LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015

NOMOR NOMOR :: LAP-199/PW28/1/2016 LAP-199/PW28/1/2016 TANGGAL TANGGAL :: 22 22 JANUARI JANUARI 2016 2016 Jl. Pramuka No. 10, Sekupang, Kota Batam 29422 Telepon 0778-325901, Faksimili 0778-325901 E-mail: [email protected]

lapnran Kewngan Pertoakilan BPKP Prwinsi Kepulamn Riau Tahun 2015 (Unaudibd)

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tah,un 2003 tentang Keuangan Negara,

Menteri/Pimpinan l"€mbaga *bagai Pengguna Anggman/Barcng mempunyai tugas antala

lain menffim dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lemb

aga yai_tg

dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pmrbangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional,Laporcn Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tsrtang Standal Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pernerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparart, akrrat dan akuntabel.

Laporan Keuangan

pemakai

ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

laporan

khususnya

sarana untuk

sebagai

para

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungiawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara padg Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riiau.

Di

samping itu, laporan keuangan

ini

juga

dimakzudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (6ood goaernance).

.r.''1ffi .

"r\'-

uali2A16

i) ."/ !!r' I

4^ \. \"o(rB,

198503 1 0{n

KataPengantar

-i

-

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 (Unaudited)

DAFTAR ISI Halaman Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Pencatatan E.5. Transaksi Antar Entitas E.6. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

i ii iii iv v 1 3 4 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 19 19 20 27 27 29 33 34 35 37 37 42 44 44 44 44 45 45 46 47 47

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015

19

Tabel 2

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

20

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

20

Tabel 4

:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015

22

Tabel 5

:

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2015

23

Tabel 6

:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2015

24

Tabel 7

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

27

Tabel 8

:

Rincian Belanja Dibayar di Muka (prepaid) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

27

Tabel 9

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

28

Tabel 10

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

29

Tabel 11

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

32

Tabel 12

:

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

33

Tabel 13

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

35

Tabel 14

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

38

Tabel 15

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

39

Tabel 16

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

39

Tabel 17

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

40

Tabel 18

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

40

Tabel 19

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

41

Tabel 20

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

41

Daftar Tabel - iii -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Tahun 2015 (Unaudited)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Melalui KPPN dan BUN) 3. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (Melalui KPPN dan BUN) 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah (Melalui KPPN dan BUN) 5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah (Melalui KPPN dan BUN) 6. Laporan Barang Pengguna – SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN 8. Lampiran Pendukung Lainnya

Daftar Lampiran - iv -

-

,o$O*

PENGAIA'IA'AN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERNYATAAN TANGGUNG IAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2015 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Nerac4 Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampr, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posill keuangan secara Lay* sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1%5031 Ofi

Pernyataan Tanggung lawab - o -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2015 (Unaudited)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.971.696,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp31.071.392.449,00 atau mencapai 95,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.586.901.000,00.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.816.066.906,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp309.569.440,00; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp25.501.360.999,00; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp5.136.467,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp16.010.861,00 dan Rp25.800.056.045,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non-operasional,

dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.371.696,00; sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp14.853.929.492,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp14.840.557.796,00). Kegiatan Non Operasional tidak

Ringkasan - 1 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2015 (Unaudited)

mengalami surplus/defisit; sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengalami Defisit-LO sebesar (Rp14.840.557.796,00). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp3.299.009.064,00

dikurangi Defisit-LO sebesar Rp14.840.557.796,00

kemudian dikurangi dengan koreksi penyesuaian nilai aset sebesar Rp3.320.424,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp6.280.863.600,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp31.057.420.753,00

sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp25.800.056.045,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan

Operasional, dan L aporan

Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan

disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan - 2 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

CATA-

%

TAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

TA 2014 REALISASI

THD ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

13.971.696

-

11.568.016

0

13.971.696

-

11.568.016

32.586.901.000

31.071.392.449

95,35

10.528.927.627

■ Belanja Pegawai

9.850.295.000

9.656.264.550

98,03

6.022.762.242

■ Belanja Barang

5.407.613.000

4.896.638.988

90,55

3.647.672.985

■ Belanja Modal

17.328.993.000

16.518.488.911

95,32

858.492.400

Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0

■ Belanja Pegawai

0

0

0

0

■ Belanja Barang

0

0

0

0

■ Belanja Modal

0

0

0

0

32.586.901.000

31.071.392.449

95,35

10.528.927.627

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Rupiah Murni

Jumlah Belanja ■ Belanja Pegawai

B.2.1

9.850.295.000

9.656.264.550

98,03

6.022.762.242

■ Belanja Barang

B.2.2

5.407.613.000

4.896.638.988

90,55

3.647.672.985

■ Belanja Modal

B.2.3

17.328.993.000

16.518.488.911

95,32

858.492.400

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran- 3 -


II. N E R A C A PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.1

188.559.339

86.000.000

■ Piutang Bukan Pajak

C.1.2

0

600.000

■ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

C.1.3

0

(3.000)

0

597.000

121.010.101

148.972.829

309.569.440

235.569.829

■ Piutang Bukan Pajak (Netto) ■ Persediaan

C.1.4 JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

C.2

■ Tanah

C.2.1

7.878.455.000

1.597.591.400

■ Peralatan dan Mesin

C.2.2

1.928.637.542

1.481.303.542

■ Gedung dan Bangunan

C.2.3

527.127.000

527.127.000

■ Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.4

16.071.154.911

0

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.5

(904.800.954)

(546.018.763)

25.500.573.499

3.060.003.179

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA

C.3

■ Aset Lain-lain

C.3.1

25.682.333

25.682.333

■ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.3.2

(20.545.866)

(15.409.399)

5.136.467

10.272.934

25.815.279.406

3.305.845.942

16.010.861

6.836.878

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

16.010.861

6.836.878

JUMLAH KEWAJIBAN

16.010.861

6.836.878

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga

EKUITAS

C.4 C.4.1

C.5

■ Ekuitas Dana Lancar

C.5.1

0

228.732.951

■ Ekuitas Dana Investasi

C.5.2

0

3.070.276.113

■ Ekuitas

C.5.3

25.800.056.045

0

JUMLAH EKUITAS

25.799.268.545

3.299.009.064

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

25.815.279.406

3.305.845.942

Neraca - 4 -



Neraca - 5 -


III. LAPORAN OPERASIONAL PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) URAIAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL

D.1

2015

2014

PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1.1.1

13.371.696

0

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)

D.1.1

13.371.696

0

BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

9.660.752.168

0

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

171.249.602

0

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

774.140.537

0

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

191.069.433

0

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

3.693.589.594

0

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.6

363.918.658

0

■ Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.1.2.7

(3.000)

0

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.7)

D.1.2

14.854.716.992

0

(14.841.345.296)

0

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1– D.1.2) KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR

D.1 D.2 D.2.1

■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.1

0

0

■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.2

0

0

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2)

D.2.1

0

0

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.2.2.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.1

0

0

0

0

D.2.2

0

0

D.2

0

0

(14.841.345.296)

0

■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1) Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2) SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Laporan Operasional - 6 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Tahun 2015 (Unaudited)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) UARAIAN

CATATAN

2015

2014

EKUITAS AWAL

E.1

3.299.009.064

0

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(14.841.345.296)

0

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3 3.320.424

0

3.320.424

0

6.280.863.600

0

6.280.863.600

0

31.057.420.753

0

22.500.259.481

0

25.799.268.545

0

■ Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.4

■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.4.1

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.5

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)

E.6


Laporan Perubahan Ekuitas - 7 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan 8


Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Kepala Perwakilan

: Panijo

Kepala Bagian Tata Usaha (membawahi 2 Sub Bagian)

: Hartanto Sapto Priyono

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang IPP

: Sujito

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang APD

: Konstantin Siboro

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang AN

: Lilik Sumarwanto

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi

: Raplan Lumbanbatu

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang P3A

: Saut Parulian Pasaribu

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai tahun anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.  Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif.



Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam

laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah

mengacu pada

Kebijakan

akuntansi

Standar Akuntansi merupakan

Pemerintahan (SAP).

prinsip-prinsip,

dasar-dasar,

konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih

oleh

suatu

entitas

pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan



yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

dan/atau

masuk sumber

pengakuan

timbulnya

hak

atas

pendapatan direalisasi, yaitu adanya daya

ekonomi.

pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas



dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul



berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. Aset Tetap

b. Aset Tetap  Aset

tetap

mencakup

seluruh

aset

berwujud

yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang



Jangka

Panjang

adalah

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

d. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka



pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.  Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:



Kualitas

Lancar

Tarif

Uraian

Piutang

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan

0,5%

tempo

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

50%

Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.  Penghitungan dilakukan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013



tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

5 s.d 40 tahun 4 tahun



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah beberapa kali melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Terakhir revisi DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

Provinsi

Kepulauan

Riau berdasarkan surat

pengesahan Nomor S-2040/WPB.31/BD.0201/2015 tanggal 31 Desember 2015. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp13.971.696

Anggaran Setelah Revisi

Anggaran Awal

Uraian

51

Belanja Pegawai

5.803.487.000

9.850.295.000

52

Belanja Barang

5.303.566.000

5.407.613.000

53

Belanja Modal

37.787.500.000

17.328.993.000

Jumlah

48.894.553.000

32.586.901.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp13.971.696,00 dan Rp11.568.016,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Pendapatan Iuran dan Denda

0

12.041.696

-

Pendapatan Lain-Lain

0

1.930.000

-

0

13.971.696

-

Jumlah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,78 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya

pendapatan

dari

denda

keterlambatan

pekerjaan

Catatan atas Laporan Keuangan - 19 -


Perencanaan Pembangunan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Perbandingan realisasi pendapatan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut : Uraian Jenis Pendapatan

Realisasi TA 2015

Pendapatan Pengelolaan BMN Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain Jumlah Realisasi Belanja Negara Rp31.071.392.449

Realisasi TA 2014

Naik (Turun) %

0

7.454.000

(100,00)

12.041.696

483.566

2.390,19

1.930.000

3.630.450

(46,84)

13.971.696

11.568.016

20,78

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 dan 2014 (netto setelah dikurangi pengembalian belanja) adalah sebesar Rp31.071.392.449,00 dan Rp10.528.927.627,00. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Kode

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Uraian

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

29.121.094.000

27.851.522.818

95,64

06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.465.807.000

3.219.869.631

92,90

32.586.901.000

31.071.392.449

95,35

Jumlah

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Kode

Anggaran

Realisasi

Uraian

% Realisasi

51

Belanja Pegawai

9.850.295.000

9.656.264.550

98,03

52

Belanja Barang

5.407.613.000

4.896.638.988

90,55

53

Belanja Modal

17.328.993.000

16.518.488.911

95,32

Jumlah

32.586.901.000

31.071.392.449

95,35



Berdasarkan perbandingan realisasi belanja (netto) antara TA 2015 dan 2014 menunjukkan bahwa realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 195,11 persen dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2014. Hal ini disebabkan : 1) Kenaikan belanja pegawai sebesar 60,33 persen karena adanya pengangkatan status sebagai PNS pada pegawai yang masuk pada akhir tahun 2014 sebanyak 21 orang pada bulan April 2015. 2) Kenaikan belanja barang sebesar 34,24 persen karena bertambahnya peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah sebagai pengawal pembangunan nasional dengan penajaman kembali (refocusing) tugas pengawasan yang lebih luas. 3) Kenaikan belanja modal sebesar 1.824,13 persen karena adanya pembangunan gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahap I. Perbandingan realisasi belanja (netto) TA 2015 dan 2014 per jenis belanja adalah sebegai berikut : Jenis Belanja Kode

TA 2015

TA 2014

Uraian

Naik (Turun) %

51

Belanja Pegawai

9.656.264.550

6.022.762.242

60,33

52

Belanja Barang

4.896.638.988

3.647.672.985

34,24

53

Belanja Modal

16.518.488.911

858.492.400

Jumlah

31.071.392.449

10.528.927.627

1.824,13 195,11



Belanja Pegawai Rp9.656.264.550

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 (netto setelah dikurangi dengan pengembalian belanja) adalah sebesar Rp9.656.264.550,00 dan Rp6.022.762.242,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2015 Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

4.942.290.000

4.849.084.701

98,11

23.157.000

7.562.000

32,66

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

4.884.848.000

4.812.050.000

98,51

Jumlah Bruto

9.850.295.000

9.668.696.701

98,16

0

(12.432.151)

9.850.295.000

9.656.264.550

Uraian Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

98,03

Perbandingan realisasi belanja pegawai TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : TA 2015

TA 2014

Naik (Turun) %

4.849.084.701

3.270.804.443

48,25

7.562.000

12.674.000


4.812.050.000

2.758.542.361

74,44

Jumlah Bruto

9.668.696.701

6.042.020.804

60,02

(12.432.151)

(19.258.562)

(35,45)

9.656.264.550

6.022.762.242

60,33

Uraian Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

(40,33)

Peningkatan belanja pegawai tahun 2015 sebesar 60,33 persen dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan adanya perubahan status kepegawaian dari CPNS menjadi PNS terhadap 21 orang pegawai yang masuk ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2014.



Belanja Barang Rp4.896.638.988

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 (netto setelah dikurangi pengembalian belanja) adalah sebesar Rp4.896.638.988,00

dan

Rp3.647.672.985,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2015 Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

486.270.000

424.770.660

87,35

37.350.000

35.148.000

94,10

Belanja Barang Persediaan

183.150.000

145.569.450

79,48

Belanja Jasa

454.504.000

412.094.851

90,67

Belanja Pemeliharaan

253.858.000

185.466.433

73,06

3.992.481.000

3.705.742.794

92,82

0

0

5.407.613.000

4.908.792.188

0

(12.153.200)

5.407.613.000

4.896.638.988

Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional

Belanja Perj. Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

%

90,78 90,55

Perbandingan realisasi belanja barang TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Uraian

Naik (Turun) %

TA 2015

TA 2014

424.770.660

372.747.340

13,96

35.148.000

139.727.310

(74,85)

Belanja Barang Persediaan

145.569.450

0

Belanja Jasa

412.094.851

284.597.452

44,80

Belanja Pemeliharaan

185.466.433

141.181.500

31,37

3.705.742.794

2.709.419.383

36,77

0

0

4.908.792.188

3.647.672.985

(12.153.200)

0

4.896.638.988

3.647.672.985

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional

Belanja Perj. Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

-

134,57 34,24



Peningkatan belanja barang tahun 2015 sebesar 34,24 persen dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan adanya penguatan peran BPKP sebagai auditor internal yang mengawal pembangunan nasional melalui penajaman kembali tugas-tugas pengawasan.

Belanja Modal Rp16.518.488.911

B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 (netto setelah dikurangi pengembalian

belanja)

adalah

masing-masing

sebesar

Rp16.518.488.911,00 dan Rp858.492.400,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2015 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

429.240.000

426.334.000

99,32

16.877.253.000

16.088.184.911

95,32

22.500.000

21.000.000

93,33

17.328.993.000

16.535.518.911

95,42

0

(17.030.000)

17.328.993.000

16.518.488.911

95,32

Perbandingan realisasi belanja modal TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Brutto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

Naik (Turun) %

TA 2015

TA 2014

426.334.000

331.452.000

21.000.000

0

16.088.184.911

512.040.400

3.041,98

0

15.000.000

(100,00)

16.535.518.911

858.492.400

1826,11

(17.030.000)

0

16.518.488.911

858.492.400

28,63 -

1.824,13

Peningkatan belanja modal TA 2015 sebesar 1.824,13 persen



dibandingkan dengan belanja modal TA 2014 disebabkan adanya pembangunan

gedung

Kantor

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp426.334.000

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto) TA 2015

dan

2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp426.334.000,00 dan Rp331.452.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 28,63 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai yang membutuhkan sarana/prasarana baru serta untuk mengganti sarana/prasarana lama yang telah rusak. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp426.334.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp426.334.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Nama BMN

Satuan

Volume

Printer Notebook LCD Projector Personal Computer Lemari Arsip Kursi Kerja Meja Kerja Setengah Biro Printer All in One Printer Laser Jet Scanner AC Split 2 PK Sound System Sound System Portable Wireless Microphone Generator Set

Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah

4 2 3 5 5 10 10

12.240.000 21.061.000 24.825.000 62.150.000 16.600.000 8.400.000 25.200.000

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit

8 8 8 5 1 1 2 2

72.368.000 10.400.000 48.680.000 34.400.000 40.700.000 7.700.000 4.110.000 37.500.000

Jumlah

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp21.000.000

Jumlah (Rp)

426.334.000

B.2.3.2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto) TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp21.000.000,00 dan Rp0,00.



Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.000.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa alat pemadam kebakaran sebanyak 10 buah sebesar Rp21.000.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp16.071.154.911

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Netto) TA 2015

dan

2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp16.071.154.911,00 dan Rp512.040.400,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 3.038,65 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan adanya Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.071.154.911,00 (Netto) telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp16.071.154.911,00.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp309.569.440

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp309.569.440,00 Lancar

merupakan

aset

yang

dan Rp235.569.829,00. Aset

diharapkan

segera

untuk

dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Aset Lancar

1

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

2

Piutang Bukan Pajak

31 Desember 2015

31 Desember 2014

(Rp)

(Rp)

188.559.339

86.000.000

0

600.000

(0)

(3.000)

121.010.101

148.972.829

309.569.440

235.569.829

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –

3

Piutang Bukan Pajak

4

Persediaan Jumlah

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp188.559.339

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp188.559.339,00

dan

Rp86.000.000,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak sewa yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) No

Obyek Sewa

1

Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Jumlah

TA 2015

TA 2014

188.559.339

86.000.000

188.559.339

86.000.000



Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp600.000,00.

Piutang

Bukan Pajak merupakan pembayaran jaminan pelaksanaan pembangunan

gedung

kantor

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau kepada pihak BP Batam. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp0)

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar minus Rp0,00 dan minus Rp3.000,00. Saldo tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang yaitu sebesar 0,5% dari nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp600.000,00

Persediaan Rp121.010.101

C.1.4. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp121.010.101,00 dan Rp148.972.829,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode

Jenis Persediaan

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

117131

Bahan Baku Jumlah

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

120.753.601

135.637.329

256.500

235.500

0

13.100.000

121.010.101

148.972.829

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp121.010.101,00 berada dalam kondisi baik.



Aset Tetap Rp25.500.573.499

C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp25.500.573.499,00 dan Rp3.060.003.179,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

31 Des (Rp)

1

Tanah

7.878.455.000

1.597.591.400

2

Peralatan dan Mesin

1.928.637.542

1.481.303.542

3

Gedung dan Bangunan

527.127.000

527.127.000

4

Konstruksi Dalam Pengerjaan

16.071.154.911

0

26.405.374.453

3.606.021.942

(904.800.954)

(546.018.763)

25.500.573.499

3.060.003.179

Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Tanah Rp7.878.455.000

31 Des 2014 (Rp)

C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

masing-masing

sebesar

Rp7.878.455.000,00

dan

Rp1.597.591.400,00. Selama tahun 2015 terjadi kenaikan nilai perolehan Tanah sebesar Rp6.280.863.600,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

Jumlah (Rp) 1.597.591.400

Mutasi Tambah: - Koreksi Nilai Aset Tetap - Transfer Masuk Jumlah Mutasi Tambah Mutasi Kurang: Transfer Keluar Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

6.280.863.600 0 6.280.863.600 0 7.878.455.000

Transaksi penambahan nilai tanah Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam tahun 2015 sebesar Rp6.280.863.600,00



merupakan

koreksi Nilai Aset Tetap Tanah seluas 4000M2

menjadi sebesar Rp6.818.654.000,00 berdasarkan hasil penilaian dari KPKNL Batam pada tanggal 17 Maret 2015. Peralatan dan Mesin Rp1.928.637.542

C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.928.637.542,00 dan Rp1.481.303.542,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.063.099.433,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

1.502.303.542

Mutasi Tambah: - Pembelian

447.334.000

Jumlah Mutasi Tambah

447.334.000

Mutasi Kurang

0


1.928.637.542

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(865.538.109)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

1.063.099.433

Transaksi penambahan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp447.334.000,00 realisasi

Belanja

Modal

seluruhnya berasal dari

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp426.334.000,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Nama BMN

Satuan

Volume

Jumlah (Rp)

Printer Notebook LCD Projector Personal Computer Lemari Arsip Kursi Kerja Meja Kerja Setengah Biro Printer All in One Printer Laser Jet Scanner AC Split 2 PK

Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah

4 2 3 5 5 10 10

12.240.000 21.061.000 24.825.000 62.150.000 16.600.000 8.400.000 25.200.000

Unit Unit Unit Unit

8 8 8 5

72.368.000 10.400.000 48.680.000 34.400.000



Sound System Sound System Portable Wireless Microphone Generator Set Fire Extinguisher

Unit Unit Buah Unit Unit

1 1 2 2 10

Jumlah

Gedung dan Bangunan Rp527.127.000

40.700.000 7.700.000 4.110.000 37.500.000 21.000.000 447.334.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp527.127.000,00 dan Rp527.127.000,00. Nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp487.864.155,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


527.127.000

Mutasi Tambah:  Pembelian

0

 Pengembangan Nilai Aset

0

Jumlah Mutasi Tambah

0

Mutasi Kurang

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp16.071.154.911

 Transfer Keluar

0

 Koreksi Nilai Aset Tetap

0

Jumlah Mutasi Kurang

0


527.127.000


(39.262.845)


487.864.155

C.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp16.071.154.911,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


0

Mutasi Tambah: Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

16.088.184.911



Mutasi Kurang: Pengembalian Belanja Modal

(17.030.000)


16.071.154.911

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan realisasi Belanja

Modal

Gedung

dan

Bangunan

setelah

dikurangi

pengembalian belanja modal tahun berjalan yang sampai dengan tanggal neraca pekerjaan fisiknya belum selesai 100%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp904.800.954)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp904.800.954,00 dan Rp546.018.763,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian

atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No

Uraian

Nilai Perolehan (Rp)

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

1

Tanah

7.878.455.000

0

7.878.455.000

2

Peralatan dan Mesin

1.928.637.542

865.538.109

1.063.099.433

3

Gedung dan Bangunan

527.127.000

39.262.845

487.864.155

5

Konstruksi Dalam Pengerjaan

16.071.154.911

0

16.071.154.911

26.405.374.453

904.800.954

25.500.573.499

Jumlah



Aset Lainnya Rp25.682.333,00

C.3. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp25.682.333,00 dan Rp25.682.333,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 12 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

1

Aset Tak Berwujud

2

Aset Lain-Lain

31 Des 2015 (Rp) 0

0

25.682.333

25.682.333

25.682.333

25.682.333

(20.545.866)

(15.409.399)

5.136.467

10.272.934

Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lain-Lain Rp25.682.333,00

31 Des 2014 (Rp)

C.3.1. Aset Lain-Lain Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp25.682.333,00 dan Rp25.682.333,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilam BPKP Provinsi Kepulauan Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain. Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal

pelaporan

setelah

dikurangi

dengan

akumulasi

penyusutan adalah sebesar Rp5.136.467,00. Mutasi nilai Aset LainLain dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


25.682.333

Mutasi Tambah: Penghentian dari Penggunaan

0

Mutasi Kurang:  Penghapusan BMN

0

 Reklasifikasi ke Aset Tetap

0

Jumlah Mutasi Kurang

0


25.682.333


(20.545.866)




Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya (Rp20.545.866,00)

5.136.467

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp20.545.866,00 dan Rp15.409.399,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan karena sudah dalam

kondisi

rusak

berat,

dan

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Kewajiban Jangka Pendek Rp16.010.861

C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

masing-masing sebesar Rp16.010.861,00

dan

Rp6.836.878,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, yaitu utang kepada pihak ketiga.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp16.010.861

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp16.010.861,00 dan Rp6.836.878,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari dua belas bulan. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 13.



Tabel 13 Rincian Utang Pada Pihak Ketiga per 31 Des 2015 dan 31 Des 2014

Ekuitas Rp25.799.268.545

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

No.

Uraian

1

Kekurangan pembayaran gaji pegawai yang naik pangkat TMT 01 Oktober 2015

4.487.618

0

2

Tagihan Rekening Listrik Desember 2015

9.498.292

4.887.020

3

Tagihan Rekening Air Desember 2015

977.450

874.250

4

Tagihan Rekening Telepon Des 2015

1.047.501

1.075.608

Jumlah

16.010.861

6.836.878

C.5. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar Rp0

C.5.1.Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp228.732.951,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan

untuk memperoleh aset lancar, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

 

Cadangan Piutang



Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(6.836.878)



Barang/Jasa yang Harus Diterima

86.000.000

597.000

Cadangan Persediaan

148.972.829

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp0

228.732.951

C.5.2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp3.070.276.113,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain, dengan rincian sebagai

berikut: Jenis Akun

 

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Nilai (Rp) 3.060.003.179 10.272.934 3.070.276.113



Ekuitas Rp25.799.268.545

C.5.3. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp25.799.268.545,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp14.841.345.296)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2015 dan per

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

minus

Rp14.841.345.296,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp13.371.696,00

dikurangi

dengan Beban Operasional sebesar Rp14.854.716.992,00. Pendapatan Operasional Rp13.371.696,00

D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional

per 31 Desember 2015 dan per 31

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp13.371.696,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp13.371.696

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp13.371.696,00

dan Rp0,00, yaitu

Pendapatan Lain-lain sebesar Rp13.371.696,00. Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan atas pengenaan

denda

keterlambatan

penyelesaian

pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp12.041.696,00

dan pendapatan anggaran lain-lain

sebesar Rp1.330.000,00 per tanggal pelaporan.



Beban Operasional Rp14.854.716.992

D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp14.854.716.992,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional sampai dengan 31 Desember 2015. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 14 berikut ini: Tabel 14 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Pegawai

Tahun 2014

Jumlah

%

9.660.752.168

0

9.660.752.168

-

Beban Persediaan

171.249.602

0

171.249.602

-

Beban Barang dan Jasa

774.140.537

0

774.140.537

-

Beban Pemeliharaan

191.069.433

0

191.069.433

-

Beban Perjalanan Dinas

3.693.589.594

0

3.693.589.594

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

363.918.658

0

363.131.158

-

(3.000)

0

(3.000)

-

14.854.716.992

0

14.854.716.992

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jumlah

Beban Pegawai Rp9.660.752.168

Naik / (Turun)

D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.660.752.168,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dan

pegawai

yang

dipekerjakan

oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan

yang

telah

dilaksanakan

kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 15 berikut ini:



Tabel 15 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Tahun 2014

Jumlah

%

4.842.739.652

0

4.842.739.652

-

6.829.600

0

6.829.600

-


4.811.182.916

0

4.811.182.916

-

Jumlah

9.660.752.168

0

9.660.752.168

-

Belanja Lembur

Beban Persediaan Rp171.249.602

Naik / (Turun)

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing Rp171.249.602,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 16 berikut ini: Tabel 16 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Baku Jumlah

Beban Barang dan Jasa Rp774.140.537

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

158.149.602

0

158.149.602

-

13.100.000

0

13.100.000

-

171.249.602

0

171.249.602

-

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember

2015

dan

2014

masing-masing

Rp774.140.537,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah

konsumsi

atas

jasa-jasa

dalam

rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 17 berikut ini:



Tabel 17 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Jasa

Beban Pemeliharaaan Rp191.069.433

Jumlah

%

424.770.660

0

424.770.660

-

35.148.000

0

35.148.000

-

314.221.877

0

314.221.877

-

0

0

0

774.140.537

0

774.140.537

Beban Aset Ekstrakomtabel Jumlah

Naik / (Turun)

Tahun 2014

-

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing Rp191.069.433,00 Beban

Pemeliharaan

merupakan

dan Rp0,00. beban

yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 18 berikut ini: Tabel 18 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

88.326.300

0

88.326.300

-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

93.545.633

0

93.545.633

-

9.197.500

0

9.197.500

-

191.069.433

0

191.069.433

-

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Jumlah

Beban Perjalanan Dinas Rp3.693.589.594

Realisasi

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing Rp3.693.589.594,00

dan

Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.



Rincian

Beban

Perjalanan

Dinas

disajikan

pada

Tabel 19 berikut ini: Tabel 19 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp363.918.658

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

3.602.809.594

0

3.602.809.594

-

90.780.000

0

90.780.000

-

3.693.589.594

0

3.693.589.594

-

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember

2015

Rp363.918.658,00

dan dan

2014

Rp0,00.

masing-masing

Beban

Penyusutan

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 20 berikut ini: Tabel 20 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Realisasi Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

348.223.861

0

348.223.861

-

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

10.558.330

0

10.558.330

-

Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi

5.136.467

0

5.136.467

-

363.918.658

0

363.918.658

-

Jumlah



Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp3.000)

D.1.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing (Rp3.000,00) dan Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

ketidaktertagihan

piutang

dalam

suatu

periode. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00

dan

Rp0,00. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp3.299.009.064

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp3.299.009.064,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akunakun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

KEWAJIBAN

 Pendapatan yang Ditangguhkan EKUITAS DANA LANCAR

0

 

Cadangan Piutang



Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(6.836.878)

 

Barang/Jasa Yang Harus Diterima

86.000.000

597.000

Cadangan Persediaan

148.972.829

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

0

EKUITAS DANA INVESTASI  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap



3.060.003.179

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

10.272.934

Jumlah

Surplus/(Defisit) LO (Rp14.841.345.296)

3.299.009.064

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp14.841.345.296,00 dan Rp0,00.

Defisit

LO

merupakan

selisih

kurang

pendapatan

dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar

Rp14.841.345.296,00, dan defisit dari

kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Aset Rp3.320.424

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang



berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.320.424,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : Jenis Persediaan

Nilai Persediaan (Rp)

Barang Konsumsi

2.614.324

Bahan untuk Pemeliharaan

706.100

Jumlah

3.320.424

E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp6.280.863.600

E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan aset dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.280.863.600,00 merupakan kenaikan nilai asset tanah seluas 4.000M2 hasil penilaian kembali oleh pihak KPKNL Batam.

Transaksi Antar Entitas Rp31.057.420.753

E.5. Transaksi Antar Entitas Jumlah

Transaksi Antar

Entitas

per 31 Desember

2015

dan

31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp31.057.420.753,00

dan

Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian Ditagihkan ke Entitas Lain Diterima dari Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain Rp31.071.392.449

Jumlah (Rp) 31.071.392.449 (13.971.696) 31.057.420.753

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp31.071.392.449,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal



neraca. Diterima dari Entitas Lain (Rp13.971.696)

E.5.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar (Rp13.971.696,00) dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Ekuitas Akhir Rp25.799.268.545

E.6. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2104 adalah masing-masing sebesar Rp25.799.268.545,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp25.815.279.406,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp16.010.861,00.



Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan (Dana Mitra) Selama

tahun

2015

kegiatan

pengawasan

di

lingkungan

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau selain didanai dari DIPA Kantor Pusat BPKP, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan

permintaan

dari

kementerian/lembaga,

dan

BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

jumlah

penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 52 PP dan telah menghasilkan 52 LHP. Dari jumlah sebanyak 52 PP tersebut

terdapat

3

PP

penugasan

PKPT

yang

biaya

penugasannya menggunakan dana mitra sedangkan sisanya 49 PP lainnya merupakan penugasan Non PKPT. Realisasi dana penugasan beban mitra kerja selama tahun 2015 adalah sebesar Rp574.193.436,00 dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Penuga san

Jumlah LHP

PKPT

NON PKPT

Perekonomian

4

4

3

1

26.530.000

Polsoskam

14

14

0

14

93.099.936

Keuangan Daerah

27

27

0

27

438.283.500

Akuntan Negara

0

0

0

0

0

Investigasi

0

0

0

0

0

P3A

7

7

0

7

16.280.000

52

52

3

49

574.193.436

Kedeputian

Jumlah

Jumlah Dana (Rp)

Seluruh dana mitra yang tersaji di atas telah dilakukan validasi datanya

oleh

masing-masing

Koordinator

Pengawasan

Perwakilan BPKP dengan mitra kerja sesuai surat Sekretaris Utama Nomor S-2540/SU/03/2015 Tanggal 15 Desember 2015. Jumlah

dana

tersebut

seluruhnya

dikelola

dan

dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-



masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian

biaya

perjalanan

dinas/transport

lokal,

dan

selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.


LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015

Recommend Documents