
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
18.124.289 -
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1)
D.2.2
18.124.289
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)
D.2
18.124.289
SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)
(29.809.281.007)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
Laporan Operasional - 5 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN
CATATAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
E.1
20.084.963.973
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
E.2
(29.809.281.007)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN
E.3
■ Penyesuaian Nilai Aset
E.3.1
Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan
4.892.542
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
E.4
■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
E.4.1
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
-
E.5
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)
4.892.542
29.454.290.661 (350.097.804)
E.6
19.734.866.169
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
menyatakan
BPKP
berperan
dalam
mendukung
akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara
dan
pembinaan
penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden
yang
Responsif,
Interaktif,
dan
Terpercaya,
untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”. Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam empat rumusan, yaitu: 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Membina secara efektif penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah; 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perka BPKP Nomor
20
tahun
2014.
Perwakilan
BPKP
mempunyai
tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Kepala Perwakilan
:
Rizal Sihite
Kepala Bagian Tata Usaha
:
Catur Iman Pratignyo
- Kasubbag Kepegawaian dan Umum
:
Nofreda Yusra
- Kasubbag Keuangan
:
Kriso Wandi Siahaan
Koordinator Pengawasan Bidang Instansi : Pemerintah Pusat
Abror Umar
Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015
:
Sihono
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan : Negara
Ronny Indrajid
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi
:
Pimpi Buhaera Kanam
Koordinator Pengawasan Bidang P3A
:
Lisa Parlina Ekowati
A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Banten mulai tahun anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut: Sesuai
dengan
Interpretasi
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014. BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi
A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran
A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah
mengacu pada
Kebijakan
akuntansi
Standar Akuntansi merupakan
Pemerintahan
prinsip-prinsip,
(SAP).
dasar-dasar,
konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh
suatu
entitas
pelaporan
dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA
(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA
disajikan
menurut
klasifikasi
sumber
Catatan atas Laporan Keuangan - 11 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
pendapatan. Pendapatan-LO
(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO pendapatan aliran
diakui pada saat
timbulnya
hak
atas
dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya
masuk
sumber
daya
ekonomi.
pengakuan pendapatan-LO pada
Secara
khusus
BPKP adalah sebagai
berikut: Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut
disahkan
oleh
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
Catatan atas Laporan Keuangan - 12 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban
(4) Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .
Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR. Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir,
Catatan atas Laporan Keuangan - 13 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
apabila diperoleh dengan pembelian. Aset Tetap
b. Aset Tetap Aset
tetap
mencakup
seluruh
aset
berwujud
yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai
biaya
kecuali
pengeluaran
untuk
tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka Panjang
c. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka
Panjang
adalah
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan
hukum
mengakibatkan
kerugian
negara/daerah. TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
Catatan atas Laporan Keuangan - 14 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya
d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset
Tak
Berwujud
merupakan
aset
yang
dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Kewajiban
(6) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban
diklasifikasikan
sebagai
kewajiban
jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
Catatan atas Laporan Keuangan - 15 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:
Kualitas
Uraian
Piutang Lancar
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
Kurang
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Lancar
Pertama tidak dilakukan pelunasan
Diragukan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Tarif Penyisihan 0,5%
10%
50%
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
100%
Urusan Piutang Negara/DJKN
Catatan atas Laporan Keuangan - 16 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Penyusutan Aset Tetap
(9) Penyusutan Aset Tetap Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Penghitungan dilakukan
dan
pencatatan
Penyusutan
Aset
Tetap
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah
Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
4 tahun
Catatan atas Laporan Keuangan - 17 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Anggaran Awal Kode
Pendapatan Negara dan Hibah Rp148.808.853
Anggaran Revisi
Uraian
51
Belanja Pegawai
16.103.516.000
19.614.103.000
52
Belanja Barang
10.634.464.000
10.417.606.000
53
Belanja Modal
160.000.000
587.877.000
Jumlah
26.901.980.000
30.619.586.000
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp148.808.853,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan
Estimasi (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
Pendapatan Pengelolaan BMN
-
130.684.564
-
Pendapatan Lain-Lain
-
18.124.289
-
-
148.808.853
-
Jumlah
Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.681.397,00 atau 1,12 persen yang disebabkan adanya penurunan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Pengelolaan BMN. Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:
Catatan atas Laporan Keuangan - 18 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014
Uraian Jenis PNBP Pendapatan Pengelolaan BMN Pendapatan Lain-lain Jumlah
Realisasi Belanja Negara Rp29.603.099.514
Realisasi PNBP TA 2015 (Rp) TA 2014 (Rp) 130.684.564 134.116.279 18.124.289 16.373.971 148.808.853 150.490.250
Naik/(Turun) Rp % (3.431.715) (2,56) 1.750.318 10,69 (1.681.397) (1,12)
B.2. Belanja Negara Realisasi belanja BPKP pada TA 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp29.603.099.514,00 atau 97,10 persen dari anggaran sebesar Rp30.619.586.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Uraian
Kode
01
06
Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah
Realisasi (Rp)
26.647.894.000
26.088.282.024
3.971.692.000
3.514.817.490
30.619.586.000
29.603.099.514
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015
Jenis Belanja Kode Uraian 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal Jumlah
Anggaran (Rp) 19.614.103.000 10.417.606.000 587.877.000 30.619.586.000
Realisasi (Rp) 19.446.243.200 9.574.003.314 582.851.000 29.603.097.514
% 99,14 91,90 99,15 96,68
Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini:
Catatan atas Laporan Keuangan - 19 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015
Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp5.299.609.753,00 dibandingkan TA 2014 disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada dan penambahan Belanja Modal pada tahun berjalan. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja Kode
Uraian
51
Belanja Pegawai
52 53
TA 2015 (Rp)
TA 2014 (Rp)
Naik / (Turun) Rp
%
19.446.243.200
15.943.570.745
3.502.672.455
21,97
Belanja Barang
9.574.005.314
8.192.301.016
1.381.704.298
16,87
Belanja Modal
582.851.000
167.618.000
415.233.000
247,73
29.603.099.514
24.303.489.761
5.299.609.753
21,81
Jumlah
Belanja Pegawai Rp19.446.243.200
Realisasi Belanja
B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp19.446.243.200,00 dan Rp15.943.570.745,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.502.672.455,00 atau 21,97 persen antara lain
disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja. Rincian
realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:
Catatan atas Laporan Keuangan - 20 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja
Naik / (Turun)
Uraian TA 2015 (Rp) Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto Belanja Barang Rp9.574.005.314
TA 2014 (Rp)
Rp
%
9.521.295.966
8.356.664.249
1.164.631.717
13,94
192.865.000
223.575.000
(30.710.000)
(13,74)
9.860.739.131
7.404.893.251
2.455.845,880
33,17
19.574.900.097
15.985.132.500
3.589.767.597
22,46
(128.656.897)
(41.561.755)
(87.095.142)
(209,56)
19.446.243.200
15.943.570.745
3.502.672.455
21,97
B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.574.005.314,00
dan
Rp8.192.301.016,00.
Kenaikan
realisasi
Belanja Barang sebesar Rp1.381.704.298,00 atau 16,87 persen antara lain disebabkan kenaikan anggaran belanja barang pada tahun 2015. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Barang Operasional
TA 2015 (Rp)
Naik / (Turun)
TA 2014 (Rp)
Rp
%
1.778.809.202
1.346.166.760
432.642.442
32,14
Belanja Barang Non Operasional
104.293.000
764.173.600
(659.880.600)
(86,35)
Belanja Barang Persediaan
978.265.425
-
978.265.425
-
Belanja Jasa
694.953.816
705.315.614
(10.361.798)
(1,47)
Belanja Pemeliharaan
1.690.432.901
1.201.949.528
488.483.373
40,64
Belanja Perj. Dalam Negeri
4.327.250.970
4.174.695.514
152.555.456
3,65
Realisasi Belanja Bruto
9.574.005.314
8.192.301.016
1.381.704.298
16,87
-
-
-
-
9.574.005.314
8.192.301.016
1.381.704.298
16,87
Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto Belanja Modal Rp582.851.000
Realisasi Belanja
B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp582.851.000,00 dan Rp167.618.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp415.233.000,00 atau 247,73 persen antara lain disebabkan adanya moratorium pembangunan gedung Catatan atas Laporan Keuangan - 21 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
pemerintahan. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja
Naik / (Turun)
Uraian TA 2015 (Rp)
TA 2014 (Rp)
Rp
%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
480.720.000
167.618.000
313.102.000
186,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
102.131.000
-
102.131.000
-
Realiasi Belanja Bruto
582.851.000
167.618.000
415.233.000
247,73
-
-
-
-
582.851.000
167.618.000
415.233.000
247,73
Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto
Realisasi
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin
sebesar
Rp480.720.000,00 telah dicatat di Neraca dengan rincian pembelian sebagai berikut: No
Uraian
Qty
Jumlah (Rp)
1.
Alat Kantor
45
115.828.000
2.
Alat Rumah Tangga
102
191.963.200
3.
Komputer Unit
13
128.950.800
4.
Peralatan Komputer
15
43.978.000
Jumlah
Realisasi
Belanja
480.720.000
Modal
Gedung
dan
Bangunan
sebesar
Rp102.131.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan yakni perbaikan atap Lantai IV.
Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp663.333.759,00
C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp663.333.759,00 dan Rp489.183.783,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.
Aset Lancar
1
Kas di Bendahara Pengeluaran
2
Persediaan Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp300.000
31 Des 2015 (Rp)
31 Des 2014 (Rp)
300.000
-
663.033.759
489.183.783
663.333.759
489.183.783
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp300.000,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut
merupakan
saldo
UP/TUP
yang
belum
dipertanggungjawabkan secara definitif ke Kas Umum Negara pada tanggal Neraca. Persediaan Rp663.033.759,00
C.1.2. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp663.033.759,00
dan
Rp489.183.783,00.
Persediaan
merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:
Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Tabel 10 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 Kode
31 Des 2015 (Rp)
Jenis Persediaan
117111
Barang Konsumsi
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
117131
Bahan Baku
117199
Persediaan Lainnya Jumlah
31 Des 2014 (Rp)
457.389.045
344.746.075
25.440.500
20.471.785
-
800.000
180.204.214
123.165.923
663.033.759
489.183.783
Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp663.033.759,00 berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp19.157.150.096
C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp19.157.150.096,00 dan Rp19.668.030.111,00, merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
Uraian
1
Tanah
2
Peralatan dan Mesin
3
Gedung dan Bangunan
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Tanah Rp492.800.000
30 Des 2015
31 Des 2014
(Rp)
(Rp)
492.800.000
492.800.000
7.233.994.451
6.753.274.451
21.817.199.821
21.715.068.821
300.000.000
300.000.000
29.843.994.272
29.261.143.272
(10.686.844.176)
(9.593.113.161)
19.157.150.096
19.668.030.111
C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPKP per 31
Desember
2015
dan
2014
masing-masing
sebesar
Rp492.800.000,00 dan Rp492.800.000,00. Tidak
terdapat
mutasi
penambahan/pengurangan
Tanah
Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama Tahun 2015. Peralatan dan Mesin Rp822.752.977
C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014
masing-masing
sebesar
Rp7.233.994.451,00
dan
Rp6.753.274.451,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp822.752.977,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian
Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
6.753.274.451
Mutasi Tambah: - Pembelian
480.720.000
Jumlah Mutasi Tambah
480.720.000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
7.233.994.451
Akumulasi Penyusutan s.d. 31Desember 2015
6.411.241.474 822.752.977
Nilai Buku per 31 Desember 2015
Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut: Mutasi Tambah melalui Pembelian Rp480.720.000,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar
Rp480.720.000,00, dengan rincian pembelian
belanja modal sebagai berikut: Uraian Qty Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 40 Alat Kantor Lainnya 5 Meubelair 67 Alat Pendingin 1 Alat Rumah Tangga Lainnya 34 Personal Komputer 13 Peralatan Personal Komputer 14 Peralatan Jaringan 1 Jumlah 175 Gedung dan Bangunan Rp17.761.597.119
Jumlah 76.769.000 39.059.000 65.791.000 8.305.000 117.867.200 128.950.800 42.768.000 1.210.000 480.720.000
C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014,
masing-masing
sebesar
Rp21.817.199.821,00
dan
Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Rp21.715.068.821,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp17.761.597.119,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian
Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
21.715.068.821
Mutasi Tambah: Pengembangan Nilai Aset
102.131.000
Jumlah Mutasi Tambah
102.131.000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
21.817.199.821
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
4.055.602.702
Nilai Buku per 31 Desember 2015
17.761.597.119
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berupa pengembangan nilai
asset
yakni
penggantian
atap
lantai
IV
sebesar
Rp.102.131.000,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp80.000.000
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan
2014
masing-masing
sebesar
Rp300.000.000,00
dan
Rp300.000.000,00. Tidak terdapat penambahan dan pengurangan jalan,irigasi dan jaringan selama tahun 2015. Uraian
Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
300.000.000
Mutasi Tambah:
-
Mutasi Kurang:
-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
300.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
220.000.000
Nilai Buku per 31 Desember 2015
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp10.686.844.176)
80.000.000
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan
2014
masing-masing
sebesar
Rp10.686.844.176,00
dan
Rp9.593.113.161,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap
yang
disajikan
berdasarkan
pengakumulasian
atas
Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 12, sedangkan rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 1 Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No
Nilai Perolehan (Rp)
Uraian
1
Tanah
2
Peralatan dan Mesin
3
Gedung dan Bangunan
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah
Kewajiban Jangka Pendek Rp85.617.686
Akumulasi Penyusutan (Rp)
Nilai Buku (Rp)
492.800.000
-
492.800.000
7.233.994.451
6.411.241.474
822.752.977
21.817.199.821
4.055.602.702
17.761.597.119
300.000.000
220.000.000
80.000.000
29.843.994.272
10.686.844.176
19.157.150.096
C.3. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp85.617.686,00 dan Rp72.249.921,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31
Desember 2015 dan 2014
disajikan pada Tabel 13 berikut ini: Tabel 13 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
Uraian
1
Utang Kepada Pihak Ketiga
2
Pendapatan Diterima Dimuka
3
Uang Muka dari KPPN Jumlah
31 Des 2015 (Rp)
31 Des 2014 (Rp)
75.877.019
62.809.254
9.440.667
9.440.667
300.000
-
85.617.686
72.249.921
Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Utang Kepada Pihak Ketiga Rp75.877.019
C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp75.877.019,00 dan 62.809.254,00, Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 merupakan belanja yang masih harus dibayarkan pada tangggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: Uraian
Nilai (Rp)
• Tagihan Listrik Desember 2015
56.126.316
• Tagihan Telepon Desember 2015
2.398.077
• Tagihan Air Desember 2015
3.957.720
• Kekurangan Gaji 2015
13.394.906
Jumlah
Pendapatan Diterima Dimuka Rp9.440.667
75.877.019
C.3.2. Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.440.667,00 dan Rp9.440.667,00 merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 14 berikut ini: Tabel 14 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 No
Obyek Sewa
Jangka Waktu (Periode)
1
ATM BRI
12 bulan (1/9/2015 s.d 31/8/2016 Jumlah
Uang Muka dari KPPN Rp300.000
Nilai Sewa (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2015 (Rp)
14.161.000
9.440.667
14.161.000
9.440.667
C.3.3. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp300.000,00 dan Rp0,00 merupakan saldo UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai
Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Ekuitas Rp19.734.866.169
C.4. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014
masing-masing sebesar
Rp19.734.866.169,00 dan Rp20.084.963.973,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. C.4.1 Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan dari beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek, Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp0,00 dan Rp416.933.862,00. Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji dalam Tabel 15 di bawah ini: Tabel 15 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 No
31 Des 2014 (Rp)
31 Des 2015 (Rp)
Uraian
1.
Cadangan Persediaan
-
489.183.783
2.
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
-
(62.809.254)
3.
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan
-
(9.440.667)
Jumlah
-
416.933.862
C.4.2 Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan
2014
adalah
sebesar
Rp0,00
dan
Rp19.668.030.111,00
merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp29.827.405.296)
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp29.827.405.296,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp130.684.564,00
dikurangi
dengan
Beban
Operasional
sebesar
Rp29.958.089.860,00. Pendapatan Operasional Rp130.684.564
D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp130.684.564,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp130.684.564
D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada Tahun
2015
dan
2014
masing-masing
sebesar
Rp130.684.564,00 dan Rp0,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Berasal seluruhnya dari pendapatan atas pemanfaatan BMN. Beban Operasional Rp29.958.089.860
D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp29.958.089.860,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan
realisasi
beban
yang
terjadi
dalam
rangka
pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2015. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 16 berikut ini: Tabel 16 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Pegawai
Realisasi Tahun 2015
Naik / (Turun)
Tahun 2014
Jumlah
%
19.440.433.106
-
-
-
773.296.603
-
-
-
Beban Barang dan Jasa
2.596.933.877
-
-
-
Beban Pemeliharaan
1.726.444.289
-
-
-
Beban Perjalanan Dinas
4.327.250.970
-
-
-
Beban Penyusutan dan Amortisasi
1.093.731.015
-
-
-
29.958.089.860
-
-
-
Beban Persediaan
Jumlah
Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Beban Pegawai Rp19.440.433.106
D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar
Rp19.440.433.106,00
dan
Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 17 berikut ini: Tabel 17 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Uraian
Realisasi Tahun 2015
Tahun 2014
Jumlah
9.501.977.118
-
-
-
192.865.000
-
-
-
9.745.590.988
-
-
-
19.440.433.106
-
-
-
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Jumlah
Beban Persediaan Rp773.296.603
Naik / (Turun) %
D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp773.296.603,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan
merupakan
beban
untuk
mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 18 berikut ini:
Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Tabel 18 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Persediaan Konsumsi
Realisasi Tahun 2015
Jumlah
Beban Barang dan Jasa Rp2.596.933.877
Tahun 2014
Jumlah
%
616.153.300
-
-
-
800.000
-
-
-
156.343.303
-
-
-
773.296.603
-
-
-
Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya
Naik / (Turun)
D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp2.596.933.877,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 19 berikut ini: Tabel 19 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Realisasi
Uraian
Tahun 2015
Beban Keperluan Perkantoran
%
-
-
-
6.400.500
-
-
-
Beban Honor Operasional
166.880.000
-
-
-
Beban Barang Operasional Lainnya
1.307.784.000
-
-
-
Beban Bahan
69.733.000
-
-
-
Beban Honor Output Kegiatan
34.560.000
-
-
-
Beban Langganan Listrik
Beban
Jumlah
297.744.702
Beban Pengiriman Surat Dinas
Pemeliharaaan Rp1.726.444.289
Naik / (Turun)
Tahun 2014
605.978.061
-
-
-
Beban Langganan Telepon
38.099.354
-
-
-
Beban Langganan Air
37.154.260
-
-
-
Beban Jasa Profesi
32.600.000
-
-
-
Jumlah
2.596.933.877
-
-
-
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp1.726.444.289,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya
Catatan atas Laporan Keuangan - 32 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 20 berikut ini: Tabel 20 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Realisasi
Uraian
Tahun 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tahun 2014
Jumlah
%
1.229.128.100
-
-
-
446.623.901
-
-
-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
47.961.788
-
-
-
Beban Persediaan Suku Cadang
2.730.500
-
-
-
1.726.444.289
-
-
-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Jumlah
Beban Perjalanan Dinas Rp4.327.250.970
Naik / (Turun)
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp4.327.250.970,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian
Beban
Perjalanan
Dinas
disajikan
pada
Tabel 21 berikut ini: Tabel 21 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Perjalanan Biasa
Tahun 2015
Naik / (Turun)
Tahun 2014
Jumlah
%
3.468.764.750
-
-
-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
137.645.000
-
-
-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
630.870.000
-
-
-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
89.971.220
-
-
-
4.327.250.970
-
-
-
Jumlah
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.093.731.015
Realisasi
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp1.093.731.015,00 dan
Catatan atas Laporan Keuangan - 33 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 22 berikut ini: Tabel 22 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Realisasi
Uraian
Tahun 2015
Jumlah
%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
335.953.527
-
-
-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
717.777.488
-
-
-
Beban Penyusutan Jaringan
40.000.000
-
-
-
1.093.731.015
-
-
-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp18.124.289
Naik / (Turun)
Tahun 2014
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp18.124.289,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp18.124.289
D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp18.124.289,00 dan
Rp0,00.
Jumlah
tersebut
seluruhnya
merupakan
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp18.124.289
D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp18.124.289,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan - 34 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Uraian
Realisasi Tahun 2015
Naik / (Turun)
Tahun 2014
Jumlah
%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
18.124.289
-
-
-
Jumlah
18.124.289
-
-
-
Catatan atas Laporan Keuangan - 35 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp20.084.963.973
E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp20.084.963.973,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akunakun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun
Nilai (Rp)
EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan
489.183.783
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
(62.809.254)
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan
(9.440.667)
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
19.668.030.111
Jumlah
Surplus/(Defisit) LO (Rp29.809.281.007)
20.084.963.973
E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp29.809.281.007,00 dan Rp0,00.
Defisit
LO
merupakan
selisih
kurang
pendapatan
dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar
Rp29.827.405.296,00, dan surplus dari
kegiatan non operasional sebesar Rp18.124.289,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Aset Rp4.892.542
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.892.542,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan - 36 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Uraian
Jumlah (Rp)
Barang Konsumsi
8.640.320
Bahan Pemeliharaan
309.003
Persediaan Lainnya
(4.056.781)
Jumlah
Transaksi Antar Entitas Rp29.454.290.661
4.892.542
E.4. Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp29.454.290.661,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian Ditagihkan ke Entitas Lain
29.603.099.514
Diterima dari Entitas Lain
(148.808.853)
Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain Rp29.603.099.514
Jumlah (Rp)
29.454.290.661
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp29.603.099.514,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.
Diterima dari Entitas Lain Rp148.808.853
E.4.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp148.808.853,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.
Ekuitas Akhir Rp19.734.866.169
E.5. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2104 adalah masing-masing sebesar Rp19.734.866.169,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp19.820.483.855,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp85.617.686,00.
Catatan atas Laporan Keuangan - 37 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
Pengungkapan Penting Lainnya
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja Selama
tahun
2015
kegiatan
pengawasan
di
lingkungan
kedeputian selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Banten, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja masing-masing Korwas Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 35 PP dan telah menghasilkan 35 LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar Rp510.873.300,00, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Penugasan
Jumlah LHP
IPP - Perekonomian
5
5
64.357.000
IPP - Polhukam
3
3
53.476.000
Keuangan Daerah
-
-
-
Akuntan Negara
-
-
-
Investigasi
-
-
-
Sub Jumlah (I)
8
8
117.833.000
IPP - Perekonomian
2
2
33.417.500
IPP - Polhukam
5
5
62.503.500
Keuangan Daerah
20
20
297.119.300
Akuntan Negara
-
-
-
Investigasi
-
-
-
27
27
393.040.300
35
35
510.873.300
Kedeputian
Jumlah Dana (Rp)
I. PKPT
II. PKPT
Sub Jumlah (II) Jumlah (I+II)
Jumlah
dana
tersebut
seluruhnya
dikelola
dan
dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masingmasing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan
Catatan atas Laporan Keuangan - 38 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015
pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian
biaya
perjalanan
dinas/transport
lokal,
dan
selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.
Catatan atas Laporan Keuangan - 39 -
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH)
SATUAN KERJA
: : : :
JENIS KEWENANGAN
: KD
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI
089 01 0100 634057
Kode Laporan : : Tanggal : Halaman
NSAIE1T 12/02/16 1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
NAMA PERKIRAAN 1
2015
2014
2
3
Jumlah
%
4
5
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan JUMLAH ASET LANCAR
300,000
0
300,000
0.00
663,033,759
489,183,783
173,849,976
35.53
663,333,759
489,183,783
174,149,976
35.60
492,800,000
492,800,000
0
0.00
7,233,994,451
6,753,274,451
480,720,000
7.11
21,817,199,821
21,715,068,821
102,131,000
0.47
300,000,000
300,000,000
0
0.00
1,093,731,015)
11.40
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan
(
10,686,844,176)
(
9,593,113,161)
(
JUMLAH ASET TETAP
19,157,150,096
19,668,030,111
(
510,880,015)
(
2.59)
JUMLAH ASET
19,820,483,855
20,157,213,894
(
336,730,039)
(
1.67)
75,877,019
62,809,254
13,067,765
20.80
9,440,667
9,440,667
0
0.00
300,000
0
300,000
0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
85,617,686
72,249,921
13,367,765
18.50
JUMLAH KEWAJIBAN
85,617,686
72,249,921
13,367,765
18.50
19,734,866,169
20,084,963,973
JUMLAH EKUITAS
19,734,866,169
20,084,963,973
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
19,820,483,855
20,157,213,894
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka Uang Muka dari KPPN
EKUITAS EKUITAS Ekuitas
Jakarta, 31 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Keuangan
Kriso Wandi Siahaan NIP 196905221993031001
( ( (
350,097,804) 350,097,804) 336,730,039)
(
1.74)
(
1.74)
(
1.67)
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2015 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
089 01 0100 634057
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
NPSAIKT 12-02-16 1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
NAMA PERKIRAAN 3
DEBET
KREDIT
4
5
1
2
0
111613
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
0
117111
Barang Konsumsi
0
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
0
117199
Persediaan Lainnya
180,204,214
0
131111
Tanah
492,800,000
0
132111
Peralatan dan Mesin
0
133111
Gedung dan Bangunan
0
134113
Jaringan
0
137111
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
6,411,241,474
0
137211
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
4,055,602,702
0
137313
Akumulasi Penyusutan Jaringan
0
212111
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
13,394,906
0
212112
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
62,482,113
0
219211
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
0
219511
Uang Muka dari KPPN
0
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
0
313121
Diterima dari Entitas Lain
0
391111
Ekuitas
0
391117
Penyesuaian Nilai Persediaan
3
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
3
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
3
511111
Beban Gaji Pokok PNS
3
511119
Beban Pembulatan Gaji PNS
3
511119
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS
3
511121
Beban Tunj. Suami/Istri PNS
522,985,060
3
511122
Beban Tunj. Anak PNS
175,612,208
3
511123
Beban Tunj. Struktural PNS
3
511123
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS
3
511124
Beban Tunj. Fungsional PNS
3
511124
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS
3
511125
Beban Tunj. PPh PNS
204,381,628
3
511126
Beban Tunj. Beras PNS
345,675,380
3
511129
Beban Uang Makan PNS
658,184,000
3
511151
Beban Tunjangan Umum PNS
3
511151
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS
300,000 457,389,045 25,440,500
7,233,994,451 21,817,199,821 300,000,000
220,000,000
9,440,667 300,000 29,603,099,514 148,808,853 20,084,963,973 4,892,542 130,684,564 18,124,289 6,539,353,140 109,456 22,138
79,510,000 2,160,616 923,665,000 10,781,000
66,010,000 545,000
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2015 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
089 01 0100 634057
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
NPSAIKT 12-02-16 2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
NAMA PERKIRAAN 3
DEBET
KREDIT
4
5
1
2
3
512211
Beban Uang Lembur
3
512411
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3
512411
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3
521111
Beban Keperluan Perkantoran
3
521114
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3
521115
Beban Honor Operasional Satuan Kerja
3
521119
Beban Barang Operasional Lainnya
3
521211
Beban Bahan
69,733,000
3
521213
Beban Honor Output Kegiatan
34,560,000
3
522111
Beban Langganan Listrik
3
522112
Beban Langganan Telepon
38,099,354
3
522113
Beban Langganan Air
37,154,260
3
522151
Beban Jasa Profesi
32,600,000
3
523111
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3
523121
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3
524111
Beban Perjalanan Biasa
3
524113
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
137,645,000
3
524114
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
630,870,000
3
524119
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3
591111
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
335,953,527
3
591211
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
717,777,488
3
591313
Beban Penyusutan Jaringan
40,000,000
3
593111
Beban Persediaan konsumsi
616,153,300
3
593113
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
3
593114
Beban Persediaan suku cadang
3
593131
Beban Persediaan bahan baku
3
593149
Beban Persediaan Lainnya
192,865,000 9,860,739,131 115,148,143 297,744,702 6,400,500 166,880,000 1,307,784,000
605,978,061
1,229,128,100 446,623,901 3,468,764,750
89,971,220
47,961,788 2,730,500 800,000 156,343,303
JUMLAH
60,742,883,641
60,742,883,641
: Tanggal Kode Laporan: : Halaman
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA
12/02/16 lu_losatker 1
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
JENIS KEWENANGAN
: KD
089 01 0100 634057
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
URAIAN 2015 1
2
2014
Jumlah
%
3
4
5
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan
0
0
0
0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
0
0
0
0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
0
0
0
0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
0
0
0
0
Pendapatan Cukai
0
0
0
0
Pendapatan Pajak Lainnya
0
0
0
0
Pendapatan Bea Masuk
0
0
0
0
Pendapatan Bea Keluar
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendapatan Sumber Daya Alam
0
0
0
0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
0
0
0
0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
130,684,564
0
130,684,564
0
130,684,564
0
130,684,564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130,684,564
0
130,684,564
0
19,440,433,106
0
19,440,433,106
0
773,296,603
0
773,296,603
0
Beban Barang dan Jasa
2,596,933,877
0
2,596,933,877
0
Beban Pemeliharaan
1,726,444,289
0
1,726,444,289
0
Beban Perjalanan Dinas
Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan
4,327,250,970
0
4,327,250,970
0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat
0
0
0
0
Beban Bunga
0
0
0
0
Beban Subsidi
0
0
0
0
Beban Hibah
0
0
0
0
Beban Bantuan Sosial
0
0
0
0
1,093,731,015
0
1,093,731,015
0
Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
0
0
0
0
Beban Transfer
0
0
0
0
Beban Lain-Lain
0
0
0
0
29,958,089,860
0
29,958,089,860
0
29,827,405,296)
0
29,827,405,296)
0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
(
(
: Tanggal Kode Laporan: : Halaman
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA
12/02/16 lu_losatker 2
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
JENIS KEWENANGAN
: KD
089 01 0100 634057
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
URAIAN 2015 1
2
2014
Jumlah
%
3
4
5
KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,124,289
0
18,124,289
0
0
0
0
0
18,124,289
0
18,124,289
0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
18,124,289
18,124,289
POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
SURPLUS / (DEFISIT) - LO
0
0
0
0
(
0
0
29,809,281,007)
0
(
Jakarta, 31 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Keuangan
Kriso Wandi Siahaan NIP 196905221993031001
29,809,281,007)
0
: Tanggal Kode Laporan: : Halaman
12/02/16 lu_lpesatker 1
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH)
SATUAN KERJA
: : : :
JENIS KEWENANGAN
: KD
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI
089 01 0100 634057
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
URAIAN 2015 1
2
EKUITAS AWAL
Jumlah
2014
%
4
3
20,084,963,973
0.00
29,809,281,007)
0.00
4,892,542
0.00
0
4,892,542
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Koreksi Nilai Persediaan
0
0
0
0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap
0
0
0
0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
0
0
0
0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO
(
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kewajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
20,084,963,973
0
29,809,281,007)
0
4,892,542
0
4,892,542
5
(
AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR
Lain-lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
(
0
0
0
0.00
29,454,290,661
0
29,454,290,661
0.00
350,097,804)
0
350,097,804)
0.00
19,734,866,169
0
19,734,866,169
0.00
Jakarta, 31 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Keuangan
Kriso Wandi Siahaan NIP 196905221993031001
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN
: : : : :
089 01 0100 634057
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
KD
KANTOR DAERAH 2015
No
URAIAN
1
2
A A.I.1 A.I.1.a A.I.1.b A.I.2
B.I.1
2014
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
3
4
5
% REAL. ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REAL. ANGG.
6
7
8
9
10
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak HIBAH
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B
: LRAST : Selasa, 26 Januari 1 : : lu_pastkt
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
0
148,808,853
148,808,853
0.00
0
150,490,250
150,490,250
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
148,808,853
148,808,853
0.00
0
150,490,250
150,490,250
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
148,808,853
148,808,853
0.00
0
150,490,250
150,490,250
0.00
97.65
BELANJA NEGARA 30,619,586,000
29,603,099,514
(
1,016,486,486)
96.68
24,887,541,000
24,303,489,761
(
584,051,239)
B.I.1.a
Rupiah Murni Belanja Pegawai
19,614,103,000
19,446,243,200
(
167,859,800)
99.14
16,229,452,000
15,943,570,745
(
285,881,255)
98.24
B.I.1.b
Belanja Barang
10,417,606,000
9,574,005,314
(
843,600,686)
91.90
8,490,470,000
8,192,301,016
(
298,168,984)
96.49
B.I.1.c
Belanja Modal
587,877,000
582,851,000
5,026,000)
99.15
167,619,000
167,618,000
1,000)
100.00
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Pinjaman dan Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.a
Belanja Pegawai
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.b
Belanja Barang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.c
Belanja Modal
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
30,619,586,000
29,603,099,514
1,016,486,486)
96.68
24,887,541,000
24,303,489,761
584,051,239)
97.65
B.I.2
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN
: : : : :
089 01 0100 634057
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
KD
KANTOR DAERAH 2015
No
URAIAN
1
2
: LRAST : Selasa, 26 Januari 2 : : lu_pastkt
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id 2014
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
3
4
5
% REAL. ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REAL. ANGG.
6
7
8
9
10
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, 31 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Keuangan
Kriso Wandi Siahaan NIP 196905221993031001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
URAIAN
1
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DKI JAKARTA
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
: LRBST 01 : Selasa, 26 Januari 1 : : lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA TAHUN INI
5
JUMLAH S/D TAHUN INI
JUMLAH NETO S/D TAHUN INI
PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
TRANSAKSI KAS 01
RUPIAH MURNI
0
RM
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
994
Layanan Perkantoran
51
BELANJA PEGAWAI
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
5,444,926,000
6,533,644,000
6,533,631,840
6,533,631,840
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
72,000
108,000
109,044
109,044
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
467,711,000
522,639,000
522,573,670
522,573,670
(
0
6,533,631,840
100.00
12,160
22,138)
86,906
80.47
21,094
0
522,573,670
99.99
65,330
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
161,205,000
175,489,000
175,478,240
175,478,240
0
175,478,240
99.99
10,760
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
168,977,000
80,770,000
79,510,000
79,510,000
(
2,160,616)
77,349,384
95.76
3,420,616
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
697,833,000
909,745,000
917,365,000
917,365,000
(
10,781,000)
906,584,000
99.65
3,161,000
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
146,089,000
205,971,000
203,553,792
203,553,792
0
203,553,792
98.83
2,417,208
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
379,926,000
345,751,000
345,675,380
345,675,380
0
345,675,380
99.98
75,620
511129
Belanja Uang Makan PNS
912,678,000
678,489,000
677,389,000
677,389,000
0
677,389,000
99.84
1,100,000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
64,273,000
65,495,000
66,010,000
66,010,000
545,000)
65,465,000
99.95
30,000
8,443,690,000
9,518,101,000
9,521,295,966
9,521,295,966
13,508,754)
9,507,787,212
100.03
10,313,788
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122
Belanja Lembur
( (
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
512211
5124 512411
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
URAIAN
1
2
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
REALISASI BELANJA JUMLAH S/D TAHUN INI
TAHUN INI
5
6
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TAHUN INI
PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI
7
8
9
SISA ANGGARAN
10
527,808,000
221,876,000
192,865,000
192,865,000
0
192,865,000
86.92
29,011,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
527,808,000
221,876,000
192,865,000
192,865,000
0
192,865,000
86.92
29,011,000
7,132,018,000
9,874,126,000
9,860,739,131
9,860,739,131
(
115,148,143)
9,745,590,988
98.70
128,535,012
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 52
ANGGARAN SEMULA
: LRBST 01 : Selasa, 26 Januari 2 : : lu_lrabstkt
Belanja Uang Lembur
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
5211
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DKI JAKARTA
7,132,018,000
9,874,126,000
9,860,739,131
9,860,739,131
(
115,148,143)
9,745,590,988
99.86
128,535,012
16,103,516,000
19,614,103,000
19,574,900,097
19,574,900,097
(
128,656,897)
19,446,243,200
99.80
167,859,800
BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
202,480,000
309,096,000
297,744,702
297,744,702
0
297,744,702
96.33
11,351,298
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
207,920,000
0
0
0
0
0
0.00
0
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
14,400,000
14,400,000
6,400,500
6,400,500
0
6,400,500
44.45
7,999,500
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
171,960,000
171,960,000
166,880,000
166,880,000
0
166,880,000
97.05
5,080,000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
1,469,520,000
1,374,960,000
1,307,784,000
1,307,784,000
0
1,307,784,000
95.11
67,176,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
2,066,280,000
1,870,416,000
1,778,809,202
1,778,809,202
0
1,778,809,202
95.10
91,606,798
650,385,000
0
0
0
0
0
0.00
0
45,600,000
50,640,000
34,560,000
34,560,000
0
34,560,000
68.25
16,080,000
695,985,000
50,640,000
34,560,000
34,560,000
0
34,560,000
68.25
16,080,000
5212
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
521213
Belanja Honor Output Kegiatan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
5218
Belanja Barang Persediaan
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
0
759,082,000
694,915,350
694,915,350
0
694,915,350
91.55
64,166,650
521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
0
0
0
0
0
0
0.00
0
521832
Belanja Barang Persediaan Lainnya
0
251,746,000
217,438,375
217,438,375
0
217,438,375
86.37
34,307,625
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
0
1,010,828,000
912,353,725
912,353,725
0
912,353,725
90.26
98,474,275
5221
Belanja Jasa
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
1
2
522111
Belanja Langganan Listrik
522112
Belanja Langganan Telepon
522113
5231
Belanja Pemeliharaan
3
TAHUN INI
5
JUMLAH S/D TAHUN INI
JUMLAH NETO S/D TAHUN INI
PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
577,768,120
577,768,120
0
577,768,120
96.29
22,231,880
36,960,000
41,700,000
38,209,636
38,209,636
0
38,209,636
91.63
3,490,364
Belanja Langganan Air
120,000,000
60,000,000
46,376,060
46,376,060
0
46,376,060
77.29
13,623,940
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
756,960,000
701,700,000
662,353,816
662,353,816
0
662,353,816
94.39
39,346,184
1,146,802,000
1,234,727,000
1,229,128,100
1,229,128,100
0
1,229,128,100
99.55
5,598,900
0
12,076,000
11,950,400
11,950,400
0
11,950,400
98.96
125,600
710,287,000
485,927,000
446,623,901
446,623,901
0
446,623,901
91.91
39,303,099
0
10,000,000
2,730,500
2,730,500
0
2,730,500
27.31
7,269,500
1,857,089,000
1,742,730,000
1,690,432,901
1,690,432,901
0
1,690,432,901
97.00
52,297,099
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523123
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
5,376,314,000
5,376,314,000
5,078,509,644
5,078,509,644
0
5,078,509,644
94.46
297,804,356
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994
21,479,830,000
24,990,417,000
24,653,409,741
24,653,409,741
(
128,656,897)
24,524,752,844
98.65
465,664,156
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
21,479,830,000
24,990,417,000
24,653,409,741
24,653,409,741
(
128,656,897)
24,524,752,844
98.65
465,664,156
Belanja Bahan
15,860,000
3,640,000
2,655,000
2,655,000
0
2,655,000
72.94
985,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
15,860,000
3,640,000
2,655,000
2,655,000
0
2,655,000
72.94
985,000
199,160,000
222,386,000
221,716,960
221,716,960
0
221,716,960
99.70
669,040
53,550,000
161,150,000
101,135,000
101,135,000
0
101,135,000
62.76
60,015,000
3670
3676
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
001
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
52
BELANJA BARANG
5241
4
REALISASI BELANJA
600,000,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5212
ANGGARAN SETELAH REVISI
: LRBST 01 : Selasa, 26 Januari 3 : : lu_lrabstkt
600,000,000
523111
521211
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DKI JAKARTA
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
1
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DKI JAKARTA
2
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
: LRBST 01 : Selasa, 26 Januari 4 : : lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA TAHUN INI
5
JUMLAH S/D TAHUN INI
6
JUMLAH NETO S/D TAHUN INI
PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
630,210,000
588,060,000
565,200,000
565,200,000
0
565,200,000
96.11
22,860,000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
170,820,000
94,364,000
89,971,220
89,971,220
0
89,971,220
95.34
4,392,780
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
1,053,740,000
1,065,960,000
978,023,180
978,023,180
0
978,023,180
91.75
87,936,820
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,069,600,000
1,069,600,000
980,678,180
980,678,180
0
980,678,180
91.69
88,921,820
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001
1,069,600,000
1,069,600,000
980,678,180
980,678,180
0
980,678,180
91.69
88,921,820
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
1,069,600,000
1,069,600,000
980,678,180
980,678,180
0
980,678,180
91.69
88,921,820
3676
3678
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
53
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100,000,000
339,382,000
338,160,000
338,160,000
0
338,160,000
99.64
1,222,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
100,000,000
339,382,000
338,160,000
338,160,000
0
338,160,000
99.64
1,222,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
100,000,000
339,382,000
338,160,000
338,160,000
0
338,160,000
99.64
1,222,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.996
100,000,000
339,382,000
338,160,000
338,160,000
0
338,160,000
99.64
1,222,000
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
53
BELANJA MODAL
5321
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60,000,000
143,495,000
142,560,000
142,560,000
0
142,560,000
99.35
935,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
60,000,000
143,495,000
142,560,000
142,560,000
0
142,560,000
99.35
935,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
60,000,000
143,495,000
142,560,000
142,560,000
0
142,560,000
99.35
935,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.997
60,000,000
143,495,000
142,560,000
142,560,000
0
142,560,000
99.35
935,000
998
Gedung/Bangunan
53
BELANJA MODAL
5331
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
533121
06
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
1
2
3
8
9
10
102,131,000
97.27
2,869,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
0
105,000,000
102,131,000
102,131,000
0
102,131,000
97.27
2,869,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
0
105,000,000
102,131,000
102,131,000
0
102,131,000
97.27
2,869,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998
0
105,000,000
102,131,000
102,131,000
0
102,131,000
97.27
2,869,000
160,000,000
587,877,000
582,851,000
582,851,000
0
582,851,000
99.15
5,026,000
22,709,430,000
26,647,894,000
26,216,938,921
26,216,938,921
128,656,897)
26,088,282,024
98.38
559,611,976
48,650,000
68,800,000
67,078,000
67,078,000
0
67,078,000
97.50
1,722,000
0
0
0
0
0
0
0.00
0
48,650,000
68,800,000
67,078,000
67,078,000
0
67,078,000
97.50
1,722,000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
0
85,450,000
65,911,700
65,911,700
0
65,911,700
77.13
19,538,300
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
0
85,450,000
65,911,700
65,911,700
0
65,911,700
77.13
19,538,300
Belanja Jasa Profesi
0
40,200,000
32,600,000
32,600,000
0
32,600,000
81.09
7,600,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
0
40,200,000
32,600,000
32,600,000
0
32,600,000
81.09
7,600,000
4,143,900,000
3,650,476,000
3,247,047,790
3,247,047,790
0
3,247,047,790
88.95
403,428,210
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3678
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.01
(
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
524111
7 0
BELANJA BARANG
5241
6
SISA ANGGARAN
102,131,000
Laporan Hasil Pengawasan
522151
5
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D TAHUN INI
PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI
102,131,000
52
5221
JUMLAH S/D TAHUN INI
TAHUN INI
105,000,000
001
5218
4
REALISASI BELANJA
0
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
521811
ANGGARAN SETELAH REVISI
: LRBST 01 : Selasa, 26 Januari 5 : : lu_lrabstkt
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
3701
5212
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DKI JAKARTA
Belanja Barang Persediaan
Belanja Jasa
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
1
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
2
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
: LRBST 01 : Selasa, 26 Januari 6 : : lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA TAHUN INI
5
JUMLAH S/D TAHUN INI
JUMLAH NETO S/D TAHUN INI
PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0
54,750,000
36,510,000
36,510,000
0
36,510,000
66.68
18,240,000
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
0
72,016,000
65,670,000
65,670,000
0
65,670,000
91.19
6,346,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
4,143,900,000
3,777,242,000
3,349,227,790
3,349,227,790
0
3,349,227,790
88.67
428,014,210
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
4,192,550,000
3,971,692,000
3,514,817,490
3,514,817,490
0
3,514,817,490
88.50
456,874,510
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.001
4,192,550,000
3,971,692,000
3,514,817,490
3,514,817,490
0
3,514,817,490
88.50
456,874,510
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3701
4,192,550,000
3,971,692,000
3,514,817,490
3,514,817,490
0
3,514,817,490
88.50
456,874,510
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.06
4,192,550,000
3,971,692,000
3,514,817,490
3,514,817,490
0
3,514,817,490
88.50
456,874,510
01.01
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH BELANJA FUNGSI
01
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN
0
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA
01
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER
KD
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
JUMLAH TRANSAKSI KAS
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS
26,901,980,000
30,619,586,000
29,731,756,411
29,731,756,411
(
128,656,897)
29,603,099,514
97.10
1,016,486,486
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TAHUN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
: : : : :
089 01 0100 634057 : KD
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN KANTOR DAERAH
KD. LAPORAN : LRPS.T01 : 26/01/16 TANGGAL : 1 HAL : lu_pendsatk PROG. ID : REALISASI
KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
TAHUN INI 4
PENDAPATAN
JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI 5
PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI 6
JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI 7
% REAL. PEND 8
TRANSAKSI KAS I
Penerimaan Dalam Negeri
42
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
423
PNBP LAINNYA
4231
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
42314
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Penerimaan 42314 Jumlah Penerimaan 4231
0
130,684,564
130,684,564
0
130,684,564
0.00
0
130,684,564
130,684,564
0
130,684,564
0.00
0
130,684,564
130,684,564
0
130,684,564
0.00
4239
Pendapatan Lain-lain
42395
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
0
18,124,289
18,124,289
0
18,124,289
0.00
Jumlah Penerimaan 42395
0
18,124,289
18,124,289
0
18,124,289
0.00
Jumlah Penerimaan 4239
0
18,124,289
18,124,289
0
18,124,289
0.00
0
148,808,853
148,808,853
0
148,808,853
0.00
0
148,808,853
148,808,853
0
148,808,853
0.00
0
148,808,853
148,808,853
0
148,808,853
0.00
0
148,808,853
148,808,853
0
148,808,853
0.00
JUMLAH PENDAPATAN
0
148,808,853
148,808,853
0
148,808,853
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
0
148,808,853
148,808,853
0
148,808,853
0.00
Jumlah Penerimaan 423 Jumlah Penerimaan 42 Jumlah Penerimaan Dalam Negeri JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
KODE
1
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
2
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU
SEMESTER INI
JUMLAH S/D SEMESTER INI
5
6
7
: LRBST 01 : 26-01-16 1 : : lu_lrapbstkth % REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
8
9
TRANSAKSI KAS 01
RUPIAH MURNI
0
RM
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
994
Layanan Perkantoran
51
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI
5111
sub kelompok belanja tidak ada
511119
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
0
0
0
22,138
22,138
0.00
0
511123
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS
0
0
0
2,160,616
2,160,616
0.00
0
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
0
0
2,081,000
8,700,000
10,781,000
0.00
0
511151
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
0
0
180,000
365,000
545,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
0
0
2,261,000
11,247,754
13,508,754
0.00
0
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
0
0
0
115,148,143
115,148,143
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0
0
0
115,148,143
115,148,143
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
5124 512411
sub kelompok belanja tidak ada
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM
3670 01.01.01
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0100 : 634057
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
KODE
1
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
2
3
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI
01.01
01
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN
0
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU
SEMESTER INI
JUMLAH S/D SEMESTER INI
5
6
7
: LRBST 01 : 26-01-16 2 : : lu_lrapbstkth % REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
8
9
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA
01
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER
KD
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS
0
0
2,261,000
126,395,897
128,656,897
0.00
0
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN UNTUK TAHUN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
: : : : :
089 01 0100 634057 : XX
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DKI JAKARTA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN Cek Tabel
KD. LAPORAN : LPPE.T01b : 26/01/16 TANGGAL : 1 HAL : lue_penblank PROG. ID : REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI 4
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------
TAHUN INI 5
JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI 6
% REAL. PEND 7
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057.000 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN AKUN NERACA KODE
URAIAN
1
2
Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 1 Kode Lap. : LBAPKT
JUMLAH 3
117111
Barang Konsumsi
457,389,045
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
117131
Bahan Baku
117199
Persediaan Lainnya
180,204,214
131111
Tanah
492,800,000
132111
Peralatan dan Mesin
133111
Gedung dan Bangunan
134113
Jaringan
137111
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
(
6,411,241,474)
137211
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
(
4,055,602,702)
137313
Akumulasi Penyusutan Jaringan
(
220,000,000)
166112
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
25,440,500 0
7,233,994,451 21,817,199,821 300,000,000
0
J U M L A H
19,820,183,855 JAKARTA, 31 Desember 2015 Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 1
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057.000 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Kode Lap. : LBAPKT
JUMLAH
AKUN NERACA KODE
URAIAN
NILAI BMN
AKM. PENYUSUTAN
1
2
3
4
117111
Barang Konsumsi
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
117131
Bahan Baku
117199
NILAI NETTO 5
457,389,045
0
457,389,045
25,440,500
0
25,440,500
0
0
0
Persediaan Lainnya
180,204,214
0
180,204,214
131111
Tanah
492,800,000
0
492,800,000
132111
Peralatan dan Mesin
7,233,994,451
6,411,241,474
822,752,977
133111
Gedung dan Bangunan
21,817,199,821
4,055,602,702
17,761,597,119
134113
Jaringan
300,000,000
220,000,000
80,000,000
166112
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
0
0
0
30,507,028,031
10,686,844,176
19,820,183,855
J U M L A H
JAKARTA, 31 Desember 2015 Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 1
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE
URAIAN
1
2
131111 2.01.01 132111
M2
PERALATAN DAN MESIN
BERTAMBAH
NILAI
4
SALDO PER
MUTASI
1 JANUARI 2015 KUANTITAS
TANAH TANAH PERSIL
SALDO PER
SAT
3
Kode Lap. : LBSIKT
5
31 DESEMBER 2015
BERKURANG
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
6
7
8
9
10
11
420
492,800,000
0
0
0
0
420
492,800,000
420
492,800,000
0
0
0
0
420
492,800,000
2,805
6,753,274,451
175
480,720,000
0
0
2,980
7,233,994,451
3.01.03
ALAT BANTU
Unit
5
76,344,000
0
0
0
0
5
76,344,000
3.02.01
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
Unit
14
1,177,254,500
0
0
0
0
14
1,177,254,500
3.02.02
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
Unit
1
682,000
0
0
0
0
1
682,000
3.03.01
ALAT BENGKEL BERMESIN
Buah
2
1,717,000
0
0
0
0
2
1,717,000
477
1,025,730,564
45
115,828,000
0
0
522
1,141,558,564
Buah
1,896
2,223,424,200
102
191,963,200
0
0
1,998
2,415,387,400
23
117,342,000
0
0
0
0
23
117,342,000
Buah
101
143,639,940
0
0
0
0
101
143,639,940
3.05.01
ALAT KANTOR
3.05.02
ALAT RUMAH TANGGA
3.06.01
ALAT STUDIO
3.06.02
ALAT KOMUNIKASI
3.06.03
PERALATAN PEMANCAR
1
1,500,000
0
0
0
0
1
1,500,000
3.07.01
ALAT KEDOKTERAN
Buah
4
4,329,000
0
0
0
0
4
4,329,000
3.10.01
KOMPUTER UNIT
Buah
165
1,446,145,358
13
128,950,800
0
0
178
1,575,096,158
3.10.02
PERALATAN KOMPUTER
Buah
113
519,583,889
15
43,978,000
0
0
128
563,561,889
3.12.01
ALAT PENGEBORAN MESIN
Buah
1
600,000
0
0
0
0
1
600,000
3.17.01
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI
Buah
2
14,982,000
0
0
0
0
2
14,982,000
6
21,715,068,821
0
102,131,000
0
0
6
21,817,199,821
6
21,715,068,821
0
102,131,000
0
0
6
21,817,199,821
2
300,000,000
0
0
0
0
2
300,000,000
2
300,000,000
0
0
0
0
2
300,000,000
133111 4.01.01 134113 5.03.06
GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
Unit
JARINGAN INSTALASI GARDU LISTRIK
TOTAL
Unit
29,261,143,272
582,851,000
0
29,843,994,272
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 2
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE
URAIAN
1
2
SALDO PER
SAT
4
SALDO PER
MUTASI
1 JANUARI 2015 KUANTITAS
3
Kode Lap. : LBSIKT
NILAI 5
BERTAMBAH
31 DESEMBER 2015
BERKURANG
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
6
7
8
9
10
11
JAKARTA, 31 Desember 2015 Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 1
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE
URAIAN
1
2
132111
SALDO PER
SAT
PERALATAN DAN MESIN
BERTAMBAH
NILAI
4
5 123
SALDO PER
MUTASI
1 JANUARI 2015 KUANTITAS
3
Kode Lap. : LBSEKT
31 DESEMBER 2015
BERKURANG
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
6
7
8
9
10
11
20,241,000
0
0
0
0
123
20,241,000
3.05.01
ALAT KANTOR
Buah
19
4,331,000
0
0
0
0
19
4,331,000
3.05.02
ALAT RUMAH TANGGA
Buah
82
13,223,000
0
0
0
0
82
13,223,000
3.06.01
ALAT STUDIO
15
2,383,000
0
0
0
0
15
2,383,000
3.06.02
ALAT KOMUNIKASI
7
304,000
0
0
0
0
7
304,000
TOTAL
Buah
20,241,000
0
0
JAKARTA, 31 Desember 2015 Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
20,241,000
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 1
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE
URAIAN
1
2
131111 2.01.01 132111
M2
PERALATAN DAN MESIN
BERTAMBAH
NILAI
4
SALDO PER
MUTASI
1 JANUARI 2015 KUANTITAS
TANAH TANAH PERSIL
SALDO PER
SAT
3
Kode Lap. : LBSGKT
5
31 DESEMBER 2015
BERKURANG
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
6
7
8
9
10
11
420
492,800,000
0
0
0
0
420
492,800,000
420
492,800,000
0
0
0
0
420
492,800,000
2,928
6,773,515,451
175
480,720,000
0
0
3,103
7,254,235,451
3.01.03
ALAT BANTU
Unit
5
76,344,000
0
0
0
0
5
76,344,000
3.02.01
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
Unit
14
1,177,254,500
0
0
0
0
14
1,177,254,500
3.02.02
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
Unit
1
682,000
0
0
0
0
1
682,000
3.03.01
ALAT BENGKEL BERMESIN
Buah
2
1,717,000
0
0
0
0
2
1,717,000
496
1,030,061,564
45
115,828,000
0
0
541
1,145,889,564
Buah
1,978
2,236,647,200
102
191,963,200
0
0
2,080
2,428,610,400
38
119,725,000
0
0
0
0
38
119,725,000
Buah
108
143,943,940
0
0
0
0
108
143,943,940
3.05.01
ALAT KANTOR
3.05.02
ALAT RUMAH TANGGA
3.06.01
ALAT STUDIO
3.06.02
ALAT KOMUNIKASI
3.06.03
PERALATAN PEMANCAR
1
1,500,000
0
0
0
0
1
1,500,000
3.07.01
ALAT KEDOKTERAN
Buah
4
4,329,000
0
0
0
0
4
4,329,000
3.10.01
KOMPUTER UNIT
Buah
165
1,446,145,358
13
128,950,800
0
0
178
1,575,096,158
3.10.02
PERALATAN KOMPUTER
Buah
113
519,583,889
15
43,978,000
0
0
128
563,561,889
3.12.01
ALAT PENGEBORAN MESIN
Buah
1
600,000
0
0
0
0
1
600,000
3.17.01
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI
Buah
2
14,982,000
0
0
0
0
2
14,982,000
6
21,715,068,821
0
102,131,000
0
0
6
21,817,199,821
6
21,715,068,821
0
102,131,000
0
0
6
21,817,199,821
2
300,000,000
0
0
0
0
2
300,000,000
2
300,000,000
0
0
0
0
2
300,000,000
133111 4.01.01 134113 5.03.06
GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
Unit
JARINGAN INSTALASI GARDU LISTRIK
TOTAL
Unit
29,281,384,272
582,851,000
0
29,864,235,272
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal : 12-02-2016 Halaman : 2
NAMA UAKPB : 089.01.01.634057 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG KODE
URAIAN
1
2
SALDO PER
SAT
4
SALDO PER
MUTASI
1 JANUARI 2015 KUANTITAS
3
Kode Lap. : LBSGKT
NILAI 5
BERTAMBAH
31 DESEMBER 2015
BERKURANG
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
KUANTITAS
NILAI
6
7
8
9
10
11
JAKARTA, 31 Desember 2015 Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Tgl Cetak
:
12-02-2016
Halaman
:
1
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA UAKPB KODE UAKPB
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN : 089.01.01.634057.000.KD
Kode
Uraian
117111 1.01.03.01.001
BARANG KONSUMSI Alat Tulis
1.01.03.01.002
Tinta Tulis, Tinta Stempel
1.01.03.01.003
Penjepit Kertas
1.01.03.01.004
Penghapus/Korektor
1.01.03.01.005
Buku Tulis
1.01.03.01.006
Ordner Dan Map
1.01.03.01.007
Penggaris
170,500
1.01.03.01.008
Cutter (Alat Tulis Kantor)
876,140
1.01.03.01.009
Pita Mesin Ketik
1,100,000
1.01.03.01.010
Alat Perekat
9,922,145
1.01.03.02.001
Kertas HVS
13,986,650
1.01.03.02.002
Berbagai Kertas
69,536,400
1.01.03.02.003
Kertas Cover
13,204,400
1.01.03.02.004
Amplop
1.01.03.02.005
Kop Surat
0
1.01.03.03.003
Plat Cetak
0
1.01.03.04.001
Continuous Form
1.01.03.04.003
Pita Printer
1.01.03.04.004
Tinta/Toner Printer
1.01.03.04.005
Disket
JUMLAH BARANG KONSUMSI 117113 1.01.03.05.001
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN Sapu Dan Sikat
1.01.03.05.002
Alat-Alat Pel Dan Lap
JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN 117131 1.01.01.04.001
BAHAN BAKU Bahan Bakar Minyak
JUMLAH BAHAN BAKU
23,443,975 26,400 3,010,150 18,321,600 9,696,600 57,271,940
1,857,900
14,911,600 6,874,190 203,319,875 9,858,580 457,389,045 3,374,250 22,066,250 25,440,500 0 0
117199 1.01.04.01.001
PERSEDIAAN LAINNYA Obat Cair
1.01.04.01.002
Obat Padat
127,023,365
JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA
180,204,214
53,180,849
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Tgl Cetak
:
12-02-2016
Halaman
:
2
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA UAKPB KODE UAKPB
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN : 089.01.01.634057.000.KD
Kode
Uraian
TOTAL Keterangan: 1. Persediaan senilai Rp. 2. Persediaan senilai Rp.
663,033,759 0,- dalam kondisi rusak. 0,- dalam kondisi usang.
Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
JAKARTA, 31 Desember 2015 Petugas Pengelola Persediaan
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
Rahmat
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Tgl Cetak
:
12-02-2016
Halaman
:
1
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA UAKPB KODE UAKPB
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN : 089.01.01.634057.000.KD
Kode
Uraian
117111 1.01.03.01.001
BARANG KONSUMSI Alat Tulis
1.01.03.01.002
Tinta Tulis, Tinta Stempel
1.01.03.01.003
Penjepit Kertas
1.01.03.01.004
Penghapus/Korektor
1.01.03.01.005
Buku Tulis
1.01.03.01.006
Ordner Dan Map
1.01.03.01.007
Penggaris
170,500
1.01.03.01.008
Cutter (Alat Tulis Kantor)
876,140
1.01.03.01.009
Pita Mesin Ketik
1,100,000
1.01.03.01.010
Alat Perekat
9,922,145
1.01.03.02.001
Kertas HVS
13,986,650
1.01.03.02.002
Berbagai Kertas
69,536,400
1.01.03.02.003
Kertas Cover
13,204,400
1.01.03.02.004
Amplop
1.01.03.04.001
Continuous Form
1.01.03.04.003
Pita Printer
1.01.03.04.004
Tinta/Toner Printer
1.01.03.04.005
Disket
23,443,975 26,400 3,010,150 18,321,600 9,696,600 57,271,940
1,857,900 14,911,600 6,874,190 203,319,875 9,858,580
JUMLAH BARANG KONSUMSI 117113 1.01.03.05.001
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN Sapu Dan Sikat
1.01.03.05.002
Alat-Alat Pel Dan Lap
457,389,045 3,374,250 22,066,250
JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN
25,440,500
117199 1.01.04.01.001
PERSEDIAAN LAINNYA Obat Cair
1.01.04.01.002
Obat Padat
127,023,365
JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA
180,204,214
TOTAL
663,033,759
Keterangan: 1. Persediaan senilai Rp. 2. Persediaan senilai Rp.
53,180,849
0,- dalam kondisi rusak. 0,- dalam kondisi usang.
Penanggung Jawab UAKPB KEPALA BAGIAN TATA USAHA
JAKARTA, 31 Desember 2015 Petugas Pengelola Persediaan
CATUR IMAN PRATIGNYO NIP 19650306 198503 1 001
Rahmat
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Data Pembayaran Tagihan : Kode Billing
: 820150123000814
Tanggal Billing
: 23-01-2015 10:51:33
Tanggal Kadaluarsa
: 26-01-2015 10:51:33
Tanggal Bayar
: 23-01-2015 12:12:20
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar
: Budi Wijoyo
Kementerian/Lembaga
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 1.080.000 (IDR)
Terbilang
: Satu Juta Delapan Puluh Ribu (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000429600
NTPN
: 46C980N9TGABSSVE
Detil Pembayaran Tagihan : Jenis Setoran
: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu II
Kode Akun
:
Jumlah Setoran
: 1.080.000 (IDR)
423951 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Data Pembayaran Tagihan : Kode Billing
: 820150123000799
Tanggal Billing
: 23-01-2015 10:43:56
Tanggal Kadaluarsa
: 26-01-2015 10:43:56
Tanggal Bayar
: 23-01-2015 12:10:11
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar
: Budi Wijoyo
Kementerian/Lembaga
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 11.465.000 (IDR)
Terbilang
: Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000429260
NTPN
: ECD7A0N9TGABSSUV
Detil Pembayaran Tagihan : Jenis Setoran
: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu II
Kode Akun
:
Jumlah Setoran
: 555.000 (IDR)
Jenis Setoran
: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu II
Kode Akun
:
Jumlah Setoran
: 1.060.000 (IDR)
Jenis Setoran
: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu II
Kode Akun
:
Jumlah Setoran
: 700.000 (IDR)
Jenis Setoran
: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu II
423951 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
423951 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
423951 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
423951 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun
:
Jumlah Setoran
: 5.850.000 (IDR)
Jenis Setoran
: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu II
Kode Akun
:
Jumlah Setoran
: 3.300.000 (IDR)
423951 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820151231871962
Tanggal Billing
: 31-12-2015 10:49:43
Tanggal Kadaluarsa
: 03-01-2016 10:49:43
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 31-12-2015 12:48:51
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Sisa UP/TUP & Penerimaan Transito
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 355.330
Terbilang
: Tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000221252
NTPN
: 5283000A75F5I57O
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
:-
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Pengembalian Sisa TUP 2015
2. Detail tagihan : Wajib Bayar Bendahara Pengeluara BPKP Banten
Lokasi Kegiatan Kab/Kota Output -
000
Akun Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah
Periode Periode Jumlah (dari) (s/d) -
-
355.330
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820151230837950
Tanggal Billing
: 30-12-2015 12:03:33
Tanggal Kadaluarsa
: 02-01-2016 12:03:33
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 30-12-2015 12:32:43
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Sisa UP/TUP & Penerimaan Transito
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 695.000.000
Terbilang
: Enam ratus sembilan puluh lima juta (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000102203
NTPN
: 67FD96377TLBM3F8
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
:-
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Pengembalian Sisa TUP TA 2015 BPKP Banten
2. Detail tagihan : Wajib Bayar Bendahara Pengeluara BPKP Banten
Lokasi Kegiatan Kab/Kota Output -
000
Akun Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah
Periode Periode (dari) (s/d) -
-
Jumlah 695.000.000
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820160115511691
Tanggal Billing
: 15-01-2016 12:42:42
Tanggal Kadaluarsa
: 18-01-2016 12:42:42
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 15-01-2016 14:53:58
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Sisa UP/TUP & Penerimaan Transito
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 300.000
Terbilang
: Tiga ratus ribu (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000248205
NTPN
: E6AB17NC5ELJ0V1O
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
:-
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Pengembalian TUP TA 2015
2. Detail tagihan : Wajib Bayar Bendahara Pengeluara BPKP Banten
Lokasi Kegiatan Kab/Kota Output -
000
Akun Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu
Periode Periode Jumlah (dari) (s/d) -
-
300.000
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820151216477263
Tanggal Billing
: 16-12-2015 09:46:27
Tanggal Kadaluarsa
: 19-12-2015 09:46:27
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 16-12-2015 10:19:48
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Pengembalian Belanja
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 8.700.000
Terbilang
: Delapan juta tujuh ratus ribu (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000983121
NTPN
: B67F11S44M2BC8O8
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Pengembalian Tunjangan Fungsional Auditor TA 2015
2. Detail tagihan : Wajib Bayar
Lokasi Kab/Kota
Kegiatan Output
Akun
Periode (dari)
Periode (s/d)
Jumlah
Bendahara Pengeluara BPKP Banten
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
3670 994
Belanja Tunj. Fungsional PNS
-
-
8.700.000
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820151229786656
Tanggal Billing
: 29-12-2015 10:53:50
Tanggal Kadaluarsa
: 01-01-2016 10:53:50
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 29-12-2015 11:18:31
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Pengembalian Belanja
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 9.930.000
Terbilang
: Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000966711
NTPN
: 65BBD30QQ11RJBMO
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2015
2. Detail tagihan : Wajib Bayar
Lokasi Kab/Kota
Kegiatan Output
Akun
Bendahara Pengeluara BPKP Banten
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
3670 994
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Periode Periode (dari) (s/d) -
-
Jumlah 9.930.000
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820150819619157
Tanggal Billing
: 19-08-2015 09:12:34
Tanggal Kadaluarsa
: 22-08-2015 09:12:34
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 19-08-2015 10:54:27
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Pengembalian Belanja
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 24.630.750
Terbilang
: Dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000395991
NTPN
: 948B02AM0QNRDRPO
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Penggembalian Tunjangan Kinerja A.n Rhein Sihotang Bulan Maret s.d Mei 2015
2. Detail tagihan : Wajib Bayar
Lokasi Kab/Kota
Kegiatan Output
Akun
Bendahara Pengeluaran BPKP Banten
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
3670 994
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Periode Periode (dari) (s/d) -
-
Jumlah 24.630.750
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Data tagihan :
Kode Billing
: 820151223688823
Tanggal Billing
: 23-12-2015 11:51:08
Tanggal Kadaluarsa
: 26-12-2015 11:51:08
Mata Uang
: IDR
Tangal Bayar
: 23-12-2015 12:49:41
Bank/Pos Bayar
: BANK MANDIRI
Channel Bayar
: Teller
Nama Penyetor
: Hori
Jenis Setoran
: Setoran Pengembalian Belanja
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon I
: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Satuan Kerja
: PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Total Disetor
: 80.587.393
Terbilang
: Delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga (IDR)
Status
: Sudah Dibayar
NTB
: 000000648627
NTPN
: 0DD9016AJ6T5NL3O
Fungsi
:-
Sub Fungsi
:-
Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Sumber Dana
:-
Cara Penarikan
:-
No Register
:-
Kewenangan
:-
Keterangan
:
Pengembailan Kelebihan Tukin Bulan Juni s.d November 2015
2. Detail tagihan : Wajib Bayar
Lokasi Kab/Kota
Kegiatan Output
Akun
Bendahara Pengeluaran BPKP Banten
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
3670 994
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Periode Periode (dari) (s/d) -
-
Jumlah 80.587.393
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
1
Tanggal
:
15 January 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Pendapatan Sewa Gedung Mandiri 2015
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Persediaan
No 1
Kode Akun 423141
2
219211
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
15 January 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 15 January 2015
Debet (Rp) 101.905.965
Kredit (Rp)
101.905.965 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
15 January 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
2
Tanggal
:
15 January 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Pendapatan Sewa ATM Mandiri 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 423141
2
219211
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
15 January 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 15 January 2015
Debet (Rp) 13.489.000
Kredit (Rp)
13.489.000 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
15 January 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
3
Tanggal
:
31 January 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Jurnal Balik Listrik Desember 2014
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 212112
2
522111
Uraian Akun Belanja Barang Yang Masih DiBayar Beban Langganan Listrik
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 January 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 January 2015
Debet (Rp) 27.916.375
Kredit (Rp)
27.916.375 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 January 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
4
Tanggal
:
31 January 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Jurnal Balik air Desember 2014
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 212112
2
522113
Uraian Akun Belanja Barang Yang Masih DiBayar Beban Langganan Air
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 January 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 January 2015
Debet (Rp) 13.179.520
Kredit (Rp)
13.179.520 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 January 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
5
Tanggal
:
31 January 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Jurnal Balik Telkom Desember 2014
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 212112
2
522112
Uraian Akun Belanja Barang Yang Masih DiBayar Beban Langganan Telkom
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 January 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 January 2015
Debet (Rp) 2.508.359
Kredit (Rp)
2.508.359 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 January 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
6
Tanggal
:
31 January 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Jurnal balik Uang Makan Desember 2014
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Persediaan
No 1
Kode Akun 212111
2
511129
Uraian Akun Belanja Pegawai Yang Masih DiBayar Beban Uang Makan PNS
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 January 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 January 2015
Debet (Rp) 19.205.000
Kredit (Rp)
19.205.000 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 January 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
7
Tanggal
:
30 June 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri Jan s.d Juni 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 June 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 June 2015
Debet (Rp) 6.744.498
Kredit (Rp)
6.744.498 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 June 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
8
Tanggal
:
30 June 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM BRI Jan s.d Juni 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 June 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 June 2015
Debet (Rp) 7.080.498
Kredit (Rp)
7.080.498 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 June 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
9
Tanggal
:
30 June 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung mandiri Jan s.d Jun 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 June 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 June 2015
Debet (Rp) 50.952.984
Kredit (Rp)
50.952.984 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 June 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
10
Tanggal
:
31 July 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri Juli 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 July 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 July 2015
Debet (Rp) 1.124.083
Kredit (Rp)
1.124.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 July 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
11
Tanggal
:
31 July 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM BRI Juli 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 July 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 July 2015
Debet (Rp) 1.180.083
Kredit (Rp)
1.180.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 July 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
12
Tanggal
:
31 July 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung mandiri Juli 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 July 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 July 2015
Debet (Rp) 8.492.164
Kredit (Rp)
8.492.164 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 July 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
13
Tanggal
:
31 August 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 August 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 August 2015
Debet (Rp) 1.124.083
Kredit (Rp)
1.124.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 August 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
14
Tanggal
:
31 August 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM BRI Agustus 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 August 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 August 2015
Debet (Rp) 1.180.087
Kredit (Rp)
1.180.087 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 August 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
15
Tanggal
:
31 August 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung mandiri Oktober 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 August 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 August 2015
Debet (Rp) 8.492.164
Kredit (Rp)
8.492.164 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 August 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
16
Tanggal
:
30 September 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri Oktober 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 September 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 September 2015
Debet (Rp) 1.124.083
Kredit (Rp)
1.124.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 September 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
17
Tanggal
:
30 September 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung mandiri Oktober 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 September 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 September 2015
Debet (Rp) 8.492.164
Kredit (Rp)
8.492.164 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 September 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
18
Tanggal
:
30 September 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM BRI Bulan September
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 114311
2
423141
Dibuat oleh
:
Uraian Akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Pengelola SAI
Disetujui
:
Kasubag Keuangan
Debet (Rp) 1.180.083
Kredit (Rp)
1.180.083
Direkam Oleh
:
Operator SAI
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
19
Tanggal
:
31 October 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri Oktober 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 October 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 October 2015
Debet (Rp) 1.124.083
Kredit (Rp)
1.124.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 October 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
20
Tanggal
:
31 October 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung mandiri Oktober 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 October 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 October 2015
Debet (Rp) 8.492.164
Kredit (Rp)
8.492.164 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 October 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
21
Tanggal
:
31 October 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Bri Bulan Oktober 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 114311
2
423141
Dibuat oleh
:
Uraian Akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Pengelola SAI
Disetujui
:
Kasubag Keuangan
Debet (Rp) 1.180.083
Kredit (Rp)
1.180.083
Direkam Oleh
:
Operator SAI
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
22
Tanggal
:
30 November 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Jurnal Balik Pendapatan YMDH ATM BRI
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 423141
2
114311
Dibuat oleh
:
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pengelola SAI
Disetujui
:
Kasubag Keuangan
Debet (Rp) 2.360.166
Kredit (Rp)
2.360.166
Direkam Oleh
:
Operator SAI
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
23
Tanggal
:
30 November 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Pendapatan ATM BRI Sep-Okt 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 November 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 November 2015
Debet (Rp) 2.360.166
Kredit (Rp)
2.360.166 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 November 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
24
Tanggal
:
30 November 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Pendapatan ATM BRI
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 423141
2
219211
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 November 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 November 2015
Debet (Rp) 14.161.000
Kredit (Rp)
14.161.000 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 November 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
25
Tanggal
:
30 November 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung November Mandiri
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 November 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 November 2015
Debet (Rp) 8.492.164
Kredit (Rp)
8.492.164 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 November 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
26
Tanggal
:
30 November 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri November 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 November 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 November 2015
Debet (Rp) 1.124.083
Kredit (Rp)
1.124.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 November 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
27
Tanggal
:
30 November 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM BRI November 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
30 November 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 30 November 2015
Debet (Rp) 1.180.083
Kredit (Rp)
1.180.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
30 November 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
28
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Bri Desember 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 1.180.083
Kredit (Rp)
1.180.083 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
29
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Gedung Mandiri Desember 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 8.492.161
Kredit (Rp)
8.492.161 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
30
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
ATM Mandiri Desember 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian √
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1
Kode Akun 219211
2
423141
Uraian Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Diterima Dimuka
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 1.124.087
Kredit (Rp)
1.124.087 Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
31
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Listrik Desember 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1 2
Kode Akun 522111 212112
Uraian Akun Beban Langganan Listrik Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 56.126.316
Kredit (Rp) 56.126.316
Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
32
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Telefon Desember 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1 2
Kode Akun 522112 212112
Uraian Akun Beban Langganan telepon Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 2.398.077
Kredit (Rp) 2.398.077
Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
33
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Air Bulan Desember 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1 2
Kode Akun 522113 212112
Uraian Akun Beban Langganan Air Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 3.957.720
Kredit (Rp) 3.957.720
Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015
FORM MEMO PENYESUAIN Kementerian Negara/Lembaga
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Eselon I
:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wilayah
:
DKI Jakarta
Satuan Kerja
:
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Nomor Dokumen
:
34
Tanggal
:
31 December 2015
Tahun Anggaran
:
2015
Keterangan
:
Kenaikan Pangkat Okt 2015
Kategori Jurnal Penyesuaian
√
Pendapatan Diterima Dimuka
Koreksi antar Beban
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pend. Selisih Kurs Belm Terealisasi
Belanja Dibayar dimuka
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Pembentukan Piutang Jk Panjang
Penyisihan Piutang
Pembentukan Piutang J. Pendek
Penghapusan piutang
Transfer Masuk
Penyusutan Aset
Transfer Keluar
Kas Di Bendahara Penerimaan
Reklasifikasi Neraca
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Koreksi
Persediaan
No 1 2
Kode Akun 511111 212111
Uraian Akun Beban Gaji Pokok PNS Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Dibuat oleh
:
Pengelola SAI
Disetujui
:
Tanggal
:
31 December 2015
Tanggal
:
Kasubag Keuangan 31 December 2015
Debet (Rp) 12.078.322
Kredit (Rp) 12.078.322
Direkam Oleh Tanggal
:
Operator SAI
:
31 December 2015