LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2009 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER Sekretariat Jenderal

BAGIAN ANGGARAN 029

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

TAHUN 2009 (Audited)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009

Sekretariat Jenderal

Laporan Keuangan Departemen Kehutanan Tahun 2009 (Audited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Departemen Kehutanan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Departemen Kehutanan BA 029 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009 adalah sebesar Rp2.397.581.426.000,00 atau 138,14% dari anggarannya sebesar Rp1.735.631.707.376,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.110.183.245.125,00 atau 87,60% dari anggaran sebesar Rp2.408.790.811.000,00. 2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga Tahun 2009. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp9.271.866.694.279,00 dan Kewajiban sebesar Rp103.550.443.193,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Departemen Kehutanan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp9.168.316.251.086,00. 3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; 4. Laporan Keuangan Tahun 2009 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang sudah diperiksa (Audited).

Kata Pengantar – i


Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2009 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Mei 2010 Sekretaris Jenderal,

Boen M. Purnama NIP 19511026 197903 1 001

Kata Pengantar – ii

Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited)

INDEKS ISI Kata Pengantar Indeks Isi Indeks Tabel Indeks Grafik Indeks Singkatan Indeks Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan Telah Direvieu Laporan Hasil Pemeriksaan I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRAKT perbandingan 2009 dan 2008) III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2009 dan 2008) IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan Secara Umum C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya D. Pengungkapan Lainnya

Halaman i iii iv vi vii ix xi xii xiii 1 4 6 8 8 8 8 16 19 28 28 30 43 59 59 60 85 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2009:  LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan  LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja 2. Laporan Barang Pengguna  Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan  Laporan Kondisi Barang 3. Daftar Rekening Pemerintah 4. Daftar Satuan Kerja 5. Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU 6. Lampiran Laporan Rekening Pemerintah 7. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan – iii


INDEKS TABEL

Tabel 1. Tabel 2 . Tabel 3 . Tabel 4 . Tabel 5 . Tabel 6 . Tabel 7 Tabel 8. Tabel 9 . Tabel 10 . Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Tabel 20. Tabel 21. Tabel 22 Tabel 23.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 dan 2008 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 Perbandingan Realisasi Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan Tahun 2008 Jenis Sumber Dana Satuan Kerja Badan Layanan Umum Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 yang Menyampaikan Laporan Keuangan Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Perbandingan Realisasi dan Anggaran Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 Perbandingan Penerimaan PNBP Sumber Daya Alam Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 dan 2008 Perbandingan Penerimaan PNBP Lainnya Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 dan 2008 Komposisi Alokasi Anggaran Menurut Sumber Dana Tahun 2009 dan 2008 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Sumber Dana Tahun 2009 dan 2008 Komposisi Alokasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Perbandingan Realisasi Belanja Kantor Pusat Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Perbandingan Realisasi Belanja Kantor Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Jenis Belanja Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 dan 2008 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Realisasi Belanja Modal Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan 2008 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kementerian Kehutanan Tahun 2009 Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 Perbandingan Neraca Kementerian Kehutanan Per 31 Desember 2009 dan 2008

Halaman 2 2 16 17 18 19 30 32 33 36 36 37 37 38 39 39 40 40 41 41 42 45 59

Indeks Tabel – iv


Tabel 24. Tabel 25. Tabel 26. Tabel 27. Tabel 28. Tabel 29. Tabel 30. Tabel 31. Tabel 32. Tabel 33. Tabel 34. Tabel 35. Tabel 36. Tabel 37. Tabel 38. Tabel 39. Tabel 40. Tabel 41. Tabel 42.

Daftar Kas Bendahara Pengeluaran Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Bersaldo Negatif Daftar Kas Bendahara Penerimaan Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Rincian Kas Bendahara di Penerimaan Menurut Jenis per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Rincian Piutang Bukan Menurut Eselon I Tahun 2009 dan 2008 Daftar Rincian Piutang Bukan Pajak Lingkup Kementerian Kehutanan Daftar Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Menurut Eselon I Tahun 2009 dan 2008 Daftar Persediaan menurut Eselon I - Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Persediaan Menurut Jenis Persediaan per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut Eselon I – Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Aset Lainnya Lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2009 dan 2008 Daftar Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Tagihan TP/TGR menurut Eselon I - Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Aset Tak Berwujud menurut Eselon I - Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Daftar Aset Lain-lain Lingkup Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Piutang PSDH/DR Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009

60 61 62 62 63 64 64 65 67 68 69 70 77 78 78 80 81 82 89

Indeks Tabel – v


INDEKS GRAFIK Halaman Grafik 1.

Komposisi Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009 dan Tahun 2008

31

Grafik 2.

Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Tahun 2009 dan Tahun 2008

32

Grafik 3.

Komposisi Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2009 dan Tahun 2008

34

Grafik 4.

Komposisi Realisasi Anggaran Menurut Sumber Dana Tahun 2009 dan 2008

36

Grafik 5.

Komposisi Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja tahun 2009 dan 2008

37

Grafik 6.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja Tahun 2009

42

Grafik 7.

Komposisi Alokasi Belanja Tahun 2009

43

Grafik 8.

Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2009

43

Grafik 9.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008

59

Grafik 10.

Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 2008

70

Grafik 11.

Komposisi Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 2008

79

Indeks Grafik – vi


INDEKS SINGKATAN SINGKATAN APBN APBN-P

URAIAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BAPLAN

: Badan Planologi Kehutanan

BLU

: Badan Layanan Umum

BPK BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan : Bina Produksi Kehutanan

BUN DAS

: Bendahara Umum Negara : Daerah Aliran Sungai

DIPA DR

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Dana Reboisasi

HPH

: Hak Pengusahaan Hutan

HPHH HTI

: Hak Pemungutan Hasil Hutan : Hutan Tanaman Industri

IASL/TA

: Iuran Mengangkut Satwa Liar atau Tumbuhan Alam

IHPH

: Iuran Hak Pengusahaan Hutan

IIUPH

: Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan

IPK IPKH ISL IUPHHK

: : : :

KPHL

: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

KPHP

: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

KPKLN

: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KPWN

: Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara

KSA/KPA

: Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

KUK-DAS

: Kredit Usaha tani Konservasi Daerah Aliran Sungai

LRA MA P3H

: Laporan Realisasi Anggaran : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran : Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

PHKA

: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

PMUMHM PNBP PSBDT

: Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih

PSDH

: Provisi Sumber Daya Hutan

Ijin Pemanfaatan Kayu Industri Pengolahan Kayu Hulu Ijin Sah Lainnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Indeks Singkatan – vii


SINGKATAN RLPS

URAIAN : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

SAI SAK SAP SDHA

: : : :

Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Sumber Daya Hutan Alam

SIMAK-BMN SKPA SKTM SSBP SSPB TA TAB TAYL TP/TGR TPA UKM

: : : : : : : : : : :

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Surat Setoran Bukan Pajak Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Tahun Anggaran Berjalan Tahun Anggaran Yang Lalu Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tagihan Penjualan Angsuran Usaha Kecil Menengah

UP/TUP

: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

Indeks Singkatan – viii


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Halaman

Pendapatan Negara dan Hibah Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.1.2.1 B.2.1.2.2 B.2.1.3

Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Hibah

30 31 31 32 33 34

Belanja Negara Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial

35 37 39 40 40 41

60 60 62 63 64 66

Catatan C.2.1.7.

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Uang Muka Belanja Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Persediaan

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

69 70 72 73 75 76 77

Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

78 79

Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1 Catatan B.2.2.1.1. Catatan B.2.2.1.2. Catatan B.2.2.1.3. Catatan B.2.2.1.4. NERACA ASET Catatan C.2.1 Catatan C.2.1.1. Catatan C.2.1.2. Catatan C.2.1.3. Catatan C.2.1.4. Catatan C.2.1.5. Catatan C.2.1.6.

C.2.2. C.2.2.1. C.2.2.2. C.2.2.3. C.2.2.4. C.2.2.5. C.2.2.6

Catatan C.2.3. Catatan C.2.3.1

66 68

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – ix

Laporan Keuangan Departemen Kehutanan Tahun 2009 (Unaudited)

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.3.2 C.2.3.3 C.2.3.4 C.2.3.5

KEWAJIBAN Catatan C.2.4. Catatan C.2.4.1 Catatan C.2.4.2 Catatan C.2.4.3 EKUITAS Catatan C.2.5. Catatan C.2.5.1. Catatan C.2.5.2. Catatan C.2.5.3. Catatan C.2.6. Catatan C.2.6.1. Catatan C.2.6.2.

Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Aset yang Dibatasi Penggunaannya Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

80 81 82 83

Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan

83 83 84 84

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

84 84 84

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

85 85 85

85

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – x


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2008, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan ini belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan disusun secara berjenjang. 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,397,581,426,000,00 atau mencapai 138.14 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Negara pada TA 2009 adalah sebesar Rp2.110.183.245.125,00 atau mencapai 87,60 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp2.091.460.628.850,00 atau 88,14 persen dari anggarannya dan Belanja Hibah sebesar Rp18.722.616.275,00 atau 52,05 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan – 1


Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 dan 2008 Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah

Anggaran

TA 2009 Realisasi

TA 2008 Anggaran Realisasi

1,735,631,707,376

2,397,581,426,000

2,774,750,000,000

2,345,692,518,229

2,372,817,671,000

2,091,460,628,850

3,842,287,582,000

3,172,129,418,105

-

-

417,699,000

-

35,973,140,000

18,722,616,275

16,245,301,000

2,606,775,951

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp9.271.866.694.279,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp893.938.690.563,00 Aset Tetap sebesar Rp4.511.606.228.108,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp3.866.321.775.608,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp103.550.443.193,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp9.168.316.251.086,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp790.388.247.370,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp8.377.928.003.716,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

URAIAN Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya JUMLAH ASET Kewajiban Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi JML KEWAJIBAN & EKUITAS

per 31 Desember 2009 893,938,690,563 4,511,606,228,108 3,866,321,775,608 9,271,866,694,279 103,550,443,193 790,388,247,370 8,377,928,003,716 9,271,866,694,279

2008 113,662,062,952 1,393,600,000,000 5,112,633,389,477 892,623,983,739 7,512,519,436,168 42,018,879,396 71,643,183,556 7,398,857,373,216 7,512,519,436,168

KENAIKAN (PENURUNAN) 780,276,627,611 (1,393,600,000,000) (601,027,161,369) 2,973,697,791,869 1,759,347,258,111 61,531,563,797 718,745,063,814 979,070,630,500 1,759,347,258,111

Ringkasan – 2


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan – 3


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.27/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2009 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. A.2. KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Rencana Strategis

1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN a.

Gambaran Umum Indonesia sebagai negara luas hutan basah tropis (tropical moist forest) terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Afrika Tengah dan memiliki cakupan 10% dari keseluruhan luas hutan di dunia dan 50% dari seluruh luas Asia Tenggara. Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Hutan menentukan baik buruknya iklim, tingkat keberhasilan pertanian dan perikanan yang merupakan Catatan atas Laporan Keuangan - 8


sumber kehidupan sebagian besar penduduk serta potensi ekonomi yang sangat besar. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Selama tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak

positif

antara

lain

terhadap

peningkatan

devisa,

penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan hutan berperan signifikan dalam pendapatan nasional. Sebelum krisis ekonomi terjadi, tahun 1997, industri-industri dengan bahan dasar kayu memberi kontribusi 10% terhadap total PDB Indonesia (World Bank, 2001). Eksploitasi hutan yang berlebihan dalam jangka pendek memang memberikan manfaat ekonomi yang besar, namun dalam jangka panjang kerusakan hutan akan menjadi beban yang jauh lebih besar dari keuntungan yang diperoleh sebelumnya Namun demikian pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan

menyebabkan

timbulnya

berbagai

permasalahan

lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sebagai akibatnya laju degradasi hutan antara tahun 1997 - 2003 diperkirakan sebesar 2,83 juta hektar per tahun dengan devisa hanya sebesar US$ 13.24 milyar, atau terjadi penurunan sebesar 16,6 persen (Bappenas, 2003). Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan di bidang kehutanan

antara

pemberantasan penanggulangan

lain

pencurian kebakaran

dengan dan

menetapkan

perdagangan

hutan,

kebijakan

kayu

illegal,

restrukturisasi

sektor

kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, serta desentralisasi sektor kehutanan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana - rencana kehutanan. Dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun Catatan atas Laporan Keuangan - 9


1999, UU No. 25 tahun 2004, UU Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan peraturan lain yang terkait, disusun Rencana Strategis Kementerian Kehutanan

Negara/Lembaga Tahun

2005-2009,

(Renstra-KL) yang

akan

Kementerian memberi

arah

pembangunan kehutanan periode tersebut. Renstra-KL ini juga memperhatikan lima kebijakan prioritas pembangunan kehutanan 2005-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004, yaitu: a) Pemberantasan

pencurian

kayu

di

hutan

negara

dan

perdagangan kayu illegal; b) Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; c) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; e) Pemantapan Kawasan Hutan. b.

Visi dan Misi Kementerian Kehutanan Sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 3, kondisi hutan dan kehutanan Indonesia serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009, visi pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut : Terwujudnya

Penyelenggaraan

Kehutanan

untuk

Menjamin

Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat Berdasarkan

visi

tersebut,

Kementerian

Kehutanan

menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang

optimal

dan

lestari

serta

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sasaran prioritas pencapaian visi jangka menengah Kementerian Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan - 10


1. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal; 2. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan di setiap provinsi; 3. Pembangunan hutan tanaman seluas 5 juta Ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta Ha; 4. Pembentukan 20 unit Taman Nasional mandiri; 5. Peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 30 %; 6. Pengukuhan kawasan hutan minimal 30 % dari luas kawasan hutan yang ada. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009 tanggal 1 Desember 2004 misi Kementerian Kehutanan dalam pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut: 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 4. Mendorong peran serta masyarakat; 5. Menjamin

distribusi

manfaat

yang

berkeadilan

dan

berkelanjutan; 6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah. c.

Kondisi Yang Diinginkan Pembangunan kehutanan ke depan ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang secara umum tercermin pada kondisi ekologi, Catatan atas Laporan Keuangan - 11


sosial, ekonomi dan kelembagaan. Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya hutan saat ini, kondisi umum yang diinginkan adalah: 1. Sumberdaya hutan dikelola secara optimal sesuai dengan daya dukungnya; 2. Ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat sampai dengan taraf sejahtera; 3. Produk hukum di bidang kehutanan yang berkeadilan ditegakan dan diterapkan secara konsisten; 4. Kewenangan

dan

tanggungjawab

di

bidang

kehutanan

didelegasikan secara bertahap kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan ; 5. Pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal didukung dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana yang memadai. d.

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok. 1. Kebijakan Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana di uraikan sebelumnya, Kementerian Kehutanan menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas periode 2005-2009 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004), sebagai berikut: 1)

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal;

2)

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan;

3)

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;

4)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;

5)

Pemantapan kawasan hutan.

2. Program Catatan atas Laporan Keuangan - 12


Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan

kedalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program pokok tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;

2)

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan;

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

4)

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

5)

Program

Pengembangan

Kapasitas

Pengelolaan

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; 6)

Program Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

3. Kegiatan pokok Kegiatan

pokok

yang

mendukung

kebijakan

prioritas

pembangunan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut: 1)

Pemberantasan pencurian kayu (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, dengan kegiatan pokok antara lain: a)

Menyediakan informasi lokasi-lokasi rawan pencurian kayu;

b) Menggalang

masyarakat

peduli

pemberantasan

pencurian kayu. c)

Menurunkan ganguan terhadap hutan;

d) Mengintensifkan langkah-langkah koordinasi dengan POLRI-TNI, Kejaksaan Agung dan sektor terkait lain dalam penanganan illegal logging untuk operasi dan penyelesaian tindak pidana kehutanan; Catatan atas Laporan Keuangan - 13


e)

Melakukan

upaya-upaya

operasi-operasi

pemberantasan illegal logging dan illegal trade. 2)

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, dengan kegiatan pokok antara lain : a)

Melakukan fasilitasi peningkatan performance industri kehutanan;

b)

Mengupayakan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari pada 200 unit IUPHHK hutan alam dan IUPHHK Hutan tanaman;

c)

Mengupayakan peningkatan produk bukan kayu (non timber forest product);

d)

Mengoptimalkan PNBP dan Dana Reboisasi (DR);

e)

Menfasilitasi pembangunan HTI seluas minimal 5 juta Ha;

f)

Menfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta Ha;

3)

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, dengan kegiatan pokok antara lain : a)

Mendorong efektivitas pelaksanaan RHL pada areal seluas 5 juta Ha termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai (60 % dalam kawasan hutan, 40 % luar kawasan hutan);

b)

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di 200 unit KSA/KPA;

c)

Membentuk 20 unit model Taman Nasional dan dapat beroperasi;

d)

Penanggulangan kebakaran hutan;

e)

Mengupayakan berfungsinya 282 DAS prioritas secara optimal, termasuk berfungsinya daerah tangkapan air dalam melindungi obyek vital (al: waduk, pembangkit listrik tenaga air); Catatan atas Laporan Keuangan - 14


Mendorong peningkatan pengelolaan jasa lingkungan

f)

melalui pengelolaan hutan wisata. 4)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan kegiatan pokok antara lain : a) Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; b) Peningkatan iklim usaha kecil dan menengah serta akses masyarakat kepada hutan; c) Memberikan jaminan akan ketersediaan bahan baku untuk UKM kehutanan; d) Melanjutkan ekonomi

upaya

pengembangan

masyarakat

pemberdayaan

(community

economic

empowerment). 5)

Pemantapan kawasan hutan, dengan kegiatan pokok antara lain : a) Menfasilitasi terbentuknya unit pengelolaan hutan KPHP, KPHL dan KPHK; b) Mengupayakan

penyelesaian

penunjukan

kawasan

hutan; c) Mendorong penyelesaian penetapan kawasan hutan pada 30 % luas kawasan hutan yang telah ditata batas; d) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan sektor lain dalam proses penatagunaan kawasan hutan; e) Mempertahankan keberadaan kawasan hutan yang ada; f) Menyediakan kelengkapan informasi SDHA, meliputi al: potensi penutupan lahan, kayu komersiil dan non komersiil, potensi non kayu, hidupan liar, jasa lingkungan dan wisata; g) Menyediakan data/informasi spatial dan non spatial kehutanan.

Catatan atas Laporan Keuangan - 15


Pendapatan

PENDAPATAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Dalam tahun 2009, realisasi pendapatan tercapai Rp2.397.583.151.824,00 atau 138,13% dari estimasinya pendapatan sebesar Rp1,735,631,707,376,00 dengan pengembalian pendapatan sebesar Rp1.725.824,00 sehingga realisasi pendapatan netto adalah sebesar Rp2,397,581,426,000,00 atau mengalami kenaikan 2.21% apabila

dibandingkan

Rp2.345.692.518.229,00.

dengan

pendapatan

Pendapatan

tahun

Kementerian

2008

Kehutanan

sebesar merupakan

Pendapatan Negara Bukan Pajak. Belanja

BELANJA KEMENTERIAN KEHUTANAN Realisasi Belanja Negara pada TA 2009 adalah sebesar Rp2.112.124.424.277,00 atau 87,68% dari anggarannya sebesar Rp2.408.790.811.000,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.941.179.152,00 sehingga Realisasi Belanja netto adalah sebesar Rp2.110.183.245.125,00 atau menurun 33.53% apabila dibandingkan

dengan

realisasi

belanja

tahun

2008

sebesar

Rp3.174.736.194.056,00. Realisasi belanja tersebut secara rinci tersaji dalam tabel berikut. Tabel 3. Perbandingan Realisasi Menurut Jenis Belanja Tahun 2009 dan Tahun 2008 MAK

Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

57

Belanja Bantuan Sosial Jumlah

Tahun 2009

Kenaikan 2008

(Penurunan)

%

645,133,765,285

680,313,856,128

(35,180,090,843)

(5.17)

1,285,436,914,227

882,369,506,315

403,067,407,912

45.68

178,098,277,613

1,609,850,638,531

(1,431,752,360,918)

(88.94)

1,514,288,000

2,202,193,082

(687,905,082)

(31.24)

2,110,183,245,125

3,174,736,194,056

(1,064,552,948,931)

(33.53)

Penurunan realisasi belanja yang begitu besar disebabkan belanja modal tahun 2008 termasuk didalamnya adalah realisasi atas dana yang akan digulirkan kepada pihak ketiga pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp1.393.600.000.000,00. A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Catatan atas Laporan Keuangan - 16


Kementerian Kehutanan termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Kehutanan seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp2.408.790.811.000,00 meliputi: -

Satuan kerja pusat/KP termasuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp841.834.995.000,00

-

Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp1.485.545.202.000,00

-

Satuan kerja dekonsentrasi/DK sebesar Rp81,410,614,000,00

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut : Tabel 4. Jenis Sumber Dana Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Tahun Anggaran 2008 2009

Jumlah Satker 1 1

JENISSUMBERDANA APBN BLU 1 0 1 0

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Negara Kementerian Kehutanan adalah 358 satker. Dari jumlah tersebut, seluruh satker menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 yang Menyampaikan Laporan Keuangan


Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) Jumlah Jenis Kewenangan No

Kode Esl I

Uraian

KP M

1

01


2

02

Inspektorat Jenderal

3

03

4

04

5

05

6 7

KD TM

M

DK TM

M

Jumlah TM

9

33

55

1

0

-

1

Ditjen BPK

6

18

33

57

Ditjen RLPS

5

45

-

50

Ditjen PHKA

6

77

33

116

06

Ditjen Planologi

6

17

36

59

07

Badan Litbang

15

-

20

13

5

TOTAL

42

-

181

-

135

-

358

Keterangan: M = Menyampaikan LK TM = Tidak menyampaikan LK Selain memperoleh dana dari DIPA BA 029, juga mengelola dana yang berasal dari BA

999.06

(Pengelolaan

Belanja

Subsidi

dan

Lain-lain)

sebesar

Rp394.296.894.000,00 (daftar satuan kerja dalam lampiran laporan ini) yang digunakan untuk pelaksanaan kegitan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) dan BA 999.03 sebesar Rp620.982.699.000,00 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang

untuk

menghasilkan

Laporan

Keungan

Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Kehutanan Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan disusun melalui SAI. Catatan atas Laporan Keuangan - 18


3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini sudah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN akan tetapi pelaksanaan reinventarisasi dan revaluasi sampai sekarang belum selesai. Satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 358 satker (100%), namun belum semua satuan kerja melaksanakan Manajemen Persediaan, terutama pada satuan kerja Dekonsentrasi. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Jumlah Jenis Kewenangan No Kode Esl I

Uraian

KP M

1

01

2

02

Inspektorat Jenderal

3

03

Ditjen BPK

4

04

Ditjen RLPS

5

05

6

06

7

07

KD

TM

M

DK TM

M

Jumlah TM 55

9

33

1

0

-

6

18

33

57

5

45

-

50

Ditjen PHKA

6

77

33

116

Ditjen Planologi

6

17

36

59

15

-

20

135

358


Badan Litbang TOTAL

13

5 42

-

181

-

1

Keterangan: M = Menyampaikan Laporan Barang TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan - 19


basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Kehutanan adalah : Pendapatan

(1)

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat

jumlah

netonya

(setelah

dikompensasikan

dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2)

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3)

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Catatan atas Laporan Keuangan - 20


pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Dalam Laporan Keuangan ini saldo Persediaan dan Aset Tetap 2008 tidak sama dengan Saldo Persediaan dan Aset Tetap per 31 Desember pada Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited). Hal ini antara lain disebabkan oleh: 1. Proses Inventarisasi dan Penilaian (IP) oleh DJKN baru terselesaikan sekitar 50% pada akhir tahun 2008. 2. Adanya perubahan Saldo awal pada tingkat satuan kerja yang dikarenakan oleh hasil koreksi IP tahun 2009 diinput pada tahun 2008 sesuai dengan arahan dari Tim KPKNL setempat. 3. Adanya temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 yaitu “Persediaan yang tercantum dalam neraca Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2008 belum dapat diyakini kewajarannya” dan “saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.641.111.574.786,00 belum dapat diyakini kewajarannya”. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Catatan atas Laporan Keuangan - 21


Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

-

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.



(i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi:  Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.  Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Catatan atas Laporan Keuangan - 23


PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap

c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2009 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.)

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap Catatan atas Laporan Keuangan - 24


lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya

d.

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak Catatan atas Laporan Keuangan - 25


mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4)

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan - 26


b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5)

Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah a. Penerimaan Perpajakan Kementerian Kehutanan tidak melakukan pengelolaan perpajakan. Penerimaan perpajakan langsung disetorkan ke kas negara dan menjadi penerimaan Kementerian Keuangan. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Total estimasi penerimaan Kementerian Kehutanan dalam tahun 2009 sebesar Rp1.735.631.707.376,00 yang merupakan penerimaan PNBP. Adapun realisasi pendapatan PNBP dalam Tahun 2009 tercapai sebesar Rp2.397.583.151.824,00 atau 138,13% dari estimasinya dengan pengembalian pendapatan sebesar Rp1.725.824,00 sehingga realisasi pendapatan netto adalah sebesar Rp2.397.581.426.000,00. Data estimasi dan realisasi pendapatan selengkapnya disajikan sebagaimana terlampir. c. Penerimaan Hibah Pada tahun 2009 tidak terdapat pendapatan hibah dan tidak diestimasikan. 2. Realisasi Belanja Negara Realisasi

Belanja

Negara

Rp2.112.124.424.277,00 Rp2.408.790.811.000,00

atau

pada

TA

87,68%

dengan

2009

dari

adalah

sebesar

anggarannya

sebesar

pengembalian

belanja

sebesar

Rp1.941.179.152,00 sehingga Realisasi Belanja netto adalah sebesar Rp2.110.183.245.125,00 atau menurun 33,53% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2008 sebesar Rp3.174.736.194.056,00. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan – 28


a. Belanja Rupiah Murni Realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp1.510.179.128.579,00 atau 89,28% dari anggarannya sebesar Rp1.691.444.878.000,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.714.919.681,00 sehingga realisasi belanja netto adalah sebesar Rp1.508.464.208.898,00 atau meningkat 18,63% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Rupiah Murni tahun 2008 sebesar Rp1.271.559.525.628,00. b. Pinjaman Luar Negeri Pada Tahun 2009 tidak ada Realisasi Belanja Pinjaman luar negeri dan tidak dianggarkan. c. Hibah Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp18.821.273.075,00 atau 52,32%dari anggarannya sebesar Rp35.973.140.000,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp98.656.800,00 sehingga realisasi belanja netto adalah sebesar Rp18.722.616.275,00 atau meningkat 618,23% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Hibah tahun 2008 sebesar Rp2.606.775.951,00. d. Rupiah Murni Pendamping Realisasi Belanja Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp83.991.600,00 atau 81,87% dari anggarannya sebesar Rp102.591.000,00. Realisasi belanja ini berasal dari Eselon I PHKA.

e. Belanja PNBP Realisasi Belanja PNBP sebesar Rp583.040.031.023,00 atau 85,58% dari anggarannya sebesar Rp681.270.202.000,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp127.602.671,00 sehingga realisasi belanja netto adalah sebesar Rp582.912.428.352,00 atau menurun sebesar 69,33% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja PNBP tahun 2008 sebesar Rp1.900.569.892.477,00.



Tabel 7. Perbandingan Realisasi dan Anggaran Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp 1,735,631,707,376

Rp 2,397,581,426,000

- Penerima a n Pa ja k - Penerima a n Nega ra Buka n Pa ja k

Rp

Rp

-Penerima a n hiba h 2 Realisasi Belanja Negara

-

138.14%

-

-

Rp 1,735,631,707,376

Rp 2,397,581,426,000

138.14%

Rp

Rp

-

-

-

Rp 2,408,790,811,000

Rp 2,110,183,245,125

87.60%

- Bela nja Rupia h Murni

Rp 1,691,444,878,000

Rp 1,508,464,208,898

89.18%

- Bela nja Pinja ma n LN - Bela nja Rupia h Penda mping

Rp

-

Rp

-

-

Rp

102,591,000

Rp

83,991,600

81.87%

- Bela nja Hiba h

Rp

35,973,140,000

Rp

18,722,616,275

52.05%

- Bela nja PNBP

Rp

681,270,202,000

Rp

582,912,428,352

85.56%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp2.397 M

Total estimasi penerimaan Kementerian Kehutanan dalam tahun 2009 sebesar Rp1.735.631.707.376,00 yang merupakan penerimaan PNBP. Realisasi pendapatan PNBP dalam Tahun 2009 tercapai sebesar Rp2.397.583.151.824,00 atau 138,13% dari estimasinya pendapatan dengan pengembalian pendapatan sebesar Rp1.725.824,00 sehingga realisasi pendapatan netto adalah sebesar Rp2.397.581.426.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2.21% apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2008 sebesar Rp2.345.692.518.229 ,00 Komposisi Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009 dan Tahun 2008 dapat dilihat pada grafik berikut.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Neraca Tahun 2009, menginformasikan mengenai saldo perkiraan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2009. Jumlah Aset Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 sebesar Rp9.271.866.694.279,00

terdiri

dari

Aset

Lancar

sebesar

Rp893.938.690.564,00 dan Aset Tetap sebesar Rp4.511.606.228.108,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp3.866.321.7750.608,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp103.550.443.193,00 merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah

Ekuitas

Dana

per

31

Desember

2009

sebesar

Rp9.168.316.251.086,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp790.388.247.371,00

dan

Ekuitas

Dana

Investasi

sebesar

Rp8.377.928.003.716,00. Secara garis besar, posisi neraca tahun 2009 dan 2008 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 23. Perbandingan Neraca Kementerian Kehutanan Per 31 Desember 2009 dan 2008 NERACA PER 31 DESEMBER 2009 2008 9.271.866.694.279 6.686.639.682.224 103.550.443.193 21.884.965.514 9.168.316.251.086 6.664.754.716.710

URAIAN ASET KEWAJIBAN EKUITAS DANA

KENAIKAN (PENURUNAN) 2.585.227.012.055 81.665.477.679 2.503.561.534.376

% 38,66 373,16 37,56

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti gambar berikut: Komposisi Neraca 10,000,000,000,000 5,000,000,000,000

2009 2008

ASET

KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

Grafik 9. Komposisi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp6,9 Milyar / turun 57,74%

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.933.415.084,00 atau turun 57,74% apabila dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 senilai Rp16.408.384.175,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran pada seluruh Satuan Kerja pengelola BA 029 Kementerian Kehutanan. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan

dan

tambahan

uang

persediaan

yang

belum

dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Tabel 24. Daftar Kas Bendahara Pengeluaran Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07

Eselon I Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal BPK Direktorat Jenderal RLPS Direktorat Jenderal PHKA Ditjen Planologi Kehutanan Badan Litbang Kehutanan Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 838.855.847 3.376.125.542 652.715 475.354.362 178.793.399 279.354.790 585.047.980 3.331.493.328 10.351.089.759 1.505.211.208 1.522.643.493 502.492.834 394.684.002 6.933.415.084 16.408.384.175

Kenaikan (Penurunan) (2.537.269.695) 652.715 296.560.963 (305.693.190) (7.019.596.431) (17.432.285) 107.808.832 (9.474.969.091)

% (75,15) 165,87 (52,25) (67,82) (1,14) 27,32 (57,74)

Terdapat kas di bendahara pengeluaran satuan kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (Eselon I PHKA) sebesar Rp1.335.568.236,00 yang merupakan ketekoran kas bendahara pengeluaran pada DIPA BA 029 tahun 2009 yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian oleh pihak aparat penegak hukum. Penyetoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan setelah tanggal Neraca, telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan masingmasing UAKPA dengan dilampiri bukti setor berupa SSBP berikut



NTB/NTPN. Terdapat saldo negatif pada 5 (lima) sebesar Rp577.860,00 pada satuan kerja sebagai berikut: - Balai Konse rvasi Sumbe r Daya Alam Jambi - Balai Be sar Taman N asional Gunung Le use r - Dinas Ke hutanan Prop. Papua - Balai Taman N asional Be rbak - Balai Pe mantapan Kaw asan Hutan Wilayah IV Samarinda - Balai Pe ne litian Ke hutanan Pale mbang

dalam Rp. (146.576) (600) (360.000) (70.000) (668) (16)

Saldo negatif tersebut disebabkan kelebihan pembayaran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan serta pengembalian belanja dengan akun pengembalian sisa Uang Persediaan, dengan rincian penjelasan sebagai berikut: Tabel 25. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Bersaldo Negatif No. Kode Sar k e r

Ur aian Satk e r

Nilai

Ke te r angan

Ba la i Kons e rva s i Sum be r Da ya 029 05 238521 Ala m Ja m bi Ba la i Be s a r Ta m a n Na s iona l 029 05 239828 Gunung Le us e r

Ke le biha n pe nye tora n (146.576) pe nge m ba lia n s is a TUP

3

029 05 250058 Dina s Ke huta na n Prop. Pa pua

(360.000)

4

029 05 604282 Ba la i Ta m a n Na s iona l Be rba k

5

029 06 427423

Ba la i Pe m a nta pa n Ka wa s a n Huta n W ila ya h IV Sa m a rinda

6

029 07 427454

Ba la i Pe ne litia n Ke huta na n Pa le m ba ng

1 2

JUM LAH

(600) Ke le biha n pe nye tora n UP Ke le biha n pe nye tora n s is a UP s e jum la h Ke le biha n pe nge m ba lia n (70.000) pe m ba ya ra n ke gia ta n pe rja la na n dina s Te rja di ke le biha n s e tor ole h Sa tke r te rha da p pe m ba ya ra n bia ya (668) la ngga na n da ya da n ja s a ya ng dia kiba tka n ka re na pe m bula ta n (ke s ulita n ua ng ke cil ) Te rja di ke le biha n s e tor s is a (16) UP

(577.860)

Terdapat perubahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp408.634.976,00 karena pemutakhiran data oleh satuan kerja tidak disampaikan ke unit akuntansi di atasnya dan adanya kesalahan input data antara lain setoran sisa UP/TUP pada bulan Januari 2009 dibukukan pada bulan Desember 2008 sebagaimana terperinci dalam lampiran.


Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) Kas di Bendahara Penerimaan Rp74,9 Milyar / naik 188%

C.2.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 sebesar Rp74.986.812.954,00 atau naik 1.269,23% apabila dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 senilai Rp5.476.581.339,00. Besarnya saldo Kas di Bendahara Penerimaan menurut Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 secara rinci sebagai berikut: Tabel 26. Daftar Kas Bendahara Penerimaan Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 74.712.253.691 5.376.345.589 274.559.263 100.235.750 74.986.812.954 5.476.581.339

Kenaikan (Penurunan) 69.335.908.102 174.323.513 69.510.231.615

% 1.289,65 173,91 1.269,23

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan menurut jenis akan nampak sebagaimana tersaji berikut ini. Tabel 27. Rincian Kas Bendahara di Penerimaan Menurut Jenis per 31 Desember 2009 dan 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian DR (USD) DR (rupiah) PSDH IIUHPH KUK - DAS KUHR KUPA Bujagir BLU PNBP Ditjen PHKA Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 4.972.788 8.069.931 9.273.450 84.081.536 489.881 2.998.755 60.207.217 579.260.376 9.210.501.709 3.337.938.990 3.138.822.677 1.354.722.551 62.297.259.420 274.559.263 100.235.750 74.986.812.954 5.476.581.339

Kenaikan (Penurunan) (3.097.143) (9.273.450) (84.081.536) (2.508.874) (519.053.160) 5.872.562.719 1.784.100.126 62.297.259.420 174.323.513 69.510.231.615

% (38,38) (100,00) (100,00) (83,66) (89,61) 175,93 131,69 173,91 1.269,23

Terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang digunakan untuk menampung uang dari penerimaan selain hasil pungutan obyek wisata alam sebagai Catatan atas Laporan Keuangan - 62


berikut: a. BBKSDA Riau : - PNBP yg blm dis etorkan : Rp 633.750,00 b. BBKSDA Jawa Timur s ejumlah Rp 243.811.166,23 - Setora n ua ng ha s i l l el a ng s i ta a n ka yu ul i n gerga j i a n S2 S eba nya k 8 6 .6nga 6 8 nkepi ng (1 1 ,0kemeda 0 0 4 m3nga ) yanngdrdiPa l elpua a ngke kekura PSDH ka5yu - sDenda nggo nga n PSDH ka yu kemeda nga n Denda ikekura - Probol - Denda kekura nga n PSDH ka yu kemeda nga n da ri Pa pua ke nggo. nga n PSDH (KM Sa da r Mul i a ) a n. Ba roka h Denda ikekura - Probol ndi rikekura Kemeda n da ria n. PaBa pua kehProbol Denda nganga n PSDH roka Ma ndii nggo. ri - Ma - Ti ti pa n a s ura ns i TW A bul a n September-O ktober 2 0 0 9 - Ti ti pa n a s ura ns i TW A bul a n November-Des ember 2 0 0 9 - Ti ti pa n honor opera tor ra di o SKRT - Ti ti pa n honor opera s i ona l moni tori ng ra di o - Ja s a Gi ro (Ja nua ri s d. Des ember 2 0 0 9 ) - Peneri ma a n punguta n ma s uk TW A bul a n Des ember 2 0 0 9

yang terinci s bb: Rp 1 2 9 .8 6 9 .0 0 0 ,0 0 Rp

3 .0 6 6 .0 0 0 ,0 0

Rp 1 1 .5 0 8 .0 0 0 ,0 0 Rp 4 6 .1 5 8 .0 0 0 ,0 0 Rp 2 8 .4 7 6 .0 0 0 ,0 0 Rp

8 4 0 .0 0 0 ,0 0

Rp

1 9 3 .8 0 0 ,0 0

Rp

2 .2 0 6 .7 0 0 ,0 0

Rp 1 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 Rp

3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Rp

2 .5 6 8 .6 6 6 ,2 3

Rp

5 .7 2 5 .5 0 0 ,0 0

Terdapat perubahan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp20.542.548.858,00 disebabkan kesalahan dalam pengolahan dokumen sumber dan keterlambatan penyetoran bunga jasa giro ke kas negara. Perincian lebih lengkap tersaji dalam lampiran. Kas Lainnya dan Setara Kas Rp20, 7 Milyar

C.2.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 sebesar Rp20.688.257.961,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 28. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 20.677.507.309 4.141.056 6.566.493 43.103 20.688.257.961

-

Kenaikan (Penurunan) 20.677.507.309 4.141.056 6.566.493 43.103 20.688.257.961

Saldo Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas secara rinci tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 29. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis per 31 Desember 2009 dan 2008 No 1 2 3 4 5 6

Saldo Piutang Bukan Pajak Rp773 Milyar

Saldo per 31 Desember 2009 2008 1.967.678.483 1.886.150.726 424.984.670 104.522.066 16.294.171.364 10.750.652 20.688.257.961

Uraian Rek. Menhut Cq Sekjen Rek. Dana upah pungut Rek. Org sosial,yayasan,LSM Fasilitas keb.kerja Pimp. Dana Bantuan Bunga Jasa Giro Jumlah

-

Kenaikan (Penurunan) 1.967.678.483 1.886.150.726 424.984.670 104.522.066 16.294.171.364 10.750.652 20.688.257.961

C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak Piutang PNBP merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai akun Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2009 sebesar Rp773.414.358.662,00 Rp344.128.378.211,00

atau dibanding

terjadi Per

penurunan 31

sebesar

Desember

2008

Rp1.117.542.736.873,00. Rincian Piutang Bukan Pajak Menurut Eselon I Tahun 2009 dan 2008 sebagaimana tabel berikut. Tabel 30. Daftar Rincian Piutang Bukan Pajak Menurut Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07

Eselon I Sekretariat Jenderal Inspentorat Jenderal Direktorat Jenderal BPK Direktorat Jenderal RLPS Direktorat Jenderal PHKA Ditjen Planologi Kehutanan Badan Litbang Kehutanan Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 6.563.446.012 63.789.365.252 1.053.753.371.621 747.603.163.089 19.247.749.562 -

773.414.358.663

1.117.542.736.873

Kenaikan (Penurunan) (57.225.919.240) (306.150.208.532) 19.247.749.562 (344.128.378.210)

% (89,71) (29,05) (30,79)



Tabel 31. Daftar Rincian Piutang Bukan Pajak Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2009 dan 2008 Kd

Eselon I

01 02 03 04 05

KPWN HTI Lancar Piutang Pihak Ketiga Tunggakan PSDH/DR IIUPH Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 17.890.000.000 45.899.365.252 6.563.446.012 19.247.749.562 557.146.583.462 1.053.753.371.621 190.456.579.626 773.414.358.662 1.117.542.736.873

Kenaikan % (Penurunan) (17.890.000.000) (100,00) (39.335.919.240) (85,70) 19.247.749.562 (496.606.788.159) (47,13) 190.456.579.626 (344.128.378.211) (30,79)

Penurunan saldo Piutang Bukan Pajak disebabkan adanya pelunasan sisa piutang Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) sebesar Rp17.890.000.000,00 pada tanggal 27 januari 2009 pada Eselon I Sekretariat Jenderal, serta terdapat penerimaan angsuran dari pinjaman HTI sebagaimana terperinci dalam lampiran. Sementara itu dalam tahun 2009 terdapat Piutang/Tagihan kepada Pihak Ketiga pada Eselon I Direktorat Jendedral PHKA merupakan tagihan kepada Perum Perhutani sebesar Rp17.495.579.321,00 dimana sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian sesuai surat Menteri Kehutanan nomor S.78/Menhut-III/RHS/2009 tanggal 21 Agustus 2009 dan surat Direktur Jenderal PHKA nomor S.24/IV/Set-4/Rhs/2009 tanggal 12 Oktober 2009, serta terdapat kerugian negara dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebesar

Rp85.582.726,00

dan

Balai

Besar

KSDA

Papua

sebesar

Rp696.802.547,00. Disamping itu terdapat piutang PNBP BBKSDA Sumatera Selatan terhadap PT ICP atas pungutan karcis masuk TWA Punti Kayu yang belum dibayarkan sebesar Rp699.567.000,00. Pada Eselon I Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan berupa Tunggakan PSDH/DR senilai Rp557.146.583.462,00 dan Piutang IIUPH sebesar Rp190,456,579,626,00. Terdapat perubahan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.051.257.792.300,00 disebabkan kesalahan pembukuan atas



pelunasan utang KPWN, keterlambatan updating data Tunggakan PSDH/DR dan Piutang atas hak PNBP dari penerimaan wisata alam yang dikelola oleh Perum Perhutani yang belum diselesaikan. Keterangan perbedaan tersebut tersaji dalam lampiran. Saldo Uang Muka Belanja Rp45,8 Juta

C.2.1.5. Uang Muka Belanja Uang Muka Belanja merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran,

namun

barang/jasa/fasilitas

dari

pihak

ketiga

belum

diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Per 31 Desember 2009, nilai akun Uang Muka Belanja sebesar Rp45.791.500,00 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan satuan kerja 439655-Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Prop. Bangka Belitung merupakan Sewa Kantor dan Rumah Dinas yang telah dibayar untuk beban bulan Januari – Juli 2010. Saldo Bagian Lancar TP/TGR) Rp9 Milyar / meningkat 7.167,47%

C.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP), dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada non bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2009 merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2010 (1 tahun setelah tahun neraca). Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.



Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2009 merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2010 (1 tahun setelah tahun neraca) dengan nilai sebesar Rp9.246.888.293,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7.167,47% apabila dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2008 sebesar Rp127.236.625,00. Daftar Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Menurut Eselon I tersaji segaimana pada halaman berikut. Tabel 32. Daftar Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Menurut Eselon I Tahun 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 10.637.565 15.552.000 73.955.000 2.560.705 20.670.855 23.900.000 9.213.019.168 13.829.625 9.246.888.293 127.236.625

Kenaikan % (Penurunan) (4.914.435) (31,60) (71.394.295) 9.213.019.168 9.119.651.668 7.167,47

Bagian Lancar TP/TGR pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan telah lunas dengan penyetoran ke Kas Negara. Sementara peningkatan Bagian Lancar TP/TGR pada Direktorat Jenderal PHKA karena adanya reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja 427366Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA sebesar Rp8.786.598.415,00 menjadi TP/TGR sebesar Rp9.039.746.668,00 sesuai Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 01/MTP/BPK/09/2009 tanggal 4 September 2009 yang diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun 2010. Bagian Lancar TP/TGR pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sebesar Rp2.560.705,00 pada satuan kerja 426958-Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya merupakan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional. Sementara TP/TGR Sekretariat Jenderal terdapat pada satuan kerja 560415-Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan sebesar Rp3.600.000,00 dan 500963-Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kehutanan sebesar Rp7.037.565,00.



Terdapat perubahan saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.657.738,00 disebabkan adanya Jurnal Aset yang berlipat ganda akibat dari update Aplikasi SAK dan kesalahan input data. Penjelasan perubahan tersebut dapat dilihat pada lampiran. Saldo Persediaan Rp8,6 MIlyar/ meningkat 26,20%

C.2.1.7. Persediaan Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai

persediaan

pada

periode

31

Desember

2009

sebesar

Rp8.623.166.109,00 atau mengalami kenaikan sebesar 26,20% apabila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp6.833.025.200,00. Nilai persediaan tersebut diperoleh dari hasil stock opname, dengan rincian menurut Eselon I dan menurut jenis persediaan sebagai berikut: Tabel 33. Daftar Persediaan menurut Eselon I - Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 1.438.760.238 12.387.500 100.095.891 97.668.042 75.934.835 1.826.050.058 676.464.132 3.822.492.068 2.478.675.774 1.739.582.347 367.517.141 217.998.287 1.735.602.875 866.330.699 8.623.166.109 6.832.393.778

Kenaikan (Penurunan) 1.426.372.738 2.427.849 1.750.115.223 (3.146.027.936) 739.093.427 149.518.854 869.272.176 1.790.772.331

% 11.514,61 2,49 2.304,76 (82,30) 42,49 68,59 100,34 26,21



Tabel 34. Daftar Persediaan Menurut Jenis Persediaan per 31 Desember 2009 dan 2008 Akun

Eselon I

115111 115112 115113 115114 115121

Barang Konsumsi Amunisi Bahan untuk Pemeliharaan Suku Cadang Pita Cukai Materai dan Leges

115123

Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

115124

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

115126 115127 115131 115191 115199

Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Bahan Baku Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga2 Persediaan Lainnya Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 5.235.541.110 2.570.604.776 1.083.577.864 340.743.661 278.484.190 133.330.913 288.674.773 123.596.800 252.000 1.413.000 374.882.500

Kenaikan (Penurunan) 2.664.936.334 742.834.203 145.153.277 165.077.973 (1.161.000)

103,67 218,00 108,87 133,56 (82,17)

374.882.500

-

%

352.128.153 -

5.057.500

-

(35.957.000) 225.044.989 71.097.350 744.382.680 8.623.166.109

-

-

-

-

-

-

3.476.861.975 8.138.875

(3.251.816.986)

(93,53)

62.958.475

773,55

178.335.200 6.833.025.200

566.047.480 1.790.140.909

317,41 26,20

Terdapat perbedaan saldo Persediaan per 31 Desember 2008 antara Laporan Persediaan Menurut Eselon I Tahun 2008 dengan Laporan Persediaan Menurut Jenis Persediaan Tahun 2008 merupakan Laporan Persediaan Barang Tahun 2008 dalam Laporan Barang Milik Negara Tahun 2008 dari hasil (output) Aplikasi SIMAK-BMN sebesar Rp631.422,00. Disamping itu,

menurut

Laporan

Persediaan

UAPB

Tahun 2008

menunjukkan saldo persediaan sebesar Rp6.820.637.700,00 sehingga terdapat selisih Rp12.387.500,00 jika dibandingkan dengan saldo Persediaan Menurut Jenis Persediaan 2008. Selisih tersebut merupakan saldo ”Akun Tidak Ada” pada Laporan Persediaan Tahun 2008 tersebut. Terdapat perubahan Saldo Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.600.365.104,00 disebabkan adanya koreksi nilai persediaan, update atas input data persediaan satuan kerja yang tidak disampaikan ke jenjang akuntansi di atasnya. Perubahan secara rinci sebagaimana terlampir. Saldo Aset Tetap Rp4,5 Milyar /

C.2.2. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari Catatan atas Laporan Keuangan - 69

Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) meningkat 70,82%

12

bulan

untuk

digunakan

dalam

kegiatan

pemerintahan

atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.511.606.228.108,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.870.494.653.322,00 (70,82%) apabila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp2.641.111.574.786,00. Tabel 35. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 2008 Nama Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Asset Tetap Lainnya Konstruksi Dalampengerjaan Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 2.013.961.641.426 269.847.826.954,00 1.392.253.793.236 1.615.988.789.526,00 964.085.111.530 622.371.266.550,00 90.938.711.717 80.429.585.575,00 40.004.886.809 48.568.226.361,00 10.362.083.390 3.905.879.820,00 4.511.606.228.108,00 2.641.111.574.786,00

Kenaikan % (Penurunan) 1.744.113.814.472,00 646,33 (223.734.996.290,00) (13,85) 341.713.844.980,00 54,91 10.509.126.142,00 13,07 (8.563.339.552,00) (17,63) 6.456.203.570,00 165,29 1.870.494.653.322,00 70,82

Grafik komposisi Aset Tetap dapat disajikan seperti gambar di bawah:

2,500,000,000,000 2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000

2009

500,000,000,000

2008

-

Tanah

Peralatan Gedung dan dan Mesin Jalan, Irigasi Bangunan Asset Tetap dan Lainnya Jaringan

Konstruksi Dalam pengerjaan

Grafik 10. Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 2008 Nilai Tanah Rp2 Trilyun / meningkat 646,33%

C.2.2.1. Tanah Nilai Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.013.961.641.426,00 atau terjadi kenaikan nilai tanah sebesar Rp1.744.113.814.472,00 (646,33%) apabila dibandingkan dengan nilai tanah per 31 Desember 2008 sebesar Rp269.847.826.954,00.



Mutasi/perubahan Tanah sebesar Rp1.744.113.814.472,00 tersebut adalah sebagai berikut: Penambahan : Penambahan Saldo Awal Perubahan Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Penyelesaian Pembangunan Reklasifikasi Masuk Pengembangan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Penerimaan Aset Tetap Renovasi Pengurangan Penghapusan Transfer Keluar Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Mutasi tambah (kurang)

16.961.720.455 2.507.077.976.569 8.616.525.600 86.249.234 846.400.000 388.287.000 959.750.800 452.509.875 10.535.852.645 636.730.466.659 462.600.000 3.183.118.338.837 (110.805.000) (1.667.937.234) (1.428.796.651.850) (8.429.130.281) (1.439.004.524.365) 1.744.113.814.472

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Kode Uraian 531111 Belanja Modal Tanah 531112 Belanja Modal Pembebasan Tanah 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 531116 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Jumlah Belanja

Jumlah 6.838.755.000 932.800.000 231.519.975 202.200.000 8.205.274.975

Terdapat perubahan saldo Tanah per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.507.077.976.569,00 disebabkan adanya koreksi tanah Manggala Wanabakti yang dikeluarkan karena telah dicatat pada Yayasan Gelora Bung Karno serta adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Penjelasan secara terperinci dalam lampiran.



C.2.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,4 Trilyun / menurun 11,40%

Nilai

Peralatan

dan

Mesin

Rp1.392.253.793.236,00

atau

Rp223.734.996.290,00 Peralatan

dan

(13,85%)

Mesin

per

per

Desember

2009

sebesar

terjadi

penurunan

nilai

sebesar

apabila

dibandingkan

31

31

Desember

dengan 2008

nilai

sebesar

Rp1.615.988.789.526,00. Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp223.734.996.290,00 tersebut adalah sebagai berikut: Penambahan : Penambahan Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Penyelesaian Pembangunan Reklasifikasi Masuk Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Pengurangan: Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Perubahan saldo awal Pengurangan Nilai Aset Penghapusan Transfer Keluar Hibah (Keluar) Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Penghapusan semu karena reklasifikasi dar Penghentian Aset Dari Penggunaan Mutasi tambah (kurang) Mutasi tambah (kurang) seharusnya Selisih *

20.687.076.008 73.996.791.506 16.473.944.060 3.323.781.598 1.113.447.070 8.296.647.960 1.932.369.230 1.711.063.002 128.412.047.434 (229.671.496.683) (45.917.101.078) (53.763.000) (8.704.729.511) (28.802.169.139) (5.807.937.268) (2.709.769.491) (6.047.807.025) (350.692.500) (22.376.934.027) (350.442.399.722) (222.030.352.288) (223.734.996.290) 1.704.644.002

Terdapat perbedaan nilai Peralatan dan Mesin antara Neraca per 31 Desember 2009 (sebesar Rp1.392.253.793.236,00) dengan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2009 (sebesar Rp1.393.958.437.238,00) senilai Rp1.704.644.002,00 yang disebabkan adanya kesalahan input data pada satker BKSDA Sumatera Selatan atas koreksi berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset BMN sesuai dengan berita acara No. BA.01/WKN.4/2010 tanggal 01-03-2010. Kesalahan tersebut mengakibatkan nilai kelompok Catatan atas Laporan Keuangan - 72


barang Ekstrakomtabel masuk ke dalam kelompok barang intrakomtabel. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Kode 532111 532117 532118 532121

Terdapat

Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja

Perubahan

Saldo

Peralatan

dan

Jumlah 72,354,336,051 99,175,000 19,673,400 1,727,466,230 74,200,650,681

Mesin

sebesar

Rp45.917.101.078,00 disebabkan adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Keterangan secara rinci terdapat dalam lampiran. C.2.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan Rp964 Milyar/ naik 48,49%

Nilai

Gedung

dan

Bangunan

per

31

Desember

2009

sebesar

Rp964.085.111.530,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp341.713.844.980,00 (48,49%) apabila dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 sebesar Rp622.371.266.550,00. Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp341.713.844.980,00 tersebut adalah sebagai berikut:



Penambahan : Penambahan Saldo Awal 29.269.262.322 Pembelian 10.019.306.209 Transfer Masuk 1.746.340.326 Hibah (Masuk) 1.740.198.500 Penyelesaian Pembangunan 35.304.471.138 Reklasifikasi Masuk 4.595.903.759 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap 4.469.000 Perolehan Lainnya 36.218.000 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks/Sebaliknya 312.592.024 Pengembangan Nilai Aset 9.655.557.790 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 288.189.423.373 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 1.429.789.203 382.303.531.644 Pengurangan: Pengurangan Nilai Aset (232.154.000) Perubahan saldo awal (25.830.358.751) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (169.369.449) Penghapusan (3.634.514.194) Transfer Keluar (754.477.426) Reklasifikasi Keluar (7.058.623.689) Koreksi Pencatatan (2.954.114.082) Penghapusan semu karena reklasifikasi dar (233.362.024) Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (60.326.002) (40.927.299.617) Mutasi tambah (kurang) 341.376.232.027 Mutasi tambah (kurang) seharusnya 341.713.844.980 Selisih * 337.612.953

Terdapat perbedaan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp337.612.593,00 antara Neraca per 31 Desember 2009 Rp964.085.111.530,00 dengan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2009 Rp963.747.498.577,00 disebabkan kesalahan input data pada satker BKSDA Sumatera Selatan atas koreksi berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset BMN sesuai dengan berita acara No. BA.01/WKN.4/2010 tanggal 01-03-2010. Kesalahan tersebut mengakibatkan nilai kelompok barang Ekstrakomtabel masuk ke dalam kelompok barang intrakomtabel. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:



Kode Uraian Jumlah 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.800.158.732 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 4.000.000 Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 533115 Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung & Bangunan 293.369.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 14.825.368.225 Jumlah Belanja 73.922.895.957

Terdapat perubahan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 sebesar Rp25.830.358.751,00 disebabkan adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Penjelasan lebih lanjut terperinci dalam lampiran. C.2.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp90 Milyar / turun 13,07%

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2009 sebesar Rp90.938.711.717,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp10.509.126.142,00 (13,07%)

apabila

dibandingkan

dengan

tahun

2008

sebesar

Rp80.429.585.575,00. Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.509.126.142,00 tersebut adalah sebagai berikut: Penambahan : Penambahan Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Penyelesaian Pembangunan Reklasifikasi Masuk Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Pengurangan: Penghapusan Perubahan saldo awal Transfer Keluar Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Mutasi tambah (kurang)

2.335.047.824 2.816.199.452 669.518.670 246.638.500 2.189.876.502 586.875.686 576.197.500 2.706.996.997 3.197.782.946 15.325.134.077 (205.931.901) (1.084.181.115) (671.993.045) (309.824.350) (2.526.620.024) (17.457.500) (4.816.007.935) 10.509.126.142



Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Kode 534111 534121 534131 534161

Uraian Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Jaringan Belanja Penambahan Nilai Jaringan Jumlah Belanja

Jumlah 72.441.000 37.000.000 1.394.377.750 65.868.365 1.569.687.115

Terdapat perubahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.084.181.115,00 disebabkan adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Keterangan perubahan tersebut sebagaimana terperinci dalam lampiran. C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya Rp40 Milyar/ naik 17,63%

Nilai

Aset

tetap

Lainnya

per

31

Desember

2009

sebesar

Rp40.004.886.809,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp8.563.339.552,00 (17,63%)

apabila

dibandingkan

dengan

tahun

2008

sebesar

Rp48.568.226.361,00. Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.563.339.552,00 tersebut adalah sebagai berikut:



Penambahan : Penambahan Saldo Awal Perubahan Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Penyelesaian Pembangunan Reklasifikasi Masuk Perolehan Lainnya

10.832.025.126 17.783.697.466 1.857.046.675 204.163.792 115.500.000 3.146.535.000 29.800.000 600.000 33.969.368.059

Pengurangan: Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Penghapusan Reklasifikasi Keluar Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Mutasi tambah (kurang)

(752.250) (21.321.758.768) (426.457.228) (3.587.533.461) (69.526.800) (25.406.028.507) 8.563.339.552

Terdapat perubahan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp17.783.697.466,00 disebabkan adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Penjelasan secara rinci sebagaimana terlampir. C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp10 Milyar /naik 165,29%

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp10.362.083.390,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp6.456.203.570,00 (165,29%)

apabila

dibandingkan

dengan

tahun

2008

sebesar

Rp3.905.879.820,00. Tabel 36. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut Eselon I – Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 2,353,029,250 1,953,175,500 4,179,761,640 1,952,704,320 3,754,547,500 74,745,000 10,362,083,390 3,905,879,820

Kenaikan (Penurunan) (399,853,750) (2,227,057,320) (3,754,547,500) (74,745,000) (6,456,203,570)

% (20.47) (114.05) (165.29)



Terdapat

Perubahan

Saldo

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

sebesar

Rp1.241.610.500,00 disebabkan adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Perubahan saldo tersebut terperinci dalam lampiran. Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp3,9 Milyar / naik 33,36%

C.2.3. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset yang Dibatasi Penggunaannya serta Dana Kelolaan BLU. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.866.321.775.608,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp967.181.632.382,00 (33,36%) apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2008 sebesar Rp2.899.140.143.226,00. Daftar Aset Lainnya menurut Eselon sebagaimana berikut ini. Tabel 37. Daftar Aset Lainnya menurut Eselon I - Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 3.478.311.318.658 2.896.104.468.800 381.935.932.993 1.557.188.111 769.976.385 90.500.000 4.195.411.377 730.464.360 641.332.205 331.422.205 467.803.990 326.099.750 3.866.321.775.608 2.899.140.143.226

Kenaikan (Penurunan) 582.206.849.858 380.378.744.882 679.476.385 3.464.947.017 309.910.000 141.704.240 967.181.632.382

% 20,10 24.427,28

750,80 474,35 93,51 43,45 33,36

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 38. Daftar Saldo Aset Lainnya Menurut Jenis Aset per 31 Desember 2009 dan 2008 Uraian Tagihan TP/TGR Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Aset Yang Dibatasi Penggunaannya Dana Kelolaan BLU yg BlmDigulirkan Jumlah

Saldo per 31 Desember 2009 2008 218,068,454 624,707,477 4,255,414,677 1,585,947,455 1,829,572,124,083 1,484,768,506,643 17,693,469,394 18,560,981,651 2,014,582,699,000 1,393,600,000,000 3,866,321,775,608.00 2,899,140,143,226.00

Kenaikan (Penurunan) (406,639,023.00) 2,669,467,222.00 344,803,617,440.00 (867,512,257.00) 620,982,699,000.00 967,181,632,382.00

% (65.09) 168.32 23.22 (4.67) 44.56 33.36



Komposisi Aset Lainnya dapat dilihat dalam grafik berikut:

2,500,000,000,000 2,000,000,000,000

2009

1,500,000,000,000

2008

1,000,000,000,000 500,000,000,000

2009

Tagihan TP/TGR

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Yg Dibatasi Penggunaannya

Dana Kelolaan BLU

Grafik 11. Komposisi Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 2008 C.2.3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tagihan TP/TGR Rp218 Juta / naik 1.838,30%

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan perbendaharaan adalah Surat Keputusan Pembebanan dan surat tanda setoran (SSBP atau STS lainnya). Dokumen mengenai TP dan TGR dapat diperoleh di biro/bagian keuangan yang mengelola TP dan TGR dimaksud. Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum



yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti setor berupa STS atau SSBP. Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2009 sebesar Rp218.068.454,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp206.817.954,00 (1.838,30%) apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2008 sebesar Rp11.250.500,00. Tabel 39. Daftar Tagihan TP/TGR menurut Eselon I - Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 44.680.000 67.480.185 4.058.729 254.967.682 12.597.525 156.732.200 281.409.110 9.600.000 11.250.500 218.068.454 624.707.477

Kenaikan (Penurunan) (22.800.185) (250.908.953) (124.676.910) (406.639.023)

% (33,79) (98,41) (44,30) (65,09)

Terdapat tunggakan TP/TGR sebesar Rp953.594.004,16 yang tidak dapat dicatat dalam neraca disebabkan tidak adanya SKT atau SK Pembebanan sebagai dokumen sumber. Penjelasan secara detail diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya poin C.3.6. Terdapat perubahan saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2008 sebesar Rp613.456.977,00 disebabkan adanya pelaporan TP/TGR yang belum tertib dan terdapat kesalahan pengolahan data pada UAPA dari laporan Ditjen PHKA. Penjelasan lebih rinci sebagaimana terlampir. C.2.3.2. Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud Rp4 milyar / naik 74,84%

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan



barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.255.414.677,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.821.520.443,00 (74,84%) apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2008 sebesar Rp1.585.947.455,00. Tabel 40. Daftar Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 31 Desember 2009 dan 2008 Kd 01 02 03 04 05 06 07


Saldo per 31 Desember 2009 2008 60.975.000 37.000.000 687.570.000 942.072.422 428.026.350 90.500.000 2.099.801.700 449.055.250 618.460.205 321.822.205 106.079.000 4.255.414.677 1.585.947.455

Kenaikan (Penurunan) 23.975.000 254.502.422 1.650.746.450 2.669.467.222

% 64,80 37,01 367,60 168,32

Aset Tak Berwujud sebagian besar berupa software komputer, GIS atau pembuatan website. Sementara itu terdapat hasil-hasil penelitian pada Badan Litbang Kehutanan belum dicatat sebagai Aset Tak Berwujud dalam neraca, karena hasil-hasil penelitian tersebut belum dipatenkan karena nilai atau manfaat ekonominya belum dapat ditentukan/ditaksir. Terdapat perubahan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 sebesar Rp847.946.779,00 disebabkan adanya inputing data pada tahun 2009 atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset yang dibukukan oleh satuan kerja pada Aplikasi SIMAK-BMN tahun 2008 setelah Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 (Audited) selesai disusun. Keterangan secara rinci sebagaimana dalam lampiran. C.2.3.3. Aset Lain-lain Jumlah Aset Lain-lain sebesar Rp1,8 Trilyun / naik 23,22%

Akun Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Catatan atas Laporan Keuangan - 81


Pihak Ketiga. Jumlah

Aset

Lain-lain

Rp1.829.572.124.083,00

per

31

atau

Desember

terjadi

2009

sebesar

kenaikan

sebesar

Rp344.803.617.440,00 (23,22%) apabila dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.484.768.506.643,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 41. Daftar Aset Lain-lain Lingkup Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 dan 2008 No

Uraian

1

Pinjaman KMP Sea Games

2

Klaim Assuransi Helikopter N Belt

3

Helikopter Nbelt Yang belum dihapus

4

Piutang HTI

5

Kenaikan (Penurunan)

Per 31 Desember 2009

2008

118.244.559.913 -

%

118.244.559.913

0

0,00

32.847.741.200

32.847.741.200

100,00

20.028.174.000

46.524.500.000

26.496.326.000

56,95

1.085.202.837.241

1.070.857.939.795

(14.344.897.446)

(1,34)

Piutang KUHR

170.971.095.120

165.527.726.311

(5.443.368.809)

(3,29)

6

Piutang KUPA

40.811.769.098

39.124.447.852

(1.687.321.246)

(4,31)

7

Piutang KUKDAS

10.671.059.893

10.712.091.892

8

Tunggakan PSDH dan DR

380.989.051.842

614.650.429

9

Ditjen BPK

10

Ditjen RLPS

11

Ditjen PHKA

12

Ditjen Planologi

13

Balitbanghut

(380.374.401.413)

0,38 (61.884,67)

750.000

-

(750.000)

-

329.352.510

-

(329.352.510)

-

1.938.877.477

-

(1.938.877.477)

-

22.872.000 Total

41.031.999

(22.872.000)

-

361.724.990

314.849.250

(46.875.740)

(14,89)

1.829.572.124.083

1.484.768.506.642

(344.803.617.441)

(23,22)

Aset Lain-lain pada Eselon I (nomor 9 – 13) dalam tabel di atas sebagian besar merupakan aset tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan serta barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Terdapat perubahan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2008 sebesar Rp613.150.649.288,00 disebabkan adanya kesalahan dalam pengambilan dokumen sumber dan reklasifikasi Tunggakan PSDH/DR ke dalam akun Piutang Bukan Pajak. Keterangan lebih lanjut tercantum dalam lampiran. C.2.3.4. Aset Yang Dibatasi Penggunaannya Nilai Aset Yang Dibatasi Penggunannya

Rp17 Milyar

Aset yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Nilai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.693.469.394,00 berupa Deposito Terbeku KUK-DAS dimana mengalami penurunan sebesar Rp867.512.257,00 (4,67%) apabila dibandingkan dengan nilai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2008 sebesar Catatan atas Laporan Keuangan - 82


Rp18.560.981.651,00. Penurunan tersebut disebabkan adanya pencairan jaminan atas deposito terbeku KUK-DAS sebesar Rp867.512.255,00. C.2.3.5. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum Nilai Dana Kelolaan BLU Rp1.393 Milyar

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.014.582.699.000,00

merupakan

dana

yang

disediakan

untuk

pembiayaan di bidang Kehutanan yang akan disalurkan oleh satuan kerja 447852-Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Nilai tersebut adalah berupa dana bergulir yang direklasifikasi dari akun Kas pada BLU sesuai surat dari KPPN Jakarta III No.S.712/PB.6/2009 tanggal 16 Nopember

2009

tentang

digulirkan/diinvestasikan

akun

sebesar

dana

kelola

yang

Rp1.393.600.000.000,00

belum

merupakan

realisasi tahun anggaran 2008. Disamping itu, pada tahun anggaran 2009 Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan memperoleh anggaran

dana

bergulir

dari

Bagian

Anggaran

999.03

sebesar

Rp620.982.699.000,00 yang telah direalisasikan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-103/MK.6/2010 tanggal 29 April 2010 bahwa penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir tidak disajikan dalam neraca BA 999.03 tetapi disajikan dalam neraca masing-masing KL apabila belum digulirkan, sehingga saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember

2009

pada

Laporan

Keuangan

BA

029

sebesar

2009

sebesar

Rp2.014.582.699.000,00. C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp21,6 Milyar

C.2.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Utang

Kepada

Pihak

Ketiga

per

31

Desember

Rp21.621.016.834,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Utang Kepada Pihak Ketiga Pada Eselon I Badan Litbang Kehutanan sebesar Rp928.667.800,00

merupakan

tunggakan

pembayaran

pengadaan

peralatan laboratorium (belanja modal) akibat revisi DIPA anggaran 2008 Catatan atas Laporan Keuangan - 83


sehingga Pusat Litbang Hasil Hutan mempunyai tunggakan kepada pihak ketiga. C.2.4.2. Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN sebesar Rp6,9 Milyar

Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.933.415.084,00. C.2.4.3. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp74,9 Milyar

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas

di

Bendahara

Penerimaan.

Nilai

rupiah

pada

akun

ini

merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp74.996.011.275,00. C.2.5. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek, yang terdiri atas Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan. C.2.5.1. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp782 Milyar

Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang. Pada 31 Desember 2009 Cadangan Piutang Kementerian Kehutanan sebesar Rp782.707.038.455,00. C.2.5.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Rp8,5Milyar

Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun Persediaan. Dalam 31 Desember 2009 Cadangan Persediaan Kementerian Kehutanan sebesar Rp8.623.166.109,00 . Catatan atas Laporan Keuangan - 84

Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) Dana Utk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp941 Juta)

C.2.5.3. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009 sebesar (Rp941.957.194,00). C.2.6. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. C.2.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun

Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp4,5 Trilyun

Aset Tetap. Dalam 31 Desember 2009 Diinvestasikan dalam Aset tetap pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp4.511.606.228.108,00 . C.2.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah akun penyeimbang dari akun

Diinvestasikan dalam Aset lainnya Rp3,8 Milyar

Aset Lainnya. Dalam 31 Desember 2009 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp3.866.321.775.608,00. C.3.

Perbedaan Jenis Persediaan

CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.4. Perbedaan Jenis Persediaan Aplikasi Persediaan yang diimplementasikan pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan belum stabil sehingga data yang diinput dari tingkat satuan kerja jika dikirimkan ke tingkat akuntansi di atasnya melalui aplikasi nilainya bisa berbeda, akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan menyamakan update aplikasi dan mengulang kembali pengiriman data dengan melalukan rekonsiliasi data SAK dan SIMAK-BMN seluruh satuan kerja (kecuali SKPD) lingkup masing-masing Eselon I. Perbedaan mapping persediaan yang berakibat perbedaan nilai masingmasing jenis persediaan dalam Aplikasi SAK dengan Aplikasi SIMAK-BMN, akan tetapi secara kumulatif total nilai persediaan hasilnya sama.

Piutang Bukan Pajak

C.3.5. Piutang Bukan Pajak Kementerian Kehutanan mempunyai sumber pendapatan baik dari iuran atau Catatan atas Laporan Keuangan - 85


pungutan hasil hutan maupun sumber lain lainnya seperti pungutan karcis masuk taman wisata alam yang belum dikelola dengan optimal. Beberapa diantaranya bermasalah dengan diberikannya ijin kepada pihak ketiga untuk mengelolanya dan menimbulkan tunggakan PNBP yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, berikut pengungkapan (disclosure) atas piutang PNBP lingkup Kementerian Kehutanan. Punti Kayu

C.3.5.1. PNBP TWA Punti Kayu a. BKSDA

Sumatera

Selatan

mempunyai

piutang

PNBP

sebesar

Rp699.567.000,00 berasal dari tunggakan PNBP atas pungutan karcis masuk TWA Punti Kayu yang belum disetorkan ke kas negara sejak tahun 2000 oleh PT Indosuma Putra Citra (PT IPC) selaku pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Kepmenhutbun) No.735/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999. b. Jumlah piutang tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan No.109/IIIINSP.1/RHS/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara PT IPC dengan Tim Audit Itjen Kementerian Kehutanan yang dituangkan dalam surat kesepakatan bahwa PT IPC akan membayar dengan cara mengangsur selama masa izin berlaku yaitu sebesar Rp2.915.000,00 perbulan selama 20 tahun. c. Menurut pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Kehutanan TA 2007, 2008 dan 2009 (s.d. Triwulan III) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan LHP Nomor 10/LHP/XVII/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 dilaporkan adanya tunggakan PNBP oleh PT IPC sebesar Rp736.402.250,00. PT IPC telah melakukan lima kali penyetoran ke Kas Negara, senilai Rp2.915.000,00 sejak bulan Agustus s.d Desember 2009 sehingga nilai total penyetoran adalah Rp14.575.000,00. Dengan demikian, sisa tunggakan yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp721.827.250,00. Tunggakan tersebut merupakan PNBP periode Januari 2000 s.d. Catatan atas Laporan Keuangan - 86


Desember 2007. Dari nilai tersebut, senilai Rp699.567.000,00 telah diakui PT IPC dan telah dilakukan kesepakatan pembayaran antara Kementerina Kehutanan dengan PT IPC, sementara sisanya senilai Rp36.835.250,00 belum ada kesepakatan pembayaran dengan PT IPC. Tangkuban Perahu, Cimanggu, Carita

C.3.5.2. PNBP TWA Kawah Tangkuban Perahu, Cimanggu dan Carita a. Pelaksanaan Pengelolaan atas TWA di Propinsi Jawa Barat dan Banten oleh Perum Perhutani Wilayah III dari hak pengusahaan pariwisata alam (HPPA) atas hutan wisata alam di Propinsi Jawa Barat dan Banten sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284/Kpts-II/1990 tanggal 4 Juni 1990 yang meliputi Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu dan TWA Carita. Pada Tahun 2007, HPPA Perum Perhutani dicabut oleh Menteri Kehutanan, berdasarkan Keputusan Menhut No.SK.206/Menhut-II/2007 tangal 22 Mei 2007, karena Perum Perhutani tidak melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri Kehutanan. b. Atas pencabutan HPPA tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan melakukan Audit Khusus (Riksus) atas pengelolaan TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu dan TWA Carita periode 1990-2007 bulan Mei 2008. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Itjen Kementrian Kehutanan diketahui bahwa Perum Perhutani belum

melaksanakan

kewajiban

pembayaran

PNBP

sebesar

Rp17.495.579.321,00. c. Berdasarkan LHA Itjen, Direktorat Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (PJLWA) Ditjen PHKA telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) agar Perum Perhutani membayar kewajiban PNBP, namun pihak Perum Perhutani belum melaksanakan penyetoran ke Kas Negara sehingga Ditjen PHKA telah mengakui dan mencatat sebagai Piutang PNBP pada Laporan Keungan Ditjen PHKA per 31 Dember 2009. d. Ditjen PHKA telah melakukan upaya penagihan piutang PNBP kepada Perum Perhutani melalui surat No.S.24/IV/Set-4/Rhs/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan No.50/IV/Set-4/Rhs/2008 tanggal 12 Oktober 2009 dan Catatan atas Laporan Keuangan - 87


No: 6/10-PJLWA/2010 tanggal 6 Januari 2010, agar Perum Perhutani melunasi

piutang

PNPB

sebesar

Rp17.495.579.321,00

dengan

menyetorkan ke kas negara. Namun pihak Perum Perhutani melalui surat No.485/043-7/AEJ/Sar/Dir tanggal 3 Nopember 2009 belum melakukan penyetoran ke kas negara karena dalam perhitungan karcis tanda masuk (KTM) dan pendapatan (pajak/retribusi) yang telah disetorkan ke pemerintah daerah sehingga masih terdapat perbedaan tentang pendapatan yang telah disetorkannya ke Pemda Bandung Barat dan Pemda Subang dari Karcis Tanda Masuk (KTM). e. Perbedaan perhitungan antara Itjen dengan Perum Perhutani karena Perhitungan Itjen dimulai sejak Ijin Prinsip Pengelolaan TWA terbit tahun 1990, sedangkan perhitungan Perum Perhutani dimulai tahun 2002 berdasrkan SK Menhut No.656 tanggal 27 Desember 2001. f. Selain hal di atas, Perum Perhutani memohon bahwa setoran sebesar Rp6.675.607.209,00 dapat diperhitungkan untuk dikonversi menjadi bagian dari penyelesaian kewajiban PNBP. Sementara itu Kementrian Kehutanan menganggap bahwa pungutan berdasarkan Perda dimaksud merupakan pungutan yang terpisah. Menurut data yang diperoleh dari Perum Perhutani bahwa pembayaran ke Pemerintah Daerah karena adanya Instruksi Gubernur Jawa Barat No.13 Tahun 1998 tentang Pembagian Karcis Masuk TWA Tangkuban Perahu dan Peraturan Pemda Bandung Barat No.5 Tahun 1998 Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan Peraturan Pemda Subang No23 tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang menyebutkan bahwa Taman Wisata Alam dikategorikan sebagai Pajak Tontonan. g. Dari

kondisi

di

atas,

maka

atas

piutang

PNBP

sebesar

Rp17.495.579.321,00 belum ada keputusan yang pasti akan dibayar oleh Perum Perhutani. Hal ini terjadi karena masih terdapat perbedaanperbedaan sebagaimana disebutkan di atas.


Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) Tunggakan PSDH/DR

C.3.5.3. Tunggakan PSDH dan DR a. Data piutang PSDH/DR per31 Desember 2009 tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tabel 42. Piutang PSDH/DR Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 Piutang PSDH dan DR

PSDH (Rp)

DR (Rp)

Saldo per

DR (USD)

31 Desember 2009

1. Disajikan pada akun Piutang Bukan Pajak Dinas Kehutanan 100,962,788,218.33

22,535,628,849.73

21,539,257.75

Kejaksaan

89,492,739,290.08

9,788,909.34

49,670,656,458.26

Sub Total

325,967,439,918.06 231,179,143,544.34 557,146,583,462.40

2. Disajikan pada akun Aset Lain-lain KPKNL

133,788,696,428.29

26,670,744,647.88

23,460,596.89

Sub Total Total

380,989,051,842.17 380,989,051,842.17

284,422,141,104.88

138,699,112,787.69

54,788,763.98

938,135,635,304.57

b. Dalam kasus hukum terhadap tunggakan yang diserahkan ke Kejaksaan atas nama PT Benua Indah (PT BI) berupa tunggakan PSDH sebesar Rp34.853.373.149,10

dan

DR

sebesar

USD7.905.722,73.

Menteri

Kehutanan memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada Jaksa Agung RI No KS.13/Menhut-II/2008 untuk melakukan tagihan setoran termasuk sanksi denda tunggakan PSDH dan DR atas nama PT BI. PT BI melakukan gugatan perdata kepada Menteri Kehutanan (Tergugat) dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum dalam penghentian sementara IUIPHHK melalui SK Menhut No 133/Kpts-II/2003 tanggal 12 April 2003. Sebelumnya atas penghentian tersebut telah menjadi sengketa Tata Usaha Negara yang perkaranya dimenangkan PT BI berdasarkan putusan pengadilan TUN Jakarta No 63/G.TUN/2003/PTUN-JKT tanggal 15 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 230/B/2003/PT.TUN-JKT tanggal 19 April 2004 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 450K/TUN/2004 tanggal 28 Desember 2005. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 362/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 6 Juli 2006 telah mengabulkan sebagian gugatan PT BI untuk membayar ganti rugi kepada PT BI sebesar Rp152.246.678.790,00 dan terhadap putusan tersebut dikuatkan

oleh

Pengadilan

Tinggi

Jakarta

melalui

putusan



No516/Pdt/2005/PT DKI tanggal 16 Februari 2006. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 1731K/PDT/2006 tanggal 29 November 2007 diberitahukan melalui relas pemberitahuan PN Jakarta Pusat No. 1731K/PDT/2006 jo. No. 362/PDT.G/2004/PN-JKT. PST tanggal 20 Oktober 2008 telah merubah putusan tingkat sebelumnya dan tuntutan yang dikabulkan menjadi sebesar Rp118.153.090.986,00 dan telah berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan No. 105/2008/Eks tanggal 3 November 2008 dengan menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat teguran/peringatan (Aanmaning) masing-masing tanggal 19 November 2008, tanggal 24 Desember 2008 dan terakhir tanggal 31 Desember 2008. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan meminta kepada Kementerian Keuangan menganggarkan pembayaran

ganti

Rp118.153.090.986,00

rugi

sesuai

dalam

putusan

anggaran

pengadilan

Kementerian

sebesar

Kehutanan.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan No. S.1535/SJ.4/2009 PT BI yang juga mempunyai utang kepada Negara terkait dengan tunggakan PSDH dan DR oleh karena itu kiranya Kementerian Kehutanan melakukan upaya penagihan terhadap utang PT BI tersebut. Kejaksaan Agung RI melalui Surat No B.500/G/Gph.2/11/2009 tanggal 25 November 2009, B.536/G/Gph.2/12/2009 tanggal 23 Desember 2009, B.081/G/Gph.2/02/2010 tanggal 23 Februari 2010 kepada Budiono Tan d/a Bello & Partners Advocates & Legal Consultants mengenai Penagihan Tunggakan PSDH sebesar Rp34.853.373.149,10 dan DR USD7,905,722.73 pada PT BI. c. Angsuran DR Rupiah pada KPKNL Pontianak senilai Rp168.181.818,00 tidak dapat segera diterima Kas Negara (masih tersimpan di rekening penampungan Piutang KPKNL Pontianak) karena penutupan Rekening Tunggakan DR Rupiah pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 102-



0004203904 pada tanggal 18 Desember 2008. d. Penghapusan Bersyarat tunggakan PSDH dan DR pada 5 Provinsi yaitu penghapusan dari pencatatan piutang Kementerian Kehutanan tetapi tidak menghilangkan hak tagih sampai dengan penghapusan mutlak sebagai berikut: Provinsi Kalimantan Selatan Sumatera Barat Bengkulu Sulawesi Tenggara Kalimantan Barat Pengungkapan Kasus Kerugian Negara

: : : : :

RP 625,815.613,50 767,215,478.19 178.964.552,15 195,495,726.45 149.464.950,71

USD 185,904.64 48,691.82 11,637.33 169,988.23

C.3.6. Kasus Kerugian Negara Dalam tahun 2009 terdapat sisa tunggakan kerugian Negara sebesar Rp953.594.004,16. Sisa tunggakan tersebut belum dapat dimasukkan dalam Neraca, dikarenakan tidak cukupnya data sumber apabila dicatat dalam neraca. a. Khusus kerugian negara yang terjadi pada pegawai eks Kanwil dan Dinas Kehutanan Provinsi, sebelumnya tersebar pada beberapa Eselon I dan pada tahun anggaran 2009 seluruh data kerugian negara pencatatannya pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) Kementerian Kehutanan. Kerugian negara tersebut terjadi sejak tahun 1989, yang hingga saat ini tidak diterbitkan SKTM-nya, sehingga tidak dapat dicatat dalam neraca. Rincian sebaran kerugian negara per Eselon I dapat dilihat sebagaimana berikut: Eselon I

-

dalam Rp.

Sekretariat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

374.926.014,66 62.585.566,00 488.082.423,50 28.000.000,00 953.594.004,16

Pada Eselon I Sekretariat Jenderal, terdapat TP/TGR atas nama L Budiarso (SKTM) sebesar Rp9.384.000,00 belum dimasukkan ke dalam Neraca dan terdapat selisih lebih sebesar Rp3.300.000,00 atas nama Jasmin karena Catatan atas Laporan Keuangan - 91


kesalahan pencatatan. Data kasus kerugian negara selengkapnya disajikan sebagaimana dalam lampiran. b. Ketidaksamaan mutasi atas penyetoran pendapatan dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Tagihan TP/TGR dalam realisasi pendapatan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

Pegawai yang terkena kasus (tidak terbit SKTM) mengaku dan mau membayar langsung seharusnya dicatat sebagai pengembalian belanja apabila disetor pada tahun anggaran berjalan (dengan bukti SSPB) dan dicatat sebagai pendapatan anggaran tahun yang lalu apabila penyetorannya lewat tahun anggaran (dengan bukti SSBP), akan tetapi pada prakteknya semua disetor melaui SSBP dan dicatat sebagai pendapatan dari TP/TGR. Bagi yang pegawai yang kena kasus dan diterbitkan SKTM, akan dilakukan penyetoran

angsuran

dengan

bukti

setor

SSBP

sebagai

pendapatan dari TP/TGR. 

Sementara itu, jika yang bersangkutan mengelak dan oleh yang berwenang ditetapkan sebagai kasus kerugian negara maka akan diakui sebagai TP/TGR dan harus diangsur oleh pegawai yang bersangkutan dan disetor dengan SSBP sehingga diakui sebagai pendapatan dari TP/TGR.



Berdasarkan SKTM dan Surat Keputusan kedua poin di atas akan dilakukan pencatatan di Neraca sebagai TP/TGR.

a. TP/TGR

pada

Direktorat

Jenderal

Planologi

Kehutanan

sebesar

Rp9.600.000,00 atas nama E. Hidayat bukan merupakan tagihan/piutang bagi negara karena kasus tersebut sedang dalam proses penghapusan (E. Hidayat dinyatakan tidak mampu) sesuai Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan No.1514/II-Ren/2003 tanggal 10 November 2003, sehingga Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak mencatat dalam neraca


Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) Pengungkapa n Aset Tetap

C.3.7. Aset Tetap a. Nilai Persediaan dan Aset Tetap yang tercantum dalam Neraca kementerian Negara/Lembaga 029 Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2009 menggunakan sepenuhnya dari Aplikasi SAI yaitu SAK dan SIMAK-BMN yang dikonsolidasikan secara berjenjang hingga tingkat kementerian. Nilai aset tetap per 31 Desember 2009 diperoleh dari data Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Daftar Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2009 terlampir). b. Kenaikan

nilai

BMN

selain

dikarenakan

adanya

mutasi

bertambah/berkurang, juga terjadi karena adanya koreksi saldo yang dilakukan pada sebagian Satuan Kerja dengan adanya koreksi pencatatan dari hasil inventarisasi dan revaluasi BMN yang dilakukan bersama-sama dengan Kanwil DJKN/KPKNL terhadap Satuan Kerja lingkup Kementerian Kehutanan. Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sesuai Surat Edaran dari Kementerian Keuangan No. SE-04/KN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penertiban Barang Milik Negara dan Laporan Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. c. Sampai akhir Tahun 2009 masih terdapat 6 Satuan Kerja belum selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian. Saat ini (Mei 2010) pada ke-6 satker tersebut telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian serta Laporan Keuangan tahun 2009 pada ke-6 satker tersebut telah disesuaikan dengan hasil inventarisasi dan penilaian tersebut. d. Berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan Dekonsentrasi Tahun 2009 oleh Inpektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, terdapat aset tetap dari sumber

dana

APBN

pengadaan

sebelum

tahun

2008

senilai

Rp11.519.258.640,00 pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan (Eselon I dengan kode 03-Ditjen BPK sebesar Rp11.307.933.640,00 dan 06Ditjen Planologi Kehutanan sebesar Rp211.235.000,00) dimana belum



dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali oleh KPKNL Makassar sehingga belum diinput dalam aplikasi dan belum dikompilasi dalam Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan. Status aset tetap tersebut dikuasai oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan dan belum ada serah terima secara resmi kepada dari Kementerian Kehutanan selaku Pengguna Barang. e. Kawasan hutan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan pada 9 satker senilai Rp1.347.954.132.208,00 yang dicatat sebagai aset tetap berupa tanah baik sebagai tanah bangunan kantor pemerintah maupun tanah bangunan tempat kerja lainnya dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) 2009 dikeluarkan dari Neraca Kementerian Kehutanan 2009 sebagaimana terperinci berikut ini: -

BDK Makassar BDK Kadipaten BDK Samarinda BDK Riau BLK Manokwari BTN Gn. Halimun BPTP Samboja BBKSDA Riau BKSDA Sumatera Selatan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp

300.000.000,00 168.567.000.000,00 232.993.675.000,00 41.000.000.000,00 900.000.000.000,00 85.667.000,00 4.598.218.000,00 374.629.376,00 34.942.832,00 1.347.954.132.208,00

f. Terdapat selisih nilai aset tetap antara BTN Baluran dengan KPKNL Jember sebesar Rp226.881.100,00 akibat kesalahan pada saat melakukan transfer data dari back up KPKNL ke dalam aplikasi SIMAK BMN pada Semester I Tahun

2009,

yang

seharusnya

koreksi

yang

muncul

adalah

Rp553.770.820,00 sesuai koreksi nilai KPKNL Jember tetapi yang terinput adalah nilai sebesar Rp780.651.920,00. Selisih tersebut telah disesuaikan pada Neraca Kementerian Kehutanan 2009. g. Aset Tetap Kementerian Kehutanan dalam Laporan Keuangan BA 029 Tahun 2009 termasuk perolehan dari Bagian Anggaran 069 sebagaimana terinci dalam lampiran laporan keuangan ini.


Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009 (Audited) Pengungkapan

Kasus Tanah BBKSDA Sulsel

C.3.8. Kasus Tanah pada BBKSDA Sulawesi Selatan Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 telah melaksanakan pengadaan tanah untuk Kantor BBKSDA Sulsel seluas 6.400 m2. Dalam proses pengadaan tersebut terdapat permasalahan yakni tanah yang dibeli memiliki 2 (dua) bukti kepemilikan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA BA 29 tahun 2007 BBKSDA Sulsel mengeluarkan SK.644/BKSDASS-19/1/2007 tentang penunjukkan panitia pengadaan dan panitia pemeriksa/penerima barang/jasa pada DIPA BA 29 BBKSDA Tahun 2007. Setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa BBKSDA Sulsel melakukan pengecekan dan penelusuran status tanah yang akan dijual pemiliknya, Panitia memberikan rekomendasi berupa Nota Hasil Penilaian No. ND.1391/BBKSDA/19/1/2007 tanggal 12 Desember 2007 kepada Kepala BBKSDA selaku KPA DIPA BA 29 tahun 2007 tentang data pembanding pengadaan tanah Kantor BBKSDA yang berisi 6 (enam) alternatif calon lokasi tanah yang dilengkapi dengan kisaran luas dan harga. b. Dari 6 (enam) alternatif tersebut, lokasi tanah yang dipilih terletak di daerah Baddoka Kel. Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar milik Tawang bin Yasang. Untuk memastikan status kepemilikan lahan tersebut, dilakukan pengecekan terhadap berkas-berkas dokumen yang ada, yaitu : 1) Rincik tahun 1958 dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil nomor 97 DII a.n. Yasang bin Tungga (alm) yang dipegang oleh Tawang bin Yasang selaku ahli waris dengan nomor buku pendaftaran huruf CI 338 Blok 131 Kecamatan Bira Kab. Maros, sekarang lokasi tersebut termasuk dalam wilayah Baddoka Kel. Pai Kec. Biringkanaya kota Makassar; 2) Surat Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh para ahli waris dan disaksikan oleh Ketua RW 06 Baddoka, Lurah Pai dan Camat Biringkanaya pada tanggal 17 Februari 2003; 3) Surat Keterangan dari Tawang bin Yasang yang diketahui oleh Lurah Pai pada tanggal 30 Juni 2004 yang menyatakan bahwa lokasi tanah Catatan atas Laporan Keuangan - 95


dimaksud adalah benar milik sdr. Tawang Bin Yasang bersaudara, tidak pernah diperjualbelikan, tidak dalam status sengketa dan belum pernah digadaikan kepada orang lain atau Bank. c. Berdasarkan bukti-bukti di atas, dilakukan penandatanganan kontrak dalam

bentuk

Surat

Perintah

Kerja

(SPK)

No.1410/BBKSDASS-

19/1/keu/2007 tanggal 12 Desember 2007 antara KPA DIPA BA 029 Tahun 2007 BBKSDA Sulsel dengan Tawang Bin Yasang, untuk melakukan pengalihan hak atas sebidang tanah seluas 6.400 m2 yang terletak di RW 06 Kel. Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Sesuai dengan Surat Kesepakatan Harga pada tanggal 13 Desember 2007, harga yang disepakati untuk pengalihan hak penguasaan atas tanah seluas 6.400 m 2 adalah sebesar Rp1.696.000.000,00. Pada hari yang sama telah dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.BA.1445/ BBKSDASS-19/1/Keu/2007 dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan No.BA.1446/BBKSDASS-19/1/Keu/2007. Selanjutnya dilakukan Pengalihan hak atas tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengalihan Hak Penguasaan Atas Tanah disertai Kompensasi sebesar Rp1.696.000.000,00 yang ditandatangani oleh Tawang Bin Yasang dan Kepala BBKSDA Sulsel (KPA BA 29 Tahun 2007) serta diketahui oleh Camat Biringkanaya. Pembayaran pembelian tanah seluas 6.400 m2 untuk kantor BBKSDA Sulsel tersebut telah dilakukan dengan diterbitkannya SP2D No.408679H/054/112 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp1.611.200.000,00 (tidak termasuk pajak) langsung ditransfer ke rekening 3818-01-008765-53-7 pada Bank BRI Unit Bandara Makassar milik Tawang bin Yasang. d. Pada tahun 2008 dan 2009 di atas tanah yang dibeli tersebut telah dilakukan pembangunan gedung untuk kantor BBKSDA Sulsel sampai tahap pekerjaan rangka beton lantai 2 dengan realisasi biaya sebesar Rp1.202.548.308,00 (tidak termasuk pajak) yang terdiri dari : 1) Pekerjaan perencanaan gedung kantor BBKSDA Sulsel Tahap I sebesar Rp66.576.000,00; Catatan atas Laporan Keuangan - 96


2) Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor BBKSDA Sulsel sebesar Rp24.087.273,00; 3) Pekerjaan pembangunan gedung kantor BBKSDA Sulsel tahap I sebesar Rp1.062.454.635,00; 4) Pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BBKSDA Sulsel (lanjutan/Tahap II) dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.430.400,00, yang dilaksanakan pada tahun 2009. h. Selain itu pada tahun 2009 terdapat alokasi anggaran pembangunan kantor BBKSDA Sulsel tahap II, namun rencana ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya surat Gubernur Sulsel No.011/2526/BP tanggal 6 Mei 2009 kepada Menteri

Kehutanan

yang

intinya

menyampaikan

bahwa

lokasi

pembangunan Kantor BBKSDA Sulsel berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Sulsel, dan meminta agar pembangunan kantor tersebut untuk sementara dihentikan. i. Pada tanggal 6 Mei 2009, Gubernur Sulsel berkirim surat kepada Menteri Kehutanan dengan No.011/2526/BP bahwa lokasi pembangunan Kantor BBKSDA Sulsel berada di atas lahan milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, dan meminta agar pembangunan kantor tersebut untuk sementara dihentikan. j. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.600-417-53.01 tanggal 18 Maret 2008 menyatakan bahwa luas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai No.4 Bulurokeng Tahun 1982 yang diuraikan dalam gambar situasi No.546 Tahun 1972 seluas 162.420 m2 a.n Kementerian Pekerjaan Umum guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran ulang, diperoleh hasil seluas 182.531 m2, sehingga terdapat kelebihan luas sebesar 20.111 m2, dan tanah yang dimohon oleh Tawang bin Yasang terserap dalam sertifikat Hak Pakai No.4 sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi No.546 tahun 1972.



k. Pada tanggal 13 April 2009, BBKSDA Sulsel mendapat undangan rapat dari Pemerintah Provinsi Sulsel c.q Sekretaris Daerah Prov. Sulsel sehubungan dengan pembangunan Kantor BBKSDA Sulsel di atas tanah aset pemerintah Provinsi Sulsel. Gubernur Sulsel dengan Surat No.011/2526/BP tanggal 6 Mei 2009 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa lokasi pembangunan Kantor BBKSDA Sulsel berada di atas lahan milik Pemerintah Sulsel, dan meminta agar pembangunan kantor tersebut untuk sementara dihentikan. Sehingga sampai saat ini pembangunan gedung kantor BBKSDA berhenti dan tidak bisa dilanjutkan pembangunannya. l. Sampai saat ini Mantan Kepala BBKSDA Sulsel (KPA BA 29 Tahun 2007) tetap berkeyakinan bahwa tanah seluas 6.400 m2 milik Tawang bin Yasang termasuk dalam selisih 20.111 m2 dan bukan aset Pemerintah Provinsi Sulsel. Pada tanggal 26 Juni 2009 Kepala BBKSDA Sulsel menyampaikan permohonan pengukuran untuk penerbitan sertifikat tanah seluas 6.400 m2. Namun Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan surat No.1917/019-200.3-73.71/VII/09

tanggal

31

Juli

2009

tidak

bisa

melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat karena berdasarkan hasil pengukuran di okasi tanah yang dimohon, di atasnya telah terbit sertifikat Hak Pakai No.4 Bulurokeng. m. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan telah melakukan audit khusus terkait permasalahan tanah kantor BBKSDA Sulsel, yang laporannya disampaikan dengan Nota Dinas No. ND.23/Riksus/III-Itsus/Rhs/2009. Dalam laporan tersebut disimpulkan terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 6.400 m2 sehingga status tanah tidak jelas (tidak clear and clean). Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya

C.3.9. Aset Tetap Lainnya a. Perbedaan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp554.394.000,00 antara Neraca per 31 Desember 2009 senilai Rp40.004.886.834,00 dengan Laporan

Barang

Milik

Negara

31

Desember

2009

senilai

Rp39.450.492.834,00 merupakan Aset Tetap Dalam Renovasi pada Eselon



I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial satuan kerja 426989-Sekretrariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Aset tersebut berasal dari realisasi belanja modal atas renovasi ruangan satuan kerja yang bersangkutan. b. Pada Eselon I Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terdapat aset tetap lainnya berupa tanaman sehingga tidak tergambar dalam neraca karena aset termasuk ke dalam golongan aset ekstrakomptabel yang tergambar dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) sebagai output aplikasi SIMAK-BMN. Mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2005, pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap dikecualikan bahwa tanaman tegakan/hutan berupa meranti bukan tergolong aset intrakomptabel maupun ekstrakomptabel, seharusnya dibebankan dalam MAK 52 (Belanja Barang) MAK 53 (Belanja Modal) dan tidak dimasukkan ke dalam kategori aset. Berdasarkan PSAP No.07 tersebut, maka tanaman meranti tersebut akan segera dikeluarkan sebagai aset dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ekstrakomptabel pada laporan SIMAK BMN semester I Tahun 2010. c. Disamping itu, pada Eselon I Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terdapat Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM) dimana merupakan kegiatan pembangunan sebuah Model Unit Manajemen pada hutan alam produksi dengan penerapan kaidah Pengelolan Hutan Produksi Lestari (PHPL), pada areal bekas tebangan, yang dii dengan kegiatan rehabilitasi. Model tersebut diharapkan dapat menjadi model manajemen hutan yang memenuhi kriteria pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) yang sekaligus menjadi embrio Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pembangunan dilaksanakan sejak tahun 2003 oleh Kementerian Kehutanan dengan menggunakan anggaran DIPA Satker Direktorat BPHA yang berlokasi di 4 Provinsi (Sumbar, Kalbar, Kalsel dan Kaltim) untuk periode 2003 – 2008. Sedangkan untuk periode tahun 2009 dilaksanakan



oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III Sumbar, Wilayah X Pontianak, Wilayah XI Banjarbaru dan Wilayah XIII Samarinda. Sesuai Surat Menteri Kehutanan No. S.400/Menhut-VI/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal alih kelola PMUMHM, dalam rangka keberlanjutan PMUMHM dan mengamankan aset yang telah terbangun, dengan

mempertimbangkan

keterbatasan

anggaran

pemerintah,

kesiapan SDM dan organisasi pelaksana serta kedekatan lokasi areal PMUMHM maka pengelolaan PMUMHM selanjutnya akan dialihkelolakan ke PT. Inhutani II (areal di Provinsi Kalsel dan Kalbar), PT. Inhutani IV (areal di Provinsi Sumbar) dan PT. ITCI Kartika Utama (areal di Provinsi Kaltim). Selanjutnya Dirjen BPK menyerahkan hasil pekerjaan pengkayaan dan pemeliharaan PMUMHM kepada BP2HP Wilayah III Sumbar, Wilayah X Pontianak, Wilayah XI Banjarbaru dan Wilayah XIII Kaltim tersebut sesuai : 

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengkayaan dan Pemeliharaan Tegakan PMUMHM Privinsi Sumbar Tahun 2003 – 2008 No. BA.05/VI-BPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Dirjen BPK dengan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru.



Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengkayaan dan Pemeliharaan Tegakan PMUMHM Privinsi Sumbar Tahun 2003 – 2008 No. BA.06/VI-BPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Dirjen BPK dengan Kepala BP2HP Wilayah X Pontianak.



Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengkayaan dan Pemeliharaan Tegakan PMUMHM Privinsi Sumbar Tahun 2003 – 2008 No. BA.07/VI-BPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Dirjen BPK dengan Kepala BP2HP Wilayah XI Banjarmasin



Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengkayaan dan Pemeliharaan Tegakan PMUMHM Privinsi Sumbar Tahun 2003 – 2008 No. BA.08/VI-BPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Dirjen BPK dengan Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda.



Selanjutnya sesuai surat Menteri Kehutanan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan No.S.819/Menhut-VI/2009 tanggal 5 Oktober 2009 hal alih kelola PMUMHM, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran pemerintah maka kegiatan PMUMHM mulai tahun 2010 untuk lokasi yang berada dekat areal PT. Inhutani dialihkelolakan kepada PT. Inhutani II dan IV sebagai penyertaan modal pemerintah. Sedangkan untuk lokasi yang berada di areal PT. ITCI Kartika Utama apabila yang bersangkutan sanggup mengganti aset biaya tanaman PMUMHM tersebut menjadi areal PT. ITCI Kartika Utama. Kegiatan PMUMHM untuk anggaran Dit. BPHA Tahun 2009 yang mendukung kegiatan PMUMHM sebesar Rp1.685.030.000,00. Kegiatan yang dilakukan hanya terkait perencanaan, workshop, pembinaan dan monev, serta koordinasi. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan telah diserahkan kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III Sumbar, Wilayah X Pontianak, Wilayah XI Banjarbaru dan Wilayah XIII Samarinda. d. Disamping itu, pada Eselon I Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutan masih terdapat aset yang belum dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN berupa Aplikasi SIM-PUHH pengadaan tahun 2007 dengan nilai sebesar Rp16.572.749.900,00 dan SIM-WAS GANIS pengadaan tahun 2008 sebesar Rp503.032.200,00. Kedua pengadaan tersebut terdiri dari aset tidak berwujud (software) dan aset tetap (hardware), dimana sementara ini belum diperoleh rincian komposisi keduanya. Nilai dari kedua aset tersebut akan dimaksukkan dalam aplikasi SIMAK-BMN semester I tahun 2010. Pengungkapan

Pinjam Pakai Helikopter

C.3.10. Pinjam Pakai Helikopter Antara Kementerian Kehutanan dengan Kepolisian Republik Indonesia a. Aset Tetap Kementerian Kehutanan berupa helikopter dicatat dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dengan nama akun Sayap Putar Mesin Turbin (2.02.02.01.004). Posisi barang per satu Januari 2009



berjumlah delapan unit. Dalam tahun 2009 terjadi mutasi kurang berjumlah tiga unit yang terdiri dua unit dihibahkan ke Angkatan Darat dengan

dasar

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK.5072/Menhut-II/Um/2009 dan satu unit mengalami kecelakaan yang kemudian dipindahkan ke aset tetap yang tidak digunakan pada akun aset tetap. Dari lima unit helikopter lainnya, tiga unit dititipkan ke Pendidikan dan Latihan Penerbangan/Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug (PLP/STPI Curug) dengan disertai Berita Acara Penitipan Barang Nomor 941/PL.101/PLP-2000, sedangkan dua unit lainnya dipinjampakaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Helikopter yang dipinjampakaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah jenis NBELL-412 PK-NMI dan BO-105 PK-DKM. Pinjam pakai helikopter jenis NBELL-412 PK-NMI berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam

Pakai

Nomor

BA.16/Um-4/2004

bernomor

kepolisian

No.Pol.B/2537/IX/2004 tanggal 29 September 2004 dengan jangka waktu peminjaman dua tahun dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2006. Sedangkan pinjam pakai helikopter jenis BO-105 PK-DKM berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor PKS.01/II-Um/2005 bernomor kepolisian No.Pol.B/616/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 dengan jangka waktu peminjaman dua tahun dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2006. c. Mengingat masa pinjampakai kedua Helikopter milik Kementerian Kehutanan telah berakhir, sementara kedua Helikopter tersebut masih diperlukan untuk mendukung tupoksi POLRI, maka pihak Kementerian Kehutanan telah berupaya untuk memperpanjang Perjanjian Pinjampakai kedua Helikopter tersebut melalui surat No.S.1337/II-Um/2006 tanggal 13 Desember 2006 dan surat No.S.382/II-Um/2007 tanggal 30 April 2007 kepada pihak POLRI. Namun hingga saat ini pihak POLRI belum menanggapi kedua surat dari pihak Kementerian Kehutanan tersebut. d. Bahwa satu unit Helikopter jenis NBELL-412 PK-NMI telah dicatat pada Laporan BMN Kepolisian senilai Rp7.500.000,00 dan sudah dilakukan



inventarisasi dan penilaian oleh DJKN sesuai BA IP Nomor BA06/WKN.07/KNL.04.02/2010 tanggal 8 Maret 2010 diluar sepengetahuan Kementerian Kehutanan. e. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak POLRI (Direktorat Kepolisian Udara) pada tanggal 12 dan 13 April 2010, diperoleh jawaban bahwa mengingat kedua Helikopter tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung tupoksi POLRI, maka pihak POLRI akan segera memproses dengan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Kehutanan agar kedua Helikopter tersebut dihibahkan dari Kementerain Kehutanan kepada POLRI. Dengan demikian, diharapkan bahwa dalam Semester I Tahun 2010 proses hibah kedua

Helikopter

tersebut

sudah

mendapat

persetujuan

dari

Kementerian Keuangan. Pengungkapan

Helikopter Nbell-412 PKSPT Jatuh

C.3.11. Helikopter NBell-412 PK-SPT Jatuh a. Pesawat Helikopter NBell-412 PK-SPT dibeli oleh Kementerian Kehutanan dengan Nilai perolehan pesawat sebesar Rp46.524.500.00,00. b. Pesawat helikopter tersebut pada tahun 2001 mengalami kecelakaan yang terjadi di wilayah Gunung Burangrang Purwakarta Jawa Barat tangal 8 Pebruari 2001 dengan kondisi totally damaged (hancur total). Pada Laporan Keuangan tahun 2005 Audited pesawat helikopter Nbell tersebut telah direklasifikasi ke Aset lain-lain (sesuai saran BPK-RI). c. Hal tersebut sesuai dengan surat Kementerian Perhubungan – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang ditujukan kepada PT. Dayajasa Transindo Utama (DTU/DTP) Nomor KNKT/321/VII/KTJ/02 tanggal 27 Agustus 2002 perihal investigasi NBell 412 Reg.PK-SPT. d. Kementerian Kehutanan melalui surat Kepala Biro Umum No.519/II/UM4/2003 tanggal 22 April 2003 meminta Klarifikasi Syarat Penghapusan BMN Karena Hilang/Kecelakaan kepada Menteri Keuangan RI sekaligus mengajukan usulan penghapusan atas helikopter tersebut. e. Oleh Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui



surat No.S-3056/A./2003 tanggal 14 Juli 2003 disampaikan kelangkapan persyaratan proses penghapusan helikopter yang hilang/kecelakaan termasuk dokumen polis yang harus dilampirkan. Mengingat nilai perolehan helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut lebih dari Rp 10 Milyar, maka penghapusannya harus mendapat persetujuan dari Presiden RI atas usul Menteri Keuangan RI. f. Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan melalui surat No. 1886/II/Um4/2003

tanggal

17

Desember

2003

menyampaikan

kelengkapan

persyaratan penghapusan Helikopter kepada Direktur Kekayaan Milik Negara Kementerian Keuangan. g. Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan melalui surat No. S.605/Um4/2006 tanggal 4 Juli 2006 menyampaikan kembali persyaratan penghapusan kepada Direktur Kekayaan Milik Negara Kementerian Keuangan. h. Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan melalui surat No. S.231/Um4/2007 tanggal 16 April 2007 meminta penjelasan mengenai proses penghapusan Helikopter kepada Direktur Kekayaan Milik Milik Negara Kementerian Keuangan namun belum ada tanggapan. i. Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan melalui surat No. S.700/Um4/2007 tanggal 15 Nopember 2007 meminta perkembangan proses penghapusan Helikopter kepada Direktur Kekayaan

Milik Negara

Kementerian Keuangan. j. Direktur BMN I Kemenkeu melalui surat No. S-127/KN.2/2009 tanggal 26 Juni 2009 telah menginformasikan perkembangan proses penghapusan Helikopter kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan bahwa Menteri Keuangan RI melalui surat No.S-447/MK/06/2006 tanggal 16 Oktober 2006 telah mengajukan persetujuan ijin penghapusan kepada Presiden RI dan Kementerian Kehutanan diminta menyampaikan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI No. S-447/MK/06/2006 tanggal 16 Oktober 2006. Catatan atas Laporan Keuangan - 104


k. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan melalui surat No. 687/IIUm/2009 tanggal 17 Juli 2009 telah memohon perkembangan persetujuan ijin penghapusan Helikopter kepada Menteri Sekretaris Negara namun sampai saat ini Menteri Sekretaris Negara belum menyampaikan perkembangan informasi mengenai proses penghapusan terhadap Helikopter yang mengalami kecelakaan. l. Berdasarkan hasil Reinventarisasi Barang antara DJKN dengan Biro Umum bahwa terjadi penurunan nilai aset dari nilai Rp46.524.500.000,00 menjadi Rp20.028.174.000,00. Pengungkapan

Pinjaman

C.3.12. Pinjaman Kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA GAMES a. Berdasarkan persetujuan Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No. R-160/M.Sesneg/10/1997 tanggal 6 Oktober 1997 meminta kepada Menteri Kehutanan menyalurkan DR sebesar Rp35.000.000.000,00 ke rekening Sekretriat Negara, selanjutnya dana tersebut oleh Sekretriat Negara disalurkan sebagai pinjaman kepada Konsorsium Penyelenggara Sea Games dengan bunga 15 % per tahun. b. Mengingat pinjaman kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) diberikan oleh Sekretariat negara, maka yang memiliki hak tagih adalah Sekretariat Negara. Namun Kementerian Kehutanan telah mengupayakan dengan menyurati sebanyak 5 kali kepada Menteri Sekretaris Negara minta penjelasan dan penyelesaian. c. Kementerian Kehutanan telah memberi kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penagihan dengan Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 juni 2002 yang disampaikan melalui surat No. 878/MenhutII/2002 tanggal 19 Juni 2002. d. Kementerian Kehutanan melalui surat No. S.446/II-Ren/2006 tanggal 19 April 2006 dan No. S.524/Ii-Ren/2006 tanggal 12 Mei 2006 telah meminta konfirmasi piutang tersebut kepada Sekretariat Negara dan hingga saat ini belum ada jawaban secara resmi dari Sekretariat Negara atas konfirmasi



tersebut. e. Dalam Laporan Keuangan 2005 (Audited) nilai total pinjaman mencapai Rp118.244.559.912,80 merupakan nilai per 31 Desember 2005 dan sejak Januari 2006 perhitungan bunga pinjaman tidak lagi diperhitungkan oleh Kementerian Kehutanan atas saran BPK-RI. f. BPK-RI berpendapat mengingat tidak adanya dokumen perikatan pinjam meminjam antara KMP Sea Games, Sekretariat Negara dan Kementerian Kehutanan, maka pinjaman kepada KMP Sea Games belum dapat dikategorikan/diakui sebagai piutang. Oleh karena itu pencatatan dalam Neraca dimasukkan sebagai Aset Lain-lain. g. Sesuai dengan hasil rapat Tim Pengkaji Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 yang membahas permasalahan dalam Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara terkait proses penyerahan piutang dana Sea Games tersebut. Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Atas temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2008 telah diambil langkah-langkah perbaikan untuk menindaklanjuti saran-saran dari Tim Pemeriksa BPK-RI. Tindak lanjut tersebut tersaji dalam matriks pada lampiran laporan ini. D.2. REKENING PEMERINTAH Pengelolaan Rekening Lingkup Kementerian Kehutanan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan Rekening Bendahara Penerimaan PNBP Kehutanan (Dana

Reboisasi,

PSDH,

IIUPH,

DPEH

dan

Pengembalian

Pinjaman/kredit) sesuai dengan Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-3096/MK.5/2009 tanggal 2 Juni 2009.



b. Rekening Lainnya : Saldo Rekening lainnya sebesar Rp3.853.829.209,01 adalah rekening

yang

tidak

dikelompokkan

sebagai

Rekening

Bendaharawan Penerimaan dimana telah diperiksa oleh BPK pada tahun 2008 dan oleh BPKP pada bulan Januari 2009 dan rencana akan disetorkan ke Kas Negara sesuai saran atas Laporan Hasil Audit BPKP, terdiri 5 rekening yakni : 

Rekening Menhut Cq. Sekjen sebesar Rp1.967.678.482,97



Rekening

Pengelola

Dana

Upah

Pungut

sebesar

Rp1.886.150.726,04 

Rekening Organisasi Sosial, Yayasan & LSM sebesar Rp424.984.670,08



Rekening Fasilitasi Kebutuhan Kerja Pimpinan DIPA 2006 BA. 69 sebesar Rp104.522.065,84



Rekening Pengelola Dana Bantuan dan Penyediaan Fasilitas Pimpinan Kementerian Kehutanan tahun 2005 sebesar Rp16.294.171.364,42

Disamping itu, terdapat rekening lainnya pada BBKSDA Riau yang dibuka pada tahun 2006 dengan nomor 1080005425849 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman Atas untuk keperluan menampung uang hasil lelang kayu sitaan, serta Rekening Pengganti/Jaminan Barang Bukti BBKSDA Riau pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah dengan nomor rekening 1080005457826 untuk keperluan menampung biaya pengganti dan jaminan barang bukti. BBKSDA Riau telah mengirimkan surat No. S.545/IV.17/TU.1/2009 tanggal 23 April 2009 kepada Kepala KPPN Pekanbaru perihal permohonan persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka, namun belum menerima tanggapan KPPN atas surat tersebut. Sebagai tindak lanjut atas pembukaan rekening tersebut, akan dilakukan



koordinasi dengan Eselon I Ditjen PHKA dan Sekretrariat Jenderal untuk diajukan pembukaan rekening tersebut kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan karena pembukaan rekening lainnya harus melalui kebijakan pusat. c. Rekening Pemerintah lingkup Kementerian Kehutanan terdapat pada bank pemerintah maupun swasta yang terdiri atas jenis rekening giro dan deposito. Daftar rekening pemerintah sebagaimana dalam lampiran Pengungkapan Klaim Asuransi Helikopter Nbell-412 PK-SPT

D.3. KLAIM ASURANSI HELIKOPTER NBell-412 PK-SPT Sesuai dengan hasil rapat Tim Pengkaji Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 yang membahas permasalahan dalam

Laporan

Keuangan

Kementerian

Kehutanan,

diambil

kesepakatan bahwa Klaim Asuransi dihapuskan dari Neraca sambil menunggu

keputusan

pengadilan

atas

nilai

kaim

asuransi.

Penyelesaian kasusnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kontrak pengadaan 2 (dua) unit helikopter Bell-412 antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Dayajasa Transindo Pratama sesuai dokumen kontrak Nomor 15.1/DIK/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000, dengan jenis; type Bell-412/PK-MNI nomor seri 34023 dan type Bell-412/PK-SPT nomor seri 34022 dengan Nilai kontrak sebesar Rp93.159.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah). b. Asuransi terhadap 2 (dua) helikopter tersebut, pihak PT. Dayajasa Transindo Pratama akan menutup asuransi/All Risk sedikitnya selama 100 jam terbang atau 4 (empat) bulan masa pengoperasian helikopter. Penutupan asuransi oleh PT. Dayajasa Transindo Pratama adalah terhadap kerugian jiwa dan barang kontrak (helikopter) milik Kementerian Kehutanan.Sertifikat asuransi dikeluarkan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia no: A239/MA/VIII/01 tanggal 21 Agustus 2001, di atas namakan PT. Dayajasa Transindo



Pratama. Masa berlaku asuransi mulai tanggal 11 Desember 2000 sampai dengan 11 Desember 2001. c. Pada tanggal 8 Pebruari 2001 Helikopter Bell-412/PK-SPT mengalami kecelakaan di Gunung Burangrang Jawa Barat. Berdasarkan

surat

PT.

Dayajasa

Transindo

Pratama

no.

092/DTP/II/01 tanggal 27 Pebruari 2001, melaporkan bahwa Tim SAR udara Kalijati menemukan pesawat Bell-412/PK-SPT dalam keadaan rusak total dan 3 (tiga) orang awak meninggal. Peristiwa tersebut

dikuatkan

dengan

surat

dari

Komite

Nasional

Keselamatan Transportasi (KNKT) no. KNKT/321/VIII/KTJ/02 tanggal 27 Agustus 2002. d. Penyelesaian/penagihan klaim asuransi dii pertemuan antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Dayajasa Transindo Pratama pada tanggal 31 Juli 2001 yang menyepakati bahwa PT. Dayajasa Transindo Pratama akan segera menyelesaikan progres Klaim Asuransi. Penagihan terhadap progres klaim asuransi sudah dilakukan beberapa kali kepada PT. Dayajasa Transindo Pratama melalui surat Sekretaris Jenderal , antara lain: 1483/II-UM/2001 tanggal 10 Juli 2001; 984/II/UM-4/2001 tanggal 22 Agustus 2001; 1981/II-UM/2001 tanggal 20 Sptember 2001; 2425/II-UM/2001 tanggal 23 Nopember 2001; 01/II/UM-4/2002 tanggal 2 Januari 2002; 121/II/UM-4/2002 tanggal 31 Januari 2002; 377/II/UM4/2003 tanggal 24 Maret 2002. e. Dalam

rangka

Kehutanan

penyelesaian

menyerahkan

klaim

asuransi

penyelesaiannya

Kementerian

kepada

Badan

Arbiterase Nasional Indonesa (BANI) melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan no. 329/Menhut-II/Kum/03 tanggal 16 April 2003. Sesuai petunjuk Menteri Kehutanan atas Nota Dinas Sekretaris Jenderal No. 63/II/Kum/Rhs/2003 tanggal 24 September 2003, bahwa untuk penghematan anggaran, penyelesaian klaim asuransi tidak melalui



BANI. f. Dalam rangka mengefektifkan penyelesaian klaim asuransi, Kementerian Kehutanan membentuk Tim Asistensi Penanganan Perkara klaim asuransi 1 unit helikopter NBell-412 register PK-SPT milik Kementerian Kehutanan melalui keputusan Sekretaris jenderal No. SK.142/II-Um/2004 tanggal 4 Oktober 2004, yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. Data dan informasi yang diperoleh Tim Asistensi, bahwa uang klaim asuransi sebesar US$ 3,610,000 telah ditransfer ke PT. Dayajasa Transindo Pratama pada tanggal 24 April 2001 dengan bukti klaim no. AC0001DTP361. Berdasarkan informasi dari PT. Tugu Pratama sebagai (penaggung asuransi), transfer masuk ke rekening PT. Dayajasa Transindo Pratama di BNI Cabang Tebet dengan nomor rekening 120.031190.002. g. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan melalui surat no. 1075/II/Kum/2004 tanggal 23 Desember 2004 menanyakan kepada Kapolda Metro Jaya sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelepan dana klaim asuransi pesawat helikopter Nbell-412 PK-SPT milik Kementerian Kehutanan oleh tersangka Robby Murdiman (Direksi PT. Dayajasa Transindo Pratama). Selanjutnya menanyakan hal yang sama kepada Kapolri melalui surat Menteri Kehutanan No. S.120/Menhut-II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006; S.355/Menhut-II/2006 tanggal 7 Juni 2006. h. Berdasarkan surat Kapolda Metro Jaya kepada Kabareskrim Polri No. B/1221/II/2005/Datro, dijelaskan bahwa berkaitan dengan dana

klaim

asuransi

sebesar

US$

3,058,739.66

(±

Rp30.000.000.000,00), saat ini tinggal Rp24.465.808.800,00. Sisa dana tersebut disita Polda Metro Jaya tanggal 7 Januari 2003 dan dititipkan di Bank Bukopin Pusat Jl. MT Haryono tanpa bunga. i. Kapolri menyampaikan jawaban kepada Menteri Kehutanan melalui surat no. 1253/VIII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang



menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana klaim asuransi helikopter milik Kementerian Kehutanan, antara lain bahwa berkaitan dengan uang asuransi senilai Rp24.465.808.800,00 disita sebagai barang bukti dengan penetapan ketua pengadilan Jakarta Timur No. 79/Pen.Pid/2003/PN JKT TIM tanggal 20 Januari 2003 dan uang tersebut dititipkan di Bank Bukopin pusat Jl. MT Haryono (tanpa bunga). Selanjutnya barang bukti yang disita belum dapat dikembalikan kepada yang berhak, karena belum adanya putusan pengadilan. j. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal kepada Kapolri No. 928/Kum/2006 tanggal 25 Agustus 2006, yang intinya menanyakan adanya

barang

bukti

yang

disita

belum

dapat

dikembalikan ”kepada yang berhak” dengan maksud untuk mempertegas status kepemilikan asuransi dimaksud. Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kapolri. k. Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Ketua Tim Asistensi) melalui nota dinas No. ND.62/Kum-3/09 tanggal 27 Januari 2009 menginformasikan bahwa :  Putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

No.

2062/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 19 Maret 2008, Terdakwa (Sdr. Robyanto Murdiman) telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

serta

membayar

uang

pengganti

sebesar

Rp32.847.741.200,- dan atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding.  Pengadilan

Tinggi

DKI

Jakarta

melalui

putusan

No.

117/Pid/2008/PT.DKI tanggal 17 Juli 2008 telah memutuskan permohonan banding a.n. Terpidana Robyanto Murdiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).



 Perkara pidana penggelapan terkait dengan kontrak pengadaan 2 (dua) unit helikopter tipe Bell 412/SP No. Seri 022 dan Bell 412/SP No. Seri 023 dengan PT. Dayajasa Transindo Pratama No.

15.1/DIK-SKO/DR/XI/2000

a.n.

Terpidana

Robyanto

Murdiman (selaku Direktur Utama PT. Dayajasa Transindo Pratama) tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI. l. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2062/PID.B/2007/PN.JKT PST; pada Bab MENGADILI (Page 36 of 38) pada butir 6 mengenai Menetapkan barang bukti berupa : diantaranya pada angka 55 (Page 37 of 38) bahwa Uang Tunai sebesar Rp24.465.808.800,- (dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara SURIPTO, SH. dkk. m.Setelah Putusan Pengadilan sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap (Enrakh) dalam perkara Suripto, SH. dkk maka barang bukti uang tunai sebesar Rp24.465.808.800,- (dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) menjadi milik Kementerian Kehutanan. n. Posisi

terakhir,

Sekretaris

Jenderal

meminta

kembali

perkembangan penanganan perkara klaim asuransi kepada Kapolri melalui surat No. S.370/II-Um/2010 tanggal 13 April 2010, akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kapolri. D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN a. Terdapat uang titipan asuransi pengunjung TWA dan titipan honor operator radio SKRT pada satuan kerja BBKSDA Jawa Timur. Sesuai surat Kepala BBKSDA Jawa Timur kepada Dirjen PHKA dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Kementerian Kehutanan tanggal 19 April 2010 bahwa titipan asuransi pengunjung TWA bulan September-Oktober 2009 sebesar Rp193.800,00 dan bulan Catatan atas Laporan Keuangan - 112


November-Desember

2009

sebesar

Rp2.206.700,00

telah

diselesaikan dengan pihak asuransi tanggal 4 Pebruari 2010. Titipan honor operator radio SKRT sebesar Rp10.200.000,00 dan monitoring SKRT sebesar Rp3.000.000,00 telah diselesaikan dengan kepada yang berhak tanggal 4 Pebruari 2010. b. Kekayaan sumber daya alam hutan pada UPT Direktorat Jenderal PHKA ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan alam dunia (world heritage) yaitu BTN Ujung Kulon (1991), BTN Komodo (1991), BTN Lorentz (1999) dan Cluster Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) pada tahun 2004 yaitu BTN. Gunung Leuser, BTN Bukit Barisan Selatan, BTN Kerinci Seblat dan BTN Lorentz merupakan tugas Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan untuk menjaga kelestariannya. c. Ditjen PHKA melalui 3 Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar Taman Nasional: Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Bukis Barisan Selatan) sebagai the tropical rainforest heritage of sumatera (THRS) menyelenggarakan program Debt for Natural Swap III/DNS yang berhubungan dengan lingkungan khususnya bidang pelestarian alam (green proggramme) selama 5 tahun mulai 2007 s/d 2011 atas dana APBN. Hasil pelaksanaan tiap tahun diaudit oleh Akuntan

Publik

dan

secara

komulatif

pada

tahun

ke-5

diperhitungkan dan dikonversi sebagai bagian dari penghapusan hutang pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Jerman (KfW) senilai EUR 12,5 juta. Kegiatan tahun 2007 dan 2008 telah diaudit oleh akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (Registered Public Accountants Licence No. KEP-007/KM.5/2006). d. Pada zona pemanfaatan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (TWA) pada UPT lingkup Ditjen PHKA yang mempunyai obyek wisata alam dan potensi ekonomi tinggi serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar misalnya membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pengelolaan keuangan UPT dilakukan secara Catatan atas Laporan Keuangan - 113


mandiri sesuai PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang sedang dipersiapkan diusulkan kepada Menteri Keuangan yaitu BBKSDA Jabar, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Komodo, BTN Bantimurung Bulusaraung.


LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2009 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER Sekretariat Jenderal

Recommend Documents