BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 (Audited)

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Keuangan

ht

tp ://

nt

t.

bp

s.

go .id

/

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 (Audited)

Jln. R. Suprapto No. 5 Kupang – 85111, Telp. (0380) 826289, 821755, Fax. (0380) 833124 Homepage: http://ntt.bps.go.id, E-mail: [email protected]

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 15 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah entitas akuntansi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

go .id

/

Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah

s.

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem

bp

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

t.

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah

nt

disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

tp ://

Laporan Keuangan audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

ht

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kupang, 25 April 2014 Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si NIP. 19630507 198501 1 001

Kata Pengantar – Halaman i

DAFTAR ISI Hal

/

i

ht

tp ://

nt

t.

bp

s.

go .id

Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Pengungkapan Lain-lain

ii 1 4 5 6 6 6 8 10 11 17 17 18 22 22 24 30 32 34 35 35 35 35

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012

2

Tabel 3

: Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

17

Tabel 4

: Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

18

Tabel 5

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

18

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

19

Tabel 7

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan 2012

19

Tabel 8

: Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan 2012

20

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan 2012

21

Tabel 10

: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2013 dan 2012

22

Tabel 11

: Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Tabel 12

: Rincian Persediaan

Tabel 13

: Rincian Aset Tetap

Tabel 14

: Rincian Saldo Tanah

Tabel 15

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

30

Tabel 16

: Rincian Aset Lainnya

30

Tabel 17

: Rincian Aset Tak Berwujud

30

Tabel 18

: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 19

nt

32

: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

33

Tabel 20

: Rincian Ekuitas Dana Lancar

34

Lampiran

: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

37

A1

38

Lampiran A2

tp ://

t.

bp

s.

go .id

/

Tabel 1

ht

Hal

23 23 24 25

Tetap

: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang – 85111, Telp. (0380) 826289, 821755 Fax. (0380) 833124, Homepage: http://ntt.bps.go.id, E-mail: [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (Audited) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun

go .id

/

Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

s.

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

ht

tp ://

nt

t.

bp

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 25 April 2014 Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si NIP 19630507 198501 1 001

ii

Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2013 (Audited)

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang

menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal,

go .id

/

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tengara Timur Tahun 2013 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

s.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

bp

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

t.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

nt

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari

tp ://

sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan

ht

Pajak sebesar Rp705.323.743,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp17.245.744.271,00 atau mencapai 90,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp19.025.207.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 (dalam Rupiah)

Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

2013 Anggaran

% Real. thd Anggaran 705.323.743 0,00 17.245.744.271 90,65 Realisasi

0 19.025.207.000

2012 Realisasi 58.166.252 19.575.731.049

Ringkasan - Halaman 1


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.566.821.260,00 yang

go .id

/

terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp89.055.474,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp21.832.221.025,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp645.544.761,00.

s.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp22.893.393,00 yang terdiri dari hanya

bp

Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp22.543.927.867,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana

nt

t.

Lancar sebesar Rp66.162.081,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp22.477.765.786,00.

tp ://

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Aset

ht

Uraian

Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Tanggal Neraca 31 Desember 31 Desember 2013(Rp) 2012(Rp)

89.055.474 21.832.221.025 0 645.544.761 22.566.821.260

Kenaikan/(penurunan) (Rp)

%

230.273.833 (141.218.359) (61,33) 21.197.816.799 634.404.226 2,99 0 0 0,00 905.136.436 (259.591.675) (28,68) 22.333.227.068 233.594.192 1,05

22.893.393

86.976.000

(64.082.607)

(73,68)

66.162.081 22.477.765.786 22.543.927.867 22.566.821.260

143.297.833 22.102.953.235 22.246.251.068 22.333.227.068

(77.135.752) 374.812.551 297.676.799 233.594.192

(53,83) 1,70 1,34 1,05



3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

go .id

/

kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara

ht

tp ://

nt

t.

bp

s.

kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah) TA 2013 Uraian

Catatan Realisasi

% Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

/

Anggaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak

go .id

PENDAPATAN 1.

TA 2012

B.1

Jumlah Pendapatan

0

705.323.743

0,00

58.166.252

0

705.323.743

0,00

58.166.252

B.2

1.

Belanja Pegawai

B.2.1

3.408.263.000

3.336.258.830

97,89

3.002.238.869

2.

Belanja Barang

B.2.2

13.365.844.000

11.744.504.877

87,87

7.370.381.380

3.

Belanja Modal

B.2.3

2.251.100.000

2.164.980.564

96,17

9.203.110.800

19.025.207.000

17.245.744.271

90,65

19.575.731.049

bp

s.

BELANJA

ht

tp ://

nt

t.

Jumlah Belanja

Laporan Realisasi Anggaran - Halaman 4


III. NERACA BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6

ht

tp ://

nt

t.

bp

s.

ASET Aset Lancar Kas Lainnya dan Setara Kas Belanja Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya KDP Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Pendapatan uang Ditangguhkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

31 Desember 2013

0 26.333.333 62.722.141 89.055.474

86.976.000 83.333.333 59.964.500 230.273.833

/

CATATAN

2.578.072.000 2.353.018.000 9.592.886.352 4.582.460.987 16.106.412.664 4.670.364.100 227.292.912 227.292.912 98.000.000 9.364.680.800 (6.770.442.903) 0 21.832.221.025 21.197.816.799

go .id

NAMA PERKIRAAN

(dalam Rupiah) 31 Desember 2012

C.3 C.3.1 C.3.2

639.703.761 63.148.800

C.3.3

(57.307.800)

526.276.436 378.860.000

645.544.761 905.136.436 22.566.821.260 22.333.227.068 C.4 C.4.1 C.4.2

22.893.393 0 22.893.393 22.893.393

0 86.976.000 86.976.000 86.976.000

C.5 C.5.1

62.722.141

59.964.500

C.5.2

(22.893.393)

0

C.5.3

26.333.333 66.162.081

83.333.333 143.297.833

C.6 C.6.1 C.6.2

21.832.221.025 21.197.816.799 645.544.761 905.136.436 22.477.765.786 22.102.953.235 22.543.927.867 22.246.251.068 22.566.821.260 22.333.227.068 Neraca - Halaman 5


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

tp ://

nt

t.

bp

s.

go .id

/

1.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

ht

Dasar Hukum

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman 6


Tertagih. 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

go .id

/

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

s.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas pemerintah Pusat.

bp

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

nt

t.

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

ht

tp ://

22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran. 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman 7


Negara Bukan Negara/Lembaga.

Pajak

Pada

Satuan

Kerja

Kementerian

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Renstra Pembangunan Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala

go .id

/

Provinsi yang berlaku selama kurun waktu 2010-2014. Renstra BPS Provinsi mengacu pada Renstra BPS 2010-2014. VISI:

s.

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua

bp

MISI BPS:

t.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Nusa

tp ://

yaitu :

nt

Tenggara Timur yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,

1. Memperkuat landasan konstitusional, dan operasional lembaga statistik, untuk penyelenggaraan statistik, yang efektif dan efisien.

2. Menciptakan insan statistik, yang kompeten dan profesional, di dukung

ht

Rencana Strategis

pemanfaatan

teknologi

informasi

mutahir,

untuk

kemajuan

perstatistikan indonesia. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik, yang bersifat universal, dalam setiap penyelengaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan, informasi statistik bagi semua pihak. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik, yang diselengarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka sistem statistik nasional (SSN), yang efektif dan efisien.



AZAS PEMBANGUNAN STATISTIK

BPS PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur berlandaskan pada azas manfaat, keterpaduan, dan kemutakhiran. Azas manfaat mempunyai pengertian bahwa setiap penyelenggaraan statistik yang sejalan dengan arah pembangunan nasional selalu mempertimbangkan tingkat

kemanfaatan untuk menetapkan

prioritas penanganannya. Yang dimaksud dengan azas keterpaduan yaitu penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS harus dapat mengisi dan melengkapi kebutuhan statistik nasional dan regional yang

go .id

/

memenuhi kriteria konsistensi, komparabilitas, dan menghindari kegiatan yang saling tumpang tindih. Sedangkan azas kemutakhiran berarti bahwa data

statistik

dasar

yang

disajikan

atau

tersedia

harus

dapat

s.

menggambarkan perubahan fenomena menurut keadaan terakhir yang harus selalu diupayakan melalui kegiatan pengumpulan data yang terus

t.

bp

menerus, berkesinambungan dan runtun waktu.

nt

TUJUAN PEMBANGUNAN STATISTIK Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada

tp ://

visi dan misi BPS maka tujuan pembangunan statistik adalah: a. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang berkualitas,

ht

lengkap, akurat dan mutakhir pada skala daerah dan nasional bagi para pengguna data dan stakeholder.

b. Mengkoordinasikan

seluruh

penyelenggaraan

kegiatan

statistik

sektoral dan statistik khusus. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistik yang tepat guna dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang statistik serta terselenggaranya good governance. SASARAN PEMBANGUNAN STATISTIK BPS 2010-2014 1. Meningkatnya daya guna statistik; 2. Semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah;



3. Meningkatnya fungsi SSN; 4. Semakin memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan 5. Terwujudnya good governance. STRATEGI

DAN

ARAHAN

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

STATISTIK 1. Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya;

go .id

/

2. Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah;

3. Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen dan pengguna data dengan memberi apresiasi serta melakukan Komunikasi,

s.

Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik;

bp

4. Meningkatkan jumlah, ragam keterampilan dan kemampuan SDM, terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan

t.

pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai; manajemen

nt

5. Melaksanakan

yang

efisien,

efektif,

bersih

dan

tp ://

bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima.

ht

6. Mengefektifkan fungsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai

dari

pengumpulan

data,

pencatatan

dan

pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu

go .id

/

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah

pengelolaan

yang

sehat

di

lingkungan

s.

pemerintahan.

keuangan

(1) Pendapatan

tp ://

Pendapatan

nt

t.

bp

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

ht

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja



diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

go .id

/

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang

s.

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

bp

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan,

t.

kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui

nt

pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

tp ://

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

ht

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.



Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh

penjualannya

apabila

go .id

/

dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai diperoleh

donasi/rampasan.

lainnya

seperti

bp

s.

b. Aset Tetap

cara

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah

t.

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

nt

lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31

tp ://

Desember 2013 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

ht

Aset Tetap

dengan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.)

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.


Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2013 (Audited) Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,

go .id

/

goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi

s.

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang

t.

(4) Kewajiban

nt

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

tp ://

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena

penggunaan

sumber

pembiayaan

pinjaman

dari

ht

Kewajiban

bp

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman 14


Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah

go .id

/

pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

bp

s.

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

t.

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

nt

antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan

tp ://

Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar

ht

dan kewajiban jangka panjang.

Penyusutan

(6) Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: Tanah Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)



Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

go .id

/

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

s.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

bp

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

t.

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut

nt

adalah sebagai berikut:

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5 s.d. 40 tahun

ht

tp ://

Kelompok Aset Tetap

Aset Tetap Lainnya

4 tahun



B. PENJELASAN ATAS

POS-POS

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp705.323.743,00.

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp705.323.743,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Negara dan Hibah BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lainlain.

/

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya per tanggal pelaporan

go .id

dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP Estimasi Realisasi Uraian Pendapatan (Rp)

bp

Pendapatan Pengelolaan BMN Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain

t.

1 2 3

s.

No

-

49.506.352 36.854.115 618.963.276

0,00 0,00 0,00

-

705.323.743

0,00

nt

Jumlah

%

tp ://

Berdasarkan Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan

2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013

ht

mengalami kenaikan sebesar 1.112,60 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Terdapat denda keterlambatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga; 2. Terdapat pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang sangat besar yaitu berupa pengembalian atas pencairan dana pembangunan gedung kantor.; Pada TA 2013, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh pendapatan

lain-lain

sebesar

Rp618.963.276.

yang

terdiri

dari

pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya tahun anggaran yang lalu sebesar Rp611.916.264,00 dan pelunasan ganti rugi atas kerugian Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 17


yang diderita oleh negara sebesar Rp7.047.012,00. Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 2013 (Rp)

No

Uraian

1 2

Pendapatan Pengelolaan BMN Pendapatan Iuran dan Denda

3

Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Naik (Turun) %

2012 (Rp)

49.506.352 36.854.115 618.963.276

49.156.600 0,71 1.911.096 1.828,43 7.098.556 8.619,57

705.323.743

58.166.252

1.112,60

B.2 Belanja Negara

/

Realisasi Belanja Negara pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada

go .id

Realisasi Belanja Negara Rp17.245.744.271,00.

TA 2013 sebesar Rp17.245.744.271,00 atau 90,65 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada TA 2013 adalah sebesar

bp

tersaji pada tabel 5.

s.

Rp19.025.207.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2013

t.

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

nt

Uraian Jenis Belanja

tp ://

3.408.263.000

Belanja Barang Belanja Modal

(%)

3.342.102.740

98,06

13.365.844.000 11.744.504.877

87,87

2.251.100.000

Total Belanja Kotor

2.164.980.564

96,17

19.025.207.000 17.251.588.181

90,68

5.843.910

0,00

19.025.207.000 17.245.744.271

90,65

Pengembalian Belanja Belanja Netto

Realisasi Belanja

Belanja Pegawai

ht

Anggaran

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 Belanja Pegawai Anggaran

Belanja Barang Realisasi

Belanja Modal

Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 18


Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan TA 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami penurunan sebesar 11,90 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012. Hal ini disebabkan pada TA 2012 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan

pembangunan

gedung

kantor

dengan

nilai

Rp9.203.110.800,00 atau 76,48 persen lebih tinggi dari realisasi belanja modal tahun 2013. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

/

Realisasi Belanja (Rp)

go .id

Uraian Jenis Belanja

TA 2013

TA 2012

3.336.258.830 11.744.504.877 2.164.980.564

s.

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

17.245.744.271

%

3.002.238.869 7.370.381.380 9.203.110.800

11,13 59,35 (76,48)

19.575.731.049

(11,90)

bp

Jumlah

Naik/ (Turun)

t.

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada TA

nt

Belanja Pegawai Rp3.336.258.830,00.

tp ://

2013 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

adalah masing-masing sebesar

Rp3.336.258.830,00 dan Rp3.002.238.869,00. Berdasarkan Tabel 7

ht

realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 11,13 persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. 2. Adanya mutasi pegawai dari Satker BPS Kab/kota. Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

Naik (Turun) %

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

3.342.102.740

3.002.436.844

11,31

3.342.102.740

3.002.436.844

11,31

(5.843.910)

(197.975)

2.851,84

3.336.258.830

3.002.238.869

11,13



B.2.2 Belanja Barang Belanja Barang Rp11.744.504.877,00.

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp11.744.504.877,00 dan Rp7.370.381.380,00. Berdasarkan Tabel 8 Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kanaikan 59,35 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya kegiatan sensus pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2013.

325.573.228

330.108.128

Naik/ (Turu n) % (1,37)

3.890.745.351

5.242.222.524

(25,78)

220.356.719 280.006.136

290.854.601 181.645.282

(24,24) 54,15

7.027.823.443

1.325.550.845

430,18

11.744.504.877 0

7.370.381.380 0

59,35 0,00

11.744.504.877

7.370.381.380

59,35

TA 2013(Rp)

TA 2012(Rp)

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas

bp

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja

s.

/

Uraian

go .id

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

nt

t.

Realisasi Belanja Neto

tp ://

B.2.3 Belanja Modal Belanja Modal Rp2.164.980.564,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

adalah masing-masing

sebesar Rp2.164.980.564,00 dan Rp9.203.110.800,00.

ht

Berdasarkan Tabel 9 Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami penurunan sebesar 76,48 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2012. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan revitalisasi/rehabilitasi gedung kantor.



Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

TA 2012(Rp)

Naik/ (Turun) %

0

0

0,00

1.378.944.000

0

0,00

786.036.564

9.203.110.800

(91,46)

0

0

0,00

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja

2.164.980.564 0

9.203.110.800 0

(76,48) 0,00

Realisasi Belanja Neto

2.164.980.564

9.203.110.800

(76,48)

Uraian

TA 2013(Rp)

ht

tp ://

nt

t.

bp

s.

go .id

/

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik Lainnya



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA ASET Aset Lancar Rp89.055.474,00

C.1 Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masingmasing sebesar Rp89.055.474.00 dan Rp230.273.833,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31

go .id

/

Desember 2013 disajikan pada Tabel 10. Tabel 10

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 Aset Lancar

TA 2013(Rp)

s.

No

Kas Lainnya dan Setara Kas

0

86,976,000

2

Belanja Dibayar Dimuka

26,333,333

83,333,333

3

Persediaan

62,722,141

59,964,500

89,055,474

230,273,833

bp

1

nt

t.

Jumlah

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

tp ://

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00.

TA 2012(Rp)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan

ht

2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp86.976.000,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Kas senilai Rp86.976.000,00 pada 31 desember 2012 seluruhnya merupakan sisa dana Tunjangan Kinerja yang disetor ke kas Negara pada TA 2013.

Belanja dibayar dimuka Rp26.333.333,00.

C.1.2 Belanja Dibayar Di Muka Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp26.333.333,00 dan Rp83.333.333,00. Belanja dibayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas



pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan. Saldo belanja dibayar di muka per 31 Desember 2013 pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sewa dibayar di muka atas bangunan di Jalan Frans Seda Kupang untuk gudang dokumen ST2013 mulai tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2014 dengan nilai sewa Rp79.000.000,00 sesuai dengan perjanjian kontrak sewa No.13.05.13/PPK-BPS.NTT/SPK tanggal 13 Mei 2013. Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 11. Tabel 11 Rincian Belanja Dibayar Dimuka

/

1

Pembayaran Sewa Gudang Dokumen ST2013

2

Pembayaran Sewa Gedung Kantor

go .id

Aset Lancar

bp

C.1.4. Persediaan

TA 2012(Rp)

26.333.333

0

0

83.333.333

26.333.333

83.333.333

s.

Jumlah Persediaan Rp62.722.141,00.

TA 2013(Rp)

No

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah Rp62.722.141,00

t.

sebesar

dan

Rp59.964.500,00.

Persediaan

nt

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

tp ://

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

ht

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5

Tabel 12 Rincian Persediaan Uraian 2013 Barang Konsumsi Rp 6.875.391 Barang Untuk Pemeliharaan Rp 3.403.200 Suku Cadang Bahan Baku Persediaan Lainnya Rp 2.443.550 Jumlah Rp 62.722.141

2012 Rp 54.517.750 Rp 3.003.200 Rp 2.443.550 Rp 59.964.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.


Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2013 (Audited) Aset Tetap Rp21.832.221.025,00

C.2. Aset Tetap Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp21.832.221.025,00 dan Rp21.197.816.799,00

yang

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 13 Rincian Aset Tetap Uraian Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya

6

KDP

31 Desember 2012

Rp2.578.072.000

Rp2.353.018.000

/

1

31 Desember 2013

Rp4.582.460.987

Rp16.106.412.664

Rp4.670.364.100

Rp0

Rp0

Rp227.292.912

Rp227.292.912

Rp98.000.000

Rp9.364.680.800

Rp28.602.663.928

Rp21.197.816.799

(6.770.442.903)

0

Rp21.832.221.025

Rp21.197.816.799

s.

Rp9.592.886.352

bp

Jumlah

go .id

No

Akumulasi Penyusutan Aset tetap

nt

t.

Nilai Buku Aset Tetap

Rp2.578.072.000,00.

tp ://

C.2.1. Tanah

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-

ht

masing

sebesar

Rp2.578.072.000,00

dan

Rp2.353.018.000,00.

Kenaikan nilai tersebut diakibatkan karena terjadi penambahan nilai saldo awal yaitu transaksi yang disebabkan hilangnya data BMN pada waktu proses migrasi dan penyusutan tahun 2012 ke tahun 2013 sehingga

untuk

memunculkan

kembali

nilai

BMN

tersebut

dilakukanlah penginputan transaksi saldo awal BMN. Mutasi Tanah pada tahun 2013 adalah: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: - Saldo Awal - Hibah Mutasi kurang: - Penjualan Saldo per 31 Desember 2013

Rp2.353.018.000,00 Rp225.054.000,00

Rp2.578.072.000,00



Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel 14. Tabel 14 Rincian Saldo Tanah No

KIB

Alamat

Luas

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

Jl. Kedondong

6

5

Jl. Sam Ratulangi

7

7

Jl. R. A. Kartini

Jl. Nangajamal No 1 Jl. R Suprapto No 5 Jl. R Suprapto No 5 Jl. WJ Lalamentik

Rp

55.673.000

1685 m2

Rp1.758.558.000

874 m2

Rp

90.022.000

1.100 m2

Rp 242.000.000

1.228 m2

Rp 146.765.000 60.000.000

go .id

/

Rp

1.184 m2

Rp 225.054.000

Ket Bersertifikat Pemerintah RI Bersertifikat Pemerintah RI Bersertifikat Pemerintah RI Bersertifikat Pemerintah RI Bersertifikat Pemerintah RI Bersertifikat Pemerintah RI Bersertifikat Pemerintah RI

Rp2.578.072.000

s.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013

bp

Rp9.592.886.352,00.

375 m2

600 m2

Jumlah

Peralatan dan Mesin

Nilai

dan 2012 adalah Rp9.592.886.352,00 dan Rp4.582.460.987,00.

t.

Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan

nt

yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya

tp ://

adalah sebesar Rp5.243.197.121,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

ht

Kenaikan/(penurunan) peralatan dan mesin tahun 2013 adalah: Saldo per 31 Desember 2012 Rp4.582.460.987,00 Mutasi tambah: - Pembelian Rp134.739.000,00 - Transfer masuk Rp6.592.998.174,00 - Normalisasi BMN Aset tetap Rp3.316.000,00 Mutasi kurang: (Rp306.052.345,00) - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (Rp190.369.200,00) - Penghentian aset dari penggunaan (Rp1.224.206.264,00) - Transfer keluar Rp9.592.886.352,00 Saldo per 31 Desember 2013 (Rp4.349.689.231,00) Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2013 Rp5.243.197.121,00 Nilai Buku per 31 Desember 2013



Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: a)

Penambahan

dari

pembelian

sebuah

Genset

senilai

Rp134.739.000,00. b) Penambahan dari transfer masuk dari Satker Sekretariat Utama BPS berupa:

Mini bus

Satu an

Kuantit as

unit

1

unit

70

buah

1

kursi besi

buah

meja komputer

buah

buah

nt

vertical blind

46 46 47 1

buah

46

Note Book

buah

41

Ultra Mobile PC

buah

33

External

buah

2

Switch

buah

8

tp ://

PC Unit

ht

1

bp buah

t.

UPS

Jumlah

c)

Sestama BPS RI Sestama BPS Rp1.302.144.000 RI Sestama BPS Rp 73.139.000 RI Sestama BPS Rp 7.349.100 RI Sestama BPS Rp 32.200.000 RI Sestama BPS Rp 29.900.000 RI Sestama BPS Rp 121.889.709 RI Sestama BPS Rp 172.416.000 RI Sestama BPS Rp 651.545.702 RI Sestama BPS Rp 924.365.541 RI Sestama BPS Rp 307.985.054 RI Sestama BPS Rp 1.774.300 RI Sestama BPS Rp2.745.018.668 RI Rp 223.271.100

s.

buah

Dari

go .id

Sepeda motor mesin fotocopy mesin absensi

Nilai

/

Uraian

Rp6.592.998.174

Penambahan melalui normalisasi BMN berupa kipas angin Rp20.000,00 dan PC Rp3.296.000,00. Transaksi normalisasi BMN terjadi karena pada proses migrasi dan penyusutan dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi permasalahan pada aplikasi SIMAK-BMN.

d) Pengurangan melalui koreksi pencatatan nilai berupa PC unit



senilai Rp55.407.000,00; Notebook senilai Rp21.106.503,00; Ultra Mobile PC senilai Rp29.553.342,00 dan Switch senilai Rp199.985.500,00. Pengurangan ini sesui dengan surat Sestama Nomor. 02520.858 tanggal 24 desember 2013 perihal koreksi pencatatan nilai BMN. e)

Pengurangan melalui penghentian asset dari penggunaan senilai Rp190.369.200,00 dan masuk menjadi aset lain-lain.

f)

Pengurangan melalui transfer keluar berupa 13 buah laptop senilai Rp172.580.174,00 ke BPS Sumba Barat 1 buah, BPS Sumba Timur 1 buah, BPS Lembata 1 buah, BPS Sikka 1 buah,

go .id

/

BPS Manggarai Barat 2 buah, BPS Rote Ndao 1 buah, BPS Manggarai Timur 2 buah, BPS Nagekeo 1 buah, BPS Sumba Barat Daya 2 buah dan BPS Alor 1 buah. 38 buah note book

s.

senilai Rp856.729.038,00 ke 19 BPS Kab/Kota masing-masing 2 buah. 21 buah ultra mobile PC senilai Rp194.897.052,00 ke 19

bp

BPS Kab/Kota masing-masing 1 buah kecuali BPS Sikka 3 buah.

t.

Terdapat transfer masuk 70 unit sepeda motor dari dana SKPA

nt

Sestama BPS RI yang belum memiliki BPKB dikarenakan masih dalam proses pengurusan oleh pihak ketiga. Selisih antara belanja

tp ://

modal dengan penambahan peralatan melalui pembelian sebesar Rp1.244.205.000,00 merupakan pembuatan interior gedung kantor

ht

yang belum dilakukan pemisahaan ke aset berkenaan, sehingga selisih tersebut masih masuk dalam aset gedung dan bangunan. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1

Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp16.106.412.664,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp16.106.412.664,00 dan Rp4.670.364.100,00. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



go .id

/

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 adalah: Saldo per 31 Desember 2012 Rp4.670.364.100,00 Mutasi tambah: - Saldo Awal Rp608.521.500,00 - Reklasifikasi masuk Rp242.263.000,00 - Pengembangan nilai aset Rp64.548.500,00 - Pengembangan melalui KDP Rp11.225.778.764,00 - Koreksi pencatatan nilai Rp6.595.100,00 Mutasi kurang: - Reklasifikasi keluar (Rp242.263.000,00) - Normalisasi BMN Aset Tetap (Rp469.395.300,00) Saldo per 31 Desember 2013 Rp16.106.412.664,00 (Rp2.420.753.672,00) Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2013 Rp13.685.658.992,00 Nilai Buku per 31 Desember 2013

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan saldo awal Rumah Negara golongan I Tipe A dan B

s.

a)

senilai Rp608.521.500,00. penambahan nilai saldo awal yaitu

bp

transaksi yang disebabkan hilangnya data BMN pada waktu

t.

proses migrasi dan penyusutan tahun 2012 ke tahun 2013

nt

sehingga untuk memunculkan kembali nilai BMN tersebut dilakukanlah penginputan transaksi saldo awal BMN.

tp ://

b) Penambahan melalui Reklasifikasi masuk Rumah Negara golongan I Tipe B dan C senilai Rp242.263.000,00. Transaksi ini

ht

merupakan perbaikan pengklasifikasian bangunan rumah negara dari golongan I Tipe C ke Golongan I Tipe B dan Golongan II Tipe B ke Golongan I Tipe C.

c)

Penambahan dari Pengembangan nilai aset gedung kantor senilai Rp64.548.500,00 berupa penambahan daya listrik gedung kantor BPS Provinsi NTT.

d) Penambahan

dari

Pengembangan

melalui

KDP

senilai

Rp11.225.778.764,00 merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang telah selesai pengerjaannya. e)

Penambahan melalui Koreksi pencatatan nilai bangunan gedung kantor senilai Rp6.595.100,00 berupa koreksi pencatatan atas penambahan daya listrik yang sebelumnya dicatat kedalam aset Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 28


jaringan karena nilainya dibawah nilai kapitalisasi aset. f)

Pengurangan melalui Normalisasi Nilai Gedung Kantor dan Rumah Negara Golongan I Tipe B senilai Rp469.395.300,00. Transaksi normalisasi BMN terjadi karena pada proses migrasi dan penyusutan dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi permasalahan pada aplikasi SIMAK-BMN.

g) Pengurangan melalui Reklasifikasi keluar berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C dan Rumah Negara Golongan II Tipe B senilai Rp242.263.000,00. Selisih antara belanja modal dengan penambahan nilai gedung dan

go .id

/

bangunan sebesar minus Rp1.244.205.000,00 merupakan pembuatan interior gedung kantor yang masuk dalam realisasi belanja modal peralatan dan mesin belum dilakukan pemisahaan ke aset berkenaan.

s.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1

t.

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

nt

Aset Tetap Lainnya Rp227.292.912,00

bp

Laporan Keuangan ini.

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

tp ://

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

2013

dan

2012

adalah

Rp227.292.912,00

dan

ht

Rp227.292.912,00. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan

Keuangan ini.

Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp98.000.000,00.

C.2.5 Kontruksi Dalam Pengerjaan Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing

Rp9.364.680.800,00

sebesar

yang

Rp98.000.000,00

merupakan

biaya

dan

perencanaan

pembangunan gedung kantor BPS Kabupaten Sikka dan BPS Kabupaten Belu yang anggarannya terdapat dalam DIPA BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2013 (Audited) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Rp6.770.442.903,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp6.770.442.903,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). . Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 15, sedangkan Rincian akumulasi

/

penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

go .id

ini.

Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap N o

Aset Tetap

Rp4.349.689.231

Rp5.243.528.391

Rp16.106.412.664

Rp2.420.753.672

Rp13.685.658.992

Rp25.699.630.286

Rp6.770.442.903

Rp18.929.187.383

nt

t.

Jumlah

Nilai buku

Rp9.593.217.622

bp

2

Akumulasi Penyusutan

s.

Peralatan Dan Mesin Gedung dan Bangunan

1

Nilai Perolehan

Aset lainnya Rp645.544.761,00

C.3 Aset Lainnya

tp ://

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan

2012 adalah Rp642.351.791,00 dan Rp905.136.436,00. Aset Lainnya

ht

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 16. Tabel 16 Rincian Aset Lainnya No

Aset Tak Berwujud Rp639.703.761,00.

Uraian

2013

2012

Rp639.703.761

Rp526.276.436

Rp63.148.800

Rp378.860.000

Jumlah

Rp702.852.561

Rp905.136.436

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(Rp57.307.800)

0

Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp645.544.761

Rp905.136.436

1

Aset Tak Berwujud

2

Aset Lain-lain

C.3.1 Aset Tak Berwujud Nilai saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 30


adalah Rp639.703.761,00 dan Rp526.276.436,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa software komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 17. Tabel 17 Rincian Aset Tak Berwujud No

Nilai

Software Jumlah

Rp Rp

639.703.761 639.703.761

go .id

/

1

Uraian

C.3.2 Aset Lain-lain

tp ://

Aset Lain-lain Rp63.148.800,00.

nt

t.

bp

s.

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 adalah: Saldo per 31 Desember 2012 Rp526.276.436,00 Mutasi tambah: - Reklasifikasi masuk Rp113.427.325,00 Mutasi kurang: - Reklasifikasi keluar Rp0,00 Saldo per 31 Desember 2013 Rp639.703.761,00 Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2013 Rp0,00 Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp639.703.761,00

Aset Lain-Lain adalah merupakan barang milik negara (BMN) yang

ht

berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dalam proses penghapusan dari BMN. Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember

2013

dan

2012

adalah

masing

masing

sebesar

Rp63.148.800,00 dan Rp. 378.860.000,00. Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp5.841.000,00.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Kenaikan/(penurunan) aset lain-lain tahun 2013 adalah: Saldo per 31 Desember 2012 Rp378.860.000,00 Mutasi tambah: - Reklasifikasi dari aset tetap Rp190.369.200,00 Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 31


Mutasi kurang: - Normalisasi BMN yang dihentikan - Penghapusan BMN - Transfer keluar BMN yang dihentikan Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013

(Rp831.000,00) (Rp493.037.900,00) (Rp12.211.500,00) Rp63.148.800,00 (Rp57.307.800,00) Rp5.841.000,00

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a)

Penambahan melalui reklasifikasi peralatan kantor senilai

b) Pengurangan

melalui

go .id

kantor dan dalam kondisi rusak berat.

/

Rp190.369.200,00 yang tidak lagi digunakan dalam operasional

penghapusan

BMN

senilai

Rp493.037.900,00 sesuai surat nomor 411 dan 536 Tahun 2012.

s.

Penghapusan berupa 2 Unit Kendaraan Bermotor senilai Rp32.150.000,00; 4 unit kendaraan tak bermotor senilai

bp

Rp132.000,00; 33 buah alat kantor senilai Rp11.103.000,00; 140

t.

buah alat rumah tangga senilai Rp73.287.700,00; 11 buah

nt

komputer unit senilai Rp344.220.000,00; 8 buah peralatan komputer

senilai

Rp29.582.200,00

dan

10

buah

bahan

tp ://

perpustakaan tercetak senilai Rp410.000,00.

c)

Pengurangan melalui normalisai nilai BMN berupa lemari besi, kipas angin senilai Rp831.000,00. Transaksi normalisasi

ht

dan

BMN terjadi karena pada proses migrasi dan penyusutan dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi permasalahan pada aplikasi SIMAK-BMN.

d) Transfer keluar berupa 4 buah ac split senilai Rp12.211.500,00. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keungan ini.

KEWAJIBAN Kewajiban jangka Pendek Rp22.893.393,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 32


tersaji sebesar Rp22.893.393,00 dan Rp86.976.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Rincian Kewajiban Jangka Pendek No

22.893.393 0 22.893.393

0 86.976.000 86.976.000

/

TA 2012(Rp)

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

s.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp22.893.393,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga Pendapatan uang Ditangguhkan Jumlah

TA 2013(Rp)

go .id

1 2

Aset Lancar

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012

bp

masing-masing sebesar Rp22.893.393,00 dan Rp0,00.

t.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus

nt

dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas

tp ://

bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Nusa Tenggara

ht

Timur per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 19.

No 1 2

Tabel 19 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Uraian Belanja pegawai yang masih harus dibayar Belanja barang/jasa yang masih harus dibayar

Total

Jumlah Rp683.820 Rp22.209.573

Penjelasan Kekurangan Pembayaran gaji Penggunaan Langganan Daya dan jasa yang belum dibayar (Listrik & Air)

Rp22.893.393

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2013 sebesar Rp22.893.393,00 telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada periode Januari TA 2014.


Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2013 (Audited) Pendapatan yang ditangguhkan Rp0,00.

C.4.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp86.976.000,00. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2013.

C.5. Ekuitas Dana Lancar

go .id

/

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp105.208.333,00.

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai

s.

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

bp

tersaji pada Tabel 20.

No

Aset Lancar

Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Jumlah

tp ://

1

nt

t.

Tabel 20 Rincian Ekuitas Dana Lancar

2

ht

3

Cadangan Persediaan Rp62.722.141,00.

TA 2013(Rp)

TA 2012(Rp)

62.722.141

59.964.500

(22.893.393)

0

26.333.333

83.333.333

66.162.081

143.297.833

C.5.1 Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp62.722.141,00 dan Rp59.964.500,00. Cadangan persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk persediaan.


Laporan Keuangan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2013 (Audited) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp22.893.393,00

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp22.893.393,00 dan

Rp0,00.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Belanja/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp26.333.333,00

/

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima dan

2012

go .id

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2013 masing-masing

Rp83.333.333,00.

sebesar

Rp26.333.333,00

dan

s.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana

bp

lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

t.

C.6 Ekuitas Dana Investasi

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan

tp ://

Rp21.832.221.025,00

nt

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

2012

masing-masing

sebesar

Rp21.832.221.025,00

dan

Rp21.197.816.799,00.

ht

Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp645.544.761,00

C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing

sebesar

Rp645.544.761,00

dan

Rp905.136.436,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.



D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca. D.2 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara

Timur

Sesuai

Surat

Perjanjian

Kerjasama

Nomor

go .id

/

14/109/DSM/Kpa tanggal 28 desember 2012 dimana BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan “Survei Penjualan

Eceran”

dimana

pembiayaan

perkerjaan

dan

s.

pertanggungjawaban dilakukan langsung oleh pihak Bank Indonesia.

bp

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 menerima 2 SKPA dari satker Sekretariat Utama BPS dengan nomor 016/SKPA-

t.

PSPA/2013 tanggal 12 april 2013 dengan nilai Rp237.100.000,00 dan

nt

realisasi sebesar Rp234.516.000,00. SKPA nomor 047/SKPAPSPA/2013

tanggal

23

september

2013

dengan

nilai

tp ://

Rp1.810.162.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.302.144.000,00. Pada tanggal 1 agustus 2013 telah dilakukan penggantian Pejabat

ht

Pengelola Keuangan, Semula: Kuasa Pengguna Anggaran

: Ir. S. Aden Gultom, MM

Pejabat Pembuat Komitmen

: Sofan, S.Si, M.Si

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Lodewyck Lodi Lado, M.Si

Bendahara Pengeluaran

: Mariana S. Parera

Menjadi: Kuasa Pengguna Anggaran

: Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen

: Sofan, S.Si, M.Si

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Lodewyck Lodi Lado, M.Si

Bendahara Pengeluaran

: Mariana S. Parera

Pada tahun 2013 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman 36


ht

tp ://

nt

t.

bp

s.

go .id

/

Dana Pendampingan ST2013 sebesar Rp341.099.870,00.



Lampiran A1 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

Rp 9.592.886.352,00

Rp4.349.689.231,00

Rp 5.243.197.121,00

7

Rp 2.898.309.980,00

Rp

930.909.229,00

Rp 1.967.400.751,00

5

Rp

3.784.000,00

Rp

3.405.600,00

Rp

378.400,00

5

Rp

11.991.106,00

Rp

8.919.062,00

Rp

3.072.044,00

Alat Pengolahan

4

Rp

56.026.536,00

Rp

49.403.678,00

Rp

6.622.858,00

5

Alat Kantor

5

Rp

352.891.825,00

Rp

244.126.143,00

Rp

108.765.682,00

6

Alat Rumah Tangga

5

Rp

587.074.348,00

Rp

267.139.554,00

Rp

319.934.794,00

7

Alat Studio

5

Rp

48.961.244,00

Rp

33.528.871,00

Rp

15.432.373,00

8

Peralatan Pemancar

10

Rp

134.739.000,00

Rp

6.736.950,00

Rp

128.002.050,00

9

Komputer Unit

4

Rp 1.821.470.582,00

Rp 1.095.618.840,00

Rp

725.851.742,00

10

Peralatan komputer

4

Rp 3.677.637.731,00

Rp 1.709.901.304,00

Rp 1.967.736.427,00

B

Gedung Dan Bangunan

Rp2.420.753.672,00

Rp13.685.658.992,00

Rp 14.557.945.164,00

Rp 2.179.773.782,00

Rp12.378.171.382,00

Rp 1.548.467.500,00

240.979.890,00

Rp 1.307.487.610,00

4

1 2

go .id

3

Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur

s.

A

Masa Manfaat

Rp16.106.412.664,00 50

2

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

50

t.

Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp

nt

1

bp

Aset Tetap

/

Nilai Perolehan

No

Rp

63.148.800,00

Rp

57.307.800,00

Rp

5.841.000,00

Rp

18.650.000,00

Rp

18.650.000,00

Rp

-

Rp

9.735.000,00

Rp

3.894.000,00

Rp

5.841.000,00

6.500.000,00

Rp

6.500.000,00

Rp

-

3

Alat Rumah Tangga

5

Rp

4

Komputer Unit

4

Rp

7.092.800,00

Rp

7.092.800,00

Rp

-

Rp

21.171.000,00

Rp

21.171.000,00

Rp

-

ht

1

tp ://

2

Aset tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Alat Angkutan Darat 7 Bermotor Alat Kantor 5

C

5 Peralatan Komputer 4 Jumlah Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jumlah Akumulasi penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Rp25.699.299.016,00

Rp6.770.442.903,00

Rp18.928.856.113,00

Rp25.762.447.816,00

Rp6.827.750.703,00

Rp18.934.697.113,00



Lampiran A2 BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

No

Pendapatan/Belanja

Tambah

1

522141

Belanja Sewa Gudang ST2013

Rp

2

522111

Belanja Langganan Listrik

Rp 118.711.241,00

3

522113

Belanja Langganan Air

4

511111

Belanja Gaji Pegawai

bp s

Uraian

.id Penyesuaian Akrual (Rp)

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

Kode Akun

/

: 054 : Badan Pusat Statistik : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur : Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur

.g o

BA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W Satuan Kerja/UAKPA

Rp

-

Dokumen Sumber

Kurang

Rp 52.666.666,67

Rp

26.333.333,33

Kontrak

Rp21.897.573,00

Rp

-

Rp 140.608.814,00

Tagihan Listrik

3.959.100,00

Rp

312.000,00

Rp

-

Rp

4.271.100,00

Tagihan Air

Rp 2.282.419.600,00

Rp

683.820,00

Rp

-

Rp 2.283.103.420,00

Daftar Kekurangan Gaji

tp

://

nt

t.

79.000.000,00

Informasi Akrual (Rp)

ht

Rp


BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013 (Audited)

Recommend Documents