LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2014

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KOTA MADIUN

AUDITED

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

N WALIKOTA MADIUN WALIKOTA MADIUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Daerah (LKD) auditted yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Semua informasi dalam laporan keuangan ini telah dimuat secara lengkap dan benar . Laporan keuangan ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Madiun,

Maret 2010

WALIKOTA MADIUN

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM


1

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

KATA PENGANTAR Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

berupa

laporan keuangan yang terdiri dari: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi APBD 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) audited Tahun 2014 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. LKD auditted Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014 menyajikan informasi kepada para pengguna (stakeholder) mengenai aset, kewajiban, kekayaan bersih, realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi kas daerah Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2014. Pemerintah Kota Madiun menyadari bahwa LKD auditted Tahun 2014 ini masih belum sempurna, oleh karena itu mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik membangun sehingga dapat menyusun laporan keuangan tepat waktu, dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). WALIKOTA MADIUN

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM


2

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

DAFTAR ISI RINGKASAN

BAB I

BAB II

1

1. NERACA

1

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2

3. LAPORAN ARUS KAS

4

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4

PENDAHULUAN

I-1

1.1

Maksud & Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

I-1

1.2

Dasar Penyusunan

I-2

1.3

Sistematika Penulisan

I-3

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

II - 1

2.1

Ekonomi Makro

II - 1

2.1.1

Rencana Target Ekonomi Makro 2014

II - 2

2.1.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

II - 3

2.1.3

Prospek Perekonomian Daerah

II - 4

2.1.4

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

II - 4

2.2

Kebijakan Keuangan

II - 5

2.2.1

Kebijakan Pendapatan Daerah

II - 5

2.2.1.1

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

II - 5

2.2.1.2

Target Pendapatan Daerah

II - 6

2.2.1.3

Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

II - 7

2.2.2

Kebijakan Belanja Daerah

II - 7

2.2.2.1

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

II - 7

2.2.2.2

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

II - 9

2.2.2.3

Kebijakan Belanja Langsung

II - 11

2.2.2.4

Kebijakan Pembangunan Daerah

II - 11

2.2.2.4.1 Isu dan Permasalahan Pembangunan PEMERINTAH KOTA MADIUN

II - 11 3

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2.2.3

Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1

Kebijakan Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

II - 13

2.3

Target Kinerja APBD

II - 14

2.3.1

Urusan Wajib

II - 15

2.3.2

Urusan Pilihan

II - 15

2.3.3

Target Kinerja Keuangan SKPD

II - 16

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV

BAB V

II - 13

III - 1

3.1

Urusan Wajib

III - 1

3.2

Urusan Pilihan

III - 2

3.3

Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

III - 2

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV - 1

4.1

Entitas Laporan Keuangan Daerah

IV - 1

4.2

Basis Akuntansi

IV - 1

4.3

Basis Pengukuran

IV - 2

4.4

Penetapan Kebijakan Akuntansi

IV - 2

PENJELASAN POS-POS NERACA

V-1

5.1.

Aset

V-1

5.1.1

Aset Lancar

V-1

5.1.1.1

Kas dan Bank

V-1

5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

V-2

5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

V-3

5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

V-5

5.1.1.1.4 Kas di BLUD

V- 6

5.1.1.1.5 Kas Dana kapitasi JKN Puskesmas

V- 6

5.1.1.1.2 Deposito

V-8

5.1.1.2

V-8

Piutang Pajak PEMERINTAH KOTA MADIUN

4

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.1.3

Piutang Retribusi

V - 10

5.1.1.4

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

V- 11

5.1.1.5

Piutang Lain - Lain

V -13

5.1.1.5.1 Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

V -14

5.1.1.5.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

V - 16

5.1.1.5.3 Piutang Bagi Hasil Laba Usaha BUMD

V - 16

5.1.1.5.4 Piutang Klaim BLUD

V - 17

5.1.1.5.5 Piutang Lainnya – Piutang DBH Pajak dan SP III Dari Propinsi V - 19 5.1.1.6

Persediaan

V - 19

5.1.1.7

Belanja Dibayar Dimuka

V - 22

5.1.2

Investasi

V - 23

5.1.2.1

Investasi Non Permanen

V - 23

5.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir

V - 23

5.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir

V - 29

5.1.2.2

V - 29

Investasi Permanen

5.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda

V - 29

5.1.3

Aset Tetap

V - 37

5.1.3.1

Tanah

V - 38

5.1.3.2

Peralatan dan Mesin

V - 46

5.1.3.3

Gedung dan Bangunan

V - 54

5.1.3.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

V - 60

5.1.3.5

Aset Tetap Lainnya

V - 67

5.1.3.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

V - 73

5.1.4

Aset Lainnya

V - 87

5.1.4.3

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

V - 88

5.1.4.3.1 Bangun Guna Serah (BOT)

V – 88

5.1.4.4

Aset Tidak Berwujud

V - 89

5.1.4.5

Aset Lain - Lain

V - 91


5

L A P O R A N

BAB VI

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.2.

Kewajiban

V - 93

5.2.1

Kewajiban Lancar

V - 93

5.2.1.1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

V - 93

5.2.1.2

Utang Jangka Pendek Lainnya

V - 94

5.3.

Ekuitas Dana

V - 97

5.3.1

Ekuitas Dana Lancar

V - 97

5.3.2

Ekuitas Dana Diinvestasikan

V - 98

PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

VI - 1

6.1.

Pendapatan

VI - 1

6.1.1

Pendapatan Asli Daerah

VI - 1

6.1.1.1

Pajak Daerah

VI - 2

6.1.1.2

Retribusi Daerah

VI - 5

6.1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan VI-15

6.1.1.4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

VI -18

6.1.2

Pendapatan Transfer

VI -22

6.1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

VI -22

6.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

VI -22

6.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya AlamVI - 23 6.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

VI - 26

6.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

VI - 27

6.1.2.1.5 Dana Bagi Hasil Cukai

VI - 29

6.2.2.2

VI - 30

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

6.2.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

VI - 30

6.2.2.2.2 Dana Penyesuaian

VI - 30

6.2.2.3

VI - 31

Transfer Pemerintah Propinsi

6.2.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

VI - 31

6.1.3

Lain- lain Pendapatan yang Sah

VI - 33

6.1.3.1

Pendapatan Dana Hibah

VI - 33


6

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.1.3.2

Bantuan Keuangan dari Prop/ Pemerintah lainnya VI - 33

6. 2

Belanja

6.2.1

Belanja Operasi

6.2.1.1

Belanja Pegawai

VI - 36 VI -36 VI - 36

6.2.1.1.1 Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai

VI - 37

6.2.1.1.2 Belanja Langsung – Belanja Pegawai

VI - 39

6.2.1.2

VI - 41

Belanja Barang Jasa

6.2.1.2.1 Belanja Langsung

VI - 41

6.2.1.3

Belanja Hibah

VI - 45

6.2.1.3.1 Belanja Tidak Langsung

VI - 45

6.2.1.4

VI - 47

Belanja Bantuan Sosial

6.2.1.4.1 Belanja Tidak Langsung

VI - 47

6.2.2

Belanja Modal

VI - 50

6.2.2.1

Belanja Langsung

VI - 50

6.2.2.1.1 Belanja Modal Tanah

VI - 51

6.2.2.1.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

VI - 52

6.2.2.1.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

VI - 54

6.2.2.1.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

VI - 56

6.2.2.1.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

VI - 57

6.2.2.1.6 Belanja Modal Aset Lainnya

VI - 59

6.2.3

Belanja Tidak Terduga

VI - 57

6.2.3.1


VI - 60

6.3.

Pembiayaan Daerah

VI - 60

6.3.1

Penerimaan Pembiayaan

VI - 61

6.3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

VI - 61

6.3.1.2

Penerimaan Pinjaman Daerah

VI – 61

6.3.1.3

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

VI – 62

6.3.2

Pengeluaran Pembiayaan

VI - 62

6.3.2.1

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

VI - 62


7

L A P O R A N

K E U A N G A N

6.3.2.2

T A H U N

2 0 1 4

Pembayaran Pokok Utang

BAB VII PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

VI - 62

VII - 1

7.1.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

VII - 1

7.1.1

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

VII - 1

7.1.1.1

Pajak Daerah

VII - 1

7.1.1.2

Retribusi Daerah

VII - 2

7.1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan VII -3

7.1.1.4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

VII – 3

7.1.1.5

Dana Bagi Hasil Pajak

VII - 5

7.1.1.6

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

VII - 5

7.1.1.7

Dana Alokasi Umum (DAU)

VII - 5

7.1.1.8

Dana Alokasi Khusus (DAK)

VII - 6

7.1.1.9

Dana Bagi Hasil Cukai

VII - 6

7.1.1.10 Dana Penyesuaian

VII - 6

7.1.1.11 Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

VII - 7

7.1.1.12 Bantuan Keuangan Propinsi

VII - 7

7.1.2

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

VII - 8

7.1.2.1

Belanja Pegawai

VII - 8

7.1.2.2

Belanja Barang Jasa

VII - 10

7.1.2.3

Belanja Hibah

VII -15

7.1.2.4

Belanja Bantuan Sosial

VII -17

7.1.2.5


VII -17

7.1.3

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

VII- 18

7.2.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

VII - 18

7.2.1

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

VII - 18

7.2.1 .1

Penjualan Aktiva Tetap

VII - 18

7.2.2

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

VII - 19

7.2.2.1

Belanja Modal Tanah

VII - 19


8

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.2.2.2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

VII - 19

7.2.2.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

VII - 20

7.2.2.4

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

VII - 22

7.2.2.5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

VII - 23

7.2.3

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

VII - 24

7.3.

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

VII - 25

7.3.1

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

VII - 25

7.3.1.1

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

VII - 25

7.3.2

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

VII - 25

7.3.2.1

Penyertaan Modal Pemda

VII - 25

7.3.2.2

Pembayaran Pokok Utang

VII - 26

7.3.3

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

VII - 26

7.4.

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

VII - 26

7.4.1

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

VII -26

7.4.2

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

VII - 27

7.4.3

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

VII - 27

7.5

Kenaikan (Penurunan) Kas

VII - 28

7.6

Saldo Akhir Kas

VII - 28

BAB VIII INFORMASI NON KEUANGAN

VIII - 1

8.1.

Gambaran Umum Pemerintah Kota Madiun

VIII - 1

8.1.1

Keadaan Geografis

VIII - 1

8.1.2

Kondisi Demografis

VIII - 2

8.1.3

Potensi Unggulan Daerah

VIII - 2

8.2.

Organisasi

VIII - 3


9

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL NERACA Tabel 5.1

Kas dan Bank

V-1

Tabel 5.2

Kas di Kas Daerah

V-2

Tabel 5.3

Saldo Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG)

V–3

Tabel 5.4

Saldo Dana Tambahan Penghasilan Guru (TPG)

V-3

Tabel 5.5

Kas di Bendahara Pengeluaran

V–3

Tabel 5.6

Kas di Bendahara Penerimaan

V–5

Tabel 5.7

Kas di BLUD

V–6

Tabel 5.8

Kas Dana Kapitasi JKN

V–7

Tabel 5.9

Kas Tunai Dana Kapitasi JKN

V–7

Tabel 5.10

Kas Bank Dana Kapitasi JKN

V–7

Tabel 5.11

Deposito di Bank Jatim

V–8

Tabel 5.12

Piutang Pajak Daerah

V-8

Tabel 5.13

Perincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur

V-9

Tabel 5.14

Piutang Retribusi Daerah

V - 10

Tabel 5.15

Perincian Piutang Retribusi Berdasarkan Umur

V - 11

Tabel 5.16


V - 12

Tabel 5.17

Perincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Berdasarkan Umur

V - 12

Tabel 5.18

Piutang Lain - lain

V - 13

Tabel 5.19

Piutang lain-lain berdasarkan umur

V - 14

Tabel 5.20

Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

V - 15

Tabel 5.21

Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Berdasarkan Umur

V - 15

Tabel 5.22

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

V - 16

Tabel 5.23

Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah V – 17 PEMERINTAH KOTA MADIUN

10

L A P O R A N

K E U A N G A N

Tabel 5.24

T A H U N

2 0 1 4

Perincian Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah Berdasarkan Umur

V – 17

Tabel 5.25

Piutang Klaim BLUD

V - 18

Tabel 5.26

Piutang Klaim BLUD berdasarkan Umur

V – 18

Tabel 5.27

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan SP III dari Propinsi

V - 19

Tabel 5.28

Rekapitulasi Penyisihan piutang

V - 19

Tabel 5.29

Persediaan

V - 20

Tabel 5.30

Persediaan Obat

V - 20

Tabel 5.31

Persediaan Barang Habis Pakai

V - 21

Tabel 5.32

Penyajian Investasi Non Permanen

V - 23

Tabel 5.33

Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

V - 23

Tabel 5.34

Piutang yang belum dapat ditentukan statusnya

V - 25

Tabel 5.35

Piutang dan Penyisihan Piutang LKK

V - 27

Tabel 5.36

Piutang Bersumber dari Dana Lainnya

V - 27

Tabel 5.37

Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK

V - 29

Tabel 5.38

Penyertaan Modal Pemda

V - 30

Tabel 5.39

Penyertaan Modal pada PDAM

V - 30

Tabel 5.40

Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar

V - 35

Tabel 5.41

Penyertaan Modal pada PD.Aneka Usaha

V - 35

Tabel 5.42

Penyertaan Modal pada Bank Jatim

V - 36

Tabel 5.43

Aset Tetap

V - 37

Tabel 5.44

Aset Tetap Tanah

V – 39

Tabel 5.45

Aset Tetap Tanah Pengembalain Harga Perolehan V – 40

Tabel 5.46

Koreksi Penyajian Aset Tetap Tanah Berdasarkan Harga Perolehan sebelum dan sesudah Sensus

Tabel 5.47

V – 42

Perincian selisih Saldo Aset Tetap Tanah Berdasarkan penyebab terjadinya selisih kurang dan selisih lebih


V – 43

11

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 5.48

Mutasi Aset Tetap Tanah

V - 44

Tabel 5.49

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

V – 46

Tabel 5.50

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengembalian ke Harga Perolehan

Tabel 5.51

Koreksi Penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berdasarkan Harga Perolehan sebelum dan sesudah Sensus

Tabel 5.52

V – 47 V – 49

Perincian selisih Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berdasarkan penyebab terjadinya selisih kurang dan selisih lebih V – 50

Tabel 5.53

MutasiAset Tetap Peralatan dan Mesin

V - 52

Tabel 5.54

Aset Tetap Gedung dan Bangunan

V – 54

Tabel 5.55

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pengembalian ke Harga Perolehan

Tabel 5.56

V – 55

Koreksi Penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Harga Perolehan sebelum dan sesudah Sensus V – 56

Tabel 5.57

Perincian selisih Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan penyebab terjadinya selisih kurang dan selisih lebih V – 57

Tabel 5.58

Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

V - 59

Tabel 5.59

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

V – 60

Tabel 5.60

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian ke Harga Perolehan

Tabel 5.61

V – 62

Koreksi Penyajian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Harga Perolehan sebelum dan sesudah Sensus V – 63

Tabel 5.62

Perincian selisih Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan penyebab terjadinya selisih kurang dan selisih lebih V – 64


12

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 5.63

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

V - 65

Tabel 5.64

Aset Tetap Lainnya

V – 67

Tabel 5.65

Aset Tetap Lainnya Pengembalian ke Harga Perolehan V – 69

Tabel 5.66

Koreksi Penyajian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Harga Perolehan sebelum dan sesudah Sensus

Tabel 5.67

V – 70

Perincian selisih Saldo Aset Tetap Lainnya Berdasarkan penyebab terjadinya selisih kurang dan selisih lebih V – 71

Tabel 5.68

Mutasi Aset Tetap Lainnya

V - 72

Tabel 5.69

Konstruksi Dalam Pengerjaan

V - 73

Tabel 5.70

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

V - 74

Tabel 5.71

Aset Lainnya

V - 87

Tabel 5.72

Bangun Guna Serah (BOT)

V - 88

Tabel 5.73

Aset Tidak Berwujud

V - 89

Tabel 5.74

Aset Lain-Lain

V - 91

Tabel 5.75

Reklas Piutang Lain-Lain

V - 91

Tabel 5.76

Aset Tetap Rusak Berat

V - 92

Tabel 5.77

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

V - 93

Tabel 5.78

Utang Jangka Pendek Lainnya

V - 94

Tabel 5.79

Ekuitas Dana Lancar

V - 98

Tabel 5.80

Ekuitas Dana Diinvestasikan

V - 98

DAFTAR TABEL LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tabel 6.1. Realisasi Pajak Daerah

VI -3

Tabel 6.2. Realisasi Retribusi Daerah

VI - 6

Tabel 6.3. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan VI- 16 Tabel 6.4. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah VI - 19 Tabel 6.5. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

VI - 22

Tabel 6.6. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

VI - 24


13

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 6.7. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

VI - 26

Tabel 6.8. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

VI - 28

Tabel 6.9. Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai

VI– 29

Tabel 6.10. Realisasi Dana Penyesuaian

VI – 30

Tabel 6.11. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Tabel 6.12. Bantuan Keuangan dari Propinsi Tabel 6.13. Realisasi Belanja Tidak Langsung – Jenis Belanja

VI -32 VI – 33 PegawaiVI - 38

Tabel 6.14. Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Pegawai

VI – 40

Tabel 6.15. Realisasi Belanja Barang Jasa setelah di Reklas

VI - 41

Tabel 6.16. Realisasi Belanja Barang Jasa

VI - 42

Tabel 6.17. Reklas Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa ke Belanja Bantuan Sosial

VI -43

Tabel 6.18. Realisasi Belanja Hibah setelah di Reklas

VI - 45

Tabel 6.19. Realisasi Belanja Hibah

VI - 46

Tabel 6.20. Realisasi Belanja Bantuan Sosial setelah di Reklas

VI- 48

Tabel 6.21. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

VI – 49

Tabel 6.22. Realisasi Belanja Modal Tanah

VI – 51

Tabel 6.23. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

VI – 53

Tabel 6.24. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah direklas

VI – 54

Tabel 6.25. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan

VI – 55

Tabel 6.26. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah reklas

VI – 56

Tabel 6.27. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

VI – 56

Tabel 6.28. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

VI – 58

Tabel 6.29. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

VI – 59

Tabel 6.30. Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Tidak TerdugaVI – 60 Tabel 6.31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu (SiLPA)

VI – 61


14

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 6.32. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman


VI – 61

15

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

DAFTAR TABEL LAPORAN ARUS KAS Tabel 7.1. Penerimaan Pajak Daerah

VII - 1

Tabel 7.2. Penerimaan Retribusi Daerah

VII - 2

Tabel 7.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan VII - 3 Tabel 7.4. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yg sah VII - 4 Tabel 7.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

VII - 5

Tabel 7.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

VII -5

Tabel 7.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

VII - 5

Tabel 7.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

VII – 6

Tabel 7.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

VII -7

Tabel 7.10. Penerimaan Dana Penyesuaian

VII - 7

Tabel 7.11. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

VII - 8

Tabel 7.12. Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi

VII - 9

Tabel 7.13. Realisasi Belanja Pegawai

VII – 10

Tabel 7.14. Pengeluaran Belanja Pegawai

VII -10

Tabel 7.15. Realisasi Barang dan Jasa

VII - 12

Tabel 7.16. Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa

VI - 12

Tabel 7.17. Reklas ke Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah

VII-14

Tabel 7.18. Pengeluaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

VII - 15

Tabel 7.19. Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial

VII- 16

Tabel 7.20 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

VII - 17

Tabel 7.21. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

VII - 17

Tabel 7.22. Pengeluaran Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin

VII - 18

Tabel 7.23. Pengeluaran Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan

VII - 19


16

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 7.24. Pengeluaran Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

VII - 21

Tabel 7.25. Pengeluaran Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

VII - 22

Tabel 7.26. Pengeluaran Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Aset Lainnya VII - 23 Tabel 7.27. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

VII - 24

Tabel 7.28. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

VII - 25

Tabel 7.29. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan

VII - 26

Tabel 7.30. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

VII - 27

Tabel 7.31. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

VII – 27

Tabel 7.32. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran

VII – 28

Tabel 7.33. Kenaikan (Penurunan) Kas

VII – 28

Tabel 7.34. Saldo Akhir Kas

VII – 29


17

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


18

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

DAFTAR GRAFIK DAFTAR GRAFIK LAPORAN REALISASI ANGGARAN Grafik 6.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

VI - 2

Grafik 6.2. Realisasi Pajak Daerah

VI - 5

Grafik 6.3. Realisasi Retribusi Daerah

VI -15

Grafik 6.4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

VI - 18

Grafik 6.5. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah VI - 21 Grafik 6.6. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

VI - 23

Grafik 6.7. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

VI - 25

Grafik 6.8. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

VI - 27

Grafik 6.9. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

VI -28

Grafik 6.10. Realisasi Bagi Hasil Cukai

VI - 29

Grafik 6.11. Realisasi Dana Penyesuaian

VI - 31

Grafik 6.12. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

VI - 32

Grafik 6.13. Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi

VI - 35

Grafik 6.14. Realisasi Belanja Pegawai

VI - 36

Grafik 6.15. Realisasi Belanja Barang Jasa

VI –44

Grafik 6.16. Realisasi Belanja Hibah

VI - 47

Grafik 6.17. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

VI – 49

Grafik 6.18. Realisasi Belanja Modal

VI – 50


19

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

RINGKASAN Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa LKPD Tahun 2014 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. LKPD Tahun 2014 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. LKPD ini disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD), laporan keuangan BUMD dan pihak-pihak terkait lain yang mengelola dan atau menguasai aset pemerintah daerah.

N E R A C A

 Aset



Kewajiban

 Ekuitas Dana


20

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

1. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014 Jumlah aset per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.245.986.602.424,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp272.502.606.830,81 investasi non permanen sebesar Rp14.716.027.484,41 investasi permanen sebesar Rp90.233.489.632,98

, aset tetap sebesar Rp1.806.912.047.733,00 dan aset lainnya sebesar

Rp61.622.430.743,00. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp2.245.986.602.424,20 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp6.116.104.569,00. Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 dan Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp266.386.502.261,81 dan ekuitas dana diinvestasikan sebesar Rp1.973.483.995.593,39 Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: 31 Desember 2014

31 Desember2013

2.245.986.602.424,20

3.091.907.760.094,83

Aset lancar

272.502.606.830,81

193.114.506.939,23

Investasi Non Permanen

14.716.027.484,41

10.103.682.777,66

Aset

Investasi Permanen

90.233.489.632,98

88.922.779.997,83

1.806.912.047.733,00

2.747.692.952.380,11

61.622.430.743,00

52.073.838.000,00

Kewajiban

6.116.104.569,00

416.525.252,00

Kewajiban Jangka Pendek

6.116.104.569,00

416.525.252,00

Kewajiban Jangka Panjang

-

Aset Tetap Aset Lainnya

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

2.239.870.497.855,20

3.091.907.760.094,83

266.386.502.261,81

192.697.981.687,23

1.973.483.995.593,39

2.898.793.253.155,60

Ekuitas Dana Cadangan

L R A

 Pendapatan



Belanja

 Pembiyaan PEMERINTAH KOTA MADIUN

21

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara Anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dengan realisasinya meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang perhitungan anggaran. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar Rp938.517.341.039,39 atau mencapai 109,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp857.410.749.000,00. Realisasi belanja tahun anggaran 2014 sebesar Rp853.473.318.173,68 atau mencapai 83,11% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.026.890.016.000,00. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar Rp651.939.376.424,68

atau

83,71% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar

Rp779.820.857.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp201.533.941.749,00 atau 85,63% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp234.474.805.000,00 serta realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp12.594.354.000,00. Pada tahun anggaran 2014 direncanakan terjadi defisit sebesar Rp169.479.267.000.00 namun realisasinya pada tahun anggaran tahun 2014 terjadi surplus sebesar Rp85.044.022.865,71. Pada tahun anggaran 2014, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2013 sebesar Rp169.479.267.427,26 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp6.184.000,00. Tahun Anggaran 2014 tidak ada alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan dan Pembayaran Utang Pokok. Realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2014 adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp169.485.451.427,26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp254.529.474.293,03 terdiri dari surplus anggaran sebesar Rp85.044.022.865,71 dan pembiayaan neto sebesar Rp169.485.451.427,26. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat disajikan sebagai berikut : Tahun 2014

Tahun 2013

Prosentase

Pendapatan

938.517.341.039,39

809.078.381.917,59 118,62%

Pendapatan Asli Daerah

134.584.344.293,39

96.011.481.199,59 128,02%

Pendapatan Transfer

779.727.369.746,00

711.043.455.718,00 117,11%

Lain-lain Pendapatan yang Sah Belanja

24.205.627.000,00 853.473.318.173,68

2.023.445.000,00

69,68%

775.087.201.814,47 126,95%


22

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Belanja Operasi

651.939.376.424,68

594.975.880.819,00 125,74%

Belanja Modal

201.533.941.749,00

180.111.320.995,47 131,12%

Belanja Tidak Terduga Surplus (Defisit) Anggaran

0,00

0%

33.991.180.103,12

27,54%

Pembiayaan Neto

169.485.451.427,26 135.488.087.324,14

47,50%

SiLPA

254.529.474.293,97 169.479.267.427,26

125,09%

A R U S

85.044.022.865,71

0,00

K A S

 Aktivitas Operasi



Aktivitas Investasi

 Aktivitas Pembiayaan



Aktivitas Non Anggaran


23

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

3. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2014, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014. Saldo akhir kas Per 31 Desember 2014 sebesar Rp240.461.719.327,90

yang

berarti terdapat kenaikan

sebesar Rp73.000.000.000,00 dari saldo Per 31 Desember 2013 Rp167.600.724.714,64. Perbandingan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tahun 2014 Aliran kas bersih dari aktivitas operasi

Tahun 2013

274.128.212.967,45

208.983.529.280,07

Aliran kas bersih dari aktivitas investasi (201.077.141.749,00) (176.867.152.495,47) Aliran kas bersih dari aktivitas pembiayaan Arus kas dari aktivitas non anggaran

6.184.000,00

9.693.801,00

(196.260.606,00)

(3.005.154,10)

Kenaikan /Penurunan) Kas

72.860.994.612,45

32.123.065.431,50

Saldo Awal Kas di Kas Daerah

167.600.724.714,64

135.477.659.283,14

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

240.461.719.327,09

167.600.724.714,64

C A L K

 Kebijakan Ekonomi Makro



Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

 Kebijakan Akuntansi  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

 Informasi Non Keuangan


24

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam Laporan Realisasi APBD penyajian realiasasi pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas yaitu pengakuan transaksi yang dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sedangkan dalam Neraca penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan transaksi yang dicatat pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Dalam CaLK juga diungkapkan pula kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.


25

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


26

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

1 BAB

P E N D A H U L U A N



Maksud dan Tujuan



Dasar Penyusunan

 Metode Penyusunan

PENDAHULUAN Era otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2014 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

T U J U A N

 Penerimaan

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

 Pengeluaran

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana

 Sumber daya ekonomi

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang



Hutang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.



Kekayaan bersih



Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi

Posisi Kas Daerah

belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan

arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.


27

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pelaporan keuangan pemerintah daeah menyajikan informasi yang bermanfaat bagai para pengguna (stakeholders) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain: 1.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.

2.

Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

3.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.

4.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

6.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

DASAR PENYUSUNAN

 UU 32 Th 2004



UU 34 Th 2004



PP 24 Th 2005

 PP 58 Th 2005 

Permendagri13 Th2006




28

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

1.2 DASAR PENYUSUNAN 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Uandang Nomor 23 tahun 2014;

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;

8.

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;

9.

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;

10.

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 44 Tahun 2013;


29

L A P O R A N

K E U A N G A N

SISTEMATIKA

 Ringkasan  Pendahuluan



Ekonomi Makro

 Ihktisar kinerja keu  Kebijakan akuntansi



Pos-Pos LK

☻ Infomasi non keu

T A H U N

2 0 1 4

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Ringkasan Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2014 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2014 Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2014 Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2014. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2014. Bab IV Kebijakan Akuntansi Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2014. Bab V Penjelasan Pos-Pos Neraca Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca. Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bab VII Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.


30

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Bab VIII Informasi Non Keuangan Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2014 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.


31

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


32

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2 BAB

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD 2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO P E R K E M B A N G A

Perkembangan kondisi daerah khususnya kondisi perekonomian akan mengindikasikan sejauh mana kesejehateraan masyarakat daerah tersebut telah M A K R O terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator  Rencana target ekonomi makro pencapaian pembangunan perekonomian daerah adalah pertumbuhan ekonomi,  Tantangan dan prospek perekonomian daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan  Prospek kemiskinan. N

E K O N O M I

perekonomian daerah



Arah kebijakan perekonomian daerah


33

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat inflasi, tingkat tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana telah diprediksikan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun pada tahun 2009 sebesar 6,06%, pada tahun 2010 sebesar 6,93%, pada tahun 2011 sebesar 7,18% pada tahun 2012 sebesar 7,79% dan pada tahu 2013 sebesar 8,07%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diproyeksikan tumbuh sekitar 8,15 %. Tingkat inflasi Kota Madiun mengalami fluktuasi mulai tahun 2009 sebesar 5,26%, pada tahun 2010 sebesar 6,67%, pada tahun 2011 sebesar 6,24%, pada tahun 2012 sebesar 4,59%, pada tahun 2013 sebesar 5,62%. Pada tahun 2014 angka proyeksi tingkat inflasi sebesar 5,5%. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun pada tahun 2009 sebesar 11,27%, pada tahun 2010 sebesar 9,52%, pada tahun 2011 sebesar 5,15% pada tahun 2012 sebesar 6,71% dan pada tahun 2013 sebesar 6,66% . Pada tahun 2014 angka proyeksi tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,33%.

2.1.1. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO 2014 Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Potensi ekonomi Kota Madiun pada tahun 2009 sampai tahun 2013 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 74,81%. Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2013 yaitu dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 76,20%. Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : 

Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.



Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar, penyediaan infrastruktur ekonomi dan lain-lain.


34

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Selain itu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kondisi sosial dan politik, dimana keadaan sosial dan politik yang stabil akan mendukung perkembangan perekonomian daerah.


35

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kondisi Internal Kekuatan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Sarana dan prasarana transportasi yang memadai; Sarana dan prasarana telekomunikasi yang baik; Sarana dan prasarana pendidikan yang baik; Tersedia lembaga keuangan yang baik bank dan non bank; Adanya fasilitas perdagangan dan jasa skala regional; Kondisi dan situasi sosial politik yang relatif kondusif; Letak geografis Kota Madiun yang strategis sebagai kota transit; Terdapat industri skala nasional dan internasional; Berkembangnya peran swasta di segala bidang; Adanya lembaga perijinan terpadu.

Kelemahan : a. Terbatasnya sumber daya alam; b. Rendahnya daya saing pencari kerja; c. Belum optimalnya pengelolaan UMKM serta Koperasi yang ada; d. Masih rendahnya kemitraan produksi dan pemesaran antar pelaku usaha.

Kondisi Eksternal Peluang : a. Terdapat BUMN dan perusahaan yang memiliki potensi untuk mengembangkan Corporate Social Responsibility (CSR); b. Adanya potensi permintaan barang dan jasa dari daerah sekitar; c. Berkembangnya regulasi regional dibidang perekonomian yang mendorong petumbuhan investasi di daerah; d. Adanya regulasi mengembangkan kerja sama dalam pembangunan antar pemerintah daerah maupun dengan swasta; e. Adanya regulasi yang memposisikan Kota Madiun sebagai Pusat SWP Madiun dan sekitarnya; f. Meningkatnya daya beli masyarakat daerah hinterland. Ancaman : a. Meningkatnya keuanggulan kompettitif daerah hinterland; PEMERINTAH KOTA MADIUN

36

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

b. Belum adanya kerjasama antar daerah di wilayah Madiun dan sekitarnya; c. Adanya rencana operasional jalan Kertosono-Solo; d. Meningkatnya fasilitas perdagangan, jasa dan pariwisata wilayah sekitar.

2.1.3. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH Dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki Kota Madiun, prospek perekonomian daerah perkembangannya diarahkan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Secara riil prospek perekonomian Kota Madiun pada tahun 2014 adalah :  Berkembangnya kapasitas UMKM dan koperasi  

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Berkembangnya pola kemitraan dalam pembangunan

 

Berkembangnya fasilitas perdagangan skala regional Terkendalinya masalah sosial, keamanan, ketertiban dan politik

2.1.4. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Dalam rangka mewujudkan target ekonomi makro dan prospek ekonomi tahun 2014 maka kebijakan bidang ekonomi tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dengan memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu melalui : 1.

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan melalui revitalisasi Koperasi dan perkuatan UMKM yaitu dengan memperbaiki akses kredit UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha. 2. Pengembangan Kemitraan BUMN dan perusahaan yang melaksankan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu kebijakan dari manajemen perusahaan merupakan peluang bagi UMKM untuk lebih berkembang yaitu melalui pendampingan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Pengembangan Industri kreatif Industri kreatif yang memberikan kontribusi ekonomi serta memberikan dampak sosial yang positif perlu dikembangkan melalui pengembangan unit pelayanan klinik bisnis dan pengembangan jaringan infrastruktur kredit UMKM diantaranya dengan arahan edukatif dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. 4. Pemanfaatan potensi seni budaya sebagai sarana pariwisata Adanya pengembangan seni budaya diharapkan dapat dikembangkan sebagai pendukung sektor pariwisata Usaha mewujudkan kenisitraan antara pemerintah dengan swasta isata yang umumnya PEMERINTAH KOTA MADIUN

37

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

hanya mengandalkan potensi sumber daya alam, sedangkan Kota Madiun tidak memiliki potensi alam yang menonjol sebagai obyek pariwisata.serta fasilitasi pengusaha besar dengan UMKM.

K E B I J A K A N K E U A N G A N

 Kebijakan Pendapatan  Kebijakan Belanja  Kebijakan

Pembiayaan

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN 2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, selain itu otonomi daerah juga sebagai

motivasi kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan pemerintah dan pembangunan yang dihadapi, utamanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah. Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut: 1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengalihkan pajak pusat kedaerah akan menambah pendapatan asli daerah. 2. Dana Perimbangan yaitu DAU, DBH dan DAK sementara mempertimbangkan angka Tahun 2013. 3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

2.2.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen PAD Kota Madiun memilki tren kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 Komponen PAD diproyeksikan mengalami kenaikan dan pada tahun 2012 sampai 2013 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun diproyeksikan mencapai 26,53% dan 48,99% pada tahun 2013 dan 2014 PEMERINTAH KOTA MADIUN

38

L A P O R A N



K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Dana Perimbangan

Dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah komponen Dana Perimbangan yang lebih banyak dari pada Pendapatan Daerah yang lain. Dari tahun 2012 sampai 2013 dana Perimbangan Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 15,78%. Namun, Target/asumsi penerimaan

dana

perimbangan

pada

tahun

2014

mengalami

kenaikan

yaitu

sebesar

Rp729.517.008.000,00 atau menurun sebesar 20,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana perimbangan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah di Kota Madiun tahun 2014 yang mencapai 85,08%. 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp39.423.135.000,00 atau memilki persentase sebesar 38,025%. Prediksi tersebut berdasarkan tren angka lain-lain pendapatan daerah yang sah yang fluktuatif namun cenderung meningkat diiringi dengan peningkatan jumlah PAD. Hal ini mengindikasikan adanya kemandirian fiskal di Kota Madiun yang ditunjang oleh kemampuan untuk mengelola berbagai sektor ekonomi yang ada di daerahnya.

2.2.1.3. UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun dalam upaya mecapai target pendapatan di atas adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan pendapatan dari organisasi penghasil;

b.

intensifikasi sumber-sumber Diversifikasi sumber pendapatan daerah;

c.

meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan daerah;

d.

perbaikan sistem layanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak daerah maupun retribusi;

e.

memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

f.

meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;

g.

meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;


39

L A P O R A N

h.

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung tediri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan untuk Tahun 2013 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2013 berpedoman pada RPJMD 2009-2014 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun tahun 2014 adalah sebagai berikut 1. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun; 2. Menitikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2014 yaitu: a. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana; b. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan dan penguatan Standar Pelayanan Minimal; c. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS;


40

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

d. Peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan kemitraan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, seni budaya dan pariwisata; e. Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur dan kerjasama pembangunan daerah; f. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup; 3. Diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing SKPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja SKPD; 4. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel; 5. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing SKPD; 6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Kebijakan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Komposisi belanja tidak langsung Kota Madiun didominasi oleh belanja pegawai, dengan kata lain alokasi terbesar masih digunakan untuk gaji pegawai. Hal ini terlihat juga dalam Arah kebijakan belanja tidak langsung daerah Kota Madiun tahun 2014 sebagai berikut. 1. pemenuhan kebutuhan pada belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; 2. peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik; 3. meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel; 4. belanja tidak terduga yang merupakan upaya untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat

force mayor. Lebih dari 94% alokasi belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan alokasi yang persentasenya rendah adalah belanja tidak terduga. Hal ini sangat wajar karena komponen ini PEMERINTAH KOTA MADIUN

41

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat diprediksi, sehingga besarannya pun akan menyesuaikan. Beberapa alokasi belanja tidak langsung seperti belanja bunga dan belanja subsidi tidak mempunyai alokasi sejak tahun 2009 dan 2010. Dari alokasi dan tren belanja Kota Madiun, penyusunan target belanja tidak langsung tahun 2014 adalah 52,41% untuk belanja pegawai; 1,74% untuk belanja hibah; 1,61% untuk belanja bantuan sosial dan 0,14% unutk belanja tidak terduga. Sedangkan untuk alokasi belanja bunga dan subsidi nilainya nol. Hal ini didasari perhitungan sesuai dengan kebutuhan belanja daerah pada tahun-tahun sebelumnya.


42

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2.2.2.3. KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja langsung

tahun anggaran 2014

adalah sebagai berikut : 1. Belanja langsung program kegiatan pada setiap SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk tahun 2013 belanja ini digunakan untuk : 

Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan



Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.



Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan cukai dan tembakau.

2.2.2.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.2.2.4.1. ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Sesuai dengan RPJMD RPJMD Kota Madiun tahun 2009-2014, arah kebijakan ekonomi adalah seperti tertuang dalam ringkasan misi yaitu “Mewujudkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat dengan Orientasi Pembangunan untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat.” Sedangkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Madiun dalam RPJMD tahun 2009-2014 yaitu: 1.

pengembangan ekonomi melalui penguatan lembaga ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

2.

pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik;


43

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

3.

peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

4.

peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan Sekolah Standart Nasional (SSN);

5.

peningkatan kinerja aparatur dan kerjasama pembangunan daerah dalam rangka pengembangan Standar Pelayanan Publik (SPP);

6.

peningkatan infrastruktur dan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD Kota Madiun tahun 2009 – 2014, maka perlu merumuskan arah kebijakan ekonomi Kota Madiun. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Madiun dirumuskan sebagai berikut: a. meningkatkan dukungan yang kuat terhadap perkembangan UKM (usaha kecil menengah) dan koperasi dalam rangka meningkatkan kapasitasnya dengan mensinergikan antara program Pusat dan daerah, serta yang diinisiasi oleh dunia usaha melalui CSR; b. mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi kegiatan sektor perdagangan; c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja/pemberdayaan masyarakat dengan berbagai program pemerintah dan swasta untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan menitikberatkan pada perluasan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja; d. meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan; e. meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur daerah, serta pengendalian lingkungan.


44

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2.2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut : 1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. 2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja 3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

2.2.3.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami surplus. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami deficit. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yangperlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan terbesar Kota Madiun berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya), baik dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Hal ini menyebabkan pada tahun 2014 target penerimaan pembiayaan daerah 100% berasal dari SILPA. Artinya, bahwa tingkat ketergantungan Kota Madiun terhadap daerah lain ataupun lembaga keuangan tergolong rendah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2013 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun


45

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan APBD tahun anggaran 2014 penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2014 diperoleh dari SiLPA tahun anggaran 2013 sebesar Rp169.485.451.427,30 berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 diperoleh SiLPA sebesar Rp254.529.474.293,03 dan didayagunakan untuk menutup defisit.

T A R G E T K I N E R J A

A P B D

 Urusan Wajib  Urusan Pilihan


46

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2.3. TARGET KINERJA APBD Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja

Tahun 2014 pada setiap urusan

pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.3.1. URUSAN WAJIB Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 16 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini. 1.

Bidang Pendidikan

2.

Bidang Kesehatan

3.

Bidang Pekerjaan Umum

4.

Bidang Perencanaan Pembangunan

5.

Bidang Perhubungan

6.

Bidang Lingkungan Hidup

7.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

8.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

9.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

10. Bidang Sosial 11. Bidang Tenaga Kerja 12. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 14. Bidang Pemerintahan Umum 15. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 16. Bidang Komunikasi dan Informatika

2.3.2. URUSAN PILIHAN Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 4 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini. 1.

Bidang Pertanian

2.

Bidang Perdagangan

3.

Bidang Perindustrian PEMERINTAH KOTA MADIUN

47

L A P O R A N

4.

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Bidang Pariwisata

2.3.3. TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.


48

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

3 BAB

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN P E N C A P A I A N K I N E R J A K E U A N G A N

 Urusan Wajib  Urusan Pilihan


49

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pencapaian kinerja keuangan Tahun anggaran 2014 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.1. URUSAN WAJIB Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 16 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini. 1.

Bidang Pendidikan

2.

Bidang Kesehatan

4.

Bidang Pekerjaan Umum

5.

Bidang Perencanaan Pembangunan

6.

Bidang Perhubungan

7.

Bidang Lingkungan Hidup

8.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

9.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

10. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11. Bidang Sosial 14. Bidang Tenaga Kerja 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15. Bidang Pemerintahan Umum 16. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 17. Bidang Komunikasi dan Informatika


50

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

3.2. URUSAN PILIHAN Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 4 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini. 2.

Bidang Pertanian

2.

Bidang Perdagangan

3.

Bidang Perindustrian

4.

Bidang Pariwisata

3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.


51

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

4 BAB

KEBIJAKAN AKUNTANSI E N T I T A S L A P O R A N K E U A N G A N D A E R A H

 Pemkot Madiun  SKPD

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah. (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas, dan Kantor. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI B A S I S A K U N T A N S I

 Basis Kas Modifikasi  Basis Kas  Basis Akrual

(04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas modifikasi, yaitu merupakan kombinasi basis kas dengan basis akrual. (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pangeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.

(06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir. (08) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.


52

L A P O R A N

K E U A N G A N

P E N G U K U R A N

 Nilai Nominal



T A H U N

2 0 1 4

4.3 BASIS PENGUKURAN (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.

Nilai Perolehan

 Nilai Wajar

(10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.

(11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya. (12) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi. (13) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya. (14) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. (15) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI P E N E T A P A N K E B I J A K A N A K U N T A N S I

 Penyajian LK  LRA  Neraca  Laporan Arus Kas  Akuntansi Pendapatan

(16) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2008 meliputi: (17) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan (18) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran (19) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Neraca (20) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Laporan Arus Kas

 Akuntansi Belanja

(21) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Catatan atas Laporan Keuangan

 Akuntansi

(22) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Akuntansi Pendapatan

Pembiayaan

 Akuntansi Aset  Koreksi Kesalahan,

(23) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Belanja (24) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Pembiayaan

Perubahan Kebijakan (25)

Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset

dan Peristiwa Luar

(26) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Kewajiban

Biasa

(27) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Ekuitas Dana

 Laporan Keuangan Konsolidasi

(28) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa


53

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

(29) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Laporan Keuangan Konsolidasi.

5.1.3. ASET TETAP

Per 31 Desember 2014


Rp 1.806.912.047.733,00

Rp 2.747.692.952.380,11

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Perincian aset tetap Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.43 Aset Tetap No

Jenis Aset Tetap

2014

2013

1

Tanah

367.221.469.703,00

1.158.310.304.381,00

2

Peralatan dan mesin

272.571.469.607,00

210.039.374.195,00

3

Gedung dan bangunan

574.372.850.544,00

597.201.884.524,11

4

Jalan, irigasi dan jaringan

548.017.033.713,00

761.480.031.482,00

5

Aset tetap lainnya

24.161.291.154,00

18.487.339.069,00

6

Konstruksi dalam pengerjaan

20.567.933.012,00

2.174.036.729,00

1.806.912.047.733,00

2.747.692.952.380,11

Jumlah

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Madiun melakukan sensus barang daerah. berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah. Pelaksanaan sensus bertujuan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melakukan sensus barang milik daerah pada masing-masing SKPD dapat mengidentifikasi kembali seluruh aset yang tercatat menurut neraca Per 31 Desember 2013 apakah jumlah barang, nilai barang, dan eksistensinya berdasarkan perhitungan fisik barang sesuai dengan catatan dalam Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang disusun oleh pengurus barang SKPD. Hasil sensus untuk mengetahui jumlah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing SKPD. Berdasarkan hasil sensus diketahui bahwa barang inventaris yang tercatat jumlah dan nilainya dalam neraca, BI, KIB dan KIR berbeda dengan hasil identifikasi di lapangan. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain barang rusak/hilang, dobel catat, belum tercatat, telah dihapuskan tetapi masih muncul dalam BI, KIB dan KIR sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyajian atas aset tetap pada masing-masing SKPD baik jumlah maupun nilai sesuai dengan eksistensi dari Barang Inventaris berdasarkan hasil sensus. Berdasarkan hasil sensus tersebut, terhadap perbedaan jumlah dan nilai pada suatu barang pada masing-masing SKPD dijelaskan secara memadai hal-hal PEMERINTAH KOTA MADIUN

54

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

yang menyebabkan terjadinya perbedaan, apabila sampai dengan akhir tahun 2014 tidak dapat diketahui penyebab perbedaannya akan dilakukan penelurusan pada tahun 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas penyajian aset tetap Per 31 Desember 2008 yang nilainya disajikan disesuaikan berdasarkan nilai pasar hasil appraisal independent PT Dian Andilta Utama untuk dikembalikan nilainya disajikan dengan nilai perolehan atas aset tetap Per 31 Desember 2008. Berdasarkan saldo neraca Per 31 Desember 2013 yang disajikan berdasarkan nilai perolehan sebelum dilakukan sensus kemudian pengaruh adanya mutasi kurang dan mutasi tambah berdasarkan hasil sensus sehingga diketahui saldo akhir setelah sensus. Nilai saldo akhir setelah sensus tersebut dijadikan sebagai dasar penyajian saldo awal neraca 1 Januari 2014, kemudian pengaruhi adanya mutasi berkurang dan bertambah yang tidak disebabkan oleh hasil sensus sehingga diketahui jumlah dan nilai akhir Per 31 Desember 2014 untuk disajikan dalam Neraca Per 31 Desember 2014. Jumlah aset tetap diperoleh dari saldo awal Per 31 Desember 2013 setelah hasil sensus dipengaruhi adanya mutasi baik mutasi kurang maupun mutasi tambah selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014. Mutasi aset tetap Pemerintah Kota Madiun disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Mutasi aset tetap yang berasal dari kegiatan APBD 2. Mutasi aset tetap yang berasal dari Propinsi 3. Mutasi aset tetap yang berasal dari Pusat 4. Mutasi aset tetap yang berasal dari Komite 5. Mutasi aset tetap yang berasal dari BOS 6. Mutasi aset tetap yang berasal dari Reklasifikasi 7. Mutasi aset tetap yang berasal dari antar SKPD 8. Mutasi aset tetap yang berasal dari hibah/lain-lain 9. Mutasi aset aset tetap kurang

5.1.3.1. Tanah



Rp 367.221.469.703,00

Rp 1.158.310.304.381,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah tanah setelah hasil sensus barang daerah pada tahun 2014 yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014.


55

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian aset tetap tanah Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.44 Tanah No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2

Kantor Perpustakaan dan Arda

3

Dinas Kesehatan

4

Bid

2014 Nilai

Bid

2013 Nilai

93

58.400.677.900

92

283.235.974.000

1

800.000.000

1

800.000.000

19

1.795.117.000

21

7.974.404.000

RSUD

1

15.390.000.000

1

20.250.000.000

5

Dinas Pekerjaan Umum

4

28.055.606.600

4

50.076.570.000

6

BAPPEDA

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

5

5.921.453.000

5

30.263.186.000

8

DKP

3

4.667.000.000

4

36.200.000.000

9

KLH

1

41.800.000

1

883.435.000

10

Dinas Kependudukan dan Capil

-

-

-

-

11

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3

415.834.000

4

4.479.250.000

12

Bakesbang dan Linmas

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

14

BPBD

1

101.888.000

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

16

Kepala Daerah dan Wakil

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

a. Bagian Adm. Pemerintahan

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

c. Bagian Adm. Pembangunan

-

-

-

-

d. Bagian Adm. Perek & Sosial

-

-

-

-

e. Bagian Organisasi f. Bagian Umum

1

15.000.000

1

38.500.000


56

L A P O R A N

K E U A N G A N

g. Bagian Humas

T A H U N

2 0 1 4

6

15.358.897.000

6

25.344.700.000

-

-

-

-


57

L A P O R A N

K E U A N G A N

18

Sekretariat DPRD

19

BPKAD

20

Inspektorat

21

T A H U N

2 0 1 4

2

1.173.756.000

2

13.485.228.000

73

45.718.863.868

80

126.536.415.000

-

-

-

-

Kecamatan Kartoharjo

219

63.847.576.450

219

121.009.082.000

22

Kecamatan Taman

220

49.385.166.285

248

193.182.600.000

23

Kecamatan Manguharjo

201

54.664.855.040

206

150.459.634.381

24

Badan Kepegawaian Daerah

2

459.930.000

2

2.350.530.000

25

KPPT

1

29.920.800

1

795.750.000

26

Dinas Pendapatan Daerah

1

147.200.000

1

1.150.000.000

27

BPM, KB & Ketahanan Pangan

1

349.400.000

1

876.994.000

28

Dinas Pertanian

2

562.741.760

2

4.065.982.000

29

Dinas Perindagkopar

2

4.040.000.000

2

401.000.000

30

Dinas Pasar

14

15.878.786.000

13

84.451.070.000

876

367.221.469.703

917

1.158.310.304.381

JUMLAH

Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas penyajian aset tetap tanah Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan koreksi atas penyajian aset tetap tanah Per 31 Desember 2013 yang disajikan berdasarkan nilai pasar ke nilai perolehan. Selisih lebih atas penyajian aset tetap tanah tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap tanah sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap tanah sebelum dilakukan sensus barang daerah. Perincian aset tetap tanah pengembalian ke harga perolehan Per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.45 Aset Tetap Tanah Pengembalian ke Harga Perolehan Per 31 Desember 2013 Jumlah Aset Tetap Tanah Per 31 Des 2013 No.

SKPD Bid

1

Dinas Dikmudora

2


Harga Pasar

Bid

Harga Perolehan

Bid

Selisih

92

283.235.974.000

92

58.640.307.900

0

(224.595.666.100)

1

800.000.000

1

800.000.000

0

0


58

L A P O R A N

3

K E U A N G A N

Dinas Kesehatan

T A H U N

21

2 0 1 4

7.974.404.000

21

1.945.117.000


0

(6.029.287.000)

59

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

4

RSUD

1

20.250.000.000

1

15.390.000.000

0

(4.860.000.000)

5


4

50.076.570.000

4

28.055.606.600

0

(22.020.963.400)

6

BAPPEDA

0

0

0

0

0

0

7

Dinas Perhubungan

5

30.263.186.000

5

5.921.453.000

0

(24.341.733.000)

8

DKP

4

36.200.000.000

4

4.768.888.000

0

(31.431.112.000)

9

KLH

1

883.435.000

1

41.800.000

0

(841.635.000)

10


0

0

0

0

0

0

11


4

4.479.250.000

4

515.834.000

0

(3.963.416.000)

12

Bajesbang dan Linmas

0

0

0

0

0

0

13

Kantor Satpol PP

0

0

0

0

0

0

14

BPBD

0

0

0

0

0

0

15

DPRD

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

17

Sekretariat Daerah

0

0


0

0

0

0

0

0

b. Bagian Hukum

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Bagian Organisasi

1

38.500.000

1

15.000.000

0

(23.500.000)

f. Bagian Umum

6

25.344.700.000

6

15.358.897.000

0

(9.985.803.000)

g. Bagian Humas

0

0

0

18

Sekretariat DPRD

2

13.485.228.000

2

1.173.756.000

0

(12.311.472.000)

19

BPKAD

80

126.536.415.000

80

46.707.503.780

0

(79.828.911.220)

20

Inspektorat

0

0

0

0

0

0

21


219

121.009.082.000

219

64.629.726.450

0

(56.379.355.550)

22

Kecamatan Taman

248

193.182.600.000

248

55.314.743.385

0

(137.867.856.615)

23


206

150.459.634.381

206

60.798.235.040

0

(89.661.399.341)

24


2

2.350.530.000

2

459.930.000

0

(1.890.600.000)

25

KPPT

1

795.750.000

1

29.920.800

0

(765.829.200)

26


1

1.150.000.000

1

147.200.000

0

(1.002.800.000)

27


1

876.994.000

1

349.400.000

0

(527.594.000)

28

Dinas Pertanian

2

4.065.982.000

2

562.741.760

0

(3.503.240.240)

29

Dinas Perindagkopar

2

401.000.000

2

4.040.000.000

0

3.639.000.000

0


60

L A P O R A N

30

K E U A N G A N

Dinas Pasar JUMLAH

T A H U N

2 0 1 4

13

84.451.070.000

13

15.662.486.000

917

1.158.310.304.381

917

381.328.546.715

0

(68.788.584.000) (776.981.757.666)

Berdasarkan penyajian aset tetap tanah pengembalian ke nilai perolehan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan sensus barang daerah. Hasil sensus bertujuan mengidentifikasi aset tetap berdasarkan catatan dalam BI dan KIB dengan kondisi riil. Hasil sensus tersebut mengakibatkan terjadinya selisih jumlah dan nilai. Selisih lebih atas penyajian aset tetap tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap. Perincian aset tetap tanah Per 31 Desember 2013 perbandingan sebelum sensus barang daerah dan setelah sensus barang daerah serta selisih lebih (kurang) tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.46 Koreksi Penyajian Aset Tetap Tanah Berdasarkan Harga Perolehan Sebelum Sensus dan Setelah Sensus Barang Daerah Per 31 Desember 2013 No.

Sebelum Sensus

SKPD Bid

1

Dinas Dikmudora

2


3

Dinas Kesehatan

4

Setelah Sensus

Nilai

Bid

Koreksi

Nilai

Bid

Nilai

92

58.640.307.900

93

58.400.677.900

1

(239.630.000)

1

800.000.000

1

800.000.000

-

-

21

1.945.117.000

19

1.795.117.000

(2)

(150.000.000)

RSUD

1

15.390.000.000

1

15.390.000.000

-

-

5


4

28.055.606.600

4

28.055.606.600

-

-

6

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

5

5.921.453.000

5

5.921.453.000

-

-

8

DKP

4

4.768.888.000

4

4.768.888.000

-

-

9

KLH

1

41.800.000

1

41.800.000

-

-

10


-

-

-

-

-

-

11


4

515.834.000

3

415.834.000

(1)

(100.000.000)

12


-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


1

15.000.000

1

15.000.000

-

-

f. Bagian Umum

6

15.358.897.000

6

15.358.897.000

-

-


61

L A P O R A N

K E U A N G A N

g. Bagian Humas

T A H U N

-

2 0 1 4

-

-


-

-

-

62

L A P O R A N

K E U A N G A N

18

Sekretariat DPRD

19

BPKAD

20

Inspektorat

21

T A H U N

2 0 1 4

2

1.173.756.000

2

1.173.756.000

-

-

80

46.707.503.780

74

46.210.863.868

(6)

(496.639.912)

-

-

-

-

-

-


219

64.629.726.450

219

63.847.576.450

-

(782.150.000)

22

Kecamatan Taman

248

55.314.743.385

221

49.601.466.285

(27)

(5.713.277.100)

23


206

60.798.235.040

204

59.950.755.040

(2)

(847.480.000)

24


2

459.930.000

2

459.930.000

-

-

25

KPPT

1

29.920.800

1

29.920.800

-

-

26


1

147.200.000

1

147.200.000

-

-

27


1

349.400.000

1

349.400.000

-

-

28

Dinas Pertanian

2

562.741.760

2

562.741.760

-

-

29

Dinas Perindagkopar

2

4.040.000.000

2

4.040.000.000

-

-

30

Dinas Pasar

13

15.662.486.000

13

15.662.486.000

-

-

917

381.328.546.715,00

880

372.999.369.703,00

(37)

(8.329.177.012,00)

JUMLAH

Penyebab terjadinya selisih kurang atau lebih aset tetap tanah dapat ditelusuri yaitu adanya dobel catat, kurang catat, dan bukan aset daerah tetapi tercatat dalam buku inventaris SKPD. Perincian selisih saldo aset tetap tanah Per 31 Desember 2013 berdasarkan penyebab terjadinya yaitu selisih kurang dan selisih lebih tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.47 Perincian selisih saldo aset tetap tanah berdasarkan penyebab terjadinya Yaitu selisih kurang Dan selisih lebih Per 31 Desember 2013 No.

Kurang

SKPD Bid

Tambah

Nilai

Bid

Selisih

Nilai

Bid

Nilai

1

Dinas Dikmudora

1

300.000.000

2

60.370.000

1

(239.630.000)

2


-

-

-

-

-

-

3

Dinas Kesehatan

2

150.000.000

-

-

(2)

(150.000.000)

4

RSUD

-

-

-

-

5


-

-

-

-

6

BAPPEDA

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

8

DKP

-

-

-

-

9

KLH

-

-

-

-

10


-

-

-

-

11


1

100.000.000

-

-

(1)

(100.000.000)

12


-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-


63

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

14

BPBD

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah a. Bagian Adm. Pemerintahan b. Bagian Hukum c. Bagian Adm. Pembangunan d. Bagian Adm. Perek & Sosial e. Bagian Organisasi f. Bagian Umum g. Bagian Humas

18

Sekretariat DPRD

-

19

BPKAD

6

496.639.912

-

-

(6)

(496.639.912)

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

21


1

782.150.000

1

-

-

(782.150.000)

22

Kecamatan Taman

28

5.853.277.100

1

140.000.000

(27)

(5.713.277.100)

23


4

1.217.880.000

2

370.400.000

(2)

(847.480.000)

24


-

-

-

-

25

KPPT

-

-

-

-

26


-

-

-

-

27

BPM, KB dan Ketahanan Pangan

-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

-

-

-

-

29

Dinas Perindagkopar

-

-

-

-

30

Dinas Pasar

-

-

-

-

43

8.899.947.012,00

6

570.770.000

(37)

(8.329.177.012,00)

JUMLAH

-

Perincian aset tetap tanah Per 31 Desember 2013 setelah sensus barang daerah merupakan saldo awal 1 Januari 2014 dipengaruhi adanya mutasi baik mutasi kurang maupun mutasi tambah selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014 merupakan saldo akhir tanah Per 31 Desember 2014. Perincian mutasi aset tetap tanah selama tahun 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.48 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2014 No.

Mutasi Selama Tahun 2014

Saldo awal 1 Jan 2014

SKPD

Brg 1

Dinas Dikmudora

93

2


1

Harga

Pengurangan Brg

Harga

Saldo Akhir 31 Des 2014

Penambahan Brg

Harga

Brg

Harga

58.400.677.900

-

-

-

-

93

58.400.677.900

800.000.000

-

-

-

-

1

800.000.000


64

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

3

Dinas Kesehatan

19

1.795.117.000

19

1.795.117.000

4

RSUD

1

15.390.000.000

1

15.390.000.000

5


4

28.055.606.600

4

28.055.606.600

6

BAPPEDA

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

5

5.921.453.000

5

5.921.453.000

8

DKP

4

4.768.888.000

3

4.667.000.000

9

KLH

1

41.800.000

1

41.800.000

10


-

-

-

-

11


3

415.834.000

3

415.834.000

12


-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

14

BPBD

-

-

15

DPRD

-

16


17

Sekretariat Daerah

1

101.888.000

-

-

1

101.888.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


1

15.000.000

1

15.000.000

f. Bagian Umum

6

15.358.897.000

6

15.358.897.000

g. Bagian Humas

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

19

BPKAD

20

Inspektorat

21 22 23 24


25

1

2

1.173.756.000

74

46.210.863.868

-

-


219

63.847.576.450

Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo

221

49.601.466.285

1

216.300.000

204

59.950.755.040

3

5.285.900.000

2

459.930.000

KPPT

1

26


27


28

Dinas Pertanian

29

Dinas Perindagkopar

30

Dinas Pasar JUMLAH

101.888.000

2

1.173.756.000

73

45.718.863.868

-

-

219

63.847.576.450

220

49.385.166.285

201

54.664.855.040

2

459.930.000

29.920.800

1

29.920.800

1

147.200.000

1

147.200.000

1

349.400.000

1

349.400.000

2

562.741.760

2

562.741.760

2

4.040.000.000

2

4.040.000.000

13

15.662.486.000

880

372.999.369.703

1

6

492.000.000

6.096.088.000

1

216.300.000

14

15.878.786.000

2

318.188.000

876

367.221.469.703

Mutasi penambahan tanah selama tahun 2014 berasal dari: No

Uraian

Barang

Jumlah

1

Realisasi belanja modal APBD 2014

-

-

2

Bantuan dari Pemerintah Provinsi

-

-

3

Bantuan dari Pemerintah Pusat

-

-


65

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

4

Hibah dari Komite Sekolah

-

-

5

Hibah dari BOS

-

-

6

Antar SKPD

2

318.188.000,00

7

Hibah Lainnya

-

-

Jumlah

2

318.188.000,00

Mutasi pengurangan tanah selama tahun 2014 berasal dari: No

Uraian

Barang

Jumlah

1

Penghapusan

4

5.777.900.000,00

2

Mutasi antar SKPD

2

318.188.000,00

3

Pengembalian Belanja Modal

-

-

4

Reklas

-

-

Jumlah

6

6.096.088.000,00

5.1.3.2. Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014


Rp 272.571.469.607,00

Rp 210.039.374.195,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah peralatan dan mesin setelah hasil sensus barang daerah pada tahun 2014 yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset tetap peralatan dan mesin Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.49 Peralatan dan Mesin No.

SKPD

2014 Brg 171.077

2013 Harga 69.899.971.776

Brg

Harga

147.967

57.494.875.673

1

Dinas Dikmudora

2


687

2.143.327.989

528

1.488.816.489

3

Dinas Kesehatan

11.516

29.095.287.755

11.299

20.211.309.795

4

RSUD

10.712

71.529.821.574

9.498

57.665.956.799

5


3.485

17.203.069.380

3.485

9.749.205.805

6

BAPPEDA

449

1.751.045.425

575

1.649.444.975

7

Dinas Perhubungan

9.008

9.030.735.756

1.574

4.655.113.770

8

DKP

1.178

7.144.015.889

1.026

6.522.993.354

9

KLH

1.931

3.716.222.337

1.637

2.968.956.834

10


580

1.788.124.525

525

1.422.245.025

11


573

1.202.840.379

807

718.843.125


66

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

12


172

872.212.625

186

724.775.225

13

Kantor Satpol PP

349

1.541.886.650

345

1.207.749.350

14

BPBD

310

3.506.287.840

345

3.514.651.840

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-


111

400.420.225

132

409.956.225

b. Bagian Hukum

155

547.751.205

148

469.802.645


193

747.923.754

181

486.198.895

d. Bagian Adm. Perek & Sosial e. Bagian Organisasi f. Bagian Umum

83

557.432.625

97

432.552.825

365

1.225.964.885

342

1.361.526.035

2.304

15.876.138.350

1.425

12.998.517.110

g. Bagian Humas

95

625.678.725

111

623.102.725

18

Sekretariat DPRD

1.587

3.040.722.050

1.620

2.602.200.700

19

BPKAD

413

2.397.921.200

147

701.233.050

20

Inspektorat

485

1.268.526.725

473

777.244.725

21


3.488

3.018.148.972

3.613

2.534.785.862

22

Kecamatan Taman

2.717

2.642.985.230

2.809

2.241.415.525

23


4.083

3.997.904.615

3.505

2.173.966.508

24


2.366

2.904.311.750

2.328

1.771.010.367

25

KPPT

283

783.797.225

265

864.990.392

26


395

1.853.184.625

381

1.186.088.425

27


684

3.390.298.650

6.239

3.544.269.725

28

Dinas Pertanian

2.251

2.975.223.284

1.241

2.272.825.535

29

Dinas Perindagkopar

328

1.489.045.512

268

1.040.724.262

30

Dinas Pasar

575

2.403.240.100

479

1.552.024.600

234.988

272.571.469.607

205.601

210.039.374.195

JUMLAH

Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas penyajian aset tetap peralatan dan mesin Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan koreksi atas penyajian aset tetap peralatan dan mesin Per 31 Desember 2013 yang disajikan berdasarkan nilai pasar ke nilai perolehan. Selisih lebih atas penyajian aset tetap peralatan dan mesin tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap peralatan dan mesin sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap peralatan dan mesin sebelum dilakukan sensus barang daerah. Perincian aset tetap peralatan dan mesin pengembalian ke harga perolehan Per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.50 Peralatan dan Mesin Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengembalian ke Harga Perolehan Per 31 Desember 2013 PEMERINTAH KOTA MADIUN

67

L A P O R A N

K E U A N G A N

No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2


3

Dinas Kesehatan

4 5 6

BAPPEDA

7 8

T A H U N

2 0 1 4

Jumlah dan Harga Aset Tetap Peralatan dan Mesin Brg

Harga Pasar

Brg

Harga Perolehan

Brg

Selisih

147.967

57.494.875.673

147.967

65.279.767.955

0

528

1.488.816.489

528

1.675.715.989

0

186.899.500

11299

20.211.309.795

11299

21.268.107.592

0

1.056.797.797

RSUD

9498

57.665.956.799

9498

60.511.894.374

0

2.845.937.575


3485

9.749.205.805

3485

12.023.516.525

0

2.274.310.720

575

1.649.444.975

575

1.908.156.425

0

258.711.450

Dinas Perhubungan

1574

4.655.113.770

1574

5.581.147.970

0

926.034.200

DKP

1026

6.522.993.354

1026

6.367.070.447

0

(155.922.907)

9

KLH

1637

2.968.956.834

1637

2.968.956.834

0

-

10


525

1.422.245.025

525

1.441.952.525

0

19.707.500

11


807

718.843.125

807

876.217.904

0

157.374.779

12


186

724.775.225

186

814.759.625

0

89.984.400

13

Kantor Satpol PP

345

1.207.749.350

345

1.371.701.850

0

163.952.500

14

BPBD

345

3.514.651.840

345

3.514.651.840

0

-

15

DPRD

0

-

0

0

0

-

16


0

-

0

0

0

-

17

Sekretariat Daerah

0

-


132

409.956.225

132

417.520.225

0

7.564.000

b. Bagian Hukum

148

469.802.645

148

526.251.205

0

56.448.560


181

486.198.895

181

515.759.254

0

29.560.359


97

432.552.825

97

512.217.825

0

79.665.000

342

1.361.526.035

342

1.286.444.035

0

(75.082.000)

f. Bagian Umum

1425

12.998.517.110

1425

14.468.466.850

0

1.469.949.740

g. Bagian Humas

111

623.102.725

111

631.000.725

0

7.898.000

18

Sekretariat DPRD

1620

2.602.200.700

1620

3.565.315.485

0

963.114.785

19

BPKAD

147

701.233.050

147

1.171.113.200

0

469.880.150

20

Inspektorat

473

777.244.725

473

1.001.659.225

0

224.414.500

21


3613

2.534.785.862

3.613

2.819.514.862

0

284.729.000

22 23


2809

2.241.415.525

2.809

2.027.545.730

0

(213.869.795)

3505

2.173.966.508

3.505

2.453.803.515

0

279.837.007

24


2328

1.771.010.367

2328

2.550.512.217

0

779.501.850

25

KPPT

265

864.990.392

265

848.956.725

0

(16.033.667)

26


381

1.186.088.425

381

1.764.459.725

0

578.371.300

27


6239

3.544.269.725

6239

3.571.462.225

0

27.192.500

28

Dinas Pertanian

1241

2.272.825.535

1241

2.572.300.234

0

299.474.699

29

Dinas Perindagkopar

268

1.040.724.262

268

1.123.643.512

0

82.919.250

30

Dinas Pasar

479

1.552.024.600

479

1.871.886.100

0

319.861.500

205.601

210.039.374.195

205.601

231.303.450.729

-

21.264.076.534


JUMLAH

7.784.892.282

Berdasarkan penyajian aset tetap peralatan dan mesin pengembalian ke nilai perolehan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan sensus barang daerah. Hasil sensus akan mengidentifikasi aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan catatan dalam BI dan KIB dengan kondisi riil. Hasil sensus tersebut mengakibatkan terjadinya selisih jumlah dan nilai. Selisih lebih atas penyajian aset tetap peralatan dan PEMERINTAH KOTA MADIUN

68

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

mesin tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap peralatan dan mesin sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap peralatan dan mesin. Perincian aset tetap peralatan dan mesin Per 31 Desember 2013 perbandingan sebelum sensus barang daerah dan setelah sensus barang daerah serta selisih lebih (kurang) tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.51 Koreksi Penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berdasarkan Harga Perolehan Sebelum Sensus dan Setelah Sensus Barang Daerah Per 31 Desember 2013 No.

Sebelum Sensus

SKPD

Setelah Sensus

Koreksi

Brg

Nilai

Brg

Nilai

Brg

Nilai

147.967

65.279.767.955

157.404

60.002.117.391,00

9.437

(5.277.650.564)

528

1.675.715.989

495

1.641.545.989,00

(33)

(34.170.000)

11.299

21.268.107.592

10.959

20.567.459.036,00

(340)

(700.648.556)

1

Dinas Dikmudora

2


3

Dinas Kesehatan

4

RSUD

9.498

60.511.894.374

9.507

60.511.894.374,00

9

-

5


3.485

12.023.516.525

3.261

11.223.932.280,00

(224)

(799.584.245)

6

BAPPEDA

575

1.908.156.425

424

1.614.289.925,00

(151)

(293.866.500)

7

Dinas Perhubungan

1.574

5.581.147.970

1.404

5.291.298.170,00

(170)

(289.849.800)

8

DKP

1.026

6.367.070.447

1.157

6.162.463.389,00

131

(204.607.058)

9

KLH

1.637

2.968.956.834

1.443

2.934.982.337,00

(194)

(33.974.497)

10


525

1.441.952.525

493

1.368.762.525,00

(32)

(73.190.000)

11


807

876.217.904

534

828.745.879,00

(273)

(47.472.025)

12


186

814.759.625

163

814.759.625,00

(23)

-

13

Kantor Satpol PP

345

1.371.701.850

331

1.346.286.650,00

(14)

(25.415.200)

14

BPBD

345

3.514.651.840

310

3.506.287.840,00

(35)

(8.364.000)

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-


132

417.520.225

111

400.420.225,00

(21)

(17.100.000)

b. Bagian Hukum

148

526.251.205

151

526.251.205,00

3

-


181

515.759.254

163

500.540.254,00

(18)

(15.219.000)


69

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N


2 0 1 4

97

512.217.825

58

446.582.125,00

(39)

(65.635.700)

342

1.286.444.035

352

1.099.474.885,00

10

(186.969.150)

1.425

14.468.466.850

2.026

14.105.976.850,00

601

(362.490.000)

g. Bagian Humas

111

631.000.725

90

595.428.725,00

(21)

(35.572.000)

18

Sekretariat DPRD

1.620

3.565.315.485

1.571

2.966.472.050,00

(49)

(598.843.435)

19

BPKAD

147

1.171.113.200

147

1.171.113.200,00

-

-

20

Inspektorat

473

1.001.659.225

470

1.001.659.225,00

(3)

-

21


3.613

2.819.514.862

3.338

2.735.040.472,00

(275)

(84.474.390)

22

Kecamatan Taman

2.809

2.027.545.730

2.630

1.911.388.930,00

(179)

(116.156.800)

23


3.505

2.453.803.515

3.440

2.340.948.315,00

(65)

(112.855.200)

24


2.328

2.550.512.217

2.299

2.519.700.750,00

(29)

(30.811.467)

25

KPPT

265

848.956.725

267

728.571.725,00

2

(120.385.000)

26


381

1.764.459.725

257

1.160.447.025,00

(124)

(604.012.700)

27


6.239

3.571.462.225

366

2.249.938.650,00

(5.873)

(1.321.523.575)

28

Dinas Pertanian

1.241

2.572.300.234

2.056

2.540.756.284,00

815

(31.543.950)

29

Dinas Perindagkopar

268

1.123.643.512

262

1.120.883.512,00

(6)

(2.760.000)

30

Dinas Pasar

479

1.871.886.100

520

1.871.886.100,00

41

-

205.601

231.303.450.729

208.459

219.808.305.917,00

2.858

(11.495.144.812)

e. Bagian Organisasi f. Bagian Umum

JUMLAH

Perincian selisih saldo aset tetap peralatan dan mesin Per 31 Desember 2013 berdasarkan penyebab terjadinya yaitu selisih kurang dan selisih lebih tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.52 Perincian selisih saldo aset tetap tanah berdasarkan penyebab terjadinya Yaitu selisih kurang Dan selisih lebih Per 31 Desember 2013 No.

Kurang

SKPD Brg

1

Dinas Dikmudora

2


3

Dinas Kesehatan

4

RSUD

5

Tambah

Nilai

Brg

Selisih

Nilai

Brg

Nilai

26.463

5.277.650.564

35.900

-

9.437

(5.277.650.564)

33

34.170.000

-

-

(33)

(34.170.000)

355

709.499.556

15

8.851.000

(340)

(700.648.556)

-

-

9

-

9

-


224

799.584.245

-

-

(244)

(799.584.245)

6

BAPPEDA

216

293.866.500

65

-

(151)

(293.866.500)

7

Dinas Perhubungan

204

289.849.800

34

-

(170)

(289.849.800)

8

DKP

13

204.607.058

144

-

131

(204.607.058)

9

KLH

194

33.974.497

-

-

(194)

(33.974.497)


70

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

10


32

73.190.000

-

-

(32)

(73.190.000)

11


328

56.602.025

55

9.130.000

(273)

(47.472.025)

12


23

-

-

-

(23)

-

13

Kantor Satpol PP

14

25.415.200

-

-

(14)

(25.415.200)

14

BPBD

35

8.364.000

-

-

(35)

(8.364.000)

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-

21

17.100.000

-

-

(21)

(17.100.000)

-

-

3

-

3

-


18

15.219.000

-

-

(18)

(15.219.000)


39

65.635.700

-

-

(39)

(65.635.700)


30

186.969.150

40

-

10

(186.969.150)

f. Bagian Umum

27

429.990.000

628

67.500.000

601

(362.490.000)

g. Bagian Humas

22

35.572.000

1

-

(21)

(35.572.000)

18

Sekretariat DPRD

103

598.843.435

54

-

(49)

(598.843.435)

19

BPKAD

-

-

-

-

-

-

20

Inspektorat

3

-

-

-

(3)

-

21


295

84.474.390

20

-

(275)

(84.474.390)

22

Kecamatan Taman

179

116.156.800

-

-

(179)

(116.156.800)

23


168

112.855.200

103

-

(65)

(112.855.200)

24


29

30.811.467

-

-

(29)

(30.811.467)

25

KPPT

2

120.385.000

4

-

2

(120.385.000)

26


124

604.012.700

-

-

(124)

(604.012.700)

27


5.953

1.321.523.575

80

-

(5.873)

(1.321.523.575)

28

Dinas Pertanian

51

31.543.950

866

-

815

(31.543.950)

29

Dinas Perindagkopar

6

2.760.000

-

-

(6)

(2.760.000)

30

Dinas Pasar

-

-

41

-

41

-

35.204

11.580.625.812

38.062

85.481.000

2.858

(11.495.144.812)

a. Bagian Adm. Pemerintahan b. Bagian Hukum

Jumlah

Berdasarkan hasil sensus sebagaimana tersaji dalam tabel di atas terdapat selisih jumlah barang dan nilai pada aset tetap peralatan dan mesin, dimana selisih tersebut terdiri atas selisih barang dan nilai yang dapat diketahui penyebab perbedaan pada saat sensus dan yang belum dapat diketahui penyebabnya pada saat sensus yang akan ditelusuri pada tahun 2015. Penjelasan

senilai 11.495.144.812

yaitu aset tetap peralatan dan mesin yang rusak saat sensus

7.196.634.153 , kesalahan klasifikasi barang senilai 1.305.677.925 , sudah diserahkan ke pihak lain senilai 5.000.000, aset tetap peralatan dan mesin dalam penelusuran senilai 897.288.883 , aset rusak yang kemudian kembali ke aset tetap karena dapat diperbaiki senilai 129.059.093 dan koreksi kurang berupa :


71

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

dobel catat senilai 1.470.338.100, reklas saat sensus di akun aset tetap gedung senilai 105.803.150, reklas saat sensus di akun aset tetap jaringan senilai 458.400.000 dan salah catat senilai 12.424.500. Dikurangi koreksi tambah saat sensus senilai 85.481.000 karena aset tersebut belum tercatat saat sensus. Perincian aset tetap peralatan dan mesin Per 31 Desember 2013 setelah sensus barang daerah merupakan saldo awal 1 Januari 2014 dipengaruhi adanya mutasi baik mutasi kurang maupun mutasi tambah selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014 merupakan saldo akhir peralatan dan mesin Per 31 Desember 2014. Perincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.53 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 No.

SKPD

Brg 1


Saldo awal 1 Jan 2014

Pengurangan

Harga

Brg


Penambahan

Harga

Brg

Harga

Brg

Harga

2

Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda

3

Dinas Kesehatan

10.959

20.567.459.036

64

7.983.000

621

8.535.811.719

11.516

29.095.287.755

4

9.507

60.511.894.374

44

271.675.900

1.249

11.289.603.100

10.712

71.529.821.574

5

RSUD Dinas Pekerjaan Umum

3.261

11.223.932.280

2

2.088.000

226

5.981.225.100

3.485

17.203.069.380

6

BAPPEDA

424

1.614.289.925

-

-

25

136.755.500

449

1.751.045.425

7

Dinas Perhubungan

1.404

5.291.298.170

-

-

7.604

3.739.437.586

9.008

9.030.735.756

8

DKP

1.157

6.162.463.389

-

-

21

981.552.500

1.178

7.144.015.889

9

1.443

2.934.982.337

-

-

488

781.240.000

1.931

3.716.222.337

493

1.368.762.525

-

-

87

419.362.000

580

1.788.124.525

534

828.745.879

-

-

39

374.094.500

573

1.202.840.379

12

KLH Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Bajesbang dan Linmas

163

814.759.625

-

-

9

57.453.000

172

872.212.625

13

Kantor Satpol PP

331

1.346.286.650

-

-

18

195.600.000

349

1.541.886.650

14

BPBD

310

3.506.287.840

-

-

-

-

310

3.506.287.840

15

DPRD Kepala Daerah dan Wakil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 11

16

157.404

60.002.117.391

32

6.876.362

13.705

9.904.730.747

171.077

69.899.971.776

495

1.641.545.989

-

-

192

501.782.000

687

2.143.327.989


72

L A P O R A N

17

Sekretariat Daerah a. Bagian Adm. Pemerintahan

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

-

-

-

-

-

-

-

-

111

400.420.225

-

-

-

-

111

400.420.225

b. Bagian Hukum c. Bagian Adm. Pembangunan d. Bagian Adm. Perek & Sosial

151

526.251.205

-

-

4

21.500.000

155

547.751.205

163

500.540.254

-

-

30

247.383.500

193

747.923.754

58

446.582.125

-

-

25

110.850.500

83

557.432.625


352

1.099.474.885

-

-

13

126.490.000

365

1.225.964.885

2.026

14.105.976.850

3

11.810.000

281

1.781.971.500

2.304

15.876.138.350

g. Bagian Humas

90

595.428.725

-

-

5

30.250.000

95

625.678.725

18

Sekretariat DPRD

1.571

2.966.472.050

-

-

16

74.250.000

1.587

3.040.722.050

19

BPKAD

147

1.171.113.200

-

-

266

1.226.808.000

413

2.397.921.200

20

Inspektorat

470

1.001.659.225

-

-

15

266.867.500

485

1.268.526.725

21


3.338

2.735.040.472

-

-

150

283.108.500

3.488

3.018.148.972

22

Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Badan Kepegawaian Daerah

2.630

1.911.388.930

-

-

87

731.596.300

2.717

2.642.985.230

3.440

2.340.948.315

-

-

643

1.656.956.300

4.083

3.997.904.615

2.299

2.519.700.750

1

175.490.000

68

560.101.000

2.366

2.904.311.750

267

728.571.725

-

-

16

55.225.500

283

783.797.225

257

1.160.447.025

-

-

138

692.737.600

395

1.853.184.625

366

2.249.938.650

-

-

318

1.140.360.000

684

3.390.298.650

2.056

2.540.756.284

-

-

195

434.467.000

2.251

2.975.223.284

f. Bagian Umum

23 24 25

27

KPPT Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB & Ketahanan Pangan

28

Dinas Pertanian

29

Dinas Perindagkopar

262

1.120.883.512

-

-

66

368.162.000

328

1.489.045.512

30

Dinas Pasar

520

1.871.886.100

-

-

55

531.354.000

575

2.403.240.100

208.459

219.808.305.917

146

475.923.262

26.675

53.239.086.952

234.988

272.571.469.607

26

JUMLAH

Mutasi penambahan peralatan dan mesin selama tahun 2014 berasal dari: No

Uraian

Barang

1


2

Bantuan dari Pemerintah Provinsi

3

Jumlah

17.801

44.449.284.012,00

3

7.250.000,00


414

1.126.985.000,00

4


516

647.901.800,00

5

Hibah dari BOS

5.283

3.395.791.047,00

6

Lain - lain

742

755.869.900,00

7

Koreksi karena aset peralatan mesin masih dalam kondisi baik namun saat sensus dilaporkan sebagai peralatan mesin yang rusak

1.744

129.059.093,00


73

L A P O R A N

8

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Reklas dari akun aset tetap Gedung dan bangunan Jumlah

172

2.726.946.100,00

26.675

53.239.086.952,00

Mutasi pengurangan peralatan dan mesin selama tahun 2014 berasal dari: No

Uraian

Barang

Jumlah

1

Penghapusan

1

175.490.000,00

2

Mutasi antar SKPD

-

-

3


-

-

4

Reklas ke akun aset lainnya (koreksi karena aset peralatan mesin yang rusak berat namun masih tercatat di KIB) Jumlah

145

300.433.262,00

146

475.923.262,00

5.1.3.3. Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2014


Rp 574.372.850.544,00

Rp 597.201.884.524,11

Jumlah tersebut merupakan jumlah gedung dan bangunan setelah hasil sensus barang daerah pada tahun 2014 yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.54 Gedung dan Bangunan No.

SKPD

2014

2013

Brg

Harga

Brg

Harga

1.015

208.802.315.096

1.015

235.278.174.783

1

Dinas Dikmudora

2


2

651.435.600

2

90.596.600

3

Dinas Kesehatan

73

23.130.947.168

62

23.986.099.168

4

RSUD

51

32.424.923.500

50

24.131.612.000

5


50

151.241.789.944

51

163.402.034.954


74

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6

BAPPEDA

7

Dinas Perhubungan

8 9 10


0

0

-

-

11


16

1.940.812.443

14

2.521.644.443

12


3

758.590.000

3

850.622.000

13

Kantor Satpol PP

4

2.027.131.000

4

2.027.131.000

14

BPBD

3

834.162.000

3

383.630.000

15

DPRD

0

0

-

-

16


0

0

-

-

17

Sekretariat Daerah

0

0

-

-


1

322.981.900

1

322.981.900

b. Bagian Hukum

0

0

-

-


1

254.790.000

1

254.790.000


1

116.600.000

-

-

0

0

-

-

49

8.814.623.756

215

8.550.234.256

DKP

175

16.307.220.509

144

9.043.615.509

KLH

9

2.788.181.161

9

2.834.883.161


2

115.182.150

1

144.010.000

f. Bagian Umum

51

11.585.077.110

51

14.662.465.000

g. Bagian Humas

5

381.057.000

-

193.040.000

18

Sekretariat DPRD

7

3.521.496.275

7

3.351.555.500

19

BPKAD

27

13.808.323.870

21

11.094.189.000

20

Inspektorat

0

0

-

-

21


57

18.917.278.475

56

17.643.196.475

22 23


60

12.152.979.864

56

14.016.228.756

45

16.105.337.056

42

13.328.865.256

24


24

2.770.549.529

24

3.339.011.029

25

KPPT

9

479.389.551

8

691.961.051

26


11

1.279.607.000

5

1.228.800.000

27


13

2.925.712.000

13

2.559.632.000

28

Dinas Pertanian

44

12.488.199.204

39

6.730.234.000

29

Dinas Perindagkopar

30

Dinas Pasar JUMLAH

4

869.419.500

3

749.854.500

140

26.556.737.881

140

33.790.792.181

1.955

574.372.850.544

2.040

597.201.884.524

Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas penyajian aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan koreksi atas penyajian aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2013 yang disajikan berdasarkan nilai pasar ke nilai perolehan. Selisih lebih atas penyajian aset tetap gedung dan bangunan tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap gedung dan bangunan sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap gedung dan bangunan sebelum dilakukan sensus barang daerah.


75

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian aset tetap gedung dan bangunan pengembalian ke harga perolehan Per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.55 Gedung dan Bangunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pengembalian ke Harga Perolehan Per 31 Desember 2013 No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2


3

Jumlah dan Harga Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Des 2013 Brg

Harga Pasar

Brg

Harga Perolehan

Brg

Selisih

1.015

235.278.174.783

1.015

189.116.853.766

-

2

90.596.600

2

74.980.600

-

(15.616.000)

Dinas Kesehatan

62

23.986.099.168

62

20.461.605.168

-

(3.524.494.000)

4

RSUD

50

24.131.612.000

50

22.693.713.000

-

5


51

163.402.034.954

51

152.330.323.644

6

BAPPEDA

-

-

7

Dinas Perhubungan

215

8.550.234.256

215

9.243.328.756

-

693.094.500

8

DKP

144

9.043.615.509

144

14.915.443.509

-

5.871.828.000

9

KLH

9

2.834.883.161

9

2.566.551.161

-

(268.332.000)

10


-

-

-

-

11


14

2.521.644.443

14

1.677.123.443

-

(844.521.000)

12


3

850.622.000

3

758.590.000

-

(92.032.000)

13

Kantor Satpol PP

4

2.027.131.000

4

2.027.131.000

-

-

14

BPBD

3

383.630.000

3

384.132.000

-

502.000

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17


1

322.981.900

b. Bagian Hukum c. Bagian Adm. Pembangunan

1

254.790.000

d. Bagian Adm. Perek & Sosial e. Bagian Organisasi f. Bagian Umum

(46.161.321.017)

(1.437.899.000) (11.071.711.310) -

-

-

-

-

1

322.981.900

-

-

-

-

-

-

1

254.790.000

-

-

-

-

-

-

1

144.010.000

1

101.354.000

-

(42.656.000) (3.888.956.100)

51

14.662.465.000

51

10.773.508.900

-

g. Bagian Humas

-

193.040.000

-

193.040.000

-

-

18

Sekretariat DPRD

7

3.351.555.500

7

3.178.610.500

-

(172.945.000)

19

BPKAD

21

11.094.189.000

21

6.540.193.870

-

(4.553.995.130)

20

Inspektorat

-

-

-

-

21


56

17.643.196.475

56

14.909.210.475

-

(2.733.986.000)

22 23


56

14.016.228.756

56

11.183.572.864

-

(2.832.655.892)

42

13.328.865.256

42

12.408.466.556

-

(920.398.700)

24


24

3.339.011.029

24

2.643.459.529

-

(695.551.500)

25

KPPT

8

691.961.051

8

387.414.551

-

(304.546.500)

26


5

1.228.800.000

5

966.787.000

-

(262.013.000)

27


13

2.559.632.000

13

2.450.290.000

-

(109.342.000)

28

Dinas Pertanian

39

6.730.234.000

39

7.050.315.600

-

320.081.600

29

Dinas Perindagkopar

3

749.854.500

3

690.269.500

-

(59.585.000)

30

Dinas Pasar

140

33.790.792.181

140

23.253.672.181

-

(10.537.120.000)


76

L A P O R A N

K E U A N G A N

JUMLAH

T A H U N

2.040

2 0 1 4

597.201.884.524

2.040

513.557.713.475

-

(83.644.171.049)

Berdasarkan penyajian aset tetap gedung dan bangunan pengembalian ke nilai perolehan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan sensus barang daerah. Hasil sensus akan mengidentifikasi aset tetap berdasarkan catatan dalam BI dan KIB dengan kondisi riil. Hasil sensus tersebut mengakibatkan terjadinya selisih jumlah dan nilai. Selisih lebih atas penyajian aset tetap tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap. Perincian aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2013 perbandingan sebelum sensus barang daerah dan setelah sensus barang daerah serta selisih lebih (kurang) tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.56 Koreksi Penyajian Aset Tetap Gedung dan bangunan Berdasarkan Harga Perolehan Sebelum Sensus dan Setelah Sensus Barang Daerah Per 31 Desember 2013 No.

SKPD

Sebelum Sensus

Setelah Sensus

Selisih

Bid

Nilai

Bid

Nilai

Bid

Nilai

1.015

189.116.853.766

1.015

189.116.853.766

-

-

1

Dinas Dikmudora

2


2

74.980.600

2

74.980.600

-

-

3

Dinas Kesehatan

62

20.461.605.168

62

20.461.605.168

-

-

4

RSUD

50

22.693.713.000

50

22.693.713.000

-

-

5


51

152.330.323.644

53

152.325.193.644

2

(5.130.000)

6

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

215

9.243.328.756

215

9.243.328.756

-

-

8

DKP

144

14.915.443.509

156

14.918.273.509

12

2.830.000

9

KLH

9

2.566.551.161

9

2.566.551.161

-

-

10


-

-

-

-

-

-

11


14

1.677.123.443

15

1.663.893.443

1

(13.230.000)

12


3

758.590.000

3

758.590.000

-

-

13

Kantor Satpol PP

4

2.027.131.000

4

2.027.131.000

-

-

14

BPBD

3

384.132.000

3

384.132.000

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-


1

322.981.900

1

322.981.900

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-


1

254.790.000

1

254.790.000

-

-


-

-

-

-

-

-

e. Bagian Organisasi f. Bagian Umum g. Bagian Humas 18

Sekretariat DPRD

19

BPKAD

1

101.354.000

2

115.182.150

1

13.828.150

51

10.773.508.900

51

10.773.508.900

-

-

-

193.040.000

-

193.040.000

-

-

7

3.178.610.500

7

3.178.610.500

-

21

6.540.193.870

24

6.553.423.870

3


13.230.000

77

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

21


56

14.909.210.475

56

14.909.210.475

-

-

22

Kecamatan Taman

56

11.183.572.864

56

11.183.572.864

-

-

23


42

12.408.466.556

42

12.408.466.556

-

-

24


24

2.643.459.529

24

2.643.459.529

-

-

25

KPPT

8

387.414.551

9

479.389.551

1

91.975.000

26


5

966.787.000

5

966.787.000

-

-

27


13

2.450.290.000

13

2.450.290.000

-

-

28

Dinas Pertanian

39

7.050.315.600

37

7.050.315.600

(2)

-

29

Dinas Perindagkopar

3

690.269.500

3

690.269.500

-

-

30

Dinas Pasar

140

23.253.672.181

140

23.253.672.181

-

-

2.040

513.557.713.475

2.058

513.661.216.625

18

103.503.150

JUMLAH

Perincian selisih saldo aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2013 berdasarkan penyebab terjadinya yaitu selisih kurang dan selisih lebih tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.57 Perincian selisih saldo aset tetap tanah berdasarkan penyebab terjadinya Yaitu selisih kurang Dan selisih lebih Per 31 Desember 2013 No.

Kurang

SKPD Bid

Tambah

Nilai

Bid

Selisih

Nilai

Bid

Nilai

1

Dinas Dikmudora

-

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

3

Dinas Kesehatan

-

-

-

-

-

-

4

RSUD

-

-

-

-

-

-

5


-

5.130.000

2

-

2

(5.130.000)

6

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

-

-

8

DKP

-

2.300.000

12

5.130.000

12

2.830.000

9

KLH

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

-

-

11


1

13.230.000

2

-

1

(13.230.000)

12


-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


78

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


-

-

-

-

-

-


-

-

1

13.828.150

1

13.828.150

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

-

-

19

BPKAD

-

-

3

13.230.000

3

13.230.000

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

21


-

-

-

-

-

-

22

Kecamatan Taman

-

-

-

-

-

-

23


-

-

-

-

-

-

24


-

-

-

-

-

-

25

KPPT

-

-

1

91.975.000

1

91.975.000

26


-

-

-

-

-

-

27


-

-

-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

2

-

-

-

(2)

-

29

Dinas Perindagkopar

-

-

-

-

-

-

30

Dinas Pasar

-

-

-

-

-

-

3

20.660.000

21

124.163.150

18

103.503.150

JUMLAH

Penjelasan pengurangan senilai 20.660.000 yaitu mutasi antar skpd senilai 18.360.000 , dobel catat senilai 2.300.000. Penjelasan penambahan senilai 124.163.150 yaitu mutasi antar skpd senilai 18.360.000 , dan reklas dari akun aset tetap peralatan mesin senilai 105.803.150. Perincian aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2013 setelah sensus barang daerah merupakan saldo awal 1 Januari 2014 dipengaruhi adanya mutasi baik mutasi kurang maupun mutasi tambah selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014 merupakan saldo akhir gedung dan bangunan Per 31 Desember 2014. Perincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.58 Mutasi Aset Tetap Gedung dan bangunan Per 31 Desember 2014 No.

1

SKPD


Saldo Awal 1 Jan 2014

Pengurangan Brg


Penambahan

Brg

Harga

Harga

Brg

1.015

189.116.853.766

0

0

0

Harga

Brg

Harga

19.685.461.330

1.015

208.802.315.096

2

Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda

2

74.980.600

0

0

0

576.455.000

2

651.435.600

3

Dinas Kesehatan

62

20.461.605.168

0

0

11

2.669.342.000

73

23.130.947.168

4

RSUD

50

22.693.713.000

4

4.105.959.430

5

13.837.169.930

51

32.424.923.500

5


53

152.325.193.644

4

2.145.024.100

1

1.061.620.400

50

151.241.789.944

6

BAPPEDA

0

0

0

0

0

0

0

0


79

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7

Dinas Perhubungan

215

9.243.328.756

166

428.705.000

0

0

49

8.814.623.756

8

DKP

156

14.918.273.509

0

0

19

1.388.947.000

175

16.307.220.509

9

9

2.566.551.161

0

0

0

221.630.000

9

2.788.181.161

0

0

1

163.952.000

1

163.952.000

0

0

11

KLH Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

15

1.663.893.443

0

0

1

276.919.000

16

1.940.812.443

12


3

758.590.000

0

0

0

0

3

758.590.000

13

Kantor Satpol PP

4

2.027.131.000

0

0

0

0

4

2.027.131.000

14

BPBD

3

384.132.000

0

0

0

450.030.000

3

834.162.000

15

DPRD

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

1

322.981.900

0

0

0

0

1

322.981.900

b. Bagian Hukum c. Bagian Adm. Pembangunan d. Bagian Adm. Perek & Sosial

0

0

0

0

0

0

0

0

1

254.790.000

0

0

0

0

1

254.790.000

0

0

0

0

1

116.600.000

1

116.600.000

10


2

115.182.150

0

0

0

0

2

115.182.150

f. Bagian Umum

51

10.773.508.900

0

0

0

811.568.210

51

11.585.077.110

g. Bagian Humas

0

193.040.000

0

0

5

188.017.000

5

381.057.000

18

Sekretariat DPRD

19

BPKAD

7

3.178.610.500

0

0

0

342.885.775

7

3.521.496.275

24

6.553.423.870

0

0

3

7.254.900.000

27

13.808.323.870

20

Inspektorat

0

0

0

0

0

0

0

0

21 22


56

14.909.210.475

0

0

1

4.008.068.000

57

18.917.278.475

Kecamatan Taman

56

11.183.572.864

0

0

4

969.407.000

60

12.152.979.864

23


42

12.408.466.556

0

0

3

3.696.870.500

45

16.105.337.056

24


24

2.643.459.529

0

0

0

127.090.000

24

2.770.549.529

25

KPPT

9

479.389.551

0

0

0

0

9

479.389.551

26

5

966.787.000

0

0

6

312.820.000

11

1.279.607.000

27

Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB & Ketahanan Pangan

13

2.450.290.000

0

0

0

475.422.000

13

2.925.712.000

28

Dinas Pertanian

37

7.050.315.600

0

0

7

5.437.883.604

44

12.488.199.204

29

Dinas Perindagkopar

3

690.269.500

0

0

1

179.150.000

4

869.419.500

30

Dinas Pasar JUMLAH

140

23.253.672.181

1

722.661.700

1

4.025.727.400

140

26.556.737.881

2.058

513.661.216.625

176

7.566.302.230

73

68.277.936.149

1.955

574.372.850.544

Mutasi penambahan gedung dan bangunan selama tahun 2014 berasal dari: No. 1 2 3 4

Uraian Realisasi belanja modal APBD 2014 Bantuan dari Pemerintah Propinsi Bantuan dari Pemerintah Pusat Hibah dari Komite Sekolah

Barang 70 -


Jumlah 66.778.249.420,00 80

L A P O R A N

5 6 7

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Antar SKPD Reklasifikasi dari KDP Hibah Jumlah

3 73

1.499.686.729,00 68.277.936.149,00

Mutasi pengurangan gedung dan bangunan selama tahun 2014 berasal dari: No

Uraian

Barang

Jumlah

1

Penghapusan karena direhab/dibangun

-

-

2

Mutasi antar SKPD

-

-

3

Reklas

4


176

7.566.302.230,00

-

Jumlah

176

7.566.302.230,00

5.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014


Rp 548.017.033.713,00

Rp 761.480.013.482,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah jalan, irigasi dan jaringan setelah hasil sensus barang daerah pada tahun 2014 yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.59 Jalan, Irigasi dan Jaringan No.

SKPD

2014 Bid

2013

Harga

Bid

Harga

1

Dinas Dikmudora

375

1.225.666.445

375

668.196.745

2


2

6.565.600

2

6.565.600

3

Dinas Kesehatan

9

1.068.969

9

1.068.969

4

RSUD

5


6

BAPPEDA

7

Dinas Perhubungan

8

5

159.956.323

5

194.956.323

1.683

488.777.111.524

1.681

725.276.184.193

-

-

-

-

1.226

2.692.834.000

1.226

2.553.959.000

DKP

12.040

48.290.850.600

12.052

30.803.869.600

9

KLH

661

451.309.683

643

267.763.683

10


-

-

-

-

11


3

356.323

3

356.323


81

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

12


-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

14

BPBD

3

48.500.000

3

48.500.000

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-


-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

80

1.707.990.000

60

447.300.000

f. Bagian Umum

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

19

BPKAD

-

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

21


25

247.151.499

17

53.851.499

22

Kecamatan Taman

89

93.298.031

89

93.298.031

23


14

97.675.047

13

29.684.047

24


3

356.323

3

356.323

25

KPPT

1

28.410.000

-

-

26


-

-

-

-

27


-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

12

3.462.371.823

4

883.286.323

29

Dinas Perindagkopar

5

8.856.323

5

8.856.323

30

Dinas Pasar

2

716.705.200

2

141.960.500

16.238

548.017.033.713

16.192

761.480.013.482


JUMLAH

Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas penyajian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan koreksi atas penyajian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2013 yang disajikan berdasarkan nilai pasar ke nilai perolehan. Selisih lebih atas penyajian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebelum dilakukan sensus barang daerah. Perincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pengembalian ke harga perolehan Per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.60 Jalan, irigasi dan jaringan Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan Pengembalian ke Harga Perolehan PEMERINTAH KOTA MADIUN

82

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Per 31 Desember 2014 No.

SKPD

Jumlah dan Harga Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Des 2013 Bid

Harga Pasar

Bid

Harga Perolehan

Bid

Selisih

1

Dinas Dikmudora

375

668.196.745

375

1.225.666.445

-

557.469.700

2


2

6.565.600

2

6.565.600

-

-

3

Dinas Kesehatan

9

1.068.969

9

1.068.969

-

-

4

RSUD

-

5


6

BAPPEDA

7

Dinas Perhubungan

1.226

2.553.959.000

1.226

2.553.959.000

-

-

8

DKP

12.052

30.803.869.600

12.052

47.820.629.600

-

17.016.760.000

9

KLH

643

267.763.683

643

267.763.683

-

-

10


-

-

-

-

-

-

11


3

356.323

3

356.323

-

-

12


-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

3

48.500.000

3

48.500.000

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

5

194.956.323

5

159.956.323

1.681

725.276.184.193

1.681

423.479.637.458

(301.796.546.735)

(35.000.000)

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

60

447.300.000

60

1.278.000.000

-

830.700.000

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

e. Bagian Organisasi g. Bagian Humas

-

-

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

-

-

19

BPKAD

-

-

-

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

21


17

53.851.499

17

53.851.499

-

-

22

Kecamatan Taman

89

93.298.031

89

93.298.031

-

-

23


13

29.684.047

13

29.684.047

-

-

24


3

356.323

3

356.323

-

-

25

KPPT

-

-

-

-

-

-

26


-

-

-

-

-

-

27


-

-

-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

4

883.286.323

4

883.286.323

-

-

29

Dinas Perindagkopar

5

8.856.323

5

8.856.323

-

-

30

Dinas Pasar

2

141.960.500

2

141.960.500

-

-

16.192

761.480.013.482

16.192

478.053.396.447

-

(283.426.617.035)

JUMLAH


83

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Berdasarkan penyajian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pengembalian ke nilai perolehan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan sensus barang daerah. Hasil sensus akan mengidentifikasi aset tetap berdasarkan catatan dalam BI dan KIB dengan kondisi riil. Hasil sensus tersebut mengakibatkan terjadinya selisih jumlah dan nilai. Selisih lebih atas penyajian aset tetap tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap. Perincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2013 perbandingan sebelum sensus barang daerah dan setelah sensus barang daerah serta selisih lebih (kurang) tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.61 Koreksi Penyajian Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan Berdasarkan Harga Perolehan Sebelum Sensus dan Setelah Sensus Barang Daerah Per 31 Desember 2013 No.

SKPD

Sebelum Sensus Brg

Setelah Sensus

Nilai

Brg

Selisih

Nilai

Brg

Nilai

1

Dinas Dikmudora

375

1.225.666.445

375

1.225.666.445

0

-

2


2

6.565.600

2

6.565.600

0

-

3

Dinas Kesehatan

9

1.068.969

9

1.068.969

0

-

4

RSUD

5


6

BAPPEDA

7

Dinas Perhubungan

8

5

159.956.323

5

159.956.323

0

-

1.681

423.479.637.458

1.681

423.480.022.694

0

385.236

-

-

-

-

0

-

1.226

2.553.959.000

1.226

2.553.959.000

0

-

DKP

12.052

47.820.629.600

12.038

47.820.629.600

(14)

-

9

KLH

643

267.763.683

643

267.763.683

0

-

10


-

-

-

-

0

-

11


3

356.323

3

356.323

-

-

12


-

-

-

-

0

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

0

-

14

BPBD

3

48.500.000

3

48.500.000

0

-

15

DPRD

-

-

-

-

0

-

16


-

-

-

-

0

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

0

-


-

-

-

-

0

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

0

-


-

-

-

-

0

-


-

-

-

-

0

-

60

1.278.000.000

80

1.707.990.000

20

429.990.000

f. Bagian Umum

-

-

-

-

0

-


-

-

-

-

0

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

0

-

19

BPKAD

-

-

-

-

0

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

0

-

21


17

53.851.499

17

53.851.499

-

-


84

L A P O R A N

K E U A N G A N

22 23


24 25

T A H U N

2 0 1 4

89

93.298.031

89

93.298.031

-

-

13

29.684.047

13

29.684.047

-

-


3

356.323

3

356.323

0

-

KPPT

-

-

1

28.410.000

1

28.410.000

26


-

-

-

-

0

-

27


-

-

-

-

0

-

28

Dinas Pertanian

4

883.286.323

4

883.286.323

0

-

29

Dinas Perindagkopar

5

8.856.323

5

8.856.323

0

-

30

Dinas Pasar JUMLAH

2

141.960.500

2

141.960.500

0

-

16.192

478.053.396.447

16.199

478.512.181.683

7

458.785.236

Perincian selisih saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2013 berdasarkan penyebab terjadinya yaitu selisih kurang dan selisih lebih tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.62 Perincian selisih saldo aset tetap tanah berdasarkan penyebab terjadinya Yaitu selisih kurang Dan selisih lebih Per 31 Desember 2013 No.

SKPD

Kurang Brg

Tambah

Nilai

Brg

Selisih

Nilai

Brg

Nilai

1

Dinas Dikmudora

-

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

3

Dinas Kesehatan

-

-

-

-

-

-

4

RSUD

-

-

-

-

-

-

5


-

-

-

385.236

-

385.236

6

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

-

-

8

DKP

14

-

-

-

(14)

-

9

KLH

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

-

-

11


-

-

-

-

-

-

12


-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


7

-

27

429.990.000

20

429.990.000

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

-

-

19

BPKAD

-

-

-

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-


85

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

21


-

-

-

-

-

-

22 23


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24


-

-

-

-

-

-

25

KPPT

-

-

1

28.410.000

1

28.410.000

26


-

-

-

-

-

-

27


-

-

-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

-

-

-

-

-

-

29

Dinas Perindagkopar

-

-

-

-

-

-

30

Dinas Pasar

-

-

-

-

-

-

21

-

28

458.785.236

7

458.785.236

JUMLAH

Penjelasan pengurangan sejumlah 21 barang senilai 0 yaitu kesalahan/kelebihan pencatatan. Penjelasan penambahan senilai 458.785.236 yaitu belum tercatat senilai 385.236 dan reklas dari akun aset tetap peralatan mesin senilai 458.400.000 . Perincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2013 setelah sensus barang daerah merupakan saldo awal 1 Januari 2014 dipengaruhi adanya mutasi baik mutasi kurang maupun mutasi tambah selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014 merupakan saldo akhir jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2014. Perincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.63 Mutasi Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2014 No.

SKPD


Saldo Awal 1 Jan 2014 Brg

Pengurangan

Harga

Brg


Penambahan

Harga

Brg

Harga

Brg

Harga

1

Dinas Dikmudora

375

1.225.666.445

-

-

-

-

375

1.225.666.445

2


2

6.565.600

-

-

-

-

2

6.565.600

3

Dinas Kesehatan

9

1.068.969

-

-

-

-

9

1.068.969

4

RSUD

5


6

BAPPEDA

7

Dinas Perhubungan

8

DKP

9

KLH

643

10


11


12


-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

3

48.500.000

1

15.251.233.282

1

15.251.233.282

3

48.500.000

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

5

159.956.323

-

72.248.300

1.681

423.480.022.694

-

2.597.278.320

2

72.248.300 67.894.367.150

5 1.683

488.777.111.524

-

-

-

-

-

-

-

-

1.226

2.553.959.000

-

-

-

138.875.000

1.226

2.692.834.000

12.038

47.820.629.600

-

-

2

470.221.000

12.040

48.290.850.600

267.763.683

-

-

18

183.546.000

661

451.309.683

-

-

-

-

-

-

-

-

3

356.323

-

-

-

-

3

356.323

-

-

-

-

-

-

-


159.956.323

86

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

80

1.707.990.000

-

-

-

-

80

1.707.990.000

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

-

-

-

-

19

BPKAD

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

-

-

21


17

53.851.499

-

-

8

193.300.000

25

247.151.499

22 23


89

93.298.031

-

-

-

-

89

93.298.031

13

29.684.047

-

-

1

67.991.000

14

97.675.047

24


3

356.323

-

-

-

-

3

356.323

25

KPPT

1

28.410.000

-

-

-

-

1

28.410.000

26


-

-

-

-

-

-

-

-

27


-

-

-

-

-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

4

883.286.323

-

-

8

2.579.085.500

12

3.462.371.823

29

Dinas Perindagkopar

5

8.856.323

-

-

-

-

8.856.323

30

Dinas Pasar

2

141.960.500

-

-

-

574.744.700

5 2

716.705.200

16.199

478.512.181.683

1

17.920.759.902

40

87.425.611.932

16.238

548.017.033.713

JUMLAH

Mutasi penambahan jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2014 berasal dari: No.

Uraian

Barang

1


2

Jumlah

38

86.342.524.932,00

Bantuan dari Pemerintah Propinsi

-

-

3


-

-

4


-

-

5

Antar SKPD

-

-

6

Reklasifikasi dari akun aset tetap Gedung dan Bangunan

2

779.629.700,00

7

Lain-lain (penambahan kali piring dari akun belanja barang jasa) Jumlah

303.457.300,00 40

87.425.611.932,00

Mutasi pengurangan jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2014 berasal dari: No

Uraian

Barang

1

Reklas dari belanja modal ke belanja barang jasa

879.998.400

2

Koreksi BPK 2011 (distribusi air minum)

790.797.000

3

Reklas ke KDP

4

Reklas dari belanja modal ke belanja barang jasa (pemeliharaan

1


Jumlah

15.833.856.582 142.338.000

87

L A P O R A N

5

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

273.769.920

Reklas ke aset lainnya aset rusak (kali piring)

Jumlah

1

17.920.759.902

Penyajian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2014, terdapat mutasi tambah yang berasal dari belanja modal tahun anggaran 2014 yang direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Pusat namun karena Naskah Perjanjian Hibah sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterbitkan, sehingga aset tersebut masih diakui sebagai aset Pemerintah Kota Madiun. Perincian pembangunan jalan tersebut adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Jalan Soekarno-Hatta Jalan Trunojoyo Jalan Basuki Rahmat Jalan Yos Sudarso Jalan Mayjend Sungkono Jalan Urip Sumoharjo Jalan MT. Haryono Jalan DI Panjaitan Jumlah

Panjang 755m 844m 537m 1.255m 600m 896m 577m 340m 5.804m

Jumlah 1.060.427.021,13 1.204.849.054,56 809.942.705,64 1.855.211.110,83 1.284.594.379,26 1.147.852.123,41 1.226.806.710,32 589.547.240,64 9.179.230.345,79

5.1.3.5. Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2013

Per 31 Desember 2014 Rp 24.161.291.154,00

Rp 18.487.339.069,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya setelah hasil sensus barang daerah pada tahun 2014 yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset tetap lainnya Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.64 Aset Tetap Lainnya No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2


3

Dinas Kesehatan

2014 Brg

2013 Harga

Brg

Harga

850.915

22.489.779.928

483.813

16.065.887.833

20.023

811.374.700

13.163

446.449.000

-

-

-

-


88

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

4

RSUD

-

-

-

-

5


-

-

-

-

6

BAPPEDA

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

8

DKP

8.971

637.850.000

7.126

1.759.866.000

9

KLH

-

-

1.400

58.517.000

10


-

-

-

-

11


-

-

-

-

12


-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-


-

-

-

-

b. Bagian Hukum

4

1.000.000

4

1.000.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

f. Bagian Umum

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

224

65.620.426

203

52.340.386

19

BPKAD

-

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

21


1

5.000.000

1

2.925.000

22 23


243

3.260.000

243

2.815.000

-

-

-

-

24


20

17.600.000

20

21.894.000

25

KPPT

-

-

-

-

26


-

-

-

-

27


-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

3.705

129.746.100

3.588

75.611.100

29

Dinas Perindagkopar

3

60.000

3

33.750

30

Dinas Pasar JUMLAH

-

-

-

-

884.109

24.161.291.154

509.564

18.487.339.069

Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas penyajian aset tetap lainnya Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan koreksi atas penyajian aset tetap lainnya Per 31 Desember 2013 yang disajikan berdasarkan nilai pasar ke nilai perolehan. Selisih lebih atas penyajian aset tetap lainnya tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap lainnya sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap lainnya sebelum dilakukan sensus barang daerah.


89

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian aset tetap lainnya pengembalian ke harga perolehan Per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.65 Aset Tetap Lainnya Pengembalian ke Harga Perolehan Per 31 Desember 2013 Jumlah dan Harga Aset Tetap Lainnyan Per 31 Des 2013 No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2


3 4

Brg

Harga Pasar

Brg

Harga Perolehan

Brg

Selisih

483.813

16.065.887.833

483.813

18.029.994.024

-

1.964.106.191

13.163

446.449.000

13.163

376.081.700

-

(70.367.300)

Dinas Kesehatan

-

-

-

-

RSUD

-

-

-

-

5


-

-

-

6

BAPPEDA

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

8

DKP

7.126

1.759.866.000

7.126

637.850.000

-

(1.122.016.000)

9

KLH

1.400

58.517.000

1.400

58.517.000

-

-

10


-

-

-

-

11


-

-

-

-

12


-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-


-

-

-

-

b. Bagian Hukum

4

1.000.000

-

-


4

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

f. Bagian Umum

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

203

58.395.426

-

6.055.040 -

203

1.000.000

18

Sekretariat DPRD

52.340.386

19

BPKAD

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

21


22 23


24


1

2.925.000

1

5.000.000

-

2.075.000

243

2.815.000

243

3.260.000

-

445.000

-

-

-

-

20

17.600.000

-

(4.294.000)

20

21.894.000


90

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

25

KPPT

-

-

-

-

26


-

-

-

-

27


-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

29

Dinas Perindagkopar

30

Dinas Pasar JUMLAH

3.588

75.611.100

3.588

91.196.100

-

15.585.000

3

33.750

3

60.000

-

26.250

-

-

-

-

509.564

18.487.339.069

509.564

19.278.954.250

-

791.615.181

Berdasarkan penyajian aset tetap lainnya pengembalian ke nilai perolehan Per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun melakukan sensus barang daerah. Hasil sensus akan mengidentifikasi aset tetap lainnya berdasarkan catatan dalam BI dan KIB dengan kondisi riil. Hasil sensus tersebut mengakibatkan terjadinya selisih jumlah dan nilai. Selisih lebih atas penyajian aset tetap lainnya tersebut akan dikoreksi mengurangi aset tetap lainnya sedangkan selisih kurang akan dikoreksi menambah aset tetap lainnya. Perincian aset tetap lainnya Per 31 Desember 2013 perbandingan sebelum sensus barang daerah dan setelah sensus barang daerah serta selisih lebih (kurang) tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.66 Koreksi Penyajian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Harga Perolehan Sebelum Sensus dan Setelah Sensus Barang Daerah Per 31 Desember 2013 No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2


3

Sebelum Sensus Brg

Setelah Sensus

Nilai

Brg

Selisih

Nilai

Brg

Nilai

483.813

18.029.994.024

554.165

18.029.994.024

70.352

-

13.163

376.081.700

13.159

376.081.700

(4)

-

Dinas Kesehatan

-

-

-

-

-

-

4

RSUD

-

-

-

-

-

-

5


-

-

-

-

-

-

6

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

-

-

8

DKP

7.126

637.850.000

8.971

637.850.000

1.845

-

9

KLH

1.400

58.517.000

-

-

(1.400)

(58.517.000)

10


-

-

-

-

-

-

11


-

-

-

-

-

-

12


-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

4

1.000.000

4

1.000.000

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

-

-

Sekretariat DPRD

203

58.395.426

203

58.395.426

-

-

18


91

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

19

BPKAD

-

20

Inspektorat

-

-

21


1

5.000.000

22 23


243

3.260.000

-

24


25

KPPT

26


27


28

Dinas Pertanian

29

Dinas Perindagkopar

30

Dinas Pasar JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5.000.000

-

-

243

3.260.000

-

-

-

-

-

-

-

20

17.600.000

20

17.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.588

91.196.100

3.588

91.196.100

-

-

3

60.000

3

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

509.564

19.278.954.250

580.357

19.220.437.250

70.793

(58.517.000)

Perincian selisih saldo aset tetap lainnya Per 31 Desember 2013 berdasarkan penyebab terjadinya yaitu selisih kurang dan selisih lebih tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.67 Perincian selisih saldo aset tetap berdasarkan penyebab terjadinya yaitu Selisih kurang dan selisih lebih Per 31 Desember 2013 No.

SKPD

1

Dinas Dikmudora

2


3

Kurang Brg

Nilai

Tambah Brg 70.352

Nilai

Selisih Brg

Nilai

70.352

-

(4)

-

Dinas Kesehatan

-

-

4

RSUD

-

-

5


-

-

6

BAPPEDA

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

8

DKP

9

KLH

10

4

1.845

1.845

-

(1.400)

(58.517.000)


-

-

11


-

-

12


-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

14

BPBD

-

-

15

DPRD

-

-

16


-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-


-

-

b. Bagian Hukum

-

-


-

-


-

-


-

-

f. Bagian Umum

-

-

g. Bagian Humas

-

-

1.400

58.517.000


92

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

18

Sekretariat DPRD

-

-

19

BPKAD

-

-

20

Inspektorat

-

-

21


-

-

22 23


-

-

-

-

24


-

-

25

KPPT

-

-

26


-

-

27


-

-

28

Dinas Pertanian

-

-

29

Dinas Perindagkopar

-

-

30

Dinas Pasar

-

-

70.793

(58.517.000)

JUMLAH

1.404

58.517.000

72.197

-

Penjelasan pengurangan yaitu telah diserahkan ke pihak ketiga senilai 58.517.000 . Penjelasan penambahan sejumlah 72.197 buah senilai 0 karena belum tercatat saat sensus. Perincian aset tetap lainnya Per 31 Desember 2013 setelah sensus barang daerah merupakan saldo awal 1 Januari 2014 dipengaruhi adanya mutasi baik mutasi kurang maupun mutasi tambah selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2014 merupakan saldo akhir aset tetap lainnya Per 31 Desember 2014. Perincian mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.68 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014 No.

SKPD


Saldo Awal 1 Jan 2014

Pengurangan Brg


Penambahan

Brg

Harga

Harga

554.165

18.029.994.024

-

-

13.159

376.081.700

-

-

Brg

Harga

Brg

Harga

296.750

4.459.785.904

850.915

22.489.779.928

6.864

435.293.000

20.023

811.374.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

-

-

DKP

8.971

637.850.000

-

-

8.971

637.850.000

1

Dinas Dikmudora

2


3

Dinas Kesehatan

-

4

RSUD

-

5


6 7 8 9

KLH

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

-

-

11


-

-

-

-

-

-

12


-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-


93

L A P O R A N

17

K E U A N G A N

Sekretariat Daerah

T A H U N

-

2 0 1 4

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

4

1.000.000

-

-

4

1.000.000


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

203

58.395.426

21

7.225.000

224

65.620.426

19

BPKAD

-

-

-

-

-

-

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

21


22 23


24


25

KPPT

26


27


28

Dinas Pertanian

29

Dinas Perindagkopar

30

Dinas Pasar JUMLAH

1

5.000.000

-

-

1

5.000.000

243

3.260.000

-

-

243

3.260.000

-

-

-

-

-

-

20

17.600.000

-

-

20

17.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.588

91.196.100

117

38.550.000

3.705

129.746.100

3

60.000

-

-

3

60.000

-

-

580.357

19.220.437.250

-

-

-

-

-

-

303.752

4.940.853.904

884.109

24.161.291.154

Mutasi penambahan aset tetap lainnya selama tahun 2014 berasal dari: No.

Uraian

Barang

1


2

Jumlah

174.281

2.601.688.385

Bantuan dari Pemerintah Propinsi

2.728

36.840.640

3


9.503

249.457.752

4


23

7.870.000

5

Hibah dari BOS

116.927

2.019.070.127

6

Antar SKPD

-

-

7

Hibah lainnya

290

25.927.000

303.752

4.940.853.904

Jumlah

Mutasi pengurangan selama tahun 2014 aset tetap lainnya berasal dari: No.

Uraian

Barang

Jumlah

1


-

-

2

Antar SKPD

-

-


94

L A P O R A N

3

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Reklas ke lain-lain aset tetap

-

-

Jumlah

-

-

5.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014


Rp 20.567.933.012,00

Rp 2.174.036.729,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset tetap Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.69 Konstruksi Dalam Pengerjaan No.

SKPD

2014 Brg

2013

Harga

Brg

Harga

1

Dinas Dikmudora

-

-

-

-

2


-

-

-

-

3

Dinas Kesehatan

-

-

-

-

4

RSUD

2

4.159.022.730

1

191.000.000

5


1

993.725.000

1

483.350.000

6

BAPPEDA

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

8

DKP

-

-

-

-

9

KLH

-

-

-

-

10


1

163.952.000

-

-

11


-

-

-

-

12


-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

14

BPBD

1

15.251.233.282

-

-

15

DPRD

-

-

-

-

16


-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-


-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

f. Bagian Umum

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

18


95

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

19

BPKAD

-

-

-

116.000.000

20

Inspektorat

-

-

-

-

21


-

-

-

-

22 23


-

-

-

-

-

-

1

1.158.509.625

24


-

-

-

-

25

KPPT

-

-

-

-

26


-

-

-

-

27


-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

-

-

2

225.177.104

29

Dinas Perindagkopar

-

-

-

-

30

Dinas Pasar

-

-

-

-

5

20.567.933.012

5

2.174.036.729

JUMLAH

Perincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.70 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014 No.

SKPD


Saldo Awal 1 Jan 2014 Brg

Pengurangan

Harga

Brg


Penambahan

Harga

Brg

Harga

Brg

Harga

1

Dinas Dikmudora

-

-

-

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

-

-

3

Dinas Kesehatan

-

-

-

-

-

-

-

-

4

RSUD

1

191.000.000

-

-

1

3.968.022.730

2

4.159.022.730

5


1

483.350.000

-

-

-

510.375.000

1

993.725.000

6

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

-

-

-

-

8

DKP

-

-

-

-

-

-

-

-

9

KLH

-

-

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

1

163.952.000

1

163.952.000

11


-

-

-

-

-

-

-

-

12


-

-

-

-

-

-

-

-

13

Kantor Satpol PP

-

-

-

-

-

-

-

-

14

BPBD

-

-

-

-

1

15.251.233.282

1

15.251.233.282

15

DPRD

-

-

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

f. Bagian Umum

-

-

-

-

-

-

-

-

g. Bagian Humas

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

-

-

-

-

-

-

19

BPKAD

-

116.000.000

-

116.000.000

-

-

-

-


96

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

20

Inspektorat

-

-

-

-

-

-

-

-

21


-

-

-

-

-

-

-

-

22 23


-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.158.509.625

1

1.158.509.625

-

-

-

-

24


-

-

-

-

-

-

-

-

25

KPPT

-

-

-

-

-

-

-

-

26


-

-

-

-

-

-

-

-

27


-

-

-

-

-

-

-

-

28

Dinas Pertanian

2

225.177.104

2

225.177.104

-

-

-

-

29

Dinas Perindagkopar

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Dinas Pasar JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2.174.036.729

3

1.499.686.729

3

19.893.583.012

5

20.567.933.012

Berdasarkan perincian mutasi kontruksi dalam pengerjaan tersebut di atas, mutasi kurang tersebut disebabakan karena pada tahun 2014 telah selesai pembangunannnya sehingga harus direklas ke aset tetap gedung dan bangunan. Sedangkan mutasi tambah pada beberapa SKPD dapat disebabkan adanya sejumlah kegiatan perencanaan, atau DED, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum selesai dilaksanakan. Kegiatankegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014 yang diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut: 1. Rumah Sakit Umum Daerah, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor RSUD. Dalam rangka menunjang kebutuhan perkantoran rumah sakit daerah yang representative pada tahun 2014 RSUD Kota Madiun melaksanakan pembangunan gedung kantor namun sampai dengan 31 Desember 2014 belum dapat diselesaikan sehingga dikatagorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan perincian sebagai berikut: No 1 2 3

Jenis Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

Progres 85% 57% 57%

Jumlah

Jumlah 166.233.650,00 3.650.850.000 78.690.780,00 3.895.774.430,00

Total biaya pembangunan gedung kantor RSUD Kota Madiun sebesar Rp6.738.623.000,00 terdiri dari perencanaan sebesar Rp195.569.000,00, pelaksanaan sebesar Rp6.405.000.000,00 dan pengawasan sebesar Rp138.054.000,00


97

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Konsultan perencanaan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 027/PA/476/401.302/2014 tanggal 3 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp196.405.000.000 dalam jangka waktu pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 3 Maret 2014. Konsultan pengawasan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 027/PA/1708/401.302/2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp138.054.000,00 dalam jangka waktu pekerjaan 150 hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2014. Pelaksana pekerjaan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 027/PA/1652/401.302/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.405.000.000 dalam jangka waktu 150 hari kalender sejak tanggal 21 juli 2014 hingga tanggal 18 desember 2014. Pada tanggal 30 Agustus 2014 konsultan pengawas pekerjaan pembangunan gedung kantor RSUD Kota Madiun pada tanggal 21 Juli 2014 melayangkan surat teguran Nomor 003/ CLKSP Lap/VIII/2014 kepada pelaksana atas adanya keterlambatan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan, dalam surat teguran pengawas tersebut dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 30 agustus 2014 kemajuan fisik pekerjaan dari pelaksana hanya tercapai sebesar 2.37% dari yang seharusnya sebesar 14,33%. Surat teguran dari konsultan Pengawas tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Teguran I Nomor 422/2113/401.302/2014 tanggal 2 September 2014 dari direktur RSUD Kota Madiun agar pelaksana pekerjaan mempercepat pelaksanaan pekerjaan supaya progres pekerjaan yang tertinggal dapat di kejar. Pada tanggal 22 September 2014 konsultan pengawas kembali melayangkan surat teguran Nomor 004/CLK/SP Lap/VIII/2014 kepada pelaksana tentang kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan yang hanya tercapai sebesar 11.016% dari rencana 26.36% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 15,35%. Kemudian di tindaklanjuti oleh direktur RSUD Kota Madiun dengan melayangkan Surat Teguran II Nomor 440/2396/402.302/2014 tanggal 24 September2014. Menyikapi kondisi tersebut maka pada tanggal 17 Oktober 2014 Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas dan RSUD Kota Madiun membuat Berita Acara Show Couse of Meeting ke 1 yang menghasilkan solusi supaya pelaksana menyusun rencana kerja baru dan network planing dari sisa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai sisa volume pekerjaan dan sisa waktu yang ada untuk mengejar keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan. Selanjutnya akan dilaksanakan


98

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

monitoring khusus dari tim Monitoring Dinas Pekerjaan Umum, Pengawas Lapangan Konsultan dan PPTK sesuai dengan yang disusun oleh pelaksana pekerjaan. Pelaksana membuat surat pernyataan nomor 065/PK/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Pelaksana sanggup menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung kantor RSUD Kota Madiun sampai dengan tanggal 18 desember 2014 sebagaimana komitmen awal yang tertuang di surat perjanjian induk. Sehubungan dengan ketidaktercapaian hasil atas show couse meeting ke 1 maka sesuai dengan kesepakatan show couse meeting ke 1 diadakan show of meeting pada tanggal 13 november 2014. Sesuai dengan berita acara show couse meeting ke 2 serta pengamatan dari monitoring Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjan tersebut dikarenakan kurangnya ketersediannya tenaga kerja dan jadwal pengecoran tanpa adanya alasan lain sebagai penghambat pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian keterlambatan pekerjaan dinyatakan murni karena lambatnya pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Dalam perjalanannya menunjukkan bahwa hasil show couse meeting ke 1 dan ke 2 tersebut tidak dapat direalisasikan oleh pelaksana pekerjan, menyikapi kondisi tersebut maka dibuatlah nota kesepakatan nomor 027/PA/3177/401.302/2014 tanggal 27 November 2014 tanggal 27 November 2014 antara Pihak RSUD Kota Madiun dengan Pelaksana dengan klausul yang disepakati yaitu apabila realisasi fisik pekerjaan tidak tercapai antara 70-100% serta relisasi fisik terlambat dari jadwal yang telah di rencanakan dan akan melampaui tahun anggaran maka pengguna anggaran (PA) dapat memutuskan kontrak secara sepihak sebelum tahun anggaran berakhir setelah memberikan kesempatan kepada PT PK untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Pelaksana. Selanjutnya Pelaksana mengajukan permohonan penambahan waktu kepada kepala RSUD Kota Madiun mealui surat permohonan penambahan waktu nomor 081/pk/xii/2014 tanggal 17 Desember 2014 agar waktu penyelesaian pekerjaan dapat di perpanjang sampai dengan 50 hari kalender (tanggal 19 Desember 2014 – 6 Pebruari 2015 mengingat pada minggu ke 22 hasil pekerjaan penyelesaian pembangunan RSUD baru mencapai

46,66%. Permohonan

penambahan waktu tersebut disertai dengan 5 surat pernyataan komitmen Pelaksana untuk memenuhi tanggung jawab yaitu PEMERINTAH KOTA MADIUN

99

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Surat Pernyataan Nomor 055/PK/VIII/2014 tentang tidak menuntut denda/bunga keterlambatan pembayaran;  Surat Pernyataan Nomor 072/PK/XII/2014 tentang kesanggupan pengadaan material proyek;  Surat Pernyataan Nomor 073/PK/XII/2014 tentang kesiapan anggaran pelaksanaan proyek;  Surat Pernyataan Nomor 074/PK/XII/2014 tentang kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;  Surat Pernyataan Nomor 075/PK/XII/2014 tentang kesanggupan membayar denda keterlambatan. Dengan adanya permohonan penambahan waktu tersebut maka surat perjanjian induk tersebut diperbarui dengan surat perjanjian adendum nomor 027/PA/39/401.302/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang mengubah klausal nilai perjanjian kontrak dalam surat perjanjian induk sebelumnya sebesar Rp6.405.000.000 berubah menjadi pembayaran dari Pengguna Anggaran kepada pelaksana di tahun anggaran 2014 berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan per tanggal 27 Desember 2014 dikurangi denda yang besarnya 1/1000 dari nilai kontrak selama 9 hari keterlambatan. Selanjutnya untuk pembayaran pada tahun anggaran 2015 dilakukan dengan mengusulkan anggaran pada Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sejumlah sisa pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun anggaran 2014 dikurangi denda keterlambatan yang besarnya 1/1000 dari kontrak untuk 4 hari tahun 2014 dan sampai selesainya pekerjaan oleh pelaksana maksimal sampai denagn tanggal 6 Pebruari 2015. Berdasar laporan konsultan pengawas berupa rekapitulasi perhitungan realisasi fisik pekerjaan per tanggal 6 Pebruari 2015 diketahui bahwa hasil kemajuan fisik pekerjaan setelah adanya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015, Pelaksana hanya sanggup menyelesaikan fisik pekerjaan sebesar 82,15% dari target yang seharusnya 100%. Oleh karena itu sesuai denagn perjanjian adendum yang telah disepakati maka Direktur RSUD Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak dengan surat pemutusan kontrak nomor 027/PA/589/401.302/2015 tanggal 7 Pebruari 2015 sehingga terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2015, Pelaksana harus segera menghentikan pekerjaan, mengatur lokasi pekerjaan supaya tetap aman, dan meninggalkan lokasi pekerjaan. Sebagai akibat dari pemutusan kontrak tersebut, pelaksana akan menerima pembayaran sesuai


100

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

progress/ realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan bersama para pihak. Selanjutnya atas pemutusan kontrak tersebut RSUD Kota Madiun mengeluarkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Pelaksana sesuai dengan SK Direktur RSUD Kota Madiun Nomor 027-401.302/18/2015 tanggal 27 Pebruari 2015. Kemudian, pangguna anggaran mencairkan dan menyetorkan dana jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp320.250.000,00 ke kas daerah Kota Madiun sesuai dengan surat dari RSUD Kota Madiun nomor 207/PA/607/401.302/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 dan telah dicairkan ke rekening kas daerah Kota Madiun pada tanggal 11 Maret 2015. Setelah dilakukan pemutusan kontrak, Pelaksana melayangkan surat nomor 014/PKII/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100% kepada RSUD Kota Madiun sebagai wujud tanggungjawab moral. RSUD Kota Madiun menanggapinya melalui surat tanggapan nomor 027/PA/401.302.2015 tanggal 11 Pebruari 2015 yang menolak surat kesanggupan tersebut dengan tetap menegaskan agar segera meninggalkan lokasi proyek pembangunan gedung kantor RSUD Kota Madiun dengan beberapa penegasan yaitu : a. Jika kontraktor pelaksana melanjutkan pekerjaan setelah tanggal 6 Pebruari 2015 adalah melanggar aturan yang telah disepakati bersama; b. Konsultan Pengawas telah melaporkan perhitungan realisasi fisik pekerjaan per 6 Pebruari 2015 dengan pernyataan pekerjaan yang telah terpasang sebesar 82,15 dan material on site sebesar 11,268%. Menjawab surat tersebut, pelaksana menyanggah melalui surat tanggapan nomor 017/PK/II/2015 tanggal 14 Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa Pelaksana tidak sepakat dengan perhitungan realisasi fisik yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas dan menghendaki adanya evaluasi ulang dengan pertimbangan bahwa perhitungan tersebut dilakukan sepihak tanpa melibatkan Pelaksana. Menurut perhitungan realisasi fisik dari Pelaksana per tanggal 6 Pebruari 2015, kemajuan fisik yang telah dikerjakan oleh Pelaksana sebesar 96,206%. Atas sanggahan dari Pelaksana, maka Direktur RSUD Kota Madiun menyampaikan permintaan audit bangunan gedung dari BPKP dengan surat nomor 445/831/401.302/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 agar dapat menentukan nilai pembayaran berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan yang sebenarnya.


101

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Konfirmasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pihak RSUD Kota Madiun juga melayangkan surat nomor 027/1145/401.302/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan untuk tim ahli dari ITS Surabaya agar berkenan melakukan perhitungan fisik atas pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kota Madiun. Surat tersebut ditanggapi oleh pihak ITS Surabaya dengan mengirimkan tim ahli dari Fakultas Teknik Sipil (FTSI-ITS) dengan surat penugasan nomor 010987/IT2.3.1.1/KP.04/00/2015 tanggal 27 Maret 2015 untuk melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Kota Madiun. Hasil analisa tim ahli FTSP-ITS bersama dengan Konsultan Pengawas dan Pelaksana tersebut diterima oleh tim BPK pada tanggal 1 April 2015 yang menyatakan bahwa realisasi pekerjaan fisik pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kota Madiun adalah sebesar 82,15%. Laporan hasil analisa tersebut ditandatangani oleh tim ahli FTSP-ITS dilampiri dengan Berita Acara penandatanganan kesepakatan nilai kemajuan realisasi fisik gedung bersama dengan Konsultan Pengawas dan Pengguna Anggaran nomor 027/PA/148/401.202/2015 tanggal 6 Pebruari 2015. 2.

Rumah Sakit Umum Daerah, Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi, namun sampai dengan 31 Desember 2014 perencanaan teknis pembangunan instalasi belum dapat dilaksanakan pembangunannya sehingga dikatagorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp72.248.300,00

3.

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango yang pengerjaannya sampai dengan per 31 Desember belum dapat diselesaikan dengan perincian sebagai berikut : No

Jenis Pekerjaan

Progres

1

Perencanaan

100%

2

Pelaksanaan

79,628%

14.944.264.528,00

3

Pengawasan

79,628%

301.568.754,00

Jumlah

Jumlah 5.400.000,00

15.251.233.282,00


102

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Total biaya pembangunan embung Pilangbango sebesar Rp15.251.233.282,00 terdiri dari perencanaan sebesar Rp5.400.000,00

pelaksanaan sebesar Rp14.944.264.528,00

dan

pengawasan sebesar Rp301.568.754.000,00 Untuk Tahun 2014 perencanaan Pembangunan Embung sebesar

Rp5.400.000,00, jasa

Konsultansi penyusunan Dokumen DED pembangunan Pilangbango yang dilaksankan pada tahun 2012 berdasarkan SPK Nomor 050/PA/572/401.206/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp138.600.000.000 dalam jangka waktu pekerjaan 60 hari kalender. Konsultan pengawasan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 050/PA/179/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp378.722.000,00 dalam jangka waktu pekerjaan 270 hari kalender. Pelaksana pekerjaan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 050/PA/181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.767.600.000 dalam jangka waktu 270 hari kalender. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/181/401.206/2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.767.600.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 270 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 22 Desember 2014. Dalam proses waktu pelaksanaan kegiatan saat fisik mencapai kemajuan kurang lebih 85% terjadi permasalahan berupa bangunan konstruksi dinding beton penahan bangunan embung mengalami pergeseran sehingga mengakibatkan pasangan dinding penahan yang terbuat dari batu kali mengalami keretakan. Pada saat - saat mulai terjadinya pergeseran, BPBD mengambil langkah cepat dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi antara pelaksana, konsultan pengawas, konsultan perencana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas Pekerjaan Umum untuk membahas langkah-langkah preventif sehingga hasil dari rapat koordinasi tersebut telah disepakati untuk memohon bantuan tenaga ahli dari Universitas Brawijaya Malang tanggal 14 November 2014 Nomor 360/824/401.206/2014 dan tanggal 18 November 2014 tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang datang ke lokasi untuk mengadakan penelitian sekaligus dengan saran teknis untuk tidak melaksanakan kegiatan diatas dinding beton yang bergeser dan secara lisan dapat PEMERINTAH KOTA MADIUN

103

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

mengerjakan yang lain. Pada tanggal 1 Desember 2014 BPBD di undang untuk mendengarkan presentasi dari tim ahli dikampus Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang sebagai draf final atas hasil penelitian. Penjelasan secara lisan bahwa Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango sementara boleh diberi perkuatan namun secara normatif perlu segera diadakan redesain yang harus disiapkan oleh konsultan perencana. Mempertimbangkan waktu berakhirnya kontrak dan dalam rangka menyelamatkan aset negara maka terus ditindaklanjuti dengan permohonan estimasi kuantitas dan kualitas Kegiatan Pembangunan

Embung

Kota

Madiun

tanggal

12

Desember

2014

Nomor

050/051/401.206/2014 kepada Institut Teknoloagi Surabaya (ITS). Paparan hasil penelitian dari pihak ITS telah disampaikan bahwa embung pilangbango perlu segera dibuatkan perkuatan dengan tiang pancang dalam rangka menstabilkan struktur tanah namun normatif hasil kajian dari tim ahli ITS baru selesai tanggal 23 Desember 2014 sehingga hal ini sudah melampaui batas akhir kontrak dan rekomendasi untuk dipasang tiang pancang tidak tercantum dalam item RAB pada kontrak yang telah ditandatangani. Menurut perhitungan dari tim ahli kebutuhan dana untuk menambah ruang lingkup bangunan embung berupa pasangan tiang pancang termasuk konstruksi diatasnya sekitar Rp4.500.000.000,00. Pada tanggal 24 Desember 2014 BPBD dan dinas instansi terkait menyikapi kondisi tersebut di atas mengadakan konsultasi dengan LKPP di Jakarta untuk mohon informasi sekaligus solusi yang memungkinkan sebagai langkah-langkah yang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Disamping itu pelaksana mengkaji lebih lanjut bahwa untuk pengerjaan tiang pancang sebesar Rp4.500.000.000,00 tersebut tidak tercantum dalam kontraktual sehingga pelaksana menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk pengerjaan sehingga memilih untuk mengundurkan diri karena apabila menggunakan addendum kontrak dengan menambah dana maksimal 10% dari nilai kontrak awal Rp1.876.760.000,00 sehingga kegiatan pembangunan embung tersebut memang tidak dapat diselesaikan, Bahwa mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf B.5 angka 38, 39, 40 dan 41 maka pengunduran diri yang disebabkan permintaan mengerjakan item pekerjaan diluar kontrak memang tidak diatur dalam SSUK. SSUK hanya mengatur pemutusan kontrak oleh PA sebagaimana diatur pada B.5 angka 40 atau pemutusan kontrak oleh penyedia sebagaimana diatur dalam huruf B.5 angka 41. Menyikapi permasalahan tersebut Kepala BPBD Kota Madiun melayangkan surat kepada Direktur Penanganan Masalah Hukum pada LKPP di Jakarta dengan surat Nomor PEMERINTAH KOTA MADIUN

104

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

050/1034/401.206/2014 tanggal 29 Desember 2014, surat Nomor 050/1034/401.206/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan surat Nomor 050/008/401.206/2014 tanggal 5 Januari 2015. Menanggapi ketiga surat dari BPBD Kota Madiun tersebut oleh Direktur Penanganan Masalah Hukum pada LKPP memberikan pendapat dengan surat tanggapan tanggal 20 Januari 2015 Nomor 1156/D.4.3/1/2015 yang isinya sebagai berikut : a. Bilamana alasan penyedia menolak melanjutkan pelaksanaan kontrak karena tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tambahan (item baru) atas hasil justifikasi tim ahli maka PPK, jika kontrak diputus maka tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan penyedia. Penyedia tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 termasuk pengenaan sanksi daftar hitam. b. Untuk perpanjangan waktu yang menggunakan sumber dana tahun tunggal tidak diperkenakan melewati tahun anggaran berikutnya. c. Jika berdasarkan pertimbangan teknis dari tim ahli yang menyatakan bahwa untuk memperkuat konstruksi pembangunan embung harus diberikan tiang pancang, dan bilamana pekerjaan pembangunan embung akan mengalami keretakan bila tidak diberikan tiang pancang (kesalahan desain), maka PPK dapat menghentikan sementara atau menghentikan sama sekali (permanen) dengan mekanisme pengurangan volume pekerjaan melalui addendum kontrak. d. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai atau sebagaimana cara pembayaran yang tertuang dalam kontrak. e. Penambahan pekerjaan tiang pancang yang dilakukan melalui penambahan ruang lingkup hanya dapat dilakukan bilamana melalui mekanisme perubahan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. f. Terkait dengan sisa pekerjaan sebesar 15% dan penambahan tiang pancang yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 maka : 1) Pada prinsipnya dilakukan dengan kontrak baru melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 2) Bilamana terjadi perubahan perencanaan, yang masih menjadi tanggung jawab perencana maka perencana melakukan perubahan desain tanpa menuntut pembayaran. Berdasarkan kajian tim ahli baik dari Universitas Brawijaya dan ITS serta tanggapan dari LKPP maka Kepala BPBD selaku PA melayangkan surat kepada pelaksana dengan surat Nomor PEMERINTAH KOTA MADIUN

105

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

050/III/401.206/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan embung pilangbango tidak dapat dilanjutkan sesuai kontrak Nomor 050/181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan kemajuan fisik yang dilaporkan oleh konsultan pengawas 84,628% sebagai dasar akhir pelaksanaan pekerjaan sesuai yang disepakati. Dalam upaya tindak lanjut Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango agar diketahui oleh instansi fungsional yang mempunyai otoritas terkait analisa keuangan yang menyangkut batas akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, maka Kepala BPBD Kota Madiun menyampaikan permohonan review pelaksanaan kontrak kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan Nomor surat 050/199/401.206/2015 tanggal 27 Januari 2015 terkait permasalahan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango agar BPKP dapat membantu melakukan review atas pelaksanaan kontrak. Namun mengingat padatnya jadwal kegiatan BPKP dan sebagian pejabat fungsional banyak yang mutasi keluar daerah maka BPKP belum dapat secara resmi datang ke Kota Madiun untuk melaksanakan review pelaksanaan kontrak. Seiring berjalannya waktu, Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah melayangkan

surat

pemanggilan

kepada

Kepala

BPBD

dengan

Nomor

B-

33/0.5.14/lId/1/02/2015 tanggal 5 Februari 2015 untuk dimintai keterangan terkait dengan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango dan surat panggilan saksi Nomor SP.115/05.14/Fd.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kegiatan konsultan perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango sampai dengan 2 April 2015. Permasalahan tersebut masih dalam proses penyelidikan untuk konstruksi Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango dan DED Pembangunan Embung Pilangbango oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Pada tanggal 3 Maret 2015 BPBD menyampaikan surat teguran kepada pelaksana dengan Nomor 050/44/401.206.2015 perihal teguran perbaikan pembangunan embung atas kewajiban untuk segera memperbaiki/membenahi pekerjaan yang rusak. Pada tanggal 24 maret 2015 dari BPKP telah menghadap Walikota terkait kordinasi sekaligus melihat kondisi di lapangan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango dalam upaya tindak lanjut surat Walikota tanggal 27 Januari 2015 No.050/199/401.206/2015. 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kegiatan DED Pembangunan Gedung, namun sampai dengan 31 Desember 2014 pembangunan belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggarannya sehingga dikatagorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp163.952.000,00. PEMERINTAH KOTA MADIUN

106

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5. Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan, namun sampai dengan 31 Desember 2014 pembangunan belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggarannya sehingga dikatagorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp390.100.000,00. 6. Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan, perencanaan jembatan kali piring namun sampai dengan 31 Desember 2014 pembangunan belum dapat dilaksanakan sehingga dikatagorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp95.800.000,00. 7. Dinas Pekerjaan Umum, Kegiata Penataan Road Race Bantaran Kali (Perencanaan) namun sampai dengan 31 Desember 2014 pembangunan belum dapat dilaksanakan sehingga dikatagorikan sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp 24.475.000,00. Mutasi penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2014 berasal dari : No. Uraian Barang 1 Kegiatan pembangunan gedung kantor pada RSUD, berdasarkan No kontrak 050/181/401.206/2014, Tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.405.000.000,00 Seharusnya selesai pada tanggal 18 Desember 2014 , namun sampai dengan 31 Desember 2015 hanya terserap sebesar 60,82 % 1 2 Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Oksigen Sentral Rumah Sakit 3

4

5

Kegiatan pembangunan embung pada BPBD; berdasarkan No kontrak 050/181/401.206/2014, Tanggal 28 Maret 2014; dengan nilai kontrak sebesar Rp18.767.600.000,00 Seharusnya selesai pada tanggal 22 Desember 2014 , namun sampai dengan 31 Desember 2015 hanya terserap sebesar 81,26 % Kegiatan DED pembangunan gedung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan DED pmbangunan jalan dan jembatan untuk kegiatan perencanaan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap

Jumlah 3.895.774.430,00

72.248.300,00

1

15.251.233.282,00

1

163.952.000,00


390.100.000,00

107

L A P O R A N

6

7

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Kegiatan DED pembangunan jalan dan jembatan kegiatan perencanaan jembatan kali piring Kegiatan penataan road race bantaran kali (perencanaan) Jumlah

95.800.000,00

3

24.475.000,00 19.893.583.012,00

Mutasi pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2014 berasal dari : No. Uraian 1 DPPKAD (Perencanaan BPKAD) 2 3 4

Barang

Jumlah 116.000.000,00

Kec. Mangu (Lapangan Winongo) Kegiatan Rehab Mutu Perikanan Dinas Pertanian DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Jumlah

1

1.158.509.625,00

1

67.737.104,00

1 3

157.440.000,00

1.499.686.729,00

5.1.4. ASET LAINNYA Per 31 Desember 2014


Rp 61.622.430.743,00

Rp 49.326.320.994,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 yang terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Perincian aset lainnya Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.71 Aset Lainnya No

Uraian

1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2 Aset Tidak Berwujud 3 Aset Lain-lain Jumlah

2014

2013

46.731.505.000.00

46.731.505.000,00

4.785.046.600,00

3.344.263.600,00

10.105.879.143,00 61.622.430.743,00

2.048.185.766,00 49.326.320.994,00


108

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.1.4.2.1 Bangun Guna Serah (BOT)

Rp 46.731.505.000.00

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar. investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun per 31 Desember 2014 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga. Perincian penggunaan bangun guna serah sebagai berikut : No

1

2

3

4

Uraian

Jangka Waktu

Pasar Raya Sri Ratu

PT. KELOLA TAMA PROPERTI (Carrefour)

PT. KELOLA TAMA PROPERTI (THR)

PT. INDRACO (Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)

20 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun Jl.Pahlawan. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kotamadya Tingkat II Madiun dengan PT. BUMI ANUGERAH SANTOSO SURABAYA.Nomor : 644.1/1254/413.11/1996 15 tahun 10 bulan atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. S.Parman (eks terminal). sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI Nomor : 644.1/03/401.013/2008 Nomor : 001/III/KTP/2008. 15 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Slamet Riyadi. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI Nomor : 556/08/401.013/2008 Nomor : 001/XII/KTP/2008. 30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl.Pelita Tama. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO Nomor : 415.4/14/401.011/2010 Nomor : 02/SPK-IND/X/2010

Perincian Bangun Guna Serah. tersaji dalam tabel di bawah ini.

No 1 2 3 4

Tabel 5.72 Bangun Guna Serah (BOT) 2014

Uraian Pasar Raya Sri Ratu PT. Kelola Tama Properti (Carrefour ) PT. Kelola Tama Properti (THR) PT. INDRACO

14.751.750.000.00 8.500.000.000.00 10.406.250.000.00 13.073.505.000.00


2013 14.751.750.000.00 8.500.000.000.00 10.406.250.000.00 13.073.505.000.00

109

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

46.731.505.000.00

Jumlah

5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

46.731.505.000.00

Rp4.785.046.600,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset tidak berwujud berupa pengadaan software Per 31 Desember 2014 dan 2013 dtersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.73 Aset Tidak Berwujud No 1

2

3

3

Uraian

2014

BPKAD Software sikuda Software gaji Software silapmata Software SIKPD Dinas Pendapatan Software kegiatan pendampingan peralihan PBB Software pemberian penghargaan wajib pajak berprestasi Dinas Kependudukan dan Capil Software sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dukcapil ATB- Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang – fasilitas dan implementasi SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bappeda Software perencanaan 2009 Software database program penanggulangan kemiskinan 2010 Software simrenbang 2010 Software pusat data informasi ekonomi sosial budaya 2011 tercatat lebih catat pada tahun 2013 sebesar 129.918.000 Software sistem informasi perencanaan 2011 Software penyusunan profil investasi Kota Madiun 2013 Software SIM database Bappeda 2013 Software pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan 2013 Software pembangunan portal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Madiun (TKPK) 2013 SIM Database Bappeda Kota Madiun Sistem Informasi Perencanaan

2013

50.000.000,00 45.000.000,00 49.555.000,00 445.500.000,00

50.000.000,00 45.000.000,00 49.555.000,00

162.701.000,00

162.701.000,00

1.750.000,00 12.000.000,00

12.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

39.676.000,00

39.676.000,00

93.837.000,00 44.905.000,00

93.837.000,00 44.905.000,00

173.500.000,00

173.500.000,00

48.500.000,00

48.500.000,00

44.500.000,00 19.500.000,00

44.500.000,00 19.500.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

49.500.000,00 38.440.000,00 49.310.000,00

49.500.000,00


110

L A P O R A N

4 5

6 7 8

9 10 11 12

13

14

15

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Kajian lingkungan hidup strategis perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (KLHS-RPJMD) BKD Software aplikasi data pegawai di BKD Dinas Perindagkoppar Software website koperasi/UMKM dan Software Sisko dan Rita Software kegiatan penyusunan database KUMKM RSUD Software SIM RSUD Software SIM BLUD 2014 Dinas Perhubungan Software Aplikasi Retribusi Terminal KPPT Software Bangun Guna Serah (BOT) Koreksi tambah software tata ruang dari Bappeda Dinas Pasar Software Manajemen Retribusi Pasar Bagian Organisasi Software Sistem Informasi Integrasi Kota Madiun Kantor Lingkungan Hidup Software Sistem Informasi Lingkungan KLH Dinas Kebersihan dan Pertamanan ATB- Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjangRencana Induk Pengelolaan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum ATB – Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang – RTLB Jl.Ringroad ATB – Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang – RTLB Jl.Taman Praja ATB – Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang – Koridor Jl. Imam Bonjol Dinas Kesehatan ATB – Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang – Penyusunan Dokumen Road Map SIKDA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Software – Kegiatan pengembangan dan Operasional Portal Dinas Dikbudmudora

120.000.000,00 47.750.000,00

47.750.000,00

78.105.300,00

78.105.300,00

1.555.300,00

1.555.300,00

174.751.000.00 48.180.000,00

174.751.000.00 48.180.000,00

59.000.000.00

59.000.000.00

624.000.000.00

624.000.000.00

49.893.000.00

49.893.000.00

96.950.000.00

96.950.000.00

298.500.000.00

298.500.000.00

53.500.000.00

53.500.000.00

297.713.000,00

297.713.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.780.000,00

49.780.000,00

49.800.000,00

49.800.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

49.555.000,00

49.555.000,00


111

L A P O R A N

16

17

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Software kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Software Administrasi Pencaker/Aplikasi Website dan Hosting Bursa Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Bagian Administrasi pembangunan Software kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Bagian Organisasi Sistem Informasi Integrasi Pemerintah Kota Madiun Sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Hasil kajian penyusunan masterplan TIK Kota Madiun Jumlah

34.750.000,00

34.750.000,00

161.925.000,00

98.400.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

298.500.000,00 49.665.000,00 325.000.000,00 4.785.046.600,00

5.1.4.5. Aset Lain - lain

3.344.263.600,00

Rp10.105.879.143,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain dan aset rusak berat dan belum dihapuskan milik SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Perincian aset lain-lain Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.74 Aset Lain – Lain No

Uraian

1

Reklas piutang lain-lain

2

Aset tetap rusak berat Jumlah

2014

2013

127.075.000,00

127.075.000,00

9.978.804.143,00 10.105.879.143,00

1.870.994.400,00 1.998.069.400,00

Perincian aset lain-lain berupa hasil reklas piutang lain-lain Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.75 Reklas Piutang Lain-Lain No 1

Uraian

2014

Piutang Lain-lain :

127.075.000,00

2013 127.075.000,00

- Bag. Lancar Investasi Dana Bergulir Rp. 15.878.000.00 - Bag. Lancar Investasi Dana Bergulir Rp. 29.065.625.00 - Bag. Lancar Piutang Jasa Denda

Rp. 127.075.000.00


112

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Koreksi krn telah dicatat dlm aset lancar - Bag Lancar Investasi Dana Bergulir (Rp. 15.878.000.00) - Bag. Lancar Investasi Dana Bergulir (Rp. 29.065.625.00) Jml Piutang Jasa Denda CV Prapanca Rp 127.075.000,00 Jumlah

127.075.000,00

127.075.000,00

Perincian aset lain-lain berupa asset tetap rusak berat Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.76 Aset Tetap Rusak Berat

No

Uraian

2014

2013

Aset tetap rusak berat

234.808.653,00

1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.187.161.926,00

-

2

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

34.170.000,00

9.200.000,00

3

Dinas Kesehatan

15.034.600,00

28.300.000,00

4

RSUD

271.675.900,00

-

5


275.857.920,00

-

6

BAPPEDA

293.866.500,00

32.970.250,00

7

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

280.425.000,00

1.223.000,00

8

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

204.607.058,00

720.250.000,00

9

Kantor Lingkungan Hidup

33.974.497,00

4.941.000,00

10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

73.190.000,00

-

11

Dinas Tenaga Kerja dan Social

56.602.025,00

75.358.500,00

12

Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

-

26.425.500,00

13

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

25.415.200,00

14.400.000,00

14

BPBD

8.364.000,00

152.000.000,00

15 D P R D

-

16

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

17

Sekretariat Daerah

-

a. Bagian Umum

11.810.000,00

36.920.000,00

b. Bagian Adm Perekonomian dan Sosial

65.635.700,00

11.326.000,00

173.141.000,00

2.240.000,00

-

9.055.750,00

c. Bagian Organisasi d. Bagian Hukum


113

L A P O R A N

18

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

e. Bagian Administrasi Pembangunan

15.219.000,00

22.925.000,00

f. Bagian Humas

35.572.000,00

11.833.500,00

g. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

17.100.000,00

23.509.000,00

598.843.435,00

62.773.500,00

-

0

604.012.700,00

232.798.500,00

-

12.540.000,00

84.474.390,00

20.037.000,00

Sekretariat DPRD

19 BPKAD 20

Dinas Pendapatan

21

Inspektorat

22


23

Kecamatan Taman

116.156.800,00

1.455.000,00

24


112.855.200,00

5.471.000,00

25


30.811.467,00

67.023.400,00

26

Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu

-

27.914.000,00

27


1.321.523.575,00

219.740.000,00

28

Dinas Pertanian

28.544.250,00

608.000,00

39

Dinas Perindustrian, Perdag Kop & Pariwisata

2.760.000,00

37.756.500,00

30

Dinas Pasar 9.978.804.143,00

1.870.994.400,00

Jumlah Total

Penjelasan aset tetap rusak berat senilai 9.978.804.143 yaitu rusak saat sensus senilai 7.196.634.153 , kesalahan klasifikasi barang senilai 1.305.677.925 , sudah diserahkan ke pihak lain senilai 5.000.000 , dalam penelusuran senilai 897.288.883, dobel catat senilai 1.470.338.100 , rusak saat pemeriksaan BPK dari akun aset tetap peralatan mesin senilai 300.433.262 , dan reklas dari akun aset tetap jaringan senilai 273.769.920 .

5.2. KEWAJIBAN 5.2.1. KEWAJIBAN LANCAR Per 31 Desember 2014


Rp 6.116.104.569,00

Rp 416.525.252,00

5.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)


-

114

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Utang perhitungan fihak ketiga merupakan utang yang masih belum disetor ke kas negara, oleh bendahara pengeluaran. Pada tahun 2014 tidak terdapat utang pihak ketiga. Perincian utang perhitungan fihak ketiga (PFK) tersaji di tabel di bawah ini Tabel 5.77 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) No 1

Uraian

2014

2013

RSUD Kota Madiun Utang Laboratorium Sarana Medika

-

34.277.000,00

Utang Laboratorium Micros

-

59.620.500,00

Utang Kelebihan bayar pasien VIP

-

129.998,00

-

94.027.498,00

Jumlah

5.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp6.116.104.569,00 Utang jangka pendek lainnya berasal dari utang Jamkesmasta kepada Pemerintah Propinsi dan kepada Pihak Ketiga. Perincian utang jangka pendek lainnya tersaji di tabel di bawah ini Tabel 5.78 Utang Jangka Pendek Lainnya No 1

Uraian

2014

Dinas Kesehatan Utang Laboratorium Sarana Medika Utang kepada RSUD Soedono

-

16.200.000,00

149.194.491,00

242.960.466,00

-

22.681.685,00

2.482.500,00

4.887.274,00

31.842.578,00

32.933.927,00

-

2.834.402,00

Utang kepada RSJ Menur Utang kepada BP4 Utang kepada RSUD Soetomo Utang kepada RSUD Soerato Utang Bidan Praktek 2

2013

Dinas Pekerjaan Umum (GOR) Jumlah

5.605.000,00 5.926.980.000,00 6.116.104.569,00

223.171.000,00

Jumlah tersebut merupakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga atas Kegiatan Penataan Kawasan Stadion dan GOR Kota Madiun Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 050/PA/401.109/2013 tanggal 8 Maret 2013. Berikut disajikan kronologi


115

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

terjadinya Kewajiban Kontijensi : Pada tanggal 12 April 2013 Pokja ULP Penataan Kawasan Stadion dan GOR Kota Madiun memperoleh informasi dari laman inaproc tentang black list untuk pelaksana, dimana black list tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek dan black list mulai berlaku sejak 6 Pebruari 2013 sampai dengan 6 Pebruari 2015. Pokja ULP melakukan koordinasi dan konsultasi kepada LKPP dalam ini diterima oleh staf Direktorat Monitoring dan Evaluasi LKPP. Di dapat informasi bahwa penayangan black list atas nama pelaksana ditayangkan pada website sejak tanggal 5 April 2013 dan disarankan agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku pengguna anggaran melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek terkait dengan black list tersebut sebagai bahan konsultasi resmi ke LKPP. Pada tanggal 1 Mei 2013 telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek dan diperoleh salinan copy produk administratif dalam rangka pelaksanaan black list kepada pelaksana untuk Paket Pembangunan Jembatan Bungur Kec Munjungan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku pengguna anggaran Kegiatan Penataan Kawasan GOR dan Stadion melayangkan surat Nomor: 050PA2436/401.109/2013 tanggal 16 Mei 2013 kepada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP untuk berkonsultasi perihal Pelaksanaan Pekerjaan Kawasan GOR dan Stadion, selanjutnya Pihak LKPP memberikan surat tanggapan nomor:B-L54/LKPP/D-IV/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku pengguna anggaran Kegiatan Penataan GOR dan Stadion Nomor : 050/PA/2436/401.109/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang di dalamnya: 1. Pihak LKPP menyampaikan pendapat, seharusnya saat pembuktian kualifikasi Pokja ULP mengklarifikasi kembali pernyataan dalam Daftar Isian Kualifikasi, termasuk sanksi daftar hitam dari pelaksana. 2. Pelaksana bilamana saat pembuktian kualifikasi dan sebelum penandatanganan kontrak diketahui telah dikenakan sanksi daftar hitam harus menyampaikan kepada Pokja ULP bahwa perusahaan tersebut dikenakan sanksi hitam. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) maka kontrak pelaksanaan pekerjaan oleh pelaksana seharusnya diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terhadap progress pekerjaan yang telah dilaksanakan dilakukan audit oleh auditor independent untuk menghitung besaran realisasi fisik yang layak dibayarkan kepada pelaksana. Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku pengguna anggaran Kegiatan Penataaan Kawasan GOR dan Stadion melayangkan surat nomor: 050/PA/3456/401.109/2013 PEMERINTAH KOTA MADIUN

116

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

tanggal 21 Juni 2013 tentang Pemutusan Kontrak Kegiatan Penataan Kawasan GOR dan Stadion kepada pelaksana. Pihak Pelaksana melayangkan surat nomor: 001/GOR-SKS/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tanggapan Surat Pemutusan Kontrak Kegiatan Penataaan Kawasan GOR dan Stadion, menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Telah tertulis data pada LPSE Kopta Madiun bahwa seluruh soft copy penawaran dari pelaksana baik data kualifikasi maupun data penawaran administrasi, teknis dan harga untuk kegiatan tersebut di atas sudah terkirim pada tanggal 5 Pebruari 2013 jam 21.37 WIB, 2. Bahwa pelaksana menerima surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek Nomor: 050/437/406.033/2013 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 6 Pebruari 2013 jam 10.23 WIB, 3. Bahwa dengan iktikad baik proses pekerjaan oleh pelaksana dirasakan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan ataupun kelalaian atau cidera janji dalam proses pelaksanaannya, maka pelaksana merasa keberatan apabila diberlakukan Pasal 24 ayat (4) dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Selanjutnya Pada tanggal 10 Juli 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku pengguna anggaran Kegiatan Penataan Kawasan GOR dan Stadion melayangkan surat nomor: 050/PA/4107/401.109/2013 kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur perihal permohonan audit hasil pekerjaan Penataan Kawasan GOR dan Stadion. Kemudian Pada tanggal 2 Agustus 2013 BPKP memberikan surat tanggapan nomor: S-5396/PW.133/2013 atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Nomor 050/PA/4107/401.109/2013 perihal permohonan audit pekerjaan penataan kawasan GOR dan stadion, bahwa BPKP belum dapat memenuhi permintaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan meminta Pengguna Anggaran terlebih dahulu mendapatkan fatwa hukum atas keabsahan kontrak dengan pelaksana dan Pada tanggal 9 September 2013, pelaksana mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Kota Madiun sesuai surat gugutan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun di bawah register nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn tanggal 10 September 2013. Pada tanggal 11 Desember 2013, Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili gugatan pada peradilan tingkat pertama antara pelaksana dengan Pemerintah Kota Madiun cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun telah melakukan putusan nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn dengan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian


117

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2. Menyatakan tindakan penggugat yang mengikuti proses pelelangan dinyatakan sebagai pemenang dan melaksanakan pekerjaan sampai dengan sekitar 65% dan seluruh pekerjaan yang diperjanjikan adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan nomor: 050/PA/1020/401.109/2013 tanggal 8 Maret 2013 sah dan mengikat sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai 21 Juni 2013. 4. Meminta pihak tergugat menunjuk auditor independen (BPKP Perwakilan Jawa Timur) untuk melakukan audit terhadap realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan penggugat dalam waktu tujuh hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 5. Menghukum tergugat untuk membayar pekerjaan yang telah direalisasikan oleh penggugat yang besarnya sesuai dengan hasil audit secara tunai dan seketika sejak hasil audit diterima oleh tergugat dan penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada tergugat berdasarkan pertimbangan nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penggugat sesuai hasil audit dari auditor independen. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Pada tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn,

Pemerintah

Kota

Madiun

mengirimkan

surat

nomor:

005/3636/401.109/2013 tentang permohonan audit pekerjaan penataan kawasan GOR dan Stadion Kota Madiun kepada Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur. Pada tanggal 23 Mei 2014, BPKP Perwakilan Jawa Timur mengirimkan hasil review atas perhitungan prestasi pekerjaan pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan GOR dan Stadion Wilis Kota Madiun Nomor: LHR566/PW13/3/2014 dengan kesimpulan bahwa prestasi fisik yang dilaksanakan oleh pelaksana adalah sebesar 63,472% atau senilai Rp5.926.980.000 sudah termasuk PPN. E K U I T A S D A N A

 Ekuitas dana lancar

 Ekuitas dana yang diinvestasikan


118

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.3. EKUITAS DANA 5.3.1. EKUITAS DANA LANCAR Per 31 Desember 2014


Rp 266.386.502.261,81

Rp 192.697.981.687,23

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan jumlah utang lancar. Perincian ekuitas dana lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.79 Ekuitas Dana Lancar No 1 2 3 4 5 6

Jenis Ekuitas Dana

2014

SiLPA Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Cadangan Belanja dibayar dimuka Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah

2013

254.529.474.292,97 13.002.288,00 7.812.071.302,68 8.677.163.998,16 1.470.894.949,00

169.573.294.925,26 13.945.855,67 14.772.036.961,19 8.003.065.097,11 752.164.100,00

(6.116.104.569,00) 266.386.502.261,81

(322.497.754,00) 192.697.981.687,23

SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran


119

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.3.2. EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN Per 31 Desember 2014


Rp 1.973.483.995.593,39

Rp 2.898.793.253.155,60

Jumlah tersebut merupakan ekuitas dana yang ditanam dalam investasi jangka panjang dan investasi aset tetap serta investasi aset lainnya. Perincian ekuitas dana diinvestasikan Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.80 Ekuitas Dana Diinvestasikan No

Jenis Ekuitas Dana

1

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

2

Diinvestasikan dalam Aset tetap

3

Diinvestasikan dalam Aset lainnya Total

2014

2013

104.949.517.117,39

99.026.462.775,49

1.806.912.047.733,00

2.747.692.952.380,11

61.622.430.743,00

52.073.838.000,00

1.973.483.995.593,39

2.898.793.253.155,60


120

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5 BAB

PENJELASAN POS-POS NERACA A S E T

 Aset lancar



Investasi

5.1. ASET 5.1.1. ASET LANCAR

 Aset tetap 5.1.1.1. Kas dan Bank  Aset lainnya



Rp 254.542.476.580,97

Rp169.587.240.780,93

Saldo kas dan bank tersebut merupakan jumlah saldo kas dan bank serta deposito pada akhir tanggal 31 Desember 2014 yang terdiri dari saldo akhir di Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Rekening BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD, rekening BLUD RSUD, Dana Kapitasi JKN dan Deposito. Perincian kas di kas dan bank Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.1 Kas dan Bank 2014

No

Uraian

1

Saldo akhir rekening kas umum daerah Kota Madiun

2

2013

85.270.315.999,88 135.461.719.327,09

167.600.724.714,64

Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran

200.000.000,00

3.837.449,67

3

Saldo akhir kas di bendahara penerimaan

13.002.288,00

13.847.800,00

4

Saldo akhir rekening BLUD RSUD

13.353.317.190,20

1.968.830.816,62

5

Saldo akhir Dana Kapitasi JKN

514.437.775,68

-

6

Deposito

105.000.000.000,00

-

Jumlah Kas dan Bank

254.542.476.580,97

169.587.240.780,93


121

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Rp 135.461.719.327,09

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim cabang Madiun per 31 Desember 2014. Perincian kas di kas daerah Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini.

No

Tabel 5.2 Kas di Kas Daerah 2014

Uraian

1

Rek Kas Umum Daerah Kota Madiun Bank Jatim Rekening 0051021333

2

Rek Penampungan BPHTB Kota Madiun Bank Jatim Rekening 0051028111 Jumlah Kas di Kas Daerah

2013

85.270.315.999,88 135.461.719.327,09

167.600.724.714,64

-

-

135.461.719.327,09

167.600.724.714,64

Saldo kas umum daerah Kota Madiun pada Bank jatim 0051021333 sebesar Rp135.461.719.327,09 di dalamnya termasuk sisa dana tunjangan profesi guru PNSD Per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.465.921.850,00 dan sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dengan perincian sebagai berikut: Tabel 5.3 Saldo Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Per 31 Desember 2014 Uraian

Saldo Awal Dana TPG Per 1 Januari 2014

Penerimaan dari Pusat selama Tahun 2014

Realisasi Belanja TPG selama Tahun 2014

Pengembalian ke kas daerah hasil audit BPKP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13.822.109.200,00

23.011.086.000,00

21.276.764.200,00

15.556.431.000,00

Triwulan II

28.949.864.000,00

29.193.585.830,00

(243.721.830,00)

Triwulan III

28.949.864.000,00

25.280.433.980,00

3.669.430.020,00

Triwulan IV

28.949.864.000,00

22.873.783.140,00

407.701.800,00

6.483.782.660,00

109.860.678.000,00

98.624.567.150,00

407.701.800,00

25.465.921.850,00

Triwulan I

13.822.109.200,00


Total Saldo Dana TPG Per 31 Desember 2014 (6) = (2) + (3) - (4) + (5)

122

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Sedangkan kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.715.070.700,00 terdiri dari carry over tahun anggaran 2012 dan carry over tahun anggaran 2013. Dalam saldo kas di kas daerah juga termasuk sisa dana tambahan penghasilan guru PNSD Per 31 Desember 2014 sebesar Rp76.750.000,00 dengan rincian saldo sebagai berikut: Tabel 5.4 Saldo Dana Tambahan Penghasilan Guru (TPG) Per 31 Desember 2014 Uraian

Saldo Awal Dana TPG Per 1 Januari 2014

Penerimaan dari Pusat selama Tahun 2014

Realisasi Belanja TPG selama Tahun 2014

Pengembalian ke kas daerah hasil audit BPKP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Triwulan I

81.250.000,00

Total Saldo Dana TPG Per 31 Desember 2014 (6) = (2) + (3) - (4) + (5)

276.375.000,00

199.250.000,00

158.375.000,00

Triwulan II

276.375.000,00

198.000.000,00

78.375.000,00

Triwulan III

276.375.000,00

198.250.000,00

78.125.000,00

Triwulan IV

276.375.000,00

514.500.000,00

-

(238.125.000,00)

1.105.500.000,00

1.110.000.000,00

-

76.750.000,00

81.250.000,00


123

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp200.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014 berupa sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 oleh bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Saldo kas di bendahara pengeluaran tersebut merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD pada tanggal 31 Desember 2014 dan telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 4 Pebruari 2015. Perincian kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.5 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD No

Uraian

2014

2013 -

-


-

-

3

Dinas Kesehatan

-

-

4

RSUD

-

-

5


-

98.055,67

6

BAPPEDA

-

-

7


-

-

8


-

-

1


2

234.808.653,00


124

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

9


-

10


-

-

11

Dinas Tenaga Kerja dan Social

-

-

12


-

-

13


-

-

14

BPBD

-

15 D P R D

-

-

16

Walikota dan Wakil Walikota

-

-

17

Sekretariat Daerah

-

a. Bagian Administrasi Pemerintahan

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

c. Bagian Administrasi Pembangunan

-

-

PembangunanOrganisasi d. Bagian Adm Perekonomian & Sosial

-

-


-

-

f. Bagian Umum

-

-

g. Bagian Humas

200.000.000,00

-

18

Sekretariat DPRD

19

BPKAD

-

-

a. Belanja Tidak Langsung

-

-

b. Belanja Langsung

-

-

20

Inspektorat

-

-

21


-

1.000.094,00

22

Kecamatan Taman

-

-

23


-

-

24


-

-

25


-

-

26


-

-

27


-

-

28

Dinas Pertanian

-

2.739.300

29


-

-

30

Dinas Pasar

-

-

200.000.000,00

3.837.449,67

Jumlah Total


125

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


126

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp13.002.288,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2014 atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2014. Perincian kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.6 Kas di Bendahara Penerimaan SKPD No

Uraian

2014

2013

234.808.653,00 -

1.638.500,00

8.519.988,00

4.874.300,00

-

-

4.482.300,00

5.457.000,00


-

-

6


-

-

7


-

-

8

Sekretariat Daerah a. Bagian Administrasi Pemerintahan

-

-

9

BPKAD

-

-

10


-

-

11

Kecamatan Taman

-

-

12


-

-

13


-

-

14


-

-

15


-

1.878.000,00

16

Dinas Pertanian

-

-

17

Dinas Perindagkoppar

-

-

18

Dinas Pasar

-

170.000,00

13.002.288,00

13.847.800,00

1

Dinas Kesehatan

2

RSUD

3


4

Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi

5

Jumlah


127

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.1.1.4. Kas di BLUD RSUD

Rp 13.353.317.190,20

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank rekening BLUD RSUD Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2014 pada Bank Jatim Rekening nomor 0051035160. Perincian kas di BLUD RSUD Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.7 Kas di BLUD No 1

Uraian

2014

Rek BLUD RSUD Kota Madiun Bank Jatim Rekening 0051035160

13.353.317.190,20

2013 1.968.830.816,62

RSUD Kota Madiun juga memiliki rekening Jamkesmas pada BRI nomor rekening 00000045-01-00125130-1 atas nama RSUD Kota Madiun dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp5.850.810,34. Saldo pada rekening Jamkesmas tersebut tidak diakui dan dicatat sebagai bagian dari kas BLUD RSUD karena rekening tersebut pemanfaatannya untuk menampung dana Jamkesmas dropping dari Pemerintah Pusat dan setelah klaim Jamkesmas dilakukan verifikasi dan disetujui dari pengelola Jamkesmas baru dilakukan penarikan sejumlah klaim yang sudah disetujui dan selanjutnya dipindahkan ke rekening BLUD RSUD. Atas penyajian rekening BLUD RSUD Kota Madiun pada Bank Jatim 0051035160 tersebut, belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik atas Penyajian Laporan Keuangan RSUD Kota Madiun selaku Badan Layanan Umum Daerah.

5.1.1.1.5. Kas Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Rp 514.437.775,68

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas tunai dan saldo kas bank dana kapitasi rekening Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Setiap Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diperbolehkan untuk menggunakan dana kapitasi yang diterima dari Pemerintah Pusat secara langsung dan tidak perlu disetor terlebih dahulu ke kas daerah.


128

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian kas tunai dan bank Dana Kapitasi JKN Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini.

No

Tabel 5.8 Kas Dana Kapitasi JKN 2014

Uraian

2013

85.270.315.999,88 34.501.550,00

-

Kas di bank dana kapitasi JKN

479.936.225,68

-

Jumlah Kas di Kas Daerah

514.437.775,68

-

1

Kas tunai dana kapitasi JKN

2

Perincian kas tunai bendahara dana kapitasi JKN Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini.

No

Uraian

Tabel 5.9 Kas Tunai Dana Kapitasi JKN 2014

2013

85.270.315.999,88 5.050.650,00

-

Puskesmas Manguharjo

13.886.050,00

-

3

Puskesmas Banjarejo

15.564.200,00

-

4

Puskesmas Demangan

-

-

5

Puskesmas Oro-oro Ombo

-

-

6

Puskesmas Tawangrejo

650,00

-

34.501.550,00

-

1

Puskesmas Patihan

2

Jumlah Kas Tunai

Perincian saldo bank dana kapitasi JKN Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.10 Kas Bank Dana Kapitasi JKN No 1 2 3 4 5 6

Uraian

2014

Rek JKN Puskesmas Patihan Bank Jatim Rekening 0051036131 Rek JKN Puskesmas Manguharjo Bank Jatim Rekening 0051036123 Rek JKN Puskesmas Banjarejo Bank Jatim Rekening 0051036158 Rek JKN Puskesmas Demangan Bank Jatim Rekening 0051036140 Rek JKN Puskesmas Oro-oro Ombo Bank Jatim Rekening 0051036166 Rek JKN Puskesmas Tawangrejo Bank Jatim Rekening 0051036174

2013

41.957.774,03

-

123.724.227,69

-

64.832.944,86

-

99.362.877,66

-

94.776.276,86

-

55.282.124,58

-


129

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Jumlah Kas Bank

479.936.225,68

5.1.1.1.2.Deposito

-

Rp 105.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah deposito berjangka 1 bulan Pemerintah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun per 31 Desember 2014. Deposito berjangka 1 bulan pada Bank Jatim Cabang Madiun dengan suku bungan 9,5% tersebut terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2015. Perincian sertifikat deposito di bank Jatim Cabang Madiun Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.11 Deposito di Bank Jatim No

2014

Uraian

2013

1

Surat Deposito Berjangka DB 270196

25.000.000.000,00

-

2


20.000.000.000,00

-

3


20.000.000.000,00

-

4


20.000.000.000,00

-

5


20.000.000.000,00

-

105.000.000.000,00

-

Jumlah Deposito

5.1.1.2. Piutang Pajak



Rp 2.627.838.752,00

Rp 1.293.507.262,00

Jumlah saldo piutang pajak tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah tahun 2014 yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang pajak tahun 2014 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV). Perincian piutang pajak daerah Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.12 Piutang Pajak Daerah N0 1

Jenis Pajak

2014

2013 -

Pajak Hotel

210.250,00

48.408.000,00 41.707.500,00


130

L A P O R A N

K E U A N G A N

2

Pajak Rumah Kos

3

Pajak Restoran

T A H U N

2 0 1 4

1.510.000,00 87.673.

1.310.000,00 114.049.600,00

050,00


131

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

4

Pajak Hiburan

5

Pajak Reklame

6

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

7

Pajak Parkir

8

Pajak Air Tanah

9

PBB

a

Jumlah

b

Penyisihan Piutang

c

Jumlah bersih ( a – b )

2 0 1 4

46.011.101,00

30.763.000,00

67.671.375,00

97.565.815,00

1.061.384.982

1.348.414.001,00

1.525.000,00

1.493.000,00

1.344.954,00

1.158.690,00

-

1.059.261.196,00 2.627.838.752,00

1.293.507.262,00

224.321.895,92

64.152.493,67

2.403.516.856,08

1.229.354.768,33

Perincian piutang pajak daerah menurut obyek pajak berdasarkan klasifikasi umur piutang Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini Tabel 5.13 Perincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur No

Obyek Pajak

1

2

1

Pajak hotel

2

Pajak rumah kos

3

Pajak restoran

4

Umur Piutang Pajak

Jumlah

< 1 th

>1th sd < 2th

> 2 th

3

4

5

6 = 3+4+5

-

-

-

-

1.510.000,00

-

-

1.510.000,00

805.000,00

270.050,00

86.598.000,00

87.673.050,00

Pajak hiburan

13.629.900,00

-

17.133.100,00

30.763.000,00

5

Pajak reklame

73.413.290,00

6.762.100,00

17.390.425,00

97.565.815,00

6

PPJ

1.348.414.001,00

-

7

Pajak parkir

1.393.000,00

-

100.000,00

1.493.000,00

8

Pajak air tanah

601.560,00

29.160,00

527.970,00

1.158.690,00

9

PBB

778.137.241,00

-

281.123.955,00 1.059.261.196,00

a

Jumlah 1 sd 9

2.217.903.992,00

7.061.310,00

402.873.450,00 2.627.838.752,00

b

Penyisihan

c

Jml Penyisihan (a x b)

d

Jumlah ( a – c )

1% 22.179.039,92 2.195.724.952,08

- 1.348.414.001,00

10%

50%

706.131,00

201.436.725,00

6.355.179,00

224.321.895,92

201.436.725,00 2.403.516.856,08

PPJ = Pajak Penerangan Jalan


132

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

5.1.1.3. Piutang Retribusi

2 0 1 4



Rp590.411.326,00

Rp 458.018.413,00

Jumlah tersebut merupakan tagihan retribusi tahun 2014 yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang retribusi tahun 2014 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV). Perincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.14 Piutang Retribusi No

Jenis Retribusi

1

Pelayanan kesehatan

2

Pemakaian kekayaan daerah

3

Jasa Usaha

4

Pemakaian kekayaan daerah

5

Pelayanan Pasar

SKPD

2014

Dinas Kesehatan1

2013 -

82.350.720,00

Dinas PU2

6.287.705,00

7.463.342,00

Dinas Perhubungan3

90.715.150,00

49.741.250,00

BPKAD4

491.915.971,00

304.925.401,00

1.492.500,00

13.537.700,00

Dinas Pasar5

a

Jumlah

590.411.326,00

458.018.413,00

b

Jumlah Penyisihan

128.769.202,15

102.673.768,25

c

Jumlah Piutang (c – b)

461.642.123,85

392.445.744,75


133

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian piutang retribusi daerah menurut obyek berdasarkan klasifikasi umur piutang Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini Tabel 5.15 Perincian Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Umur Piutang Retribusi

Keterangan

No

< 1 th 1

1 2 3 4

2

Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan1 Pemakaian kekayaan daerah Dinas PU2 Jasa Usaha Dinas Perhubungan3 Pemakaian kekayaan daerah BPKAD4

5

Pelayanan Pasar Dinas Pasar5

a

Jumlah

b

Penyisihan

c d

> 2 th

>1th sd < 2th

3

Jumlah

4

5

6 = 3+4+5

-

-

-

-

6.287.705,00

-

-

6.287.705,00

18.259.000,00

14.345.550,00 58.110.600,00

90.715.150,00

254.440.380,00

58.493.923,00 178.981.668,00

491.915.971,00

278.987.085,00

1.492.500,00-

-

1.492.500,00

74.331.973,00 237.092.268,00

590.411.326,00

1%

10%

50%

Jml Penyisihan (axb)

2.789.870,85

7.433.197,30

118.546.134,00

128.769.202,15

Jumlah bersih ( a – c)

276.197.214,15

66.898.775,70

118.546.134,00

461.642.123,85

5.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2014


Rp 815.883.501,00

Rp1.048.377.947,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tahun 2014, tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2014. Tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar yang telah jatuh tempo Per 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, bagian lancar tagihan penjualan angsuran tahun 2014 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV).


134

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.16 Dinas Pasar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2014 Uraian

No

2013

85.270.315.999,88 199.153.875,00

1

Pasar Logam

237.915.806,00

2

Pasar Mojorejo lama

-

5.894.547,00

3

Pasar Mojorejo Baru

-

-

4

Pasar Srijaya I

41.967.130,00

48.379.630,00

5

Pasar Srijaya II

284.567.000,00

327.472.000,00

6

Pasar Kawak

-

8.009.545,00

7

Pasar Sleko

48.344.000,00

67.307.095,00

8

Pasar Jalan Opak

115.501.600,00

199.151.600,00

9

Pasar Kanigoro

126.349.896,00

154.246.920,00

a

Jumlah

815.883.501,00

b

Penyisihan

407.941.750.50

1.048.377.947,00 524.188.973,50

c


407.941.750.50

524.188.973,50

Perincian bagian lancar tagihan penjualan angsuran berdasarkan klasifikasi umur piutang Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini Tabel 5.17 Dinas Pasar Perincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Berdasarkan Umur No

Keterangan

1

2

Umur Bagian Lancar Penjualan Angsuran > 2 th < 1 th >1th sd < 2th 3

4

Jumlah

5

6 = 3+4+5

1

Pasar Logam

-

-

199.153.875,00

199.153.875,00

2

Pasar Mojorejo Lama

-

-

-

-

3

Pasar Mojorejo Baru

-

-

-

-

4

Pasar Srjaya I

-

-

41.967.130,00

41.967.130,00

5

Pasar Srijaya II

-

-

284.567.000,00

284.567.000,00

6

Pasar Kawak

-

-

-

-

7

Pasar Sleko

-

-

48.344.000,00

48.344.000,00


135

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

8

Pasar Opak

-

-

115.501.600,00

115.501.600,00

9

Pasar Kanigoro

-

-

126.349.092,00

126.349.092,00

a

Jumlah

-

-

815.883.501,00

815.432.697,00

b

Penyisihan

c

Jumlah ( a x b)

-

-

407.941.750.50

407.716.348.50

d

Jumlah bersih (a-c)

-

-

407.941.750.50

407.716.348.50

1%

5.1.1.5. Piutang Lain-lain

10%

50%



Rp 4.638.459.059,85

Rp 12.828.440.288,50

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tahun 2014, tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2014. Piutang lain-lain terdiri dari bagian lancar investasi dana bergulir, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang DBH pajak dan SP III dari Propinsi. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang lain-lain tahun 2014 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV). Perincian piutang lain-lain Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.18 Piutang Lain – Lain No

Uraian

2014

1

Bagian lancar investasi dana bergulir

2

Bagian lancar tuntutan ganti rugi

3

Piutang bagi hasil Laba BUMD

4

Piutang DBH pajak dan SP III Propinsi

5

Piutang Klaim BLUD

a

Jumlah

b

Penyisihan

c


2013

108.375.300,00

114.464.300,00

3.000.000,00

8.602.668,00

170.723.292,85

-

-

10.074.685.869,00

4.356.360.467,00

2.630.687.451,50

4.638.459.059,85

12.828.440.288,50

99.488.487,60

184.371.909,89

4.538.970.572,25

12.644.068.378,61

Perincian piutang lain-lain berdasarkan klasifikasi umur piutang Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini


136

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 5.19 Piutang Lain – Lain Berdasarkan Umur Umur Piutang Lain – Lain

Jumlah

No

Uraian

1

2

1

Bagian lancar investasi dana bergulir

-

-

108.375.300,00

108.375.300,00

2

Bagian lancar tuntutan ganti rugi

3.000.000,00

-

-

3000.000,00

3

Piutang bagi hasil Laba BUMD

170.723.292,85

-

-

170.723.292,85

4

Piutang DBH pajak dan SP III Propinsi

-

-

-

-

5

Piutang Klaim BLUD

4.356.360.467,00

-

-

4.356.360.467,00

a

Jumlah

4.530.083.759,85

-

108.375.300,00

4.638.459.059,85

b

Penyisihan

c

Jmh Penyisihan (a x b)

45.300.837,60

-

54.187.650,00

99.488.487,60

d

Jmh bersih (a – c)

4.484.782.922,25

-

54.187.650,00

4.538.970.572,85

< 1 th

>1th sd < 2th

> 2 th

3

4

5

1%

10%

6 = 3+4+5

50%

5.1.1.5.1. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Rp 108.375.300,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tahun 2014, tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2014. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir tersebut merupakan investasi dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata yang telah jatuh tempo Per 31 Desember 2014.


137

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 5.20 Dinas Perindagkoppar Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir No

Uraian

1.

Bagian Lancar Dana Bergulir Perindagkoppar

2014

2013

Industri Kecil Menengah Bergulir 2002

3.760.000,00

3.760.000,00

Bergulir 2004

65.373.100,00

66.557.100,00

Bergulir 2005

16.920.000,00

21.625.000,00

22.322.200,00

22.522.200,00

108.375.300,00 54.187.650,00 54.187.650,00

114.464.300,00 57.232.150,00 57.232.150,00

Koperasi dan UKM Bergulir 2006 a b c

Jumlah Penyisihan Jumlah bersih ( a – b )

Perincian bagian lancar investasi dana bergulir menurut obyek berdasarkan klasifikasi umur piutang Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini Tabel 5.21 Dinas Perindagkoppar Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Berdasarkan Umur Umur Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Uraian

No 1

2

Jumlah

< 1 th

>1th sd < 2th

> 2 th

3

4

5

6 = 3+4+5

Industri Kecil Menengah 1

Bergulir 2002

-

-

3.760.000,00

3.760.000,00

2

Bergulir 2004

-

-

65.373.100,00

65.373.100,00

3

Bergulir 2005

-

-

16.920.000,00

16.920.000,00

22.322.200,00

22.322.200,00

Koperasi dan UKM 4

Bergulir 2006

-

-

a

Jumlah

-

- 108.375.300,00 108.375.300,00

b

Penyisihan

1%

10%


50%

138

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

c


-

-

54.187.650,00

54.187.650,00

d

Jumlah bersih (a – c)

-

-

54.187.650,00

54.187.650,00

5.1.1.5.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Rp3.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi yang akan jatuh dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi tuntutan ganti rugi Per 31 Desember 2014. Perincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 5.22 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi No 1

Uraian

2014

2013

8.602.668,00

Kelebihan pembayaran tunjangan keluarga sebesar Rp26.819.574,00 berdasarkan SKTJM No:R.800/94/401.201/2014 tanggal 31 Juli 2014, terhitung sejak bulan September 2014 s.d Agustus 2014. Angsuran per bulan sebesar Rp1.117.482,00 melalui potongan gaji. Bagian lancar kelebihan pembayaran tunjangan keluarga yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau tahun 2014 adalah 8 bulan x Rp1.117.482 = Rp8.939.856,00 Berdasarkan SK Walikota tanggak 31 Desember 2014 Nomor: 951-401.207/3112014 tentang Pembenanan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah atas hilangnya satu unit sepeda motor AE 2534 BP kepada Suwarni, SH Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3.000.000,00

A

Jumlah

3.000,000,00

8.602.668,00

b

Penyisihan

300.000,00

86.026,68

c


2.970.000,00

8.516.641,32

2

5.1.1.5.3. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha BUMD Rp170.723.292,85 Jumlah tersebut merupakan jumlah bagi hasil laba usaha Perusahaan Daerah yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tahun 2014. Piutang bagi hasil usaha perusahaan daerah sebesar


139

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Rp170.723.292,85 yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada PD Aneka Usaha sebesar 45% dari laba bersih audited PD Aneka Usaha yang belum disetor ke kas daerah per 31 desember 2014. Bagi hasil usaha perusahaan daerah tersebut baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 21 Januari 2015 Rp170.723.292,85. Perincian piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 5.23 Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah No

U r a i a n

2014

2013

1

PDAM

-

2.501.317.200,00

2

PD BPR Bank Daerah

-

-

3

PD. Aneka Usaha

170.723.292,85

-

170.723.292,85

2.501.317.200,00

Jumlah

Perincian piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah berdasarkan umurnya Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini Tabel 5.24 Perincian Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah Berdasarkan Umur No

Keterangan

1

2

Umur Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah > 2 th < 1 th >1th sd < 2th 3

4

Jumlah

5

6 = 3+4+5

1

PDAM

-

-

-

-

2

PD BPR Bank Daerah

-

-

-

-

3

PD Aneka Usaha

170.723.292,85

-

-

170.723.292,85

a

Jumlah

170.723.292,85

-

-

170.723.292,85

b

Penyisihan

c

Jumlah ( a x b)

d

Jumlah bersih (a-c)

1%

10%

50%

1.707.232,92

-

-

1.707.232,92

169.016.059,93

-

-

169.016.059,93

5.1.1.5.4. Piutang Klaim BLUD PEMERINTAH KOTA MADIUN

Rp4.356.360.467,00 140

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo piutang klaim BLUD RSUD Kota Madiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang klaim BLUD tahun 2014 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV)) dengan perhitungan sebagaimana disajikan dibawah ini. Perincian Piutang Klaim BLUD RSUD Kota Madiun Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 5.25 Piutang Klaim BLUD No

U r a i a n

2014

2013

1

Piutang Klaim BLUD

4.356.360.467,00

2.630.687.451,50

a

Jumlah

4.356.360.467,00

2.630.687.451,50

b

Penyisihan

43.563.604,67

26.306.874,51

c


4.312.796.862,33

2.604.380.576,99

Perincian piutang klaim BLUD menurut obyek berdasarkan klasifikasi umur piutang Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini Tabel 5.26 Piutang Klaim BLUD Berdasarkan Umur Umur Piutang Klaim BLUD

No

Uraian

1

2

Jumlah

< 1 th

>1th sd < 2th

> 2 th

3

4

5

3.427.637.253,00

-

-

3.427.637.253,00

2.662.057,00

-

-

2.662.057,00

-

-

146.385.507,00

1

BPJS

2

Inhealth

3

Jamkesda

146.385.507,00

4

Jamkesmasta

711.258.503,00

5

PT. KAI

7

PT. INKA

a

Jumlah

b

Penyisihan

6 = 3+4+5

711.258.503,00

67.693.789,00

-

-

67.693.789,00

723.358,00

-

-

723.358,00

4.356.360.467,00

-

-

4.356.360.467,00

1%

10%


50%

141

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

c


43.563.604,67

-

-

43.563.604,67

d

Jumlah bersih (a – c)

4.312.796.862,33

-

-

4.312.796.862,33

5.1.1.5.5. Piutang DBH Pajak dan SP III dr Propinsi

-

Tidak terdapat saldo piutang dana bagi hasil pajak dan SP III dari propinsi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2014. Pemerintah Kota Madiiun sampai dengan 31 Desember 2014 belum menerima daftar penerimaan definitif dana bagi hasil pajak dan SP III dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak menyajikan piutang DBH dan SP III dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2014. Perincian Piutang dana bagi hasil pajak dan SP III dari Propinsi Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 5.27 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan SP III dari Provinsi Tahun 2014 dan Tahun 2013 No

U r a i a n

2014

2013

1

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – PKB

-

4.263.643.347,00

2

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – BBNKB

-

2.711.868.166,00

3

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – PBBKB

-

2.990.927.225,00

4

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – Pajak AP Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SP III Perhutani Jumlah

-

96.659.048,00

-

11.588.083,00

-

10.074.685.869,00

5

5.1.1.6. Penyisihan Piutang



Rp 860.521.336,17

Rp 856.306.115,31

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai penyisihan piutang berdasarkan hasil perhitungan nilai penyisihan piutang pada masing-masing akun sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun. Perincian Penyisihan Piutang tersaji pada Tabel di bawah ini. Tabel 5.28 Rekapitulasi Penyisihan Piutang No

U r a i a n

2014


2013

142

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

1

Piutang Pajak

224.321.895,92

64.152.493,67

2

Piutang Retribusi

128.769.202,15

83.592.738,25

3


407.941.750.50

524.188.973,50

4

Piutang Lainnya

99.488.487,60

184.371.909,89

860.521.336,17

856.306.115,31

Jumlah

5.1.1.7. Persediaan



Rp 8.677.163.998,16

Rp 8.003.065.097,11

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2014 yang terdiri dari persediaan obat dan persediaan barang pakai habis. Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 5.29 Persediaan No

U r a i a n

2014

2013

1

Persediaan Obat

7.432.214.681,16

7.231.188.308,11

2

Persediaan Barang Habis Pakai

1.244.949.317,00

771.876.789,00

Jumlah

8.677.163.998,16

8.003.065.097,11

Persediaan obat pada Dinas Kesehatan terdiri dari sisa persediaan obat pada gudang perbekalan dan seluruh puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2014. Persediaan obat pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri seluruh sisa persediaan obat termasuk di seluruh ruang/poli di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2014. Persediaan obat RSUD yang telah kedaluwarsa dan belum diajukan penghapusan adalah sebesar Rp44.054.028,00. Perincian saldo persediaan obat Per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini. Tabel 5.30 Persediaan Obat No 1

U r a I a n Dinas Kesehatan

2014 5.153.329.042,16


2013 4.290.234.248,21

143

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Obat Kadaluwarsa masih dalam Proses Penghapusan 2

RSUD Penghapusan Obat Kedaluwarsa Jumlah

-

(10.415.046,10)

2.322.939.667,00

3.001.485.472,00

(44.054.028)

(50.116.366)

7.432.214.681,16

7.231.188.308,11

Persediaan bahan habis pakai yang telah kedaluwarsa dan belum diajukan penghapusan adalah sebesar Rp13.210.560,00 Persediaan Bahan Pakai Habis meliputi Alat Tulis Kantor, Barang cetakan, Karcis, Pakaian Dinas dan Alat-alat Kontrasepsi. Perincian persediaan Bahan Pakai Habis Per SKPD Per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.31 Persediaan Barang Pakai Habis Per SKPD No

Uraian

2014

1


2

2013

234.808.653,00 -

-


-

-

3

Dinas Kesehatan

-

634.800,00

4

RSUD

5.201.050,00

6.532.700,00

5


1.544.650,00

807.500,00

6

BAPPEDA

7


8


-

9


-

10


11


12


13


14

BPBD

45.988.717,00

24.321.436,00

387.836.625,00

208.448.357,00

1.635.000,00

-

-

-

1.396.800,00

-

-

15 D P R D


-

144

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

-

16


-

17

Sekretariat Daerah

-

a. Bagian Administrasi Pemerintahan

-

-

b. Bagian Hukum

-

-

c. Bagian Administrasi Pembangunan

-

-

PembangunanOrganisasi d. Bagian Adm Perekonomian & Sosial

-

-


-

-

f. Bagian Umum

480.459.010,00

313.387.290,00

g. Bagian Humas

-

-

18

Sekretariat DPRD

-

-

19

BPKAD

-

5.350.000,00

a. Belanja Tidak Langsung

-

-

b. Belanja Langsung

-

-


145

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

20

Inspektorat

-

-

21


-

-

22

Kecamatan Taman

-

-

23


-

-

24


7.500.000,00

-

25


304.000,00

247.000,00

26


6.550.000,00

-

27


315.206.763,00

208.427.485,00

Persediaan kedaluwarsa

(13.210.560,00)

28

Dinas Pertanian

29


30

Dinas Pasar Jumlah Total

1.012.947,00

211.441,00

-

-

3.524.315,00

3.508.780,00

1.244.949.317,00

771.876.789,00

5.1.1.8. Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2014


Rp 1.470.894.949,00

Rp 752.164.100,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah belanja asuransi dibayar dimuka pada akhir tanggal 31 Desember 2014. Asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015 sesuai Polis asuransi dari Asuransi Jasindo Nomor 416.205.600.13.00003/000/000 tanggal 24 Desember 2014 untuk asuransi kebakaran atas aset pasar milik Pemerintah Kota Madiun, Nomor 416.601.200.14.000114/000/000 tanggal 24 Desember 2014 untuk aset kendaraan bermotor termasuk didalamnya partial loss dan jaminan tambahan, Nomor 416.229.200.14.00003/000/000 tanggal 24 Desember 2014 untuk aset property all risk atas aset gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Daftar aset yang diasuransikan terlampir pada masing-masing polis asuransi.


146

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

5.1.2. INVESTASI 5.1.2.1. Investasi Non Permanen 5.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir

Rp14.716.027.484,41



Rp 18.465.296.338,75

Rp 12.194.340.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2014 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK sampai dengan 31 Desember 2014. Pada neraca per 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Madiun hanya mengakui investasi non permanen pada LKK hanya sebesar modal yang diinvestasikan oleh Pemerintah Kota Madiun saja. Pemerintah Kota Madiun menyajikan saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

pada

Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp14.716.027.484,41 (Audited). Nilai tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) dari perguliran dana yang dikelola oleh 27 Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.32 Penyajian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 No

Uraian

2014 (Rp)

2013 (Rp)

12.233.825.000,00

12.194.340.000,00

1.136.142.067

0,00

5.095.329.271,75

0,00

Jumlah

18.465.296.338,75

12.194.340.000,00

Cadangan Penyisihan Piutang

(3.749.268.854,34)

(2.090.657.222,34)

Jumlah bersih

14.716.027.484,41

10.103.682.777,66

1.

Modal Pemerintah Kota Madiun

2.

Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.

Pemupukan Modal dari laba ditahan

LKK ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 yang menyatakan bahwa LKK Kota Madiun merupakan suatu lembaga keuangan mikro (bukan bank dan bukan koperasi) yang dikelola oleh masyarakat di tingkat kelurahan yang modal awalnya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk perguliran modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya menjadi kekayaan/aset Pemerintah Kota Madiun di Kelurahan. LKK memperoleh laba yang berasal dari pendapatan dalam


147

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

tahun buku yang bersangkutan. Pendapatan tersebut berasal dari bunga/jasa yang dikenakan kepada peminjam. Peraturan Walikota tersebut menyatakan bahwa Laba LKK dipergunakan untuk pemupukan modal 50%, pendidikan 10%, insentif pengurus dan pengawas 15%, insentif karyawan 5%, dana sosial 10% dan PAD 10%. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor

94.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2013

tanggal

67.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 tanggal 22 Mei 2014

27

Mei

2013

dan

melaporkan ketidaksesuaian saldo

Investasi Non Permanen-Dana Bergulir pada Neraca Pemerintah Kota Madiun dengan Neraca LKK karena Investasi Non Permanen-Dana Bergulir pada Neraca Pemerintah Kota Madiun belum menyajikan modal yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penambahan pemupukan modal dari laba bersih LKK sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan. Pada tahun 2013, juga ditemukan permasalahan adanya perbedaan nilai piutang pada lampiran neraca Pemerintah Kota Madiun, Neraca LKK, rincian piutang LKK, dan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan (BPMKB dan KP) sehingga nilai penyisihan piutang LKK tidak dapat diyakini. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun membentuk Tim Teknis Kegiatan Rekonsiliasi LKK Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMKB dan KP Nomor 414.4-401.204/80/2014 tanggal 3 November 2014 serta melakukan pengadaan jasa konsultasi akuntan publik yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 027/1895/401.204/2014 tanggal 6 Nopember 2014 untuk kegiatan rekonsiliasi LKK. Hasil pekerjaan tim teknis kegiatan rekonsiliasi dan laporan akuntan independen, menjadi dasar penyajian saldo Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 1 Januari 2014, yang sudah mencakup dana bergulir yang berasal dari Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan data pendukung penyajian saldo awal dana bergulir tersebut dan penambahan pemupukan modal selama Tahun 2014, selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada 27 LKK dan ditemukan permasalahan sebagai berikut : a. Terdapat dana bergulir sebesar Rp656.733.403,90 yang tidak jelas keberadaannya pada enam LKK Pengujian dan rekonsiliasi atas nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir menunjukkan hal sebagai berikut :


148

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 5.33 Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Per 31 Desember 2013 dan 2014

Uraian

Modal Pemupukan Jumlah modal Penyisihan Investasi Non Permanen

Nilai Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2013/1 Januari 2014 hasil rekonsiliasi (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

13.369.967.067,00

-

-

13.369.967.067,00

4.437.519.250,04

634.561.097,71

-

5.095.329.271,75

17.807.486.317,04

657.810.021,71

0,00

18.465.296.338,75

3.552.888.442,33

298.059.034,51

101.678.622,50

3.749.268.854,34

14.254.597.874,71

359.750.987,20

(101.678.622,50)

14.716.027.484,41

Lebih lanjut atas saldo dana bergulir per 31 Desember 2014 sebesar Rp18.465.296.338,75, menunjukkan terdapat dana bergulir sebesar Rp656.733.403,90 yang tidak jelas keberadaannya pada enam LKK, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.34 Piutang yang belum dapat ditentukan statusnya per 31 Desember 2013 dan 2014 (dalam rupiah) Per 31 Desember 2013 (Rp)

Penambahan (Rp)

215.564.600,00

-

-

215.564.600,00

26.642.808,00

-

-

26.642.808,00

3

Rejomulyo Nambangan Lor Madiun Lor

17.925.950,00

-

-

17.925.950,00

4

Taman

158.722.300,00

-

-

158.722.300,00

5

Kejuron

43.329.283,00

14.792.450,90

-

58.121.733,90

6

Demangan

179.756.012,00

-

-

179.756.012,00

Jumlah

641.940.953,00

14.792.450,90

-

656.733.403,90

No 1 2

LKK

Pengurangan (Rp)

per 31 Desember 2014 (Rp)

Konfirmasi kepada pengurus di enam LKK tersebut menunjukkan hal sebagai berikut. 1) Piutang pada LKK Rejomulyo sebesar Rp215.564.600,00 merupakan piutang pada pengurus lama periode kepengurusan di tahun 2004 –2007 yang tidak dapat dijelaskan sehingga dibebankan kepada

S, dengan jabatan Bendahara LKK dan M dengan jabatan Sekretaris LKK Yang

bersangkutan telah menjalani proses hukum di tahun tersebut dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 52/Pid Sus/2012/PN Sby tanggal 5 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas putusan pengadilan tersebut, kedua terdakwa telah PEMERINTAH KOTA MADIUN

149

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

menjalani hukuman pidana penjara di tahun 2012 selama 1 tahun dan tambahan hukuman badan berupa pidana penjara selama 3 bulan sebagai pengganti uang karena tidak sanggup membayar piutang tersebut. 2) Piutang pada LKK Nambangan Lor sebesar Rp26.642.808,00 merupakan piutang yang tidak dapat dijelaskan oleh pengurus lama. Namun, piutang tersebut telah diakui sebagai piutang milik bendahara lama atas nama MI dan menyatakan akan membayar piutang tersebut terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 24 Januari 2016. Bukti bahwa piutang telah dibebankan kepada bendahara lama atas nama MI berupa surat pernyataan oleh yang bersangkutan tanggal 24 Maret 2015 Nomor 02/NL/III/2015. 3) Piutang pada LKK Madiun Lor sebesar Rp17.925.950,00 merupakan piutang yang menurut nasabah sudah lunas sedangkan dalam pembukuan LKK dinyatakan belum lunas sehingga masih perlu untuk dilakukan penelusuran oleh pengurus LKK Madiun Lor atas kebenaran status piutang tersebut. Dalam surat keterangan pengurus baru periode 2014-2017 tanggal 6 Maret 2015 dinyatakan bahwa piutang tersebut merupakan tanggungjawab pengurus lama. 4) Piutang pada LKK Taman sebesar Rp158.722.300,00 merupakan selisih nilai piutang pada saat pergantian pengurus lama ke pengurus baru yang tidak dapat dijelaskan dan belum dapat ditelusuri karena sebagian besar pengurus lama periode tersebut diketahui sudah meninggal dunia dan data yang tertinggal dari pengurus lama periode tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dikonfirmasi. 5) Piutang pada LKK Kejuron sebesar Rp58.121.733,90 diketahui berdasarkan surat pernyataan pengurus LKK Kejuron tanggal 23 Maret 2015, merupakan piutang yang tidak dapat ditelusuri sebagai akibat kesalahan pembukuan dari pengurus lama yang terbawa sampai dengan pergantian pengurus baru. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembukuan LKK diketahui bahwa per 31 Desember 2013 terdapat kesalahan pembukuan sebesar Rp43.329.283,00 dan selama tahun 2014 terdapat kesalahan pembukuan sebesar Rp14.792.450,90. 6) Piutang pada LKK Demangan sebesar Rp179.756.012,00 merupakan piutang pada pengurus lama yang tidak dapat dijelaskan dan dibebankan kepada EH. Yang bersangkutan telah menjalani proses hukum di tahun tersebut dan proses hukum tersebut telah diputus dengan Putusan Pengadilan Nomor 109/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 10 Februari 2012 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas putusan pengadilan tersebut, terdakwa telah menjalani hukuman pidana penjara di tahun 2012 selama 1 tahun 6 bulan dan tambahan hukuman badan berupa


150

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

pidana penjara selama 4 bulan sebagai pengganti uang karena tidak sanggup membayar piutang tersebut.

Tabel 5.35 Piutang dan Penyisihan Piutang LKK per 31 Desember 2014 Uraian Piutang

Umur Piutang < 1 Tahun

Umur Piutang >1 dan < 2 tahun

Umur Piutang >2 tahun

9.000.541.614,00

1.899.919.167,00

6.938.543.043,00

656.733.403,90

18.495.737.227,90

90.005.416,14

189.991.916,70

3.469.271.521,50

-

3.749.268.854,34

Penyisihan Piutang

Piutang belum dapat ditentukan statusnya

Jumlah (Rp)

Berdasarkan dokumen neraca LKK per 31 Desember 2013 dan 2014 dan hasil rekonsiliasi, diketahui terdapat nilai piutang yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana bergulir yang terdiri dari modal dan pemupukan modal dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.36 . Piutang yang Bersumber dari Dana Lainnya Per 31 Desember 2013


No

LKK

Modal + Pemupukan (Rp)

Piutang (Rp)

Piutang(Modal+Pem upukan) (Rp)

Penggunaan dana lainnya (Rp)


Piutang (Rp)



1

2

3

4

5=4-3

6 (4>3)

7

8

9=8-7

10 (8>7)

1

Kartoharjo

762.780.081,50

631.243.500,00

(131.536.581,50)

-

786.727.575,00

645.385.700,00

(141.341.875,00)

2

Klegen

497.400.626,70

455.768.000,00

(41.632.626,70)

-

497.400.626,70

482.418.000,00

(14.982.626,70)

3

Oro-oro Ombo

634.960.514,00

641.831.252,00

6.870.738,00

6.870.738,00

657.007.177,00

664.237.502,00

7.230.325,00

7.230.325,00

4

Rejomulyo

559.973.637,00

548.075.500,00

(11.898.137,00)

567.645.687,00

528.130.400,00

(39.515.287,00)

-

590.442.900,00

593.641.520,00

3.198.620,00

3.198.620,00

561.237.510,00

553.050.770,00

(8.186.740,00)

-

5

Sukosari

570.556.430,00

556.562.020,00

(13.994.410,00)

-

-

6

Tawangrejo

554.941.910,00

537.652.285,00

(17.289.625,00)

7

Kelun

771.117.850,00

831.332.400,00

60.214.550,00

60.214.550,00

814.625.700,00

886.107.400,00

71.481.700,00

71.481.700,00

8

Pilangbango

600.878.094,00

623.949.600,00

23.071.506,00

23.071.506,00

630.155.714,50

627.333.450,00

(2.822.264,50)

-

9

Kanigoro

1.115.891.400,00

1.322.497.000,00

206.605.600,00

206.605.600,00

1.230.602.512,50

1.448.707.750,00

218.105.237,50

218.105.237,50

668.618.262,50

683.613.000,00

14.994.737,50

14.994.737,50

549.636.536,40

530.093.000,00

(19.543.536,40)

10

Manguharjo

644.113.062,50

633.368.000,00

(10.745.062,50)

-

-

11

Winongo

548.538.275,40

532.068.000,00

(16.470.275,40)

12

Nambangan Lor

655.142.410,00

657.177.808,00

2.035.398,00

2.035.398,00

656.702.410,00

650.287.808,00

(6.414.602,00)

13

Nambangan Kidul

969.688.037,00

859.316.400,00

(110.371.637,00)

-

999.718.600,50

815.642.650,00

(184.075.950,50)

14

Pangongangan

552.620.625,00

576.200.000,00

23.579.375,00

23.579.375,00

564.307.125,00

594.606.500,00

30.299.375,00

30.299.375,00

15

Madiun Lor

608.027.023,00

582.748.150,00

(25.278.873,00)

-

622.022.474,84

602.071.150,00

(19.951.324,84)

-

16

Patihan

528.680.000,00

519.941.670,00

(8.738.330,00)

-

538.930.000,00

538.480.170,00

(449.830,00)

17

Sogaten

500.071.012,00

537.470.000,00

37.398.988,00

37.398.988,00

513.977.162,00

506.479.000,00

(7.498.162,00)

18

Ngegong

634.959.551,50

681.773.837,00

46.814.285,50

46.814.285,50

683.676.266,00

747.957.338,00

64.281.072,00


-

64.281.072,00

151

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Per 31 Desember 2013 No

LKK

1

2

Modal + Pemupukan (Rp) 3

Piutang (Rp) 4

Per 31 Desember 2014 Piutang(Modal+Pem upukan) (Rp)


5=4-3

6 (4>3)


Piutang (Rp)

7

8



9=8-7

10 (8>7)

19

Taman

617.622.131,50

591.307.300,00

(26.314.831,50)

-

628.519.840,00

616.838.800,00

(11.681.040,00)

-

20

Kejuron

665.607.985,00

703.525.683,00

37.917.698,00

37.917.698,00

693.679.400,00

705.382.133,90

11.702.733,90

11.702.733,90

21

Pandean

674.544.633,00

697.536.000,00

22.991.367,00

22.991.367,00

695.669.095,00

709.432.500,00

13.763.405,00

13.763.405,00

22

Banjarejo

838.266.275,80

796.386.000,00

(41.880.275,80)

-

873.060.709,30

914.342.050,00

41.281.340,70

41.281.340,70

23

Manisrejo

650.417.999,20

644.974.520,00

(5.443.479,20)

-

656.360.049,20

651.237.374,00

(5.122.675,20)

-

24

Mojorejo

955.073.999,94

978.112.275,00

23.038.275,06

23.038.275,06

1.038.741.992,31

1.137.266.250,00

98.524.257,69

98.524.257,69

381.260.275,00

377.397.012,00

(3.863.263,00)

599.318.553,00

459.755.500,00

(139.563.053,00)

765.252.185,00

825.842.500,00

60.590.315,00

25

Demangan

395.716.825,00

375.956.012,00

(19.760.813,00)

26

Kuncen

568.530.196,00

404.969.500,00

(163.560.696,00)

27

Josenan

731.365.732,00

799.938.500,00

68.572.768,00

17.807.486.317,0 4

17.721.681.212,0 0

Jumlah

68.572.768,00

(85.805.105,04)

559.110.548,56

18.465.296.338,75

18.495.737.227,90

30.440.889,15

60.590.315,00 635.453.119,29

Piutang yang bersumber dari dana lainnya pada Tahun 2013 sebesar Rp559.110.548,56 dan Tahun 2014 sebesar Rp635.453.119,29 tersebut berasal dari penggunaan dana cadangan sosial dan dana cadangan pendidikan serta diantaranya dari tabungan nasabah yang digulirkan kembali ke debiturdebitur yang ada di LKK tersebut melalui kebijakan masing-masing LKK. Piutang yang bersumber dari dana lainnya tersebut tidak dilaporkan sebagai jumlah modal dalam neraca Kota Madiun namun ikut diperhitungkan dalam penyisihan piutang. Piutang dan penyisihan piutang yang bersumber dari modal, pemupukan modal maupun sumber dana lainnya tersebut telah bercampur menjadi satu dan tidak dapat dilakukan pemilahan berdasarkan sumber dananya sehingga nilai bersih Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2014 sebesar Rp14.716.027.484,41 termasuk penyisihan atas piutang yang bersumber dari dana lainnya tersebut. Pembinaan dan pengawasan LKK dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas Terpadu Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kota Madiun yang berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana serta Ketahahanan Pangan (BPMKB dan KP) yang ditetapkan dengan

Keputusan Walikota Madiun Nomor 188-401.204/83/2011

tanggal 8 April 2011, dengan tugas sebagai berikut: 1) menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota Madiun; 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pengelolaan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota Madiun; PEMERINTAH KOTA MADIUN

152

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

3) merumuskan kebijakan, menganalisa, dan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pengelolaan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota Madiun; 4) membantu tugas instansi terkait dalam pengembangan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK).

5.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Rp3.749.268.854,34

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen tahun 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2014 sebagaia tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen – investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Perincian penyisihan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.37 Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK

No 1 2 3

Uraian

2014

Penyisihan piutang lancar Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan piutang macet Jumlah

2013

90.005.416,14 189.991.916,70 3.469.271.521,50 3.749.268.854,34

5.1.2.2. Investasi Permanen

2.090.657.222,34

Rp90.233.489.632,98

5.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda Per 31 Desember 2014


Rp 90.233.489.632,98

Rp 88.922.779.997,83

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2014. Pencatatan investasi permanen pada BUMD Kota Madiun menggunakan equity method sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang disetorkan ke kas daerah. Sedangkan PEMERINTAH KOTA MADIUN

153

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan cost method sehingga investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim. Perincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.38 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah No

Nama Perusahaan

2014

2013

1

Perusahaan Daerah Air Minum Daerah

29.183.725.413,10

27.030.198.680,10

2

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun

17.603.461.097,56

19.054.723.622,16

4

PD. Aneka Usaha

9.930.196.372,32

9.321.750.945,57

3

PT. Bank Jatim

33.516.106.750,00

33.516.106.750,00 88.922.779.997,83

Jumlah

90.233.489.632,98

Perusahaan Daerah Air Minum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 Tentang PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00. Yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal PDAM sebesar 15.525.563.148,50. Modal awal PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp200.099.148,50 ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah. Perincian penyertaan modal PDAM Per 31 Desember 2014 tersaji dalam

ecto dibawah ini.

Tabel 5.39 Penyertaan Modal pada PDAM

No.

Uraian

1

Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun dan terakhir diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001 Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1993/1994 Pasal No.2P.0.172.01-002 disetor tanggal 4 Maret 1994 Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1994/1995 Pasal No.2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995

2 3


Jumlah (Rp) 200.099.148,50

4.000.000,00 2.000.000,00

154

L A P O R A N

4

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No.4017-IND,PPP No.SLA114/DP3/1999 oleh Pemerintahan Kota Madiun Bantuan Modal SK Walikota No. 2 Tahun 2002

5.969.273.000,00

6

Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC No.650/73/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)

486.610.000,00

7

Penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil pembangunan ector air bersih Kota Madiun (Berita Acara antara Pemerintah Kota Madiun No.650/202/413.109/2001 tanggal 2 Januari 2001) terdiri dari : a. Pipa distribusi PK 50mm sepanjang 2.757m sebesar Rp.49.148.000,00 b. Instalasi gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40l/dt H=30m lengkap dengan panel dan pompa 1 unit sebesar Rp99.990.000,00 c. Pompa submersible kapasitas 40 l/dt H=40m, 2 unit dan motor protector 2 unit sebesar Rp118.734.000,00 Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC No.650/825/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM) Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-SB sesuai BA No.650/001a/413.401/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota Madiun sesuai Berita Acara No.050/18001/401.109/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) dengan perincian : a. Sumur Dalam debesar Rp.312.513.000,00 b. Pompa submersible sebesar Rp247.041.000,00 c. Jaringan perpipaan sebesar Rp1.087.614.000,00 d. Pembangunan ruang jaga operator/panel pompa sebesar Rp135.383.000,00 e. Instalasi gas chlor sebesar Rp.82.642.000,00 f. Pagar keliling instalasi sumur sebesar Rp128.535.000,00 Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa barang sesuai Berita Acara Serah Terima No.030/3180/401.024/2007,berupa: a. Alat-alat pengolahan air sebesar Rp.69.300.000,00

267.872.000,00

5

8

9

10

11


2.000.000.000,00

281.500.000,00

173.500.000,00

1.993.728.000,00

885.287.000,00

155

L A P O R A N

12

13

14

15

16

17

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

b. Jaringan pipa distribusi sebesar Rp463.850.000,00 c. Sumur-sumur sebesar Rp352.137.000,00 Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa hasil kegiatan pembangunan rehabilitasi saluran pemukiman dan jaringan air bersih Kota Madiun sesuai Berita Acara Nomor 050/880/401.109/2008, dengan rincian : a. Sumur-sumur sebesar Rp.515.999.000,00 b. Peralatan pompa sebesar Rp67.331.000,00 c. Alat-alat pengolahan air sebesar 158.774.000,00 d. Jaringan pipa distribusi sebesar 826.925.000,00 Berita Acara Serah Terima Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Milik Pemerintah Kota Madiun No.028/802/401.012/2009 tertanggal 2 september 2009 sebesar Rp.1.692.665.000,00 berupa : a. Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi serta pembuatan MCK 7 (tujuh) sebesar Rp434.220.000,00 b. Pengadaan generator set 150KVA sebesar Rp399.645.000,00 c. Pembuatan sumur dalam lengkap dengan pompa Q=30 liter per detik sebesar Rp287.900.000,00 d. Sambungan rumah murah sebesar Rp570.900.000,00 Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Milik Pemerintah Kota Madiun Nomor 030/1333/401.012/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp2.158.667.500,00 berupa : a. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi senilai Rp632.478.000,00 b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi senilai Rp830.742.000,00 c. Pemasangan Sambungan Rumah senilai Rp695.447.500,00 Koreksi nilai investasi permanent perubahan metode pencatatan dari sebelumnya mengunakan cost method menjadi equity method a. Laba PDAM Tahun 2009 2.354.380.281,00 b. Deviden Tahun 2010 (1.294.909.155) Penambahan nilai investasi permanent selama tahun 2011 a. Laba PDAM Tahun 2010 2.868.294.950,90 b. Deviden Tahun 2011 (1.681.888.475,00) Berita Acara Serah Terima antara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 050/2246/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) PEMERINTAH KOTA MADIUN

1.569.029.000,00

1.692.665.000,00

2.158.667.500,00

1.059.471.126,00

1.186.406.475,90

543.431.000,00

156

L A P O R A N

18

19 20 21 22

23 24

25

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

dengan rincian sebagai berikut : a. Jaringan Pipa Distribusi Rp. 543.431.000,00 Berita Acara Serah Terima antara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 050/785/401.109/2012 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : a. Jaringan Pipa Distribusi Rp. 775.782.000,00 Penambahan nilai investasi permanen tahun 2012 a. Laba PDAM Tahun 2011 4.251.946.806,00 b. Deviden Tahun 2012 (2.338.570.800,00) Koreksi penambahan penyertaan modal PDAM atas laba bersih karena dikurangkan dari perhitungan dengan metode pencatatan ekuitas Penambahan nilai investasi permanen tahun 2013 a. Laba PDAM Tahun 2012 4.547.849.501,00 b. Deviden Tahun 2013 (2.501.200.000,00) Berita Acara Serah Terima antara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : a. Jaringan Pipa Distribusi Rp262.692.000,00 b. Pemasangan water meter induk Rp93.994.000,00 c. Pemasangan sambungan rumah Rp733.270.000,00 Koreksi penambahan penyertaan modal PDAM atas laba bersih karena dikurangkan dari perhitungan dengan metode pencatatan ekuitas Penambahan modal Pemerintah Kota Madiun berdasarkan BAST Nomor 050/1642/401.501/2013 tentang Perubahan BA Serah Terima Pemanfaatan/Pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum (DAK) terhadap temuan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah 2012 tanggal 27 Mei 2013 Nomor 94.C/LHP/XVIII.Jatim/05/2013 Penambahan nilai investasi permanen tahun 2014 a. Laba PDAM Tahun 2013 4.665.676.733,00 b. Deviden Tahun 2014 (2.566.122.200) Total Penyertaan Modal

775.782.000,00

1.913.376.006,00 276.228.172,62 2.046.649.501,00 1.089.956.000,00

454.784.950,08 53.855.000,00

2.099.554.533,00 29.183.725.413,10

PD. Bank Daerah Kota Madiun PEMERINTAH KOTA MADIUN

157

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui SKPD Kantor Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih PD.BPR Bank Daerah setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk daerah sebesar 50%. Perincian penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.40 Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Daerah

1 2 3

4

5

6

7

8

Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun Setoran penyertaan modal fasilitas kredit lunak Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010 a. Laba Tahun 2009 1.893.174.388,00 b. Deviden tahun 2010 (941.925.516,43) Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011 a. Laba Tahun 2010 1.986.322.456,00 b. Deviden Tahun 2011 (1.026.471.596,22) Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012 a. Laba Tahun 2011 2.435.268.004,00 b. Deviden Tahun 2012 (1.217.634.001,52) Koreksi penambahan penyertaan modal PD BPR Bank Daerah atas laba bersih karena kesalahan perhitungan, % jasa produksi tahun 2011 dikurangkan dari perhitungan dengan pencatatan metode ekuitas Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013 a. Laba Tahun 2012 2.826.010.104,00 b. Deviden Tahun 2013 (1.413.005.051,95) Koreksi penambahan penyertaan modal PD BPR Bank PEMERINTAH KOTA MADIUN

8.000.032.295,00 1.200.000.000,00 951.248.871,57

959.850.859,78

1.217.634.002,48

2.166.864.218,71

1.413.005.052,05

282.601.010,39 158

L A P O R A N

9

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Daerah atas laba bersih karena kesalahan perhitungan, % jasa produksi tahun 2012 dikurangkan dari perhitungan dengan pencatatan metode ekuitas Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2013 dan tahun 2014 a. Laba Tahun 2013 2.824.449.575,00 b. Deviden Tahun 2014 (1.412.224.787,42) Total Penyertaan


1.412.224.787,42

17.603.461.097,56

159

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

PD. Aneka Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagain anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih PD Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Perincian penyertaan modal PD Aneka Usaha Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.41 Penyertaan Modal pada PD Aneka Usaha

No. 1 2 3

4

5

6

7

8

Uraian Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun Penyertaan modal pembangunan SPBU pada tahun 2006 tertuang dalam Berita Acara Nomor: 050/5689/401.015/2007 Tanggal 22 Desember 2006 Penambahan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010 a. Laba Tahun 2009 550.651.565,00 b. Deviden Tahun 2010 (302.858.500,00) Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011 a. Laba Tahun 2010 531.074.191,00 b. Deviden Tahun 2011 (292.090.800) Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012 a. Laba Tahun 2011 389.896.947,31 b. Deviden Tahun 2012 (214.443.500,00) Koreksi penambahan penyertaan modal PD Aneka Usaha atas laba bersih karena kesalahan perhitungan, % jasa produksi tahun 2012 dikurangkan dari perhitungan dengan pencatatan metode ekuitas Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013 a. Laba Tahun 2012 361.281.487,00 b. Deviden Tahun 2013 (198.704.817,85) Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2013 dan tahun 2014 a. Laba Tahun 2013 310.405.987,00 b. Deviden Tahun 2014 Total Penyertaan PEMERINTAH KOTA MADIUN

Jumlah (Rp) 4.085.502.000,00 4.489.766.850,00 247.793.065,00

238.983.391,00

175.453.447.31

219.714.962,86

162.576.669,15

310.405.987,00

9.930.196.372,32 160

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

PT. Bank Jatim Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2013. Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.42 Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim

No.

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008

2

Setoran tanggal 20 April 2009

3

Setoran tanggal 22 Pebruari 2010

1.000.000,00

4


1.000.000.000,00

5

Setoran tanggal 27 Oktober 2012

7.500.000.000,00

6


20.000.000,000,00

7

Cadangan yang dikonversi saham

3.125.106.750,00

Total Penyertaan Modal

890.000.000,00 1.000.000.000,00

33.516.106.750,00


161

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6 BAB

PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN 6.1. PENDAPATAN P A D

6.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

 Pajak daerah



Retribusi

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 103.688.114.000,00

Rp134.584.344.293,39

daerah

 Hasil



pengelolaan kekayaan daeah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2014, terealisasi sebesar Rp134.584.344.293,39 yang berarti Rp30.896.230.293,39 mencapai 129,80% atau 29,80% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp103.688.114.000,00. Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp134.584.344.293,39 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2013 sebesar

Rp96.011.481.199,59

maka

realisasi

PAD

tahun

2014

terjadi

peningkatan

sebesar

Rp38.572.863.093,80 atau sebesar 40,18%. Penerimaan PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan dari sektor pajak daerah mencapai 139,60% dari target yang ditetapkan, sektor retribusi mencapai 122,82% dari target yang ditetapkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 97,93% dari target yang ditetapakn dan lain-lain PAD yang sah mencapai 130,73% dari target yang ditetapkan.


162

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.1.1.1. Pajak Daerah

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp38.807.000.000,00

Rp54.173.502.033,17

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp54.173.502.033,17

atau 139,60% yang

berarti Rp15.366.502.033,17 atau 39,60% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp38.807.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp54.173.502.033,17 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp34.432.024.109,00

maka realisasi pajak daerah

tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar

Rp19.693.775.612,00 atau 57,12%. Kenaikan cukup signifikan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, karena mulai tahun 2014 mendapatkan limpahan objek PBB dari pemerintah pusat dan banyaknya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Madiun. Realisasi pajak daerah menurut obyek pajak dapat dilihat pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan sedangkan realisasi pajak daerah menurut perincian obyek pajak dapat dilihat pada Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.


163

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian Pajak Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014 dan 2013 SKPD Dipenda

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi 2014 (Rp)

Realisasi 2013 (Rp)

Pajak Hotel

1.810.000.000,00

2.030.944.581,00

1.772.564.940,00

Pajak Restoran

2.364.000.000,00

2.991.771.648,00

2.560.863.049,00

653.000.000,00

879.797.506,00

559.679.293,00

2.500.000.000,00

2.552.412.270,00

2.568.333.345,00

11.075.000.000,00

13.926.053.314,00

11.461.797.079,00

Pajak Parkir Swasta

130.000.000,00

267.017.600,00

139.360.600,00

Pajak Air Bawah Tanah

275.000.000,00

288.095.732,00

274.581.887,00

11.000.000.000,00

16.897.131.159,17

15.094.843.916,00

9.000.000.000,00

14.340.278.223,00

38.807.000.000,00

54.173.502.033,17

Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

Pajak BPHTB PBB Jumlah

-

34.432.024.109,00

 Realisasi pajak hotel sebesar 112,21% atau 12,21% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel sesuai potensi riil. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun anggaran 2013, terjadi kenaikan sebesar Rp258.379.641,00 atau 14,58% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Pajak restoran sebesar 126,56% atau 26,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun anggaran 2013, terjadi kenaikan sebesar Rp430.908.599,00 atau 16,83% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Pajak hiburan sebesar 134,73% atau 34,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak hiburan dalam melakukan pembayaran pajak hiburan dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak tahun anggaran 2013, terjadi kenaikan yang sebesar Rp320.118.213,00 atau 57,20% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. PEMERINTAH KOTA MADIUN

164

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Pajak reklame sebesar 102,10% atau 2,10% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun anggaran 2013, terjadi penurunan sebesar Rp15.921.075,00 atau 0,62% lebih rendah pada tahun anggaran 2014.  Pajak penerangan jalan sebesar 125,74% atau 25,74% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pemakaian daya listrik oleh masyarakat Kota Madiun. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2013, terjadi peningkatan sebesar Rp2.464.256.235,00 atau 21,50% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Selain itu pada tahun 2014 terdapat SWP Pajak Penerangan Jalan Non PLN  Pajak parkir sebesar 205,40% atau 105,40% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan potensi riil pajak parkir swasta. Realisasi pajak parkir swasta tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak parkir swasta tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp127.657.000,00 atau 91,60% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Pajak air bawah tanah sebesar 104,76% atau 4,76% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan potensi riil pajak air bawah tanah. Realisasi pajak air bawah tanah tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak air bawah tanah tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.513.945,00 atau 4,92% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 153,61% atau 53,61% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan tersebut disebabkan karena penerapan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan banyaknya jumlah transaksi jual beli pengalihan hak atas tanah dan bangunan selama tahun 2014. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Realisasi BPHTB tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi BPHTB tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.802.287.199,53 atau 11,94% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. PEMERINTAH KOTA MADIUN

165

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 159,34 % atau 59,34% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

mulai tahun anggaran 2014 Pajak Bumi dan Bangunan

dilimpahkan/menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pengelola sesuai Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BA-09/WPJ.24/KP.06/2014. Perkembangan realisasi Pajak Daerah selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.2 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.1.1.2. Retribusi Daerah

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp15.836.572.000,00

Rp19.450.075.983,00

Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp19.450.075.983,00 atau 122,82% yang berarti Rp3.613.503.983,00 atau 22,82% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.836.572.000,00. Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp19.450.075.983,00 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2013 sebesar Rp17.116.760.622,00 maska realisasi retribusi daerah tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp2.333.315.361,00 atau lebih tinggi sebesar 13,63%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan yang cukup signifikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa gedung/Ruangan/Aula Diklat BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Sewa Gedung Graha yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Retribusi Ijin Gangguan/HO Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata (Diperindagkopar). Realisasi PEMERINTAH KOTA MADIUN

166

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

retribusi daerah menurut obyek retribusi daerah dapat di lihat pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi retribusi daerah menurut perincian obyek retribusi daerah dapat dilihat pada Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2014 dan 2013 SKPD

Uraian

Anggaran 2014(Rp) Realisasi 2014(Rp)

Realisasi 2013(Rp)

Dinas Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2.750.000.000,00

3.643.961.080,00

2.257.313.050,00

Dinas Pekerjaan umum

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

135.000.000,00

175.910.000,00

223.390.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

422.000.000,00

433.557.661,00

415.717.658,00

1.595.989.112,00

2.195.932.200,00

924.000.000,00

982.003.000,00

923.618.265,00

460.000.000,00

494.295.000,00

484.480.000,00

1.251.800.455,00

1.291.417.475,00

355.790.000,00

282.089.500,00

Retribusi IMB

1.900.000.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Dinas Perhubungan, Tepi Jalan Umum Komuniksi & Retribusi Penguji Kendaraan Informatika Bermotor Retribusi Terminal


1.213.153.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Sriratu)

284.400.000,00

Retribusi Ijin Trayek /Bahu Jalan

4.200.000,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi Rekreasi dan Olah Raga


Sekretariat Daerah

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Bengkok Tanaman Tebu)

4.160.000,00

5.220.000,00

203.811.000,00

288.728.750,00

233.109.000,00

75.000.000,00

131.687.500,00

60.500.000,00

54.233.000,00

54.233.000,00

186.448.000,00

1.922.287.000,00

1.962.113.968,00

1.469.398.450,00


167

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Badan Pendapatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Pengelolaan Daerah : Keuangan dan Aset sewa tanah PP 1 dan Daerah reklame/Spanduk/Banner

357.590.000,00

Retribusi Pengelolaan Kawasan Hiburan (INDRACO) Retribusi sewa tanah (CARREFOUR)

267.410.000,00

Retribusi sewa tanah dan bangunan Graha Bakti Praja oleh CV. SOHANTO ADI PERKASA untuk Pizza Hut Dan Karaoke Retribusi Sewa Bangunan (GUEST HOUSE) Kec. Kartoharjo

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kec. Taman


Kec. Manguharjo

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

655.377.342,00

275.625.000,00

262.500.000,00

323.566.100,00

294.151.000,00

300.000.000,00

-

-

-

3.600.000,00

2.996.000,00

4.344.000,00

2.933.000,00

886.230.000,00

983.243.480,00

858.190.100,00

2.600.000,00

3.575.000,00

2.669.000,00

238.500.000,00

457.744.710,00

318.674.850,00

1.500.000,00


695.197.465,00

1.832.000,00

1.862.000,00

260.000.000,00

501.413.120,00

348.924.245,00



175.000.000,00

353.050.000,00

332.825.000,00

Dinas Pertanian

Retribusi Rumah Potong Hewan

57.240.000,00

42.822.000,00

53.010.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kios dan Kolam Pasar Ikan)

14.520.000,00

14.531.600,00

14.526.500,00


168

L A P O R A N


K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga/THR DUMILAH PARK (PT KELOLA TAMA PROPERTY)

150.582.000,00

Retribusi Restoran/Rumah makan Retribusi Ijin Gangguan /HO Dinas Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Jumlah

150.582.685,00

136.893.150,00

100.000.000,00

-

300.000.000,00

611.815.500,00

538.371.500,00

2.774.320.000,00

3.256.503.797,00

3.263.619.337,00

15.836.572.000,00 19.450.075.983,00 17.116.760.622,00

 Realisasi retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar 132,51% atau 32,51% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan kunjungan pasien dan pendapatan jasa kapitasi pada bulan januari sampai dengan juli tahun 2014 pada puskesmaspuskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Realisasi retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp1.386.648.030,00 atau 61.43% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 130,30 % atau 30,30% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp47.480.000,00 atau 21,25% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan potensi riil.  Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 102,74% atau 2,74% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp17.840.003,00 atau 4,29% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan potensi riil.


169

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Realisasi retribusi IMB yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum sebesar 84,00% atau 16,00% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp599.989.112.,00 atau 27,32% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Penurunan realisasi IMB dipengaruhi

faktor berkurangnya

pemilik bangunan baik ruko, maupun tempat usaha yang mengajukan IMB serta berkurangnya mega proyek bangunan yang ada di Kota Madiun

pada tahun 2014. Pencapaian kinerja

pendapatan retribusi IMB menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum.  Realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 106,28% atau 6,28% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2013 maka terjadi peningkatan sebesar Rp58.384.735,00 atau 6,32% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi penguji kendaraan bermotor yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 107,46% atau 7,46% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Intensifikasi yang berupa himbauan untuk melaksanakan uji Kir Kendaraan Bermotor Angkutan dan peringatan bagi yang terlambat dalam uji berkalan Kendaraan Bermotor Realisasi retribusi penguji kendaraan bermotor tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi penguji kendaraan bermotor tahun anggaran 2013 maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.815.000,00 atau 2.03% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 101.38% atau 1,38% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi retribusi terminal tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi terminal tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp61.487.020,00 atau 4,76% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Hal ini sangat dipengaruhi terus berkurangnya jumlah kendaraan umum disebabkan semakin banyaknya kendaraan pribadi.


170

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Realisasi retribusi tempat khusus parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 125,10% atau 25,10% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan realisasi ini disebabkan karena dengan potensi riil. Retribusi tempat khusus parkir meliputi lahan parkir Sri Ratu dan lahan parkir Sumber Umis. Realisasi retribusi tempat khusus parkir tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat khusus parkir tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp73.700.500,00 atau 26,13% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi ijin trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 99,05% atau 0,95% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Penurunan realisasi ini disebabkan karena menurunnya jumlah pengguna jasa angkutan kota sehingga menyebabkan pengusaha angkutan kota Maupun Koperasi Pengelola Angkutan Kota enggan untuk meremajakan armadanya bahkan menghentikan operasi angkutan kotanya. Dari 65 unit angkutan kota yang beroperasi di awal tahun 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 2 unit angkutan kota tidak memperpanjang ijin trayeknya dan mengajukan penghapusan. Realisasi retribusi ijin trayek tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi ijin trayek tahun anggaran 2013 terjadi penurunan sebesar Rp1.900.000,00 atau 36,40% lebih rendah pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar 141,66% atau 41,66% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2013 maka terjadi peningkatan sebesar Rp55.619.750,00 atau 23,86% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi Tempat Hiburan Rakyat dan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar 175,58% atau 75.58% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi tempat hiburan rakyat & olahraga tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan realisasi tempat hiburan rakyat & olahraga tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp71.187.500,00 atau 117,67% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013

tersebut

disebabkan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemilik Sendang Biru Nomor 030/17/401.102/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengelolaan


171

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Kawasan Lapangan Demangan, yang memberikan konstribusi sebesar 10 juta per bulan selama masa perpanjangan.  Realisasi retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Kelahiran yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100,00% atau sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 79A yang berbunyi ”Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya” serta sejak berlakunya Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembebasan Biaya Pengumuman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan. Realisasi retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Kelahiran tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Kelahiran tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp132.215.000,00 atau 70,91% lebih rendah pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Bagian

Administrasi

Pemerintahan Umum berupa hasil lelang sewa eks bengkok yang ditanami tebu sebesar 102,07% atau 2,07% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 030401.011/74/2013 tentang Penetapan Harga Kontrak Sewa Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun dengan Pabrik Gula Masa Tanam 2014-2015. Realisasi sewa tanah eks bengkok tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp492.715.518,00 atau 33.53% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Kenaikan ini sesuai pengajuan harga penawaran sewa tanah per hektar kepada pihak ketiga Pabrik Gula.  Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah sebesar 201,74% atau 101,74% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan volume kegiatan yang menggunakan gedung diklat seperti Kegiatan tersebut diantaranya adanya penggunaan sewa kamar tidur bagi Kesebelasan Sepak Bola, Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bagi pemilih pemula dan tokoh masyarakat, Sosialisasi Kurikulum 13, Pelatihan Guru Mata pelajaran serta dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di Wilayah Kota Madiun. Apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian


172

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

kekayaan daerah tahun 2014 maka terjadi peningkatan sebesar Rp20.225.000 atau 6,08% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 255,10% atau 155,10% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi ini terdiri atas Perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp378.760.223,00 atau 31,16% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Kenaikan yang signifikan dipengaruhi oleh retribusi sewa tanah dan bangunan Gedung Graha Bhakti Praja berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Madiun dengan CV. SOHANTO ADI PERKASA tentang Penyewaan Gedung Graha Bakti Praja sebesar Rp300.000.000,00.  Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Kartoharjo sebesar 110,95% atau 10,95% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah Bengkok dipengaruhi adanya kenaikan dari harga dasar di masing – masing kelurahan ( peserta lelang ). Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2013 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2012 maka terjadi kenaikan sebesar Rp125.053.380,00 atau 14,57% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian yang dikelola oleh Kecamatan Kartoharjo sebesar 144,99% atau 44,99% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan realisasi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan permohonan ijin keramaian atau penutupan jalan warga di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi izin gangguan/keramaian tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.411.000,00 atau 48,11% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. PEMERINTAH KOTA MADIUN

173

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Taman sebesar 191,93% atau 91,93% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Taman meliputi sewa tanah yang ditanami padi. Kenaikan tersebut sesuai hasil lelang harga sewa bengkok. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah tahun 2014 apabila

dibandingkan dengan realisasi 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp139.069.860,00 atau 43,64% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian yang dikelola oleh Kecamatan Taman sebesar 137,50% atau lebih rendah 37,50% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan realisasi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan permohonan ijin keramaian atau penutupan jalan warga di wilayah Kecamatan Taman. Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi izin gangguan/keramaian tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp906.000,00 atau 33,95% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Manguharjo sebesar 192,85% atau 92,85% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Manguharjo meliputi sewa tanah bengkok yang ditanami padi di 7 kelurahan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh hasil lelang harga sewa bengkok. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp152.488.875,00 atau 43,70% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian yang dikelola oleh Kecamatan Manguharjo sebesar 122,13% atau 22,13% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan permohonan ijin keramaian atau penutupan jalan warga di wilayah Kecamatan Manguharjo. Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi izin gangguan/keramaian tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp30.000,00 atau 1,61% lebih rendah pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah

yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar

100,08% atau sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan PEMERINTAH KOTA MADIUN

174

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

dengan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.100,00 atau 0,04% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi rumah potong hewan yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar 74,81% atau 25,19% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Penurunan realisasi ini disebabkan karena jumlah sapi dan kambing yang dipotong berkurang, yang biasanya 2 ekor/hari menjadi 1 ekor/hari, disebabkan karena kenaikan harga sapi/kambing yang tidak diikuti dengan kenaikan harga daging. Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp10.182.900,00 atau 15,08% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Penurunan ini disebabkan pada tahun anggaran 2014 berkurangnya jumlah sapi/kambing yang dipotong karena sebagian besar pemotongan dilakukan di Jagal.  Realisasi retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikeloa oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata adalah Tempat Hiburan Rakyat (THR) DUMILAH PARK yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY sebesar 100,00% atau sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olehraga tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olehraga tahun anggaran 2013 maka terjadi peningkatan sebesar Rp13.689.535,00 atau 25,29% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi retribusi izin restoran atau rumah makan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata untuk tahun anggaran 2014 merupakan penerimaan retribusi usaha menuman beralkohol sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi retribusi izin restoran atau rumah makan Tahun 2014 apabilan dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 terjadi penurunan sebesar Rp.25.000.000,00atau 20,00 % pada tahun 2014. Penurunan ini sesuai potensi riil usaha minuman alkohol yang ada.  Realisasi retribusi ijin gangguan atau HO yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata sebesar 203,94% atau 103,94% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi Retribusi Ijin Gangguan atau HO tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp73.444.000,00 atau 13,64% lebih tinggi pada tahun anggaran


175

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2014. Kenaikan signifikan ijin gangguan atau HO karena kesadaran Perusahaan dalam mengurus izin dan adanya kemudahan pelayanan satu atap di KPPT.  Realisasi retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar sebesar 117,38% atau 17,38% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.115.540,00 atau 0,22% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Perkembangan realisasi retribusi daerah selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.3 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp9.621.407.000,00

Rp9.422.703.367,89,00

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.422.703.367,89 atau 97,93% yang berarti Rp198.703.632,11 atau 2.07% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp9.621.407.000,00. Tidak tercapainya target penerimaan tersebut disebabkan PD Aneka Usaha baru menyetorkan bagian laba ke kas daerah pada tahun anggaran 2015 seharusnya disetorkan sebelum tahun anggaran 2014 berakhir. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.422.703.367,89 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2013 sebesar Rp9.440.747.580,93 maka realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2014 terjadi penurunan sebesar PEMERINTAH KOTA MADIUN

176

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Rp18.044.213,04 atau sebesar 0,19%. Penurunan ini disebabkan realisasi bagian dari laba yang seharusnya disetorkan pada bulan januari tahun 2015 sebesar Rp170.723.292,85 yang berasal dari PD. Aneka Usaha tahun 2013. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.3 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

2014

2013

 PDAM

2.566.122.000,00

2.566.122.200,00

2.501.317.200,00

 PD. BPR Bank Daerah

1.412.224.000,00

1.412.224.787,42

1.413.005.051,95

198.705.000,00

0,00

198.705.000,00

5.444.356.000,00 9.621.407.000,00

5.444.356.380,47 9.422.703.367,89

5.327.720.328,98 9.440.747.580,93

 PD. Aneka Usaha  Bank Jatim Jumlah



Anggaran

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM sebesar 100,00% sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2014. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2014 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2013 maka terjadi peningkatan sebesar Rp64.805.000,00 atau 2,59% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan laba bersih setelah pajak pada PDAM berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2013 setelah diaudit.



Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD. BPR Bank Daerah sebesar 100,00% sesuai dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2014. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2014 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar Per 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 PEMERINTAH KOTA MADIUN

177

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD. BPR Bank Daerah tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD. BPR Bank Daerah tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp780.264,53 atau 0,06% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Penurunan ini disebabkan perolehan laba bersih setelah pajak pada PD. Bank Daerah berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Daerah Per 31 Desember 2012 setelah diaudit tidak memenuhi target. 

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD. Aneka Usaha sampai dengan per 31 desember 2014 tidak terealisasi. PD. Aneka Usaha baru menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tgl 21 Januari 2015 sebesar Rp170.723.292,85 atas laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha Per 31 Desember 2013.



Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim sebesar 100,00% sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya nomor 052/1080/Djl.Dn tanggal 14 Mei 2014 perihal Deviden Tahun Buku 2013, Surat nomor 052/007/Dir/Djl-Dn perihal Pembagian Deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2013 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2013 dan Berita Acara Keputusan RUPS Nomor 49 tanggal 26 Maret 2014. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim tahun anggaran 2013 maka kenaikan sebesar Rp116.636.051,49 atau 2,19% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.

Perkembangan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.4 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2014 dan Tahun 2013


178

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.1.1.4. Lain-lain Pendapa tan Asli Daerah yang sah

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp39.423.135.000,00

Rp51.538.062.909,33,00

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp51.538.062.909,33 atau 130,73% yang berarti 12.114.927.909,33% atau 30,73% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp39.423.135.000,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp51.538.062.909,33 apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2013 sebesar Rp35.021.948.887,66 maka realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar

Rp16.516.114.021,67 atau sebesar 47,16%. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut terjadi karena pendapatan jasa layanan BLUD RSUD yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga dipengaruhi adanya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah, bahwa rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, klaim asuransi kendaraan BKD, dan kenaikan jasa giro. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran PEMERINTAH KOTA MADIUN

179

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.4 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

Anggaran

2014

2013

Jasa Giro

2.000.000.000,00

8.308.845.001,27

6.234.776.847,62

456.800.000,00

3.244.168.500,00

118.310.821,22

116.541.635,37

1.575.000,00

1.759.000,00

Hasil Penjualan Aset Daerah Lembaga Keuangan Kelurahan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari : 2.312.750.242,41

100.000.000,00

 Setoran Kekurangan KK/KTP 

atas Temuan Inspektorat Kelebihan setoran retribusi pelayanan kesehatan

9.000,00

 Klaim Bank Garansi

159.800.000,00

 Angsuran Sapi Kereman  Pelunasan Sapi Kereman    

An. Winarto Pengembalian atas Pembayaran Rekening Listrik dr PLN TA. 2012 Pembulatan atas realisasi BPHTB Tahun 2013 Denda keterlambatan/temuan Itwil Pengembalian belanja tahun lalu

Dinas Pasar

Angsuran/Cicilan Penjualan Bangunan

Dinas Pertanian

Angsuran/Cicilan Penjualan BBI

RSUD Sogaten


Dinas Kesehatan Dana Kapitasi pada FKTP Jumlah

21.750.000,00

-

181.818,00

-

792.091,00

978.350,00

23.899.453,00

297.816.747,50

43,64 -

1.852.571.144,91

2.823.406.821,51

227.248.301,00

386.667.518,00

226.000.000,00 12.000.000,00

13.749.000,00

14.404.500,00

34.900.000.000,00 38.388.100.517,75

22.153.600.659,52

2.185.135.000,00

1.712.259.025,68

39.423.135.000,00 51.538.062.909,33

35.021.948.887,66

 Realisasi jasa giro sebesar 412,71% atau 312,71% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini disebabkan banyaknya idle cash sampai akhir tahun dan sebagai idle cash tersebut didepositokan. Realisasi jasa giro tahun anggaran 2014


180

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

apabila dibandingkan dengan realisasi jasa giro tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 2.021.179.805,27 atau 31,82% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi Angsuran Penjualan Bangunan sebesar 100,55% atau 0,55% lebih tinggi dibandingkan dengan

target

anggaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

APBD.

Realisasi ini dipengaruhi oleh adanya perpanjangan izin menggunakan tempat berjualan di Pasar Jasa Gamasoru dan Pasar Kawak Kota Madiun dan koreksi atas kesalahan harga bangunan Pasar Opak (Gamasoru) atas LK per 31 desember 2013. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp 159.419.217,00 atau 41,23 % lebih rendah pada tahun anggaran 2014.  Realisasi

bagi

Kelurahan

hasil

pengelolaan

(LKK)

sebesar

dana

bergulir

118,31%

dari atau

Lembaga 18,31%

Keuangan dari

target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan perolehan PAD sebesar 10% dari laba bersih tahun 2013 masing-masing LKK yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi PAD dari Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD dari Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari Lembaga Keuangan Kelurahan tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.769.185,85 atau 1,52% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah retribusi pelayanan kesehatan BLUD sebesar 109,99 atau 9,99% dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah retribusi pelayanan kesehatan BLUD tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah retribusi pelayanan kesehatan BLUD tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp16.234.499.858,23 atau 73,28% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Atas penyajian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kota Madiun tersebut, belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik atas Penyajian Laporan Keuangan RSUD Kota Madiun selaku Badan Layanan Umum Daerah.


181

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah retribusi pelayanan kesehatan merupakan realisasi dana kapitasi program JKN pada FKTP di pemerintah daerah yang dicatat berdasarkan transfer BPJS Pusat yang seharusnya berlaku mulai bulan Mei 2014. Penyusunan perencanaan pendapatan dialokasikan pada bulan yang sama. Karena terkendala kesiapan rekening dan kelengkapan lainnya selesai pada bulan juli 2014, maka dana kapitasi ditransfer ke masing-masing rekening bendahara dana kapitasi pada bulan juli 2014. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar 100,12% atau 0,12% dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah retribusi pelayanan kesehatan merupakan realisasi dana kapitasi program JKN pada FKTP di pemerintah daerah yang dicatat berdasarkan transfer BPJS Pusat yang seharusnya berlaku mulai bulan Mei 2014. Penyusunan perencanaan pendapatan dialokasikan pada bulan yang sama. Karena terkendala kesiapan rekening dan kelengkapan lainnya selesai pada bulan juli 2014, maka dana kapitasi ditransfer ke masing-masing rekening bendahara dana kapitasi pada bulan juli 2014. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar 100,12% atau 0,12% dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD . Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.5 Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2014 dan Tahun 2013


182

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.1.2. PENDAPATAN TRANSFER 6.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 6.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp8.675.247.000,00

Rp30.832.580.786,00

Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp30.832.580.786,00 atau 355,41% yang berarti Rp22.157.333.786,00 atau 255,41% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp8.675.247.000,00. Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp30.832.580.786,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2013 sebesar Rp30.559.371.461,00 maka realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp273.209.325,00 atau sebesar 0,89% lebih tinggi. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang uncontrolable karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Realisasi dana bagi hasil pajak menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi dana bagi hasil pajak menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian dana bagi hasil pajak tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.5 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

UraIan

Anggaran

2014

2013

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3.675.247.000,00

11.781.483.191,00

17.639.567.141,00

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21

5.000.000.000,00

19.051.097.595,00

12.919.804.320,00

Jumlah

8.675.247.000,00

30.832.580.786,00

30.559.371.461,00

 Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 320,56% atau 220,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan potensi riil di daerah. Realisasi bagi hasil PBB tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil PBB tahun anggaran 2013 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.858.083.950,00 atau 33,21% lebih rendah pada tahun anggaran 2014. Penurunan ini disebabkan PBB perkotaan mulai tahun PEMERINTAH KOTA MADIUN

183

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2014 karenanya telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga PBB perkotaan menjadi bagian dari pajak daerah.  Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 sebesar 381,02% atau 281,02% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan potensi riil yang ada di daerah. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.131.293.275,00 atau 47,46% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Perkembangan realisasi dana perimbangan bagi hasil pajak selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.6 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp254.560.000,00

Rp21.419.313.519,00

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp21.419.313.519,00 atau 8414,25% yang berarti

Rp21.164.753.519,00 atau 8.314,25% lebih tinggi dari anggaran yang

ditetapkan dalam APBD sebesar Rp254.560.000,00. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp21.419.313.519,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun 2013 sebesar Rp15.247.050.379,00 maka realisasi dana bagi hasil bukan pajak PEMERINTAH KOTA MADIUN

184

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp6.172.263.140,00 atau sebesar 40,48%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan pendapatan yang uncontrolable karena sangat tergantung realisasi sumber daya alam yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi dana bagi hasil bukan pajak menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian dana bagi hasil bukan pajak tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.6 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

Anggaran

2014

2013

323.215.213,00

308.370.680,00

383.182.410,00

347.408.873,00

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

248.450.000,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

6.110.000,00

20.712.915.896,00 14.591.270.826,00

Jumlah

254.560.000,00

21.419.313.519,00 15.247.050.379,00

 Realisasi bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun anggaran 2014 tidak ditargetkan dalam APBD. Realisasi bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp14.844.533,00 atau 4,81% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.  Realisasi bagi hasil dari pungutan hasil perikanan sebesar 153,23% atau 5399,23% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi ini dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi hasil dari pungutan hasil perikanan tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil dari pungutan hasil perikanan tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp35.773.537,00 atau 10,30% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014.


185

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Realisasi bagi hasil dari pertambangan umum sebesar 339.000,26% atau sebesar 338.900,26 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya kenaikan yang sangat fantastis tersebut disebabkan oleh adanya asumsi anggaran yang jauh lebih rendah mengingat pendapatan bagi hasil dari pertambangan umum merupakan pendapatan yang uncontrollabe karena sangat tergantung dari Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah dalam menganggarkan memberikan angka penganggaran yang rendah. Realisasi bagi hasil dari pertambangan umum tahun anggaran 2014 apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil dari pertambangan umum tahun anggaran 2013 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.121.645.070,00 atau 41,95% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Perkembangan realisasi dana perimbangan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.7 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2014 dan Tahun 2013


186

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp511.089.913.000,00

Rp511.089.913.000,00

Realisasi dana alokasi umum tahun anggaran 2014 adalah sebesar

Rp511.089.913.000,00 yang

berarti 100,00% atau sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp511.089.913.000,00

Realisasi dana alokasi umum tahun anggaran 2014 adalah sebesar

Rp511.089.913.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi umum tahun 2013 sebesar Rp474.093.362.000,00

maka

realisasi

dana

alokasi

umum

terjadi

kenaikan

sebesar

Rp36.996.551.000,00 atau sebesar 7,80% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang uncontrolable karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan datadata berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima. Realisasi dana alokasi umum menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi dana alokasi umum menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian dana alokasi umum tahun 2014 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.7 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

BPKAD

Uraian

Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah

Anggaran

2014

2013

511.089.913.000,00

511.089.913.000,00

474.093.362.000,00

511.089.913.000,00

511.089.913.000,00

474.093.362.000,00


187

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perkembangan realisasi dana perimbangan dana alokasi umum selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.8 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp.31.922.300.000,00

Rp31.922.300.000,00

Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp31.922.300.000,00 yang berarti 100,00% atau sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp31.922.300.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp31.922.300.000,00

apabila

dibandingkan dengan realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2013 sebesar Rp27.544.290.000,00 maka realisasi dana alokasi khusus tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp4.378.010.000,00 atau sebesar 15,89% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang uncontrolable karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Realisasi dana alokasi khusus menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi dana alokasi khusus menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014.


188

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian dana alokasi khusus tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.8 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

Anggaran

2014

2013

DAK Bidang Pendidikan

10.537.640.000,00

10.537.640.000,00

11.053.740.000,00

DAK Bidang Kesehatan

4.195.630.000,00

4.195.630.000,00

5.075.580.000,00

DAK Bidang Infrastruktur

5.514.870.000,00

5.514.870.000,00

4.946.680.000,00

DAK Bidang Air Minum

1.203.260.000,00

1.203.260.000,00

1.086.480.000,00

947.110.000,00

947.110.000,00

694.240.000,00

1.222.320.000,00

1.222.320.000,00

1.081.800.000,00

DAK Bidang Keluarga Berencana

764.170.000,00

764.170.000,00

772.930.000,00

DAK Bidang Transportasi Darat

858.820.000,00

858.820.000,00

706.970.000,00

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

1.671.710.000,00

1.671.710.000,00

1.282.430.000,00

DAK Bidang Perdagangan

2.774.250.000,00

2.774.250.000,00

843.440.000,00

DAK Bidang Pertanian

2.232.520.000,00

2.232.520.000,00

-

31.922.300.000,00

31.922.300.000,00 27.544.290.000,00

DAK Bidang Sanitasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah

Perkembangan realisasi dana perimbangan dana alokasi khusus selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dan Tahun 2013


189

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

6.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai

2 0 1 4

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp9.421.958.000,00

Rp9.951.149.437,00

Realisasi dana Dana Bagi Hasil Cukai tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.951.149.437,00 atau 105.62% yang berarti Rp529.191.437,00 atau 5,62% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp9.421.958.000,00. Realisasi dana Dana Bagi Hasil Cukai tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.951.149.437,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2013 sebesar Rp9.177.002.715,00 maka realisasi dana bagi hasil cukai tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp774.146.722,00 atau sebesar 8,44% lebih tinggi pada tahun anggaran 2014. Realisasi dana bagi hasil cukai berasal dari penerimaan dana penyesuaian berupa bagi hasil cukai dari pemerintah pusat selama satu tahun anggaran 2014. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana penyesuaian merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Realisasi dana penyesuaian menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi dana penyesuaian menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian dana penyesuaian tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.9 Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian Bagi Hasil Cukai

Anggaran 9.421.958.000,00

2014 9.951.149.437,00


2013 9.177.002.715,00

190

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

9.421.958.000,00

Jumlah

9.951.149.437,00

9.177.002.715,00

Perkembangan realisasi dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.10 Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.2.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 6.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus 6.2.2.2.2 Dana Penyesuaian

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp110.966.178.000,00

Rp111.629.826.000,00

Realisasi pendapatan Dana Penyesuaian tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp111.629.826.000,00 atau 100,60% yang berarti Rp663.648.000,00 atau 0,60% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp110.966.178.000,00. Realisasi pendapatan Dana Penyesuaian tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp111.629.826.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuain tahun anggaran 2013 sebesar Rp117.120.867.000,00 maka realisasi dana penyesuaian tahun anggaran 2014 terjadi penurunan sebesar Rp5.941.041.000,00 atau sebesar 4,69%. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana penyesuaian merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Realisasi dana penyesuaian menurut obyek dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi dana penyesuaian menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian dana penyesuaian tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.10


191

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Realisasi Dana Penyesuaian Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

UraIan

Anggaran

Tunjangan Prefesi Guru CPNSD/PNSD

110.966.178.000,00

2014

2013

110.966.178.000,00 30.728.428.000,00

BPKAD Dana Insentif Daerah P2D2 Jumlah

- 86.392.439.000,00 663.648.000,00

-

110.966.178.000,00 111.629.826.000,00 117.120.867.000,00


192

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perkembangan realisasi dana penyesuaian selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.11 Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.2.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi 6.2.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp57.186.852.000,00

Rp62.882.287.004,00

Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp62.882.287.004,00 atau 109,96% yang berarti Rp5.695.435.004,00 atau 9,96% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp57.186.852.000,00. Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp62.882.287.004,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun 2013 sebesar Rp37.301.512.163,00 maka realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp25.580.774.841,00 atau sebesar 68,58%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang uncontrolable karena menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi menurut obyek dapat di lihat pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana bagi hasil pajak dari propinsi di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun


193

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

2014 sedangkan realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian pendapatan bagi hasil pajak dari propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.11 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

Anggaran

Bagi Hasil Pajak dari Kendaraan Bermotor / PKB

2014

2013

16.377.800.000,00

20.073.875.808,00

13.699.159.495,00

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kenda12.065.639.000,00 raan Bermotor / BBNKB

14.601.222.612,00

11.024.728.841,00

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor / PBB-KB

13.442.241.000,00

15.686.377.740,00

12.315.474.112,00

176.958.000,00

214.631.456,00

154.979.812,00

15.124.214.000,00

12.169.910.307,00

57.099.314,00

136.269.081,00

50.070.589,00

62.882.287.004,00

37.301.512.163,00

Bagi Hasil Pajak dari Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah

57.186.852.000,00

Perkembangan realisasi dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.12 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Tahun 2014 dan Tahun 2013


194

L A P O R A N

L A I N L A I N P E N D A P A T A N

Y A N G S A H

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 6.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

-

Tidak terdapat pendapatan yang berasal dari dana hibah untuk tahun anggaran 2014 dan tahun

 Pendapatan anggaran 2013. hibah



Dana

6.1.3.2 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

penyesuaian dan otonomi khusus

 Bantuan

Realisasi pendapatan

keuangan Rp24.205.627.000,00 dari propinsi

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp24.205.627.000,00

Rp24.205.627.000,00

bantuan keuangan dari propinsi tahun anggaran 2014 sebesar

atau 100,00% yang berarti sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD

sebesar Rp 24.205.627.000,00

Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2014 sebesar

Rp24.205.627.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi bantuan keuangan dari propinsi tahun 2013 sebesar Rp2.023.445.000,00 maka realisasi bantuan keuangan dari propinsi tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp22.182.182.000,00 atau sebesar 1096,26%. Kenaikan yang signifikan ini karena pada tahun 2014 mendapatkan dana percepatan pembangunan infrastruktur embung dan bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai perincian dalam tabel tersebut dibawah. Realisasi bantuan keuangan dari propinsi menurut obyek dapat di lihat pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan bantuan keuangan dari propinsi di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi bantuan keuangan dari propinsi menurut perincian PEMERINTAH KOTA MADIUN

195

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perincian bantuan keuangan tahun 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.12 Bantuan Keuangan dari Propinsi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

Anggaran

BOP Madin BOS SLTA (BKSM) Community College/Akademi Komunita (AK)/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB)

BPKAD

2013

Peningkatan Pendidikan : Community College/Akademi Komunita (AK)/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB)



2014

Kantin Kejujuran TK/SD dan PK Kantin Kejujuran SMP dan SMA Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Pembangunan kelas baru SMA Pelaksanaan Peringatan HAI Tingkat Propinsi Manajemen Operasional BOS Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

627.450.000

627.450.000,00

342.810.000,00

76.000.000,00

76.000.000,00

75.000.000,00

780.000.000,00

780.000.000,00

780.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

7.405.000,00

7.405.000,00

6.575.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

-

-

100.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

-

-

51.960.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

-

-

10.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

-

24.600.000,00

18.450.000,00

24.600.000,00

33.672.000,00

33.672.000,00

-

PAUD Non Formal dan Informal Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Peningkatan Puskesmas rawat inap menjadi Puskesmas rawat

inap

standar Pengembangan Taman Posyandu


196

L A P O R A N

K E U A N G A N

Pemberian

T A H U N

makanan

2 0 1 4

tambahan

(PMT) pemulihan Balita gizi buruk Bantuan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sogaten Kota Madiun

24.000.000,00

24.000.000,00

-

-

6.150.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

-

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Percepatan Pembangunan Infrastruktur : Pembangunan Embung Pilangbango Peringatan Hari Jadi Provinsi ke 69 Tahun 2014 Jumlah

24.205.627.000,00 24.205.627.000,00 2.023.445.000,00


197

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perkembangan realisasi bantuan keuangan dari propinsi selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.13 Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.2. BELANJA B E L A N J A O P E R A S I

 Belanja

  

Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Hibah Belanja Bansos

6.2.1. BELANJA OPERASI 6.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 549.243.066.000,00

Rp 458.015.025.462,15

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2014 sebesar Rp458.015.025.462,15 atau 83,39% yang berarti Rp91.228.049.537,85 atau 16,61% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp549.243.066.000,00. Realisasi belanja pegawai

tahun 2014 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp413.686.349.144,00 dan belanja langsung sebesar

Rp44.328.666.318,15.

Realisasi

belanja

pegawai

tahun

anggaran

2014

sebesar

Rp458.015.025.462,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp418.851.817.931,00 maka realisasi belanja pegawai tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar PEMERINTAH KOTA MADIUN

198

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Rp39.163.197.531,15 atau lebih tinggi sebesar 9,35%. Perkembangan realisasi belanja pegawai selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.14 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 dan Tahun 2013


199

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.2.1.1.1. Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai Rp413.686.359.144,00 Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp413.686.359.144,00 atau 83,01% yang berarti Rp84.661.037.856 atau 16,99% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp498.347.397.000,00. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp413.686.349.144,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp377.924.830.928,00 maka realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp35.761.518.216,00 atau lebih tinggi sebesar 9,46%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 belum termasuk kekurangan pembayaran atas Kenaikan Tunjangan Beras berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.3/PB/2015 tentang Perubahan kelima atas Peraturan direktur jenderal perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang tanggal 10 pebruari 2015 yang berlaku mundur mulai Januari 2014 sebesar Rp437.032.680,00. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Madiun termasuk gaji dan tunjangan walikota/wakil walikota dan anggota DPRD yang dibayarkan selama tahun anggaran 2014. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun 2014 lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan terjadi karena dipengaruhi oleh adanya beberapa hal yaitu adanya alokasi gaji CPNSD yang rencananya akan diterima oleh Pemerintah Kota Madiun, namun Pemerintah Kota Madiun tidak melaksanakan penerimaan CPNSD pada tahun 2014 sehingga alokasi anggaran tidak terserap dan adanya alokasi anggaran tunjangan profesi guru tahun 2013 yang belum terserap sampai dengan tahun anggaran 2014 berakhir, sehingga realisasi belanja pegawai lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2014. Perincian realisasi belanja tidak langsung menurut jenis belanja pegawai dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai menurut perincian obyek dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014.


200

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

339.477.054.000,00

289.502.189.983,00

260.725.233.494,00

1.235.054.000,00

1.112.409.872,00

1.079.089.195,00

16.198.611.000,00

15.949.452.261,00

15.358.314.002,00

RSUD

9.097.935.000,00

8.986.614.775,00

8.378.273.054,00


4.713.649.000,00

4.555.322.270,00

4.464.169.122,00

BAPPEDA

2.303.070.000,00

2.197.262.923,00

2.178.467.848,00

Dinas Perhub, Kom dan Informatika

5.955.775.000,00

5.756.697.556,00

5.672.792.139,00

DKP

8.160.361.000,00

7.787.466.006,00

7.647.105.847,00


1.265.704.000,00

1.194.856.713,00

1.230.654.395,00


2.103.770.000,00

1.954.728.452,00

1.994.859.532,00


2.372.477.000,00

2.129.100.857,00

2.138.933.983,00


2.262.524.000,00

2.108.471.627,00

1.922.241.287,00


1.829.966.000,00

1.687.539.023,00

1.625.611.902,00

BPBD

1.576.293.000,00

1.425.662.459,00

1.299.937.978,00

DPRD

5.563.521.000,00

5.296.249.594,00

5.011.157.595,00


594.482.000,00

592.147.198,00

591.825.439,00

Sekretariat Daerah

-

-

7.584.605.508,00

 Bagian Pemerintahan Umum

-

-

-

 Bagian Hukum

-

-

-

 Bagian Admistrasi Pembangunan

-

-

-

 Bagian Adm Perekonian & Sosial

-

-

-

 Bagian Organisasi

-

-

-

8.018.088.000,00

7.720.267.952,00

-

-

-

-

1.597.336.000,00

1.462.556.256,00

1.458.845.683,00

38.511.767.000,00

8.764.213.176,00

10.551.525.975,00

Inspektorat

2.253.152.000,00

2.074.241.010,00

1.967.351.968,00


6.586.603.000,00

6.288.557.215,00

6.043.799.976,00

Kecamatan Taman

6.086.282.000,00

5.968.463.735,00

5.931.465.745,00


5.983.586.000,00

5.703.330.658,00

5.550.161.655,00

BKD

2.309.638.000,00

2.216.492.614,00

2.086.557.028,00

KPPT

1.192.095.000,00

1.151.789.438,00

1.120.212.663,00


5.797.535.000,00

5.158.779.132,00

-


4.183.164.000,00

4.082.075.661,00

3.878.594.660,00

Dinas Pertanian

2.581.108.000,00

2.546.138.864,00

2.390.479.698,00


2.495.552.000,00

2.437.701.841,00

2.345.819.445,00

 Bagian Umum  Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD BPKAD


201

L A P O R A N

Dinas Pasar Jumlah

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.041.245.000,00

5.875.580.023,00

5.696.744.112,00

498.347.397.000,00

413.686.359.144,00

377.924.830.928,00

6.2.1.1.2. Belanja Langsung – Belanja Pegawai Rp44.328.666.318,17 Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp44.328.666.318,17 atau 87,10% yang berarti Rp6.567.002.681,83 atau 12,90% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp50.895.669.000,00 termasuk realisasi belanja pegawai BLUD RSUD dan belanja pegawai JKN. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun anggaran 2014. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun 2014 lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan terjadi karena dipengaruhi oleh adanya adanya efisiensi belanja dan beberapa hal yang menyebabkan anggaran pada beberapa program dan kegiatan SKPD tidak diserap baik karena regulasi atau penyebab lain. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp44.328.666.318,15 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp40.926.987.003,00 maka realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp3.401.679.315,17 atau lebih tinggi sebesar 7,67%. Atas penyajian realisasi belanja pegawai BLUD RSUD Kota Madiun tersebut, belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik atas Penyajian Laporan Keuangan RSUD Kota Madiun selaku Badan Layanan Umum Daerah. Perincian realisasi belanja langsung menurut jenis belanja pegawai pada masing-masing program dan kegiatan SKPD dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai pada masing-masing program dan kegiatan SKPD menurut perincian obyek belanja pegawai dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014.


202

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.14 Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Pegawai Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

6.201.623.000,00

5.628.374.600,00

4.085.790.400,00

374.584.000,00

369.709.000,00

276.884.650,00

4.062.698.000,00

3.696.150.313,00

2.462.446.406,00

15.110.652.000,00

11.395.048.455,17

8.544.362.947,00


1.557.668.000,00

1.415.811.500,00

1.319.947.000,00

BAPPEDA

3.074.905.000,00

3.062.839.000,00

2.274.023.000,00


1.084.534.000,00

997.141.600,00

905.770.250,00

DKP

547.680.000,00

518.821.000,00

1.293.461.000,00


293.084.000,00

258.952.700,00

338.884.000,00


564.642.000,00

520.711.700,00

410.960.000,00


1.552.749.000,00

1.368.110.000,00

998.608.000,00


1.019.779.000,00

970.856.400,00

1.823.074.000,00


831.950.000,00

823.150.000,00

1.465.369.000,00

BPBD

216.949.000,00

200.109.000,00

127.150.000,00

DPRD

-

-

-


-

-

-

3.864.751.000,00

3.678.011.000,00

4.360.251.000,00


-

-

-

 Bagian Hukum

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

 Bagian Umum

-

-

-

 Bagian Humas dan Protokol

-

-

-

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

508.542.000,00

394.438.000,00

567.040.000,00

1.810.188.000,00

1.709.791.100,00

1.833.698.000,00

Inspektorat

709.119.000,00

650.165.000,00

602.955.000,00


659.701.000,00

637.649.000,00

639.778.000,00

Kecamatan Taman

748.306.000,00

728.640.000,00

726.154.000,00


766.377.000,00

696.144.000,00

583.829.000,00

BPKAD

BKD

1.192.285.000,00

667.108.000,00

819.064.500,00

KPPT

246.813.000,00

232.513.000,00

117.859.000,00


794.484.000,00

769.001.200,00

-


994.920.000,00

932.140.400,00

1.947.135.600,00

Dinas Pertanian

510.577.000.00

488.655.350,00

326.506.000,00


203

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


943.137.000,00

887.081.000,00

1.283.405.250,00

Dinas Pasar

652.972.000,00

631.544.000,00

792.581.000,00

50.895.669.000,00

44.328.666.318,17

40.926.987.003,00

Jumlah

6.2.1.2. Belanja Barang Jasa

6.2.1.2.1. Belanja Langsung

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 195.665.967.000,00

Rp 162.999.828.737,00

Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2014 setelah hasil reklas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebesar Rp162.999.828.737,00 atau 83,31% yang berarti Rp32.666.138.263,00 atau 16,69% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD setelah hasil reklas sebesar Rp195.665.967.000,00 termasuk realisasi belanja barang jasa BLUD dan belanja barang jasa JKN. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa setelah direklas tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.15 Realisasi Belanja Barang Jasa setelah di Reklas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Belanja barang jasa

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

202.179.271.000,00

169.194.840.387,00

134.639.233.409,00

Reklas ke belanja hibah

(2.565.435.000,00)

(2.378.005.000,00)

-

Reklas ke belanja bantuan sosial

(3.947.869.000,00)

(3.817.006.650,00)

(10.586.559.400,00)

195.665.967.000,00

162.999.828.737,00

124.052.674.009,00

Jumlah

Realisasi jenis belanja barang dan jasa tahun anggaran 2014 setelah hasil reklas sebesar Rp162.999.828.737,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa setelah hasil reklas tahun 2013 sebesar Rp124.052.674.009,00 maka realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa setelah hasil reklas tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp38.947.154.728,00 atau 31,39% lebih tinggi. Realisasi jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2014 sebesar Rp162.999.828.737,00 tidak termasuk realisasi belanja barang jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp6.195.011.650,00. Sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 bahwa PEMERINTAH KOTA MADIUN

204

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

realisasi belanja barang jasa di SKPD yang sifatnya bantuan Sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yaitu kode rekening 5.2.2.22. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga harus direklas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dan diungkapkan pada CaLK dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Madiun tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 seharusnya tercatat sebesar Rp169.194.850.387,00 atau 83,69% yang berarti Rp32.984.420.613,00 atau 16,31% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp202.179.271.000,00. Atas penyajian realisasi belanja barang jasa BLUD RSUD Kota Madiun tersebut, belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik atas Penyajian Laporan Keuangan RSUD Kota Madiun selaku Badan Layanan Umum Daerah. Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa meliputi realisasi belanja barang jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun anggaran 2014. Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun 2014 lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan terjadi karena dipengaruhi oleh adanya adanya efisiensi belanja dan beberapa hal yang menyebabkan anggaran pada beberapa program dan kegiatan SKPD tidak diserap baik karena regulasi atau penyebab lain. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun 2014 dan 2013 tersaji pada tabel dibawah ini Tabel 6.16 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 SKPD Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda

Anggaran 2014 26.380.064.000,00

Realisasi 2014

Realisasi 2013

23.532.415.020,00

15.120.482.842,00

776.192.000,00

765.473.200,00

472.940.925,00

Dinas Kesehatan

41.946.846.000,00

31.713.546.247,00

18.851.762.272,00

RSUD

20.241.200.000,00

20.356.912.515,00

16.615.270.430,00


2.385.872.000,00

2.312.681.300,00

2.639.086.950,00

BAPPEDA

3.018.642.000,00

2.649.855.830,00

3.679.515.050,00


2.312.894.000,00

2.282.875.969,00

2.729.733.466,00

DKP

6.717.192.000,00

6.501.987.750,00

4.460.805.090,00

905.880.000,00

854.748.025,00

851.824.794,00



205

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


1.243.321.000,00

1.200.607.600,00

910.903.780,00


4.280.369.000,00

3.962.985.733,00

2.977.127.210,00


2.669.518.000,00

2.464.513.575,00

2.684.445.780,00


1.253.651.000,00

1.202.340.600,00

1.595.841.800,00

BPBD

1.169.726.000,00

1.082.919.322,00

613.024.100,00

DPRD

-

-

-


-

-

-

Sekretariat Daerah

-

-

18.675.940.817,00

4.888.914.000,00

3.846.821.404,00

 Bagian Hukum

743.634.000,00

585.167.400,00


745.756.000,00

607.891.370,00


6.721.251.000,00

6.204.679.580,00


1.033.796.000,00

873.949.500,00

11.276.691.000,00

9.919.871.169,00

2.315.665.000,00

2.313.635.700,00

Sekretariat DPRD

12.877.825.000,00

8.061.805.169,00

6.898.149.835,00

BPKAD

19.667.268.000,00

13.006.313.808,00

10.536.191.803,00

757.688.000,00

733.942.550,00

584.397.000,00


1.949.056.000,00

1.836.977.995,00

3.854.377.220,00

Kecamatan Taman

1.900.807.000,00

1.702.371.268,00

3.743.589.673,00


2.238.344.000,00

2.151.867.784,00

3.869.993.106,00

BKD

2.345.460.000,00

1.226.939.400,00

2.585.837.000,00

245.832.000,00

236.485.854,00

217.825.517,00


1.394.856.000,00

1.328.564.295,00

-


7.193.704.000,00

6.368.915.325,00

3.211.708.034,00

Dinas Pertanian

2.032.631.000,00

1.865.949.050,00

1.576.552.150,00


4.279.027.000,00

3.264.452.230,00

2.946.841.565,00

Dinas Pasar

2.269.699.000,00

2.174.376.850,00

1.735.065.200,00

202.179.271.000,00

169.194.840.387,00

134.639.233.409,00


 Bagian Umum  Bagian Humas dan Protokol

Inspektorat

KPPT

Jumlah

Perincian anggaran dan realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun 2014 yang direklas ke belanja bantuan sosial tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.17 Reklas Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 SKPD Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan

Anggaran 2014

Realisasi 2014

616.311.000,00

542.436.000,00

24.900.000,00

24.900.000,00

1.058.975.000,00

1.038.921.100,00

Realisasi 2013

RSUD Dinas Pekerjaan Umum PEMERINTAH KOTA MADIUN

206

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

BAPPEDA Dinas Perhub, Kom dan Informatika

25.280.000,00

25.280.000,00

32.000.000,00

19.000.000,00

759.650.000,00

756.100.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

15.000.000,00

-

888.780.000,00

764.910.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

85.500.000,00

84.500.000,00

100.000.000,00

99.997.300,00

DKP Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BPBD DPRD Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah  Bagian Pemerintahan Umum

851.660.000,00

 Bagian Hukum  Bagian Admistrasi Pembangunan  Bagian Adm Perekonian & Sosial  Bagian Organisasi  Bagian Umum  Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD BPKAD Inspektorat Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman

86.500.000,00

86.292.000,00

162.700.000,00

162.629.000,00

289.404.000,00

284.590.000,00

1.561.705.000,00

1.507.648.000,00

Dinas Pertanian

507.749.000,00

503.068.250,00


84.000.000,00

82.000.000,00

185.600.000,00

183.490.000,00

6.513.304.000,00

6.195.011.650,00

Kecamatan Manguharjo BKD KPPT Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Dinas Pasar Jumlah

Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa pada masing-masing program dan kegiatan SKPD menurut jenis belanja barang jasa dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa menurut perincian obyek barang jasa dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perkembangan realisasi belanja barang jasa selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 6.15 PEMERINTAH KOTA MADIUN

207

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.2.1.3. Belanja Hibah Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 20.473.718.000,00

Rp 19.770.005.507,51

6.2.1.3.1. Belanja Tidak Langsung Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja hibah tahun anggaran 2014 setelah hasil reklas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebesar Rp19.770.005.507,51 atau 96,56% yang berarti Rp703.712.492,49 atau 3,44% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD setelah hasil reklas sebesar Rp20.473.718.000,00. Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja hibah setelah direklas tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.18 Realisasi Belanja Hibah setelah di Reklas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Belanja hibah Reklas dari belanja barang jasa Jumlah

Anggaran 2014

Realisasi 2014

17.908.283.000,00

17.392.000.507,51

2.565.435.000,00

2.378.005.000,00

20.473.718.000,00

19.770.005.507,51

Realisasi 2013 19.145.410.060,00 19.145.410.060,00

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja hibah tahun anggaran 2014 setelah hasil reklas adalah sebesar Rp19.770.005.507,51 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja hibah tahun 2013 setelah hasil reklas sebesar Rp19.145.410.060,00 maka realisasi belanja langsung


208

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

jenis belanja hibah tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp624.595.447,51 atau sebesar 3,26% lebih tinggi. Realisasi jenis belanja hibah tahun anggaran 2014 sebesar Rp Rp19.770.005.507,51 termasuk realisasi belanja barang jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berupa uang tunai sebesar Rp2.378.005.000,00. Sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 bahwa realisasi belanja barang jasa di SKPD yang sifatnya bantuan Sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa uang yaitu kode rekening 5.2.2.22. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga harus direklas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran belanja hibah dan diungkapkan pada CaLK dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Madiun tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 seharusnya tercatat sebesar Rp17.392.000.507,51 atau 97,12% yang berarti Rp516.282.492,49 atau 2,88% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp17.908.283.000,00. Realisasi belanja langsung jenis belanja hibah adalah realisasi belanja hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun kepada badan/lembaga/organisasi selama tahun anggaran 2014. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja hibah tahun 2014 sedikit lebih rendah atau telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja hibah tahun 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.19 Realisasi Belanja Hibah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Hibah Hibah kepada KORPRI

19.145.410.060,00 25.000.000,00

25.000.000,00

2.500.464.000,00

2.097.713.400,00

Hibah kepada PRAMUKA

125.000.000,00

125.000.000,00

Hibah kepada PMI

125.000.000,00

125.000.000,00

Hibah kepada MUI

80.000.000,00

80.000.000,00

Hibah kepada BAZ

71.000.000,00

71.000.000,00

Hibah kepada BNK

195.000.000,00

187.000.000,00

Hibah kepada FKUB

79.169.000,00

79.169.000,00

Hibah kepada KONI

Realisasi 2013


209

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

Hibah kepada Dewan Pendidikan

2 0 1 4

60.000.000,00

60.000.000,00

Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta

1.124.500.000,00

1.124.500.000,00

Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)

1.080.000.000,00

1.080.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.300.000.000,00

2.300.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

2.500.000.000,00

2.499.712.800,00

21.400.000,00

21.400.000,00

Hibah PMDMK Jambanisasi

3.385.000.000,00

3.375.509.425,51

Hibah Pemberdayaan Masyarakat

3.306.700.000,00

3.211.445.882,00

640.300.000,00

639.800.000,00

54.750.000,00

54.750.000,00

17.908.283.000,00

17.392.000.507,51

Hibah kepada Community College Hibah Pengamanan kepada Polresta Hibah Pengamanan kepada Kodim Hibah kepada Poltek Hibah kepada Dewan Kesenian Hibah RTLH Hibah Yayasan Kanker Indonesia

Hibah Bantuan Operasional RT,RW, LPMK Hibah Bantuan Operasional PAUD Jumlah

19.145.410.060,00

Perincian realisasi menurut jenis belanja hibah dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi menurut perincian obyek belanja hibah dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perkembangan realisasi belanja hibah selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.16 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2014 dan Tahun 2013


210

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 13.314.772.000,00

Rp 11.154.516.718,00

6.2.1.4.1. Belanja Tidak Langsung Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014 setelah hasil reklas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebesar Rp11.154.516.718,00 atau 83,78% yang berarti Rp2.160.255.282,00 atau 16% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD setelah reklas sebesar Rp13.314.772.000,00. Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial setelah direklas tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.20 Realisasi Belanja Bantuan Sosial setelah di Reklas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Belanja bantuan sosial

Anggaran 2014 9.366.903.000,00

Realisasi 2014 7.337.510.068,00


Realisasi 2013 22.339.419.419,00

211

L A P O R A N

K E U A N G A N

Reklas dari belanja barang jasa Jumlah

T A H U N

2 0 1 4

3.947.869.000,00

3.817.006.650,00

10.586.559.400,00

13.314.772.000,00

11.154.516.718,00

32.925.978.819,00

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014 setelah reklas adalah sebesar Rp11.154.516.718,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial tahun 2013 setelah reklas sebesar Rp32.925.978.819,00 maka realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial tahun 2014 setelah reklas terjadi penurunan sebesar Rp21.771.462.101,00 atau sebesar 34% lebih rendah. Realisasi

jenis

belanja

bantuan

sosial

tahun

anggaran

2014

setelah

reklas

sebesar

Rp11.154.516.718,00 termasuk realisasi belanja barang jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp3.817.006.650,00. Sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 bahwa realisasi belanja barang jasa di SKPD yang sifatnya bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa uang yaitu kode rekening 5.2.2.22. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga harus direklas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dan diungkapkan pada CaLK dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Madiun tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 seharusnya tercatat sebesar Rp6.798.292.500,00 atau 77,02% yang berarti Rp2.028.707.500,00 atau 22,98% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp8.827.000.000,00. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat dan kepada anggota masyarakat pada tahun anggaran 2014 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan hal ini karena Pemerintah Kota Madiun harus selektif pada saat memberikan bantuan sosial dan termasuk persyaratan kelengkapan administratif dalam rangka proses pengajuan dan pencairan bantuan sosial supaya di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum. Perincian realisasi belanja tidak langsung jenis belanja Bantuan Sosial tahun 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.21 Realisasi Belanja Bantuan sosial Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

Anggaran 2014

Realisasi 2014


Realisasi 2013

212

L A P O R A N

K E U A N G A N

Bantuan sosial kepada organisasi sosial

T A H U N

2 0 1 4

740.000.000,00

419.300.000,00

440.950.000,00

6.878.280.000,00

5.358.905.000,00

7.440.907.419,00

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat

1.208.720.000,00

`1.020.087.500,00

Bantuan keuangan partai politik

539.903.000,00

539.217.568,00

494.903.000,00

9.366.903.000,00

7.337.510.068,00

22.339.419.419,00

Bantuan sosial kpd kelompok masyarakat

Jumlah

13.962.659.000,00

Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial menurut jenis belanja bantuan sosial dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial menurut perincian obyek belanja bantuan sosial dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perkembangan realisasi belanja bantuan sosial selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.17 Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2014 dan Tahun 2013


213

L A P O R A N

B E L A N J A

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.2.2. BELANJA MODAL

M O D A L

 Tanah

 

 

6.2.2.1. Belanja Langsung

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 235.354.805.000,00

Rp 201.533.941.749,00

Peralatan dan Mesin Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2014 adalah sebesar Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp201.533.941.749,00 atau 85,58% yang berarti Rp33.820.863.251,00 atau 14,42% lebih rendah Aset Tetap dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp234.474.805.000,00. Apabila Lainnya Aset Lainnya dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun 2013 sebesar

Rp180.111.320.995,47 maka realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp21.422.620.753,53 atau lebih tinggi sebesar 11,76%. Realisasi belanja langsung jenis belanja modal pada masing-masing program dan kegiatan menurut jenis belanja modal dapat di lihat di Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sedangkan realisasi belanja langsung jenis belanja modal menurut perincian obyek belanja modal dapat dilihat di Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Perkembangan realisasi belanja modal selama 2 tahun terakhir terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik 6.18 Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2013

6.2.2.1.1. Belanja Modal Tanah Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 210.000.000,00

Rp 0,00

Pada tahun anggaran 2014 terdapat alokasi anggaran belanja modal tanah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tidak terdapat realisasi belanja modal tanah. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan harga antara Pemerintah dengan PEMERINTAH KOTA MADIUN

214

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

warga pemilik tanah. Perincian pengeluaran belanja modal tanah tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.22 Realisasi Belanja Modal Tanah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhub, Kom dan Informatika DKP Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BPBD DPRD Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Bagian Hukum Bagian Admistrasi Pembangunan Bagian Adm Perekonian & Sosial Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD BPKAD Inspektorat Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo BKD KPPT Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perindagkoppar Dinas Pasar Jumlah

Anggaran 2014

Realisasi 2014 -

210.000.000,00 210.000.000,00

Realisasi 2013 -

-

-

-

6.2.2.1.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2014 PEMERINTAH KOTA MADIUN

Realisasi 2014

215

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Rp 53.375.955.000,00

Realisasi

belanja

modal

peralatan

dan

mesin

tahun

Rp 44.449.284.012,00

anggaran

2014

adalah

sebesar

Rp44.449.284.012,00 atau 83,28% yang berarti Rp8.926.670.988,00 atau 16,72% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp53.375.955.000,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2014 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi yang berasal dari sisa kontrak pada beberapa program dan kegiatan SKPD dan terdapat beberapa program dan kegiatan SKPD yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 antara lain Kegiatan Pembangunan Instalasi Pemusnah Limbah Padat Medis pada RSUD, paket pengadaan mesin incenerator karena gagal lelang, Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit karena sumber dana pajak rokok yang bersumber dari provinsi mengalami perubahan penurunan pagu anggaran untuk alokasi dana pajak rokok untuk Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/614/KTP/013/2014 sebesar Rp5.799.076.638 yang semula alokasi pajak rokok untuk Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/261/KPTS/013/2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.124.214.000,00 sehingga berpengaruh pada kegiatan pengadaan alat kesehatan pada RSUD yang sumber dananya berasal dari pajak rokok. Selain itu terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok yang sumber dananya berasal dari (DBH-CHT) tidak terserap disebabkan gagal lelang karena waktu pelaksanaan kegiatan terbatas sehingga tidak ada pihak ketiga (rekanan) yang bersedia mengikuti proses lelang. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2013 sebesar Rp36.982.576.657,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2013 sebesar Rp36.982.576.657,00 maka realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp7.466.707.355,00 atau 16,70% lebih tinggi. Perincian pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini.


216

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 6.23 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

Realisasi 2014

Realisasi 2013

4.129.542.000,00

3.873.568.000,00

1.594.283.920,00

506.020.000,00

501.782.000,00

95.984.364,00

9.288.864.000,00

8.504.117.626,00

4.744.396.398,00

17.835.445.000,00

11.284.303.100,00

16.189.174.000,00

4.281.610.000,00

3.836.201.000,00

2.943.252.900,00

137.980.000,00

136.755.500,00

481.841.000,00


3.395.422.000,00

3.310.732.586,00

2.275.185.375,00

DKP

1.003.886.000,00

981.552.500,00

488.753.000,00


880.360.000,00

781.240.000,00

825.596.000,00


433.918.000,00

419.362.000,00

362.665.000,00


377.071.000,00

374.094.500,00

165.914.000,00


57.700.000,00

57.453.000,00

172.568.000,00


204.500.000,00

195.600.000,00

343.035.000,00

BPBD

-

-

437.975.000,00

DPRD

-

-

-


-

-

-

Sekretariat Daerah

-

-

-

Bagian Pemerintahan Umum

-

Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA

Bagian Hukum

Anggaran 2014

187.514.000,00

21.600.000,00

21.500.000,00

45.433.500,00

Bagian Admistrasi Pembangunan

252.200.000,00

247.383.500,00

46.411.000,00

Bagian Adm Perekonian & Sosial

121.000.000,00

110.850.500,00

43.300.000,00

Bagian Organisasi

131.590.000,00

126.490.000,00

22.190.000,00

1.839.463.000,00

1.781.971.500,00

868.355.500,00

Bagian Humas dan Protokol

31.250.000,00

30.250.000,00

192.212.000,00

Sekretariat DPRD

95.500.000,00

74.250.000,00

303.683.000,00

1.250.560.000,00

1.226.808.000,00

141.660.200,00

277.920.000,00

266.867.500,00

71.400.000,00

Bagian Umum

BPKAD Inspektorat


217

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


627.000.000,00

283.108.500,00

901.969.000,00

Kecamatan Taman

737.500.000,00

731.596.300,00

458.544.000,00

1.715.458.000,00

1.656.956.300,00

740.752.500,00

BKD

570.143.000,00

560.101.000,00

252.025.000,00

KPPT

55.600.000,00

55.225.500,00

93.542.500,00

732.174.000,00

692.737.600,00

-

1.171.671.000,00

1.140.360.000,00

595.999.500,00

Dinas Pertanian

439.649.000,00

434.467.000,00

375.874.000,00


372.670.000,00

368.162.000,00

332.041.400,00

Dinas Pasar

400.689.000,00

383.437.000,00

189.045.600,00

53.375.955.000,00

44.449.284.012,00

36.982.576.657,00


Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Jumlah

6.2.2.1.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 80.411.734.000,00

Rp 66.778.249.420,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp66.778.249.420,00 atau 83,05% yang berarti Rp13.633.484.580,00 atau 16,95% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp80.411.734.000,00. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja modal gedung dan bangunan setelah direklas tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.24 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah di Reklas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Belanja modal gedung dan bangunan Reklas ke belanja modal jalan irigasi dan jaringan Jumlah

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

80.411.734.000,00

66.778.249.420,00

-

-

80.411.734.000,00

66.778.249.420,00

88.782.830.795,47 (4.565.613.100,00) 84.217.217.695,47

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp66.778.249.420,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2013 sebesar Rp84.217.217.695,47 maka realisasi belanja modal modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp17.438.968.275,47 atau 26,11% lebih tinggi. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2014 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan adanya efisiensi yang berasal dari sisa kontrak pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Selain itu juga terdapat beberapa program dan kegiatan SKPD yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan tidak dapat diserap secara optimal sampai PEMERINTAH KOTA MADIUN

218

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

dengan tahun anggaran 2014 berakhir. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 antara lain Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor pada RSUD dan Kegiatan pembangunan embung pada BPBD. Perincian pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.25 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

Dinas Dikmudora

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

20.734.322.000,00

19.685.461.330,00

23.712.590.066,74

597.900.000,00

576.455.000

39.980.600,00

2.714.517.000,00

2.669.342.000

1.605.869.701,73

18.018.950.000,00

13.837.169.930

10.449.062.000,00

7.315.278.000,00

1.061620.400

19.591.396.698,00

BAPPEDA

-

-


-

39.850.000,00

1.414.720.000,00

1.388.947.000

2.923.420.000,00


225.760.000,00

221.630.000

123.210.000,00


190.290.000,00

163.952.000

-


281.850.000,00

276.919.000

1.171.422.000,00


-

231.430.000,00


-

187.394.000,00

450.030.000

-

DPRD

-

-


-

-

Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum

DKP

BPBD

Sekretariat Daerah

460.000.000,00

1.151.400.000,00

1.937.565.000,00

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Hukum Bagian Admistrasi Pembangunan Bagian Adm Perekonian & Sosial

116.600.000,00

Bagian Organisasi Bagian Umum

811.568.210,00


219

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD BPKAD

188.017.000,00 391.375.000

342.885.775,00

195.980.000,00

7.703.000.000,00

7.138.900.000,00

298.137.000,00

Inspektorat

-

Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo BKD

4.112.375.000,00

4.008.068.000,00

4.129.530.000,00

975.000.000,00

969.407.000,00

1.924.659.000,00

2.619.443.000,00

2.538.360.875,00

2.595.463.625,00

130.000.000,00

127.090.000,00

28.300.000,00

KPPT

-


315.595.000,00

312.820.000,00


485.000.000,00

475.422.000,00

1.216.020.000,00

6.011.271.000,00

5.212.706.500,00

976.970.104,00

182.000.000,00

179.150.000,00

-

Dinas Pasar

4.381.688.000,00

4.025.727.400,00

15.404.581.000,00

Jumlah

80.411.734.000,00

66.778.249.420,00

88.782.830.795,47

Dinas Pertanian Dinas Perindagkoppar

6.2.2.1.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 93.363.471.000,00

Rp 86.342.524.932,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2014 setelah reklas adalah sebesar Rp86.342.524.932,00 atau 92,72% yang berarti Rp6.777.612.068,00 atau 7,35% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp92.240.137.000,00. Jumlah belanja modal jalan irigasi dan jaringan termasuk adanya belanja barang jasa penganggaran yang kurang tepat yaitu adanya Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum yang sifatnya hanya mempertahankan masa manfaat dan tidak menambah masa manfaat atau tidak meningkatkan kapasitas diklasifikasikan sebagai belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp879.998.400,00. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah direklas tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.26 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah di Reklas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Belanja modal modal jalan irigasi dan jaringan Reklas dari belanja modal gedung dan bangunan Jumlah

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

93.363.471.000,00

86.342.524.932,00

53.984.379.562,00

-

-

4.565.613.100,00

93.363.471.000,00

86.342.524.932,00

58.549.992.662,00


220

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian pengeluaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.27 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

Anggaran 2014

Realisasi 2014

Realisasi 2013

Dinas Dikmudora

-

-


-

1.753.000,00

Dinas Kesehatan

-

-

90.000.000,00

72.248.300,00

-

69.632.950.000,00

67.386.024.850,00

57.084.808.662,00

-

-

138.875.000,00

74.250.000,00

RSUD Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhub, Kom dan Informatika

140.000.000,00

DKP

479.924.000,00

470.221.000,00

1.268.920.000,00


184.800.000,00

183.546.000,00

120.261.000,00


-

-


-

-


-

-

SKPD

Anggaran 2014

Realisasi 2014


Realisasi 2013

-

-

19.925.000.000,00

15.251.233.282,00

-

DPRD

-

-

-


-

-

-

Sekretariat Daerah

-

-

-

Bagian Pemerintahan Umum

-

-

-

Bagian Hukum

-

-

-

Bagian Admistrasi Pembangunan

-

-

-

Bagian Adm Perekonian & Sosial

-

-

-

Bagian Organisasi

-

-

-

Bagian Umum

-

-

-


-

-

-

Sekretariat DPRD

-

-

-

BPKAD

-

-

-

Inspektorat

-

-

-

193.300.000,00

193.300.000,00

-

-

-

-

78.500.000,00

67.991.000,00

-

-

-

-

BPBD

Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo BKD


221

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

KPPT

-

-

-


-

-

-


-

-

-

2.638.997.000,00

2.579.085.500,00

-

-

-

-

93.363.471.000,00

86.342.524.932,00

53.984.379.562,00

Dinas Pertanian Dinas Perindagkoppar Dinas Pasar Jumlah

6.2.2.1.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 6.855.229.000,00

Rp 2.601.688.385,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.601.688.385,00 atau 37,95% yang berarti Rp4.253.540.615,00 atau 62,05% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.855.229.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2014 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan adanya Pengadaan Buku dan Kepustakaan yang tidak direalisasi pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana SMA,SMK, yang dananya berasal dari DAK Tahun 2014 dan adanya efisiensi berupa sisa anggaran yang berasal dari selisih anggaran dengan harga kontraktual. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2014 sebesar Rp2.601.688.385,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2013 sebesar Rp361.533.981,00 maka realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2014 terjadi kenaikan sangat signifikan sebesar Rp2.240.154.404,00 atau 86,1% lebih rendah. Perincian pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.28 Pengeluaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhub, Kom dan Informatika DKP Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Capil

Anggaran 2014 6.349.679.000,00 450.950.000,00

Realisasi 2014 2.120.620.385,00 435.293.000,00 -


Realisasi 2013 257.252.495,00 70.600.000,00

-

222

L A P O R A N

K E U A N G A N

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BPBD DPRD Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Bagian Hukum Bagian Admistrasi Pembangunan Bagian Adm Perekonian & Sosial Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD BPKAD Inspektorat Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo BKD KPPT Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perindagkoppar Dinas Pasar Jumlah

T A H U N

2 0 1 4

15.000.000,00 39.600.000,00 6.855.229.000,00

7.225.000,00 38.550.000,00 2.601.688.385,00

8.720.386,00 24.961.100,00 361.533.981,00

6.2.2.1.6. Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 1.381.750.000,00

Rp 1.362.195.000,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.362.195.000,00 atau 98,58% yang berarti Rp19.555.000,00 atau 1,42% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.381.750.000,00. Perincian pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.29 Pengeluaran Belanja Modal Aset Lainnya Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Dikmudora

Anggaran 2014 100.000.000,00

Realisasi 2014 99.555.000,00


Realisasi 2013 -

223

L A P O R A N

K E U A N G A N

Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhub, Kom dan Informatika DKP Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BPBD DPRD Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah  Bagian Pemerintahan Umum  Bagian Hukum  Bagian Admistrasi Pembangunan  Bagian Adm Perekonian & Sosial  Bagian Organisasi  Bagian Umum  Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD BPKAD Inspektorat Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo BKD KPPT Dinas Pendapatan Daerah BPM, KB dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perindagkoppar Dinas Pasar Jumlah

T A H U N

2 0 1 4

10.000.000,00

49.000.000,00 220.000.000,00 110.500.000,00

65.000.000,00 375.000.000,00 450.000.000,00 1.750.000,00 1.381.750.000,00

10.000.000,00 48.950.000,00 207.750.000,00 110.500.000,00 63.525.000,00 374.665.000,00 445.500.000,00 1.750.000,00 1.362.195.000,00

-

6.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

6.2.3.1. Belanja Tidak Terduga Realisasi 2014

Anggaran 2014 Rp 12.594.354.000,00

Rp -

Belanja tidak terduga tahun anggaran 2014 tidak direalisasi. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja tidak terduga tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.30 Realisasi Belanja Langsung Jenis Belanja Tidak Terduga PEMERINTAH KOTA MADIUN

224

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 No 1

Uraian Belanja Tidak Terduga

Jumlah

Anggaran

Realisasi 2014

Realisasi 2013

12.594.354.000,00

-

-

12.594.354.000,00

-

-

6.3. PEMBIAYAAN 6.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp 169.479.267.427,30

Rp 254.529.474.293,03

Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebesar Rp169.479.267.427,30. Realisasi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp254.529.474.293,03. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp254.529.474.293,03 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2013 sebesar Rp169.479.267.427,30 maka realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp85.050.206.866 atau 50,18% lebih tinggi. Perincian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA) tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.31 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian SiLPA Tahun yang lalu Jumlah

2014

2013

254.529.474.293,03

169.479.267.427,26

254.529.474.293,03

169.479.267.427,26


225

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

6.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp-

Rp-

Pada tahun anggaran 2014 tidak terdapat realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah.

6.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp-

Rp 6.184.000,00

Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.184.000,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman berasal dari pengembalian dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2014 sebesar Rp6.184.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2013 sebesar Rp9.693.801,00 maka pada tahun anggaran 2014 terjadi penurunan sebesar Rp3.509.801,00 atau 63,79% lebih rendah. Perincian realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 6.32 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan

Uraian dan

2014

2013

Dana Bergulir

6.184.000,00

9.693.801,00

Jumlah

6.184.000,00

9.963.801,00

6.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp -

Rp -


226

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pada tahun anggaran 2014 tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

6.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang Anggaran 2014

Realisasi 2014

Rp -

Rp -

Pada tahun anggaran 2014 tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang.


227

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7 BAB

PENJELASAN POS-POS LAPORAN

A K T I V I T A S O P E R A S I

 Aliran kas masuk



Aliran kas keluar

 Aliran kas bersih

ARUS KAS 7.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

7.1.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI 7.1.1.1. Pajak Daerah



Rp 54.173.502.033,17

Rp34.432.024.109,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan pajak daerah tahun 2014 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.1 Penerimaan Pajak Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

SKPD Dinas Pendapatan Daerah

Uraian

2014

2013

Pajak Hotel

2.030.944.581,00

1.772.564.940,00

Pajak Restoran

2.991.771.648,00

2.560.863.049,00

879.797.506,00

559.679.293,00

2.552.412.270,00

2.568.333.345,00

13.926.053.314,00

11.461.797.079,00

Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan


228

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Pajak Parkir

267.017.600,00

139.360.600,00

Pajak Air Tanah

288.095.732,00

274.581.887,00

Pajak BPHTB

16.897.131.159,17

15.094.843.916,00

Pajak Bumi Dan Bangunan

14.340.278.223,00

-

Jumlah

54.173.502.033,17

34.432.024.109,00

7.1.1.2. Retribusi Daerah



Rp 19.450.075.983,00

Rp17.116.760.622,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi daerah selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian pengeluaran retribusi daerah tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.2 Penerimaan Retribusi Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

Uraian

Dinas Kesehatan


Dinas Pekerjaan umum

2.257.313.050,00


175.910.000,00

223.390.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

433.557.661,00

415.717.658,00

1.595.989.112,00

2.195.932.200,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

982.003.000,00

923.618.265,00

Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor

494.295.000,00

484.480.000,00

Retribusi Terminal

1.251.800.455,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir

1.291.417.475,00

355.790.000,00

282.089.500,00

4.160.000,00

5.220.000,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

288.728.750,00

233.109.000,00

Retribusi Rekreasi dan Olah Raga

131.687.500,00

60.500.000,00

54.233.000,00

186.448.000,00

1.962.113.968,00

1.469.398.450,00

Retribusi Ijin Trayek Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2013

3.643.961.080,00

Retribusi IMB

Dinas Perhubungan, Komuniksi & Informatika

2014


Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

Sekretariat Daerah



229

L A P O R A N

K E U A N G A N

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

T A H U N

2 0 1 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sewa tanah PP1 dan reklame/spanduk/

695.197.465,00

655.377.342,00

Retribusi Pengelolaan Kawasan Hiburan (INDRACO)

275.625.000,00

262.500.000,00

Retribusi sewa tanah (CARREFOUR)

323.566.100,00

294.151.000,00

Retribusi sewa Bangunan (GUES HOUSE) Retribusi sewa tanah dan bangunan ( Graha Bhakti Praja) Kec. Kartoharjo



-

3.600.000,00

300.000.000,00

-

4.344.000,00

2.933.000,00

983.243.480,00

858.190.100,00

230

L A P O R A N

K E U A N G A N

Kec. Taman

T A H U N

2 0 1 4


3.575.000,00

2.669.000,00

457.744.710,00

318.674.850,00

1.832.000,00

1.862.000,00


501.413.120,00

348.924.245,00



353.050.000,00

332.825.000,00

Dinas Pertanian

Retribusi Rumah Potong Hewan

42.822.000,00

53.010.000,00


14.531.600,00

14.526.500,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga/THR DUMILAH PARK (PT. KELOLA TAMA PROPERTY)

150.582.685,00

136.893.150,00

Retribusi Restoran/Rumah makan

100.000.000,00

-

Retribusi Ijin Gangguan /HO

611.815.500,00

538.371.500,00

3.256.503.797,00

3.263.619.337,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Manguharjo



Dinas Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Jumlah

19.450.075.983,00

17.116.760.622,00

7.1.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2014


Rp 9.422.703.367,89

Rp 9.440.747.580,93

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian

2014

2013

 PDAM

2.566.122.200,00

2.501.317.200,00

 PD. Bank Pasar

1.412.224.787,42

1.413.005.051,95

 PD. Aneka Usaha


-

198.705.000,00

231

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

 Bank Jatim Jumlah

5.444.356.380,47

5.327.720.328,98

9.422.703.367,89

9.440.747.580,93

7.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2014


Rp10.980.903.365,90 9.422.703.367,00

Rp 9.624.179.728,14

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi. Perincian penerimaan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian Jasa Giro

2014

2013

8.308.845.001,27

6.234.776.847,62

-

-

118.310.821,22

116.541.635,37

1.575.000,00

1.759.000,00

-

-

159.800.000,00

21.750.000,00

- Angsuran Sapi Kereman

-

181.818,00

- Pelunasan Sapi Kereman

-

792.091,00

978.350,00

23.899.453,00

9.000,00

43,64

297.816.747.50

-

1.852.571.144,91

2.823.406.821,51

227.248.301,00

386.667.518,00

13.749.000,00

14.404.500,00

Hasil Penjualan Aset Daerah Lembaga Keuangan Kelurahan Pendapatan Lain-lain = 2.312.750.242,41 Terdiri dari : - Setoran kekurangan KK/KTP TA.2013 atas Temun Tindak Lanjut BPK. - Pengembalian Askes/Jamkesmasda TA.2012/RSUD - Klaim Asuransi Jasindo

- Pengembalian atas Pembayaran Rekening Listrik dari PLN TA.2012 - Kelebihan setor Retribusi Pelayanan Kesehatan - Denda Keterlambatan - Pengembalian belanja tahun lalu Dinas Pasar

Angsuran/cicilan Penjualan Bangunan

Dinas Pertanian

Angsuran/cicilan Penjualan BBI


232

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Jumlah

7.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak

2.

10.980.903.365,90

9.624.179.728,14



Rp 30.832.580.786,00 9.422.703.367,00

Rp 30.559.371.461,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian

2014

2013

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

11.781.483.191,00

17.639.567.141,00

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21

19.051.097.595,00

12.919.804.320,00

Jumlah

30.832.580.786,00

30.559.371.461,00

7.1.1.6. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Per 31 Desember 2014


Rp 21.419.313.519,00 9.422.703.367,00

Rp 15.247.050.379,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan dana bagi hasil bukan pajak tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

UraIan


2014

2013

233

L A P O R A N


K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan

323.215.213,00

308.370.680,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hsl Perikanan

383.182.410,00

347.408.873,00

20.712.915.896,00

14.591.270.826,00

21.419.313.519,00

15.247.050.379,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Jumlah

7.1.1.7. Dana Alokasi Umum (DAU) Per 31 Desember 2014


Rp 511.089.913.000,00 9.422.703.367,00

Rp 474.093.362.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari dana alokasi umum selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan dana alokasi umum tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

Uraian


2014

Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah

2013

511.089.913.000,00

474.093.362.000,00

511.089.913.000,00

474.093.362.000,00

7.1.1.7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Per 31 Desember 2014


Rp 31.922.300.000,00 9.422.703.367,00

Rp 27.544.290.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari dana alokasi khusus selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan dana alokasi khusus tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel dibawah ini. Tabel 7.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan

Uraian

2014

2013

DAK Bidang Pendidikan

10.537.640.000,00

11.053.740.000,00

DAK Bidang Kesehatan

4.195.630.000,00

5.075.580.000,00


234

L A P O R A N

K E U A N G A N

Keuangan dan Aset Daerah

T A H U N

2 0 1 4

DAK Bidang Infrastruktur

-

4.946.680.000,00

DAK Bidang Air Minum

1.203.260.000,00

694.240.000,00

DAK Bidang Lingkungan Hidup

1.222.320.000,00

1086.480.000,00

DAK Bidang Pertanian

2.232.520.000,00

1.081.800.000,00

DAK Bidang Kependudukan

764.170.000,00

772.930.000,00

DAK Bidang Transportasi Darat

858.820.000,00

706.970.000,00

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

1.671.710.000,00

1.282.430.000,00

DAK Bidang Perdagangan

2.774.250.000,00

843.440.000,00

5.514.870.000,00

-

947.110.000,00

-

31.922.300.000,00

27.544.290.000,00

DAK Bidang Jalan DAK Bidang Sanitasi Jumlah

7.1.1.9. Dana Bagi Hasil Cukai



Rp 9.951.149.437,00

Rp 9.177.002.715,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.9 Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

UraIan Bagi Hasil Cukai Jumlah

7.1.1.10. Dana Penyesuaian

2014 9.951.149.437,00 9.951.149.437,00

2013 9.177.002.715,00 9.177.002.715,00

Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013 Rp 111.629.826.000,00

Rp 117.120.867.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian berupa tunjangan Profesi Guru CPNS/PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru CPNS/PNSD non sertifikasi, Dana Insentif Daerah (DID) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan bantuan keuangan dari propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. PEMERINTAH KOTA MADIUN

235

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 7.10 Penerimaan Dana Penyesuaian

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian

2014

Tunjangan Prefesi Guru CPNSD/PNSD

110.966.178.000,00

30.728.428.000,00

-

86.392.439.000,00

663.648.000,00

-

111.629.826.000,00

117.120.867.000,00

Dana Insentif Daerah Dana Insentif P2D2 Jumlah

2013

7.1.1.11. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013 Rp 62.882.287.004,00

Rp 37.301.512.163,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari propinsi selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.11 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian

2014

2013

Bagi Hasil Pajak dari Kendaraan Bermotor / PKB

20.073.875.808,00

13.699.159.495,00

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / BBNKB

14.601.222.612,00

11.024.728.841,00

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor / PBB-KB

15.686.377.740,00

12.315.474.112,00

214.631.456,00

154.979.812,00

Bagi Hasil Pajak dari Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil Pajak Rokok

12.169.910.307,00


-

236

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Bagi Hasil Pihak Ketiga

136.269.081,00

Bagi Hasil Lainnya

-

Jumlah

62.882.287.004,00

57.099.314,00 50.070.589,00 37.301.512.163,00

7.1.1.12.Bantuan Keuangan Propinsi Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013 Rp 24.205.627.000,00

Rp 2.023.445.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan dari propinsi selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014.


237

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 7.12 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian

2014

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

2013

627.450.000,00

342.810.000,00

Bantuan Keuangan Community College

20.000.000,00

40.000.000,00

Pengembangan Puskesmas Tahun 2014

18.450.000,00

24.600.000,00

780.000.000,00

780.000.000,00

76.000.000,00

75.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

-

51.960.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

Madrasah Diniyah dan Guru Swasta

BOS SLTA (BKSM) BOP Madin Pelaksanaan Peringatan HAI Tingkat Propinsi Managemen Operasional BOS Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Hari Jadi Scool Maping SMK Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20.000.000,00

Berprestasi Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidikan

15.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000,00

dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal Kantin Kejujuran TK/SD Kantin Kejujuran SMP dan SMA

7.405.000,00

6.575.000,00

20.000.000.000,00

20.000.000,00

Pengadaan Sarpras BPHTB

-

Bantuan Keuangan Embung

20.000.000,00

Peningkatan Pendidikan

-

Bantuan Propinsi untuk Pemberian Makanan Tambahan(PMT) Pemulihan Balita Gizi Buruk Bantuan Alat Kesehatan Propinsi

100.000.000,00

24.000.000,00 2.000.000.000,00

Pengembangan Taman Posyandu Bantua Kesehatan PEMERINTAH KOTA MADIUN

33.672.000,00 6.150.000,00

238

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Jumlah

24.205.627.000,00

2.023.445.000,00

7.1.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI 7.1.2.1. Belanja Pegawai


Rp 411.171.210.984,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian pengeluaran belanja pegawai tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.13 Realisasi Belanja Pegawai Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

2014

2013

Belanja Pegawai

458.015.025.462,17

418.851.817.931,00

Belanja Pegawai didanai BLUD

(10.481.905.455,17)

(7.680.606.947,00)

Bealanja Pegawai didanai dana Kapitasi JKN

(1.026.171.600,00)

Jumlah Bersih Belanja Pegawai

446.506.948.407,00

411.171.210.984,00

Perincian pengeluaran belanja Pegawai tahun 2014 dan tahun 2013 per SKPD tersaji pada tabel di bawah ini: Tabel 7.14 Pengeluaran Belanja Pegawai Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

2014

Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

2013

295.130.564.583,00

264.811.023.894,00

1.482.118.872,00

1.355.973.845,00

Dinas Kesehatan Daerah

19.645.602.574,00

17.820.760.408,00

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

20.381.663.230,17

16.922.636.001,00


5.971.133.770,00

5.784.116.122,00

BAPPEDA

5.260.101.923,00

4.452.490.848,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

6.753.839.156,00

6.578.562.389,00


8.306.287.006,00

8.940.566.847,00



239

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


1.453.809.413,00

1.569.538.395,00


2.475.440.152,00

2.405.819.532,00

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

3.497.210.857,00

3.137.541.983,00


3.079.328.027,00

3.745.315.287,00


2.510.689.023,00

3.090.980.902,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1.625.771.459,00

1.427.087.978,00

DPRD

5.296.249.594,00

5.011.157.595,00

592.147.198,00

591.825.439,00



240

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Sekretariat Daerah :

11.398.278.952,00

11.944.856.508,00

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

854.178.250,00

-

-

Bagian Hukum

643.673.000,00

-

-

Bagian Administrasi Pembangunan

470.311.050,00

-

-

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial

506.710.000,00

-

-

Bagian Organisasi

478.051.700,00

-

-

8.041.365.952,00

-

-

403.989.000,00

-

-

Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD

1.856.994.256,00

2.025.885.683,00

10.474.004.276,00

12.385.223.975,00

Inspektorat

2.724.406.010,00

2.570.306.968,00


6.926.206.215,00

6.683.577.976,00

Kecamatan Taman

6.697.103.735,00

6.657.619.745,00


6.399.474.658,00

6.133.990.655,00


2.883.600.614,00

2.905.621.528,00

Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT)

1.384.302.438,00

1.238.071.663,00

Dipenda

5.927.780.332,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan

5.014.216.061,00

5.825.730.260,00

Dinas Pertanian

3.034.794.214,00

2.716.985.698,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

3.324.782.841,00

3.629.224.695,00

Dinas Pasar

6.507.124.023,00

6.489.325.112,00

458.015.025.462,17

418.851.817.931,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aseet Daerah

Jumlah

-

Belanja Pegawai sebesar Rp458.015.015.462,15 termasuk belanja pegawai pada BLUD RSUD Sogaten sebesar Rp10.481.905.455,15 dan Belanja Pegawai pada Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan yang tidak disajikan pada laporan arus kas.

7.1.2.2. Belanja Barang Jasa


Rp 111.454.483.615,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja barang jasa setelah dikurangi reklas ke belanja bantuan sosial, Belanja Barang dan Jasa yang didanai BLUD


241

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai Kapitasi JKN selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014.

Perincian pengeluaran belanja barang jasa tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.15 Realisasi Barang dan Jasa Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

2014

2013

Belanja Barang dan Jasa

169.194.840.387,00

134.639.233.409,00

Belanja Barang dan Jasa didanai BLUD

(16.427.681.191,00)

(12.598.190.394,00)

Belanja Barang dan Jasa didanai Kapitasi JKN

(171.649.650,00)

Reklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

(6.195.011.650,00)

(10.586.559.400,00)

Jumlah Bersih Belanja Barang dan Jasa

146.400.497.896,00

111.454.483.615,00

Perincian pengeluaran belanja barang dan jasa tahun 2014 dan tahun 2013 per SKPD tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.16 Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

2014


2013

23.532.415.020,00

15.120.482.842,00

765.473.200,00

472.940.925,00


31.713.546.247,00

18.851.762.272,00


20.356.912.515,00

16.615.270.430,00


2.312.681.300,00

2.639.086.950,00

BAPPEDA

2.649.855.830,00

3.679.515.050,00


2.282.875.696,00

2.729.733.466,00


6.501.987.750,00

4.460.805.090,00

854.748.025,00

851.824.794,00


1.200.607.600,00

910.903.780,00


3.962.985.733,00

2.977.127.210,00




242

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


2.464.513.575,00

2.684.445.780,00


1.202.340.600,00

1.595.841.800,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1.082.919.322,00

613.024.100,00

DPRD

-

-


-

-

24.352.016.123,00

18.675.940.817,00

8.061.805.169,00

6.898.149.835,00

13.007.536.945,00

10.536.191.803,00

733.942.550,00

584.397.000,00


1.836.977.995,00

3.854.377.220,00

Kecamatan Taman

1.702.371.268,00

3.743.589.673,00


2.151.867.784,00

3.869.993.106,00


1.226.939.400,00

2.585.837.000,00

236.485.854,00

217.825.517,00

Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol

3.846.821.404,00 585.167.400,00 607.891.370,00 6.204.679.580,00 873.949.500,00 9.919.871.169,00 2.313.635.700,00

Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat

Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Dinas Pendapatan Daerah

1.328.564.295,00


6.368.915.325,00

3.211.708.034,00

Dinas Pertanian

1.865.949.050,00

1.576.552.150,00


3.264.452.230,00

2.946.841.565,00

Dinas Pasar

2.174.376.850,00

1.735.065.200,00

169.194.840.387,00

134.639.233.409,00

Jumlah


243

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian pengeluaran belanja barang dan jasa tahun 2014 dan tahun 2013 yang direklas ke belanja hibah dan Belanja bantuan sosial per SKPD tersaji pada tabel di bawah ini : Tabel 7.17 Reklasifikasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 SKPD

Anggaran


Realisasi

616.311.000,00

542.436.000,00

24.900.000,00

24.900.000,00

1.058.975.000,00

1.038.921.100,00

Dinas Perhubungan

25.280.000,00

25.280.000,00


32.000.000,00

19.000.000,00

759.650.000,00

756.100.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

Sekretariat Daerah

991.530.000,00

851.660.000,00


100.000.000,00

99.997.300,00

86.500.000,00

86.292.000,00


162.700.000,00

162.629.000,00

Dipenda

289.404.000,00

284.590.000,00

1.561.705.000,00,00

1.507.648.000,00

507.749.000,00

503.068.250,00

84.000.000,00

82.000.000,00

185.600.000,00

183.490.000,00

6.513.304.000,00

6.195.011.650,00

Kantor Perpustakaan Dinas Kesehatan

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan Taman

BPM,KB, dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perdagangan dan Pariwisata Dinas Pasar Jumlah

7.1.2.3. Belanja Hibah

Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013 Rp 19.770.005.507,51 PEMERINTAH KOTA MADIUN

Rp 19.145.410.060,00

244

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja hibah selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014.


245

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian pengeluaran belanja hibah tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.18 Pengeluaran Belanja Hibah/Bantuan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD BPKAD

Uraian

2014

Hibah kepada KORPRI

25.000.000,00

Hibah kepada PKK

2013 25.000.000,00 -

Hibah kepada KONI

2.097.713.400,00

3.023.008.700,00

Hibah kepada Pramuka

125.000.000,00

110.000.000,00

Hibah kepada PMI

125.000.000,00

100.000.000,00

Hibah kepada MUI

80.000.000,00

70.000.000,00

Hibah kepada BAZ

71.000.000,00

50.000.000,00

Hibah kepada KPUD

4.304.294.760,00

Hibah kepada BNK

187.000.000,00

163.000.000,00

Hibah kepada FKUB

79.169.000,00

50.000.000,00

Hibah kepada Dewan Pendidikan

60.000.000,00

60.000.000,00

1.124.500.000,00

1.124.500.000,00

1.080.000.000,00

778.664.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) Hibah kepada Community college Hibah kepada GOW

-

Hibah kepada Dharma Wanita

-

Hibah kepada GOPTKI

-

Hibah kepada Panwaslu

433.750.100,00

Hibah kepada Polresta

140.000.000,00

1.188.192.500,00

Hibah kepada KODIM

50.000.000,00

400.000.000,00

2.300.000.000,00

2.400.000.000,00

Hibah kepada POLTEK Negeri Madiun Hibah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan (PMDPK) Hibah Dewan Kesenian RTLH

4.800.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00

2.499.712.800,00

Hibah Yayasan Kanker Indonesia

21.400.000,00

Hibah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan (PMDPK) Jambanisasi Hibah Pemberdayaan Masyarakat

3.375.509.425,51

Bantuan Operasional RT, RW, LPMK

3.211.445.882,00 639.800.000,00


246

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Bantuan Operasional PAUD Reklas dari Belanja Barang dan Jasa berupa Uang yang diserahkan ke Masyarakat Jumlah

7.1.2.4. Belanja Bantuan Sosial

54.750.000,00 2.378.005.000,00 19.770.005.507,51

19.145.410.060,00


Rp 32.925.978.819,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja bantuan sosial pada Bendahara Tidak Langsung BPKAD, ditambah Reklas Belanja Barang dan Jasa SKPD selama satu tahun anggaran 2014 dan belanja bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (SAP), belanja bantuan keuangan di kelompokkan sebagai Belanja Bantuan Sosial. Perincian pengeluaran belanja bantuan sosial tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.19 Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

Uraian

2014

BPKAD

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan

2013

419.300.000,00

440.950.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat

5.358.905.000,00

7.440.907.419,00

Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat

1.020.087.500,00

13.962.659.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Sekolah Swasta

-

-

Reklas Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ke Belanja Bantuan Sosial

539.217.568,00

494.903.000,00

Reklas Belanja Barang dan Jasa SKPD ke Belanja Bantuan Sosial

3.817.006.650,00

10.586.559.400,00

11.154.516.718,00

32.925.978.819,00

Jumlah

Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013

7.1.2.4. Belanja Tidak Terduga

Rp -

Rp -

Tidak terdapat realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2014 dan pada tahun 2013.


247

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013 Rp274.128.212.967,45

Rp 208.983.529.280,07

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi.

Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.20 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2014 Uraian 2014

2013

Arus Kas Masuk

897.960.181.495,96

Arus Kas Keluar

623.831.968.528,51 (574.697.083.478,00)

Jumlah Aliran Kas bersih dari Aktivitas Operasi

783.680.612.758,07

274.128.212.967,45

208.983.529.280,07

7.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

7.2.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI 7.2.1.1 Penjualan Aktiva Tetap



Rp456.800.000,00

Rp 3.244.168.500,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan aktiva tetap selama satu tahun anggaran 2014 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Arus kas masuk dan Aktivitas Investasi tersaji pada tabel di bawah ini.


248

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Tabel 7.21 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Penjualan Aktiva Tetap Jumlah

2014

2013

456.800.000,00

3.244.168.500,00

456.800.000,00

3.244.168.500,00

A K T I V I T A S I N V E S T A S I




Aliran kas keluar



249

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.2.1. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI 7.2.1.1 Belanja Modal Tanah



Rp -

Rp -

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja modal tanah selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Pada tahun anggaran 2014 tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

7.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014


Rp 44.449.284.012,00

Rp 36.982.576.657 ,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.22 Pengeluaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

2014


2013

3.873.568.000,00

1.594.283.920,00

501.782.000,00

95.984.364,00

8.504.117.626,00

4.744.396.398,00

11.284.303.100,00

16.189.174.000,00

3.836.201.000,00

2.943.252.900,00

136.755.500,00

481.841.000,00

3.310.732.586,00

2.275.185.375,00


981.552.500,00

488.753.000,00


781.240.000,00

825.596.000,00


419.362.000,00

362.665.000,00


374.094.500,00

165.914.000,00

57.453.000,00

172.568.000,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi



250

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


195.600.000,00

343.035.000,00

BPBD

-

437.975.000,00

DPRD

-

-


-

-


2.318.445.500,00


-

187.514.000,00

21.500.000,00

45.433.500,00


247.383.500,00

46.411.000,00

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Bagian Organisasi

110.850.500,00

43.300.000,00

126.490.000,00

22.190.000,00

1.781.971.500,00

868.355.500,00

Bagian Hukum

Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol

30.250.000,00 74.250.000,00

192.212.000,00 303.683.000,00

1.226.808.000,00

141.660.200,00

Inspektorat

266.867.500,00

71.400.000,00


283.108.500,00

901.969.000,00

Kecamatan Taman

731.596.300,00

458.544.000,00

1.656.956.300,00

740.752.500,00

560.101.000,00

252.025.000,00

55.225.500,00

93.542.500,00

Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kecamatan Manguharjo Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Dipenda

692.737.600,00


1.140.360.000,00

595.999.500,00

Dinas Pertanian

434.467.000,00

375.874.000,00


368.162.000,00

332.041.400,00

Dinas Pasar

383.437.000,00

189.045.600,00

44.449.284.012,00

36.982.576.657,00

Jumlah

7.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2014


Rp 66.778.249.420,00

Rp 84.217.217.695,47 ,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 7.23 Pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEMERINTAH KOTA MADIUN

251

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD

2014

Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah :

19.685.461.330,00 576.455.000,00 2.669.432.000,00 13.837.169.930,00 1.061.620.400,00

1.388.947.000,00 221.630.000,00 163.952.000,00 276.919.000,00

450.030.000,00

2013 23.712.590.066,74 39.980.600,00 1.605.869.701,73 10.449.062.000,00 19.591.396.698,00 39.850.000,00 2.923.420.000,00 123.210.000,00 1.171.422.000,00 231.430.000,00 187.394.000,00 -

1.116.185.210,00


151.740.000,00

Bagian Hukum Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 116.600.000,00 Bagian Organisasi Bagian Umum 811.568.210,00 Bagian Humas dan Protokol 188.017.000,00 Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Dipenda Badan Pemberdayaan Masyarakat,KB dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Dinas Pasar

190.040.000,00

Jumlah

-

342.885.775,00 7.138.900.000,00 4.008.068.000,00 969.407.000,00 2.538.360.875,00 127.090.000,00 312.820.000,00 475.422.000,00 5.212.706.500,00 179.150.000,00 4.025.727.400,00 66.778.249.420,00


1.402.745.000,00 193.040.000,00 195.980.000,00 298.137.000,00 4.129.530.000,00 1.924.659.000,00 2.595.463.625,00 28.300.000,00 1.216.020.000,00 976.970.104,00 15.404.581.000,00 84.217.217.695,47

252

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014


Rp 86.342.524.932,00

Rp 58.549.992.662 ,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Pada tahun anggaran 2014.


253

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian pengeluaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah ditambah reklas dari belanja gedung dan bangunan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.24 Pengeluaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD 2014 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

-

2013 -


1.753.000,00


-


72.248.300,00


67.386.024.850,00

BAPPEDA

52.519.195.562,00 -


138.875.000,00

74.250.000,00


470.221.000,00

1.268.920.000,00


183.546.000,00

120.261.000,00

Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil

-

-


-

-

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

-

-


-

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15.251.233.282,00

-

DPRD

-

-


-

-


-

-


-

-

Bagian Hukum

-

-


-

-


-

-

Bagian Organisasi

-

-

Bagian Umum

-

-


-

-

Sekretariat DPRD

-

-

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

-

-

Inspektorat

-

-

Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman

193.300.000,00

-

67.991.000,00

-


-

-


-

-

Dinas Pertanian

2.579.085.500,00


-

Dinas Pasar

Jumlah

86.342.524.932,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN

58.549.992.662,00

254

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


255

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014


Rp 2.601.688.385,00

Rp 361.533.981 ,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.25 Pengeluaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD 2014 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2013

2.120.620.385,00

257.252.495,00

435.293.000,00

70.600.000,00


-

-


-

-


-

-

BAPPEDA

-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-

DPRD

-

-


-

-


-

-


-

Bagian Hukum

-


-


-

Bagian Organisasi

-

Bagian Umum

-


256

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N


2 0 1 4

-

Sekretariat DPRD

7.225.000,00

8.720.386,00


-

Inspektorat

-


-

Kecamatan Taman

-


-


-

Dinas Pertanian

38.550.000,00

24.961.100,00


-

-

Dinas Pasar

-

-

2.601.688.385,00

Jumlah

361.533.981,00

7.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 Rp


1.362.195.000,00

Rp 361.533.981,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya selama satu tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Perincian pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.26 Pengeluaran Belanja Langsung Jenis Belanja Modal Aset Lainnya Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD 2014 2013 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

99.555.000,00

-


10.000.000,00

-


-

-


-

-

48.950.000,00

-

BAPPEDA

207.750.000,00

-


110.500.000,00

-


-

-


-

-



257

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4


-

-

63.525.000,00

-


-

-


-

-


-

-

DPRD

-

-


-

-


-

-



-

-

-

Bagian Hukum

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Bagian Organisasi

-

374.665.000,00

Bagian Umum

-


-


Sekretariat DPRD

445.500.000,00


-

Inspektorat

-

-


-

-

Kecamatan Taman

-

-


-

-


-

-

1.750.000,00

-

Dinas Pertanian

-

-


-

-

Dinas Pasar

-

-

1.362.195.000,00

-

Dipenda

Jumlah

7.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.27 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi PEMERINTAH KOTA MADIUN

258

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Arus Kas Masuk

2014 456.800.000,00

2013 3.244.168.500,00

Arus Kas Keluar

201.533.941.749,00

180.111.320.995,47

(201.077.141.749,00)

(176.867.152.495,47)

Jumlah Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

A K T I V I T A S P E M B I A Y A A N




Aliran kas keluar



259

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

7.3.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2014, penerimaan pinjaman dan Obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

7.3.1.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Per 31 Desember 2014


Rp 6.184.000,00

Rp 9.693.801,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman dana bergulir pada Dinas Peridustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata selama satu tahun anggaran 2013 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013. Perincian Penerimaan kembali Tabel 7.28 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindagkopar)

2014

2013

6.184.000,00

9.693.801,00

6.184.000,00

9.693.801,00

7.3.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.


260

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.3.2.1 Penyertaan Modal Pemda Per 31 Desember 2014


Rp -

Rp-

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun anggaran 2014 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Pada tahun anggaran 2014 tidak ada realisasi Penyertaan Modal.

7.3.2.2 Pembayaran Pokok Utang Per 31 Desember 2014


Rp -

Rp-

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah untuk pembayaran utang pokok. Selama tahun anggaran 2014 tidak ada realisasi pembayaran utang pokok.

7.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.29 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

2014

Arus Kas Masuk

2013

6.184.000,00

Arus Kas Keluar

9.693.801,00

-

Jumlah Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

6.184.000,00

9.693.801,00

7.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus kas dari aktivitas non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan PEMERINTAH KOTA MADIUN

261

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

A K T I V I T A S N O N A N G G A R A N

 Aliran kas

7.4.1. ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 7.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Sisa Uang Persediaan Tahun 2014

masuk



Aliran kas keluar



Rp 21.563.460.185,00

Rp 56.859.270.242,00


Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran yang berasal dari penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) pada tahun anggaran 2014 dan Sisa Kas Uang Persediaan Tahun anggaran 2013 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2013. Perincian arus kas masuk dari aktivitas non anggaran 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.30 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

2014

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sisa UP Ta 2014 belum disetor sampai 31 Desember 2014 Jumlah

2013

21.559.720.791,00

56.858.536.002,00

3.739.394,00

734.240,00

21.563.460.185,00

56.859.270.242,00

7.4.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 7.4.1.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Sisa Uang Persediaan Tahun 2014 Per 31 Desember 2014


Rp 21.759.720.791,00

Rp 56.862.275.396,10

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran yang berasal dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) pada tahun anggaran 2014 dan Sisa Kas uang persediaan tahun anggaran 2014 yang belum disetor


262

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

sampai dengan 31 desember 2014. Perincian arus kas keluar dari aktivitas non anggaran 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.31 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

2014

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sisa UP Ta .2014 belum disetor sampai 31 Desember 2014 Jumlah

2013

21.559.720.791,00

56.858.536.002,00

200.000.000,00

3.739.394,10

21.759.720.791,00

56.862.275.396,10

7.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.32 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian

2014

2013

Arus Kas Masuk

21.563.460.185,00

56.859.270.242,00

Arus Kas Keluar

21.759.720.791,00

56.862.275.396,10

(196.260.606,00)

(3.005.154,10)

Jumlah

K E N A I K A N ( P E N U R U N A N ) K A S

 Aktivitas operasi

  

Aktivitas investasi Aktivitas pembiayaan Aktivitas non anggaran


263

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

7.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS Kenaikan (penurunan) kas bersih selama tahun anggaran 2014 merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran. Perincian kenaikan (penurunan) kas tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 7.33 Kenaikan (Penurunan) Kas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

2014 274.128.212.967,45

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(201.077.141.749,00) (176.867.152.495,47)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Jumlah

S A L D O A K H I R K A S

 Kenaikan



Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas

6.184.000,00

9.693.801,00

(196.260.606,00)

(3.005.154,10)

72.860.994.612,45

32.123.065.431,50

7.6. SALDO AKHIR KAS Saldo akhir kas tahun anggaran 2014 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari

(Penurunan) Kenaikan Kas



2013 208.983.529.280,07

(Penurunan) Bersih Kas dan Saldo Kas Daerah. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga

menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) tahun berjalan.


264

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Perincian saldo akhir kas tahun 2014 dan tahun 2013 tersaji pada tabel di bawah ini Tabel 7.34 Saldo Akhir Kas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Uraian Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Saldo Awal Kas di Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

2014

2013

72.860.994.612,45

32.123.065.431,50

167.600.724.714,64

135.477.659.283,14

240.461.719.327,09

167.600.724.714,64

Sisa akhir kas di kas Daerah pada Laporan Arus Kas sebesar Rp240.461.719.327,09 sesuai dengan saldo Kas di Kas Daerah dan berbeda dengan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp254.529.474.293,03 atau selisih sebesar Rp14.067.754.965,94 yang terdiri dari saldo Kas di BLUD sebesar Rp13.353.317.190,12 dan saldo Kas di BLUD sebesar Rp514.437.775,68


265

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

8 BAB

INFORMASI NON KEUANGAN

G A M B A R A N U M U M

 Keadaan Geografis

8.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN 8.1.1 Keadaan Geografis

2  Potensi dan kondisi Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23*km dan terletak pada

demografis

koordinat 1110 sampai 1120 Bujur Timur dan 70 sampai 80 Lintang Selatan, yang

secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara

:

berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;

b. Sebelah selatan

:

berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;

c. Sebelah timur

:

berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;

d. Sebelah barat

:

berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%. 8.1.2 Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2012 mencapai 172.421 jiwa terdiri atas 83.192 penduduk laki-laki dan 89.229 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km² di Kota Madiun sebesar 5.189 jiwa/km². PEMERINTAH KOTA MADIUN

266

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 73.286 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km², sehingga kepadatannya 5.882 penduduk/km². Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 49.812 jiwa dan 49.323 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km² dan 10,73 km², maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 4.961 dan 4.597 penduduk/ km².

8.1.3 Potensi Unggulan Daerah Kota Madiun relatif tidak mempunyai sumber daya alam yang langsung dapat dikelola dan menjadi potensi daerah sebagai modal peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. Namun secara historis dan geografis, Kota Madiun mempunyai posisi yang strategis sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) untuk Jawa Timur Bagian Barat. Guna menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki, Kota Madiun sejak tahun 2001 telah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur kota secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kemampuan Daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan pembangunan dibidang perdagangan jasa, bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang perhubungan, bidang industri dan pariwisata, serta bidang aparatur pemerintah. Dengan harapan mendukung peran Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dan dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

O R G A N I S A S I

 Pimpinan Eksekutif

8.2 ORGANISASI

 Pimpinan Legislatif Pemerintah

Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang

 STOK Lama

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

 SOTK Baru

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan

Pemerintah Kota Madiun periode 2014 - 2019 terdiri dari: Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2014 - 2019 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif PEMERINTAH KOTA MADIUN

267

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

1. Walikota Madiun

: H. Bambang Irianto, SH, MM

2. Wakil Walikota Madiun

: Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum

b. Pimpinan Legislatif 1. Ketua DPRD

: Drs.Istono, M.Pd

2. Wakil Ketua DPRD

: Didik Yulianto

3. Wakil Ketua DPRD

: Sukoyo

Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Walikota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tersebut yaitu: 1. Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3. Dinas Kesehatan 4. Rumah Sakit Umum Daerah 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. BAPPEDA 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 9. Kantor Lingkungan Hidup 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 12. Badan Kesbang Linmas 13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah PEMERINTAH KOTA MADIUN

268

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 4

15. DPRD 16. Walikota dan Wakil Walikota 17. Sekretariat DPRD 18. Sekretariat Daerah 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 20. Inspektorat 21. Kecamatan Kartoharjo 22. Kecamatan Taman 23. Kecamatan Manguharjo 24. Badan Kepegawaian Daerah 25. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 26. Dinas Pendapatan Daerah 27. Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 28. Dinas Pertanian 29. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 30. Dinas Pasar


269

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2014

Recommend Documents