LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 Nomor : LAP-11/PW29/1/2014 Tanggal : 10 Januari 2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

NOMOR TANGGAL

: LAP- 11/PW29/1/2014 : 10 JANUARI 2014

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR, AIR ITAM PANGKALPINANG 33149

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

Tahun

Anggaran

2012,

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri pada tanggal 15

Agustus

2011

sesuai

dengan

Surat

Persetujuan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1832/M.PANRB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER955/K/SU/2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pada masa transisi sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, penyusunan laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Perwakilan induknya. Barulah pada tahun anggaran 2012 setelah Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi DIPA BPKP (Bagian Anggaran 089) berfungsi penuh sebagai entitas akuntansi sehingga wajib untuk menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan UAKPA Tahun 2013

Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

i


Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Pangkalpinang, 10 Januari 2014 Plt. Kepala Perwakilan


Nasmifida NIP 19600331 198112 1 001

ii


DAFTAR ISI Halaman i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Grafik

v

Daftar Lampiran

vi

Daftar Singkatan

vii

Pernyataan Tanggung Jawab

viii

Ringkasan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

4

II. Neraca

5

III. Catatan atas Laporan Keuangan

6

A. Penjelasan Umum

6

A.1. Dasar Hukum

6

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

9

A.4. Kebijakan Akuntansi

9

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

17

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

17

B.2. Belanja Negara

18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

22

C.1. Aset Lancar

22

C.2. Aset Tetap

24

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

27

C.4. Ekuitas Dana Lancar

28

C.5. Ekuitas Dana Investasi

29

D. Pengungkapan Penting Lainnya

29

D.1. Rekening Pemerintah

29

D.2. Informasi Revisi Anggaran

29

D.3. Informasi Penggunaan Dana Mitra

30

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual


Kata Pengantar

iii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran

2

2013 dan 2012 Tabel 2

:

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012

3

Tabel 3

:

Komposisi SDM Per 31 Desember 2013 Berdasarkan

8

Jabatan Tabel 4

:

Komposisi SDM Per 31 Desember 2013 Berdasarkan

9

Tabel 5

:

Penggolongan Kualitas Piutang

15

Tabel 6

:

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

16

Tabel 7

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

17

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan TA 2012

18

Tabel 9

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

18

Tabel 10

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012

19

Tabel 11

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

20

Tabel 12

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

20

Tabel 13

:

Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

21

Tabel 14

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

22

Tabel 15

:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2013 dan TA 2012

23

Tabel 16

:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2013

23

Tabel 17

:

Rincian Persediaan

23

Tabel 18

:

Rincian Aset Tetap

24

Tabel 19

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

27

Tabel 20

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

27

Tabel 21

:

Rincian Ekuitas Dana Lancar

28

Tabel 22

:

Informasi Revisi Anggaran

30

Tabel 23

:

Informasi Penggunaan Dana Mitra

30


Tingkat Pendidikan

iv


DAFTAR GRAFIK Halaman : Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2013 dan 2012

18


Grafik 1

v


Lampiran A1

:

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Lampiran A2

:

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual


DAFTAR LAMPIRAN

vi


APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BM

: Belanja Modal

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BUN

: Bendahara Umum Negara

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

MA

: Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

: Uang Persediaan

TA

: Tahun Anggaran

TAB

: Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

: Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

TPA

: Tagihan Penjualan Angsuran

TUP

: Tambahan Uang Persedisaan


DAFTAR SINGKATAN

vii


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 10 Januari 2014 Plt. Kepala Perwakilan


Nasmifida NIP 19600331 198112 1 001

viii


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga

selaku

Pengguna

Anggaran/Pengguna

Barang

menyusun

dan

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur belanja selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah

berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp39,00 atau mencapai 0,00 persen

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.964.155.968,00 atau mencapai 95,58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.240.183.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:


dari alokasi anggaran sebesar Rp0,00.

1


Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) TA 2013

TA 2012 % Realisasi

Urian

Anggaran

Realisasi

Realisasi

Terhadap Anggaran

Penerimaan Negara dan Hibah Belanja Negara

-

39

-

436.297

6.240.183.000

5.964.155.968

95,58

3.353.895.384

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai

Aset

per

31

Desember

2013

dicatat

dan

disajikan

sebesar

Rp3.435.828.412,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp110.398.593,00 dan Aset Tetap (bersih) sebesar Rp3.325.429.819,00. Nilai Kewajiban 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp25.725.390,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp84.673.203,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.325.429.819,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:


Nilai Ekuitas Dana 31 Desember 2013 disajikan sebesar Rp3.410.103.022,00 yang

2


Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 (Dalam Rupiah) Uraian

31 Desember 2013

31 Desember 2012

(Rp)

(Rp)

Kenaikan (Penurunan) (Rp)

%

ASET Aset Lancar

110.398.593

56.523.686

53.874.907

3.325.429.819

3.099.699.648

225.730.171

7,28

3.435.828.412

3.156.223.334

279.605.078

8,85

Kewajiban Jangka Pendek

25.725.390

6.600.618

19.124.772

289,74

Jumlah Kewajiban

25.725.390

6.600.618

19.124.772

289,74

84.673.203

49.923.068

34.750.135

69,60

Aset Tetap Jumlah Aset

95,31

KEWAJIBAN

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

3.325.429.819

3.099.699.648

225.730.171

7,28

Jumlah Ekuitas Dana

3.410.103.022

3.149.622.716

260.480.306

8,27

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3.435.828.412

3.156.223.334

279.605.078

8,85

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja

dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau

3


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah)

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

CATATAN

TA 2012 REALISASI

B.1. B.1.

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah B. Belanja Negara

% Terhadap Anggaran

-

39

-

436.297

-

39

-

436.297

B.2.

1. Belanja Pegawai

B.2.1

2.735.296.000

2.502.681.534

91,50

968.515.680

2. Belanja Barang

B.2.2

3.186.817.000

3.148.196.984

98,79

2.136.633.454

3. Belanja Modal

B.2.3

318.070.000

313.277.450

98,49

248.746.250

6.240.183.000

5.964.155.968

95,58

3.353.895.384

Jumlah Belanja Negara


URAIAN

TA 2013 ANGGARAN REALISASI

4


II. NERACA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NERACA PER 31 Desember 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah) ASET ASET LANCAR Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa Yang Harus Diterima Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Catatan 31 Desember 2013 C.1 C.1.1 C.1.2 C.2 C.2.1 C.2.2

C.3 C.3.1

C.4 C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.5 C.5.1

31 Desember 2012

78.833.333 31.565.260 110.398.593

40.916.666 15.607.020 56.523.686

1.030.552.711 2.644.613.000 (349.735.892) 3.325.429.819 3.435.828.412

587.334.648 2.512.365.000 3.099.699.648 3.156.223.334

25.725.390 25.725.390 25.725.390

6.600.618 6.600.618 6.600.618

31.565.260 (25.725.390) 78.833.333 84.673.203

15.607.020 (6.600.618) 40.916.666 49.923.068

3.325.429.819 3.325.429.819 3.410.103.022 3.435.828.412

3.099.699.648 3.099.699.648 3.149.622.716 3.156.223.334


Nama Perkiraan

5


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. 7. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk


Profil dan Kebijakan Strategis

6


membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih membantu

menghadapi

permasalahan

yang

terjadi

dan

memberikan

masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholders dan shareholders. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian stakeholders. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan peran tersebut di atas, komitmen BPKP ini dituangkan dalam pernyataan visi BPKP, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas”. Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam empat rumusan, yaitu:

Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah;


1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

7


Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diatur dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER955/K/SU/2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: ¤ Kepala Perwakilan

: Nasmifida, Ak

¤ Kepala Bagian Usaha

: Agust Yulian, SE, M.Si., Ak.

¤ Kepala Subbagian Keuangan

: Yessi Febrianti, SE

¤ Kepala Subbagian Program Pelaporan dan Kepegawaian

: Yuspiardi, SE

¤ Kepala Subbagian Umum

: Iwan Setiawan

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2013 sebanyak 58 orang yang dapat diuraikan sebagai

1. Menurut Jabatan: Tabel 3 Komposisi SDM Per 31 Desember 2013 Berdasarkan Jabatan Jabatan Struktural

Jumlah

%

5 orang

8,50

Fungsional Auditor

48 orang

83,00

Fungsional Umum

5 orang

8,50

58 orang

100,00

Jumlah


berikut:

8


2. Menurut Pendidikan: Tabel 4 Komposisi SDM Per 31 Desember 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan

Jumlah

S. 2

%

3 orang

5,00

IV/S. 1

23 orang

39,00

D. III/Sarmud

30 orang

53,00

2 orang

3,00

58 orang

100,00

SLTA Jumlah

. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

yaitu

serangkaian

prosedur

manual

maupun

yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan adalah

sistem

yang

menghasilkan

informasi aset

tetap,

persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. . Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-


SIMAK-BMN

9


kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

•

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

•

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

•

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Kebijakan Akuntansi Atas Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Kebijakan Akuntansi atas Belanja

•

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

•

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

•

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

(KPPN). • Kebijakan Akuntansi atas Aset

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

3. Kebijakan Akuntansi atas Aset

• Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat


tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

10


diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. • Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

•

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

•

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

•

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

•

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

•

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

•

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;


Aset Lancar

11


harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

•

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

•

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

•

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

•

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

•

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang


Piutang Jangka Panjang

12


bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. •

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

•

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

•

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

•

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

•

Aset

Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

Kebijakan Akuntansi Atas Kewajiban

4. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

•

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

•

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.


penggunaan operasional pemerintah.

13


a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. •

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

5. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

•

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

•

Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

•

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban

•

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

6. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

•

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.


jangka pendek.

14


•

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih . Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang

KUALITAS PIUTANG

PENYISIHAN

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.

100%

7. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

•

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

•

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

•

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan


Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

URAIAN

15


kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan •

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

•

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

•

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6 Tabel 6 Tabel Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)

Masa Manfaat 2 s.d. 20 tahun 10 s.d. 50 tahun 5 s.d. 40 tahun 4 tahun


•

16


Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran pada umumnya terkait dengan transaksi anggaran tahun anggaran 2013 dengan membandingkannya dengan tahun anggaran 2012. Penjelasan terkait dengan transaksi anggaran pada tahun anggaran 2012 akan diungkapkan sepanjang relevan dengan realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013.

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp39,00 dan Rp436.297,00 yang merupakan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Untuk Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menetapkan estimasi Pendapatan Negara dan Hibah, sedangkan nilai Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp39,00 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dapat di lihat di tabel 7. Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Dalam Rupiah) TA 2013 Uraian

Anggaran

% Terhadap Anggaran

Realisasi

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

39

-

Jumlah

-

39

-

. Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami penurunan sebesar 1.118.700 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Tidak lagi terdapat pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan di TA 2013; 2. Tidak lagi terdapat pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) di TA 2013;


Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp39,00

17


Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) Uraian

NAIK (TURUN) %

REALISASI TA 2012

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

39

436.297

(1.118.710)

Jumlah

39

436.297

(1.118.710)

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2013 adalah sebesar Rp5.964.155.968,00 atau sebesar 95,98 persen dari anggaran senilai Rp6.240.183.000,00. Rincian Anggaran dan R ealisasi B elanja TA 2013 tersaji pada Tabel 9. Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Dalam Rupiah) Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Pegawai

2.735.296.000

2.504.717.571

91,57

Belanja Barang

3.186.817.000

3.205.200.811

100,58

318.070.000

313.577.450

98,59

6.240.183.000

6.023.495.832

96,53

-

59.339.864

-

6.240.183.000

5.964.155.968

95,58

Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Belanja Netto

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Grafik 1: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013


Realisasi Belanja Negara Rp.5.964.155.968,00

REALISASI TA 2013

18


Berdasarkan Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 56,23 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Peningkatan belanja pegawai dikarenakan adanya tambahan pegawai di tahun 2013; 2. Penambahan belanja barang dalam rangka peningkatan kinerja pegawai; 3. Penambahan

belanja

modal

dalam

rangka

untuk

meningkatkan

kenyamanan pegawai. Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI TA 2012

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

2.502.681.534

968.515.680

38,70

Belanja Barang

3.148.196.984

2.136.633.454

67,87

313.277.450

248.746.250

79,40

5.964.155.968

3.353.895.384

56,23

Belanja Modal Jumlah Belanja

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Uang Makan PNS; dan Belanja Uang Lembur. Realisasi belanja pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp2.502.681.534,00 dan Rp968.515.680,00. Berdasarkan Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 38,70 persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain bertambahnya jumlah pegawai yang menyebabkan anggaran belanja pegawai meningkat.


Realisasi Belanja Pegawai Rp2.502.681.534,00

REALISASI TA 2013

19


Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) URAIAN JENIS BELANJA Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Lembur Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

REALISASI T.A. 2012

NAIK (TURUN) %

2.214.034.571

871.306.827

39,35

231.334.000

73.115.000

31,61

59.349.000

38.144.000

64,27

2.504.717.571

982.565.827

39,23

(2.036.037) 2.502.681.534

(14.050.147)

(690,07)

968.515.680

38,70

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp3.148.196.984,00 dan Rp2.136.633.454,00. Berdasarkan Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 67,87 persen dari Realisasi Belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan output kinerja yang tertuang dalam program kerja penugasan pengawasan tahunan. Disisi lain, realisasi belanja barang non operasional lainnya mengalami penurunan sebesar 3,72 persen, belanja barang langganan telepon mengalami penurunan sebesar 7,39 persen dan belanja jasa pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami penurunan 96,05 persen. Penurunan tersebut antara lain untuk mendukung efisiensi penggunaan anggaran sebagai perwujudan rencana strategis organisasi. Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI TA 2013

REALISASI TA 2012

NAIK (TURUN) %

Belanja Barang Operasional

387.884.355

252.005.630

64,97

Belanja Barang Non Operasional

196.088.100

203.669.700

(3,87)

Belanja Jasa

238.584.700

134.260.026

56,27

Belanja Pemeliharaan

136.123.847

201.773.520

(48,23)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

2.246.519.809

1.353.833.578

60,26

Jumlah Belanja Kotor

3.205.200.811

2.145.542.454

66,94

Pengembalian Belanja

(57.003.827)

(8.909.000)

15,63

3.148.196.984

2.136.633.454

67,87

Jumlah Belanja Bersih


Realisasi Belanja Barang Rp3.148.196.984,00

REALISASI T.A. 2013

20


B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp313.277.450,00 dan Rp248.746.250,00. Berdasarkan Tabel 13, Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 79,40 persen. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Adanya perluasan ruang Kantor Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung. 2. Adanya pembuatan lapangan upacara.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI TA 2013

REALISASI TA 2012

NAIK (TURUN) %

Belanja Modal Kendaraan Bermotor

16.518.450

15.720.000

95,17

Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

29.000.000

135.726.250

(21,37)

Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

135.511.000

97.300.000

71,80

Belanja Modal Gedung/Bangunan

132.548.000

-

100,00

Jumlah Belanja Kotor

313.577.450

248.746.250

79,33

(300.000)

-

100,00

313.277.450

248.746.250

79,40

Pengembalian Belanja Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih


Realisasi Belanja Modal Rp313.277.450,00

21


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berstatus sebagai entitas akuntansi sejak 1 Januari 2012. Penyusunan Neraca Perwakilan

BPKP

Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dimulai sejak

dilakukannya serah terima Barang Milik Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perwakilan Induk, melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-005/PW07/1/2012 tanggal 2 Januari 2012. Penjelasan terkait dengan tahun 2013 dan 2012 akan diungkapkan sepanjang relevan dengan posisi keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012. Aset Lancar Rp110.398.593,00

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp110.398.593,00 dan Rp56.523.686,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14. Tabel 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) Aset Lancar

TA 2012

1

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

78.833.333

40.916.666

2

Persediaan

31.565.260

15.607.020

110.398.593

56.523.686

Jumlah

Belanja Dibayar Dimuka Rp.78.833.333,00

TA 2013

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp78.833.333,00 dan Rp40.916.666,00. Belanja di bayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode 2013 yang dibayarkan pada awal perikatan, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 15.


No.

22


Tabel15 Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) No.

Keterangan

TA 2013

1

Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas

2

Pembayaran Sewa Rumah Dinas Jumlah

TA 2012

5.500.000

5.500.000

73.333.333

35.416.666

78.833.333

40.916.666

Tabel 16 Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2013 (Dalam Rupiah) Jenis Transaksi

TA 2013

- Sewa kendaraan dinas roda 4

5.500.000

Sub Jumlah

5.500.000

- Sewa rumah dinas jabatan Kasubbag Umum

12.600.000

- Sewa rumah dinas jabatan Kasubbag Keuangan

8.800.000

- Sewa rumah dinas jabatan Kasubbag kepegawaian dan Prolap

20.833.333

- Sewa rumah dinas jabatan eselon 3

22.500.000

Sub Jumlah

73.333.333 Jumlah

78.833.333

C.1.4. Persediaan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp31.565.260,00. dan Rp15.607.020,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 17. Tabel 17 Rincian Persediaan (Dalam Rupiah) No. 1 2 3 4 5

Aset Lancar Bahan untuk konsumsi Bahan untuk pemeliharaan Pita cukai, leges, materai Barang baku Persedian lainnya Jumlah

TA 2013 28.226.760 2.702.500 636.000 31.565.260

TA 2012 13.500.120 110.000 30.000 1.712.000 254.900 15.607.020


Persediaan Rp.31.565.260,00

8.600.000

- Sewa rumah dinas jabatan Eselon 2

23


Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Mutasi Persediaan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: - Pembelian Mutasi kurang - Habis Pakai Saldo per 31 Desember 2013

Rp

15.607.020

Rp

149.690.300

Rp Rp

(133.732.060) 31.565.260

Jumlah persediaan di atas telah didasarkan pada hasil opname fisik dan semua jenis persediaan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap Saldo aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp3.325.429.819,00 dan Rp3.099.699.648,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan

digunakan dalam

kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 18 Rincian Aset Tetap (Dalam Rupiah) No.

Jenis

TA 2013

TA 2012

1.

Peralatan dan Mesin

1.030.552.711

587.334.648

2.

Gedung dan Bangunan

2.644.613.000

2.512.365.000

3.675.165.711

3.099.699.648

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap

(349.735.892) 3.325.429.819

3.099.699.648

Informasi tambahan terkait Aset Tetap yang perlu diungkapkan adalah bahwa tanah yang digunakan untuk mendirikan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan status pinjam pakai sesuai dengan surat rekomendasi

dari

Gubernur

Kepulauan

Bangka

Belitung

nomor

051.1/24/Bappeda-V/2006 tanggal 31 Agustus 2006. Untuk itu BPKP telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk


Aset Tetap Rp.3.325.429.819,00

24


menghibahkan tanah seluas 4.000 m2 tersebut dan menjadi aset BPKP melalui surat permintaan hibah dari Kepala BPKP nomor S-908./K/SU/2012 tanggal 30 Juli 2012. Atas permohonan hibah tersebut, sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembahasan dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C.2.1. Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp1.030.552.711,00 dan Rp587.334.648,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai Perolehan per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: - Penambahan Mutasi kurang: - Reklasifikasi Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku Per 31 Desember 2013

Rp

587.334.648

Rp

453.908.063

Rp Rp Rp Rp

(10.690.000) 1.030.552.711 (248.426.671) 782.126.040

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari pembelian peralatan dan mesin senilai Rp181.029.450,00 (MAK 532111) ; b. Transaksi Penambahan dari transfer masuk kendaraan roda empat dari Biro Umum senilai Rp220.930.000,00 berdasarkan BA-727/SU05/3/2013 tanggal 31 Juli 2013; c. Transaksi Penambahan dari transfer masuk peralatan dan mesin dari Pusinfowas berupa 3 unit IP-Phone, 2 unit PC Komputer dan 1 Unit Printer senilai Rp40.187.763,00 berdasarkan BA-732/IP/3/2013 tanggal 16 Oktober 2013; d. Transaksi Penambahan dari transfer masuk peralatan dan mesin dari Biro umum senilai Rp1.070.850,00 berdasarkan BA-083/SU05/3/2013 tanggal 19 Desember 2013;


Peralatan dan Mesin Rp1.030.552.711,00

25


e. Transaksi Penambahan dari reklasifikasi masuk peralatan dan mesin senilai Rp10.690.000,00, merupakan perubahan akun kelompok barang menjadi akun alat kantor (stabilizer) dan alat rumah tangga (tustel) yang sebelumnya tercatat pada akun alat laboratorium (ups) dan akun alat kepolisian (camera digital). f. Transaksi Pengurangan dari reklasifikasi keluar peralatan dan mesin senilai Rp10.690.000,00, merupakan perubahan akun kelompok barang yang sebelumnya tercatat pada akun alat laboratorium (ups) dan akun alat kepolisian (camera digital) menjadi akun alat kantor (stabilizer) dan alat rumah tangga (tustel). Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.2. Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp2.644.613.000,00 dan Rp2.512.365.000,00. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan gedung kantor yang beralamat di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai Perolehan per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: - Penambahan Mutasi kurang: - Pengurangan Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku Per 31 Desember 2013

Rp 2.512.365.000 Rp

132.248.000

Rp Rp 2.644.613.000 Rp (101.309.221) Rp 2.543.303.779

Transaksi mutasi penambahan gedung dan bangunan sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari pembelian gedung dan bangunan senilai Rp24.585.000,00, berupa pembangunan lapangan terbuka (lapangan upacara - MAK 533111);


Gedung dan Bangunan Rp2.644.613.000,00

26


b. Transaksi Penambahan dari Pengembangan gedung dan bangunan senilai Rp107.663.000,00, yang merupakan perluasan ruang kerja kantor (MAK 533111); Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Kewajiban Rp25.725.390,00

KEWAJIBAN C.3. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp25.725.390,00 dan Rp6.600.618,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek (Dalam Rupiah) No. 1

Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah

TA 2013

TA 2012

25.725.390

6.600.618

25.725.390

6.600.618

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 25.725.390,00 dan Rp.6.600.618,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Pihak Ketiga pada disajikan pada Lampiran A2. Tabel 20 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga (Dalam Rupiah) No.

Uraian

1.

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

2.

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Jumlah

TA 2013

TA 2012

20.448.390

2.860.618

5.277.000

3.740.000

25.725.390

6.600.618


Utang Kepada Pihak Ketiga Rp25.725.390,00

Kewajiban Jangka Pendek

27


EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp31.565.260,00

C.4. Ekuitas Dana Lancar Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp31.565.260,00 dan Rp15.607.020,00. Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 21. Tabel 21 Rincian Ekuitas Dana Lancar (Dalam Rupiah)

No.

Ekuitas Dana Lancar

1 Cadangan Persediaan 2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek 3 Barang/Jasa yang Harus Diterima Jumlah

Cadangan Persediaan Rp31.565.260,00

TA 2013

TA 2012

31.565.260

15.607.020

(25.725.390)

(6.600.618)

78.833.340

40.916.666

31.565.260

15.607.020

C.4.1. Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp31.565.260,00 dan Rp15.607.020,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp25.725.390,00

C.4.2. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing tersaji minus sebesar Rp25.725.390,00,00 dan Rp6.600.618,00. Perkiraan ini merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga.


bentuk persediaan.

28


Barang/Jasa yang Harus Diterima Rp78.833.333,00

C.4.3. Barang/Jasa yang Harus Diterima Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp78.833.333,00 dan Rp40.916.666,00. Perkiraan ini merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari kepada pihak lain. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari akun Belanja Dibayar Dimuka.

C.5. Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp.3.325.429.819,00

C.5.1.

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.325.429.819,00 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.099.699.648,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Pengungkapan Penting Lainnya Rekening Pemerintah

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. REKENING PEMERINTAH Rekening Bank yang digunakan Bendahara Pengeluaran Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung semua jenis transaksi adalah rekening giro nomor 0063-01001097-30-7 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening dari

KPPN

Pangkalpinang

nomor

S-059/WPB.10/KP.01/2012

tanggal

Informasi Revisi Anggaran

D.2. INFORMASI REVISI ANGGARAN Anggaran belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelum revisi berjumlah Rp6.294.127.000,00 dan setelah revisi berjumlah Rp6.240.183.000,00 dengan rincian sebagai berikut:


18 Januari 2012.

29


Tabel 22 Informasi Revisi Anggaran Per 31 Desember 2013 (Dalam Rupiah) Program / Jenis Belanja

Kode 01

Awal

Program Dukungan Manajemen dan

Pemotongan

4.257.080.000

Revisi

53.944.000

4.203.136.000

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 51. Belanja Pegawai

2.735.296.000

-

2.735.296.000

52. Belanja Barang

1.457.464.000

53.944.000

1.403.520.000

53. Belanja Modal 02

Program Peningkatan Sarana dan

64.320.000

-

64.320.000

253.750.000

-

253.750.000

253.750.000

-

253.750.000

1.783.297.000

-

1.783.297.000

Prasarana Aparatur BPKP 53. Belanja Modal 06

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1.783.297.000

-

1.783.297.000

JUMLAH

6.294.127.000

53.944.000

6.240.183.000

D.3. INFORMASI PENGGUNAAN DANA MITRA Selama tahun 2013 kegiatan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga didanai dari dana mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan tanggal pelaporan jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 69 PP dan telah menghasilkan 69 LHP, dan realisasi dana mitra sebesar Rp526.681.309,00. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 23 Informasi Penggunaan Dana Mitra Per 31 Desember 2013 (Dalam Rupiah) Bidang

Jumlah Penugasan

Jumlah LHP

Jamlah Dana (Rp)

IPP-Perekonomian

15

15

189.811.200

IPP-Polsoskam

34

34

193.506.509

APD

19

19

124.108.500

Akuntan Negara

1

1

19.255.100

Investigasi

-

-

-

69

69

526.681.309

Jumlah


Informasi Penggunaan Dana Mitra

52. Belanja Barang

30


Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak

mitra

kerja

sesuai

dengan

mekanisme

yang

berlaku

pada

masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan


mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.

31

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

Recommend Documents