LAPORAN KEUANGAN. SKPD KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2014

LAPORAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2014

Jl. Gedebage Selatan Nomor 292 Telp. 022- 7534653 BANDUNG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung pada akhir Tahun Anggaran 2014 (per 31 Desember 2014) telah selesai disusun, Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang

pengelolaan

keuangan

negara/daerah

khususnya

Undang

Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan

Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Berdasarkan

peraturan

perundangan

tersebut,

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pada akhir tahun anggaran, SKPD

Kecamatan

Gedebage

Kota

Bandung

menyusun

Laporan

Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan dilampiri oleh laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja. Dalam hal pelaksanaan dan pelaporan APBD tahun 2010 tata cara penyusunan

Anggaran

Pelaksanaan

Tata

dan

Usaha

Pendapatan Keuangan

Belanja

Daerah

dan

Daerah

serta

Penyusunan

Perhitungan APBD mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13,59 dan 55. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut, berdasarkan Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2014, diketahui realisasi Belanja sebesar Rp. 12.618.019.550,00 atau mencapai 97,16 % dari Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 12.986.400.000,00 Realisasi sehingga terdapat defisit/surplus sebesar Rp. 368.380.450,00 Selanjutnya berdasarkan Neraca,SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi Aset, kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2014, neraca SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah akhir

sebesar Rp. 17.232.712.007,00 atau naik sebesar

1,2 %

dibandingkan

sebesar

dengan

posisi

per

31

Desember

2013

Rp.13.886.650.960,00. Nilai tersebut yang antara lain adalah Aset Tetap Rp.

Sejumlah

Rp.

42.768.406,00

13.838.607.804 ditambah

dengan

Aset

Lainnya

Persediaan

sebesar

sebesar

Rp.

5.274.750.00 dan posisi keuangan per 31 Desember 2014 ditutup dengan neraca sebesar Rp. 17.232.712.007,00 neraca tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp 0,00 dan Aset tetap Rp 17.189.943.601,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 42.768.406,00. Adapun uraian lengkap dan terinci disajikan lebih lanjut dalam laporan ini. Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2014 Kepala SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung

Drs. M. ZAMZAM NURZAMAN H, M.Si Pembina NIP. 19661129 198803 1 004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang tediri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca;

(c)

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014, sebagaimana terlampir adalah tanggung Jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendaalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan

keuangan

secara

layak

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (PP 24/2005).

Bandung, 31 Desember 2014 Pengguna Anggaran


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Pernyataan Tanggung Jawab DAFTAR ISI 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca Komparatif per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2014 3. Catatan atas Laporan Keuangan LAMPIRAN 

Laporan Kinerja Tahun 2014



LRA per kegiatan



Berita Acara Opname kas dan Register Penutupan Kas



Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2014



Aset Lainnya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN I

PENDAHULUAN 1.1

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Penguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: 1.

Laporan Realisasi Anggaran

2.

Neraca

3.

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi

Pemerintahan. Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah: a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan

seluruh

transaksi

yang

dilakukan

SKPD

Kecamatan

Gedebage Kota Bandung selama satu periode pelaporan. b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan

informasi

mengenai

posisi

keuangan,Realisasi

Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan: a. Menyediakan

informasi

yang

berguna

untuk

pengambilan

keputusan mengenai sumber, alokasi dan pengunaan sumber daya ekonomi; b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; c. Menyediakan

informasi

mengenai

cara

entitas

pelaporan

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

1.2

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2010 adalah: 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MeNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 719 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

8.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

9.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Maksud

dan

tujuan

penyusunan

laporan

keuangan 1.2 Landasan

hukum

penyusunan

laporan

keuangan 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD 2.1 Kebijakan Keuangan 2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2

Hambatan

dan

kendala

yang

ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1

Entitas

akuntansi/entitas

pelaporan

keuangan daerah 4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3

Basis

pengukuran

yang

mendasari

penyusunan laporan keuangan 4.4

Penerapan

kebijakan

akuntansi

berkaitan

dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Bab V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 Pendapatan 5.2 Belanja 5.3 Pembiayaan 5.4 Aset 5.5 Kewajiban 5.6 Ekuitas Dana

Bab VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VII

PENUTUP

BAGIAN II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG Susunan

Organisasi

Pemerintah

Kota

Bandung

dibentuk

berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2001 Tentang Pedoman Organisasi Peranghkat Daerah, sebagai berikut :  Perda Nomor : 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Perda Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Oraganisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung.  Perda Nomor : 05 Tahun 2001 tentang Dinas daerah Kota Bandung.  Perda Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis daerah Kota Bandung.  Perda Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung ditetapkan dengan Perda Nomor : 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu sebagai berikut :  Asisten Tata Praja yang meliputi -

Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari 4 Sub Bagian

-

Bagian Hukum, terdiri dari 4 Sub Bagian

-

Bagian Organisasi, terdiri dari 4 Sub Bagian

 Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi -

Bagian ekonomi, terdiri dari 3 Sub Bagian

-

Bagian Pembangunan, terdiri dari 3 Sub Bagian

-

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 Sub Bagian

-

Bagian Pemberdayaan Perempuan

 Asisten Administrasi, yang meliputi : -

Bagian Keuangan, terdiri dari 5 Sub Bagian

-

Bagian Kepegawaian, terdiri dari 3 Sub Bagian

-

Bagian Umum, terdiri dari 4 Sub Bagian

-

Bagian Perlengkapan, terdiri dari 4 Sub Bagian

Penataan Oganisasi Dinas Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Perda Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Dinas Daerah Kota Bandung. Sedangkan Penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Ditetapkan dengan Perda Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung Jumlah organisasi dinas dan lembaga teknis ( badan dan Kantor ) pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Perda tersebut diatas adalah 19 Dinas, 4 Badan, 6 Kantor, 2 Unit Pelaksana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta 30 Kecamatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014, yang meliputi : 

Laporan Realisasi APBD Tahun 2014



Neraca per 31 Desember 2014



Laporan Arus kas Periode 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014



Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut ini diuraikan pula Catatan atas Laporan Keuangan sebagai

bagaian yang tidak terpisahkan dari laporan tersebut diatas yaitu : 2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR EKONOMI MAKRO, DAN PERUBAHAN APBD Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang,

termasuk

didalamnya

segala

bentuk

kekayaan

yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran,

Belanja

dan

Pembiayaan.

Hal

tersebut

menjadikan

Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan

fungsi-fungsi

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan

tersebut

diharapkan

meningkatakan

kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh

melalui

peningkatan

target

penerimaan

daerah.

Untuk

belanja

melakukan efisiensi terhadaap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuaraikan

hal-hal

mengenai

kebijakan

fiskal/keuangan,

kondisi

ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun berjalan sebagai berikut : 1.

Kebijakan fiskal/keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2007 adalah dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah ( Perda ) dan Peraturan Walikota

( Perwal ) yang ada terkait dengan pendapatan

asli daerah yaitu : a. Perda No. 01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun 2007 b. Perda No. 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun 2007 c. Perda No. 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Perda No. 08 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Daerah. e. Perwal No. 063 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun 2007. f. Perwal No. 675 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2007. g. Perwal No. 997 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. 2.

Penyusunan laporan keuangan dengan Perda Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.

Perubahan APBD Tahun berjalan APBD Kota Bandung Tahun 2014 ditetapkan dengan Perda Nomor 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014, Kemudian dirubah dengan Perda Nomor 07 Tahun 2014, tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014, Rincian APBD Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO. REK.

SEBELUM

SETELAH

TAMBAH /

PERUBAHAN

PERUBAHAN

( KURANG )

12.568.388.100

12.986.400.000

418.011.900

4.001.988.100

4.100.000.000

98.011.900

Belanja Pegawai

4.001.988.100

4.100.000.000

98.011.900

Belanja

8.566.400.000

8.886.400.000

320.000.000

1.221.625.000

963.475.000

(258.150.000)

5.721.975.000

5.091.044.000

(630.931.000)

1.622.800.000

2.831.881.000

1.209.081.000

12.568.388.100

12.986.400.000

(418.011.900)

URAIAN

Belanja

5

Belanja Tidak

5.1

Langsung

5.1.1

5.2

Langsung

5.2.1

Belanja Pegawai Belanja

5.2.2

Barang & Jasa

5.2.3

Belanja Modal Surplus/(Defisit)

Perubahan Anggaran ini dilakukan karena : 1. Adanya permasalahan dalam administrasi keungan daerah yang mengakibatkan terhambatnya berbagai kegiatan yang mendukung program strategis. 2. Adanya kebijakan Kepala Daerah mengenai reformasi birokrasi dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pelayanan kepad masyarakat diantaranya adalah : Pemekaran Wilayah Kecamatan, penataan Kelembagaan, Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), Implementasi E-government. 3. Percepatan pembangunan kawasan gedebage, penyediaan danadana pendamping program-program yang dibiayai baik dari Pemerintah pusat maupun propinsi ataupun investor seperti untuk Pembebasan Lahan dan Sosialisasi Program.

2.1.1 Realisasi Belanja Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, peraturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif ndan proporsional. Sesuai amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada

SKPD

Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.

12.986.400.000

direlisasikan sebesar Rp.

12.618.019.550

dengan kondisi Belanja tersebut diatas diserap sebesar 97,2 % 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014, berbentuk Program dan kegiatan sebagai berikut: a. NO

Program dan kegiatan URAIAN KEGIATAN

I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12

Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA

Terfasilitasinya biaya pemakaian telekomunikasi, air dan listrik Di Kecamatan Gedebage Terfasilitasinya biaya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Di Kecamatan Gedebage Terfasilitasinya biaya petugas kebersihan kantor Di Kecamatan Gedebage Tersedianya tenaga teknis perbaikan peralatan kerja Di Kecamatan Gedebage Tersedianya alat tulis kantor Di Kecamatan Gedebage Tersedianya biaya untuk barang cetakan dan penggandaan Di Kecamatan Gedebage Terpenuhinya penyediaan komponen dan alat listrik Di Kecamatan Gedebage Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Di Kecamatan Gedebage Tersedianya peralatan rumah tangga Di Kecamatan Gedebage Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Di Kecamatan Gedebage

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II.

Tersedianya makanan dan minuman Di Kecamatan Gedebage Terfasilitasinya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

5

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

6

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

10

Pengadaan Mebeulair

21

Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas

22

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

24

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /operasional

26

Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

29

Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeulair

42

Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor

III.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Di Kecamatan Gedebage

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Di Kecamatan Gedebage

V

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

04

Pembinaan Kinerja Aparatur

VI

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

02

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Tercapainya sarana dan prasarana aparatur kecamatan Dikecamatan Gedebage Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor Di Kecamatan Gedebage

Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Gedebage

Terfasilitasinya peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Di Kecamatan Gedebage Terfasilitasinya peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

03

04

05

06

07

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terehabilitasinya infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan Di Kecamatan Gedebage Peningkatan Kualitas Penanganan Meningkatnya kualitas Ketentraman dan Ketertiban Tingkat penanganan ketentraman dan Kecamatan dan Kelurahan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan Di Kecamatan Gedebage Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Meningkatnya kualitas Umum Kecamatan dan Kelurahan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan Di Kecamatan Gedebage Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Tersedianya biaya fasilitasi Kota dalam Pembangunan Kelurahan peningkatan peran Pemerintah Kota dalam pembangunan Kelurahan Di Kecamatan Gedebage Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Tersedianya biaya fasilitasi Kepada Masyarakat peningkatan pelayanan kepada masyarakat Di Kecamatan Gedebage

BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur

APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2014. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut:

NO I.

KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN

ANGGARAN

REALISASI

%

8.886.400.000,00

8.633.285.117,00

97,15

154.209.400,00

127.318.697,00

82,6

16.826.400,00

12.772.500,00

76

0,00

0,00

0

148.400.000,00

147.200.000,00

99,2

7.700.000,00

7.700.000,00

100

ADMINISTRASI PERKANTORAN 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

73.650.000,00

73.584.500,00

99,9

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

70.830.000,00

70.790.000,00

99.9

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor

32.294.600,00

32.294.600,00

100

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

932.050.000,00

910.341.080,00

97,67

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

88.423.000,00

87.071.550,00

98,47

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

13.000.000,00

9.619.500,00

74

Peraturan Perundangundangan 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

179.288.000,00

179.247.850,00

99,9

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

52.000.000,00

52.000.000,00

100

II.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR

3.850.782.500,00

3.675.455.160,00

95,45

3

Pembangunan Gedung Kantor

0,00

0,00

0

5

Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

22.100.000,00

18.025.000,00

81,56

6

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

1.100.280.000,00

1.088.778.220,00

98.95

10

Pengadaan Mebeulair

207.950.000,00

197.510.000,00

94,98

21

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

39.390.000,00

39.008.540,00

99,3

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

0

24

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

419.712.500,00

414.221.400,00

98,69

26

Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor

10.000.000,00

10.000.000,00

100

29

Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan Mebeulair

0,00

0,00

0

42

Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor

2.051.350.000,00

1.907.912.000,00

93,01

III.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0,00

0,00

0

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

56.750.000,00

56.200.000,00

99

05

Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu

28.950.000,00

26.400.000,00

91

V.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

79.000.000,00

79.880.000,00

99,97

04

Pembinaan Kinerja Aparatur

79.900.000,00

79.880.000,00

99,97

VI.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

12.500.000,00

12.500.000,00

100

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iklhtisar realisasi kinerja SKPD

12.500.000,00

12.500.000,00

100

30

PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

3.049.846.100,00

3.034.389.680,00

99,49

01

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

190.010.000,00

189.304.100,00

99,63

02

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

751.153.000,00

745.410.000,00

99,24

03

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.081.712.500,00

1.077.386.990,00

99,60

04

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

92.125.000,00

92.125.000,00

100

05

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

820.370.600,00

815.738.590,00

99,44

07

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

114.475.000,00

114.425.000,00

99

Ada beberapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang capaiannya kurang dari 100% untuk efisiensi anggaran Tahun 2014 yaitu: 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Ada kegiatan yang realisasi capainya kurang dari 100% karena terbatasnya pelaksanaan waktu anggaran Tahun 2014.

3.2

Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Berdasarkan evaluasi secara umum permasalah yang dihadapi

adalah: 1. Jumlah personil di Kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada sekarang 50 orang 2. Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mencari personil yang kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 3. Sarana dan pra sarana Kantor Kecamatan Gedebage masih jauh dari memadai,

baik

berupa

tata

ruang

gedung

dan

peralatan

penunjangnya 4. Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana yang sangat besar 5. Implementasi Keputusan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang

Pelimpahan

kepada

Camat,

Sebagian

realisasinya

Kewenangan 10%

karena

Walikota tidak

Bandung

diikuti

oleh

pelimpahan personil, prasarana, pembiayaan (3-P) secara wajar atau semestinya 6. Jangka waktu proses pencairan dana sangat terlambat sehingga mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Solusi Pemecahan Masalah Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut: 1.

Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung jumlah personil di Kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada di Kecamatan idealnya 30-35 orang

2.

Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang ada karena masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mencari personil yang kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

3.

Mengajukan

kegiatan

rehabilitasi

Sedang/Berat

kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka peningkatan perbaikan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Gedebage karena masih

jauh dari memadai, baik berupa tata ruang gedung dan peralatan penunjangnya 4.

Mengajukan Bandung

tambahan

karena

anggaran

terbatasnya

kepada

anggaran

Pemerintah

yang

dikelola

Kota oleh

Kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana yang sangat besar 5.

Mengusulkan

rancangan

pelimpahan

urusan

sebagai

implementasi Keputusan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat, realisasinya 10% karena tidak diikuti oleh pelimpahan personil, prasarana, pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya

BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 5.1

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala SKPD Kecamatan Gedebage sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD , Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 5.2

Basis

Akuntansi

Yang

Mendasari

Penyusunan

Laporan

Keuangan a) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung, adalah basis kaas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis aktual untuk pengakuan aset,kewajiban,dan ekuitas dana dalam Neraca. b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. c) Basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset,kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. d) Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatanya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

5.3 Basis

Pengukuran

Yang

Mendasari

Penyusunan

Laporan

Keuangan Beberapa Informasi penting yang perlu disajikan sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Bandung

Neraca

SKPD

menganut

Kecamatan

Substansi

Gedebage

mengungguli

Kota

bentuk

formalnya (substansi overform) 2. Asas

yang

digunakan

adalah

akrual

yang

dimodifikasi

(modified accrual basis)/kas yang dimodifikasi (modified cash basis) 3. Pode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung adalah tahun Anggaran

(1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014)

4. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa masa

depan

diharapkan

dapat

diperoleh,

baik

oleh

Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang

termasuk

sumberdaya

nonkeuangan

yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan

budaya. 5. Kas  Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.  Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas.  Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah , jika terdapat kas

dalam

valuta

asing

maka

harus

dikonversikan

berdasarkan nilai kurs pada tanggal trasaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.  Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas Opname di masing-masing bendahara.

6. Piutang  Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan dapat

dijadikan kas

dalam satu periode

akuntansi.  Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan Fihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.  Piutang dinilai sebesar nilai nominal.  Piutang diakui pada saat timbulnya sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar keterapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) 7. Persediaan  Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat  Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasakan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:  Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian  Harga

standar

bila

diperoleh

dengan

memproduksi

sendiri  Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.  Jenis-jenis Persediaan  Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaanya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.  Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal file box  Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan

8. Penyertaan Modal Pemerintah daerah dalam BUMN/D atau lembaga

keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang

dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan di mana pemerintah daerah memiliki

kepentingan

yang

berdasarkan

perjanjiannya

dinyatakan sebagai penyertaan modal. 9. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibvah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusutan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum diterapkan. 10. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah

Pencairan

Dana

(SP2d)

yang

diterbitkan

atas

pekerjaan tersebut. 11. Dana Bergulir Dana bergulir adalah program berupa bantuan penyaluran dana kepada fihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan

dana

tersebut

diserahkan

kepada

Tim

Teknis/Bank Jabar Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari pemda ke Timnis/Bank Jabar. 12. Kewajiban jangka Pendek Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas0 dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari;  Bagian lancar (BL) utang kepada Pemerintah Pusat Merupakan

bagian

Utang

jangka

Panjang

kepada

Pemerintah Pusat yang dipindahkan ke Utang jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.  Utang Perhitungan Fihak Ketiga Merupakan utang jangka pendek kepada fihak keetiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.  Utang Bunga, Denda dan Commitment fee. 

Utang bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melaui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, di mana pembayarannya telah jatuh tempo.



Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak

dapat

maupun

melunasi

bunganya

angsuran

dengan

pokok

prosentase

utang tertentu

secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak. 

Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap

jumlah

pinjaman

yang

belum/tidak

tertarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. 13. Kewajiban jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.  Utang Kepada Pemerintah Utang jangka Panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.  Utang Bunga Jangka Panjang Utanga bunga jangka panjang merupakan utang atas bungan pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 14. Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang

merupakan

sekisih

antara

aset

dengan

utang

pemerintah.  Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nulai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Cadangan untuk Piutang, Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.  Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang diinvestasikan meliputi dana yang; diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam Aset Tetap, diinvestasikan dalam Aset lainnya vdan sebagai

perkiraan

yang

mengurangi

(contra account)

adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.  Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan cadangan.

ini

merupakan

pasangan

perkiraan

dana

5.4

Penerapan

Kebijakan

Ketentuan

yang

Akuntansi

Adsa

dalam

Berkaitan Standar

dengan Akuntansi

Pemerintahan 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran (1)

Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan

akuntansi

anggaran

mencakup

definisi,

pengakuan dan pengukuran/penilaian. (2)

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

Kota

Bandung

meliputi

rencana

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan

mata

uang

rupiah

dan

disusun

menurut

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantuvpengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. (4) Anggaran diakuin pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD serta pada saat anggaran dialokasikan. 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Anggaran (1) Kebijakan mengatur definisi,

akuntansi

pendapatan

bertujuan

untuk

perlakuan akuntansi pendapatan mencakup pengakuan

pengukuran/penilaiandan

pengungkapan pendapatan. 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung. 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.

Sumber

pendapatan

dirinci

berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan

pusat

pertanggungjawabannya

dirinci

berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.

4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. 6) Pengembalian

yang

sifatnya

normal

dan

berulang

(reccuring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan

maupun

periode

sebelumnya

dibukukan

sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan. 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-reccuring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan yang dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-reccuring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan. 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja (1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan

akuntansi

belanja

pengakuan

pengukuran/penilaian

mencakup dan

definisi,

pengungkapan

belanja. 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi haktidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sbagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi

dan

pusat

pertanggungjawaban.

Penggunaan

belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian

obyek

belanja,

sedangkan

pusat

pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. (4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan. (5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. (6) Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan

kegiatan

pemerintahan

pada

SKPD

berkenaan. (7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan

barang

yang

nilai

manfaatnya

kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. (8) Belanja

Modal

dilakukan

digunakan

dalam

rangka

untuk

pengeluaran

yang

pembelian/pengadaan

atau

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahaan daerah. (9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan atau hak kepemilikannya telah berpindah. (10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja_ yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya). (11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata

uang

rupiah

berdasarkan

kurs

Indonesia pada saat terjadinya belanja.

tengah

bank

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset (1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi

aset

mencakup

definisi,

pengakuan

pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset. (2) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa

masa

ekonomi/sosial

lalu di

dan

masa

dari

depan

mana

manfaat

diharapkan

dapat

diperoleh baik oleh Pemerintah Kota bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh pemerintah kota Bandung. (3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum

didukung

dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan

budaya.

Tujuannya

untuk

menjaga

kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi. (4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar

tidak

harus

diungkapkan,

namun

biaya

rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. (5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tesebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang

diperoleh

dikonversikan

ke

dengan dalam

mata

uang

asing

harus

mata

mata

uang

rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. (7) Untuk

pertanggungjawaban,

menggunakan

biaya

perolehan,

aset di

dinilai mana

jika

dengan biaya

perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau

nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara dengan kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan. (9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi

dan

manfaat

ekonominya

dipandang

tidak

mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan. (10) Aset

diakui

pada

saat

timbunya,

diterimakan

atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah. (11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Pengakuan

aset

dalam

akuntansi

terjadi

bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. (12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

BAGIAN V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan 31

Desember

Laporan 2014,

Realisasi

diketahui

Anggaran Realisasi

sampai Belanja

dengan sebesar

Rp 12.618.019.550,00 atau 97,2 % dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 12.986.400.000,00 sehingga terdapat surplus/(defisit) sebesar Rp. 368.380.450,00 Neraca SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014, Neraca SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan

jumlah

akhir sebesar

Rp.17.232.712.007,00 atau naik 1,5 % dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar

Rp. 13.886.650.960,00 Nilai

aset tersebut yang antara lain adalah Aset Tetap Sejumlah Rp. 13.838.607.804

ditambah

dengan

Aset

Lainnya

sebesar

Rp.

42.768.406,00 dan persediaan sebesar Rp. 5.274.750,00 dan untuk Aset per 31 Desember 2014 sebesar

Nilai aset sebesar

Rp 17.232.712.007,00 Aset tersebut terdiri dari Aset Tetap Rp 17.189.943.601,00

dan Aset Lainnya sebesar Rp. 42.768.406,00

sedangkan

kewajiban

nilai

dan

Ekuitas

Dana

sebesar

Rp. 0,00 . Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan 5.1. Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar 12.986.400.000,00 dengan yang terrealisasi adalah sebesar Rp. 12.618.019.550,00 atau mencapai 97,2% dari anggaran Tahun 2014 terdiri dari : a. Belanja Operasi sebesar

: Rp.9.943.683.970,00

yaitu: - Belanja Pegawai

: Rp.4.943.683.970,00

- Belanja Barang

: Rp.4.496.874.537,00

b. Belanja Modal

: Rp.2.674.335.580,00

- Belanja Peralatan dan Mesin

: Rp. 1.085.991.080,00

- Belanja Bangunan dan Gedung

: Rp. 1.578.725.000,00

- Belanja Aset Tetap Lainnya

: Rp.

TOTAL BELANJA

: Rp. 12.618.019.550,00

9.619.500,00

5.2. Aset 5.2.1 Aset Lancar a. Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2014

31 Desember 2013 Rp. 0,00

Rp. 0,00 b.Persediaan 31 Desember 2014

31 Desember 2013 Rp. 5.274.750,00

Rp. 0 5.2.2 Aset Tetap Saldo

Aset

Tetap

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp. 17.189.943.601,00 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 13.838.607.804,00 Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar

Rp. 17.189.943.601,00 berasal

dari: Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013: Rp. 13.838.607.804,00 Mutasi penambahan aset Tahun 2014. : Rp. 3.351.335.797,00 Saldo per 31 Desember 2014

: Rp. 17.189.943.601,00

Keterangan: Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 1.085.991.080,00 dan ditambah dengan Aset Hasil dari perolehan berupa : 1. (Hibah Propinsi) kendaraan bermotor roda dua (Honda Vario) Rp. 16.875.000,00; 2. Mutasi Dari SKPD Lain (DPKAD Kota Bandung) Kendaraan

Bermotor

Roda

Tiga

(Kaisar

berupa

Triseda)

Rp.

30.200.000,00. 3. Mutasi dari SKPD lain (BPLH) Kota bandung Berupa 8 (delapan) unit Motor Roda Tiga Triseda Sejumlah Rp. 302.000.000,Jadi Total Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 adalah Rp. 1.435.066.080,00 Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 1.578.725.000,00 dikurangi Rp. 623.472.000,00 direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kib F) karena bentuk bangunan belum 100%. Dan Rp.

955.253.000,00 tetap berada di Gedung dan Bangunan dan ditambah Pengadaan Barang dengan Kode Rekening 5.2.2 (Bahan Baku

Bangunan)

di

Kelurahan

Cimincrang

sejumlah

Rp.

280.346.000,00 dikarenakan bentuk fisik bangunan berupa pagar dan pos jaga. Jadi Total Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 adalah Rp. 1.235.599.000,00. Jalan, Jaringan, dan Irigasi diperoleh dari hasil reklas Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. -,00. Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 9.619.500,00 ditambah hasil perolehan dari Mutasi SKPD lain (Dispora Kota Bandung) berupa Alat Olah raga sejumlah Rp. 45.579.217,00 jadi total adalah sejumlah Rp. 57.198.717,00 Konstruksi

dalam

Pengerjaan

sejumlah

Rp.

623.472.000,00 didapat dari hasil reklas Gedung dan Bangunan. Penambahan Aset tahun 2014 oleh Belanja modal berupa: a. Tanah

: Rp.

-

b. Peralatan dan Mesin

: Rp. 1.435.066.080,00

c. Gedung dan Bangunan

: Rp. 1.235.599.000,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

: Rp.

e. Aset Tetap Lainnya

: Rp.

57.198.717,00

f. Konstruksi dalam pengerjaan

: Rp.

623.472.000,00

Jumlah Total

: Rp.

3.351.335.797,00

-

5.3 EKUITAS DANA Saldo SILPA/SIKPA per 31 Desember 2014 sebesar : Rp. (0,00) Merupakan realisasi belanja selama tahun 2014. 5.5.2 Cadangan Piutang

Per 31 Desember 2014 Rp. 0,00


Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,- dan Cadangan Piutang tahun 2014 sebesar Rp. 0,-

5.5.3 Cadangan Persediaan

Per 31 Desember 2014 Rp -

Per 31 Desember 2013 Rp.

5.274.750,00

Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. -

5.5.4 Ekuitas dana diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

Saldo


Ekuitas

dana

diinvestasikan


dalam

Investasi

Jangka

Panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00 dan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00 5.5.4 Ekuitas dana diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo

Per 31 Desember 2014

Per 31 Desember 2013

Rp. 17.189.943.601,00 Rp. 13.838.607.804,00

Ekuitas

dana

diinvestasikan

dalam

Aset

Tetap

per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 13.838.607.804,00 dan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 17.189.943.601,00 Adapun Saldo Aset

Tetap

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp. 17.189.943.601,00 berasal dari: Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013

Rp. 13.838.607.804,00

Mutasi Penambahan Aset Tahun 2014.

Rp. 3.351.335.797,00

Saldo per 31 Desember 2014

Rp. 17.189.943.601,00

BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada SKPD Kecamatan Gedebage Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 6.1

Susunan

Organisasi SKPD Kecamatan Gedebage Kota

Bandung

Camat SEKRETARIAT KECAMATAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMP OK JABATA N FUNGSIO NAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KELURAHAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKAT AN

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN

Berdasarkan

struktur

organisasi

tersebut

diatas

Kecamatan

dipimpin oleh seorang Camat dengan eselon III-A, dengan membawahi : 1. Sekretariat Kecamatan (eselon III-B), membawahi 2 sub bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan. 2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kasi Pendidikan dan Kemasyarakatan dan Kasi Pelayanan. 3. 4 (Empat) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Cimincrang, Cisaranten Kidul, Rancabolang, Rancanumpang, 6.2 Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Gedebage Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2014 sebanyak 50 Orang, adapun rinciannya sebagai berikut:

NO

ESELON

JUMLAH

SATUAN KERJA

PERSONIL

IVB

IVA

IIIB

IIIA

22

2

5

1

1

PELAKSANA

JML

13

22

1

KECAMATAN

2

KEL. CIMINCRANG

6

5

1

-

6

3

KEL. CISARANTEN KIDUL

8

5

1

2

8

4

KEL. RANCABOLANG

6

5

1

-

6

5

KEL. RANCANUMPANG

8

5

1

2

8

50

22

9

17

50

JUMLAH

1

GOLONGAN N O

1

TINGKAT PENDIDIKAN

SATUAN KERJA I

II

III

IV

JML

SD

SL

SLA

P

1

KECAMATAN

2

KEL. CIMINCRANG

3

KEL. CISARANTEN

14

7

1 1

1

DP

S1

S2

JML

L

22

12

8

2

22

5

6

4

1

1

6

7

8

4

2

1

8

6

6

1

5

6

6

8

6

2

8

1

KIDUL 4

KEL. RANCABOLANG

5

KEL. RANCANUMPANG

2

JUMLAH

1

17

31

1

50

1

27

18

4

50

Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Tupoksi SKPD Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut : a. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menanguni sebagian urusan otonomi daerah b.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggraan

ketentraman

dan

ketertiban umum; 3. Mengkordinasikan

penerapan

dan

penegakanan

peraturan

perundang-undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan

penyelenggraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat Kecamatan; 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Adapun rincian tugas-pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural yang ada di Kecamatan Gedebage, adalah sebagai berikut : 1. Camat (1)

Camat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (2)

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat mempunyai fungsi: a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d. mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; dan e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. 2. Sekretariat Kecamatan (1)

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan

(2)

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

Sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanan

penyusunan

rencana

program

kegiatan

kecamatan; b. pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

kecamatan dan kelurahan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. pengkoordianasian penyelenggaraan tugas Seksi e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f.

pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan

dan

administrasi

perjalanan

pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan

dinas,

serta

c. pelaporan

kegiatan

lingkup

administrasi

umum

dan

kepegawaian. 4.

Sub bagian Keuangan dan Program (1)

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan; b. pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi

penyusunan

anggaran,

koordinasipengelola

danpengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan

rencana

pengendalaian

dan

program

program serta

serta

koordinasi

penyusunan

laporan

akuntanbilitas kinerja kecamatan; dan d. pengkoordinasian

pelaporan

lingkup

kegiatan

pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 5.

Seksi Pemerintahan (1)

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetanggga; c. pelayanan administrasi pertanahan; d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

6.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban 11. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

12. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d. pemberdayaan

masyaakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan bencana; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban. 7.

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan (1)

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan; b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan; c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d. pembinaan

terhadap

lembaga

kemasyarakatan

di

tingkat

Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan.

8.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1)

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi

pembinaan

bidang

koperasi,

usaha

kecil

dan

menengah. c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup f. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

ekonomi

dan

ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. 9.

Seksi Pelayanan (1)

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kecamatan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan

BAGIAN VII PENUTUP Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun demikian, Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun

dengan

mengungkapkan

beberapa

penjelasan

terhadap

Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kota Bandung

Bandung, 31 Desember 2014 KEPALA SKPD KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

Drs. M. ZAMZAM NURZAMAM H, M.Si NIP. 19661129 198803 1 004

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua ribu empat belas yang bertanda tangan dibawah ini , kami: I. Nama Lengkap Jabatan

: Drs. M.ZAMZAM NURZAMAN H, M.Si : CAMAT

Telah melakukan pemeriksaan fisik kas pada: Nama Lengkap

: DIDIN TAJUDIN, S.IP

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gedebage

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 954/Kep.003/DPKAD/2014 ditugaskan pengurusan uang pada Kecamatan Gedebage Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan hasil pemeriksan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: a. Uang kertas bank, uang recehan

Rp.

-

b. Alat pembayaran lainnya

Rp.

-

c. Slado Bank

Rp.

-

d, Surat/barang berharga yang diijinkan

Rp.

-

Total

Rp.

-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan Lain sebagainya berjumlah

Rp.

-

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan buku Rp. -

Bendaharawan / Pemegang Kas

Mengetahui : Atasan Langsung Bendahara

DIDIN TAJUDIN, S.IP NIP. 19631008 198403 1 002

Drs. M. ZAMZAM NURZAMAN H, M.Si NIP. 19661129 198803 1 004


: Dra. Rika Suatinita,M,AP : LURAH


: Didin Tajudin, S,Ip

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Cimincrang

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 954/Kep.003/DPKAD/2014 ditugaskan pengurusan uang pada Kelurahan Cimincrang Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan hasil pemeriksan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: a. Uang kertas bank, uang recehan

Rp.

-


Rp.

-

c. Slado Bank

Rp.

-


Rp.

-

Total

Rp.

-


Rp.

-





Dra. RIKA SUATINITA, M.AP NIP. 19661221 199302 2 001


: HENNI MUSTIKASARI, S.STP : LURAH


: CHEPPY R.SUTOMO

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Cisaranten Kidul

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 954/Kep.003/DPKAD/2014 ditugaskan pengurusan uang pada Kelurahan Cisaranten Kidul Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan hasil pemeriksan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: a. Uang kertas bank, uang recehan

Rp.

-


Rp.

-

c. Slado Bank

Rp.

-


Rp.

-

Total

Rp.

-


Rp.

-



CHEPPY R.SUTOMO NIP. 19810704 200801 1009


HENNI MUSTIKASARI, S.STP NIP. 19790115 199803 2 003


: Ir.R. BOEDHI HERMAWAN W .SP : LURAH


: MAMAN

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Rancanumpang

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 954/Kep.003/DPKAD/2014 ditugaskan pengurusan uang pada Kelurahan Rancanumpang Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan hasil pemeriksan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: a. Uang kertas bank, uang recehan

Rp.

-


Rp.

-

c. Slado Bank

Rp.

-


Rp.

-

Total

Rp.

-


Rp.

-




MAMAN NIP. 19680917 200701 1 008

Ir.R. BOEDHI HERMAWAN W .SP NIP. 19651008 199302 1 002


: SAEPUL AHMAD, S.IP : LURAH


: SRIE HASTUTI GANTINI

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran Pengeluran Kelurahan Rancabolang

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 954/Kep.003/DPKAD/2014 ditugaskan pengurusan uang pada Kelurahan Rancabolang Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan hasil pemeriksan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: a. Uang kertas bank, uang recehan

Rp.

-


Rp.

-

c. Slado Bank

Rp.

-


Rp.

-

Total

Rp.

-


Rp.

-




SRIE HASTUTI GANTINI NIP. 19730514 200812 002

SAEPUL AHMAD NIP. 19590730 198812 1 001

REGISTER PENUTUPAN KAS Tanggal penutupan kas

: 31 Desember 2014

Nama penutup kas/pemegang kas


Tanggal penutupan kas yang lalu

: 31 Desember 2013

Jumlah total penerimaan 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014 Rp. 12.618.019.550,Jumlah total pengeluaran 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014 Rp. 12.618.019.550,Saldo Buku

Rp.

nihil

Saldo Kas

Rp.

nihil

Terdiri dari: 1) Lembaran uang kertas Rp. 100.000,00 ...........lembar Rp.

-

Lembaran uang kertas Rp. 50.000,00 ...........lembar Rp.

-


-


-

Lembaran uang kertas Rp.

5.000,00 ...........lembar Rp.

-


2.000,00 ...........lembar Rp.

-


1.000,00 ...........lembar Rp.

-


500,00 ...........lembar Rp.

-


100.00 ...........lembar Rp.

-

2) Uang Logam................................................................. Rp. ......................... Total .......................

Rp.

-

3) Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi Wesel, cek, saldo Bank*) Materai dan lain sebagainya ......................Rp. ......................... Total .........................Rp.

-

(........................................................................................) Perbedaan lebih/kurang ..............................

Rp

-


Bandung, 31 Desember 2014 Mengetahui : Atasan Langsung Bendahara


Drs. M. ZAMZAM NURZAMAN H, M.Si NIP. 19661129 198803 1 004


: 31 Desember 2014




: 31 Desember 2013


Rp.

0,-

Saldo Kas

Rp.

0,-

Terdiri dari: 1) Lembaran uang kertas Rp. 100.000,00 ..........lembar

Rp.

-

Lembaran uang kertas Rp. 50.000,00 ..........lembar

Rp.

-


Rp.

-


Rp.

-


5.000,00 .........lembar

Rp.

-


2.000,00 .........lembar

Rp.

-


1.000,00 .........lembar

Rp.

-


500,00 .........lembar

Rp.

-


100.00 .........lembar

Rp.

2) Uang Logam....................................................logam Total .......................

Rp. .......... .,Rp.

,-

3) Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi Wesel, cek, saldo Bank*) Materai dan lain sebagainya ............................ .Rp. ...................... Total .........................Rp..................,( .................................................................. ) Perbedaan lebih/kurang ..............................

Rp

( ...................................................................... )




Dra. RIKA SUATINITA, M.AP NIP. 19661221 199302 2 001

-


: 31 Desember 2014


: CHEPPY R.SUTOMO.


: 31 Desember 2013


Rp.

-

Saldo Kas

Rp.

-


-


-


-


-


5.000,00 ..........lembar Rp.

-


2.000,00 ..........lembar Rp.

-


1.000,00 ..........lembar Rp.

-


500,00 ..........lembar Rp.

-


100.00 ..........lembar Rp.

-


Rp.

-

3) Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi Wesel, cek, saldo Bank*) Materai

dan

lain

sebagainya

...........................................Rp.

......................... Total .........................Rp.

-


Rp



CHEPPY R SUTOMO NIP. 19810704 200801 1 008


-


: 31 Desember 2014


: MAMAN


: 30 Desember 2013


Rp.

-

Saldo Kas

Rp.

-


-


-


-


-


5.000,00 ...........lembar Rp.

-


2.000,00 ...........lembar Rp.

-


1.000,00 ...........lembar Rp.

-


500,00 ...........lembar Rp.

-


100.00 ...........lembar Rp.

-


Rp.

-


dan

lain

sebagainya

...........................................Rp.

......................... Total .........................Rp.

-


Rp



MAMAN NIP. 19680917 200701 1 008


-


: 31 Desember 2014


: SRI HASTUTI GANTINI


: 31 Desember 2013


Rp.

-

Saldo Kas

Rp.

-


-


-


-


-


5.000,00 ...........lembar Rp.

-


2.000,00 ...........lembar Rp.

-


1.000,00 ...........lembar Rp.

-


500,00 ...........lembar Rp.

-


100.00 ...........lembar Rp.

-


Rp.

-


dan

lain

sebagainya

...........................................Rp.

......................... Total .........................Rp.

-


Rp



SRIE HASTUTI GANTINI NIP. 19730514 200812 002

SAEPUL AHMAD NIP. 19590730 198812 1 001

-

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN Pada hari .................. tanggal ....................... yang bertanda tangan dibawah ini, kami: I. Nama Lengkap

: ..............................................

Jabatan

: Ketua Tim

II. Nama Lengkap

: ..............................................

Jabatan

: Anggota Tim

III. Nama Lengkap

: ..............................................

Jabatan

: Anggota Tim

Sesuai Surat dengan Surat Tugas dari Inspektur Kota Bandung Nomor: ........................... tanggal ............................. dan setelah memperlihatkan Surat Bukti Diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada: Nama Lengkap

: ..............................................

Jabatan

: Bendahara Barang Kecamatan Gedebage Kota Bandung

Dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor....................................................... Tanggal ........ ditugaskan pengurusan uang Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah persediaan yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: a. Persediaan Pakai Habis.....................

Rp. ................................

b. Persediaan Tak Pakai Habis..............

Rp. .................................

c. Persediaan Bekas Pakai ....................

Rp. .................................

d. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

Rp. .................................

Total .......................... Rp. ................................. Mengetahui :

Pemeriksa

Bendahara / Pemegang Kas 4.

……………….: …………………

5.

……………….: …………………

………………………………………. 6.

……………….: …………………

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Kecamatan Gedebage Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap tersebut telah dikapitalisasi berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2014 Pengguna Anggaran


BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN Pada hari Kamis tanggal dua januari Tahun dua ribu empat belas yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama Lengkap

:

HENNI MUSTIKASARI, S.STP

NIP

:

19790115 199803 2 003

Jabatan

:

LURAH CISARANTEN KIDUL

Telah melakukan pemeriksaan fisik persediaan barang pakai habis kepada : Nama Lengkap

:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang per 31 desember 2014, serta bukti bukti yang ada kami menemui kenyataan jumlah persediaan barang sebagai berikut : a. Tahun lalu ATK

:

b. Tahun berjalan 1. ATK

:Rp. 592.000,-

Jumlah total :Rp

592.000,-

Bandung, 2 Januari 2014 Lurah Cisaranten Kidul


7.


:

Ir.R. BOEDHI HERMAWAN W .SP

NIP

:

19651008 199302 1 002

Jabatan

:

Lurah Rancanumpang


:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang

per

31 desember 2014, serta bukti bukti yang ada kami menemui kenyataan jumlah persediaan barang sebagai berikut : a. Tahun lalu ATK

:


: Rp. 630.500,-

Jumlah total

: Rp. 630.500,-

Bandung, 2 Januari 2014 Lurah Rancanumpang


1.


:

SAEFUL AHMAD, S.IP

NIP

:

19590730 198812 1 001

Jabatan

:

Lurah Rancabolang


:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG


:


: Rp. 505.800

2. Cetak

: Rp.

Jumlah total

500

: Rp. 506.300,-

Bandung, 2 Januari 2014 Lurah Rancabolang

SAEFUL AHMAD, S.IP NIP. 19590730 198812 1 001




:

Dra. Rika Suatinita. M.AP

NIP

:

19661221 199302 2 001

Jabatan

:

Lurah Rancanumpang


:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG


:

b. Tahun berjalan  ATK Jumlah total

: Rp. 759.400 ,: Rp. 759.400 ,-

Bandung, 2 Januari 2014 Lurah Cimincrang

Dra. Rika Suatinita. M.AP NIP. 19661221 199302 2 001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN Pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu empat belas yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama Lengkap

:

Drs. ZAMZAM NURZAMAN H.M.Si

NIP

:

19661129 198803 1 004

Jabatan

:

Camat Gedebage


:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang per 31 desember 2014, serta bukti bukti yang ada kami menemui kenyataan jumlah persediaan barang sebagai berikut : a. Tahun lalu a.1. ATK

:

a.2. Cetak

:

b. Tahun berjalan 

ATK

: Rp. 2.570.500,-



Cetak

: RP.

Jumlah total

440.000

: Rp. 3.010.500,-

Bandung, 31 Desember 2014 Camat Gedebage


1.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN Pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu empat belas yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama Lengkap

:

Drs. ZAMZAM NURZAMAN H.M.Si

NIP

:

19661129 198803 1 004

Jabatan

:

Camat Gedebage


:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang per 31 desember 2014, serta bukti bukti yang ada kami menemui kenyataan jumlah persediaan barang sebagai berikut : c. Tahun lalu a.1. ATK

:

a.2. Cetak

:

d. Tahun berjalan 

ATK

: 5.274.750,-



Cetak

: 440.500,-

Jumlah total

: 5.998.200,-



1.

REKAPITULASI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN KECAMATAN GEDEBAGE Pada hari Kamis tanggal dua januari Tahun dua ribu empat belas yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama Lengkap

:

Drs.Zamzam Nurzaman H. M.Si

NIP

:

19661129 198803 1 004

Jabatan

:

Camat Gedebage


:

HARJITO PANJI

NIP

:

19810520 201001 1 005

Jabatan

:

BENDAHARA BARANG


:

b. Tahun berjalan 

ATK

Jumlah total

: Rp. 5.274.750,: Rp. 5.274.750,-

Terbilang : Lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

Bandung, 2 Januari 2014 Camat Gedebage


1.

REKAPITULASI UANG YANG HARUS DISETORKAN (UYHD) KE KAS DAERAH KOTA BANDUNG KECAMATAN GEDEBAGE Pada hari Selasa tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu Empat belas telah kami setorkan sisa uang persediaan (UP) ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan Gedebage

1. 2.

Pengembalian Uang Persediaan (UP)

Rp.

32.800.000,00

Rp.

7.000.000,00

Rp.

18.509.100,00

Rp.

58.309.100,00

Kelurahan Rancabolang -

3.

Pengembalian Uang Persediaan (UP) Kelurahan Rancanumpang

-

Pengembalian Uang Persediaan ( UP ) Jumlah

Terbilang : Lima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan ribu seratus rupiah.



Pemeriksaan Kas ini memberikan pandangan, sebagai berikut : 1. Keterangan tentang perbedaan kas

: Tidak ada

2. Tempat penyimpanan uang

: Brangkas

3. Tempat penyimpanan Kunci kedua

: Bapak Sekretaris Kecamatan

4. Catatan tentang penutupan Buku Kas

: Saldo per tanggal 31 Desember 2014 tidak terdapat selisih/ perbedaan dengan kondisi saldo nihil

5. Catatan tentang pengerjaan Buku Kas

: Pencatatan semua transaksi pengeluaran dan pemasukan Kas dicatat oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan dari Bapak Walikota bandung Nomor : 954/Kep.003-DPKAD/2014

6. Pemeriksaan kas yang terakhir oleh

: Bapak Camat Gedebage Selaku Pengguna Anggaran dan dari Inspektur Kota pada tanggal 31 Desember 2014

7. Pertelaan tentang terdapatnya surat

: Tidak ada Surat berharga

berharga 8. Catatan tentang penyetoran / penerimaan pajak ke kas negara -

Penerimaan : Rp.

: Rp. 50.205.025,-

-

Penyetoran : Rp.

: Rp. 50.205.025,-

Selisih

:-

: Rp.

9. Catatan lain tentang

: Dilakukannya Koordinasi

mempertimbangkan caranya menguasi

dengan instansi terkait

kas dan cara mengerjakannya yang

(DPKAD)

dianggap perlu

Sekian pandangan kami atas pemeriksaan kas tersebut diatas. Mengetahui/menyetujui, Tim Pemeriksa : Bendahara pengeluaran/ 1. Woerli Detti L. M.Si Bendahara Pengeluaran Pembantu NIP. 19691055 198903 2 004

( …………………… )

2. Melani, SE. AK DIDIN TAJUDI, S.IP NIP. 19631008 198403 1 002

NIP. 19770409 201001 2 003 3.

Atasan Langsung Camat Gedebage

Drs. M. Zamzam Nurzaman, H. M.Si NIP. 196611296 198803 1 004

( …………………… )

DAFTAR : REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN SATUAN KERJA BERDASARKAN REGISTER SPP, REGISTER SP2D, BUKU KAS DAN BUKU PAJAK TERHADAP : KECAMATAN : GEDEBAGE TAHUN ANGGARAN : 2014 No

BULAN DAN TAHUN

PENERIMAAN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

TAHUN 1.

Januari

152.498.659

152.498.659

2.

Februari

242.986.694

242.986.694

3.

Maret

397.553.417

397.553.417

4.

April

273.889.412

273.889.412

5.

Mei

311.465.205

311.465.205

6.

Juni

856.318.641

856.318.641

7.

Juli

1.032.709.135

1.032.709.135

8.

Agustus

400.783.664

400.783.664

9.

September

1.252.206.512

1.252.206.512

756.663.748

756.663.748

10.

Oktober

11.

November

2.240.136.527

2.240.136.527

12.

Dersember

2.674.128.580

2.674.128.580

10.591.340.194

10.591.340.194

JUMLAH SALDO BUKU

Catatan : -

Saldo Kas....................................................Rp..................................

-

Saldo awal................. : Rp.........................

-

Penerimaan.....s,d......: Rp.........................

-

Penerimaan.....s.d......: Rp.........................

Jumlah penerimaan..........................................Rp.................................. -

Pengeluaran....s.d......:Rp..............

-

Pengeluaran....s.d......:Rp..............

Jumlah pengeluaran.........................................Rp.................................. -

Saldo Buku kas...................................Rp.................................

-

Selisih/Perbedaan...............................Rp.................................

Penjelasan Selisih/Perbedaan :

REKAPITULASI DATA PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD NO. 1.

: KECAMATAN GEDEBAGE UNIT KERJA

NAMA BARANG - Alat Tulis Kantor

KECAMATAN GEDEBAGE

JUMLAH 1.731.100,-

- Alat Listrik 2.

- Alat Tulis Kantor

KELURAHAN CIMINCRANG

0,863.000,-

- Alat Listrik 3.

KELURAHAN CISARANTEN KIDUL

- Alat Tulis Kantor

0,902.250,0,-

- Alat Listrik 4.

KELURAHAN RANCABOLANG

- Alat Tulis Kantor

774.900,0,-

- Alat Listrik 5.

KELURAHAN RANCANUMPANG

- Alat Tulis Kantor

1.003.500,0,-

- Alat Listrik JUMLAH

5.274.750,-



LAPORAN KEUANGAN. SKPD KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2014

Recommend Documents