Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014

Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun informasi yang disajikan antara lain informasi tentang posisi keuangan pada satuan kerja/instansi dan pemerintah daerah mengenai aset, utang/kewajiban, dan ekuitas dana serta pendapatan dan belanja pada periode pelaporan. Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan sebagai berikut. 1.

3.

Akuntabilitas, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada publik. Manajerial, membantu dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana bagi pengguna. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

2.

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBN/APBD, dan

7 Pemerintah Kabupaten Belitung

Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 14.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

1.3.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan diawali dengan Bab 1 Pendahuluan, yang berisikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab 2 berisikan tentang Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD dilanjutkan dengan Bab 3 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, yang menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Kemudian Bab 4 Kebijakan Akuntansi yang berisikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya Bab 5 Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan komponen-komponen laporan arus kas. Bab 6 Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan, dan Bab 7 Penutup.


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.

Ekonomi Makro

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2014 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Selain dari itu di dalam rancangan tersebut juga tergambar program prioritas daerah yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi pertimbangan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah yang menjadi dasar pertimbangan. Besaran laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari besaran laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan gambaran ringkas akan perubahan keadaan perekonomian suatu daerah baik berupa kemajuan maupun kemunduran komponen-komponen struktur perekonomian daerah Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,71% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 6,23%, hal tersebut menunjukkan kemajuan ekonomi yang baik dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,71% tersebut merupakan akumulasi dari pertumbuhan tiap-tiap sektor lapangan usaha PDRB kabupaten. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi disemua sektor, khususnya disektor listrik, gas dan air dan sektor bangunan. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor bangunan sebesar 10,95 % sedangkan yang terendah pertumbuhannya terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang hanya mampu tumbuh sebesar 3,86%. Sedangkan konstribusi sektor lainya yang mencakup sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 4,83%, sektor industri pengolahan sebesar 8,95%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,12%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,83% , sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,92% dan sektor jasajasa mengalami pertumbuhan sebesar 9,50%. Secara umum, jika dibandingkan laju pertumbuhan sektor lapangan usaha PDRB antara tahun 2011 dengan tahun 2012 maka pada dasarnya laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Belitung mengalami kecenderungan meningkat untuk setiap tahunnya, perlambatan hanya terjadi pada periode antara tahun 2008-2009 , perlambatan ini terjadi sebagai akibat terjadinya krisis global dunia saat itu. Akibat krisis ekonomi global ini, hampir seluruh kabupaten yang berada dibawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonominya. Dari gambaran keadaan ekonomi makro tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam merencanakan arah pembangunan daerah baik untuk pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 2.2.

Kebijakan Keuangan

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance dan clean government) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas dan


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 keterbukaan sehingga pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berawal dari APBD yang merupakan instrumen guna menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja mengacu pada aturan dan pedoman penyusunan anggaran yang berlaku dengan memperhatikan prinsip dan disiplin anggaran yang antara lain pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Dalam pelaksanaan APBD dana yang tersediakan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang dikelolanya serta dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan pengurusan pembayaran berada dalam satu kewenangan tunggal, fungsi penerbitan SPM dialihkan ke satuan kerja perangkat daerah. Perubahan tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses pembayaran.

2.3

Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung tahun anggaran 2014 merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2014. Kebijakan umum tersebut disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Komponen pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik ini disusun berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari enam program pada setiap SKPD, dua puluh lima urusan wajib dan delapan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun gambaran umum rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dengan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut : 1.

Dalam rangka perwujudan SDM yang berkualitas dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah dan penyelesaian permasalahan daerah antara lain penurunan jumlah masyarakat miskin dan penurunan angka pengangguran, hal ini dilakukan dengan mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui bidang pendidikan dengan penyediaan bantuan biaya operasional sekolah dari tingkat SD sampai SMA, sehingga melalui program ini seluruh biaya pendidikan ditanggung Pemerintah


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 (baik APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN) dan tidak diperkenankan dibebankan kepada siswa atau orang tua/wali siswa. Berkaitan dengan perwujudannya, daerah mengarahkan pembangunan urusan wajib pendidikan melalui pelaksanaan program sebagai berikut :       2.

Pendidikan usia dini; Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Pendidikan menengah; Pendidikan non formal; Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; Manajemen pelayanan pendidikan.

Meningkatkan kualitas dan pembangunan bidang kesehatan, melalui program perluasan akses kesehatan masyarakat melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit Umum Daerah dan terus melanjutkan kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan pencapaiannya melalui pelaksanaan program urusan kesehatan dengan strategi dan prioritas sebagai berikut :          

Peningkatan kualitas aksesibilitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan rujukan; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan; Peningkatan kualitas dan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis; Pembiayaan operasional pelayanan kesehatan rujukan; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; Peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi para dokter dan tenaga medis; Peningkatan kualitas pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan menajemen kesehatan; Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; Pengembangan kemitraan dan kerjasama lembaga terhadap peningkatan pelayanan kesehatan.

Selain itu upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular terus ditingkatkan dengan strategi dan prioritas pelacakan, identifikasi, penanggulangann, pengobatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit khususnya penyakit menular dan wabah. 3.

Penyelesaian permasalahan masyarakat di bidang ketenagakerjaan terutama keterlambatan pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis usaha kecil menengah dan kualitas tenaga kerja diupayakan penyelesaiannya antara lain melalui pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan strategi dan prioritas peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja produktif melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan akan diperluas guna mendukung program pariwisata daerah melalui pengembangan pola tenaga kerja mandiri berbasis usaha kecil dan menengah serta fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan hubungan industrial sebagai perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

4.

Mengarahkan dan meningkatkan pembangunan di bidang perhubungan, dengan mengarahkan pencapaian sasaran pada terwujudnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat melalui arah kebijakan menyediakan fasilitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang memadai. Pencapaian sasaran tersebut melalui implementasi program


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan transportasi dengan strategi dan prioritas diantaranya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, pengembangan fasilitas pelabuhan laut berskala internasional dan penarikan programprogram pengembangan fasilitas transportasi pusat. Guna menindaklanjuti program ini maka dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Dermaga Tanjung Batu, dan terus akan berlanjut baik dalam tahapan pengembangan Dermaga Tanjung Batu itu sendiri maupun pembangunan dan penataan sarana dan prasarana dalam kawasan dermaga tersebut. Selain itu pembangunan urusan wajib perhubungan dilaksanakan melalui pengembangan komunikasi, informatika dan media massa melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. 5.

Besarnya potensi yang dimiliki daerah menjadikan perikanan dan kelautan sebagai potensi andalan daerah, namun tanpa didukung oleh pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka potensi ini tidak akan memberikan pengaruh yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk peningkatan besaran kontribusi potensi unggulan ini, diupayakan melalui pelaksanaan program sebagai berikut : 

      6.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan modal dan kompetensi masyarakat pesisir akan kemampuan, penguasaan dan penerapan teknologi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan; Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum; Pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan; pelatihan dan bimbingan teknis yang berkualitas; Pengembangan budidaya perikanan; Pengembangan perikanan tangkap; dan Pengembangan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Peningkatan dan pengembangan potensi-potensi pariwisata, diarahkan kepada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber PAD baru yang kesemuanya berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mengarahkan pembangunan pariwisata melalui pelaksanaan program :      

Pengembangan dan pemasaran pariwisata, melalui media promosi potensi wisata daerah dan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata; Peningkatan keamanan dan kenyamanan wisatawan; Pengelolaan kawasan wisata dan kekayaan budaya dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan penataan kawasan destinasi wisata dan kekayaan budaya; Peningkatan kualitas SDM sektor pariwisata; Peningkatan destinasi pariwisata; Peningkatan kepedulian terhadap pembangunan kepariwisataan.

Secara rinci penjelasan tentang rencana kerja pemerintah daerah tertuang di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2014. Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang berkaitan dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 kinerja pemerintah daerah. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terwujudnya efisiensi biaya dalam APBD. Berkaitan dengan sasaran strategis tersebut, dikembangkan beberapa indikator sebagai cerminan kinerja keuangan daerah, antara lain jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penekanan jumlah penduduk miskin. Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran, yaitu dilakukan dengan membandingkan perkembangan dan peningkatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada periode 4 (empat) tahun terakhir, dimana dari realisasi PAD pada tahun 2011 sebesar Rp. 62.103.349.432,37, pada tahun 2012 mengalami kenaikan dimana jumlah realisasi PAD sebesar Rp. 65.538.686.116,92, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 92.969.904.003,10 dan pada tahun 2014 meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp. 110.749.314.058,67. Sedangkan IPM pada tahun 2012 berkisar pada angka 74,13 , pada tahun 2013 meningkat pada kisaran 74,82. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, pada tahun 2011 PDRB atas harga berlaku mencapai Rp. 3.314,23 juta meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.776,39 juta. dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 4.324,39 juta. Sedangkan untuk PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp.20.602.448,- dan pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp.23.044.902,- dan tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 25.801.536,-. Jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun dapat ditekan, dimana pada tahun 2010 yang berjumlah 15.800 jiwa menjadi 11.300 jiwa pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin berjumlah 12.100 jiwa.

Tabel 1. Data Kinerja Keuangan Tahun 2011 – Tahun 2014 No

Tahun

Uraian Daerah

2011

1

Pendapatan Asli (dalam juta rupiah)

(PAD)

2

Indek Pembangunan Manusia (IPM) (persentase)

3

*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku (dalam juta rupiah)

4

*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (dalam rupiah)

5

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

2012

2013

2014

62.103

65.870

92.969

110.749

73,77

74,13

74,82

-

3.314,23

3.776,39

4.324,39

-

20.602.448

23.044.902

25.801.536

-

11.300

12.100

-

-

Keberhasilan pencapaian target kinerja dapat diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja berdasarkan bidang adalah sebagai berikut :


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014

Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014

Target 2014 No

(1) 1.

Sasaran Strategis

(2) Meningkatnya kualitas pendidikan.

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

1.

2.

3.

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) 1. Persentase angka kelulusan :

(4)

(5)

(6)

(7)

- SD

100

%

100

%

- SMP

85

%

100

%

- SM Persentase angka partisipasi kasar :

95

%

100

%

- SD

122

%

106,09

%

- SMP

105

%

102,54

%

- SM

92

%

94,51

%

99.27

%

98,65

%

- SMP

98

%

88

%

88,33 75,26

%

- SM Angka rata-rata lama sekolah. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. Persentase tenaga pendidik yang berkompetensi. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana.

9.47

Tahun

7,99

Tahun

100

%

100

%

35

%

35

%

80

%

80

%

Angka partisipasi murni : - SD

4. 5.

6.

7.

Belanja Langsung Program

SKPD

(8)

(9)

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

2.837.980.000

2.682.769.460,00

17.875.754.500

13.962.075.436

14.243.895.000

12.920.679.826

303.543.500

220.856.400

138.250.000

114.000.000

10,287.196.000

7.660,914.750

798.566.000

760.939.800

%


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014

Target 2014 No

(1) 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gemar membaca.

(3) 1.

2. 3.

3.

Meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda.

Realisasi 2014

1.

2.

Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten. Jumlah koleksi buku perpustakaan kabupaten. Jumlah perpustakaan aktif yang mendapatkan pembinaan. - Kabupaten

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

5,500

Orang

5.237

Orang

18,000

Buku

26.912

Buku

1

Unit

1

Unit

- Kecamatan

2

Unit

1

Unit

- Desa

30

Unit

34

Unit

- Sekolah Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai.

178 80

Unit %

179 80

Unit %

Jumlah atlit dan pelatih yang berprestasi 41

Orang

49

Orang

16 80

Orang %

16 80

Orang %

124

Orang

127

Orang

71.27

Tahun

72

Tahun

- Atlit 3.

4.

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

- Pelatih Persentase partisipasi masyarakat dalam setiap event olah raga.

4.

Kelompok pemuda yang berkualitas.

1.

Umur harapan hidup.

Belanja Langsung

(8) 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat

SKPD

(9) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Kesehatan

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

1.148.325.000

940.903.800

2.140.718.100

1.848.997.604

3.253.467.500

2.930.724.550

1.464.145.000

1.450.827.000

327.510.000

286.632.200



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

(2) 2. 3.

4.

5. 6.

(3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kesakitan endemik per 1.000 penduduk / per 100.000 penduduk - Malaria per 1.000 penduduk - DBD per 100.000 penduduk Prevalensi gizi kurang pada balita.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

3

Orang

13

Kelahiran hidup

190

Orang

120

Kelahiran hidup

(8) 2. Program Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Program Standarisasi Pelayanan Keseahtan 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular

3

Orang

0,25

Orang

50

Orang

13,93

Orang

1.50

%

0,51

%

Ketersediaan standar operasional prosedur 63

SOP

63

SOP

26

SOP

26

SOP

- Dinas Kesehatan

23

Orang

29

Orang

- RSUD Ketersediaan jumlah tenaga paramedic

20

Orang

28

Orang

- Dinas Kesehatan

224

Orang

330

Orang

- RSUD

186

Orang

215

Orang

SKPD

5. Program Penyehatan Lingkungan 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 8. Program Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

Dinas Kesehatan

646.758.500

599.680.260

RSUD

40.000.000

10.590.700

1.541.476.400

1.312.342.500

Dinas Kesehatan

109.876.500

86.452.000

Dinas Kesehatan

322.840.000

217.402.000

56.490.000

47.730.500

31.995.706.450

28.320.232.293

RSUD

10.000.000

4.000.000

RSUD

300.000.000

298.480.000

Dinas Kesehatan

RSUD RSUD Dinas Kesehatan

- Dinas Kesehatan

7.

8.

- RSUD Ketersediaan jumlah tenaga medis

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.



Target 2014 No

Sasaran Strategis

(1)

(2)

5.

Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

(3) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah desa yang menjadi target pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Jumlah akseptor keluarga berencana aktif. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang memadai. Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.. Persentase jumlah keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SKPD

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

BPMPDPKB

332.330.000,00

262.522.200,00

49

Desa /kelurahan

42

Desa /kelurahan

490.462.500,00

449.870.000,00

Akseptor

22.897

Akseptor

2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

BPMPDPKB

20,743

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

BPMPDPKB

432.715.000,00

409.775.000,00

4. Program Keluarga Berencana

BPMPDPKB

28.320.000,00

27.948.000,00

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

BPMPDPKB

28.620.000

25.132.500

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

BPMPDPKB

31.125.000

27.186.000

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

BPMPDPKB

563.269.000

560.441.700

85.00

%

85,71

%

49

Desa /kelurahan

42

Desa /kelurahan

45

%

78,79

%

100.00

%

93,87

%



Target 2014 No

(1) 6.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana.

Realisasi 2014

(3) 1.

2.

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Pelayanan dan perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas. Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia.

Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan. - Program Keluarga harapan. - Perlindungan dan Penanganan PMKS. - Pengadaan bahan bantuan untuk Korban Bencana Sosial - Pembinaan Kelompok usaha bersama (KUBE) - Bimbingan Ketrampilan anak terlantar.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

25

Orang

20

Orang

50

Orang

50

Orang

1082

KK

915

KK

100

%

100

%

100

%

100

%

4

Orang

4

Orang

20

Orang

17

Orang

(8)

SKPD

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

1. Program Penanggulangan Korban Bencana

Disosnakertran

309.993.000,00

240.490.350,00

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Disosnakertran

161.820.000,00

77.769.500,00



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2)

(3) 3.

7.

Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis pertanian.

Jumlah lembaga yang menaungi PMKS yang mendapatkan pembinaan intensif. - Nilai-Nilai Kepahlawanan. - Pembinaan TAGANA.

4.

Persentase penanganan korban bencana.

1.

Frekuensi pembinaan nilai-nilai keagamaan. Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan keagamaan.

2.

8.

Realisasi 2014

1.

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

48

Orang

42

Orang

45

Orang

45

Orang

100.00

%

100.00

%

5

Kali

4

Kali

5

Kelompok

4

Kelompok

- Tanaman Pangan Hortikultura - Peternakan

5

%

5

%

3

%

3

%

1

%

1

%

SKPD Anggaran

(8) 3. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma.

1. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Persentase peningkatan produksi pertanian - Perkebunan rakyat

Belanja Langsung

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian 3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian 4. Program Pencegahan

(9) Disosnakertran

Realisasi

(10) 182.970.000,00

(11) 132.484.900,00

2.265.985.000,00

2.001.682.343,00

Kecamatan Tg. Pandan

185.425.000,00

149.225.000,00

Kecamatan Membalong Kecamatan Badau Kecamatan Sijuk Kecamatan Selat Nasik

144.415.000,00

125.921.000,00

90.765.000,00

84.540.000,00

76.447.000,00 81.000.000,00

75.997.000,00 51.865.000,00

DTPHPPKKP

217.162.000,00

163.067.000,00

DTPHPPKKP

6.163.083.800,00

5.738.336.450,00

DTPHPPKKP

386.322.500,00

342.596.200,00

DTPHPPKKP

490.729.100,00

462.283.076,00

Sekretriat Daerah



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2)

3.

4.

5.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan.

1.

2.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

- Perkebunan rakyat - Tanaman Pangan Hortikultura

15

%

15

%

50

%

50

%

- Peternakan Jumlah kelembagaan penyuluhan yang terbentuk. Peningkatan kelas kelompok tani

20

%

20

%

3

Lembaga

3

Lembaga

- Pemula

7

Kelompok

265

Kelompok

- Lanjut

2

Kelompok

-

Kelompok

- Madya Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular.

1

Kelompok

-

Kelompok

100.00

%

100

%

Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi.

175

Ha

89

Ha

Cakupan pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan

85

(3)

2.

9.

Realisasi 2014

(8) dan Penaggulangan Penyakit

SKPD

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

%

85

%

1. Program Rehabilitasi hutan dan lahan

1.482.790.000,00

789.854.200,00

101.115.000,00

97.450.000,00

DTPHPPKKP

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan DTPHPPKKP



Target 2014 No

(1) 10.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.

Realisasi 2014

(3) 1.

2.

3.

Jumlah produksi perikanan budidaya.

Jumlah produksi perikanan tangkap.

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

46

44

Ton

Ton

95,70

50,135

Ton

Ton

Persentase ketersediaan sarana dan parasarana. - Perikanan Budidaya

- Perikanan Tangkap

Belanja Langsung

5

2

%

%

4

4

%

%

(8)

SKPD

(9)

1.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Dinas Kelautan dan Perikanan

2.Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan hukum dalam Pendayaagunaan Sumber daya laut 4. Program Peningkatan Perikanan Tangkap


5. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6. Program Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan 7. Program Pengembangan Budidaya Laut 8. Program Pengembangan Budidaya Air Tawar 9. Program Pengembangan Budidaya Air Payau


Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

1.070.020.000,00

544.137.000,00

202.910.000,00

197.563.000,00

677.260.000,00

581.549.000,00

3.916.657.000,00

2.914.712.184,00

2.109.554.000,00

1.427.823.535,00

114.725.000,00

61.453.100,00


62.830.000,00

35.730.000,00


1.315.221.000,00

1.142.799.933,00


266.668.000,00

255.813.000,00






Target 2014 No

(1) 11.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah.

Realisasi 2014

1. 2.

3.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah kunjungan wisatawan.

137,600

Orang

199,823

Orang

Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi.

32

Unit

51

Unit

Jumlah kelompok kesenian yang dikenal wisatawan.

30

Kelompok

30

Kelompok

(8)

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Kemitraan 3. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Wisatawan 4. Program Peningkatan SDM Terkait Sektor Pariwisata 5. Program Peningkatan Kepedulian Terhadap Pembangunan Kepariwisataan 6. Program Pengelolaan Kawasan Wisata 7. Peningkatan Destinasi Pariwisata

12.

Meningkatnya industri berbasis sumberdaya lokal

1.

2.

3.

Persentase pertumbuhan jumlah industri Jumlah pelaku usaha kecil menengah yang mendapatkan pembinaan. Jumlah pelaku usaha kecil menengah yang mendapatkan tambahan keterampilan

1920

unit

2.005

unit

300

orang

315

orang

300

orang

315

orang

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

SKPD

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif

1.220.760.000,00

795.672.150,00

209.175.000,00

181.627.649,00

154.240.000,00

132.989.000,00

367.045.000,00

294.079.920,00

135.457.500,00

107.864.020,00

Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

441.083.000,00

420.489.325,00

349.750.000,00

347.065.300,00

322.990.000,00

213.700.000,00



Target 2014 No

(1) 13.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Meningkatanya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri.

(3) 1.

- UMKM 2.

Meningkatnya kualitas perdagangan

1

2

3 15.

Meningkatnya kualitas penanaman modal.

1.

Jumlah KUMKM aktif yang mendapat pembinaan.

Persentase tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku Persentase ukuran, takaran, timnbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera Persentase ketersidiaan pasar yang memadai Persentase tingkat kepatuhan PMA / PMDN /Non PMA / Non PMDN mentaati aturan yang berlaku.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

Pertumbuhan KUMKM

- Koperasi

14

Realisasi 2014

205

Unit

201

Unit

3.150

Unit

2.927

Unit

140

Unit

315

Unit

60

%

65

%

50

%

60

%

60

%

60

95

%

83,33

%

(8)

SKPD

(9)

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan


1. Program Penataan Struktur Industri


Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

661.683.000,00

429.637.625,00

1.844.672.000,00

1.670.178.000,00

75.545.000,00

225.000,00



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) 2.

1. 16.

17.

Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur.

Realisasi 2014

(3) Persentase investor yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan. Pelatihan tenaga kerja terampil. - Diklat Ketrampilan ketenagakerjaan.

2.

Intensitas Pengawasan tenaga kerja.

3.

Persentase tingkat penanganan perselisihan hubungan industrial.

4.

5.

1.

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

100

%

-

%

90

100

Orang

%

90

Orang

100

%

1

%

1

Jumlah penyerapan tenaga kerja padat karya produktif.

176

Orang

176

Orang

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3.

70

Perusahaan

70

Perusahaan

85.00

%

Persentase tingkat kesesuaian penjenjangan pendidikan aparatur terhadap kebutuhan daerah.

Belanja Langsung

%

%

SKPD Anggaran

(8) 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

(9) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan system Pengawasan Ketenagakerjaan 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi

(10) 1.466.756.295,00

(11) 366.570.500,00

Dinsosnakertran

322.255.000,00

295.464.000,00

Dinsosnakertran

196.050.000,00

167.583.200,00

Dinsosnakertran

227.925.000,00

187.944.100,00

Dinas Kesehatan

381.885.000,00

346.910.000,00



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

(2) 2.

3.

(3) Jumlah aparatur yang mendapatkan penjenjangan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Persentase tingkat kesesuaian penempatan dan penjenjangan karir pegawai terhadap kompetensi pegawai.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4) 46

(5) Orang

(6) 78

(7) Orang

85.00

%

85

%

SKPD Anggaran

(8)

(9)

(10) 903.800.000,00

(11) 804.732.897,00

88.500.000,00

80.577.900,00

177.350.000,00 68.240.000,00

147.403.200,00 34.708.000,00

Inspektorat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

130.000.000,00 2.155.850.000,00

54.465.500,00 1.570.926.500,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

6.522.386.000,00

4.750.322.600,00

RSUD

Bappeda

BLHD Sekretariat Daerah

18.

Meningkatnya tata kelola aparatur.

1.

2.

3.

4.

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya. Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan formal berdasarkan kebutuhan organisasi. Persentase tingkat kesesuaian penempatan pegawai terhadap kompetensi pegawai. Persentase penanganan kasus kepegawaian

325

Orang

372

Orang

46

Orang

78

Orang

85

%

85

%

100

%

100

%

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Realisasi



Target 2014 No

(1) 19.

20.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

7.18

%

17,09

%

Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan aturan terkait. Ketersediaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan dokumen data dan informasi aset daerah.

5

Dok

5

Dok

1.

Pemeriksaan reguler.

2.

Persentase penanganan kasus tertentu.

(3) Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meningkatnya penerimaan PAD.

1.

2.

3.

21.

Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif.

3. 4.

5

Paket

5

Paket

1

Paket

1

Paket

84

Paket

100.00

%

100

%

75.00

%

80

%

- Auditor

23

Orang

16

Orang

- P2UPD

11

Orang

5

Orang

Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi auditor dan P2UPD


Nilai (2)

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Realisasi 2014

36

Paket

(8) 1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah 2. Program Peningkatan Manajemen Aset dan Inventasi Daerah

SKPD

(9)

Realisasi

(10)

(11)

Dispenda

1.203.239.600,00

694.234.300,00

BPKAD

2.038.450.000,00

1.292.082.883,00

1.920.071.000,00

754.609.570,00

1.753.766.000,00

1.441.014.624,00

96.000.000,00

20.315.250,00

365.000.000,00

209.915.193,00

BPKAD

1. Program Peningkatan Inspektorat Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh BPKAD 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Anggaran

Inspektorat



Target 2014 No

Sasaran Strategis

(1)

(2)

22.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas.

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

(3) 1.

2.

3.

4. 5.

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang memadai. Persentase cakupan keterjangkauan pelayanan publik. Persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD. Frekuensi pembinaan masyarakat. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pembangunan.


SKPD

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

95

%

95

%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Seluruh SKPD

48.755.791.720,00

41.263.171.286,50

100

%

100

%

Seluruh SKPD

48.058.599.718,00

35.822.878.393,00

100

%

100

%

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Seluruh SKPD

3.758.603.000,00

3.002.704.750,00

12

Kali

12

Kali

4. Program Promosi Potensi Daerah

Dinas Penididikan dan Kebudayaan

30.000.000,00

25.486.750,00

90

%

90

%

Dinas Kesehatan

30.000.000,00

28.000.000,00

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

Dinas Pekerjaan Umum Bappeda

30.000.000,00

27.913.800,00

711.687.800,00

526.880.000,00

Dishubkominfo

30.000.000,00

27.876.500,00

BLHD Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Badan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana

30.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

28.404.000,00

222.195.000,00

174.369.400,00

30.000.000,00

24.891.000,00



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

(2)

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

(3)


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

SKPD Anggaran

(8)

(9)

(10)

Realisasi (11)

Sekretriat Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kec. Tanjungpandan Kec. Membalong

391.480.000,00

337.023.507,00

30.000.000,00

24.208.000,00

30.000.000,00

29.500.000,00

31.770.000,00

24.385.000,00

Kec. Sijuk

122.610.000,00

89.720.000,00

Kec. Badau

37.500.000,00

26.098.000,00

Kec. Selat Nasik

57.595.000,00

55.261.000,00

Kel. Kota

14.880.000,00

14.880.000,00

Kel. Parit Kel. Pangkal lalang Kel. Tg.Pendam

15.000.000,00

14.978.000,00

15.000.000,00

13.805.000,00

15.000.000,00

14.586.000,00

Kel. Paal Satu Kel. Kampong Damai Kel. Lesung Batang BPMPDPKB

15.000.000,00

14.050.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

14.261.000,00

Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kratif Dinas Kelautan

30.000.000,00

-

30.000.000,00

28.373.000,00

30.000.000,00

28.322.500,00

30.000.000,00

28.333.000,00

30.000.000,00

28.137.000,00

30.000.000,00

28.403.000,00



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Realisasi 2014

Indikator Kinerja

(2)

(3)


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SKPD Anggaran

Realisasi

(10)

(11)


30.000.000,00

28.500.000,00

102.250.000,00

69.475.000,00

(9) dan Perikanan

23.

Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional.

Persentase SKPD yang telah tertata sesuai dengan hasil analisis penataan kelembagaan dan aturan perundangundangan yang berlaku.

100

%

100

%

1. Program Penataan Kelembagaan

Sekretariat Daerah

24.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.

Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.

100.00

%

100

%

1. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Seluruh SKPD

1.175.120.000,00

726.938.150,00

25.

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah.

1.

Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan.

300

Buah

812

Buah

1. Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Sekretariat Daerah

1.592.809.500,00

1.007.994.550,00

2.

Persentase tingkat kesesuaian materi produk hukum daerah.

100

%

100

%

2. Program Penyelesaian Sengketa Hukum

Sekretariat Daerah

680.080.000,00

236.399.250,00

3.

Persentase tingkat penyebar luasan informasi produk hukum daerah.

90

%

80

%



Target 2014 No

(1) 26.

27.

Sasaran Strategis

(2) Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan pasar dan pertamanan

1.

1.

3. 4.

28

29.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Belanja Langsung

Indikator Kinerja

2.

Meningkatnya kualitas area pemakanan umum

Realisasi 2014

1

1.

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(3) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

(4)

(5)

(6)

(7)

- KTP

85

%

82,78

%

- Kartu Keluarga

85

%

100

%

- Akta Pencatatan Sipil

85.00

%

72,67

%

Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasar dengan layak dan baik. Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar.

90

%

90

100

%

100

Persentase tingkat pemeliharaan taman. Ketersediaan taman baru. Persentase tersediaan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum yang memadai

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat.

SKPD Anggaran

Realisasi

(8) 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat menyurat Keterangan Kependudukan

(9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(10) 119.360.000,00

(11) 86,610.000,00

%

1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan

379.110.000,00

377.492.050,00

100

%

2. Program Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan


99.360.000,00

98.790.000,00

%

100

%

3. Program Penataan Taman


302.740.000,00

299.530.000,00

1

taman

1

taman

1. 75

%

75

%


374.900.000,00

294.251.000,00

6

Dokumen

11

Dokumen

1.528.855.000,00

1.022.867.500,00

Program Pengelolaan area pemakaman

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) 2.

3.

4.

5.

30.

31.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

Meningkatnya jaringan transportasi darat antar

Realisasi 2014

1.


SKPD

Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4) 85

(5) %

(6) 85

(7) %

(8) 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

(9) Bappeda

(10) 1.028.465.000,00

(11) 701.700,600,00

100

%

100

%

3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Bappeda

1.967.566.600,00

1.424.924.000,00

100

%

100

%

4 Program Perencanaan Tata Ruang

Bappeda

1.029.405.000,00

804.782.850,00

Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik prasarana wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya.

12

Dokumen

13

Dokumen

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang memadai sesuai standar.

85

%

85

%

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

269.277.500,00

204.774.400,00

2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

1.148.325.000,00

940.903.200,00

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

35.562.780.000,00

33.989.890.500,00

(3) Persentase tingkat sinergisitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Persentase ketersediaan media pertanggung jawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel. Persentase tingkat kejelasan pemanfaatan ruang.

Jalan dan jembatan berkondisi baik

Anggaran

Realisasi



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

- Jalan

95

%

70.14

%

- Jembatan

95

%

100

%

2.85

km

11

km

- Jembatan Pemeliharaan jalan dan jembatan - Jalan - Jembatan

48.8

m'

20

m'

35.8 24.8

km m'

604 160

km m'

1.

Ketersediaan rumah layak huni.

100

Unit

100

2.

Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas dasar dan pendukung bagi perumahan dan permukiman.

90.00

%

98,37

(2) wilayah dan pedesaan

(3)

3.

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Peningkatan jalan dan jembatan - Jalan


Nilai

2.

32.

Realisasi 2014

Unit

%

(8)

SKPD

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


47.080.996.000,00

46.518.562.700,00


511.250.000,00

504.645.000,00

1. Program Pembangunan Perumahan


3.219.100.000,00

3.176.160.000,00

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian Masyarakat


1.567.280.000,00

1.479.369.000,00

3. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong


3.915.530.000,00

3.737.804.350,00


4.803.303.432,00

4.534.004.000,00



Target 2014 No

(1) 33.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

34.

Meningkatnya infrastruktur bangunan.

35.

Meningkatnya kualitas transportasi daerah.

Realisasi 2014

(3)

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik

90

%

76,34

%

2.

Persentase saluran sekunder yang berfungsi dengan baik

90

%

76,34

%

Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur bangunan yang berkualitas.

90

%

90

%

1.

Persentase ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. a. Terminal

100

%

70,59

%

70

%

74,18

%

55

%

57,14

%

d. Perparkiran e. Guardriil dan delianator

90

%

84

%

90

%

60

%

f. Pita penggaduh Persentase kendaraan yang diuji laik jalan.

60

%

72

%

85

%

87,55

%

b. Rambu-rambu

c. Lampu lalu lintas

2.

Belanja Langsung

(8)

SKPD

(9)

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


4.322.519.000,00

3.818.058.736,00

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


3.939.080.000,00

3.818.058.736,00

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dishubkominfo

2.503.825.275,00

2.463.673.150,00

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dishubkominfo

528.181.600,00

478.214.500,00

225.000.000,00

222.529.450,00

2.570.120.000,00

2.347.130.300,00

Dishubkominfo

Dishubkominfo



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) 3.

4.

5.

36.

Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika daerah

1.

2.

37.

Terpenuhinya kebutuhan energi dan jaringan listrik serta sarana penerangan lampu jalan.

Realisasi 2014

1.

2.

3.

Program Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4) 90

(5) %

(6) 90

(7) %

75

%

75

%

90

%

90

%

60

%

-

%

30

%

30

%

150

Orang

150

Orang

Ketersedian tenaga terampil di bidang energi dan ketenagalistrikan. Persentase ketersediaan jaringan listrik pedesaan

12

Orang

12

Orang

90

%

90

%

Persentase ketersediaan

90

%

90

%

(3) Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan laut a. Pelabuhan Tanjung Batu b. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan udara. Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Jumlah aparatur terampil di bidang kominfo yang memadai.

Belanja Langsung

(8)

SKPD

(9)

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dishubkominfo

1. Program Penyediaan Energi Listrik

Dinas Pertambangan dan Energi

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan


Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

1.627.777.200,00

1.317.138.010,00

3.500.000.000,00

3.442.186.254,00

4.615.520.000,00

3.840.973.500,00



Target 2014 No

Sasaran Strategis

(1)

(2)

38.

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya mineral yang berwawasan lingkungan dan keberkelanjutan.

Indikator Kinerja

(3) Penerangan Jalan Umum (PJU).

Tertatanya sumberdaya lingkungan.

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

Ketersediaan tenaga terampil pengawas pertambangan

4

Orang

3

Orang

2.

Persentase jangkauan penertiban pertambangan Persentase penanganan kasus pertambangan

90

%

85

%

100

%

85

%

85

%

75

%

4.

Persentase tingkat kepatuhan pelaku tambang

1.

Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat

2. 3.

4.


Nilai

1.

3.

39.

Realisasi 2014

- Penilai Amdal

7

Orang

5

Orang

- Penyusun Amdal

4

Orang

1

Orang

- PPLHD Konservasi sumber air baku. Persentase penanganan pengaduan kasus pencemaran. Jumlah perusahaan yang memenuhi uji sampel.

7

Orang

4

Orang

2

lokasi

-

lokasi

100

%

100

%

35

Perusahaan

42

Perusahaan

SKPD

(8)

(9)

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

241.880.000,00

169.320.850,00

BLHD

3.004.215.500,00

2.623.324.732,00

BLHD

185.340.000,00

173.190.900,00



Target 2014 No

(1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) 5.

6. 40.

Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan.

1.

2.

3. 4. 41.

Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Realisasi 2014

(3) Edukasi lingkungan terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengawasan pencemaran lingkungan. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan Persentase penanganan sampah per hari Ketersediaan tenaga petugas kebersihan.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4) 5

(5) kali

(6) 3

(7) kali

35

Perusahaan

40

Perusahaan

65

%

65

%

65

%

65

%

75

%

75

%

142

Orang

142

Orang

1.

Persentase pembinaan terhadap LSM dan ORMAS.

100

%

100

%

2.

Persentase penanganan permasalahan terkait isu strategis daerah

100

%

100

%

SKPD Anggaran

Realisasi

(10)

(11)

(8)

(9)

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


5.684.503.900,00

4.718.706.770,00

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Badan Kebangpol dan Linmas

124.295.000,00

113.504.800,00


302.423.250,00

288.401.250,00

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat


289.050.000,00

264.000.000,00


257.845.000,00

199.843.700,00



Target 2014 No

(1)

42.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2)

Meningkatnya kualitas penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

Realisasi 2014

(3)

1.

Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepamongprajaan.

2.

3.


Nilai

Satuan

Nilai

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

SKPD Anggaran

Realisasi

(8) 5. Program Peningkatan kesadara hokum masyarakat dan aparatur

(9) Badan Kebangpol dan Linmas

(10) 271.400.000,00

(11) 268.642.500,00

6. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


363.180.000,00

340.118.400,00

99

Orang

12

Orang

1. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

54.000.000,00

54.000.000,00

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda.

100.00

%

90

%

2. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1.329.200.000,00

1.118.158.750,00

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

80.00

%

-

%



2.4

Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013. Dalam APBD TA 2014, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung TA 2014 sebesar Rp.727.438.349.206,00 dan Anggaran Belanja TA 2014 sebesar Rp.778.555.615.260,00. APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014. Dalam APBD-P TA 2014, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp. 779.603.042.405,36 atau meningkat sebesar Rp.52.164.693.199,36 (7,17%) dan Anggaran Belanja sebesar Rp.884.464.880.929,88 atau meningkat sebesar Rp.105.909.265.669,88 (13.60%). Tabel 3. Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2014 (Belanja Daerah) Secara Umum Plafon Anggaran (Rupiah) Uraian (1) BELANJA

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/ (Berkurang)

Penyebab Perubahan

(2)

(3)

(4)

(5)

282.581.794.936,00

363.718.382.404,88

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

81.136.587.468,88

a.

Kenaikan gaji dan tunjangan pegawai.

b.

Tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru. Penambahan dan pengurangan jumlah pegawai akibat penerimaan, perpindahan dan pensiun pegawai.

c.

Belanja Subsidi

288.000.000,00

274.858.000,00

(13.142.000,00)

12.855.665.000,00

15.766.415.000,00

2.910.750.000,00

Belanja bantuan Sosial

200.000.000,00

200.000.000,00

-

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai politik

21.675.360.000,00

21.725.360.000,00

50.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

-

67.851.156.297,00

70.946.319.200,00

3.095.162.903,00

Balanja Hibah

Belanja Tak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Penambahan alokasi Hibah berdasarkan proposal yang masuk

Terjadi penambahan jumlah kegiatan yang dikelola antara anggaran induk dan anggaran perubahan, sehingga anggaran belanja pegawai meningkat seperti honorarium PNS (honorarium PPK, staf



Plafon Anggaran (Rupiah) Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


(1)

(2)

(3)

(4)

197.445.668.887,00

230.910.440.960,00

33.464.772.073,00

Modal

7.474.000.000,00

8.274.000.000,00

800.000.000,00

a.

Kegiatan baru;

Belanja modal pengadaan alatalat angkutan darat bermotor

8.480.607.000,00

8.746.607.000,00

266.000.000,00

b.

Penghapusan kegiatan;

Belanja modal pengadaan alatalat angkutan air bermotor

30.000.000,00

50.000.000,00

20.000.000,00

c.

Penambahan rekening baru belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan alatalat angkutan air bermotor

-

202.673.250,00

202.673.250,00

d.

Penghapusan rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan alatalat bengkel

969.170.000,00

1.029.170.000,00

60.000.000,00

e.

Kenaikan Volume pada rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan alatalat pengolahan Pertanian dan Peternakan

199.688.000,00

199.688.000,00

-

f.

Penurunan volume pada rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan peralatan kantor

25.650.000,00

35.950.000,00

10.300.000,00

g.

Kenaikan tarif/harga pada rekening belanja kegiatan;

Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor

1.505.353.500,00

1.610.147.500,00

104.794.000,00

h.

Penurunan tarif/harga pada rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan komputer

4.069.319.600,00

4.366.524.000,00

297.204.400,00

i.

Penambahan item baru pada rekening belanja kegiatan;

Belanja Barang dan Jasa

Penyebab Perubahan (5) administrasi dan lainlain) dan honorarium non PNS.

Penambahan kegiatan baru pada anggaran perubahan dan penyesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan alokasi anggaran menyebabkan peningkatan anggaran belanja barang dan jasa khususnya pada komponen belanja bahan/material, belanja perjalanan dinas dan belanja jasa pihak ketiga.

Belanja Modal Belanja Tanah




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan (3)

Penyebab Perubahan


(1) Belanja modal pengadaan meubelair

(2) 1.768.700.300,00

2.381.694.300,00

(4) 612.994.000,00

j.

(5) Penghapusan item pada rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan peralatan dapur

34.975.800,00

36.775.800,00

1.800.000,00

k.

Penambahan volume item pada rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga

55.500.000,00

55.500.000,00

-

l.

Penurunan volume item pada rekening belanja kegiatan;.

Belanja modal pengadaaan alatalat studio

739.797.815,00

1.109.182.815,00

369.385.000,00

m.

Kenaikan tarif/ harga item pada rekening belanja kegiatan;

Belanja Modal Pengadaan alatalat komunkasi

292.800.000,00

322.232.000,00

29.432.000,00

n.

Penurunan tarif/ harga item pada rekening belanja kegiatan;

Belanja modal pengadaan alatalat ukur

2.501.275.000,00

2.301.275.000,00

(200.000.000,00)

Belanja modal pengadaan alatalat kedokteran

3.676.134.000,00

3.676.134.000,00

-

Belanja modal pengadaan alatalat laboratorium

2.116.611.000,00

6.218.601.300,00

4.101.990.300,00

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan

62.249.694.000,00

80.449.694.000,00

18.200.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan

3.740.000.000,00

3.615.000.000,00

(125.000.000,00)

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air

11.449.079.432,00

11.171.079.432,00

(278.000.000,00)

Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota

3.750.000.000,00

3.750.000.000,00

-

Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon

413.041.340,00

633.041.340,00

220.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pembelian bangunan

69.164.821.363,00

30.451.210.488,00

(38.713.610.875,00)




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(1) Belanja Modal Pengadaan buku/ perpustakaan

(2) 4.963.336.850,00

3.532.050.000,00

(4) (1.431.286.850,00)

Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan

3.000.000,00

3.000.000,00

-

Belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman

15.000.000,00

15.000.000,00

-

Belanja modal pengadaan alatalat persenjataan/ keamanan

1.436.197.225,00

1.436.197.225,00

-

Belanja modal alat-alat perikanan

-

66.850.000,00

66.850.000,00

Belanja modal alat-alat kebersihan

204.100.000,00

223.600.000,00

19.500.000,00

Belanja modal perlengkapan rumah tangga

313.417.915,00

378.417.915,00

65.000.000,00

Belanja BLUD

881.810.000,00

1.581.810.000,00

700.000.000,00

Modal

(3)

Penyebab Perubahan


(5)



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Sebagaimana tertuang dalam Perda APBD TA 2014 Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Perda Perubahan APBD Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menargetkan Pendapatan Daerah baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang oleh sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp.91.685.215.747,36 terealisasi sebesar Rp. 110.451.297.677,67 atau terealisasi 120,47%. Jika dibandingkan dengan TA. 2013 terjadi kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp.17.481.393.674,57 dimana pada TA. 2013 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.92.969.904.003,10. Lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran. Pada sektor pendapatan dana perimbangan terjadi kenaikan dari target anggaran atas dana bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil bukan pajak SDA. Dana bagi hasil pajak yang meliputi bagi hasil PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan, PBB Pembagian Pemerintah Pusat dan BPHTB Pembagian Pusat ditargetkan sebesar Rp.19.269.185.569,00 terealisasi sebesar Rp.22.324.504.925,00 atau 115,86% sedangkan dana bagi hasil bukan pajak (SDA) dari target sebesar Rp. 41.076.220.614,00 terealisasi sebesar Rp.44.818.371.450,00 atau 109,11%. Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari jumlah yang dialokasikan telah terealisasi 100% sampai akhir tahun anggaran yaitu sebesar Rp. 428.619.259.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air bersih, perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, lingkungan hidup dan bidang sarana prasarana pedesaan terealisasi 100% dari target sebesar Rp. 48.319.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.319.720.000,00. Pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar Rp.28.098.257.275,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.992.994.351,16 atau 99,63 %, serta pendapatan lainnya yang berasal dari provinsi yang ditargetkan sebesar Rp.22.650.152.200,00 terealisasi sebesar Rp.18.285.228.344,00 atau sebesar 80,73%. Dan pendapatan Dana Penyesuaian terealisasi sebesar Rp. 74.703.666.000,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp.99.885.032.000,00. Dari total pendapatan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.779.603.042.405,36 dapat terealisasi sebesar Rp.775.515.041.747,83 dengan persentase 99,48%. Belanja daerah pada TA 2014 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp. 884.464.880.929,88 direalisasikan sebesar Rp. 711.220.016.679,14 berarti terjadi penghematan belanja sebesar Rp. 173.244.864.250,74 atau 19,59%. Penghematan tersebut terdapat pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar Rp. 337.747.667.239,64 atau 77,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 434.664.701.604,88, belanja barang terealisasi sebesar Rp. 184.753.135.011,50 atau 80,01% dari yang dianggarkan sebesar



Rp. 230.910.440.960,00 , belanja subsidi terealisasi sebesar Rp.181.315.000,00 atau 65,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.274.858.000,00, belanja hibah terealisasi sebesar Rp.15.628.069.950,00 atau 99,12% dari yang dianggarkan Rp.15.766.415.000,00, belanja bantuan sosial sampai dengan akhir tahun tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp.200.000.000,00, bantuan keuangan kepada partai politik terealisasi sebesar Rp.117.981.042,00 atau 23,41% dari anggaran sebesar Rp.504.000.000,00 dan transfer bagi hasil ke desa terealisasi sebesar Rp.21.221.350.000,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp.21.221.360.000,00. Dari belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi sebesar Rp.148.800.000,00 atau 1,80% dari anggaran sebesar Rp.8.274.000.000,00, belanja modal peralatan mesin terealisasi sebesar Rp. 29.237.770.478,00 atau 84,88% dari anggaran sebesar Rp.34.447.220.105,00, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.25.381.758.655,00 atau 83,35% dari anggaran sebesar Rp.30.451.210.488,00, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp. 95.506.317.049,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp. 99.618.814.772,00 dan belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp. 541.997.254,00 atau 15,27% dari anggaran sebesar Rp.3.550.050.000,00. Selain itu juga terdapat Belanja Modal BLUD dari target anggaran sebesar Rp.1.581.810.000,00 terealisasi sebesar Rp. 753.855.000,00 atau 47,66%. Kemudian dari anggaran belanja tak terduga sebesar Rp.3.000.000.000,00 pada tahun 2014 tidak terealisasi.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi dalam konteks intern adalah dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di SKPKD maupun di masing-masing SKPD. Sedangkan dalam konteks ekstern, tujuan pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Asumsi Dasar Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah: 1.

Entitas pelaporan, bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Kesinambungan, bahwa entitas pelaporan keuangan akan berlanjut keberadaannya.

3.

Keterukuran dalam satuan uang, bahwa setiap kejadian dan transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.

A. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang dan jasa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu (melalui mekanisme UP/GU/TU), pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (melalui mekanisme GU/TUNihil/GU-Nihil). B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 1.

Kas Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dinyatakan dengan nilai rupiah dan dicatat sebesar nilai nominal.



Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Kas di bendahara adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah. Kas yang ada di Bendahara Penerima yang belum disetor ke Kas daerah diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang Ditangguhkan). Selain Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara, terdapat Setara Kas berupa deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito. 2.

Piutang Merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Piutang terdiri dari : 

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak diakui jika hingga tanggal akhir periode laporan keuangan masih ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum dibayar/dilunasi oleh Wajib Pajak. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPD yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.



Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Merupakan hak pemerintah daerah atas bagi hasil pajak provinsi yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah. Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.



Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.





Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berjalan yang akan di tagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan.



Piutang Dana Perimbangan Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer . Piutang DBH diakui apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.



Piutang Lainnya Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/ Retribusi.

3.

Persediaan Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. 

Persediaan diakui pada saat kepenguasaannya berpindah.



Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.



Persediaan disajikan sebesar:

diterima

atau

hak

kepemilikannya

dan/atau

a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.



Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.



Persediaan dengan kondisi rusak atau usang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Persediaan dikelompokan dalam kelompok persediaan pakai habis, persediaan tak habis pakai, persediaan bekas pakai dan persediaan untuk dijual/diserahkan.



Termasuk dalam persediaan antara lain tanah/bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



4.

Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode Penilaian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

5.



Metode Biaya untuk kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dicatat sebesar nilai perolehan.



Metode Ekuitas untuk kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan/atau kepemilikan 20 % atau lebih, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, memiliki nilai materialitas dan merupakan objek pemeliharaan bermanfaat untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi penyajian aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman serta Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik pemerintah daerah. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran jasa perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan disajikan sebagai konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan akan dikapitalisasi sebagai aset tetap setelah pekerjaan konstruksinya selesai pada tahun berikutnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan merupakan biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai disajikan sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).



Tanah diak ui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya ya n g dik e l uark a n d a l a m rangk a m em per o l e h hak , b i a ya p em ata n ga n, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebesar nilai akumulasi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca atas semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap (belanja pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada APBD tidak dikapitalisasi, sedangkan biaya pemugaran, penggantian utama dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada APBD dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat tetap dimanfaatkan secara normal. Pemugaran (renovasi) dan penggantian utama tujuannya adalah menambah umur ekonomis atau memperpanjang masa manfaat aset tetap, penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebagai berikut : ▪

Tanah Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan. Tidak ada batasan minimum kapitalisasi untuk pengadaan tanah



▪ Peralatan dan Mesin (1) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba; (2) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; (3) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan. (4) Nilai material pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). ▪

Gedung dan Bangunan (1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. (2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. (3) Tidak ada batasan minimum kapitalisasi untuk pengadaan gedung dan bangunan. Apabila pekerjaan jenis rehab dengan memperhatikan apakah menambah masa manfaat atau tidak.

▪

Jalan, Irigasi, dan Jaringan (1) Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. (2) Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. (3) Tidak ada batasan minimum kapitalisasi untuk pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

▪

Aset Tetap Lainnya (1) Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.



(2) Pembangunan/pembuatan aset tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; (3) Pembangunan/pembuatan aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, dan jasa konsultan. (4) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya. (5) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (4) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset TetapRenovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan. (6) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (4) dan (5) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional. (7) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya sama dengan atau lebih dari. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikecualikan untuk koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum. 6.

Aset lainnya Akun ini merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari: a. Aset tak berwujud Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini meliputi software komputer, Lisensi dan franchise, hak cipta (copyright),paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. b. Kemitraan dengan pihak ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Sedangkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah bentuk kerjasama Bangun, Kelola, Serah (BKS) berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta



mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). c.

Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran disajikan dengan nilai nominal dari kontrak dikurangi dengan bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

d. Lain-lain Aset Lain-lain aset adalah aset di luar tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, dan dana cadangan antara lain tagihan TGR , dana titipan jaminan reklamasi, dan jaminan kesungguhan dan aset tetap yang rusak berat/hilang yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap. 7.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode akuntansi berikutnya dan yang sudah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan sebesar nilai nominal.

8.

Utang Biaya Pinjaman Utang Biaya pinjaman merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok yang berupa bunga, denda, dan commitment fee. Utang biaya pinjaman disajikan sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir tahun anggaran.

9.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Perhitungan Fihak Ketiga adalah utang jangka pendek kepada fihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Utang Perhitungan Pihak Ketiga disajikan sebesar nilai nominal.

10.

Utang Jangka Panjang Utang Jangka Panjang adalah merupakan Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang disajikan sebesar nilai nominal.

11.

Utang Bunga Utang bunga merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang bunga disajikan sebesar nilai nominal.

12.

Ekuitas Dana a. Ekuitas Dana Lancar



Ekuitas dana lancar adalah bagian lancar dari kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar. Nilai Ekuitas Dana Lancar dicatat sebesar selisih antara nilai aset lancar dengan nilai hutang lancar. b. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Ekuitas dana yang diinvestasikan adalah bagian dari kekayaan bersih pemerintah bukan lancar yang merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (kecuali dana cadangan) dikurangi jumlah hutang jangka panjang. 13.

Ekuitas Dana yang Dicadangkan Ekuitas dana yang dicadangkan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai akumulasi dana yang dicadangkan dari setiap tahun anggaran.

14.

Pendapatan a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan. d. Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila dalam Berita Acara Serah Terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan. e. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). f. Khusus untuk pendapatan di SKPD yang sudah berstatus BLUD, maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaanya kepada PPKD. Pada saat yang sama PPKD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.

15.

Belanja a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. b. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu (melalui mekanisme UP/ GU/ TU), pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (melalui mekanisme GU/TU-Nihil/GU-Nihil). c.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan



Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. e. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. 19.

Transfer a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari/kepada suatu entitas pelaporan kepada/dari entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. b. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. c. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

20.

Pembiayaan a. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. e. Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1

Kas di Kas Daerah Saldo kas daerah adalah sisa kas pada rekening giro dan deposito milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 158.279.671.442,21 dengan rincian sebagai berikut: Rekening Giro/Deposito Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan 146.300.0001 146.300.0004 BRI Cabang Tanjungpandan 0131-01-000262-308 Deposito 1 Bulan Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan 146-41-02113 146-41-02613 146-41-03513 146-41-01914 BRI Cabang Tanjungpandan 0131-01-003527-40-6 0131-01-004280-40-6 0131-01-004552-40-6 Jumlah

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 28.104.588.298,91 15.710.597.421,30 34.464.485.722,00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 20.255.776.773.57 8.147.345.632,95 -

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

25.000.000.000,00 -

158.279.671.442,21

113.403.122.406,52

a) Saldo kas pada rekening giro Nomor 146.300.0001 sebesar Rp. 29.641.840.787,33, namun saldo tersebut masih terdapat penerimaan bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan kesungguhan sebesar Rp.1.537.252.488,42, sehingga jumlah saldo kas daerah pada rekening giro nomor : 146.300.0001 setelah dikurangi bunga giro/deposito jaminan reklamasi adalah sebesar Rp. 28.104.588.298,91. Rincian saldo kas rekening No. 146.300.0001 sebagai berikut;  Kas daerah sebesar Rp. 28.104.588.298,91.  Bunga deposito jaminan reklamasi sebesar Rp.888.598.295,00, jasa giro rekening jaminan reklamasi sebesar Rp.317.232.260,42, dan jasa giro jaminan kesungguhan sebesar Rp.331.421.933,00 b) Saldo kas pada Rekening Nomor 146.300.0004 sebesar Rp.16.818.143.528,30, namun saldo tersebut masih terdapat penerimaan bunga deposito jaminan reklamasi dan kesungguhan sebesar Rp.1.107.546.107,00, sehingga jumlah saldo kas daerah pada rekening giro nomor : 146.300.0004 setelah dikurangi bunga deposito jaminan reklamasi dan kesungguhan adalah sebesar Rp. 15.710.597.421,30. Rincian saldo kas rekening no. 146.300.0004 sebagai berikut;  Kas daerah sebesar Rp. 15.710.597.421,30.  Bunga deposito jaminan reklamasi sebesar Rp.890.099.077,00 dan bunga deposito jaminan kesungguhan sebesar Rp. 217.447.030,00



5.2

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD baik kas tunai maupun kas dibank, telah disetor/dikembalian seluruhnya ke Kas Daerah, sehingga tidak terdapat saldo kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2014.

5.3

Kas di Bendahara Penerimaan Pada tahun 2014 seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan pada SKPD telah disetorkan ke kas daerah , sehingga pada tanggal penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2014 tidak terdapat kas dibendahara penerimaan.

5.4

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Kas di bendaharan Dana Kapitasi JKN merupakan saldo kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2014 pada FKTP sebesar Rp. 794.822.725,00, dengan rincian saldo kas sebagai berikut: No.

FKTP

Saldo kas Per 31 Desember 2014

1.

Puskesmas Tanjungpandan

228.558.000,00

2.

Puskesmas Air Saga

152.817.800,00

3.

Puskesmas Perawas

55.146.800,00

4.

Puskesmas Sijuk

57.287.425,00

5.

Puskesmas Tanjung Binga

61.031.050,00

6.

Puskesmas Badau

60.331.200,00

7.

Puskesmas Simpang Rusa

50.345.325,00

8.

Puskesmas Membalong

95.599.125,00

9.

Puskesmas Selat Nasik

33.706.000,00

Jumlah

794.822.725,00

Selain itu pada kas dibendahara dana kapitasi JKN terdapat jasa giro yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp. 3.254.829,00 per 31 Desember 2014. 5.5

Kas di Bendahara BLUD Kas di bendahara BLUD merupakan saldo kas per 31 Desember 2014 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Marsidi Judono sebesar Rp. 10.426.218.372,00, dengan rincian saldo kas sebagai berikut : No.

Kas BLUD

Saldo kas Per 31 Desember 2014

1.

Bendahara Penerimaan

17.155.642,00

2.

Bendahara Pengeluaran

10.409.062.730,00



Selain itu pada kas di bendahara BLUD terdapat sisa penerimaan Jamkesmas pada Tahun 2013 yang pada akhir tahun belum disetorkan Bendahara Jamkesmas BLUD ke Kas Negara sebesar Rp.146.152.994,62 per 31 Desember 2014. 5.6

Piutang Pajak Akun ini menampung saldo piutang pokok pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan penambangan bahan galian golongan C serta piutang pajak bumi dan bangunan. Tunggakan atas pajak galian golongan C merupakan tunggakan dari tahun 1998 s.d. tahun 2011 namun sampai dengan 31 Desember 2014 belum tertagih. Rincian piutang pajak sebagai berikut : Per 31 Des 2014 (dalam Rp)

Objek Piutang Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Air Bawah Tanah Pajak Galian Golongan C  Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah

Per 31 Des 2013 (dalam Rp)

25.515.000,00 16.725.950,00 1.474.440,00

8.180.000,00 16.725.950,00 527.040,00

348.009.138,00 7.011.833.761,00

348.009.138,00 -

7.403.558.289,00

373.442.128,00

Denda keterlambatan pembayaran pajak dicatat pada akun piutang lainnya. Sedangkan umur piutang pajak diklasifikasikan sebagai berikut: Umur piutang

saldo

1 – 30 hari 1 – 3 bulan 3 – 6 bulan 6 – 9 bulan 9 – 12 bulan Lebih dari 1 tahun Jumlah

1.060.040,00 216.000,00 25.515.000,00 1.690.894.786,00 7.011.833.761,00 7.403.558.289,00

Tabel rincian piutang pajak dapat dilihat pada lampiran 1 laporan keuangan ini. 5.7

Piutang Retribusi Piutang atas retribusi daerah terdiri dari saldo piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2014 , dan piutang retribusi tahun berjalan yang belum dibayar/dilunasi oleh pihak ketiga. Dasar pengenaan Kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola dan penetapan nilai kontrak/setoran yang menjadi kewajiban pihak ketiga selaku pengelola/pemakai tempat usaha kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut.




Objek Piutang Retribusi Retribusi Terminal (Pemakaian Tempat Usaha) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi Sewa Petak Grosir / Pertokoan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga Jumlah


5.361.600,00

6.789.600,00

18.279.000,00 102.570.849,00

11.649.000,00 186.326.851,00

150.703.093,00 17.987.500,00

142.768.593,00 16.600.000,00

35.538.000,00 6.800.000,00 335.593.728,00 672.833.770,00

1.481.333.558.66 35.538.000,00 6.800.000,00 191.355.900,00 2.079.161.502,66

Sedangkan umur piutang retribusi diklasifikasikan sebagai berikut : Umur piutang

saldo

1 – 30 hari 1 – 3 bulan 3 – 6 bulan 6 – 9 bulan 9 – 12 bulan Lebih dari 1 tahun Jumlah

122.151.849,00 2.040.000,00 354.520.828,00 194.121.093,00 672.833.770,00

Rincian saldo piutang retribusi tercantum pada lampiran 2 laporan keuangan ini. 5.8

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Akun ini merupakan bagian lancar tagihan penjualan kendaraan roda empat berdasarkan SK Nomor: 01375/Kep/IV/2004 tanggal 25 November 2004. Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas Total harga penjualan Pelunasan Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran: Jatuh Tempo s.d Desember 2013 Tunggakan Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angs.

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 304.799.500,00 284.809.500,00 19.990.000,00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 304.799.500,00 284.809.500,00 19.990.000,00

19.990.000,00

19.990.000,00

19.990.000,00

19.990.000,00

-

-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tunggakan atas penjualan kendaraan dinas roda empat yang belum dibayar/dilunasi per 31 Desember 2014 Tunggakan tersebut merupakan tunggakan penjualan angsuran mobil minibus isuzu dengan Plat Nomor BN 3077 BZ kepada desa suak gual sebesar Rp.19.990.000,00.



5.9

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp.89.350.000,00 merupakan tuntutan ganti rugi atas nama Achmad Tarmizi (NIP. 440018827) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 0264/II/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang belum diangsur/dibayarkan kembali sejak tahun 2003 s.d. 31 Desember 2014.

5.10 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang belum diterima/ditransfer ke Kas Daerah pada sampai akhir Tahun Anggaran 2014. Pada tahun 2014 tidak terdapat piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung. Dana bagi hasil pajak provinsi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepualaun Bangka Belitung telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung. 5.11 Piutang Lain-lain Akun ini menampung piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak, retribusi daerah, dan piutang atas kontribusi aset yang dikerjasamakan. Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2014 menyajikan saldo sebesar Rp. 7.267.937.421,80, dengan rincian sebagai berikut: Objek Piutang Lain-lain Kontribusi hasil kerjasama - PT.Ranati Kontribusi hasil kerjasama - PT.Puncak Jaya Lestari Denda keterlambatan pembayaran : Pajak Galian golongan C Pajak Hiburan Piutang Pendapatan Akademi Keperawatan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono Jumlah



3.990.575,00

60.000.000,00 5.015.775,00

363.370.269,80 4.014.228,00 381.975.000,00

363.370.269,80 4.014.228,00 -

6.549.877.949,00

-

7.303.228.021,80

432.400.272,80

Piutang Kontribusi kerjasama operasional aset Pemkab. Belitung dengan PT Puncak Jaya Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana telah diaddendum dengan addendum terakhir nomor 181/01/PK/II/2008 , dimana pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa dalam hal pihak kedua menyewakan dan/atau mensub kontrakkan sebagian dari bangunan gedung kepada pihak lain harus dengan persetujuan pihak pertama dengan memberikan uang konstribusi sebesar 2,5 % dari harga sewa atau sub kontrak perbulan. Jumlah hak atas kontribusi Pemkab. Belitung di tahun 2014 yang belum diterima per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.990.575,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah harga sewa kios yang diterima : Rp. 159.623.000,00 Setoran untuk Pemkab. Belitung : Rp. 159.623.000,00 x 2,5% = 3.990.575,00 Kontribusi tersebut baru disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2015



Denda keterlambatan pembayaran Pajak Galian sebesar Rp. 363.370.269,80 , jumlah ini tidak terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya, Pajak Hiburan sebesar Rp.4.014.228,00 tidak ada pengurangan dari tahun lalu karena tidak diketahui lagi alamat masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, sehingga upaya penagihan yang dilakukan belum berhasil. Piutang dari pendapatan akademi keperawatan merupakan piutang dari biaya pendidikan berdasarkan tarif pelayanan pendidikan yang masih harus disetor oleh mahasiswa dengan rincian sebagai berikut : Uraian

Jumlah

1. Biaya Penyelenggaraan kuliah tetap 2. Biaya Penyelenggaraan kuliah tidak tetap 3. Biaya Praktik klinik 4. Pengembangan Pendidikan 5. Biaya Program Pengenalan Studi 6. Matrikulasi Mahasiswa Baru 7. Ujian Akhir Program 8. Komputer 9. SPMB Tahun 2014 10. SPP Total

47.300.000,00 68.455.000,00 23.000.000,00 237.920.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.050.000,00 381.975.000,00

Sedangkan umur piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai berikut. Umur piutang

Saldo

1 – 30 hari 1 – 3 bulan 3 – 6 bulan 6 – 9 bulan 9 – 12 bulan Lebih dari 1 tahun

3.990.575,00 6.549.877.949,00 381.975.000,00

367.384.498,00 Jumlah

7.303.228.021,80

Rincian saldo piutang lain-lain tercantum pada lampiran 3 laporan kauangan ini. 5.12 Persediaan Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Alat Tulis Kantor Bahan/material Barang untuk Dijual atau Diserahkan Obat-obatan : Dinas Kesehatan Gudang Farmasi Puskemas RSUD Dinas Pertanian



1.199.926.845.79 3.880.256.579,78

690.920.581,57 3.181.283.551,79

4.035.606.622,47 206.891.312,60 2.382.705.093,25 60.491.050,00

4.278.733.207,00 146.788.124,72 1.732.431.992,19 76.445.198,00




Jenis Persediaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes dan KB Kantor Satuan Polisi Pamong Praja SMP Negeri 4 Membalong SMP Negeri 5 Membalong SMA Negeri 1 Tanjungpandan SMA Negeri 1 Membalong SMK Negeri 2 Tanjungpandan TKN Pembina Membalong TKN Pembina Sijuk SMP Negeri 3 Tanjungpandan SMP Negeri 4 Tanjungpandan SMP Negeri 5 Tanjungpandan SMP Negeri 3 Sijuk SMAN 1 Sijuk SMP Negeri 2 Badau


369.376.065,50

416.845.099,50

184.500,00 105.000,00 499.000,00 273.000,00 80.500,00 36.000,00 7.000,00 64.000,00 55.000,00 64.500,00

4.000,00 182.900,00 25.000,00 100.000,00 168.000,00 60.000,00 69.000,00 418.250,00 65.000,00 256.000,00 91.000,00 65.000,00

12.136.622.069,39

9.249.691.000,00 19.774.642.904,77

Barang untuk diserahkan ke masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Bangunan Rumah Layak Huni Jumlah

Persediaan obat-obatan dan bahan material yang sudah usang/ kadaluarsa (expired date) disajikan pada Aset lainnnya. Rekapitulasi persediaan dapat dilihat pada lampiran 4. 5.13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

Nama Perusahaan/ Badan Usaha

PDAM Kabupaten Belitung PT. Belitung Mandiri

Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 2014 Per 31 Des 2013 (dalam Rp) (dalam Rp)

11.089.136.286,39 5.784.657.296,85

10.293.049.687,89 6.144.317.458,62

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal pada Bank Syari’ah

2.010.000.000,00

2.010.000.000,00

PT. Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung

5.000.000.000,00

2.500.000.000,00

Bank Syari’ah - Setoran modal yang telah diterbitkan sertifikat sahamnya  Agio Saham

PT. Bank Sumsel Babel



Nama Perusahaan/ Badan Usaha -

Setoran Modal yang telah diterbitkan sertifikat saham - Agio Saham - Sisa yang belum dijadikan saham Jumlah Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Total Penyertaan Modal Pemda

Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 2014 Per 31 Des 2013 (dalam Rp) (dalam Rp) 21.042.000.000,00 17.603.000.000,00 8.430.326.000,00 1.041.464,77 29.473.367.464,77

6.869.020.000,00 1.347.464,77 24.473.367.464,77

53.357.161.048,01

45.420.734.611,28

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mengunakan metode ekuitas untuk (BUMD) PT. Belitong Mandiri dan PDAM Kab Belitung, sedangkan penyajian nilai penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Bangka Belitung dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengunakan metode biaya (cost) . Perhitungan penyajian sebagai berikut: 

PDAM Kabupaten Belitung Nilai total penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Belitung per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 22.716.276.548,93. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.994.250.000,00. Dengan rincian penambahan penyertaan modal sebagai berikut:  Penambahan penyertaan modal berupa bantuan operasional sebesar Rp.698.700.000,00 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung TA. 2014; 

Penambahan penyertaan modal berupa barang berupa jaringan induk distribusi kapasitas kecil senilai Rp. 2.295.550.000,00 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sementara dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada PDAM menggunakan metode ekuitas dimana nilai penyertaan modal yang disajikan di neraca adalah sebesar nilai kekayaan bersih yaitu nilai total penyertaan modal ditambah/dikurangi dengan proporsi keuntungan/kerugian. Berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2014 (unaudited), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 46.357.884.771,43 (100%) yang terdiri dari : Entitas - Kabupaten Belitung - Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pemerintah Pusat (termasuk penyertaan yg belum ditetapkan statusnya) Jumlah

Nilai penyertaan (Rp) 22.716.276.548,93 731.225.000,00 22.910.383.222,50

46.357.884.771,43

% 49,00 1,58 49,42

100,00



Dalam laporan keuangan PDAM Kab Belitung Tahun 2014 (Unaudited) disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar Rp.20.843.481.576,92 dan Rugi tahun berjalan sebesar Rp.2.884.442.393,21. Entitas - Kabupaten Belitung - Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pemerintah Pusat

Nilai penyertaan (Rp) 22.716.276.548,93 731.225.000,00

Akumulasi Kerugian Tahun Kerugian Berjalan (10.213.716.481,64) (1.413.423.780,90) (328.774.164,12)

% 49,00

(45.497.368,46)

1,58

(1.425.501.243,85) (10.300.990.931,16) 46.357.884.771,43 (20.843.481.576,92) (2.884.422.393,21)

49,42

22.910.383.222,50

Jumlah 100,00 P erhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PDAM dengan Metode Ekuitas sebagai berikut.

Keterangan  Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2013 - Laba yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian) - Laba/(Rugi) tahun berjalan Jumlah Kekayaan Bersih

Nilai (dlm Rp) 22.716.276.548,93 (10.213.716.481,64) (1.413.423.780,90) 11.089.136.286,39

Nilai penyertaan modal pada PDAM di sajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar Rp. 11.089.136.286,39 

PT Belitong Mandiri Pada tahun 2014 tidak terjadi penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Belitong Mandiri, total modal PT. Belitong Mandiri sebesar Rp.7.351.636.328,00 (100%) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp.7.151.636.328,00 (97,28%) dan Dedy Astika sebesar Rp.200.000.000,00 (2,72%). Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri menggunakan metode ekuitas. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 Unaudited PT Belitong Mandiri melaporkan adanya kerugian tahun berjalan sebesar Rp.355.056.368,00 sehingga proporsi kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp.345.397.120,67. (Rp.355.056.368,00 x 97,28%) Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Belitong Mandiri dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Keterangan -

Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2013

-

Laba/(rugi) yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian)

-

Laba/(rugi) tahun berjalan

Nilai (dlm Rp) 7.151.636.328,00 (1.021.581.910,48)

(345.397.120,67) Jumlah Kekayaan Bersih

5.784.657.296,85



Nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri di sajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar Rp. 5.784.657.296,85 

Bank Syariah Bangka Belitung Nilai total penyertaan modal pada Bank Syariah Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 2.010.000.000,00. Tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada Bank Syariah Bangka Belitung sehingga nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.010.000.000,00. Penilaian investasi/penyertaan modal pada Bank Syariah Bangka Belitung menggunakan metode biaya (cost).



PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung PT Jamkrida adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak dibidang penjamin kredit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pada TA 2013 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kepulauan Bangka Belitung guna menunjang pendirian dan operasional dengan nilai penyertaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang dialokasi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Dimana pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyetoran penyertaan modal tahap II sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Penilaian investasi/penyertaan modal menggunakan metode biaya (cost).



PT Bank Sumsel Babel Nilai total penyertaan modal saham pada PT Bank Sumsel Babel sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.24.473.367.464,77. Pada TA 2014 Pemkab. Belitung menambah penyertaan modal saham sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sehingga nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 29.473.367.464,77. Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT. Bank Sumsel Babel menggunakan metode biaya (cost).

5.14 Aset Tetap Nilai aset tetap sebagaimana disajikan pada laporan keuangan per 31 Desember 2014 merupakan nilai aset tetap intracountable hasil inventarisasi data barang milik daerah/sensus Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2014 ditambah dengan mutasi barang milik daerah yang diperoleh pada tahun 2014 baik itu berasal dari APBD atas pengadaan belanja modal, belanja non modal yang terdiri belanja barang dan jasa, biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi langsung ke dalam aset tetap (biaya jasa perencanaan, jasa pengawasan), hibah/donasi,



dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada UPB. Berdasarkan hasil sensus barang milik daerah tahun 2014 terjadi koreksi/penyesuaian nilai perolehan barang milik daerah pada seluruh Unit Pengelola Barang (UPB) sesuai dengan hasil rekonsiliasi data BMD server aplikasi system manjemen aset daerah pada bidang aset dengan SKPD selaku UPB. Berkaitan dangan hal tersebut maka penyajian aset tetap pada laporan keuangan tahun 2014 disajikan sesuai dengan hasil sensus BMD tahun 2014. Berikut adalah saldo aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2014.

Jenis Aset Tetap Tanah

Saldo LKPD Per 31 Des 2014

Saldo LKPD Per 31 Des 2013

Kenaikan/(penurunan)

84.918.692.470,30

82.613.920.037,30

2.304.772.433,00

281.768.410.120,88 412.658.066.775,11

261.018.915.528,40 398.615.202.914,32

20.749.494.592,48 14.042.863.860,79

Jalan, Jaringan dan irigasi Aset Tetap Lainnya

1.032.539.115.051,04

904.158.443.495,51

128.380.671.555,53

44.734.030.576,77

40.561.588.369,19

4.172.442.207,58

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

6.163.336.498,32

5.356.292.250,00

807.044.248,32

1.862.781.651.492,42

1.692.324.362.594,72

170.457.288.897,70

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Dari tabel diatas secara total terlihat adanya kenaikan saldo aset tetap per 31 Desember 2014 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 170.457.288.897,70. Kenaikan tersebut disebabkan adanya mutasi penambahan/ pengurangan aset tahun 2014 dan penyesuaian saldo hasil sensus barang milik daerah. Penjelasan mutasi aset tetap tahun 2014 sebagai berikut : I. Aset tetap tanah. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2014 sebesar 84.918.692.470,30 terjadi kenaikan sebesar 2.304.772.433,00 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/pengurangan aset dari belanja modal, belanja non modal serta adanya penyesuaian hasil sensus barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut :  Penambahan aset tetap tanah berasal dari belanja modal tanah pada dinas Pekerjaan umum sebesar Rp. 148.800.000,00.  Penambahan aset dari belanja non modal sebesar Rp. 5.088.180.600,00.  Penyesuaian hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 4.255.272.734,20. Sedangkan pengurangan nilai aset tanah dengan rincian sebagai berikut :  Penghapusan aset tanah pada Sekretariat daerah sebesar Rp. 100.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati NOMOR : 188.45/512/KEP/BPKAD/2014 Tgl 19 September 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Belitung pada Sekretariat Daerah Berupa Tanah.  Pengalihan aset tetap tanah dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 3.496.326.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/349/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 21 Juni 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Tanah Dinas Pariwisata dan









  

II.

Ekonomi Kreatif Kab. Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengalihan aset tetap tanah dari Kecamatan Membalong ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 25.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/500/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 29 Agustus 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Kec. Membalong Kab. Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Pengalihan aset tetap tanah dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. 103.552.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/568/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 30 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah. Pengalihan aset tetap tanah dari Dinas Kebersihan, pasar dan Pertamanan ke Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.339.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/587/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 28 November 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Dinas Kebersihan, pasar dan Pertamanan menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengurangan aset tetap tanah yang masih tercatat pada Kelurahan Parit sebesar Rp. 327.420.000,00, aset tetap tanah tersebut sudah dialihkan dan tercatat pada ke Kelurahan Kampong Damai pada tahun 2013. Pengurangan aset tetap tanah yang masih tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 119.520.000,00, aset tetap tanah tersebut sudah dialihkan dan dicatat pada UPTD TK/SD Kecamatan Tg. Pandan. Penyesuaian aset tetap tanah berdasarkan hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 1.676.662.401,20.

Aset tetap peralatan dan mesin. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 281.768.410.120,88 terjadi kenaikan sebesar Rp. 20.749.494.592,48 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/pengurangan aset dari belanja modal, belanja non modal serta adanya penyesuaian hasil sensus barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut :  Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 29.418.205.568,00.  Penambahan aset dari belanja non modal sebesar Rp. 19.421.659.304,00.  Penyesuaian hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 15.533.431.827,52. Sedangkan pengurangan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :  Pengalihan aset tetap peralatan dan mesin dari BPKAD ke Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.137.915.666,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/137/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 21 Maret 2014 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada BPKAD menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.  Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang masih tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 17.000.000,00.  Penyesuaian aset tetap tanah berdasarkan hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 2.534.094.911,00.



 

III.

Pengurangan aset tetap berupa barang rusak berat/hilang yang tidak dapat dimanfaatkan lagi namun belum dilakukan penghapusan aset tetap atas aset tersebut sebesar Rp. 28.768.891.863,43. Pengurangan aset tetap berupa barang yang tidak memenuhi nilai/dibawah batas nilai kapitalisasi aset tetap (aset tetap extra countable), nilai aset tetap peralatan dan mesin extracountable sebesar Rp. 11.165.899.666,61.

Aset tetap gedung dan bangunan. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 412.658.066.775,11 terjadi kenaikan sebesar Rp. 14.042.863.860,79 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/pengurangan aset dari belanja modal, belanja non modal serta adanya penyesuaian hasil sensus barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut :  Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 25.178.974.762,00.  Penambahan aset dari belanja non modal sebesar Rp. 59.135.217.409,49.  Penyesuaian hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 54.540.303.727,80. Sedangkan pengurangan nilai aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :  Penghapusan aset tetap pada Sekretariat Daerah berupa bangunan gedung asrama Yogyakarta sebesar Rp. 94.400.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/548/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 20 Oktober 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kab. Belitung pada Sekretariat Daerah Kab. Belitung.  Penghapusan aset tetap pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan berupa bangunan gedung garasi sebesar Rp. 18.483.000,00 dan pintu gerbang sebesar Rp. 4.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/546/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 17 Oktober 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kab. Belitung pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan.  Penghapusan aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa bangunan gedung kantor sebesar Rp. 7.421.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/545/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 17 Oktober 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kab. Belitung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  Penghapusan aset tetap pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan gedung kantor sebesar Rp. 145.500.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/567/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 30 Oktober 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kab. Belitung pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan eks. Gedung Kantor Camat Membalong.  Pengalihan aset tetap dari Kecamatan Membalong ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan gedung kantor sebesar Rp. 145.500.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/500/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 29 Agustus 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Kec. Membalong Kab. Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan..  Pengalihan aset tetap bangunan dan gedung dari BPKAD ke Dinas Pendapatan Daerah berupa ruang server aplikasi pendapatan daerah sebesar Rp. 13.000.000,00 dan papan himbauan sebesar Rp. 39.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/137/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 21 Maret 2014 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada BPKAD menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.







 

  

IV.

Pengalihan aset tetap gedung dan bangunan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Pendapatan Daerah berupa rumah Negara gol II/type A Permanen sebesar Rp. 5.600.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/568/KEP/BPKAD/2014 Tgl. 30 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Dinas Kebersihan, pasar dan Pertamanan yang telah dialihkan ke UPTD Tk/SD Kec. Tg. Pandan berupa papan nama Instansi sebesar Rp. 16.750.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/454/KEP/DPPKAD/2013 Tgl. 12 Desember 2013. Namun masih tercatat pada Dinas Kebersihan, pasar dan Pertamanan. Pengalihan aset tetap gedung dan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 76.151.573.000,00. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dialihkan status pengunaannya pada tahun 2013 berdasrkan Surat Keputusan Bupati Belitung namun masih tercatat pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 651.579.393,00. Koreksi kelebihan pencatatan aset tetap bangunan gedung arsip BPKAD sebesar Rp. 148.990.000,00. Penyesuaian aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 43.180.511.904,50. Pengurangan aset tetap berupa barang rusak berat/hilang yang tidak dapat dimanfaatkan lagi namun belum dilakukan penghapusan aset tetap atas aset tersebut sebesar Rp. 4.189.323.241,00.

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Saldo aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.032.539.115.051,04 terjadi kenaikan sebesar Rp. 128.380.671.555,53 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/pengurangan aset dari belanja modal, belanja non modal serta adanya penyesuaian hasil sensus barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut :  Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 95.506.317.049,00.  Penambahan aset dari belanja non modal sebesar Rp. 39.153.790.086,52.  Penyesuaian hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 1.559.955.661,00. Sedangkan pengurangan nilai aset jalan, jaringan dan irigasi dengan rincian sebagai berikut :  Pengalihan aset tetap jalan , jaringan dan irigasi dari Dinas Pekerjaan Umum ke UPTD taman Hiburan dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 76.678.000.  Penyesuaian aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berdasarkan hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp.7.019.522.420,99.  Pengurangan aset tetap berupa jalan, jaringan dan instalasi yang rusak berat yang tidak dapat dimanfaatkan lagi namun belum dilakukan penghapusan aset tetap atas aset tersebut sebesar Rp. 740.940.820,00.  Pengurangan aset tetap berupa barang yang nilainya dibawah batas nilai kapitalisasi aset tetap (aset tetap extra countable), nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi extracountable sebesar Rp. 2.250.000,00.



V.

Aset tetap lainnya Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 44.734.030.576,77 terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.172.442.207,58 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/pengurangan aset dari belanja modal, belanja non modal serta adanya penyesuaian hasil sensus barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut :  Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 541.997.254,00.  Penambahan aset dari belanja non modal sebesar Rp. 2.600.827.725,00.  Penyesuaian hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 4.939.627.048,14. Sedangkan pengurangan nilai aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut :  Penyesuaian aset tetap lainnya berdasarkan hasil sensus barang milik daerah sebesar Rp. 397.319.180,00.  Pengurangan aset tetap berupa barang bercorak kesenian dan kebudayaan yang rusak berat yang tidak dapat dimanfaatkan lagi namun belum dilakukan penghapusan aset tetap atas aset tersebut sebesar Rp. 2.777.522.563,21.  Pengurangan aset tetap berupa barang yang nilainya dibawah batas nilai kapitalisasi aset tetap (aset tetap extra countable), nilai aset tetap lainnya extracountable sebesar Rp. 735.168.076,35.

VI.

Konstruksi dalam pengerjaan Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.163.336.498,32 terjadi kenaikan sebesar Rp. 807.044.248,32 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/pengurangan aset dari belanja modal, belanja non modal serta adanya penyesuaian hasil sensus barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut :  Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa bangunan unit pengelolaan hasil perikanan dari belanja modal sebesar Rp. 202.783.893,00 dan belanja jasa konsultansi sebesar Rp. 24.680.000 total nilai perolehan Rp. 227.463.893,00.  Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dari belanja jasa konsultansi perencanaan sebesar Rp. 615.758.000,00 yang terdiri dari : KDP

Nilai Perolehan

Ukl/UPL taman kawasan jembatan sungai padang

74.107.000,00

Perencanaan jalan Batu Belubang - Mentigi DED pintu gerbang bandara hanandjoedin, bundaran

147.290.000,00 195.756.000,00

Perencanaan jalan Lingkar Kelekak Usang-Pilang

198.605.000,00 615.758.000,00

Total



Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Sekretariat Daerah dari belanja jasa konsultansi perencanaan sebesar Rp. 186.492.205,32 yang terdiri dari : KDP

Nilai Perolehan

DED bangunan gedung Arsip/gudang peralatan setda

17.916.287,53

DED jalan dan drainase kantor Bupati DED pagar keliling Kantor Bupati

20.000.675,68 24.000.810,81

DED bangunan gedung santel

26.874.431,30



KDP

Nilai Perolehan

DED bangunan gedung nasional DED bangunan Asrama mahasiswa Depok

48.400.000,00 49.300.000,00 Total

186.492.205,32



Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika dari belanja jasa konsultansi perencanaan DED Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda sebesar Rp. 49.500.000,00.



Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari belanja jasa konsultansi perencanaan pembuatan DED museum maritim sebesar Rp. 98.750.000,00. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kesehatan dari belanja jasa konsultansi perencanaan sebesar Rp. 99.900.000,00 yang terdiri dari :



KDP

Nilai Perolehan

DED Perencanaan DAK 2015

49.950.000,00

DED Perencanaan APBD 2015

49.950.000,00 99.900.000,00

Total









Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Inspektorat dari belanja jasa konsultansi perencanaan berupa DED gedung Inspektorat Kab. Belitung sebesar Rp. 46.680.150,00. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Bappeda dari belanja jasa konsultansi perencanaan berupa DED rehab gedung kantor sebesar Rp. 43.862.500,00. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendapatan Daerah dari belanja jasa konsultansi perencanaan berupa DED bangunan gedung Dispenda sebesar Rp. 130.130.000,00. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari belanja jasa konsultansi perencanaan berupa DED pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 92.867.500,00.

Sedangkan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2014 sebagai berikut :  Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan kapitalisasi ke aset bangunan puskesmas perawas Rp. 50.000.000,00  Reklas ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi kapitalisasi ke aset dermaga Tg. Batu sebesar Rp. 734.360.000,00 Saldo KDP per 31 Desember 2014 sebagai berikut. KDP Pembuatan DED Pembangunan Dermaga Tanjung Batu Bangunan pagar SDN 2 Selat Nasik Bangunan unit pengelolaan hasil perikanan Pembangunan gedung kantor Diklat (biaya pematangan lahan).


Per 31 Des 2013 (dalam Rp) -

3.709.000,00 227.463.893,00

734.360.000,00 3.709.000,00 -

346.243.000,00

346.243.000,00



KDP Biaya Jasa Perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan Konstruksi tahun Berjalan Jumlah KDP

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 5.585.920.605,32

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 4.271.980.250,00

6.163.336.498,32

5.356.292.250,00

Sedangkan barang-barang inventaris yang tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap (extracountable) berjumlah total Rp. 11.903.317.742,96 sebanyak 35.401 unit tersebar pada seluruh SKPD/UPB. Rekapitulasi barang extracountable per UPB sebagaimana terlampir pada laporan keuangan ini. Selain aset tetap yang disajikan didalam neraca, Pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki aset bersejarah (heritage asets) berupa bangunan bersejarah dan barang-barang peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Aset bersejarah berupa situs/bangunan terdiri dari :

Nama Situs / Bangunan Jumlah No Bersejarah Letak Administratif Unit Fungsi Sekarang 1 Eks Kantor Pusat Billiton Jl. Veteran, Tg. Pandan 1 Barata Dept. Store Mij 2 Eks Chineesche Hospital Jl. Rumah Sakit, Tg. 1 Asrama Mhs Akper Bel Pandan 3 Eks Europeesche Kliniek Jl. Melati, Tg. Pandan 1 RSUD Kab. Belitung 4 Rumah Kolonial Jl. Veteran, Tg. Pandan 1 Rumah Dinas Danlanud 5 Rumah Kolonial Jl. Veteran, Tg. Pandan 1 Rumah Dinas Dandim 6 Eks Hotel Juliana Jl. Melati, Tg. Pandan 1 Museum Tg. Pandan 7 Eks Societeit Jl. Gegedek, Tg. Pandan 1 Hotel & Club Billiton 8 Eks Hollands-Indische Jl. Sekolah, Tg. Pandan 1 SMPN 1 Tg. Pandan School 9 Eks Gedung Landraad Jl. Sekolah, Tg. Pandan 1 UPTD TK/SD Tg. Pandan 10 Eks Tuindienst Jl. Sekolah, Tg. Pandan 1 Sekretariat PWRI 11 Eks Kantor Asisten Jl. Merdeka, Tg. Pandan 1 Dinas Pendidikan Kab. Bel Residen 12 Situse Banteng Kuehn Jl. Bukit, Tg. Pandan 1 Statiun RTVS Dinamika 13 Gedung Nasional Jl. Yos Sudarso, Tg. 1 Gedung Nasional Pandan 14 Eks Inlandsch-Chineesch Jl. Sriwijaya, Tg. Pandan 1 SDN 1 dan 2 Tg. Pandan School 15 Situs Kota Tanah Cerucuk Desa Cerucuk, Kec. 1 Makam KA Hatam & KA M. Badau Saleh 16 Situs Ai’ Labu Kembiri Ai’ Labu, Kembiri, 1 Makam KA Rahad Membalong Jumlah 16



Sedangkan barang-barang peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan terdiri dari barang pecah belah (guci, mangkok, piring, teko, tempat air minum), keris, tombak, pedang, lukisan, gong dan lain-lain dengan jumlah 1.800 unit, secara rinci dapat dilihat pada lampiran 13. 5.15 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akun ini menampung aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada lampiran 14.

Nama Pengelola aset yang dikerjasamakan PT. Usaha Karya Mandiri Utama PT. Hotel Pondok Impian PT. Puncak Jaya Lestari PT. Ranati PT. Belitung Golf & Resort PT. Telekomunikasi Indonesia PT. Belitong Inti Permai Yayasan Sejahtera Warga Bulog Jumlah



369.529.276,00

369.529.276,00

64.218.773,00 531.604.000,00 6.000.000.000,00 4.752.000,00 608.500.000,00 1.496.865.000,00 9.075.469.049,00

64.218.773,00 531.604.000,00 6.000.000.000,00 4.752.000,00 608.500.000,00 1.496.865.000,00 9.075.469.049,00

Pada tahun 2014 tidak terjadi kenaikan/penurunan nilai aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset yang dikerjasamakan berupa HPL pada PT Belitong Inti Permai Rp.608.500.000,00 dan yayasan sejahtera warga bulog Rp.1.496.865.000,00 belum pernah tercatat sebagai data aset tetap tanah, namun status kepemilikannya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan sertifikat HPL dan MOU, untuk biaya pembebasan dan pengurusan HGB ditanggung oleh masing-masing pengelola atas nama pengelola aset yang dikerjasamakan. 5.16 Aset tak Berwujud Aset tak berwujud yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Software/aplikasi yang terdapat pada SKPD , baik yang diperoleh dengan cara membangun sendiri aplikasi maupun melalui pengadaan/pembelian. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Dinas/ Nama Software Badan Kepegawaian Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kesehatan Kantor Kependudukan dan Capil Kantor Arsip dan perpustakaan BPKAD Dispenda Perindagkop

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 91.190.000,00 8.875.000,00 44.000.000,00 84.650.000,00 122.980.000,00 209.130.000,00 197.251.000,00 34.000.000,00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 71.500.000,00 8.875.000,00 44.000.000,00 68.000.000,00 97.000.000,00 406.381.000,00 34.000.000,00




Dinas/ Nama Software Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dishubkominfo Bappeda Jumlah

150.800.000,00 755.048.000,00 78.500.000,00 140.390.000,00 356.052.000,00 2.272.866.000,00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 101.800.000,00 203.798.000,00 78.500.000,00 140.390.000,00 1.254.244.000,00

. 5.17 Lain-lain Aset Lain-lain Aset adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset tak berwujud tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan gati rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Lain-lain aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah aset tetap yang rusak berat/hilang yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap serta persediaan barang yang sudah usang/ kedaluarsa (expired date).

-

Aset Rusak Berat Aset Hilang Dermaga Gresik (rusak berat) Persediaan barang kedaluarsa/usang Jumlah

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 36.443.593.487,64 33.085.000,00 459.939.425.32 36.936.617.912,96

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 9.171.467.668,89 29.585.000,00 592.276.200,00 9.793.328.868,89

Aset yang rusak berat yang dikeluarkan dari aset tetap sebagai berikut. Jenis Aset -

Nilai (dlm Rp) 28.735.806.863,43 4.189.323.241,00 740.940.820,00 2.777.522.563,21

Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, jaringan dan irigasi Aset tetap lainnya Jumlah

36.443.593.487,64

Total

Nilai Perolehan 6.545.000,00 13.040.000,00 3.000.000,00 10.500.000,00 33.085.000,00

Aset yang hilang terdiri dari : No. 1 2 3 4

SKPD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Dinas Kesehatan Kec. Membalong

Nama Barang Laptop Kamera Digital Motor Yamaha Alpa Motor Yamaha YT. 115

Persediaan barang yang sudah usang/kadaluarsa berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang berada pada SKPD sebagai berikut :



No.

SKPD

1 2 3 4 5 6

Gudang Parmasi Puskesmas Air saga Puskesmas Perawas Puskesmas Simpang Rusa Puskesmas membalong BLUD RSUD dr.H Marsidi Judono BPMPDPKB

7

Nama Barang

Nilai

Obat-obatan Obat-obatan Obat-obatan Obat-obatan Obat-obatan Obat-obatan dan alat kesehatan Obat-obatan dan alat kontrasepsi

298.756.756,00 1.913.767,00 2.064.388,00 6.357.188,70 2.755.795,60 147.053.061,02 1.038.469,00 Total

459.939.425,32

5.18 Kewajiban Jangka Pendek Akun ini menampung utang belanja daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2014, penyajian utang belanja pada neraca per 31 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Utang dan Surat Pernyataan Utang Daerah dengan rincian sebagai berikut. Per 31 Des 2014 (dalam Rp)

Jenis utang jangka pendek Utang Belanja Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Rumah Sakit Umum Daerah Penyelenggaraan JKB - Dinas Kesehatan Biaya Upah pungut Pajak Daerahpada DPPKAD Biaya Upah Pungut Retribusi Daerah pada Dishubkominfo Jumlah


5.127.698.204,00

1.919.802.363,00

2.134.489.589,00 741.612.100,00

3.364.826.325,00 515.144.920,53

34.147.866,00

-

8.037.947.759,00

5.799.773.608,53

Rincian utang belanja dapat dilihat pada lampiran 16. 5.19 Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 34.568.816.090,36 teralisasi sebesar Rp. 44.027.994.073,70 atau 127,36%, dengan rincian sebagai berikut. Jenis Pajak Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2,058,415,729.20 2,086,993,750.00 296,492,288.16 1,372,226,840.00 5,442,209,808.00 13,631,677,075.00

2,288,762,900.00 2,828,656,029.28 366,586,436.00 1,436,977,750.00 6,607,011,684.00 17,653,432,044.60

111.31 136.36 123.73 105.74 121.40 129.53

32,423,600.00 79,718,000.00

40,569,950.00 81,588,552.00

125.38 102.61



Jenis Pajak Pajak Pengolahan Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

68,659,000.00

92,970,000.00

136.10

3,500,000,000.00

6,110,634,822.10

174.59

6.000.000.000,00

6,483,072,685.00

108.05

34.568.816.090,36

43,990,262,852.98

127.36

5.20 Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran retribusi daerah sebesar Rp. 6.399.275.680,00 teralisasi sebesar Rp. 8.684.791.021,25 atau 135,72%, dengan rincian sebagai berikut : Jenis Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/ villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

992,823,500.00 280,800,000.00

1,017,929,000.00 376,094,500.00

102.53 133.94

12,786,000.00

12,786,000.00

100.00

75,000,000.00

95,230,700.00

126.97

205,200,000.00 171,890,000.00

234,411,000.00 310,097,300.00

114.24 180.40

10,000,000.00

12,840,000.00

128.40

24,000,000.00

31,600,000.00

131.67

600,000,000.00

813,580,768.00

135.60

280,101,920.00

363,409,660.00

129.74

355,188,000.00

1,178,917,160.00

331.91

35,234,000.00 27,000,000.00 500,000.00

80,286,800.00 32,087,000.00 0.00

227.87 118.84 -

80,000,000.00

73,730,000.00

92.16

62,920,000.00

101,277,506.00

160.96

1,579,920,000.00

1,711,307,380.00

108.32

244,000,000.00

343,951,000.00

140.96

941,449,460.00

1,201,345,708.25

127.61



Jenis Retribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Izin Tertentu Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

30,000,000.00

10,000,000.00

33.33

339,312,800.00

608,000,000.00

179.19

8,000,000.00 37,000,000.00 6,150,000.00

1,220,000.00 66,769,539.00 7,920,000.00

15.25 180.46 128.78

6,399,275,680.00

8,684,791,021.25

135.72

5.21 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Jumlah bagian laba/deviden pada tahun 2014 berasal dari pendapatan Deviden dari PT. Bank Sumsel Babel dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Bangka Belitung serta dari PT. Penjaminan Kredit Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Objek Pendapatan Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  PT. Bank Sumsel Babel  Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Bangka Belitung  PT. Jamkrida Babel Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3.000.000.000,00

272.356.132,48 340.000.000,00

3.000.000.000,00

20.300.000,00 632.656.132,48

21.09

Pembagian deviden dari PT Bank Sumsel Babel merupakan sisa deviden tahun buku 2013 berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 Mei 2014, sedangkan untuk pendapatan deviden tahun buku 2014 belum diterima Pemkab. Belitung. Pendapatan deviden dari Bank Pembiayaan Syari’ah Bangka Belitung merupakan penerimaan pembagian deviden tahap II tahun buku 2013 sebesar Rp. 140.000.000,00 dan penerimaan pembagian deviden tahap I untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00, sedangkan untuk pembagian deviden tahap II tahun buku 2014 menunggu hasil RUPS pada tahun 2015. 5.22 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang disetor ke kas daerah, terdiri dari:

Objek Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito

Anggaran (Rp) 500.000.000,00 9.500.000.000,00

Realisasi (Rp) 1.510.878.319,00 9.649.999.385.04

% 303.37 104.65



Objek Lain-lain PAD yang Sah Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Akademi Keperawatan Pendapatan BLUD RSUD dr.H Marsidi Judono Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

23,000,000.00

29,260,000.00

127.22

1,892,278,488.00

169,731,219.00 52.480,00 5,554,921,824.92

293.55

3,304,347,931.00

2,605,335,249.00

78.85

37,623,527,194.00

115.77

57,143,705,670.96

119.68

32,497,497,558.00 47,717,123,977.00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Selama tahun 2014 penerimaan ini berasal dari: 5.23 Dana Bagi Hasil Pajak Dana perimbangan yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp. 19.269.185.569,00 dapat di realisasikan sebesar Rp. 22.324.504.925,00 atau 115,86% dengan rincian sebagai berkut :

Objek Bagi Hasil Pajak

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - PBB - PBB Pertambangan Migas - PBB Pertambangan non Migas - Alokasi biaya pemungutan PBB Pajak Penghasilan Orang Pribadi/PPh 21 s.d.29 - Pasal 21 - Pasal 25/29

11.965.781.387,00

110,61

PBB Pembagian Pemerintah Pusat Jumlah

2.107.520.450,00

6.314.626.126,00

229,62

19.269.185.569,00

22.324.504.925,00

115,86

4.722.271.331,00 8.020.521.467,00 492.481.153,00 5.195.883.732,00

53,40 2.588.656.155,00 185.948.693,00

5.24 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pendapatan dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dianggarkan sebesar Rp. 41.076.220.614,00 terealisasi sebesar Rp. 44.818.371.450,00 atau 109,11% dengan rincian sebagai berikut :

Objek Dana Bagi Hasil SDA  Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  Sumber Daya Alam Pertambangan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

-

33.661.544,00

-

40.673.806.128,00

44.401.527.496,00

109,16



Objek Dana Bagi Hasil SDA

Anggaran (Rp)

 Sumber Daya Alam Perikanan Jumlah

402.414.486,00 41.076.220.614,00

Realisasi (Rp) 383.182.410,00 44.818.371.450,00

% 95,22 109,11

5.25 Dana Alokasi Umum Objek dana Perimbangan Dana Alokasi Umum Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

428.619.259.000,00 428.619.259.000,00

428.619.259.000,00 428.619.259.000,00

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% 100,00 100,00

5.26 Dana Alokasi Khusus Rincian DAK           

Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Infrastruktur Jalan Bidang Infrastruktur Irigasi Bidang Infrastruktur Air Minum Bidang Infrastruktur Sanitasi Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Bidang Keselamatan Transportasi Darat  Bidang Perdagangan  Bidang Transportasi Pedesaan  Bidang Keluarga Berencana Jumlah

%

13.535.610.000,00 4.399.620.000,00 6.906.302.000,00 3.747.390.000,00 1.066.020.000,00 820.370.000,00 5.753.450.000,00 3.826.980.000,00 1.409.090.000,00 1.282.900.000,00 410.170.000,00

13.535.610.000,00 4.399.620.000,00 6.906.302.000,00 3.747.390.000,00 1.066.020.000,00 820.370.000,00 5.753.450.000,00 3.826.980.000,00 1.409.090.000,00 1.282.900.000,00 410.170.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.422.920.000,00 2.981.810.000,00 757.070.000,00 48.319.720.000,00

1.422.920.000,00 2.981.810.000,00 757.070.000,00 48.319.720.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

5.27 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian, jumlah ini merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan/transfer ke Daerah yang dialokasikan untuk Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan rincian sebagai berikut : Objek Dana Penyesuaian : - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD - Tunjangan Profesi guru PNSD Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.551.500.000,00

1.551.500.000,00

100,00

98.333.532.000,00 99.885.032.000,00

73.152.166.000,00 74.703.666.000,00

74,39 74,79

Tidak tercapainya target anggaran atas Tunjangan Profesi Guru PNSD disebabkan adanya penghentian penyaluran Tunjangan Profesi guru PNSD bagi kabupaten /kota yang mempunyai sisa dana lebih TPG PNSD sebagaimana surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan



Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-313/PK/2014 perihal Penghentian Transfer dana Tujangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 2014. Transfer Pemerintah Provinsi Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi, jumlah ini merupakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak meliputi bagi hasil PKB-BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan, Bagi hasil pajak rokok serta bantuan keuangan dari provinsi dengan rincian sebagai berikut: 5.28 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil BBN-KB Bagi Hasil PBB-KB Bagi Hasil Pajak Pengambilan APT Bagi Hasil dari Pajak Rokok Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

6,388,165,349.00

7,126,542,268.12

111.56

5,389,216,254.00 12,822,815,100.00 498,060,572.00

5,072,347,765.01 12,341,340,852.39 426,466,156.94

94.12 96.25 85.63

3,000,000,000.00

3,026,297,308.70

100,88

28,098,257,275.00

27,992,994,351.16

99.63

5.29 Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 21.571.020.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/062/DPPKAD/2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/697/DPPKAD/2014. Dari jumlah alokasi tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 17.338.877.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Bantuan Keuangan dari Provinsi

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Asrama Putra Belitung di Yogyakarta Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Asrama Putra Belitung di Bogor Pembuatan Jalan Desa menuju Pemakaman Raja Badau 3,5 km di desa Ibul Kecamatan Badau Bantuan keuangan kepada kelurahan mandiri percontohan Kelurahan Parit Tg. Pandan Program Pendidikan dasar 9 tahun

1.300.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.245.409.000,00 989.605.000,00 -

95,80 98,96 -

1.000.000.000,00

844.584.000,00

84,46

100.000.000,00

99.794.000,00

99,79



BOS SD/MI

2.580.000.000,00

2.339.400.000,00



Tempat Ibadah

125.000.000,00

124.750.000,00



BOP SDLB

96.000.000,00

96.000.000,00

90.67 99.80 100.00



Bantuan Keuangan dari Provinsi  

Tambahan penghasilan guru SD/MI/SDLB non PNS Tambahan penghasilan tenaga kependidikan SD/MI/SDLB non PNS



Beasiswa Miskin Jenjang SD



Bantuan Pendidikan Inklusi



Tambahan penghasilan guru SD/MI Terpencil

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1.789.200.000,00

722.400.00,00

811.200.000,00

465.600.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

720.000.000,00

504.000.000,00



BOS SMP/MTs

1.440.000.000,00

1.366.560.000,00



Tempat Ibadah

500.000.000,00

498.731.000,00



BOP SMPLB

18.000.000,00

12.000.000,00



Tambahan Penghasilan guru SMP/MTs/SMPLB Non PNS Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTs/SMPLB Non PNS

378.000.000,00

92.400.000,00

240.000.000,00

240.000.000,00

82.500.000,00

82 500.000,00

180.000.000,00

144.000.000,00

450.000.000,00

443.623.000,00

350.000.000,00

349.500.000,00

150.000.000,00

149.770.000,00

300.000.000,00

275.450.000,00

1.260.000.000,00

1.238.160.000,00

18.000.000,00

6.000.000,00

42.000.000,00

33.600.000,00

132.000.000,00

88.800.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

170.000.000,00

162.920.000,00

1.680.000.000,00

1.253.280.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00





Beasiswa miskin jenjang SMP



Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs terpencil  Bantuan Pembangunan RKB SMP/MTs  Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMP/MTs  Rehab Renovasi Ruang Kelas dan RPL SMP/MTs  Pembuatan Pagar SMPN 7 Tg.pandan Program Pendidikan menengah dan tinggi 

BOS SMA/MA



BOP SMALB



Tambahan Penghasilan guru SMA/MA/SMALB Non PNS Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB Non PNS Beasiswa Miskin Jenjang SMA/MA Bantuan Mobil Operasional pengawas Sekolah

   

BOS SMK



Beasiswa miskin Jenjang SMK

% 40.38 57.40 100.00 100.00 70.00 94.90 99.75 66.67 24.44 100.00 100.00 80.00 98.58 99.86 99.85 91.82

98.27 33.33 80.00 67.27 100.00 95.84 74.60 100.00



Bantuan Keuangan dari Provinsi 

Tambahan Penghasilan Guru SMK Non PNS  Tambahan Penghasilan Tenaga kependidikan SMK Non PNS  Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)  Tambahan Penghasilan Guru SMK Terpencil Program PAUD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

147.000.000,00

117.600.000,00

72.000.000,00

62.400.000,00

450.000.000,00

444.221.000,00

78.000.000,00

66.000.000,00



BOP PAUD Formal

524.520.000,00

519.930.000,00



Rehabilitasi ruang TK/KB/RA

200.000.000,00

199.410.000,00



Tambahan penghasilan Guru TK/RA non PNS Pembangunan RKB PAUD TK/KB

726.600.000,00

726.600.000,00

150.000.000,00

149.600.000,00

270.000.000,00

188.280.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

600.000.000,00

555.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

21.571.020.000,00

17.338.877.000,00

 

BOP PAUD Non Formal



Bantuan Sapras PAUD Non Formal  Tambahan Penghasilan Pendidikan PAUD Non Formal Program Pendidikan Formal dan Informal  Kegiatan Perluasa dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat dan penuntasan buta aksara (Bantuan TBM)  Bantuan layanan kursus dan pelatihan (Bantuan sarana dan prasarana kursus) Jumlah

% 80.00 86.67 98.72 84.62

99.12 99.71 100.00 99.73 69.73 100.00 92.50

100.00

100.00 80,38

Selain itu lain-lain pendapatan yang sah juga menampung penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga . Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.079.132.200,00 terealisasi sebesar Rp. 946.351.344,00 atau 87,69%. 5.30 Belanja Operasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2014 dengan berikut :

rincian sebagai

a. Belanja Pegawai/Personalia Objek Belanja Belanja Tidak langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

319.844.727.685,88 39.897.461.000,00

238.905.593.068,00 38.598.420.000,00

74,69 96,74

1.665.000.000,00

1.558.519.400,00

93,60



Objek Belanja Anggota DPRD serta KDH/WKDH - Biaya Pemungutan Pajak Daerah - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Langsung - Honorarium PNS - Honorarium Non PNS - Uang Lembur - Belanja Pegawai BLUD Total Belanja Pegawai/Personalia

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.904.336.219,00

1.500.385.578,67

78,79

406.857.500,00

264.547.167,97

65,02

28,902,310,249.00 40,904,578,951.00 815,150,000.00 324,280,000.00

23,423,393,679.00 32,754,948,846.00 578,350,000.00 163,509,500.00

81,04 80,08 70,95 50,42

434,664,701,604.88

337,747,667,239.64

77,70

Anggaran dan realisasi belanja pegawai/personalia tahun anggaran 2014 berdasarkan SKPD dapat dilihat pada lampiran 17.

b. Belanja Barang Objek Belanja Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu. Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja kursus, Pelatihan, Sosial dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultansi

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

7,078,556,070.00 18,151,687,650.00 11,555,727,850.00 647,330,000.00 12,752,769,450.00

5,948,813,586.00 13,840,016,148.00 9,744,134,377.00 149,011,200.00 8,621,099,652.00

84.04 76.25 84.32 23.02 67.60

5,632,228,000.00

4,124,028,170.00

73.22

1,695,000,000.00

1,316,225,649.00

77.65

1,311,966,000.00 8,250,000.00 844,485,000.00

846,860,000.00 8,250,000.00 391,078,741.00

64.55 100.00 46.31

11,788,487,000.00

9,196,621,675.00

78.01

2,468,850,000.00

2,183,007,600.00

88.42

765,413,000.00 1,572,925,000.00

713,713,005.00 1,450,876,500.00

93.25 92.24

21,787,000,050.00 3,338,350,000.00

14,502,512,162.50 2,664,110,400.00

66.56 79.80

3,215,041,000.00

2,522,635,000.00

78.46

16,135,835,860.00 8,800,700,000.00

14,313,816,077.00 7,592,432,850.00

88.71 86.27



Objek Belanja Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Belanja Jasa Pihak Ketiga Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Belanja Barang dan jasa BLUD Total Belanja Barang

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

10,695,980,000.00

9,363,164,503.00

87.54

60,317,454,695.00 2,442,750,000.00

46,869,348,394.00 2,111,435,000.00

77.70 86.44

27,903,654,335.00 230,910,440,960.00

26,279,944,322.00 184,753,135,011.50

94.18 80.01

Anggaran dan realisasi belanja barang berdasarkan SKPD dapat dilihat pada lampiran 18. c. Belanja subsidi Belanja subsidi diberikan kepada Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) berupa subsidi biaya bunga kredit pada Bank Sumsel Babel dan biaya pengikatan Jaminan Notarial. Anggaran dan realisasi belanja subsidi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Objek Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja subsidi Jumlah

Realisasi (Rp)

%

274.858.000,00

181.315.000,00

65,97

274.858.000,00

181.315.000,00

65,97

d. Belanja Hibah Anggaran dan realisasi belanja Hibah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Objek Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Belanja Hibah kepada kelompok/Anggota Masyarakat

15.666.415.000,00

15.628.069.950,00

99,76

100.000.000,00

-

-

Jumlah

15.766.415.000,00

15.628.069.950,00

99,12

Pencairan dana hibah tahun 2014 sebesar Rp. 15.665.665.000,00 namun dari jumlah tersebut terdapat pengembalian dana (contra pos) sebesar Rp. 37.595.050,00 yang berasal dari pengembalian dana dari lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), sehingga jumlah realisasi dana hibah setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp. 15.665.665.000,00 – Rp. 37.595.050,00 = Rp. 15.628.069.950,00 Daftar penerima hibah daerah dapat dilihat pada lampiran 19. e. Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial pada Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,- namun dari alokasi tersebut tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran.



f. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggaran dan realisasi belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Objek Belanja Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Partai Nasional Demokrat - Partai Golongan Karya - Partai Gerakan Indonesia Raya Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

504.000.000,00 -

25.428.577,00 54.378.115,00 38.174.350,00

504.000.000,00

117.981.042,00

23,41

5.31 Belanja Modal Anggaran dan realisasi belanja modal/pembangunan tahun anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut.

Objek Belanja Belanja Tanah  Belanja Modal Tanah Sub Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin  Belanja Modal pengadaan alatalat Angkutan Darat Bermotor  Belanja Modal pengadaan alatalat Angkutan di air Bermotor  Belanja Modal pengadaan alatalat Angkutan di air tidak Bermotor  Belanja Modal pengadaan alatalat Bengkel  Belanja Modal pengadaan alatalat Pengolahan Pertanian dan Peternakan  Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor  Belanja Modal pengadaan Perlengkapan Kantor  Belanja Modal pengadaan Komputer  Belanja Modal pengadaan Meubelair  Belanja Modal pengadaan Peralatan Dapur  Belanja Modal pengadaan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

8.274.000.000,00 8.274.000.000,00

148.800.000,00 148.800.000,00

1,80 1,80

8,746,607,000.00

6,865,634,600.00

78.49

50,000,000.00

49,950,000.00

99.90

202,673,250.00

197,202,500.00

97.30

1,029,170,000.00

450,517,700.00

43.77

199,688,000.00

199,000,000.00

99.66

35,950,000.00

31,260,000.00

86.95

1,610,147,500.00

1,514,563,525.00

94.06

4,366,524,000.00

4,056,887,188.00

92.91

2,381,694,300.00

2,102,464,675.00

88.28

36,775,800.00

26,147,500.00

71.10

55,500,000.00

47,722,700.00

85.99



Objek Belanja

        

Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal pengadaan Alatalat Studio Belanja Modal pengadaan Alatalat Komunikasi Belanja Modal pengadaan Alatalat Ukur Belanja Modal pengadaan Alatalat Kedokteran Belanja Modal pengadaan Alatalat laboratorium Belanja Modal pengadaan Alatalat Keamanan/ Persenjataan Belanja Modal Alat-Alat Perikanan Belanja Modal Alat-alat Kebersihan Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Sub Jumlah

Belanja Gedung dan Bangunan  Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sub Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan  Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan  Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air  Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota  Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Sub Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya  Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan  Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak kesenian dan Kebudayaan  Belanja Modal Pengadaan Hewan/ Ternak dan Tanaman

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1,109,182,815.00

883,709,550.00

79.67

322,232,000.00

101,525,750.00

31.51

2,301,275,000.00

2,136,486,000.00

92.84

3,676,134,000.00

3,397,037,000.00

92.41

6,218,601,300.00

5,175,572,790.00

83.23

1,436,197,225.00

1,409,584,000.00

98.15

66,850,000.00

59,400,000.00

88.86

223,600,000.00

203,410,000.00

90.97

378,417,915.00

329,695,000.00

87.12

34,447,220,105.00

29.237.770.478.00

85.30

30,451,210,488.00

25,381,758,655.00

83,35

30,451,210,488.00

25,381,758,655.00

83,35

80,449,694,000.00

78,310,216,000.00

97,34

3,615,000,000.00

3,044,143,000.00

84,21

11,171,079,432.00

10,381,989,049.00

92,94

3,750,000,000.00

3,390,121,000.00

90,40

633,041,340.00

379,848,000.00

60,00

99,618,814,772.00

95,506,317,049.00

95,87

3,532,050,000.00

528,497,254.00

14,96

3,000,000.00

0.00

-

15,000,000.00

13,500,000.00

90,00



Objek Belanja Sub Jumlah Belanja modal aset lainnya  Belanja Modal BLUD Total Belanja Modal

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3,550,050,000.00

541,997,254.00

15,27

1,581,810,000.00 177,923,105,365.00

753,855,000.00 151,570,498,436.00

47.66 85,19

Anggaran dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2014 berdasarkan SKPD dapat dilihat pada lampiran 20. 5.32 Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga pada Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- namun dari alokasi tersebut tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran. 5.33 Transfer Bagi Hasil Ke Desa Anggaran dan realisasi transfer bagi hasil ke desa tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

21,221,360,000.00

21,221,350,000.00

99,99

21,221,360,000.00

21,221,350,000.00

99,99

Jumlah realisasi pencairan dana transfer bagi hasil ke desa adalah sebesar Rp.21.221.360.000,00 namun dari jumlah tersebut terdapat pengembalian dari desa Selumar sebesar Rp. 10.000,00. 5.34 Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SiLPA Jumlah anggaran dan realisasi pembiayaan penerimaan daerah tahun anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut. Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

113,404,269,470.52

113,404,269,470.52

100,00

Jumlah

113,404,269,470.52

113,404,269,470.52

100,00

5.35 Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.198.700.000,00, dengan rincian sebagai berikut. Penyertaan Modal  Penyertaan Modal pada PDAM

Anggaran (Rp) 698.700.000,00

Realisasi (Rp) 698.700.000,00

% 100,00



Penyertaan Modal  Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel  Penyertaan Modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah (PT. Jamkrida) Bangka Belitung Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

100,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

100,00

8.198.700.000,00

8.198.700.000,00

100,00

5.36 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi a) Arus Kas Masuk Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan bruto dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan rincian sebagai berikut. Uraian Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi. Pendapatan Lainnya Pengembalian Belanja tahun berjalan Jumlah



43.990.262.852,98 8.684.791.021,25

46.591.380.670,00 22.384.119.313,05

632.656.132,48

2.688.356.084,61

17.680.341.976,96 22.324.504.925,00

21.306.047.935,44 35.046.123.123,00

44.818.371.450,00

33.517.639.072,00

428.619.259.000,00 48.319.720.000,00 74.703.666.000,00

376.540.510.000,00 41.549.650.000,00 33.816.863.000,00

27.992.994.351,16

22.282.403.996,54

18.285.228.344,00

19.836.918.950,00

2.703.191.631,00

7.528.976.933,00

738.754.987.684,83

663.031.761.577,64

b) Arus Kas Keluar Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah selama tahun berjalan sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Subsidi Hibah

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 336,620,958,914.64 158,491,533,689.50 181,315,000.00 15,665,665,000.00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 300.232.851.018,50 153.520.287.302,00 195.615.000,00 14.318.400.506,00



Uraian Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 117.981.042.00 21.221.360.000,00 532.298.813.646,14

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 453.991.409,00 20.246.986.000,00 488.968.131.235,50

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah, dengan total arus kas bersih sebesar Rp. 206.456.174.038,69. 5.37 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan a) Arus Kas Masuk Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan merupakan jumlah penerimaan bruto dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya, pada tahun 2014 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi. b) Arus Kas Keluar Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan merupakan jumlah pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah seperti pengadaan aset tetap dan aset lainnya, jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah sebagai berikut. Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 148,800,000.00 29,237,770,478.00 25,381,758,655.00 95,506,317,049.00 541,997,254.00 150,816,643,436.00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) 1.299.018.542,00 37.833.660.880,00 99.279.572.700,00 70.458.572.400,00 1.193.275.330,00 210.064.099.852,00

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan dikurang pengeluaran kas untuk membiayai pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dengan total arus kas bersih sebesar Rp. (150.816.643.436,00)

5.38 Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan a) Arus Kas Masuk Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerimaan pengembalian sisa kas/UUDP tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:



Pengembalian sisa UUDP tahun lalu Jumlah

Per 31 Des 2014 (dalam Rp) 1.147.064,00 1.147.064,00

Per 31 Des 2013 (dalam Rp) -

b) Arus Kas Keluar Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan merupakan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan surplus anggaran berupa penyertaan modal pemerintah, dengan rincian sebagai berikut. Uraian Penyertaan Modal pada PDAM Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Penyertaan Modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah (PT. Jamkrida) Bangka Belitung Jumlah



698.700.000,00 5.000.000.000,00

698.700.000,00 5.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

8.198.700.000,00

8.198.700.000,00

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan keuangan dikurang pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan, dengan total arus kas bersih sebesar Rp.(8.197.552.936,00). 5.39 Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Uraian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Sisa uang Persediaan Tahun Berjalan Jumlah



22.526.115.278,00

19.237.134.714,00

(22.526.115.278,00)

(19.237.134.714,00)

2.565.428.631,00

-

(2.565.428.631,00)

-

Dari jumlah total arus kas bersih, baik itu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan dan dari aktivitas pembiayaan serta aktivitas nonanggaran diperoleh kenaikan kas sebesar Rp. 44.876.549.035,69 dengan penjelasan sebagai berikut : Keterangan Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan Kas

Jumlah (dalam Rp) 206.456.174.038,69 (150.816.643.436,00) (8.197.552.936,00) (2.565.428.631,00) 44.876.549.035,69



Dengan adanya penurunan kas tersebut mengakibatkan terjadinya kenaikan saldo kas daerah yang dikelola oleh BUD dimana saldo awal kas per 1 Januari 2014 sebesar Rp.113.403.122.406,52 ditambah kenaikan kas Rp. 44.876.549.035,69 sehingga saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 158.279.671.442,21. Selain itu terdapat saldo kas pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono sebesar Rp. 10.426.218.372,00 dan saldo kas dana kapitasi JKN di bendahara pengelola dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp. 794.822.725,00. 5.40 Penjelasan Lain-lain 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SilPA tahun 2014 sebesar Rp.169.500.712.539,21 dimana didalamnya terdapat SilPA pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono sebesar 10.426.218.372,00 , SilPA pada FKTP selaku Pengelola Dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 794.822.725,00 dan terdapat sisa Dana Alokasi Khusus /DAK murni dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan total sebesar Rp. 24.889.386.046,00. 2. Terdapat kas dan setara kas diluar rekening kas milik daerah berupa: a) Jaminan a.n Bupati Belitung Jaminan reklamasi yang ditampung dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel a.n. Bupati Belitung dengan nomor rekening 146-30-10093 dengan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 477.550.000,00 dan Deposito a.n. Bupati Belitung dengan saldo dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.020.175.498,00 rincian pada lampiran 21, sehingga total jaminan reklamasi per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 4.497.725.498,00. Selain itu juga masih terdapat deposito jaminan kesungguhan atas nama Bupati Belitung dengan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp.927.500.000,00 rincian pada lampiran 22. b) Jaminan a.n Perusahaan pertambangan Terdapat tujuh belas jaminan reklamasi senilai Rp. 740.000.000,00 dan tiga puluh jaminan kesungguhan senilai Rp. 515.000.000,00 yang merupakan jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan tahun 2011 dan 2014 a.n perusahaan pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Tabel. rekapan penyetoran jaminan reklamasi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama / Nama Perusahaan CV. Bumi Jaya Perkasa CV. Elyska Indo Plantation CV. Tunas Mandiri

07 September 2011

No.Deposito/ Garansi Bank B.350IV/KC/ADK/08/2011 360-IV/KC/ADK/09/2011

23 Oktober 2012

146-41-06712

60.000.000

PT. Sriyudi Alam Perkasa PT. Garuda Artha Resources PT. Industri Mineral Indonesia PT. Parit Mujur Sejahtera

01 Agustus 2012

146-41-05012

60.000.000

20 September 2012 29 Mei 2012

188-40-00180

20.000.000

146-41-03712

60.000.000

22 Januari 2012

146-41-01613

20.000.000

PT. Belitung Industri Sejahtera PT. Harapan Aldi

07 Februari 2013

4010.522/TJP/III/GL/2013

10 April 2013

146.41.04313

Tgl Penyetoran 16 Agustus 2011

Jumlah (Rp.) 40.000.000 20.000.000

100.000.000 40.000.000



No

10

Nama / Nama Perusahaan Sejahtera

Tgl Penyetoran

No.Deposito/ Garansi Bank

Jumlah (Rp.)

30 April 2013

146.41.04013

80.000.000

11

PT. Usaha Mandiri Persada CV. Samudra Rizki

22 Oktober 2013

4020.480/TJP/III/GL/2013

40.000.000

12

CV. Irpau Hero

13 Oktober 2013

4024.439/TJP/III/GL/2013

40.000.000

13

CV. Irpau Hero

13 Oktober 2013

4025.398/TJP/III/GL/2013

40.000.000

14

10 Februari 2014

4028.356/TJP/III/GL/2014

40.000.000

15

CV. Bersatu Bangun Pertiwi CV. Plussand

28 April 2014

4036.393/III/GL/2014

20.000.000

16

CV.Bonanza

17 Juli 2014

4041.358/III/GL/2014

40.000.000

17

CV. Gradhibell

21 Desember 2012

4059.457/III/GL/2014

20.000.000

Jumlah

740.000.000

Tabel. rekapan penyetoran jaminan kesungguhan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama / Nama Perusahaan CV. Bumi Jaya Perkasa CV. Elyska Indo Plantation PT. Teluk Kijing Energi

7 September 2011

No.Deposito/ Garansi Bank B.349IV/KC/ADK/08/2011 359-IV/KC/ADK/09/2011

11 Juni 2012

146-41-04212

150.000.000

PT. Anugerah Kreatif Mandiri PT. Bangun Langgeng Mandiri CV. Samudra Rizki

21 Desember 2012 21 Desember 2012

146-41-07612

10.000.000

146-41-07712

10.000.000

24 Mei 2012

146-41-03512

5.000.000

PT. Sumber Kaolin Belitung PT. Bintang Bina Mitra

11 Juni 2012

146-41-04012

10.000.000

17 September 2012 30 April 2013

146-41-05712

5.000.000

146-41-04113

37.500.000

20 Oktober 2013

4022.779/TJP/III/GL/2013

12.500.000

Tgl Penyetoran 16 Agustus 2011

Jumlah (Rp.) 37.500.000 12.500.000

10

PT. Usaha Mandiri Persada CV. Samudra Rizki

11

CV. Giri Matahari

2 September 2013

4015.438/TJP/III/GL/2013

5.000.000

12

PT. Belitung Cipta Mandiri PT. Belitung Mitra Mandiri CV. Plus

12 September 2013

4016.580/TJP/III/GL/2013

10.000.000

12 September 2013

4017.609/TJP/III/GL/2013

10.000.000

8 Oktober 2013

4019.630/TJP/III/GL/2013

5.000.000

CV. Bersatu Bangun Pertiwi PT. Anugerah Kreatif Mandiri CV.Bonanza

10 Februari 2014

4029.544/TJP/III/GL/2014

25.000.000

08 April 2014

4034.775/TJP/III/GL/2014

37.500.000

28 April 2014

4037.672/III/GL/2014

12.500.000

03.Juni 2014

4040.780/III/GL/2014

37.500.000

19

PT. Belitung Mitra Mandiri PT. Gerabelindo

22 September 2014

4047.476/III/GL/2014

10.000.000

20

CV. Harapan Resmi

10 Oktober 2014

4049.500/III/GL/2014

5.000.000

13 14 15 16 17 18



No

21

Nama / Nama Perusahaan Bungsu

Tgl Penyetoran

No.Deposito/ Garansi Bank

Jumlah (Rp.)

10 Oktober 2014

4048.509/III/GL/2014

10.000.000

22 Oktober 2014

4055.517/III/GL/2014

10.000.000

22 Oktober 2014

4054.509/III/GL/2014

10.000.000

30 Januari 2015

063.553/TJP/III/GL/2014

5.000.000

25

CV. Harapan Rezeki Bungsu PT. Karya Cipta Mandiri Persada PT. Karya Mandiri Persada Belitung CV. Kember Rezeki Bersama CV. GRADHIBELL

12 Desember 2014

4061.500/TJP/III/GL/2014

5.000.000

26

CV. GRADHIBELL

12 Desember 2014

4060.708/TJP/III/GL/2014

12.500.000

27

CV PLUSSAND

28 April 2014

4037.672/TJP/III/GL/2014

12.500.000

28

PT. SRIYUDI GLOBALINDO PERKASA PT. BELITUNG CININDO ANTARBUANA CV PERDANA LAMBANG USAHA SEJATI

18 Desember 2014

4063.598/TJP/III/GL/2014

25.000.000

14 Oktober 2014

4052.603/TJP/III/GL/2014

10.000.000

8 Oktober 2013

4019.630/TJP/III/GL/2013

5.000.000

22 23 24

29

30

Jumlah

515.000.000



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari seratus buah pulau besar dan kecil, yang berada di lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, dan 2 Selat Nasik dengan luas wilayah darat kurang lebih 2.293,69 km /sq.km Keberadaan pulau yang jauh dari pulau induk ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Belitung. Wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari 42 desa dan 7 kelurahan, dengan Kantor Pemerintah Kabupaten yang terletak di Jalan Jendral A. Yani Nomor 001 Tanjungpandan. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpandan telah dimekarkan menjadi beberapa kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan status desa Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang di Kecamatan Tanjungpandan. Pemekaran desa ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, juga didasarkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dengan segala kewenangan dan beban yang menyertainya, mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan berbagai permasalahan dan tantangan yang berkembang menghadapi masa depan yang kompleks, serta kemampuan pembiayaan yang dimiliki, maka diperlukan kebijakan menentukan prioritas dalam pembangunan lima tahun. Pada periode Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menjalankan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan tetap berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, dengan struktur organisasi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, tujuh badan, yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dua kantor, yaitu Kantor Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor Polisi Pamong Praja, 15 Dinas/instansi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Inspektorat Kabupaten Belitung dan RSUD dr. H Marsidi Judono. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung maka dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan



dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Belitung. Guna mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Belitung, pembiayaan yang diperlukan selain bersumber dari pendapatan asli daerah juga pemerintah pusat berupa dana perimbangan serta pendapatan bagi hasil dari provinsi. Dana perimbangan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dari PBB, BPHTB, PPh, dan SDA. Penggunaan dana dimaksud adalah untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan lainnya. Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif 1.1. Pemimpin Lembaga Eksekutif Pada periode pelaporan, Pemerintah Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dijabat oleh H Sahani Saleh S.Sos dan Drs. H. Erwandi A. Rani untuk masa jabatan selama lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.19 - 7270 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepmendagri Nomor 132-19-7271 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung tanggal 17 Desember 2013. 1.2. Pimpinan Lembaga Legislatif Pada periode pelaporan keuangan ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil pemilu tahun 2014 masa jabatan 2014 – 2019 dan diketuai oleh Taufik Rizani, A.Md. Wakil Ketua I Budy Prastiyo, S.T.,M.T., dan Wakil Ketua II Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si. sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/616/I/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung periode 2014 - 2019. .



BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daerah disajikan bersama-sama laporan keuangan daerah lainnya adalah merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan secara jelas, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga CaLK ini berfungsi pula untuk menghindari kesalahpamaham dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, dan penyajian – penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan – pengungkapan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan-laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Tanjungpandan,

Mei 2015

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos


Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014

Recommend Documents