PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat; e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 1

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 e.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10); l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9); m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9); n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi jo. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntnansi. o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 22.2); p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13); q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37); r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011); s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa

2

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

t.

u.

v.

1.3.

Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78); Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 56); Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 57); Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58).

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja dran Transfer 5.1.3. Pembiayaan Netto 5.1.4. Aset 5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas Dana 5.1.7. Komponen-Komponen Aliran Kas Netto Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Bab VII. Penutup

3

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro a. Visi Jangka Panjang Visi pembangunan DIY yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan kata lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar. Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, yang selanjutnya dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta. Konsep Hamemayu Hayuning Bawana bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang tangible dan intangible serta sebagai bawana alit dan bawana ageng. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (sangkan paraning dumadi). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (jagad gedhé; makro kosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikro kosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (tan kena kinaya apa). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan), bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (urip iku bebasan mung mampir ngombé), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (Kasunyatan Jati) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

4

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman. Konsep ini menjadi inspirasi Manunggaling Kawula lan Gusti yang berdimensi vertikal dan horizontal. Manunggaling Kawula Gusti dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai piwulang simbol ketataruangan. Manunggaling Kawula Gusti memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna Manunggaling Kawula Gusti adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin. Konsep Tahta Untuk Rakyat dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep Manunggaling Kawula Gusti, karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X meneguhkan tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tekad ini melanjutkan tekad ayah beliau, Sultan HB IX, Tahta Untuk Rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana Hamangku, Hamengku, Hamengkoni. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis Manunggaling Kawula Gusti. Keberadaan Kraton karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa Revolusi dulu. Falsafah Golong Gilig merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penjajahan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau manunggaling Kawula-Gusti. Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. Greget, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. Sengguh, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. Ora Mingkuh, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan 5

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. Catur Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga. Lebih ekstrimnya lagi apabila empat elemen ini ditiadakan atau tertiadakan maka Yogyakarta akan tertiadakan juga secara fisik. Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi humanism metaphoric di atasnya. Keberadaan sumbu imaginer dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan cultural landscape (pusaka saujana, sejauh mata memandang). Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang didalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, Pathok Negara telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini. Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru pinggiran kota Yogyakarta berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan Masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid Pathok Negara tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala lebih besar yang mencakup masyarakat dan lingkungan hidup, dengan mengutamakan darma bakti bagi kehidupan orang banyak dan tidak mementingkan diri sendiri. Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian

6

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena kararkter akan terbentuk melalui budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. b. Misi Jangka Panjang Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; 2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan 7

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. c. Tujuan Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: 1) Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan: a) Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c) Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup; 2) Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan tujuan: a) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b) Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata. 3) Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan: a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif. 4) Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan: a. Mewujudkan pelayanan publik. b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. d. Sasaran Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: 1) Misi: Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan sasaran: a) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. b) Melek huruf masyaraakat meningkat. c) Aksesibilitas pendidikan meningkat. d) Daya saing pendidikan meningkat. e) Harapan hidup masyarakat meningkat. 8

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 2) Misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan sasaran: a) Pendapatan masyarakat meningkat. b) Ketimpangan antar wilayah menurun. c) Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. d) Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. e) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 3) Misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: a) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. b) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 4) Misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan sasaran: a) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. b) Kualitas lingkungan hidup meningkat. c) Pemanfaatan ruang terkendali. e. Strategi Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut: 1) Strategi untuk mencapai misi: Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, yaitu: a) Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan. b) Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. c) Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin. d) Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. e) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. 2) Strategi untuk mencapai misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, yaitu: a) Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan. b) Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif. c) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. d) Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat. e) Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata. 3) Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: a) Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.

9

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 b) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah. 4) Strategi untuk mencapai misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, yaitu: a) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. b) Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan. c) Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 a. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,40 % mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2012 yang besarnya 5,32%. Tabel II.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2009-2013 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

5,03

4,88

5,16

5,32

5,40

4,43

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Berita Resmi Statistik Februari 2014, BPS DIY

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tahun 2013 didorong oleh pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi di sektor industri pengolahan, yang mampu tumbuh sebesar 7,81 persen, setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 2,28 persen. Golongan industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil, alas kaki dan kulit; dan industri furnitur memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Produksi industri pengolahan tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,54 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,30 persen. 10

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang cukup dominan dalam struktur perekonomian DIY juga mampu tumbuh meyakinkan masing-masing sebesar 6,20 persen dan 5,57 persen. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63 persen dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Besarnya andil atau sumbangan masing-masing sektor dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi di DIY didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor yang memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31 persen. Besarnya andil yang diberikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa terhadap pertumbuhan ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,98 persen, meskipun dari sisi pertumbuhan yang dihasilkan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Andil yang terendah terhadap pertumbuhan ekonomi DIY diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,03 persen. Tabel II.2 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 Pertumbuhan (%) 2012 4,19 1,98 -2,28 7,11 5,97 6,69 6,21

Sektor

Pertumbuhan (%) 2013

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel-Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa 9,95 Perusahaan 7,09 Jasa-jasa 5,32 DIY Sumber: Berita Resmi Statistik , 5Februari 2014, BPS DIY

0,63 4,92 7,81 6,54 6,07 6,20 6,30 6,23 5,57 5,40

Nilai PDRB di DIY tahun 2013 mencapai Rp. 63,690 trilyun atas harga berlaku atau sebesar Rp 24,36 trilyun atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp. 6,87 trilyun (atas harga berlaku) atau sebesar Rp. 1,051 trilyun (atas harga konstan). Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, jasa, pertanian dan sektor industri pengolahan. Tabel II.3 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

ADH Berlaku

ADH Konstan

2013

2013

8,861,281 416,531 8,771,188 11

3.730.297 167.669 3.142.836

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Lapangan Usaha

ADH Berlaku

ADH Konstan

2013

2013

Listrik, Gas dan Air Bersih 796,704 Bangunan 6,908,381 Perdagangan, Hotel-Restoran 13,152,524 Pengangkutan dan Komunikasi 5,400,530 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,543,153 Jasa-jasa 12,840,026 PDRB DIY 63,690,318 Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013

229.640 2.459.172 5.225.055 2.744.146 2.552.445 4.316214 24,360,798

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2013 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,65%, kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,16%, sektor Pertanian 13,91% sektor Industri Pengolahan 13,77%, sektor bangunan 10,84%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,27%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,47%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,25% dan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,65%. Tabel II.4 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2009-2013 Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

Pertanian 15,38 14,50 14,23 14,65 Pertambangan dan Penggalian 0,71 0,67 0,70 0,67 Industri Pengolahan 13,35 14,02 14,36 13,35 Listrik, Gas dan Air Bersih 1,35 1,33 1,31 1,28 Bangunan 10,70 10,59 10,78 10,85 Perdagangan, Hotel-Restoran 19,72 19,74 19,79 20,09 Pengangkutan dan Komunikasi 9,20 9,03 8,83 8,60 Keuangan, Persewaan dan Jasa 9,88 9,98 9,96 10,30 Perusahaan Jasa-jasa 19,71 20,07 20,05 20,23 Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013

2013 13,91 0,65 13,77 1,25 10,85 20,65 8,48 10,27 20,16

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan tahun 2013 menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari Rp 33.293,53 milyar atas dasar harga berlaku atau sebesar Rp 11.937,09 milyar atas dasar harga konstan. Dengan nilai tersebut, kontribusi sektor rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2013 sebesar 52,27%. Sementara itu konsumsi pemerintah sebesar Rp16.809,33 milyar atas dasar harga berlaku atau Rp 4.923,54 milyar atas dasar harga konstan, atau tingkat kontribusinya sebesar 26,39%. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2013

12

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 berkontribusi sebesar 31,25% yaitu sebesar Rp 19.908,29 milyar atas dasar harga berlaku atau Rp 6.413,76 milyar atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 banyak disumbang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5,82 % dan 5,31 %. Tabel II.5 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 No

Lapangan Usaha

1 2 3

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Lainnya *) PDRB

4

Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) 2013 33.293,53 16.809,33

Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp) 2013 11.937,09 4.923,54

19.908,29

6.413,76

5,02

3.143,38 63.690,32

968,84 24.567,48

-2,13 5,40

Laju Pertumb. 2013 (%) 5,82 5,31

Sumber : BPS DIY

*)termasuk ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori dan diskrepansi statistik (residual

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 17,98 juta atau meningkat 9,95 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya Rp. 16,35 juta. Selanjutnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2013 mencapai Rp. 6,94 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya Rp. 6,68 juta, atau ada peningkatan 3,78 persen. Tabel II.6 Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2009-2013 (Rupiah) Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

2009 2010 2011 2012 2013

12.083.874 13.030.767 14.613.135 16.350.082 17.980.000

5.855.379 6.010.224 6.245.315 6.680.202 6.940.000

Sumber: BPS DIY

b. Inflasi Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 7,32%. Angka inflasi tahun 2013 ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2012 yang besarnya 4,31% atau naik 3,01%. Kenaikan laju inflasi 2013 dibandingkan tahun 2012 yang relatif tinggi berasal dari Transpor dan Komunikasi, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan masing-masing sebesar 9,15%, 4,21% dan 1,25%. Untuk kelompok Perumahan sebesar 2,19%, Pendidikan Rekreasi dan Olah raga sebesar 1,74 % Kesehatan 1,15%, sedangkan penurunan terjadi pada Sektor Sandang sebesar 3,56%. 13

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Tabel II.7 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 Menuru Kelompok Pengeluaran No

Laju Inflasi (%) 2012

Kelompok Pengeluaran

Laju Inflasi (%) 2013

Umum 4,31 Bahan Makanan 8,10 Makanan Jadi, Minuman,Rokok & 6,90 Tembakau 3 Perumahan 2,99 4 Sandang 3,56 5 Kesehatan 1,93 6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1,43 7 Transpor dan Komunikasi 1,30 Sumber: Berita Resmi Statistik 2 Januari 2104, BPS DIY

7,32 12,31 8,15

1 2

5,18 0,00 3,08 3,17 10,45

c. Investasi Perkembangan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) DIY pada tahun 2013 sebanyak 84.234 unit usaha mengalami peningkatan 2,29 %, bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang jumlahnya sebanyak 82.344 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan industri kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan. Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2013 dapat menyerap 303.227 orang dan pada tahun 2012 dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 301.385 orang, atau mengalami peningkatan sejumlah 0,61%. Tabel II.8 Perkembangan IKM di DIY, 2009-2013 IKM Unit usaha (UU) Tenaga kerja (orang)

2009

2010

2011

2012

2013

77.851

78.122

80.056

82.344

84.234

291.391

292.625

295.461

301.385

310,173

Nilai investasi (Rp 000)

871.110.097

878.063.496

1.003.678.054

1.151.820

1,064,180

Nilai produksi (Rp 000)

2.325.582.931

2.821.218.797

3.053.031.164

3.500.662

3,294.485

Nilai bahan (Rp 000)

1.321.234.176

1.358.293.612

1.352.479.088

1.369.114

1.449.435

Sumber : Disperindagkop UKM DIY

d. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2012 sebanyak 1.944.858 orang atau sebesar 70,85 % dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yang jumlahnya 1.872.912 orang. Dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY tahun 2012, sebanyak 68,04% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 2,81% merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan atara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.

14

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Tabel II.9 Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY 2010 Kegiatan

Orang

2011 %

Orang

2012 %

Orang

%

Angkatan Kerja

1.882.296

69,76

1.872.912

68,77

1.944.858

70,85

1. Bekerja

1.775.148

65,79

1.798.595

66,04

1.867.708

68,04

107.148

3,97

74.317

2,73

77.150

2,81

815.838

30,24

850.717

31,23

800.214

29,15

279.420

10,36

282.226

10,36

279.521

10,18

437.630

16,22

429.555

15,77

412.624

15,03

98.788

3,66

138.936

5,10

108.069

3,94

2.698.134

100,00

2.723.629

100,00

2.745.072

100,00

2. Pengangguran Bukan Angkatan Kerja 1. Sekolah 2. Mengurus RumahTangga 3. Lainnya Jumlah

Sumber: DIY Dalam Angka, 2011-2013 , BPS DIY

Selama periode 2010-2012 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Empat sektor yang relatif banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 26,91%,sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 24,87%, sektor jasa-jasa sebanyak 18,76% dan sektor industri pengolahan sebanyak 15,13%. Sedangkan sektor dengan jumlah tenaga kerja yang relatif rendah yaitu sektor konstruksi (7,11%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,28%) , sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan (3,06%) dan sektor lainnya (pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air) sebanyak 0,87%. Tabel II.10 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2010-Agustus 2013 2010

2011

2012

2013

Lapangan Pekerjaan Utama Feb

Ags

Feb

Ags

Feb

Ags

Feb

Ags

Pertanian

32,21

30,40

24,31

23,97

24,24

26,91

23,43

27,86

Industri Pengolahan

15,06

13,92

14,17

14,83

15,65

15,13

13,36

13,45

4,73

6,19

5,61

7,40

5,88

7,11

6,63

5,55

dan

22,93

24,69

25,97

26,70

27,00

24,87

26,77

25,98

dan

4,45

3,80

4,71

3,79

3,94

3,28

3,9

3,49

Keuangan, Real Estate dan

2,18

2,18

2,18

2,78

2,75

3,06

3,36

2,9

17,43

17,93

21,76

19,60

20,33

18,76

21,36

20,0

1,01

0,89

1,30

0,93

0,21

0,87

1,19

0.76

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Konstruksi Perdagangan,

Hotel

Restoran Pengangkutan Komunikasi Jasa Perusahaan Jasa - jasa Lainnya

(Pertambangan,

Penggalian , Listrik, Gas dan Air) Total

15

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) 6November 2013, BPS DIY

Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja di DIY sebagian bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hal ini terlihat pada data Agustus tahun 2013, yaitu 39,88% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selanjutnya sebanyak 19,60% penduduk bekerja sebagai buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 16,03% merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar, 12,86% berusaha sendiri, 7,08% merupakan pekerja bebas, dan sebanyak 4,56% merupakan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap. Tabel II.11 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2010-Agustus 2013 2010

2011

2012

2013

Status Pekerjaan Utama Feb Berusaha Sendiri Berusaha

dibantu

Buruh

Tidak

Ags

Feb

Ags

Feb

Ags

Feb

Ags

14,55

13,75

15,29

13,91

13,80

12,69

13,67

12,86

24,54

24,35

17,49

19,35

20,51

18,78

19,66

19,60

3,49

3,90

4,27

4,27

3,96

4,38

4,05

4,56

31,20

30,57

39,34

40,12

38,61

39,06

40,05

39,88

7,50

8,56

8,59

8,40

7,38

8,70

8,99

7,08

18,73

18,87

15,02

13,95

15,73

16,38

13,59

16,03

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tetap/Buruh Tidak Dibayar Berusaha dibantu Buruh Tetap Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja Bebas Pekerja Keluarga/tak Dibayar Total

Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukan bahwa TPAK di D.I. Yogyakarta adalah sebesar 68,89 persen, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan keadaan Agustus 2012 yang besarnya 70,85 persen atau selama kurun waktu satu tahun turun 1,96 poin. Secara umum TPAK tidak banyak berubah, tetapi terdapat kecenderungan TPAK Agustus lebih rendah dibandingkan TPAK Pebruari. Pola perbandingan TPAK periode 2011-2013 ditampilkan pada Gambar I.7. Bila ditinjau menurut jenis kelamin kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki hasil Sakernas Agustus 2013 di D.I. Yogyakarta sebesar 77,53 persen dan TPAK perempuan sebesar 60,64 persen. Bila dibedakan menurut wilayah, kecenderungan TPAK pedesaan lebih tinggi dari TPAK perkotaan. TPAK pedesaan Agustus 2013 di D.I. Yogyakarta sebesar 75,34 persen dan TPAK perkotaan sebesar 65,67 persen.

16

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Tabel II.12 TPAK di DIY, Agustus 2011-Agustus 2013

Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY

Selama periode 2009-2013 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY cenderung mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 tingkat pengangguran terbuka di DIY sebesar 6,00%, kemudian pada Agustus 2010 menurun menjadi 5,69%, pada Agustus tahun 2011 dan 2012 turun menjadi 3,97% selanjutnya pada tahun 2013 turun lagi menjadi 3,34%. Angka tingkat pengangguran terbuka DIY jika dibandingkan dengan nasional masih lebih baik, hal ini dapat dilihat selama periode 2009-2013 tingkat pengangguran terbuka DIY selalu lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka nasional. Tabel II.13 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional Februari 2009-Agustus 2013 (%)

Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY

Fluktuasi perkembangan tingkat pengangguran terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2011 – Agustus 2013 menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar I.9 dibawah ini. Variasi tingkat pengangguran terbuka terjadi pada semua kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, 17

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 yaitu sebesar 6,57 persen dan terendah di kabupaten Kulon Progo yaitu 2,94 persen. Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul selama Agustus 2011-Agustus 2013 terus mengalami penurunan sementara kabupaten/kota yang lain bervariasi. Tabel II.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2011 dan Agustu 2013 (%)

Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY

e. Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 menurut data BPS sebanyak 565.350 orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,80% dari tahun 2011 yang banyaknya ada 16,08%. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 di wilayah kota/urban sebanyak 305.340 orang atau 13,13%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 259.550 ribu orang atau sebesar 21,76%. Tabel II.15 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2005-2012 Kota/Urban

Desa/Rural

Jumlah Total

Tahun

Jumlah (000)

% thd penduduk Kota

Jumlah (000)

% thd penduduk Desa

Jumlah (000)

% thd penduduk DIY

2005

340,30

16,02

285,50

24,23

625,80

18,95

2006

346,00

17,85

302,70

27,64

648,70

19,15

2007

335,30

15,63

298,20

25,03

633,50

18,99

2008

324,16

14,99

292,12

24,32

616,28

18,32

2009

311,47

14,25

274,31

22,60

585,78

17,23

2010

308,36

13,38

268,94

21,95

577,30

16,83

2011

304,34

13,16

256,55

21,82

560,88

16,08

18

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Kota/Urban Tahun

Jumlah (000)

% thd penduduk Kota

Desa/Rural Jumlah (000)

2012 305,34 13,13 259,44 Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Jumlah Total

% thd penduduk Desa

Jumlah (000)

% thd penduduk DIY

21,76

565,35

15,88

Tabel II.16 Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Jumlah penduduk miskin di wilayah desa lebih tinggi dibanding di kota. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan, dimana sebagian besar penduduk perdesaan merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah dan bekerja di sektor pertanian. Karakteristik tersebut, secara umum menggambarkan bahwa penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Namun demikian, jika dilihat trendnya selama periode 2006-2012, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, baik itu di wilayah kota maupun desa. 2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

19

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Sektor Unggulan Penentuan sektor unggulan di DIY didasarkan pada kontribusi sektor terhadap perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Berikut adalah nilai PDRB DIY selama kurun waktu 2007-2013 berdasarkan lapangan usaha (sektor). Tabel II.17 Grafik Nilai PDRB DIY Tahun 2007-2013 Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada empat sektor yang mendominasi perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. a. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 6.20% dalam struktur PDRB DIY. Sektor PHR menempati peringkat teratas dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2013. Pertumbuhan di sektor PHR diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2013, termasuk kegiatan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE). Pada tahun 2013 tercatat terdapat 13.695 MICE yang dilaksanakan di DIY atau mengalami peningkatan sebesar 6,12% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan MICE di DIY menunjukan bahwa DIY memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata MICE. Jumlah wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 2.837.962 pada tahun 2013 dari angka 2.215.832 pada tahun 2012.

20

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Tabel II.18 Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2008-2013 Tahun

Jumlah Wisatawan (Orang)

Jumlah MICE (Kali)

Rata-rata lama Tinggal Wisatawan (Hari)

4.512 4.746 4.509 8.963 12.904 13.695

1,82 2,05 1,78 1,82 1,96 1,72

2008 1.284.757 2009 1.426.057 2010 1.456.980 2011 1.608.194 2012 2.215.832 2013 2.837.962 Sumber : Dinas Pariwisata DIY

Perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor. Dilihat dari besarnya nilai ekspor, komoditi unggulan DIY meliputi pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, STK sintetis, mebel kayu, kerajinan kertas dan kerajinan batu. Namun demikian lama tinggal wisatawan Tahun 2013 menurun menjadi 1,72 dari Taun 2012 sebesar 1,96 karena DTW di DIY dapat dikunjungi wisatawan dalam waktu yang singkat, sementara DTW di wilayah DIY seperti Kabupaten Guningkidul belum tergarap secara optimal. Tabel II.19 Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditi (Juta US $) No

Komoditi

2010

2011

2012

2013

1

Pakaian Jadi Tekstil

42,16

47,07

46,79

66,88

2

Sarung Tangan Kulit

17,24

21,75

19,63

22,19

3

STK Sintetis

14,64

16,21

16,39

13,07

4

Mebel Kayu

18,19

16,38

26,89

23,26

5

Minyak Atsiri

2,34

6,91

2,77

3,21

6

Kerajinan Batu

4,05

0,00

3,06

3,07

6,02

3,93

3,90

3,27

7 Kerajiinan Kertas Sumber: Disperindakop dan UKM DIY

Sementara itu, lima komoditi impor terbesar yang masuk ke DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2013 berupa tekstil, spare part mesin pertanian, kulit disamak, aksesoris garmen dan logo. Tabel II.20 Nilai Impor Berdasarkan Komoditi (Juta US $) No

Komoditi

2010

2011

2012

2013

1

Spare Part Mesin Pertanian

0,47

55,34

4,25

148,34

2

Tekstil

16,00

12,74

5,88

3,48

3

Kulit Disamak

4,47

5,85

0,54

0,00

4

Logo

1,11

0,74

0,06

0,00

5

Aksesoris Garmen

0,37

0,69

0,28

0,16

0,21

0,18

0,03

0,03

6 Plastik Sumber: Disperindakop DIY 2014

21

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 b. Sektor Pertanian Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar, karena sebagian besar wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman masih merupakan lahan pertanian dengan karakteristik yang berbeda. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha pertanianpun cukup besar. Kabupaten yang secara konsisten memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sektor pertanian adalah Kabupaten Bantul. 1) Tanaman Pangan Tanaman pangan unggulan di DIY meliputi padi, jagung dan kedelai. Ketiga komoditas itu diunggulkan dengan pertimbangan: 1) merupakan bahan pangan pokok penduduk DIY; 2) menjadi bahan baku industri; dan 3) pengusahaannya banyak menyerap tenaga kerja. Gambaran luas panen dan produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2009 sampai dengan 2013 disajikan pada gambar berikut ini. Tabel II.21 Grafik Luas Panen Tanaman Pangan DIY Tahun 2013

Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY

Tabel II.22 Grafik Produksi Tanaman Pangan DIY Tahun 2013

4,951 1,013,565

721,674

135

Padi Sawah Padi La dang Jagung Kedelai Kacang Ta nah Kacang Hijau

Ubi Kayu 318

31,677

70,834

Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY 22

20,015 28,958

Ubi Jalar Sorgum

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Produksi komoditas tanaman pangan unggulan DIY memiliki tingkat produksi yang tinggi. Khusus produksi padi, baik padi sawah maupun padi ladang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan produksi dan produktivitas merupakan hasil dari upaya-upaya terobosan penerapan teknologi budidaya, antara lain: Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), fasilitasi penyediaan sarana produksi berupa Bantuan Langsung Benih Unggul, subsidi pupuk anorganik dan penerapan pemupukan berimbang. Sementara di sisi lain, produksi komoditas tanaman pangan selain padi, selama empat tahun terakhir cenderung fluktuatif. Fluktuasi dalam produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu. Komoditas yang luas panen dan produksinya mempunyai kecenderungan meningkat adalah padi ladang. Padi ladang adalah komoditas tanaman pangan utama yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Gunungkidul. Seluruh kecamatan di Gunungkidul menghasilkan padi ladang. Hal ini didukung oleh lahan di kawasan Gunungkidul yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering karena kesesuaian agroekosistemnya. 2) Kelautan dan Perikanan DIY memiliki wilayah pantai sepanjang ± 113 km yang meliputi tiga wilayah kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo dengan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan di Samudra Hindia potensi lestarinya sebesar 906.340 ton per tahun. Potensi serta pemanfaatan sumberdaya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan melalui pengembangan pelabuhan perikanan di Sadeng dan Glagah yang diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas ikan tuna yang menjadi produk unggulan baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri. Penangkapan ikan yang dilakukan selama ini jauhnya sudah melebihi 12 mil ke arah laut sesuai dengan kemampuan perahu yang sudah menggunakan kapal diatas 10 GT. Namun demikian, sebagai upaya optimalisasi produksi perikanan tangkap, maka telah dilakukan pengadaan kapal 30 GT yang nantinya diharapkan akan memiliki daerah operasi yang lebih luas. Hingga akhir tahun 2013 telah terdapat 13 unit kapal 30 GT yang akan mendukung perikanan tangkap di DIY. Selain itu, juga telah dilakukan pelatihan awak yang akan mengoperasionalkan kapal 30 GT tersebut. Hingga tahun 2012 tercatat 1.003 orang nelayan yang dapat diketahui berdasarkan kepemilikan Kartu Nelayan. Jumlah kapal perikanan di DIY dapat dirinci sebagai berikut: Tabel II.23 Kapasitas Kapal Perikanan di DIY Tahun 2012 -2013 Kapasitas Kapal < 10 GT 10 – 30 GT > 30 GT Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

23

2012 304 unit 5 unit 9 unit

2013 304 unit 5 unit 13 unit

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Potensi ikan yang dapat diusahakan/dihasilkan dari perikanan budidaya sebesar lebih kurang 38.700,29 ton per tahun dengan luas lahan potensial lebih kurang 18.129,3 ha. Garis pantai yang cukup panjang dengan topografi lahan yang landai serta didukung oleh tersedianya air tawar dan air laut yang berkualitas menjadikan lahan pesisir juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya, baik untuk kegiatan pembesaran ikan/udang, maupun untuk usaha pembenihan/hatchery. Potensi sumberdaya lahan pesisir yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya tambak maupun kolam budidaya (terpal) seluas lebih kurang 650 Ha dengan potensi produksi kurang lebih sebesar 13.000 ton pertahun. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2008 hingga tahun 2013 sebesar 13,23%. Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2008 hingga tahun 2013 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 34,24%. Laju pertumbuhan positif juga dapat dilihat dari peningkatan ketersediaan ikan perkapita dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan di DIY mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,01% dari tahun 2008 hingga 2013. Produksi perikanan di DIY lebih didominasi oleh hasil perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam, sawah, karamba, jaring apung dan telaga. Peningkatan produksi maupun nilai produksi perikanan budidaya menggambarkan bahwa minat masyarakat terhadap perikanan budidaya semakin tinggi, serta dipengaruhi oleh harga pasar. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem produksi dan pemasaran. Komoditas unggulan di DIY yang telah ditetapkan yaitu udang (galah, lobster tawar, vaname, windu/penaide), nila, gurami, dan lele (patin, lele dumbo, lele lokal). Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pendekatan kelembagaan dilaksanakan dengan mengutamakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Disamping itu juga dilakukan dengan menumbuhkan kelompok-kelompok baru sehingga diharapkan dengan cara usaha bersama akan lebih berdaya dan lebih mampu bersaing. Dalam rangka optimalisasi produksi perikanan budidaya, DIY telah mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP). Pengembangan KSPP juga untuk mengakomodasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. KSPP tersebut diharapkan akan menjadi tempat konsentrasi usaha, pengaturan produksi pasar, pembinaan teknis, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan kemitraan. 3) Hortikultura Hortikultura merupakan salah satu sub sektor dalam pertanian yang potensial untuk dikembangkan di DIY. Produksi hortikultura memiliki kecenderungan untuk meningkat dari tahun ke tahun. Tanaman unggulan hortikultura di DIY dan sentra

24

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 produksinya masing-masing adalah bawang merah di Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul; salak di Sleman dan Kulonprogo; serta jamur di Sleman dan Bantul Salah satu komoditas hortikultura unggulan berupa sayuran yang dihasilkan dari DIY adalah bawang merah varietas Tiron. Keunggulan bawang merah ini diantaranya tahan busuk ujung daun dan relatif tahan busuk umbi. Penanaman bawang merah Tiron berkembang luas hingga di kecamatan Sanden, Srandakan, Bambanglipuro dan Pundong. Bawang merah varietas Tiron dari Kabupaten Bantul ini juga telah dilepas sebagai varietas unggul oleh Kementerian Pertanian. Salak Pondoh merupakan komoditas hortikultura buah-buahan dengan nilai ekonomi tinggi yang telah berkembang di DIY, khususnya Sleman. Salak Pondoh dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dataran rendah sampai pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut yang berarti sesuai dengan agroekosistem di daerah Sleman. Saat ini Salak Pondoh dikembangkan di Kecamatan Turi, Tempel dan Pakem. Pemasaran salak pondoh untuk memenuhi kebutuhan domestik di Yogyakarta maupun kota-kota besar lain di Indonesia umumnya dilakukan melalui pedagang pengumpul yang ada di masing-masing desa dengan kapasitas 6-8 ton perhari. Sedangkan sebagai komoditas ekspor, salak pondoh telah dipasarkan hingga ke China. Salak Pondoh yang diekspor sudah tersertifikasi Prima-3 sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Tabel II.24 Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2009-2013 Jenis Tanaman

Produksi 2009

Salak (ton) 62.572 Bawang Merah (ton) 19.763 Jamur Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013

2010

2011

2012

57.793 19.950 -

25.807 14.408 39.629

22.364 12.326 105

2013 100.009 9.211 130

Tabel II.25 Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Unggulan, 2012- 2013 No

Produksi

Komoditas

Satuan ton ton

2012 16.555 12.326

2013* 16.040 9.211

1. 2.

Cabe Bawang merah

3.

Salak

ton

22.364

100.009

4.

Jamur

ton

105

130

5.

Jahe

ton

1.308

1.110

6.

Pisang

ton

35.568

41.543

Keterangan : * angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013

Produksi hortikultura unggulan pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi produksi, pada tahun 2010 terjadi erupsi Merapi sehingga terjadi penurunan. Produksi pada tahun 2011 dan 2012 juga masih menuju perbaikan ke produksi 25

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 normal dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan produksi cukup tajam untuk komoditas salak pondoh, berbeda untuk komoditas bawang merah yang terus mengalami penurunan, demikian pula untuk jamur yang masih fluktuatif, meski mengalami peningkatan pada tahun 2013 namun belum secara signifikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan produksi hortikultura unggulan, namun masih terkendala iklim yang tidak menentu. 4) Perkebunan Berdasarkan kondisi saat ini, lahan yang berpotensi untuk dikembangkan seluas 176.000 ha. Luas areal perkebunan sampai dengan tahun 2010 tercatat 81.462,02 ha dengan luas areal tanaman tahunan 73.188,18 ha dan areal tanaman semusim 8.273,84 ha yang keseluruhan terdiri atas 22 komoditas. Dengan sistem pengusahaan perkebunan yang hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh petani dalam bentuk perkebunan rakyat, memungkinkan dilaksanakannya pengembangan komoditas tanaman perkebunan, terutama untuk tanaman semusim melalui pola perguliran tanaman. Agribisnis perkebunan ini telah menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan yang selanjutnya dikembangkan melalui penanaman dan/atau pengutuhan populasi tanaman sesuai skala ekonomis usaha di tingkat lokasi melalui rehabilitasi dan intensifikasi. Operasionalisasinya dengan mengembangkan kebersamaan usaha perkebunan dalam satu wilayah secara kelompok atau koperasi dengan bermitra usaha dengan pihak lain yang lebih menguntungkan dalam pendekatan agribisnis utuh, berdaya saing dan berkelanjutan. Komoditas unggulan perkebunan DIY adalah kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu. Sentra produksi kelapa dan kakao berada di Kabupaten Kulon Progo dan jambu mete berada di Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Tabel II.26 Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2008-2013 No.

Komoditas

Produksi (ton) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

52.792,53

53.108,22

55.317,77

56.148,83

54.711

55.752,71

1.

Kelapa

2.

Kopi

388,82

417,04

388,05

362,34

801,09

1073,09

3.

Jambu mete

707,68

704,69

385,90

576,61

470

260,63

4.

Kakao

1.184,46

1.193,43

1.289,19

1.142,63

1353

1.124,10

Tebu

15.785,31

18.089,14

17.031,34

15.812,18

17.649

15.960,80

Jumlah

70.858,80

73.512,52

74.412,25

74.042,59

74984,09

74171,33

5.

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013 (diolah)

Produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY untuk masing-masing komoditas cenderung meningkat, kecuali jambu mete yang fluktuatif produksinya karena dampak anomali iklim. Rata-rata pertumbuhan total dari komoditas unggulan tersebut dari tahun 2008 hingga 2013 terhitung sebesar 5,52%. Selain itu, jumlah petani yang telibat dalam usaha perkebunan juga cenderung meningkat.

26

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 5) Peternakan Produksi peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Peningkatan produksi tahun 2009 hingga tahun 2011 berturut-turut adalah 4,58%, 5,24%, 0,15%. Namun mengalamai penurunan pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 6,6% dan 18,60%. Kawasan sentra sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul yang memberikan kontribusi sebesar 43,46% dari total populasi sapi potong di DIY. Sedangkan Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo berkontribusi masing-masing sekitar 19% terhadap total populasi di DIY. Sejalan dengan fakta tersebut dapat diuraikan lanjut bahwa Gunungkidul juga mempunyai potensi sebagai daerah pembibitan ternak dan penyediaan bakalan untuk penggemukan. Sedangkan Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dapat dijadikan sebagai daerah untuk peternakan penggemukan. Peluang pengembangan peternakan sapi potong masih sangat terbuka terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian untuk swasembada daging sapi pada tahun 2014. Secara nasional DIY masuk dalam kelompok I Provinsi pendukung pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014. Hal ini didukung oleh letak geografis DIY yang strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Barat dan Jakarta. Tabel II.27 Perbandingan Populasi Sapi Potong dengan Produksi Daging Sapi Potong DIY, 2009 -2013 Jenis Ternak

2012

2013

283.043

290.949

292.881

272.374

221.026

Sapi perah (ekor) 5.495 Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013

3.466

2.955

3.934

3.877

Sapi potong (ekor)

2009

2010

2011

Secara umum populasi ternak di DIY pada tahun 2013 mengalami penurunan populasi dibanding tahun 2012, terutama pada ternak sapi potong dan sapi perah. Penyebab turunnya populasi ternak pada tahun 2013 terutama untuk komoditas sapi potong, karena terjadinya pengeluaran ternak ke luar daerah (Jabodetabek). Padahal untuk komoditas sapi potong ini memiliki nilai minimal unit yang besar sehingga menyebabkan penurunan populasi di tahun 2013. 6) Kehutanan Hutan negara di DIY seluas 18.715,0640 ha atau hanya sekitar 5,87% dari total luas seluruh DIY yaitu 3.185,18 km2. Dari luasan tersebut, kawasan hutan yang dikelola oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY seluas 16.358,6 ha yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha. Hutan Lindung (HL) seluas 2.312,80 ha, dan Hutan Konservasi (Taman Hutan Raya) seluas 634,10 ha. Penutupan vegetasi pada wilayah hutan Balai KPH Yogyakarta terdiri dari beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sono keling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, gliricidea, akasia, murbei, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Namun 27

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 demikian diantara keseluruhan jenis yang ditanam, hanya jati dan kayu putih saja yang ditanam dalam luasan yang besar kerana jenis lain hanya dengan luasan kecil dan bersifat sporadis. Hal ini berarti hutan DIY memiliki potensi kayu dan non kayu yang cukup tinggi. Produksi hasil hutan kayu berupa kayu bulat baik jenis jati maupun rimba belum semuanya dilakukan secara langsung dalam pengelolaan hutan. Produksi kayu bulat ini pada dasarnya dari tebangan tak tersangka akibat adanya kegiatan yang membutuhkan pembukaan lahan atau akibat adanya pencurian yang barang buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, dan bencana alam. Oleh karena itu, potensi unggulan dari sub sektor kehutanan justru berupa produksi hasil hutan bukan kayu, yaitu minyak kayu putih. Potensi tanaman kayu putih seluas 4.603,72 ha atau 28% dari luas KPH Yogyakarta. Potensi tanaman kayu putih ini tersebar pada lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.267,6 ha, BDH Playen dengan luas 1.616,37 ha, BDH Paliyan seluas 403,3 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 286,45 ha, dan BDH Panggang seluas 30 ha. Tanaman kayu putih dipungut daunnya untuk bahan baku lima unit Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), yaitu PMKP Sendangmole (BDH Playen), PMKP Gelaran (BDH Karangmojo), PMKP Dlingo, PMKP Kediwung, dan PMKP Sermo (BDH Kulon ProgoBantul). Pada tahun 2011 kawasan hutan kayu putih di BDH Kulon Progo seluas 68 ha telah dialihkan menjadi Kawasan Konservasi dengan fungsi Suaka Margasatwa seluas 63 ha sehingga kayu putih pada Suaka Margasatwa ini tidak dapat dipungut. Hal ini juga berarti PMKP Sermo tidak memproduksi minyak kayu putih lagi sejak tahun 2011. Pemanfaatan kayu putih ini telah lama dikelola secara kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemungutan daun kayu putih dilaksanakan oleh pesanggem penggarap tanah yang kemudian diberikan kompensasi berupa upah pungutan. Selain itu, masyarakat sekitar hutan juga diberi kesempatan untuk melakukan tumpangsari di hutan kayu putih. Pemungutan daun kayu putih ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah konservasi. Produksi minyak kayu putih pada tahun 2010-2013 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel II.28 Produksi Minyak Kayu Putih Taun 2010-2013 Tahun

Produksi (liter)

2010 43.352 2011 44.957 2012 46.321 2013 44.669 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013

PAD (Rp) 5.028.309.000 6.110.306.400 7.581.090.000 7.330.657.000

Produksi minyak kayu putih pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.652 liter atau - 3,56 % dibandingkan pada tahun 2012. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2013 juga mengalami

28

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 penurunan sebesar -3,30% dibandingkan tahun 2012. Sementara itu bila dibandingkan dengan tahun 2010, baik produksi maupun PAD minyak kayu putih tahun 2011 maupun tahun 2012, mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,7% dan 21,52%. Hal ini berarti baik produksi maupun PAD selama tiga tahun sejak 2010 mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2013 ini mengalami penurunan. Hasil taksasi yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah pohon kayu putih per satuan hektar sebanyak 1.000 pohon dengan rata‐rata produksi per satuan pohon sebesar 1,2 kg atau dalam satu hektar dapat memproduksi 1,2 ton. Hal ini berarti realisasi pengolahan daun kayu putih sebesar 4.865 ton/tahun. Peningkatan produksi daun kayu putih hingga dapat memenuhi kapasitas produksi PMKP dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan peremajaan hutan kayu putih dengan intensifikasi jumlah tanaman hingga 3.330 pohon per hektar. Dengan upaya optimalisasi potensi tersebut diharapkan produksi daun kayu putih dapat meningkat menjadi 3 ton per ha.

2.1.3. Arah Kebijakan Daerah a. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dari 30% menjadi 70%. 2) Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49% menjadi 95%. 3) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,2 menjadi 12, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan. 4) Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40% 5) Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,55. b. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan pendapatan perkapita pertahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5 juta. 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481. 3) Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita mayarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878. 4) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi 2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198. 5) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari

29

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 menjadi 2,6 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi 2,69 hari. c. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A. 2) Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). d. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan. 2) Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%. 3) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%. Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional Provinsi DIY yang digunakan dalam RAPBD Provinsi DIY Tahun 2013 adalah: a. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,1%-5,3%; b. Tingkat inflasi berkisar pada angka 5,10%- 5,60%; c. Pertumbuhan investasi berkisar antara 2,59% - 4,36% d. Tingkat ICOR berkisar di antara 4,80 – 5,00 Dalam Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan ekonomi makro DIY Tahun 2013 diarahkan untuk: a. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan; b. Penguatan daya tahan (resillience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak); dan c. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual dengan tetap memperhatikan upaya untuk mewujudkan harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adiluhung. 30

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2013 adalah:

No 1 2 3 4

Tabel II.29 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013 Indikator Makro APBD 2013 5,1%-5,3% Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,10%- 5,60%* Inflasi (%) 2,59% - 4,36% Pertumbuhan Investasi ICOR 4,80 – 5,00

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah

31

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah. Struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 terdiri atas: (1)Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan. Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagfi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah. 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: a. Peningkatan penerimaan (intensifikasi) b. Penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) c. Optimalisasi Aset Daerah d. Peningkatan kinerja BUMD e. Peningkatan Dana Perimbangan Sementara strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui: a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya 32

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

2.2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp2.658.370.090.569,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.583.056.763.524,01 kurang dari yang direncanakan sebesar Rp75.313.327.044,99 atau 97,17%. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah DIY tahun 2013 tersebut berasal dari: a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.216.102.749.617,00. b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.356.662.127.537,00. c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.291.886.370,00. Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada tahun anggaran 2013 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp1.151.006.344.797,00 dan realisasi sebesar Rp1.216.102.749.617,00 sehingga lebih dari target sebesar Rp65.096.404.820,01 atau 5,66% 1) Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp1.021.820.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.063.314.117.923,00 sehingga lebih dari rencana sebesar Rp41.493.397.923,00 atau 4,06%. Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari : a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar Rp449.704.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp458.210.055.800,00 sehingga lebih dari rencana sebesar Rp8.505.135.800,00 atau 1,89%. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan karena adanya penambahan kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan adanya kemudahan atau fasilitas mengurus pajak kendaraan bermotor juga akan mempengaruhi laju pertambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB): Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dianggarkan sebesar Rp432.004.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp441.929.215.350,00 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp9.925.215.350,00 atau 2,30%.

33

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan tarif BBN-KB I (kendaraan baru) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan adanya pertumbuhan kenaikan kedaraan bermotor baru. c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB): Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dianggarkan sebesar Rp140.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.983.026.583,00 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp22.983.026.583 atau 16,42%. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak pada tahun 2013 seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. d) Pajak Air Permukaan (PAP): Pajak Air Permukaan (PAP) ditargetkan sebesar Rp111.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp191.820.190,00 sehingga melebihi target sebesar Rp80.020.190,00 atau 71,57%. 2) Retribusi Daerah Penerimaan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp35.715.599.098,00 dan realisasi sebesar Rp38.043.014.004,85 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp2.327.414.906,85 atau 6,52%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. a) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp4.529.830.300,00 dan realisasi sebesar Rp5.401.513.409,62 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp871.683.109,62 atau 19,24%. Dalam Retribusi Jasa Umum hanya ada tiga kelompok yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. b) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp30.577.764.798,00 dan realisasi sebesar Rp31.917.226.395,23 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp1.339.461.597,23 atau 4,38%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pergeseran obyek retribusi yang dahulu masuk pada jenis retribusi jasa umum, dengan diberlakukannya UU 28 Tahun 2009 masuk dalam kelompok retribusi jasa usaha. Peningkatan penerimaan retribusi ini berasal dari pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/pesanggrahan/ villa, peningkatan pelayanan pelabuhan dan tempat rekreasi dan olah raga, penjualan produksi usaha daerah, retribusi bibit/benih dan sewa lahan dan rumah dinas. Termasuk jasa pelayanan Bus Trans Jogja yang ada pada jenis retribusi ini.

34

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 c)

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp608.004.000,00 dan realisasi sebesar Rp724.274.200,00 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp116.270.200,00 atau 19,12%. Penerimaan Perizinan Tertentu berdasakan UU 28 Tahun 2009 hanya terdiri dari ijin trayek, ijin jasa usaha perikanan dan perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp40.411.499.192,00 dan realisasi sebesar Rp40.817.517.188,12 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp406.017.996,62 atau 1% dengan rincian sebagai berikut: a) Bank Pembangunan Daerah. Realisasi pendapatan Bank Pembangunan Daerah DIY Tahun 2013 sebesar 100,00% yaitu sebesar Rp36.153.255.604,50 dari target yang dianggarkan. b) PD Taru Martani. Realisasi pendapatan PD Taru Martani Tahun 2013 sebesar 739,14% yaitu sebesar Rp682.966.411,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp92.400.000,00. c) PT Anindya Mitra Internasional. Pada tahun 2013, Bagian Laba dari PT Anindya Mitra Internasional direncanakan sebesar Rp500.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp0,00. d) PT Yogya Indah Sejahtera (YIS). Pada Tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) sebesar 100% yaitu Rp455.000.000,00 dari target yang ditetapkan. e) PT Asuransi Bangun Askrida. Realisasi pendapatan dari Bagian Laba PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2013 sebesar Rp98.388.147,00 atau 316,48% dari target sebesar Rp31.088.429,00. f) Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) Badan Usaha Kredit Perdesaan didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan yang bertujuan untuk ikut serta mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara mendekatkan permodalan kepada masyarakat. Pada Tahun 2013, BUKP mampu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp3.427.907.025,62 naik sebesar Rp248.151.867,62 atau 7,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.179.755.158,00. 35

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas antara lain: a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; b) Jasa Giro; c) Penerimaan Bunga Deposito; d) Tuntutan Ganti Rugi Daerah; e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; f) Pendapatan Denda Retribusi; g) Pendapatan dari Pengembalian; h) Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat; i) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; j) Pendapatan dari Pengelolaan BLUD; k) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP; l) Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah; m) Pendapat Denda Lain-lain ; n) Tindak Lanjut Hasil Temuan; o) Penerimaan Lain-lain. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp53.058.526.507,00 dan realisasi sebesar Rp73.928.100.501,04 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp20.859.573.994,04 atau 39,34%. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari kenaikan penerimaan jasa giro sebesar Rp1.258.548.488,21 dan bunga deposito sebesar Rp14.681.798.911,92. b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, dianggarkan sebesar Rp1.498.548.269.522,00 dengan realisasi sebesar Rp1.356.662.127.537,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp141.886.141.985,00. Dana Perimbangan antara lain bersumber dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp95.736.872.088,00 dan realisasi sebesar Rp88.291.984.791,00, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp7.444.887.297,00 atau 7,78%. 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dianggarkan sebesar Rp10.045.100,00 dan realisasi sebesar Rp6.505.460,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp3.539.640,00 atau 35,24%. 3) Dana Bagi Hasil Cukai dianggarkan sebesar Rp5.818.948.834,00 dan realisasi sebesar Rp6.432.692.663,00 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp613.743.829,00 atau 10,55%. 36

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 4) Dana Alokasi Umum, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp828.334.768.000,00 dan terealisasi 100%. 5) Dana Alokasi Khusus, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp34.495.900.000,00 dan terealisasi 100%. 6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp534.151.735.500,00 dan realisasi sebesar Rp399.100.276.623,00 atau 74,72% dari anggaran yang ditetapkan. c.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Luar Negeri secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp8.815.476.250,00 dengan realisasi sebesar Rp10.291.886.370,00 sehingga lebih dari yang direncanakan sebesar Rp1.476.410.120,00 atau 16,75%.

2.2.1.2. Upaya Pencapaian Target Pencapaian target PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui: a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. 2.2.1.3. Permasalahan dan Solusi Peningkatan PAD dapat ditempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat, dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumbersumber pendapatan baru. 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

37

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 2,250 trilyun, digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, digunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 trilyun digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang ada di dalam program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan di masingmasing SKPD sesuai prioritas pembangunan. Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 diarahkan sebagai berikut: 2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan desa, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, dan belanja tidak terduga. a. Belanja Pegawai Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2013. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan 38

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

b.

c.

d.

e.

peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2013 serta memperhatikan perubahan peraturan tunjangan bagi pejabat fungsional, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE18/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-34/PB/2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. Belanja pegawai pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 juga memperhatikan kenaikan tunjangan beras bagi PNS. Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada peraturan kepala daerah yang ditetapkan. Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Kebijakan belanja tidak terduga pada perubahan APBD ini diarahkan untuk kesiapan Pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Hal ini didasarkan pada kondisi wilayah di DIY yang rawan bencana.

39

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah: ”Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Reformasi birokrasi dan tata kelola; Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik dan meningkatkan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD (meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance). b. Pendidikan; Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui: 1) Peningkatan angka dan kualitas lulusan serta standar pencapaian di semua jenjang dan jalur pendidikan; 2) Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantongkantong kemiskinan; 3) Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi; 4) Peningkatan budaya baca masyarakat; 5) Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; 6) Penciptaan iklim belajar yang kondusif bagi pelajar; 7) Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung). c. Kesehatan; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan: 1) Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin; 2) Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB untuk meningkatkan kepesertaan KB dan kesehatan reproduksi. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung). d. Penanggulangan kemiskinan;

40

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan: 1) Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan; 2) Kualitas pengelolaan ketransmigrasian; 3) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung). e. Ketahanan pangan; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dankecukupan konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan untukmemenuhi konsumsi energi dan protein masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkanstruktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yangsejahtera). f. Infrastruktur; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaaninfrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataanprasarana dan sarana publik terutama di daerah kantong-kantongkemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upayameningkatkan pelayanan publik). g. Iklim investasi dan usaha; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptif melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan iklim investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mengurangi pengangguran. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera). h. Energi; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energi. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik). i. Lingkungan hidup dan bencana;

41

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik). j. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal di daerahnya, sehingga diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik). k. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Prioritas ini ditetapkan dalam rangka: 1) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya; 2) Pengembangan ekonomi kreatif; 3) Pengembangan inovasi teknologi. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung). Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2013 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. Lokasi yang akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan Tahun 2013 adalah di daerah kantong-kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. Dilihat dari sebaran jumlah keluarga miskin, kantong-kantong kemiskinan sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Namun demikian, terdapat 16 titik kecamatan di empat kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo) dan 4 kecamatan di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor. Titik-titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.30 Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor Tahun 2013 No Kabupaten/Kota Kecamatan 1 Sleman 1 Gamping 2 Seyegan 3 Prambanan 2 Bantul 1 Kasihan 2 Sewon 3 Banguntapan 4 Imogiri 42

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 3

Gunungkidul

4

Kulon Progo

5

Kota Yogyakarta

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4

Playen Karangmojo Semanu Semin Ponjong Gedangsari Kokap Kalibawang Samigaluh Tegalrejo Umbulharjo Mergangsan Gedongtengen

Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai DIY pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indicator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran. Target untuk DIY dalam Buku III RKP Tahun 2013 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut: Tabel II.31 Indikator Sasaran No 1.

Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

% 5,85 – 6,50

2.

Kemiskinan

13,28

3.

Pengangguran

5,05 – 4,60

4.

Angka Kematian Bayi

8

5.

Rata-rata Lama Sekolah

9,34

6.

Umur-umur Harapan Hidup

76,2

Keterangan Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja. Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun per 1000 kelahiran hidup. Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut: a. Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 43

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

b.

c.

d.

e.

f.

3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Pendidikan Luar Biasa 6) Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8) Program Pendidikan Tinggi 9) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka 10) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD Kepemudaan dan Olahraga 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2) Program peningkatan peran serta kepemudaan 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Komunikasi dan Informatika 1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 2) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 3) Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Sosial 1) Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3) Program Pembinaan Anak terlantar 4) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 7) Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S) Kesehatan 1) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin 2) Program Pelayanan Kesehatan 3) Program pengembangan lingkungan sehat 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan 44

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 8) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata 9) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata 10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan 11) Program Sistem Informasi Kesehatan 12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 13) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14) Program Kesehatan Keluarga 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD g. Keluarga Berencana 1) Program Keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS 5) Program Pelayanan Kontrasepsi h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Pencegahan Dini Bencana 2) Program Penanggulangan Korban Bencana 3) Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5) Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 9) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4) Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak k. Kelautan dan Perikanan 45

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

l.

m.

n.

o.

p.

1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payaudan Air Tawar 2) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan 3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 6) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 7) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut 8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pertanian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian 7) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis 8) Program Peningkatan Produksi Peternakan 9) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani 10) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Ketahanan Pangan 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan 2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 3) Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan UKM Industri 1) Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2) Program Pengembangan IKM 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4) Program Penataan Struktur industri 5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif 46

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 q. Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah r. Perdagangan 1) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 2) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor 3) Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5) Program Persaingan Usaha s. Ketenagakerjaan 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi 2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan 4) Program peningkatan kesempatan kerja 5) Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 6) Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan 7) Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan t. Ketransmigrasian 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2) Program Transmigrasi Regional u. Kehutanan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 5) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan v. Perencanaan Pembangunan 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana 5) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 6) Program Pengembangan Data/Informasi 7) Program Pengendalian Pembangunan Daerah w. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3) Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 47

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru 6) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan 7) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 10) Program Perbaikan Kearsipan 11) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 12) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada 13) Program Analisis Kebijakan Pembangunan 14) Program Penelitian dan Pengembangan 15) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi 16) Program Pengembangan Kehidupan Beragama 17) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi Kepegawaian 18) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 19) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 20) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian 21) Program Pendidikan Kedinasan 22) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan 23) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah 24) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi 25) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 26) Program Pengawasan Produk Hukum 27) Program Bantuan dan Layanan Hukum 28) Program Pemanfatan Teknologi Informasi 29) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 30) Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi 31) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 32) Program Pengembangan investasi dan aset daerah 33) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro 34) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah x. Energi dan Sumberdaya Mineral 1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan 3) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 5) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi y. Kearsipan 1) Program Perbaikan Sistem Kearsipan 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip 3) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi z. Statistik Program Pengembangan Statistik Daerah 48

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 aa. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan bb. Pertanahan 1) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 2) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah 3) Program Sistem Pendaftaran Pertanahan 4) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan cc. Pekerjaan Umum 1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 4) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 6) Program Pengendalian Banjir 7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum 8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 9) Program Pelayanan Jasa Pengujian 10) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum 11) Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 12) Program Pengaturan Jasa Konstruksi 13) Program Pengawasan Jasa Konstruksi 14) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah 15) Program Pengelolaan Persampahan 16) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan 17) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 18) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 19) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi dd. Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh 5) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam ee. Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pemanfaatan Ruang 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ff. Perhubungan 1) Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas 2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan 49

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6) Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih 7) Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi gg. Lingkungan Hidup 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3) Program Pengembangan Kinerja Persampahan 4) Program Pengelolaan RTH 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH hh. Perpustakaan 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 2) Program Pengembangan Budaya Baca 3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat; b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan; c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah; d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai; e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK); f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal; g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD, seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, dll; h. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untukmeningkatkan pelayanan publik; i. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013.

Tabel II.31 Realisasi Belanja Langsung Menurut SKPD Tahun Anggaran 2013 No

SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

Dinas Pendidikan

144.793.600.553,00

116.471.690.634,00

80,44

2

Dinas Kesehatan

110.903.658.780,00

53.960.730.350,00

48,66

3

Rumah Sakit Grhasia

4

Dinas PU, Perum dan Energi SDM

5

Bappeda

6

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

28.806.300.911,00

25.249.007.703,00

87,65

337.634.653.434,00

312.677.610.666,00

92,61

22.614.437.785,00

17.093.983.555,00

75,59

73.786.800.654,00

66.935.801.020,00

90,72

12.596.396.080,00

11.278.479.878,00

89,54

Informatika 7

Badan Lingkungan Hidup

50

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

No 8

SKPD Badan

Pemberdayaan

Anggaran (Rp) Perempuan

dan

Realisasi (Rp)

%

11.479.997.800,00

10.667.835.034,00

92,93

Masyarakat 9

Dinas Sosial

52.778.481.840,00

33.813.441.135,00

64,07

10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

25.455.158.240,00

24.468.756.495,00

96,12

11

Disperindagkop

19.521.194.555,00

17.722.101.180,00

90,78

12

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

9.808.209.730,00

8.996.639.180,00

91,73

13

Dinas Kebudayaan

158.601.987.225,00

45.315.146.222,00

28,57

14

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

6.940.404.777,00

6.596.493.244,00

95,04

Masyarakat 15

Satuan Polisi Pamong Praja

3.500.166.376,00

3.003.953.742,00

85,82

16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10.500.459.710,00

9.962.920.183,00

94,88

17

Sekretariat Daerah

60.684.294.311,00

51.169.349.358,00

84,32

18

Sekretariat DPRD

43.702.898.105,00

32.836.689.447,00

75,14

19

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

63.687.703.379,00

58.090.836.089,57

91,21

24.705.675.300,00

22.104.993.529,00

89,47

Aset 20

Badan Pendidikan dan pelatihan

21

Inspektorat

22

Badan Kepegawaian Daerah

23

Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan

24

6.234.381.740,00

5.720.410.453,00

91,76

13.812.059.978,00

12.075.735.576,00

87,43

9.676.653.680,00

6.908.407.298,00

71,39

Badan Perpustakaan dan Arsip

26.055.763.608,00

22.908.622.672,00

87,92

25

Dinas Pertanian DIY

30.839.689.248,00

23.911.350.195,00

77,53

26

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

24.045.171.763,00

21.309.794.126,00

88,62

27

Dinas Pariwisata

15.465.506.739,00

13.459.317.913,00

87,03

28

Dinas Kelautan dan Perikanan

38.626.562.187,00

34.470.981.374,00

89,24

1.387.258.268.488,00

1.069.181.078.251,57

77,07

JUMLAH

2.2.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi belanja daerah antara lain: 1) Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY sebesar 2% (dua perseratus), APBD DIY telah dialokasikan anggaran belanja untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya terjadi perbedaan persepsi/penafsiran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pada rekening bantuan keuangan bersifat khusus pada APBD DIY dan pengalokasian pada rekening bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota. Perbedaan penafsiran terhadap

51

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 penempatan alokasi anggaran belanja menimbulkan tarik ulur kepentingan dalam menentukan prioritas belanja. 2) Penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan belum optimal. Namun demikian pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 3) Pengelolaan Dana Keistimewaan Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dana keistimewaan pada tahun anggaran 2013 masih mengalami kendala, antara lain terkait belum lengkapnya regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan dan keterbatasan waktu pelaksanaan program kegiatan. b. Solusi 1) Belanja daerah disusun berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, mengembangkan sistem jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai payung hukumnya. 2) Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut diatasi dengan kebijakan bahwa, penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 3) Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar stakeholder, dan melaksanakan program kegiatan dan merealisasikan keuangan sesuai dengan kemampuan pelaksana, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu. 52

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 2.2.4. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 2.2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Selanjutnya dalam Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) Tahun 2012 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2012. b. Pencairan dana cadangan. c. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir Tahun 2013 dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Juni 2013. d. Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan. Pada tahun 2013 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp385.339.434.228,00 dan realisasi sebesar Rp403.200.658.867,84 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp17.861.224.640,00 atau 4,64%. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp379.241.941.052,56 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp20.367.526.960,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp3.224.600.842,28 dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan sebesar Rp366.590.013,00. 2.2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian 53

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Pada tahun 2013 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp126.438.550.276,00 dan realisasi sebesar Rp94.593.950.276,00 atau 74,81%.

2.2.3. Pengelolaan Asset Yang Dipisahkan a. Bank Pembangunan Daerah DIY Kinerja Bank BPD DIY pada Tahun 2013 berjalan sesuai yang diharapkan, dimana total aset, dana pihak ketiga, total modal, total pendapatan, dan total laba melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun 2013 telah melakukan penambahan 21 jaringan layanan, yaitu 1 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 16 ATM, 1 ATM Mobil, dan 1 Payment Point. Dengan adanya penambahan jaringan layanan ini jumlah jaringan layanan pada Tahun 2013 sebanyak 250 layanan jaringan. Pada Tahun 2013 Pemda DIY telah dilakukan tambahan penyertaan modal dari Pemda DIY sebanyak Rp56.000.000.000,00 dalam rangka memenuhi modal dasar PT. BPD DIY untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan komposisi modal 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY atau sebesar Rp510.000.000.000,00, yang harus dipenuhi dari dividen Bank BPD DIY dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun. Dengan adanya tambahan penyertaan modal ini modal disetor dari Pemerintah DIY menjadi Rp183.500.000.000,00. Pada Tahun 2013 BPD DIY dapat menyetorkan PAD sebesar Rp36.153.255.604,50 dengan perincian dividen sebesar Rp27.114.941.703,37 dan dana pembangunan sebesar Rp9.038.313.901,13. Realisasi penyetoran PAD Tahun 2013 ini sesuai dengan target yang ditetapkan. b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Pada Tahun 2013 PT. AMI melakukan restrukturisasi organisasi menuju organisasi yang efektif dan efisien baik dalam birikrasi maupun penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. Diharapkan dengan restruktuisasi ini pembagian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya menjadi spesifik dan terarah untuk menghindari tumpang tindih bagian yang satu dengan yang lain. Menjalin kerjasama strategis dengan pihak lain Pembaharuan Bisnis untuk menyehatkan perusahaan dengan cara mengecilkan skala bisnis. Kerjasama yang dilakukan dengan harapan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola unit yang dikerjasamakan menjadi lebih kecil, dengan kata lain memindahkan resiko pembiayaan unit. Melakukan revitalisasi existing bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja dan laba pada unit-unit usaha yang ada. Bekerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga dana pensiun dalam rangka menjamin kewajiban Perusahaan terhadap para karyawan pada saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang besar pada suatu waktu tertentu mengingat kondisi cashflow yang ada harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari cashflow negative. Menyelesaikan permasalahan perjanjian kerjasama dengan PT. MKU terkait dengan pemanfaatan tanah di Baciro yang selama ini terkatungkatung. Dalam penyelesaian kasus ini sudah dibuat addendum sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014, apabila PT MKU tidak melaksanakan maka PT. AMI memiliki hak untuk 54

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 mengelola kembali tanah tersebut. Menyelesaikan permasalahan perjanjian perjanjian kerjasama dengan PT WTB terkait dengan pemanfaatan tanah di tanah ex Hotel Trio yang sudah masuk ke dalam ranah hukum. Melakukan kajian pemanfaatan tanah di Jl. Sukonandi, yang akan dijadikan kantor pusat PT. AMI dan sebuah guest house sebagai salan satu unit yang akan dikomersiilkan. Melakukan kajian dan rencana pembangunan komplek kolombo untuk menyediakan tempat berdagang bagi pelaku UMKM yang berwawasan lingkungan. Pembangunan komplek kolombo ini yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2014. Melakukan upaya mencari pengganti tanah Sewon yang pada Tahun 2012 dijual, yaitu di daerah kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Di samping itu pada Tahun 2013 juga melakukan revitalisasi unit usaha yang ada yaitu pertambangan, pariwisata, Sagan Resto, realty, percetakan dan transportasi. Pada Tahun 2013, Pemda DIY telah melakukan tambahan penyertaan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 700.910.000,00 yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi 20 bus Transjogja yang disewakan kepada PT. JTT sampai dengan tahun 2015. c. PT. Taru Martani Perubahan bentuk badan hukum PD. Taru Martani sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2004, pada Tahun 2013 dapat direalisasikan. Pada tanggal 18 Februari 2013, Akta Pendirian PT. Taru Martini disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-06889.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan usaha produksi cerutu dan tembakau shag, distribusi produk dalam arti yang seluas-luasnya, industri pengolahan dan perdagangan serta usaha lain yang sah. Pendiri Perseroan adalah Pemerintah DIY dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000,00 dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25% atau sejumlah Rp12.500.000,00 oleh para pendiri dengan perincian Pemerintah DIY sebesar Rp12.000.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar Rp500.000,00. Pada tanggal 30 Juni 2013 dilakukan penutupan PD. Taru Martani dan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 269/KEP/2013 tentang Pengalihan dan Penempatan Kekayaan, Kewajiban, Modal, Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani, dilakukan pengalihan dan penempatan kekayaan, kewajiban dan modal PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani per tanggal 1 Juli 2013 yaitu kekayaan sebesar Rp15.425.286.586,00, kewajiban sebesar Rp11.582.786.586,00, dan modal sebesar Rp3.842.500.000,- serta mengalihkan dan menempatkan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani. Pada bulan Desember 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp12.000.000.000,00 sehingga modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT. Taru Martani menjadi sebesar Rp15.843.000.000,00 dengan perincian Pemerintah DIY sebesar Rp15.842.500.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar Rp500.000,00. Pada Tahun 2013 dapat menyetorkan PAD sebesar Rp682.966.411,00 dengan perincian bagian laba Tahun 2009 sebesar Rp590.393.311,00, bagian laba Tahun 2011 sebesar Rp83.815.737,00 dan bagian laba Tahun 2012 sebesar Rp8.757.363,00. 55

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah. Pada Tahun 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal pada BUKP DIY sebesar Rp6.413.040.276,00 sehingga penyertaan modal Pemda DIY yang semula sebesar Rp13.586.959.724,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 sedang realisasi penyetoran PAD sebesar Rp3.760.365.522,00 atau 18,80% dari modal disetor dengan perincian bagian laba pemilik modal sebesar Rp3.427.907.025,97, dana pembinaan sebesar Rp189.205.843,34 dan jasa produksi sebesar Rp143.252.652,77. Realisasi penyetoran PAD tersebut meningkat dibanding yang ditargetkan yaitu sebesar Rp3.494.245.358,00. 2.2.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah a. Sensus Barang Milik Daerah Pada Tahun 2013 diadakan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak untuk memperoleh data barang yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan lengkap. Maksud pelaksanaan Sensus BMD adalah mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap setiap penggunaan barang milik Pemerintah Daerah, sedangkan Tujuan Sensus BMD adalah untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Sensus BMD bertujuan untuk : 1) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD; 2) Memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, maupun harga/nilai dari setiap BMD; 4) Mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; 5) Mendukung perencanaan kebutuhan BMD. Ruang lingkup Sensus BMD meliputi semua barang milik Pemerintah Daerah dan barang-barang milik Negara yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri maupun Departemen-Departemen/Lembaga-Lembaga Pusat lain yang dipergunakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang dikelompokkan sebagai berikut: 1) Barang Milik Pemerintah Daerah. 2) Barang Milik Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Sensus BMD mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu langkah persiapan dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SEKDA/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah VII Tahun Anggaran 2013, 56

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 dan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah agar dalam pelaksanaan sensus BMD dapat berjalan lancar. Selanjutnya hasil pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Sensus BMD Tahun 2013 sebagaimana tabel berikut: Tabel II.32 Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No

Instansi

Jumlah

Nilai Aset

Barang

(Rp.)

1.

Sekretariat DPRD

8.547

587.333.941.072

2.

Biro Tata Pemerintahan

1.163

2.697.024.940

3.

Biro Hukum

6.477

4.463.640.349

4.

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

428

1.178.382.112

5.

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

620

913.928.276

6.

Biro Administrasi Pembangunan

585

1.054.140.413

7.

Biro Organisasi

392

1.058.558.130

8.

Biro Umum, Humas dan Protokol

7.154

29.681.785.535

9.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral

8.592

2.482.276.854.795

10.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6.859

173.757.054.557

11.

Dinas Kesehatan

10.133

55.557.369.682

12.

RS. Grhasia

13.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

14.

7.960

33.678.281.684

204.782

339.914.000.364

Dinas Kebudayaan

85.682

79.699.992.574

15.

Dinas Sosial

18.042

117.167.476.862

16.

Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat

974

6.194.239.361

17.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11.512

19.113.918.390

18.

Dinas Pertanian

9.875

98.400.836.447

19.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

1.091

5.281.223.886

20.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

22.684

63.935.912.124

21.

Dinas Kelautan dan Perikanan

1.766

83.381.987.467

22.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

5.287

37.118.160.131

23.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

9.745

444.759.343.181

24.

Inspektorat DIY

1.757

7.470.513.405

25.

BAPPEDA

5.670

8.275.846.830

26.

Badan Lingkungan Hidup

1.933

6.468.853.698

27.

Dinas Pariwisata

718

3.836.340.940

28.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1.214

4.291.010.203

29.

Satuan Polisi Pamong Praja

1.113

2.705.249.700

30.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

492

11.192.262.027

31.

Badan Kepegawaian Daerah

32.

Badan Pendidikan dan Pelatihan

33.

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah

34.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

57

3.767

13.047.842.189

12.088

17.923.662.142

5.055

26.627.647.240

373.178

69.018.988.636

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 b. Persertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah DIY menargetkan pensertifikatan 20 bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, dan telah terealisasi 38 bidang tanah yang terdiri dari 22 bidang tanah telah selesai disertifikat dan masih dalam proses sebanyak 16 bidang, serta 70 warkah sertifikat tanah, dengan rincian sebagai berikut : Tabel II.33 Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY yang Telah dan Masih dalam Proses Sertifikat Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lokasi Jl.Imogiri No.244, Mendungan, Giwangan, Umbulharjo,Kota Yogyakarta. Jl.Jenggotan No.3-5-7 , Bumijo, Jetis,Yogyakarta Jl.Panjaitan No.70, Suryodiningratan, Mantrijeron,Yogyakarta Jl.HOS Cokroaminoto, Tegalrejo,Tegalrejo,Yogyakarta. Komplek Kolombo No.59 Caturtunggal Depok Sleman Komplek Kolombo No.58 Caturtunggal Depok Sleman Komplek Kolombo No.60 Caturtunggal Depok Sleman Harjobinangun,Pakem,Sleman Jl. Ke Turi dusun Blembem Lor. Karangjati Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman Sitimulyo,Piyungan,Bantul Bawuran, Pleret, Bantul Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo Jangkaran, Temon, Kulon Progo Sundak, Tepus, Gunung Kidul Sundak, Tepus, Gunung Kidul Siung, Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul Kepek, Wonosari, Gunung Kidul Cangkringan, Sleman Cangkringan, Sleman Cangkringan, Sleman Bokoharjo,Prambanan, Sleman Bokoharjo,Prambanan, Sleman Bokoharjo,Prambanan, Sleman Tlogoadi, Mlati, Sleman Jl. Tunjung No. 2 Baciro, Gondokusuman Yk Jl. Kusumanegara No. 168, Yogyakarta Jl. Parangtritis, Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul Batikan, Wijirejo, Pandak, Bantul Pengkol, Imogiri, Bantul Tlogoadi, Mlati, Sleman Tlogoadi, Mlati, Sleman Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul

Luas (m²) 25.150

Keterangan Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.112

3.837 1.027

Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1031 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.34

7.179

Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.118

315 308 371 9.685

Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.482 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.484 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.483 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.44

1.686 102.408 19.897 2.331 26 352 80 1.314 80 24.220 1.343 6.657 6.000 300 5.269 5.000 5.982 7.476 8.103 6.801 2.760 855 800 4.000 2.500 15.000 8.000 3.000 2.760 15.000

58

Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.2017 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00045 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00002 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : 247 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.4 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.3 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.2 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.5 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00003 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00002 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00004 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.88 Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat Dalam Proses Sertifikat

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Tabel II.34 Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2013 No. Kab/Kota 1 Kabupaten Sleman

Jumlah Warkah Tanah 22

2 3

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunung Kidul

14 19

4

Kabupaten Bantul JUMLAH

15 70

c. Permohonan Status Hak Atas Tanah Eks Bioskop Indra Pemerintah Daerah DIY telah melakukan upaya penyelesaian terhadap Tanah Eks Bioskop Indra yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan uraian sebagai berikut : 1) Sehubungan dengan sudah terselesaikannya 6 (enam) orang penghuni yaitu Sdr. Djoni Hartono, Ny. Kinnarti (Ny. Hendra Usmanto), Sdr. Burni BS Tou (Ny. Dennis), Sdr. Soebagyo Abdullah (Bioskop Indra), Sdr. Nicolas Bambang Sugiyanto (RM. Cirebon), dan Sdr. Tonny Suliantoro (RM. Cendrawasih), maka dalam rangka pengamanan administrasi atas 6 (enam) bidang tanah tersebut melalui Surat Gubernur DIY Nomor 593/0066 tanggal 7 Januari 2013, Pemerintah Daerah DIY telah mengajukan permohonan status hak atas tanah dimaksud kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY, serta telah disampaikan pula surat dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Nomor : 593/02769/PBD tertanggal 04 April 2013 tentang Permohonan Pelaksanaan Pengukuran dalam rangka pensertifikatan. 2) Pada tanggal 15 April 2013, Pemda DIY berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur TNI-POLRI, Tim JPN Kejaksaan Tinggi DIY, Kanwil BPN DIY, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Pemda Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, dan Kelurahan Ngupasan melakukan pengambilalihan terhadap tanah dan bangunan di tanah eks Bioskop Indra yang telah diberikan penggantian uang (tali asih) dan sudah dikosongkan 6 (enam) penghuni, pada total seluas 5.168 m². Hasil pengambilalihan tersebut adalah dengan terpasangnya papan pengumuman penguasaan tanah dan bangunan oleh Pemda DIY, pemasangan tanda batas, pengamanan lokasi dengan pemasangan seng, serta pelaksanaan pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. 3) Hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas telah terbit Surat Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : 00718/Ngupasan/2013 tanggal 06 Mei 2013, seluas 5.170 m² dan telah terbit pula Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/2013 pada tanggal 08 Mei 2013. 4) Pemda DIY telah menyelesaikan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat antara lain surat pernyataan penguasaan fisik; surat pernyataan tidak dalam sengketa; akta-akta pemberian tali asih; proposal penggunaan Tanah Eks Bioskop Indra; dan rekomendasi Pemerintah Kota Yogyakarta tentang penggunaan Tanah Eks Bioskop Indra untuk parkir umum. 5) Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Obyek Prk.5 merupakan kewenangan BPN RI, maka Kepala Kanwil BPN DIY telah membuat Surat Permohonan kepada Kepala Badan 59

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Pertanahan Nasional RI, Nomor : 0990/300-34/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, perihal Permohonan Pemda DIY untuk membeli rumah dan tanah obyek Prk.5 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. d. Pemanfaatan Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang idle, sebagai berikut: 1) Aset (Tanah dan/atau Bangunan) yang dioptimalkan melalui sewa sebanyak 35 (tiga puluh lima) bidang, yaitu: Tabel II.35 Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah DIY Disewakan Tahun 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LOKASI

PENYEWA

20.

Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan Eks Rumah Dinas Jl AM Sangaji Eks Gd pangan sbl timur Jl Abubakar Ali Tanah bekas OG no.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Tanah di pantai Glagah, Kulon Progo Eks rumah Dinas Jl Munggur 32 Yogyakarta Tanah di Jl Wisata, Babarsari, Sleman Tanah & Bangunan di Jl Jenggotan Tanah Srimulya, Piyungan, Bantul Eks PPK Kulonprogo Eks Jembatan Timbang, Jl Bantul, Dongkelan Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta Tanah dan bangunan di Jl Perwakilan, Wates, Kulonprogo Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Krapyak, Yogyakarta Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja - Wates, Sleman 1. 2. 3. 4. Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon

21. 22. 23. 24.

Tanah dan Bangunan JEC Lahan Parkir Basement Malioboro Mall Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman Tanah di Komplek Dishutbun, Baciro

25.

Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta

26.

Tanah dan Bangunan di Jl. Jenggotan, Pingit, Jetis, Yogyakarta Tanah di Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT) Talenta Body Repair Tanah di Jalan Kenari (Eduhotel) SMK 6 Yogyakarta Tanah di Patehan Tengah No 25 Kraton, Yogyakarta 1. Suka Astuti

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

27. 28. 29.

60

PT Formula Land BPD PT Amarta Karya Yayasan YAB Yayasan Wira Husada Sunarti Pemdes Sumbermulyo Sumantoyo BUKP Gondokusuman Yayasan Dharmapala PT Cemara Gading PemKab Bantul Agus Sujoko Nanang S dr. Soedarman Koperasi Sumber Rejeki Son Innamor V Paath UD Surya Tani Sukani Sukinah Mulyono Surib Kelompok Tani Tirto Manunggaal PT Buanaland Agung PT Yogya Indah Sejahtera Suyanto 28 person CV. Cipta Anugerah Pratama Badan Anti Korupsi

HARGA SEWA (2013—Rp.) 43.699.900 94.500.000 18.250.000 43.000.000 98.700.000 14.000.000 610.000 1.948.700 12.006.000 2.431.000 12.000.000 8.314.000 2.205.000 11.000.000 9.000.000 4.537.500 6.500.000 6.250.000 504.700 3.022.000 1.102.500 4.683.700 750.000 2.101.000.000 996.186.000 2.250.000 12.298.783,56 137.000.000 5.775.000 15.050.000 9.500.000 600.000

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

30. 31. 32. 33. 34. 35.

2. 3. 4. 5. Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman 1. 2. Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul Tanah dan bangunan di Jalan Janti (Bekas KPU dan Dinas Pertambangan) Tanah di Halaman DIPARDA

Tien Setiantoro Roos Ani Sumartiningsih Aris Purnomo Anik Suharmini Sri Wahyu R. RB Aria Putra YB. Pratomo Marmuji PT. Buanaland Agung

2.676.000 840.000 1.356.000 684.000 2.928.000 2.928.000 8.280.000 12.100.000 1.500.000 165.000.000

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

9.000.000

2) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 62 (enam puluh dua) bidang tanah/bangunan dan 17 (tujuh belas) kendaraan, yang terangkum dalam 38 (tiga puluh delapan) perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut : Tabel II.36 Daftar Aset Tetap Dalam Status Pinjam Pakai Tahun 2013 Jumlah Obyek

No

LOKASI

1.

Balai Benih Induk (BBI) Perikanan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan, Kabupaten Bantul beserta daftar barang inventaris lainnya

2

2.

Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY a. tanah dan bangunan eks. UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul b. tanah dan bangunan eks. UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul

2

3.

Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta

1

4.

Bangunan lantai atas sebelah selatan eks. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta

1

5.

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wiyoro Lor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul

1

6.

Tanah-tanah di Kabupaten Bantul: a. tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul b. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul c. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul d. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo: a. Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo b. Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo c. Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo d. tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo e. tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo

4

8.

Tanah dan Bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro 56 Yogyakarta

1

9.

Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman

1

10.

Tanah di Bantul dan Sleman: a. Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul b. Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

2

11

Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

1

12.

Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

1

13.

Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta

1

7.

61

5

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 14.

Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta

1

15.

Tanah yang terletak di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul

1

16.

Tanah yang terletak di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman

1

17.

Tanah-tanah di Kabupaten Gunungkidul: a. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul b. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul c. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul d. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul e. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul f. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul g. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul h. Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul i. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul j. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul

10

18.

Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro

1

19.

Sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

1

20.

Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo: a. Tanah yang terletak di Jalan Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo b. Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49 Wates, Kulon Progo c. Tanah yang terletak Wates, Kulon Progo

3

21.

Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta

1

22.

Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta

1

23.

Tanah yang terletak di Jalan Laksda Adisutjipto Km. 8 Yogyakarta

1

24.

Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/AT, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB, Warna Abu-abu Metalite

1

25.

Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul: a. Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 8 Wonosari Gunungkidul b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gubungkidul Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman: a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman b. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman c. Tanah dan bangunan yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman d. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman e. Tanah dan bangunan yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman f. Tanah dan bangunan yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman

2

27.

Kendaraan jenis Mini Bus/MP (8 unit) dan Sepeda Motor (7 unit)

15

28.

Barang Inventaris dan Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta

2

29.

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta

1

30.

Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman

1

31.

Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta

1

32.

Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/AB 1660 UA

1

33.

Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo

1

34.

Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman

1

35.

Bangunan gedung kantor bekas Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul di atas tanah milik Kepolisian Resor Gunungkidul

1

26.

62

6

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 36.

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto 21 Kotabaru, Yogyakarta

1

37.

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panembahan Romo 65 Basen, Kotagede, Yogyakarta

1

38.

Sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta

1

3) Barang Milik Daerah (Tanah dan/atau bangunan) yang dioptimalkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak 1 (satu) bidang, yaitu Tanah di Jl. Maloboro dengan PT. YIS. Hal ini sesuai dengan : a) Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993. c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998. e. Penghapusan 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Barang Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunanya untuk kepentingan dinas, layak dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah Tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : a) Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 2/PAN/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/01754/PBD tanggal 25 Februari 2013 yang diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/08832/PBD tanggal 19 Nopember 2013. b) Mengirimkan Surat Edaran Gubernur Nomor 933/0640 Tanggal 12 Februari 2013 tentang Penghapusan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2013. c) Menghimpun dan merekap data usulan penghapusan bangunan, kendaraan bermotor maupun barang inventaris lainnya dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. d) Melaksanakan Verifikasi dan Identifikasi data usulan penghapusan barang e) Melaksanakan Klarifikasi dan koordinasi usulan penghapusan kepada SKPD yang mengusulkan. f) Melaksankan peninjauan lokasi barang dalam rangka pengecekan dan penelitian barang usulan penghapusan. g) Melaksanakan penarikan/pengangkutan barang-barang usulan penghapusan dari lokasi SKPD ke Gudang Penyimpanan barang penghapusan. 63

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 h) Mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan kepada Gubernur. Permohonan Persetujuan penghapusan barang milik daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah mendapatkan Persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :  Keputusan Gubernur Nomor 44/KEP/2013 Tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik Daerah yang Terletak di Jalan Prof.DR.Sardjito Nomor 5 Yogyakarta yang diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 109/KEP/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik Daerah yang Terletak di Jalan Prof.DR.Sardjito Nomor 5 Yogyakarta. (Bapel Jamkessos, Dinas Kesehatan)  Keputusan Gubernur Nomor 45/KEP/2013 Tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik Daerah yang Terletak di Jalan Kusumanegara No.9 Yogyakarta. (Disperindagkop dan UKM)  Keputusan Gubernur Nomor 81/KEP/2013 Tanggal 22 Maret 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta dari Daftar Barang Dinas Pertanian.  Keputusan Gubernur Nomor 97/KEP/2013 Tanggal 2 April 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Senopati Nomor 4 Palbapang Bantul dari Daftar Barang Rumah Sakit Khusus Paru Respira Yogyakarta.  Keputusan Gubernur Nomor 98/KEP/2013 Tanggal 2 April 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Kaliurang KM 17 Yogyakarta dari Daftar Barang Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 134/KEP/2013 Tanggal 20 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KEP/2013 Tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Kaliurang Km 17 Yogyakarta Dari Daftar Barang Rumah Sakit Jiwa Grhasia.  Keputusan Gubernur Nomor 112/KEP/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Yang Terletak Di Jalan Argulobang Nomor 19 Baciro Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Keputusan Gubernur Nomor 130/KEP/2013 Tanggal 14 Mei 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Daerah di Kedung Poh dan Wonocatur Dari Daftar Barang UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.  Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2013 Tanggal 17 Mei 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Kenari Nomor 1 Yogyakarta Dari Daftar Barang Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga.  Keputusan Gubernur Nomor 158/KEP/2013 Tanggal 19 Juni 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Ring Road 64

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013















f.

Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Dari Daftar Barang UPTD Balai Pengujian Informasi Pemukiman Dan Bangunan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral. Keputusan Gubernur Nomor 199/KEP/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari. Keputusan Gubernur Nomor 206/KEP/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Dan Hibah Barang Bekas Bongkaran Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari. Keputusan Gubernur Nomor 214/KEP/2013 Tangggal 20 Agustus 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013. Keputusan Gubernur Nomor 217/KEP/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Persetujuan Penghapusan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah. Keputusan Gubernur Nomor 235/KEP/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Penghapusan Dan Pemindahtanganan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah. Keputusan Gubernur Nomor 240/KEP/2013 Tanggal 16 September 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Solo Km 9 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika. Keputusan Gubernur Nomor 278/KEP/2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang milik Daerah Pemindahtangan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan, sedangkan bentuk-bentuk pemindahtanganan antara lain dengan cara Penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal. 1) Penjualan Tahapan– tahapan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penjualan antara lain : a) Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 3/PAN/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/01757/PBD tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Personalia Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/08833/PBD tanggal 19 Nopember 2013. b) Melaksanakan penilaian dan penaksiran harga barang penghapusan yang akan dilakukan penjualan. c) Melaksanakan Penjualan kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, mendasarkan : 65

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 















Keputusan Gubernur Nomor 382/KEP/2012 Tanggal 3 Desember 2012 tentang Penghapusan Dan Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2012. Keputusan Gubernur Nomor 396/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan Barang Dari Daftar Barang Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Serta Cara Penjualannya Tahun Anggaran 2013. (Besi Guaddrill, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Keputusan Gubernur Nomor 396/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan Barang Dari Daftar Barang Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Serta Cara Penjualannya Tahun Anggaran 2013. (Mesin Minyak Kayu Putih, Dinas Pertanian) Keputusan Gubernur Nomor 281/KEP/2013 Tanggal 15 November 2013 tentang Penghapusan Dan Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013. Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/5011 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Persetujuan Penjualan material bongkaran Rehab Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/5012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Persetujuan Penjualan material bongkaran Rehabilitasi Gedung C Dinas Pertanian) Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/4294 Tanggal 03 Oktober 2013 tentang Persetujuan Penjualan. (Sisa bongkaran bekas Rehab Gedung Kantor Biro Organisasi Setda DIY Dan Rehab Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/4294 Tanggal 18 Nopember 2013 tentang Persetujuan Penjualan. (Sisa bongkaran bekas Rehabilitasi Gedung SLB Negeri Pembina Yogyakarta).

2) Hibah Adalah salah satu bentuk dari Pemindahtangan dengan cara pengalihan kepemilikan dengan tanpa adanya kontra prestasi, pelaksanaanya dengan tahapan sebagai berikut: a) Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 11/SEKDA/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/01939/PBD Tanggal 4 Maret 2013 tentang Penunjukan Personalia Tim Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/08831/PBD Tanggal 19 Nopember 2013. b) Menghimpun dan menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah baik murni untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun rencana pengadaan yang akan dihibahkan. c) Melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah. 66

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 d) Menghimpun dan menyusun permohonan hibah baik untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan. e) Melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi terhadap barang milik daerah yang akan dan rencana untuk dihibahkan. f) Mengkoordinasikan dengan instansi pemerintah/lembaga sosianl/masyarakat yang akan menerima hibah barang milik daerah. g) Melaksanakan Proses Hibah. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan mendasarkan :  Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/0950 Tanggal 01 Maret 2013 tentang Persetujuan Hibah. (Bongkaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kebudayaan berupa Paving dihibahkan kepada Sanggar Seni Suryo Buwono yang beralamat di Kampung Karang Pedak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman).  Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/3222 Tanggal 23 Juli 2013 tentang Persetujuan Hibah. (Bongkaran Rehabilitasi Komplek Kepatihan Biro Umum, Humas dan Protokol berupa Konblok dihibahkan kepada Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Dhu’afa Al Wahid dengan alamat Dusun Sutopadan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul).  Keputusan Gubernur Nomor 206/KEP/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Dan Hibah Barang Bekas Bongkaran Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari. (Dihibahkan kepada Komite Sekolah SMA 1 Wonosari).  Keputusan Gubernur Nomor 235/KEP/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Penghapusan Dan Pemindahtanganan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah. (Dihibahkan kepada MUI Daerah Istimewa Yogyakarta).

3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah salah satu bentuk dari pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Lainnya. g.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lancar, tertib dan teratur baik dalam penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang maupun pelaporannya mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditunjuk Penyimpan dan Pengurus Barang dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3/SEKDA/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 tentang Pejabat Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013. 67

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Barang Milik Daerah merupakan unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Pembantu Pengelola Barang serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, hingga Para Pengurus dan Penyimpan Barang dalam menjalankan pengelolaan barang dengan benar dan profesional di masing-masing unit kerjanya. Mendasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun Anggaran 2013, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga tercipta keseragaman pemahaman maupun persamaan persepsi dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah bagi Aparat Pengelola Barang dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan efektif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Kepala Bagian Umum/Kepala Tata Usaha dan Penyimpan/Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2013 diHotel University Club di Jl. Pancasila No. 2 Yogyakarta (Komplek Kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta/Utara Bundaran UGM + 100 m).

h.

Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah, dan apabila Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna/Kuasa Pengguna, Penyimpan dan atau Pengurus Barang yang karena perbuatannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian daerah maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) begitu juga kepada Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah dapat dikenakan Tuntutan Perbendaharaan (TP) . Untuk mendukung kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor : 9/KEP/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Nomor 931/00769/PBD Tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan 68

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

2)

3)

4)

2.3.

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 931/005472/PBD Tanggal 10 Juli 2013 dan terakhir Nomor 931/08830/PBD Tanggal 19 Nopember 2013. Memberikan saran, pendapat dan pertimbanagn kepada Gubernur pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan pembebasan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaian melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui instansi terkait. Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaaan Khusus dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pelaksanaan penyelesaian TP-TGR . a) Kepada Mantan Anggota DPRD, PIAD dan Pensiunan PNS DIY selama tahun 2013.  Masih perlu melakukan penyelesaian sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang  Telah melakukan pelunasan sebanyak 5 (lima) orang b) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pembayaran atas pengembalian kerugian daerah dalam Tahun 2013  Masih dalam angsuran sebanyak 1 (satu) orang  Telah melakukan pelunasan sebanyak 1 (satu) orang Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dengan surat No. 931/3406 Tgl. 15 Agustus 2013 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I per 30 Juni 2013 dan surat No. 931/0238 Tgl. 20 Januari 2014 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester II per 31 Desember 2013.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 1) Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,67%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,44%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 98,41%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 91,53%. (5) Program Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi Keuangan 89,54%. (6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Realisasi Keuangan 87,42%. (7) Program Pendidikan Menengah. Realisasi Keuangan 96,47%. (8) Program Pendidikan Non Formal. Realisasi Keuangan 90,06%. (9) Program Pendidikan Luar Biasa. Realisasi Keuangan 95,86%. (10) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Realisasi Keuangan 91,47%. (11) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Realisasi Keuangan 83,95%. (12) Program Pendidikan Tinggi. Realisasi Keuangan 96,00%. 69

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (13) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka. Realisasi Keuangan 95,95%. (14) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD. Realisasi Keuangan 89,29% (15) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Realisasi Keuangan 97,19%. (16) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Realisasi Keuangan 90,62%. (17) Proram Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Realisasi Keuangan 96,80%. (18) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. Realisasi Keuangan 95,84%. (19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Realisasi Keuangan 95,50%. (20) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda. Realisasi Keuangan 97,39%. (21) Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 23,57%. (22) Program Pendidikan Non Formal (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 15,52%. (23) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 73,38%. (24) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 51,76%. (25) Program Peningkatan Peran Serta, Kapasitas Dan Apresiasi Budaya Pemuda (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 34,47%. 2)

Dinas Kesehatan. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 89,26%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 83,63%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 92,27%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 94,94% (5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi keuangan 80,87%. (6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Realisasi keuangan 97,70% (7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Realisasi keuangan 97,35%. (8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Realisasi keuangan 94,95%. (9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru. Realisasi keuangan 89,86%. (10) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru. Realisasi keuangan 87,41%. (11) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan. Realisasi keuangan 99,44%. (12) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin. Realisasi keuangan 99,01%. (13) Program Pelayanan Kesehatan. Realisasi keuangan 96,22%. 70

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (14) Program Sistem Informasi Kesehatan. Realisasi keuangan 67,33%. (15) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Realisasi keuangan 83,06%. (16) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Realisasi keuangan 98,67%. (17) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan. Realisasi Keuangan 94,22%. (18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD. Realisasi keuangan 37,37%. (19) Program Kesehatan Lansia. Realisasi keuangan 96,84%. (20) Program Kesehatan Balita. Realisasi keuangan 100,00%. (21) Program Kesehatan Bayi. Realisasi keuangan 100,00%. (22) Program Kesehatan Ibu. Realisasi keuangan 98,59% (23) Program Kesehatan Anak dan Remaja. Realisasi keuangan 99,95%. (24) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 19,39%. (25) Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 0,00%. (26) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 94,79%. 3)

Rumah Sakit Grhasia (1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD. Realisasi keuangan 87,65%.

4)

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 94,28%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 91,84%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 99,06%. (4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi keuangan 98,02%. (5) Program Pembangunan Saluran Drainage/Gorong-gorong. Realisasi keuangan 84,77% (6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 97,42% (7) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 95,00%. (8) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan. Realisasi keuangan 79,57%. (9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Realisasi keuangan 87,69%. (10) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Target Capaian 93,79%. (11) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Realisasi keuangan 89,21%. (12) Program Pengendalian Banjir. Realisasi keuangan 93,22%. (13) Program Pelayanan Jasa Pengujian. Realisasi keuangan 98,87%. (14) Program Pengaturan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 95,61%. 71

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

5)

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 95,61%. Program Pengawasan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 97,69%. Program Pengelolaan Persampahan. Realisasi keuangan 84,51%. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan. Realisasi keuangan 93,06%. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan. Realisasi keuangan 95,01%. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Realisasi keuangan 81,13%. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 95,39%. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium. Realisasi keuangan 99,57%. Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum. Realisasi keuangan 98,72% Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur. Realisasi keuangan 97,96%. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum. Realisasi keuangan 58,22%. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Realisasi keuangan 94,63%. Program Pengembangan Perumahan. Realisasi keuangan 94,63%. Program Lingkungan Sehat Perumahan. Realisasi keuangan 89,48%. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Realisasi keuangan 94,57%. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. Realisasi keuangan 89,90%. Program Perencanaan Tata Ruang. Realisasi keuangan 96,57%. Program Pemanfaatan Ruang. Realisasi keuangan 89,43%. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Realisasi keuangan 95,70% Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. Realisasi keuangan 97,03%. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi. Realisasi keuangan 97,29%. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi. Realisasi keuangan 93,11%. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar. Realisasi keuangan 97,01%. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. Realisasi keuangan 88,29%. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 3,64%. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 16,70%.

Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDA). (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 86,36%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 89,22%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 80,42%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 93,83%. (5) Program Pengembangan Data/ Informasi. Realisasi keuangan 93,61%. 72

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

6)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan 92,80%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Realisasi keuangan 84,60%. Program Perencanaan Sosial Budaya. Realisasi keuangan 90,85%. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA. Realisasi keuangan 85,87%. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan. Realisasi keuangan 91,46%. Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan 88,58%. Program Pengembangan Statistik Daerah. Realisasi keuangan 96,93%. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 82,06%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 39,03%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 42,98%. Program Perencanaan Sosial Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 34,84%. Program Pengendalian Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 49,98%. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 41,52%.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 95,51%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 91,40%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi Keuangan 94,04%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 94,47%. (5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Realisasi Keuangan 96,75%. (6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Realisasi Keuangan 98,11%. (7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Realisasi Keuangan 93,46%. (8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Realisasi Keuangan 97,47%. (9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Realisasi keuangan 90,70%. (10) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Realisasi Keuangan 93,61%. (11) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Realisasi Keuangan 93,51%. (12) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Realisasi keuangan 95,62%. (13) Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi. Realisasi Keuangan 99,78%. (14) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 11,97%.

73

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 7)

Badan Lingkungan Hidup. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 82,24%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 98,39%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi Keuangan 71,82%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 85,70%. (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Realisasi Keuangan 98,69%. (6) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Realisasi Keuangan 90,88%. (7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Realisasi Keuangan 94,67%. (8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Realisasi Keuangan 90,03%. (9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Realisasi Keuangan 88,20%. (10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Realisasi Keuangan 80,12%. (11) Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 90,09%.

8)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 96,02%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 96,76%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 99,70%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.Realisasi keuangan 97,04%. (5) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Realisasi keuangan 97,51%. (6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak. Realisasi keuangan 92,70%. (7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Realisasi keuangan 97,05%. (8) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Realisasi keuangan 92,68%. (9) Program Keluarga Berencana. Realisasi keuangan 98,86%. (10) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Realisasi keuangan 99,99%. (11) Program Pelayanan Kontrasepsi. Realisasi keuangan 97,34%. (12) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Realisasi keuangan 97,32% (13) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS. Realisasi keuangan 98,08% (14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Realisasi keuangan 97,71%. (15) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Realisasi keuangan 100,00%.

74

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (16) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Realisasi keuangan 100,00%. (17) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasi keuangan 96,23%. (18) Program Peningkatan Prasarana/sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa. Realisasi keuangan 99,49%. (19) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 89,55%. (20) Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 54,88%. 9)

Dinas Sosial. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 88,43%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 88,89%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 99,98%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 99,01%. (5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Realisasi Keuangan 98,94%. (6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan 95,48%. (7) Program Pembinaan Anak Terlantar. Realisasi Keuangan 68,62%. (8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Realisasi Keuangan 98,61%. (9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Realisasi Keuangan 94,33%. (10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya). Realisasi Keuangan 97,60%. (11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan 98,68%. (12) Program Pembinaan Pelestarian, Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3 S). Realisasi Keuangan 97,02%. (13) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (K A T) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P M K S) Lainnya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 0,00%. (14) Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 98,99%. (15) Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 98,20%. (16) Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 75,32%.

75

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 93,28%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 93,79%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 98,66%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 98,61%. (5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Realisasi Keuangan 98,43%. (6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Realisasi keuangan 97,11%. (7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Realisasi Keuangan 96,86%. (8) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Realisasi Keuangan 91,54%. (9) Program Tansmigrasi Regional. Realisasi Keuanga 91,57%. 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 79,45%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 92,40%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 99,65%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 84,02%. (5) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Realisasi Keuangan 90,79%. (6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%. (7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%. (8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi Keuangan 88,77%. (9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi Keuangan 84,23%. (10) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Realisasi Keuangan 80,35%. (11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Realisasi Keuangan 97,37%. (12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Realisasi Keuangan 89,44%. (13) Program Persaingan Usaha. Realisasi Keuangan 88,14%. (14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Realisasi Keuangan 98,58%. (15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 96,88%. (16) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Realisasi Keuangan 95,62%. (17) Program Penataan Struktur Industri. Realisasi Keuangan 92,22%. (18) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Realisasi Keuangan 80,77%. (19) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Realisasi Keuangan 97,51%.

76

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (20) Program Pengembangan Industri Kreatif (Dana Kesitimewaan). Realisasi Keuangan 99,67%. 12) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 95,50%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 94,53%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 93,83%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 97,51%. (5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Realisasi Keuangan 94,71%. (6) Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi. Realisasi Keuangan 88,71%. (7) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Realisasi Keuangan 97,95%. (8) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 99,10%. (9) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan 74,28%. (10) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 94,25%. 13) Dinas Kebudayaan. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,37%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 91,34%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 99,79%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 89,62%. (5) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 90,76%. (6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 93,23%. (7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi Keuangan 90,95%. (8) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 75,90%. (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Realisasi Keuangan 91,97%. (10) Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 0,00%. (11) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 8,56%. (12) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 10,63%. (13) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 0,00%. (14) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 0,00%. 77

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 14) Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,25%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 93,84%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 99,16%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 95,91%. (5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan 98,56%. (6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 83,27%. (7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 90,74%. (8) Program Pendidikan Politik Masyarakat. Realisasi Keuangan 87,08%. (9) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. Realisasi Keuangan 89,39%. (10) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 96,89%. 15) Satuan Polisi Pamong Praja (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 97,35%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 82,41%. (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 96,88%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 51,37%. (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 99,19%. (6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan 88,75%. (7) Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal. Realisasi Keuangan 82,62%. (8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Realisasi Keuangan 97,60%. (9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Realisasi Keuangan 82,68%. 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 83,84% (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 98,70% (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 97,77%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 90,45%. (5) Program Pencegahan Dini Bencana. Realisasi keuangan 91,93%. (6) Program Penanggulangan Korban Bencana. Realisasi Keuangan 94,77%.

78

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 17) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 91,52%. 18) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 99,84%. 19) Sekretariat Daerah. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 84,37%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 85,66%. (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 97,93%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 99,17%. (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi keuangan 96,83%. (6) Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah. Realisasi keuangan 93,58%. (7) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Realisasi keuangan 97,21%. (8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Realisasi keuangan 79,02%. (9) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Realisasi keuagan 90,29%. (10) Program Penataan Administrasi Kependudukan . Realisasi keuangan 93,16%. (11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Realisasi keuangan 90,40%. (12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan 100,00%. (13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan 91,70%. (14) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 97,78%. (15) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Realisasi keuangan 95,48%. (16) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Realisasi keuangan 96,24%. (17) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah. Realisasi keuangan 91,68%. (18) Program Analisis Kebijakan Pembangunan. Realisasi keuangan 94,53%. (19) Program Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 92,23%. (20) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum. Realisasi keuangan 97,99%. (21) Program Pengawasan Produk Hukum . Realisasi keuangan 98,54%. (22) Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Realisasi keuangan 86,35%. (23) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasi keuangan 96,11%. (24) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi keuangan 96,62%. (25) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Realisasi keuangan 98,41%. (26) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 73,80%. (27) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 62,95%. (28) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 30,47%. 79

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (29) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 58,94%. (30) Program Analisa Kebijakan Kebudayaan Dan Pariwisata (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 89,90%. (31) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 39,39%. (32) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 93,20%. 20) Sekretariat DPRD 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 80,04%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 88,08%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi Keuangan 86,73%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 96,79%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 89,97%. 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi Keuangan 72,75%. 20) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 81,82%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 94,30%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 87,54%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Realisasi keuangan 94,70%. (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi keuangan 86,70%. (6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. Realisasi keuangan 93,32%. (7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh. Realisasi keuangan 71,94%. (8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan 81,45%. (9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 91,34%. (10) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan 95,17%. (11) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah. Realisasi keuangan 74,04%. (12) Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro. Realisasi keuangan 91,23%. 21) Badan Pendidikan dan Pelatihan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 94,92%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 90,63%. 80

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan . Realisasi keuangan 97,54%. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknlogi Informasi. Realisasi keuangan 92,06%. Program Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 96,79%. Program Pendidikan Kedinasan. Realisasi keuangan 87,03%. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi keuangan 92,23%. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah. Realisasi keuangan 80,75%. Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 87,37%.

22) Inspektorat (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 97,63%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 89,30%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 99,36%. (4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 90,94%. (5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Realisasi Keuangan 89,91%. (6) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Realisasi Keuangan 90,89%. 23) Badan Kepegawaian Daerah (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 92,60%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 86,35%. (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 98,28%. (4) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. Realisasi keuangan 94,69%. (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 98,69%. (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi keuangan 92,73%. (7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan 100,00%. (8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 97,24%. (9) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi keuangan 83,47%. (10) Program Perbaikan Sistem Informasi Kearsipan. Realisasi keuangan 98,90%. (11) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 98,45%. 24) PPKD (1) (2) (3) (4) (5)

Pendapatan dengan capaian 90,69%. Pendapatan Transfer dengan capaian 99,29%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian 75,40%. Belanja dengan capaian 92,36%. Belanja Bunga dengan capaian 0,00%. 81

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Belanja Hibah dengan capaian 87,33%. Belanja Bantuan Sosial dengan capaian 54,24%. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan capaian 100,00%. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan capaian 98,42%. Belanja Tak Terduga dengan capaian 0,00%. Penerimaan Pembiayaan dengan capaian 104,64%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan capaian 100,00%. Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan dengan capaian 100,00%. Pengeluaran Pembiayaan Dengan capaian 74,81%. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah dengan capaian 74,81%.

25) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 86,70%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 85,51%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 89,58%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 95,97%. (5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. Realisasi Keuangan 97,50%. (6) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan. Realisasi Keuangan 95,36%. (7) Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 27,82%. (8) Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 10,54%. 26) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 80,16%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 89,03%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 91,05%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 72,01%. (5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi Keuangan 92,38%. (6) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi Keuangan 94,13%. (7) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Realisasi Keuangan 82,92%. (8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Realisasi Keuangan 82,09%. (9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Realisasi Keuangan 100,00%. (10) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 84,78%.

82

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (11) Program Pengembangan Perpustakaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 86,94%. 27) Dinas Pertanian (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 86,89%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 80,18%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan 95,43%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi keuangan 90,82%. (5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Realisasi keuangan 86,24%. (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Realisasi keuangan 87,97%. (7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petanian/Perkebunan. Realisasi keuangan 87,46%. (8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Realisasi keuangan 86,52%. (9) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Realisasi keuangan 75,81%. (10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Realisasi keuangan 92,63%. (11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Realisasi keuangan 65,91%. (12) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Realisasi keuangan 98,64%. (13) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. Realisasi keuangan 95,18%. (14) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 54,29%. (15) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 18,59%. 28) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 92,43%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 94,48%. (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 78,41%. (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 96,00%. (5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan. Realisasi Keuangan 93,15%. (6) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Realisasi Keuangan 91,67%. (7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Realisasi Keuangan 83,70%. (8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Realisasi Keuangan 92,35%. (9) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Realisasi Keuangan 98,29%. (10) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Realisasi Keuangan 86,74%.

83

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (11) Program Perlindungan Dan Konservasi Sd Hutan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 53,67%. 29) Dinas Pariwisata (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 86,87%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,15%. (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 94,44%. (4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Realisasi keuangan 96,96%. (5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Realisasi Keuangan 88,43%. (6) Program Pengembangan Kemitraan. Realisasi Keuangan 98,79%. (7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 67,12%. (8) Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 73,93%. 30) Dinas Kelautan dan Perikanan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,56%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 90,09%. (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 88,16%. (4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Realisasi Keuangan 95,29%. (5) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Realisasi Keuangan 99,93%. (6) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. Realisasi Keuangan 85,72%. (7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Realisasi Keuangan 99,09%. (8) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat. Realisasi Keuangan 95,64%. (9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Realisasi Keuangan 89,67%. (10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Realisasi Keuangan 92,98%. (11) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Realisasi Keuangan 94,43%. (12) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air,Laut, air payau, dan air tawar. Realisasi Keuangan 95,43%. (13) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam. Realisasi Keuangan 98,47%. (14) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan. Realisasi keuangan 96,24%. (15) Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Kelautan Dan Perikanan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 38,42%.

84

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran

Realisasi

Perubahan (Rp)

(Rp)

Berlebih/ (berkurang

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Rp)

(%)

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PENDAPATAN DISDIKPORA

2.485.610.000,00

3.620.958.630,00

1.135.348.630,00

145,68

%

Pendapatan Asli Daerah

2.485.610.000,00

3.620.958.630,00

1.135.348.630,00

145,68

%

328.110.000,00

645.697.000,00

317.587.000,00

196,79

%

2.157.500.000,00

2.975.261.630,00

817.761.630,00

137,90

%

BELANJA DISDIKPORA

247.044.102.537,00

215.667.476.690,00

(31.376.625.847,00)

87,30

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

102.250.501.984,00

99.195.786.056,00

(3.054.715.928,00)

97,01

%

Belanja Pegawai

102.250.501.984,00

99.195.786.056,00

(3.054.715.928,00)

97,01

%

BELANJA LANGSUNG

144.793.600.553,00

116.471.690.634,00

(28.321.909.919,00)

80,44

%

5.481.853.098,00 4.668.724.810,00

4.970.482.957,00

(511.370.141,00)

90,67

%

4.455.933.987,00

(212.790.823,00)

95,44

%

308.900.000,00

303.976.100,00

(4.923.900,00)

98,41

%

213.620.000,00

195.520.500,00 (18.099.500,00)

91,53

%

Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.012.648.400,00

906.679.300,00

(105.969.100,00)

89,54

%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7.101.283.550,00

6.207.652.929,00

(893.630.621,00)

87,42

%

Program Pendidikan Menengah

20.934.189.885,00

20.195.678.073,00

(738.511.812,00)

96,47

%

Program Pendidikan Non Formal

4.068.756.000,00

3.664.232.955,00

(404.523.045,00)

90,06

%

Program Pendidikan Luar Biasa

9.083.081.650,00

8.707.229.366,00

(375.852.284,00)

95,86

%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8.510.890.000,00

7.784.907.420,00

(725.982.580,00)

91,47

%

10.788.239.960,00

9.057.151.060,00

(1.731.088.900,00)

83,95

%

Program Pendidikan Tinggi

5.281.650.000,00

5.070.218.800,00

(211.431.200,00)

96,00

%

Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka

4.215.866.200,00

4.045.210.775,00

(170.655.425,00)

95,95

%

10.097.460.000,00

9.016.107.322,00

(1.081.352.678,00)

89,29

%

100.000.000,00

97.187.350,00

(2.812.650,00)

97,19

%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1.155.942.000,00

1.047.555.150,00

(108.386.850,00)

90,62

%

1.666.800.000,00

1.613.385.000,00

(53.415.000,00)

96,80

%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

8.165.000.000,00

7.825.037.900,00

(339.962.100,00)

95,84

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

10.965.000.000,00

10.471.984.915,00

(493.015.085,00)

95,50

%

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

824.775.000,00

803.264.990,00

(21.510.010,00)

97,39

%

Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan)

14.000.000.000,00

3.300.306.000,00

(10.699.694.000,00)

23,57

%

Program Pendidikan Non Formal (Dana Keistimewaan)

2.488.750.000,00

386.139.700,00

(2.102.610.300,00)

15,52

%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga (Dana Keistimewaan) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)

582.000.000,00

427.052.200,00

(154.947.800,00)

73,38

%

8.162.000.000,00

4.224.315.485,00

(3.937.684.515,00)

51,76

%

Program Peningkatan Peran Serta, Kapasitas Dan Apresiasi Budaya Pemuda (Dana Keistimewaan)

4.916.170.000,00

1.694.480.400,00

(3.221.689.600,00)

34,47

%

PENDAPATAN DINAS KESEHATAN Pendapatan Asli Daerah

5.928.746.300,00 5.928.746.300,00

6.523.262.638,62 6.523.262.638,62

594.516.338,62 594.516.338,62

110,03 110,03

% %

Pendapatan Retribusi Daerah

4.745.380.300,00

5.607.044.009,62

861.663.709,62

118,16

%

URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN

85

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

1.183.366.000,00

916.218.629,00

(267.147.371,00)

77,42

%

BELANJA DINAS KESEHATAN

133.937.824.520,00

76.731.444.309,00

(57.206.380.211,00)

57,29

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

23.034.165.740,00

22.770.713.959,00

(263.451.781,00)

98,85

%

Belanja Pegawai

23.034.165.740,00

22.770.713.959,00

(263.451.781,00)

98,85

%

110.903.658.780,00

53.960.730.350,00

(56.942.928.430,00)

48,66

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.399.988.450,00

4.820.220.593,00

(579.767.857,00)

89,26

%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

3.856.426.550,00

3.186.433.052,00

(669.993.498,00)

82,63

%

82.259.000,00

75.896.820,00

(6.362.180,00)

92,27

%

126.420.600,00

120.017.610,00

(6.402.990,00)

94,94

%

1.458.255.000,00

1.179.225.000,00

(279.030.000,00)

80,87

%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

454.518.000,00

444.055.549,00

(10.462.451,00)

97,70

%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

508.032.900,00

494.581.800,00

(13.451.100,00)

97,35

%

1.504.897.460,00

1.428.851.490,00

(76.045.970,00)

94,95

%

9.074.647.000,00

8.154.893.784,00

(919.753.216,00)

89,86

%

297.496.800,00

260.041.675,00

(37.455.125,00)

87,41

%

297.272.660,00

295.618.090,00

(1.654.570,00)

99,44

%

209.790.450,00

207.708.450,00

(2.082.000,00)

99,01

%

Program Pelayanan Kesehatan

1.497.584.200,00

1.440.969.982,00

(56.614.218,00)

96,22

%

Program Sistem Informasi Kesehatan

1.050.065.000,00

707.055.000,00

(343.010.000,00)

67,33

%

Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan

565.278.500,00

469.515.540,00

(95.762.960,00)

83,06

%

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

127.840.000,00

126.140.000,00

(1.700.000,00)

98,67

%

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Program Kesehatan Lansia Program Kesehatan Balita Program Kesehatan Bayi Program Kesehatan Ibu Program Kesehatan Anak dan Remaja Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana Keistimewaan) Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dana Keistimewaan) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Dana Keistimewaan)

496.867.320,00

468.130.950,00

(28.736.370,00)

94,22

%

77.869.101.000,00 130.330.500,00 75.600.000,00 36.500.000,00 134.487.390,00 62.000.000,00

29.096.537.435,00 126.218.500,00 75.600.000,00 36.500.000,00 132.597.130,00 61.970.000,00

(48.772.563.565,00) (4.112.000,00) (1.890.260,00) (30.000,00)

37,37 96,84 100,00 100,00 98,59 99,95

% % % % % %

500.000.000,00

96.951.900,00

(403.048.100,00)

19,39

%

4.608.000.000,00

-

(4.608.000.000,00)

0,00

%

480.000.000,00

455.000.000,00

(25.000.000,00)

94,79

%

PENDAPATAN R.S. GRHASIA

10.133.516.880,00

10.022.859.783,82

(110.657.096,18)

98,91

%

Pendapatan Asli Daerah

10.133.516.880,00

10.022.859.783,82

(110.657.096,18)

98,91

%

BELANJA LANGSUNG

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

URUSAN WAJIB KESEHATAN RUMAH SAKIT

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

10.133.516.880,00

10.022.859.783,82

(110.657.096,18)

98,91

%

BELANJA R.S. GRHASIA

42.158.086.593,00

38.508.341.349,00

(3.649.745.244,00)

91,34

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.351.785.682,00

13.259.333.646,00

(92.452.036,00)

99,31

%

Belanja Pegawai

13.351.785.682,00

13.259.333.646,00

(92.452.036,00)

99,31

%

BELANJA LANGSUNG

28.806.300.911,00

25.249.007.703,00

(3.557.293.208,00)

87,65

%

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

28.806.300.911,00

25.249.007.703,00

(3.557.293.208,00)

87,65

%

PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM

203.290.000,00

286.741.000,00

83.451.000,00

141,05

%

Pendapatan Asli Daerah

203.290.000,00

286.741.000,00

83.451.000,00

141,05

%

Hasil Retribusi Daerah

165.790.000,00

286.741.000,00

120.951.000,00

172,95

%

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

86

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah BELANJA DINAS PUP-ESDM BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

37.500.000,00

42.761.500,00

5.261.500,00

114,03

%

358.929.099.578,00

332.992.526.991,00

(25.936.572.587,00)

92,77

%

21.322.359.034,00

20.316.482.495,00

(1.005.876.539,00)

95,28

%

21.322.359.034,00

20.316.482.495,00

(1.005.876.539,00)

95,28

%

337.606.740.544,00

312.676.044.496,00

(24.930.696.048,00)

92,62

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.458.259.510,00

2.317.541.881,00

(140.717.629,00)

94,28

%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

8.932.978.188,00

8.203.800.411,00

(729.177.777,00)

91,84

%

50.000.000,00

49.530.950,00

(469.050,00)

99,06

%

332.346.110,00

325.749.729,00

(6.596.381,00)

98,02

%

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

3.420.226.000,00

2.899.263.360,00

(520.962.640,00)

84,77

%

108.354.544.377,00

105.560.963.565,00

(2.793.580.812,00)

97,42

%

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

486.854.000,00

462.528.650,00

(24.325.350,00)

95,00

%

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainya

254.000.000,00

202.100.000,00

(51.900.000,00)

79,57

%

26.155.387.793,00

22.936.467.440,00

(3.218.920.353,00)

87,69

%

2.213.130.740,00

2.075.723.030,00

(137.407.710,00)

93,79

%

14.582.538.953,00

13.008.437.499,00

(1.574.101.454,00)

89,21

%

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya

1.518.497.075,00

1.415.537.915,00

(102.959.160,00)

93,22

%

Program Pelayanan Jasa Pengujian

254.750.000,00

251.864.225,00

(2.885.775,00)

98,87

%

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

228.937.110,00

218.883.830,00

(10.053.280,00)

95,61

%

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

228.937.110,00

218.883.830,00

(10.053.280,00)

95,61

%

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

439.730.000,00

429.587.500,00

(10.142.500,00)

97,69

%

Program Pengelolaan Persampahan

173.780.000,00

146.864.360,00

(26.915.640,00)

84,51

%

Program Pengendalian Banjir

3.099.950.000,00

2.884.825.520,00

(215.124.480,00)

93,06

%

Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan

19.096.609.800,00

18.144.440.140,00

(952.169.660,00)

95,01

%

127.343.000,00

103.318.600,00

(24.024.400,00)

81,13

%

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

69.878.617.725,00

66.654.585.308,00

(3.224.032.417,00)

95,39

%

424.100.000,00

422.266.960,00

(1.833.040,00)

99,57

%

693.275.400,00

684.404.390,00

(8.871.010,00)

98,72

%

16.346.194.000,00

16.012.463.967,00

(333.730.033,00)

97,96

%

4.373.100.000,00

2.546.028.130,00

(1.827.071.870,00)

58,22

%

Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

Program Pengembangan Manajemen Laboratorium Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

4.358.575.431,00

4.124.357.225,00

(234.218.206,00)

94,63

%

11.358.600.000,00

10.783.268.431,00

(575.331.569,00)

94,93

%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2.048.650.000,00

1.833.105.100,00

(215.544.900,00)

89,48

%

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

9.959.927.800,00

9.419.140.180,00

(540.787.620,00)

94,57

%

Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

3.999.040.000,00

3.595.182.860,00

(403.857.140,00)

89,90

%

992.534.800,00

958.527.320,00

(34.007.480,00)

96,57

%

1.012.909.450,00

905.869.100,00

(107.040.350,00)

89,43

%

837.318.500,00

801.349.800,00

(35.968.700,00)

95,70

%

696.828.672,00

676.118.800,00

(20.709.872,00)

97,03

%

3.499.200.000,00

3.404.529.880,00

(94.670.120,00)

97,29

%

1.775.810.000,00

1.653.534.110,00

(122.275.890,00)

93,11

%

1.225.259.000,00

1.188.572.800,00

(36.686.200,00)

97,01

%

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

4.918.000.000,00

4.341.979.150,00

(576.020.850,00)

88,29

%

Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Dana Keistimewaan)

2.100.000.000,00

76.544.950,00

(2.023.455.050,00)

3,64

%

4.700.000.000,00

737.903.600,00

(3.962.096.400,00)

15,70

%

Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengelolaan Air Bawah Tanah Berwawasan Konservasi Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

87

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA BAPPEDA BELANJA TIDAK LANGSUNG

28.196.620.059,00

22.665.586.630,00

(5.531.033.429,00)

80,38

%

5.582.182.274,00

5.571.603.075,00

(10.579.199,00)

99,81

%

5.582.182.274,00

5.571.603.075,00

(10.579.199,00)

99,81

%

22.614.437.785,00

17.093.983.555,00

(5.520.454.230,00)

75,59

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.684.743.500,00

1.454.888.590,00

(229.854.910,00)

86,36

%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

3.283.113.000,00

2.929.277.390,00

(353.835.610,00)

89,22

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

125.289.600,00

100.761.000,00

(24.528.600,00)

80,42

%

113.475.200,00

106.469.090,00

(7.006.110,00)

93,83

%

Program Pengembangan Data /Informasi

931.930.500,00

872.388.500,00

(59.542.000,00)

93,61

%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.572.003.900,00

1.458.888.350,00

(113.115.550,00)

92,80

%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.097.238.600,00

928.218.300,00

(169.020.300,00)

84,60

%

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.323.111.550,00

1.202.075.650,00

(121.035.900,00)

90,85

%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

1.405.229.090,00

1.206.661.000,00

(198.568.090,00)

85,87

%

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

1.113.535.950,00

1.018.386.550,00

(95.149.400,00)

91,46

%

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

1.698.578.515,00

1.504.594.445,00

(193.984.070,00)

88,58

%

Program Pengembangan Statistik Daerah

1.426.177.380,00

1.382.404.050,00

(43.773.330,00)

96,93

%

Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Dana Keistimewaan)

530.000.000,00

434.914.500,00

(95.085.500,00)

82,06

%

1.723.966.000,00

672.777.940,00

(1.051.188.060,00)

39,03

%

684.957.000,00

294.400.200,00

(390.556.800,00)

42,98

%

Program Perencanaan Sosial Budaya (Dana Keistimewaan)

2.156.352.000,00

751.199.800,00

(1.405.152.200,00)

34,84

%

606.781.000,00

303.251.200,00

(303.529.800,00)

49,98

%

1.137.955.000,00

472.427.000,00

(665.528.000,00)

41,52

%

PENDAPATAN DISHUBKOMINFO

20.160.532.675,00

21.216.874.759,23

1.056.342.084,23

105,24

%

Pendapatan Asli Daerah

20.160.532.675,00

21.216.874.759,23

1.056.342.084,23

105,24

%

Hasil Retribusi Daerah

17.632.980.000,00

Program Pengendalian Pembangunan Derah (Dana Keistimewaan) Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan) URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

18.498.893.884,23

865.913.884,23

104,91

%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah BELANJA DISHUBKOMINFO

2.527.552.675,00

2.717.980.875,00

190.428.200,00

107,53

%

88.010.819.252,00

81.091.563.477,00

(6.919.255.775,00)

92,14

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

14.224.018.598,00

14.155.762.457,00

(68.256.141,00)

99,52

%

Belanja Pegawai

14.224.018.598,00

14.155.762.457,00

(68.256.141,00)

99,52

%

BELANJA LANGSUNG

73.786.800.654,00

66.935.801.020,00

(6.850.999.634,00)

90,72

%

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

1.942.553.766,00

1.855.407.767,00

(87.145.999,00)

95,51

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.657.717.450,00

2.429.108.014,00

(228.609.436,00)

91,40

%

27.000.000,00

25.390.400,00

(1.609.600,00)

94,04

%

189.011.600,00

178.566.170,00

(10.445.430,00)

94,47

%

1.558.763.466,00

1.508.146.640,00

(50.616.826,00)

96,75

%

2.277.842.752,00

2.234.767.010,00

(43.075.742,00)

98,11

%

46.111.689.470,00

43.094.774.418,00

(3.016.915.052,00)

93,46

%

6.575.472.250,00

6.409.435.550,00

(166.036.700,00)

97,47

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KBM Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

58.458.000,00

53.021.260,00

(5.436.740,00)

90,70

%

415.600.200,00

389.031.540,00

(26.568.660,00)

93,61

%

88

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

8.614.956.100,00

8.055.518.951,00

(559.437.149,00)

93,51

%

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

325.764.000,00

311.488.200,00

(14.275.800,00)

95,62

%

Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi

31.971.600,00

31.901.100,00

(70.500,00)

99,78

%

3.000.000.000,00

359.244.000,00

(2.640.756.000,00)

11,97

%

15.595.207.357,00

14.236.474.595,00

(1.358.732.762,00)

91,29

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.998.811.277,00

2.957.994.717,00

(40.816.560,00)

98,64

%

Belanja Pegawai

2.998.811.277,00

2.957.994.717,00

(40.816.560,00)

98,64

%

12.596.396.080,00

11.278.479.878,00

(1.317.916.202,00)

89,54

%

Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana Keistimewaan) URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BELANJA LANGSUNG

806.387.200,00

663.162.933,00

(143.224.267,00)

82,24

%

1.184.256.610,00

1.165.175.000,00

(19.081.610,00)

98,39

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

110.000.000,00

79.000.000,00

(31.000.000,00)

71,82

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

118.268.000,00

101.361.550,00

(16.906.450,00)

85,70

%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH

419.306.125,00

413.806.125,00

(5.500.000,00)

98,69

%

4.700.452.805,00

4.271.969.710,00

(428.483.095,00)

90,88

%

1.597.515.150,00

1.512.400.380,00

(85.114.770,00)

94,67

%

680.324.990,00

612.481.350,00

(67.843.640,00)

90,03

%

269.028.800,00

237.280.800,00

(31.748.000,00)

88,20

%

2.210.856.400,00

1.771.395.200,00

(439.461.200,00)

80,12

%

500.000.000,00

450.446.830,00

(49.553.170,00)

90,09

%

15.179.695.067,00

14.359.106.917,00

(820.588.150,00)

94,59

%

3.699.697.267,00

3.691.271.883,00

(8.425.384,00)

99,77

%

3.699.697.267,00 11.479.997.800,00

3.691.271.883,00 10.667.835.034,00

(8.425.384,00) (812.162.766,00)

99,77 92,93

% %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

808.910.000,00

776.680.264,00

(32.229.736,00)

96,02

%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

827.120.000,00

800.326.050,00

(26.793.950,00)

96,76

%

80.280.000,00

80.039.200,00

(240.800,00)

99,70

%

89.833.800,00

87.172.900,00

(2.660.900,00)

97,04

%

275.500.000,00

268.639.400,00

(6.860.600,00)

97,51

%

1.466.482.000,00

1.359.383.330,00

(107.098.670,00)

92,70

%

600.378.000,00

582.668.180,00

(17.709.820,00)

97,05

%

1.137.500.000,00

1.054.233.240,00

(83.266.760,00)

92,68

%

Program Keluarga Berencana

729.994.000,00

721.639.080,00

(8.354.920,00)

98,86

%

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

220.000.000,00

219.979.860,00

(20.140,00)

99,99

%

50.000.000,00

48.669.940,00

(1.330.060,00)

97,34

%

120.000.000,00

116.788.960,00

(3.211.040,00)

97,32

%

192.000.000,00

188.322.440,00

(3.677.560,00)

98,08

%

1.693.000.000,00 80.000.000,00

1.654.163.900,00 80.000.000,00

(38.836.100,00) 0,00

97,71 100,00

% %

38.000.000,00

38.000.000,00

0,00

100,00

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT BELANJA BPPM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender & Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Korseling Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

89

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

76.000.000,00

73.135.400,00

(2.864.600,00)

96,23

%

95.000.000,00

94.515.000,00

(485.000,00)

99,49

%

2.400.000.000,00

2.149.083.340,00

(250.916.660,00)

89,55

%

500.000.000,00

274.394.550,00

(225.605.450,00)

54,88

%

PENDAPATAN DINAS SOSIAL

391.650.000,00

391.100.000,00

(550.000,00)

99,86

%

Pendapatan Asli Daerah

391.650.000,00

391.100.000,00

(550.000,00)

99,86

%

Retribusi Daerah

391.650.000,00

391.100.000,00

(550.000,00)

99,86

%

BELANJA DINAS SOSIAL

67.879.910.821,00

48.523.899.900,00

(19.356.010.921,00)

71,48

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

15.101.428.981,00

14.710.458.765,00

(390.970.216,00)

97,41

%

Belanja Pegawai

15.101.428.981,00

14.710.458.765,00

(390.970.216,00)

97,41

%

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52.778.481.840,00 10.259.597.633,00

33.813.441.135,00 9.072.942.423,00

(18.965.040.705,00) (1.186.655.210,00)

64,07 88,43

% %

7.418.435.533,00

6.594.041.239,00

(824.394.294,00)

88,89

%

43.180.800,00

43.170.800,00

(10.000,00)

99,98

%

146.344.250,00

144.893.490,00

(1.450.760,00)

99,01

%

1.536.716.260,00

1.520.462.060,00

(16.254.200,00)

98,94

%

3.852.171.718,00

3.678.080.458,00

(174.091.260,00)

95,48

%

Program Pembinaan Anak Terlantar

352.384.220,00

241.804.508,00

(110.579.712,00)

68,62

%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

270.029.640,00

266.288.140,00

(3.741.500,00)

98,61

%

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

5.412.468.016,00

5.105.755.347,00

(306.712.669,00)

94,33

%

709.752.400,00

692.726.500,00

(17.025.900,00)

97,60

%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.923.351.000,00

1.898.045.200,00

(25.305.800,00)

98,68

%

424.099.370,00

411.474.170,00

(12.625.200,00)

97,02

%

15.196.000.000,00

0,00

(15.196.000.000,00)

0,00

%

355.000.000,00

351.400.700,00

(3.599.300,00)

98,99

%

513.248.000,00

504.011.200,00

(9.236.800,00)

98,20

%

4.365.703.000,00

3.288.344.900,00

(1.077.358.100,00)

75,32

%

PENDAPATAN DISNAKERTRANS

805.501.048,00

819.261.316,00

13.760.268,00

101,71

%

Pendapatan Asli Daerah

805.501.048,00

819.261.316,00

13.760.268,00

101,71

%

Retribusi Daerah

678.501.048,00

686.649.022,00

8.147.974,00

101,20

%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan) Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Dana Keistimewaan) URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(K A T) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P M K S) Lainnya (Dana Keistimewaan) Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) (Dana Keistimewaan) Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial (Dana Keisitimewaan) Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dana Keisitimewaan) URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

127.000.000,00

132.612.294,00

5.612.294,00

104,42

%

BELANJA DISNAKERTRANS

39.400.062.325,00

38.251.408.988,00

(1.148.653.337,00)

97,08

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.944.904.085,00

13.782.652.493,00

(162.251.592,00)

98,84

%

Belanja Pegawai

13.944.904.085,00

13.782.652.493,00

(162.251.592,00)

98,84

%

BELANJA LANGSUNG

25.455.158.240,00

24.468.756.495,00

(986.401.745,00)

96,12

%

2.000.318.990,00

1.865.992.887,00

(134.326.103,00)

93,28

%

4.036.564.850,00

3.785.764.770,00

(250.800.080,00)

93,79

%

45.624.000,00

45.013.000,00

(611.000,00)

98,66

%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

90

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

429.450.000,00

423.055.000,00

(6.395.000,00)

98,51

%

6.312.461.000,00

6.213.656.500,00

(98.804.500,00)

98,43

%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

8.380.507.000,00

8.138.305.800,00

(242.201.200,00)

97,11

%

1.996.409.400,00

1.933.733.720,00

(62.675.680,00)

96,86

%

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1.881.194.000,00

1.722.022.418,00

(159.171.582,00)

91,54

%

372.629.000,00

341.212.400,00

(31.416.600,00)

91,57

%

PENDAPATAN DISPERINDAGKOP-UKM

302.500.000,00

311.364.523,00

8.864.523,00

102,93

%

Pendapatan Asli Daerah

302.500.000,00

311.364.523,00

8.864.523,00

102,93

%

Hasil Retribusi Daerah

302.500.000,00

311.364.523,00

8.864.523,00

102,93

%

BELANJA DISPERINDAGKOP-UKM

31.298.522.417,00

29.299.920.875,00

(1.998.601.542,00)

93,61

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.777.327.862,00

11.577.819.695,00

(199.508.167,00)

98,31

%

Belanja Pegawai

11.777.327.862,00

11.577.819.695,00

(199.508.167,00)

98,31

%

BELANJA LANGSUNG

19.521.194.555,00

17.722.101.180,00

(1.799.093.375,00)

90,78

%

1.914.763.673,00 6.728.548.740,00 28.600.000,00

1.521.326.237,00 6.217.279.815,00 28.500.000,00

(393.437.436,00) (511.268.925,00) (100.000,00)

79,45 92,40 99,65

% % %

172.142.300,00

144.637.590,00

(27.504.710,00)

84,02

%

240.007.450,00

217.907.450,00

(22.100.000,00)

90,79

%

76.377.400,00

76.377.400,00

0,00

100,00

%

34.518.000,00

34.518.000,00

0,00

100,00

%

753.145.000,00

668.559.820,00

(84.585.180,00)

88,77

%

709.824.955,00

597.872.210,00

(111.952.745,00)

84,23

%

1.144.125.960,00

919.311.920,00

(224.814.040,00)

80,35

%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Transmigrasi Regional URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Persaingan Usaha

897.574.000,00

873.968.340,00

(23.605.660,00)

97,37

%

2.228.909.909,00

1.993.475.628,00

(235.434.281,00)

89,44

%

236.777.500,00

208.700.100,00

(28.077.400,00)

88,14

%

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

553.234.000,00

545.382.000,00

(7.852.000,00)

98,58

%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.311.005.500,00

1.270.041.160,00

(40.964.340,00)

96,88

%

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

898.513.418,00

859.181.260,00

(39.332.158,00)

95,62

%

Program Penataan Struktur Industri

272.341.450,00

251.145.950,00

(21.195.500,00)

92,22

%

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

31.984.300,00

25.834.300,00

(6.150.000,00)

80,77

%

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Program Pengembangan Industri Kreatif (Dana Keistimewaan)

760.880.000,00

741.920.000,00

(18.960.000,00)

97,51

%

527.921.000,00

526.162.000,00

(1.759.000,00)

99,67

%

PENDAPATAN BKPM

616.000.000,00

804.328.000,00

188.328.000,00

130,57

%

Pendapatan Asli Daerah

616.000.000,00

804.328.000,00

188.328.000,00

130,57

%

Hasil Retribusi Daerah

616.000.000,00

804.328.000,00

188.328.000,00

130,57

%

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

BELANJA BKPM

14.411.640.010,00

13.491.727.095,00

(919.912.915,00)

93,62

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.603.430.280,00

4.495.087.915,00

(108.342.365,00)

97,65

%

Belanja Pegawai

4.603.430.280,00

4.495.087.915,00

(108.342.365,00)

97,65

%

BELANJA LANGSUNG

9.808.209.730,00

8.996.639.180,00

(811.570.550,00)

91,73

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.327.135.000,00

2.222.408.750,00

(104.726.250,00)

95,50

%

91

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

1.488.207.500,00

1.406.745.517,00

(81.461.983,00)

94,53

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

193.131.350,00

181.210.350,00

(11.921.000,00)

93,83

%

100.211.800,00

97.719.300,00

(2.492.500,00)

97,51

%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.080.662.000,00

1.970.547.000,00

(110.115.000,00)

94,71

%

Program Peningkatan Iklim Investasi &Realisasi Investasi

1.430.136.100,00

1.268.664.500,00

(161.471.600,00)

88,71

%

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

192.837.880,00

188.875.880,00

(3.962.000,00)

97,95

%

Program Pengembangan Nilai Budaya

555.950.000,00

550.932.500,00

(5.017.500,00)

99,10

%

1.239.938.100,00

921.035.383,00

(318.902.717,00)

74,28

%

200.000.000,00

188.500.000,00

(11.500.000,00)

94,25

%

PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN

235.150.000,00

303.358.000,00

68.208.000,00

129,01

%

Pendapatan Asli Daerah

235.150.000,00

303.358.000,00

68.208.000,00

129,01

%

235.150.000,00 167.644.664.546,00

303.358.000,00 54.283.630.289,00

68.208.000,00 (113.361.034.257,00)

129,01 32,38

% %

9.042.677.321,00

8.968.484.067,00

(74.193.254,00)

99,18

%

(74.193.254,00)

99,18

%

28,57

%

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan) URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN

Hasil Retribusi Daerah BELANJA DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

9.042.677.321,00

8.968.484.067,00

158.601.987.225,00

45.315.146.222,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.255.179.800,00

2.038.040.964,00

(217.138.836,00)

90,37

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

3.724.325.000,00 56.040.000,00

3.401.719.209,00 55.920.000,00

(322.605.791,00) (120.000,00)

91,34 99,79

% %

228.358.000,00

204.649.610,00

(23.708.390,00)

89,62

%

3.705.871.000,00 15.676.586.400,00 10.251.563.625,00

3.363.275.670,00 14.615.710.716,00 9.324.261.553,00

(342.595.330,00) (1.060.875.684,00) (927.302.072,00)

90,76 93,23 90,95

% % %

664.985.000,00

504.734.800,00

(160.250.200,00)

75,90

%

BELANJA LANGSUNG

Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

(113.286.841.003,00)

5.026.370.000,00

4.622.969.000,00

(403.401.000,00)

91,97

%

21.500.000.000,00

-

(21.500.000.000,00)

0,00

%

44.088.741.400,00

3.773.063.700,00

(40.315.677.700,00)

8,56

%

32.073.967.000,00

3.410.801.000,00

(28.663.166.000,00)

10,63

%

650.000.000,00

-

(650.000.000,00)

0,00

%

18.700.000.000,00

-

(18.700.000.000,00)

0,00

%

10.768.938.761,00

10.229.738.563,00

(539.200.198,00)

94,99

%

3.828.533.984,00

3.633.245.319,00

(195.288.665,00)

94,90

%

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BELANJA BAKESBANGLINMAS BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.828.533.984,00

3.633.245.319,00

(195.288.665,00)

94,90

%

BELANJA LANGSUNG

6.940.404.777,00

6.596.493.244,00

(343.911.533,00)

95,04

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

789.805.717,00

712.810.246,00

(76.995.471,00)

90,25

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

552.965.000,00

518.894.393,00

(34.070.607,00)

93,84

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

270.925.000,00

268.643.500,00

(2.281.500,00)

99,16

%

115.440.000,00

110.715.000,00

(4.725.000,00)

95,91

%

3.496.978.500,00

3.446.599.835,00

(50.378.665,00)

98,56

%

234.664.700,00

195.414.380,00

(39.250.320,00)

83,27

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

92

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 Anggaran

Realisasi

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

151.828.930,00

137.767.640,00

(14.061.290,00)

90,74

%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

417.710.300,00

363.761.510,00

(53.948.790,00)

87,08

%

Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

532.061.630,00

475.630.240,00

(56.431.390,00)

89,39

%

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dana Keistimewaan)

378.025.000,00

366.256.500,00

(11.768.500,00)

96,89

%

9.341.374.351,00 5.841.207.975,00

8.794.275.368,00 5.790.321.626,00

(547.098.983,00) (50.886.349,00)

94,14 99,13

% %

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berlebih/ (berkurang

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BELANJA SATPOL PP BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

5.841.207.975,00

5.790.321.626,00

(50.886.349,00)

99,13

%

BELANJA LANGSUNG

3.500.166.376,00

3.003.953.742,00

(496.212.634,00)

85,82

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

602.343.720,00

586.393.922,00

(15.949.798,00)

97,35

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

954.930.146,00

786.932.170,00

(167.997.976,00)

82,41

%

24.000.000,00

23.250.000,00

(750.000,00)

96,88

%

206.548.400,00

106.103.200,00

(100.445.200,00)

51,37

%

53.397.060,00

52.966.750,00

(430.310,00)

99,19

%

1.073.110.800,00

952.366.600,00

(120.744.200,00)

88,75

%

456.529.530,00

377.196.900,00

(79.332.630,00)

82,62

%

79.306.720,00

77.404.200,00

(1.902.520,00)

97,60

%

50.000.000,00

41.340.000,00

(8.660.000,00)

82,68

%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas & Pencegahan TK Program Peningkatan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kep da dan Wakepda URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA BPBD

13.020.366.120,00

12.458.546.394,00

(561.819.726,00)

95,69

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.519.906.410,00

2.495.626.211,00

(24.280.199,00)

99,04

%

Belanja Pegawai

2.519.906.410,00

2.495.626.211,00

(24.280.199,00)

99,04

%

10.500.459.710,00

9.962.920.183,00

(537.539.527,00)

94,88

%

1.094.828.400,00 4.551.500.000,00

917.875.950,00 4.492.152.533,00

(176.952.450,00) (59.347.467,00)

83,84 98,70

% %

136.002.250,00

132.972.250,00

(3.030.000,00)

97,77

%

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

101.150.000,00

91.491.800,00

(9.658.200,00)

90,45

%

Program Pencegahan Dini Bencana

1.663.344.920,00

1.529.143.610,00

(134.201.310,00)

91,93

%

Program Penanggulangan Korban Bencana

2.953.634.140,00

2.799.284.040,00

(154.350.100,00)

94,77

%

BELANJA DPRD

15.474.364.050,00

14.162.411.592,00

(1.311.952.458,00)

91,52

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

15.474.364.050,00

14.162.411.592,00

(1.311.952.458,00)

91,52

%

Belanja Pegawai

15.474.364.050,00

14.162.411.592,00

(1.311.952.458,00)

91,52

%

BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB

1.814.938.631,00

1.811.978.369,00

(2.960.262,00)

99,84

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.814.938.631,00

1.811.978.369,00

(2.960.262,00)

99,84

%

Belanja Pegawai

1.814.938.631,00

1.811.978.369,00

(2.960.262,00)

99,84

%

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

93

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH BELANJA SEKRETARIAT DAERAH

83.982.088.468,00

74.007.729.869,00

(9.974.358.599,00)

88,12

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

23.297.794.157,00

22.838.380.511,00

(459.413.646,00)

98,03

%

Belanja Pegawai

23.297.794.157,00

22.838.380.511,00

(459.413.646,00)

98,03

%

BELANJA LANGSUNG

60.684.294.311,00

51.169.349.358,00

(9.514.944.953,00)

84,32

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.414.599.126,00

9.630.662.476,00

(1.783.936.650,00)

84,37

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.225.488.360,00

9.616.027.643,00

(1.609.460.717,00)

85,66

%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik Pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

154.250.000,00

151.050.000,00

(3.200.000,00)

97,93

%

1.491.278.650,00

1.478.862.950,00

(12.415.700,00)

99,17

%

333.458.950,00

322.889.520,00

(10.569.430,00)

96,83

%

379.025.200,00

354.702.300,00

(24.322.900,00)

93,58

%

435.136.800,00

422.993.950,00

(12.142.850,00)

97,21

%

59.860.000,00

47.304.250,00

(12.555.750,00)

79,02

%

82.482.390,00

74.476.390,00

(8.006.000,00)

90,29

964.255.000,00

898.262.559,00

(65.992.441,00)

93,16

%

2.620.500.000,00

2.368.943.592,00

(251.556.408,00)

90,40

%

68.875.000,00

68.875.000,00

0,00

100,00

%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

442.848.500,00

406.092.510,00

(36.755.990,00)

91,70

%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.595.716.100,00

1.560.306.400,00

(35.409.700,00)

97,78

%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

359.045.100,00

342.802.100,00

(16.243.000,00)

95,48

%

Program Optimalisasai Penyelenggaraan Pemerintahan

480.952.100,00

462.873.880,00

(18.078.220,00)

96,24

%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Derah

2.368.709.700,00

2.171.655.780,00

(197.053.920,00)

91,68

%

Program Analisis kebijakan Pembangunan

4.691.299.595,00

4.434.796.435,00

(256.503.160,00)

94,53

%

Program Penelitian dan Pengembangan

1.147.039.100,00

1.057.970.680,00

(89.068.420,00)

92,23

%

Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum

2.780.313.800,00

2.724.462.353,00

(55.851.447,00)

97,99

%

Program Pengawasan Produk Hukum Program Pengembangan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (Dana Keistimewaan) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Dana Keistimewaan) Program Analisa Kebijakan Kebudayaan Dan Pariwisata (Dana Keistimewaan) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Dana Keistimewaan) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Dana Keistimewaan)

645.248.450,00

635.801.770,00

(9.446.680,00)

98,54

%

2.458.964.240,00

2.123.303.560,00

(335.660.680,00)

86,35

%

829.917.160,00 494.533.390,00

797.669.200,00 477.823.400,00

(32.247.960,00) (16.709.990,00)

96,11 96,62

%

1.432.271.600,00

1.409.475.300,00

(22.796.300,00)

98,41

%

4.300.000.000,00

3.173.470.000,00

(1.126.530.000,00)

73,80

%

2.000.000.000,00

1.258.963.160,00

(741.036.840,00)

62,95

%

1.281.314.000,00

390.403.000,00

(890.911.000,00)

30,47

%

563.227.000,00

331.945.000,00

(231.282.000,00)

58,94

%

350.000.000,00

314.657.900,00

(35.342.100,00)

89,90

%

2.516.142.500,00

991.053.700,00

(1.525.088.800,00)

39,39

%

717.542.500,00

668.772.600,00

(48.769.900,00)

93,20

%

48.631.388.195,00

37.674.999.566,00

(10.956.388.629,00)

77,47

%

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD BELANJA SEKRETARIAT DPRD

94

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.928.490.090,00

4.838.310.119,00

(90.179.971,00)

98,17

Belanja Pegawai

4.928.490.090,00

4.838.310.119,00

(90.179.971,00)

98,17

%

43.702.898.105,00

32.836.689.447,00

(10.866.208.658,00)

75,14

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.574.870.940,00

2.061.035.452,00

(513.835.488,00)

80,04

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.854.732.910,00

4.276.003.647,00

(578.729.263,00)

88,08

%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

401.841.090,00

348.512.000,00

(53.329.090,00)

86,73

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

128.400.000,00

124.275.000,00

(4.125.000,00)

96,79

%

142.722.235,00

128.408.955,00

(14.313.280,00)

89,97

%

35.600.330.930,00

25.898.454.393,00

(9.701.876.537,00)

72,75

%

PENDAPATAN DPPKA

1.091.374.943.894,00

1.153.105.291.125,12

61.730.347.231,12

105,66

%

Pajak Daerah

1.021.820.720.000,00

1.063.314.117.923,00

41.493.397.923,00

104,06

%

134.195.000,00

152.175.100,00

17.980.100,00

113,40

%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

40.411.499.192,00

40.817.517.188,12

406.017.996,12

101,00

%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yanh Sah

29.008.529.702,00

48.821.480.914,00

19.812.951.212,00

168,30

%

114.977.460.615,00

107.383.261.948,57

(7.594.198.666,43)

93,40

%

BELANJA LANGSUNG

%

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Hasil Retribusi Daerah

BELANJA DPPKA BELANJA TIDAK LANGSUNG

51.289.757.236,00

49.292.425.859,00

(1.997.331.377,00)

96,11

%

Belanja Pegawai

51.289.757.236,00

49.292.425.859,00

(1.997.331.377,00)

96,11

%

BELANJA LANGSUNG Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Peningkatana Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

63.687.703.379,00 4.443.148.216,00 40.588.734.857,00 547.228.400,00

58.090.836.089,57 3.635.444.753,57 38.273.391.515,00 479.058.950,00

(5.596.867.289,43) (807.703.462,43) (2.315.343.342,00) (68.169.450,00)

91,21 81,82 94,30 87,54

% % % %

141.408.250,00

133.920.250,00

(7.488.000,00)

94,70

%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

14.675.430.256,00

12.723.644.325,00

(1.951.785.931,00)

86,70

%

501.195.200,00

467.729.700,00

(33.465.500,00)

93,32

%

461.742.000,00

332.199.450,00

(129.542.550,00)

71,94

%

58.832.000,00 41.926.800,00

47.918.000,00 38.296.800,00

(10.914.000,00) (3.630.000,00)

81,45 91,34

% %

585.195.800,00

556.946.300,00

(28.249.500,00)

95,17

%

561.111.600,00

415.430.600,00

(145.681.000,00)

74,04

%

1.081.750.000,00

986.855.446,00

(94.894.554,00)

91,23

%

PENDAPATAN BANDIKLAT

8.435.579.000,00

8.520.779.000,00

85.200.000,00

101,01

%

Pendapatan Asli Daerah

8.435.579.000,00

8.520.779.000,00

85.200.000,00

101,01

%

Hasil Retribusi Daerah

1.072.242.750,00

1.041.084.500,00

(31.158.250,00)

97,09

%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Lain-Lain PAD Yang Sah BELANJA BANDIKLAT BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.363.336.250,00

7.479.694.500,00

116.358.250,00

101,58

%

28.991.654.534,00

26.301.233.594,00

(2.690.420.940,00)

90,72

%

4.285.979.234,00

4.196.240.065,00

(89.739.169,00)

97,91

%

4.285.979.234,00 24.705.675.300,00

4.196.240.065,00 22.104.993.529,00

(89.739.169,00) (2.600.681.771,00)

97,91 89,47

% %

1.058.101.000,00

1.004.400.955,00

(53.700.045,00)

94,92

%

95

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.480.580.000,00

12.217.704.343,00

(1.262.875.657,00)

90,63

%

104.050.000,00

101.495.100,00

(2.554.900,00)

97,54

%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

34.840.000,00

32.073.000,00

(2.767.000,00)

92,06

%

Program Penelitian dan Pengembangan

305.906.250,00

296.089.850,00

(9.816.400,00)

96,79

%

8.778.724.650,00

7.640.271.400,00

(1.138.453.250,00)

87,03

%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

288.770.900,00

266.330.581,00

(22.440.319,00)

92,23

%

Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah

383.397.000,00 271.305.500,00

309.597.500,00 237.030.800,00

(73.799.500,00) (34.274.700,00)

80,75 87,37

% %

10.366.793.569,00

9.829.424.133,00

(537.369.436,00)

94,82

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.132.411.829,00

4.109.013.680,00

(23.398.149,00)

99,43

%

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

4.132.411.829,00 6.234.381.740,00

4.109.013.680,00 5.720.410.453,00

(23.398.149,00) (513.971.287,00)

99,43 91,76

% %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.312.254.800,00

1.281.154.205,00

(31.100.595,00)

97,63

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.431.726.940,00

1.278.541.748,00

(153.185.192,00)

89,30

%

218.556.400,00

217.167.200,00

(1.389.200,00)

99,36

%

40.200.400,00

36.558.700,00

(3.641.700,00)

90,94

%

3.090.084.200,00

2.778.331.250,00

(311.752.950,00)

89,91

%

141.559.000,00

128.657.350,00

(12.901.650,00)

90,89

%

PENDAPATAN

234.225.000,00

239.125.000,00

4.900.000,00

102,09

%

Lain-Lain PAD Yang Sah

234.225.000,00

239.125.000,00

4.900.000,00

102,09

%

BELANJA BKD

97.318.222.839,00

95.342.696.040,00

(1.975.526.799,00)

97,97

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

83.506.162.861,00

83.266.960.464,00

(239.202.397,00)

99,71

%

Belanja Pegawai

83.506.162.861,00

83.266.960.464,00

(239.202.397,00)

99,71

%

BELANJA LANGSUNG

13.812.059.978,00 1.297.226.400,00

12.075.735.576,00 1.201.167.407,00

(1.736.324.402,00) (96.058.993,00)

87,43 92,60

% %

5.343.116.000,00

4.613.748.809,00

(729.367.191,00)

86,35

%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

265.663.060,00

261.083.940,00

(4.579.120,00)

98,28

%

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

154.386.680,00

146.189.520,00

(8.197.160,00)

94,69

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

327.782.000,00

323.480.550,00

(4.301.450,00)

98,69

%

118.732.000,00

110.098.590,00

(8.633.410,00)

92,73

%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

26.125.000,00

26.124.880,00

(120,00)

100,00

%

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan) URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN INSPEKTORAT BELANJA INSPEKTORAT

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dana Keistimewaan)

21.280.100,00

20.692.480,00

(587.620,00)

97,24

%

5.262.748.738,00

4.393.059.440,00

(869.689.298,00)

83,47

%

110.000.000,00

108.791.900,00

(1.208.100,00)

98,90

%

885.000.000,00

871.298.060,00

(13.701.940,00)

98,45

%

1.507.363.745.772,00

1.366.954.013.907,00

(140.409.731.865,00)

90,69

%

964.396.534.022,00

957.561.850.914,00

(6.834.683.108,00)

99,29

%

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN PPKD/BUD PENDAPATAN Dana Perimbangan

96

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

542.967.211.750,00

409.392.162.993,00

(133.575.048.757,00)

75,40

%

BELANJA

1.027.845.113.892,00

949.309.308.145,78

(78.535.805.746,22)

92,36

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.027.845.113.892,00

949.309.308.145,78

(78.535.805.746,22)

92,36

%

500.494.194.950,00

437.072.068.425,00

(63.422.126.525,00)

87,33

%

23.062.809.309,00

12.509.468.500,00

(10.553.340.809,00)

54,24

%

376.702.290.859,00 124.994.680.362,00

376.702.290.858,78 123.025.480.362,00

(0,22) (1.969.200.000,00)

100,00 98,42

% %

2.591.138.412,00

0,00

(2.591.138.412,00)

0,00

%

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des Belanja Tak Terduga URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BELANJA BKPP

14.480.941.902,00

11.578.851.726,00

(2.902.090.176,00)

79,96

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.804.288.222,00

4.670.444.428,00

(133.843.794,00)

97,21

%

Belanja Pegawai

4.804.288.222,00 9.676.653.680,00

4.670.444.428,00 6.908.407.298,00

(133.843.794,00) (2.768.246.382,00)

97,21 71,39

% %

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

524.528.350,00

454.790.810,00

(69.737.540,00)

86,70

%

2.942.980.000,00

2.516.600.070,00

(426.379.930,00)

85,51

%

30.673.000,00

27.477.260,00

(3.195.740,00)

89,58

%

173.463.500,00

166.470.900,00

(6.992.600,00)

95,97

%

728.075.400,00

709.853.500,00

(18.221.900,00)

97,50

%

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan (Dana Keistimewaan)

2.661.467.430,00

2.538.052.060,00

(123.415.370,00)

95,36

%

1.270.000.000,00

353.303.698,00

(916.696.302,00)

27,82

%

Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan)

1.345.466.000,00

141.859.000,00

(1.203.607.000,00)

10,54

%

PENDAPATAN BPAD

21.000.000,00

22.511.000,00

1.511.000,00

107,20

%

Pendapatan Asli Daerah

21.000.000,00

22.511.000,00

1.511.000,00

107,20

%

Hasil Retribusi Daerah

21.000.000,00

16.558.000,00

(4.442.000,00)

78,85

%

0,00

5.953.000,00

5.953.000,00

33.370.683.546,00 7.314.919.938,00

30.141.437.612,00 7.232.814.940,00

(3.229.245.934,00) (82.104.998,00)

90,32 98,88

% %

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Lain-Lain PAD Yang Sah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

%

7.314.919.938,00

7.232.814.940,00

(82.104.998,00)

98,88

%

26.055.763.608,00

22.908.622.672,00

(3.147.140.936,00)

87,92

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.080.953.992,00

1.668.082.972,00

(412.871.020,00)

80,16

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.161.681.250,00

1.924.486.014,00

(237.195.236,00)

89,03

%

599.985.090,00

546.271.750,00

(53.713.340,00)

91,05

%

199.237.800,00

143.472.260,00

(55.765.540,00)

72,01

%

6.033.450.050,00

5.573.523.880,00

(459.926.170,00)

92,38

%

616.882.000,00

580.650.910,00

(36.231.090,00)

94,13

%

511.577.130,00

424.220.700,00

(87.356.430,00)

82,92

%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana Keistimewaan)

1.231.648.800,00

1.011.042.620,00

(220.606.180,00)

82,09

%

1.410.976.496,00

1.410.976.496,00

0,00

100,00

%

5.512.371.550,00

4.673.202.000,00

(839.169.550,00)

84,78

%

Program Pengembangan Perpustakaan (Dana Keistimewaan)

5.696.999.450,00

4.952.693.070,00

(744.306.380,00)

86,94

%

Gaji pegawai BELANJA LANGSUNG

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN

97

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

PENDAPATAN DISTAN

1.095.070.000,00

1.274.406.411,00

179.336.411,00

116,38

%

Pendapatan Asli Daerah

1.095.070.000,00

1.274.406.411,00

179.336.411,00

116,38

%

Hasil Retribusi Daerah

1.095.070.000,00

1.208.805.911,00

113.735.911,00

110,39

%

Lain-Lain PAD Yang Sah BELANJA DISTAN

0,00 50.966.042.791,00

65.600.500,00 43.708.640.961,00

65.600.500,00 (7.257.401.830,00)

#DIV/0! 85,76

% %

BELANJA TIDAK LANGSUNG

20.126.353.543,00

19.797.290.766,00

(329.062.777,00)

98,37

%

Belanja Pegawai

20.126.353.543,00

19.797.290.766,00

(329.062.777,00)

98,37

%

BELANJA LANGSUNG

30.839.689.248,00

23.911.350.195,00

(6.928.339.053,00)

77,53

%

1.925.427.494,00

1.672.967.342,00

(252.460.152,00)

86,89

%

10.857.311.939,00

8.705.154.868,00

(2.152.157.071,00)

80,18

%

12.095.400,00

11.543.000,00

(552.400,00)

95,43

%

219.739.800,00

199.560.850,00

(20.178.950,00)

90,82

%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

397.469.375,00

342.761.725,00

(54.707.650,00)

86,24

%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

993.621.280,00

874.063.220,00

(119.558.060,00)

87,97

%

1.592.151.000,00

1.392.462.950,00

(199.688.050,00)

87,46

%

343.336.030,00

297.056.100,00

(46.279.930,00)

86,52

%

7.329.985.720,00

5.557.160.075,00

(1.772.825.645,00)

75,81

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

553.995.300,00

513.179.150,00

(40.816.150,00)

92,63

%

3.749.163.750,00 491.973.750,00

2.471.261.275,00 485.285.400,00

(1.277.902.475,00) (6.688.350,00)

65,91 98,64

% %

664.483.410,00

632.460.340,00

(32.023.070,00)

95,18

%

1.229.107.000,00

667.227.500,00

(561.879.500,00)

54,29

%

479.828.000,00

89.206.400,00

(390.621.600,00)

18,59

%

PENDAPATAN DISHUTBUN

7.866.030.000,00

7.853.271.520,00

(12.758.480,00)

99,84

%

Pendapatan Asli Daerah

7.866.030.000,00

7.853.271.520,00

(12.758.480,00)

99,84

%

Hasil Retribusi Daerah

7.599.530.000,00

7.370.234.755,00

(229.295.245,00)

96,98

%

266.500.000,00

483.036.765,00

216.536.765,00

181,25

%

BELANJA DISHUTBUN

40.786.086.548,00

37.657.786.939,00

(3.128.299.609,00)

92,33

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

16.740.914.785,00

16.347.992.813,00

(392.921.972,00)

97,65

%

Belanja Pegawai

16.740.914.785,00

16.347.992.813,00

(392.921.972,00)

97,65

%

BELANJA LANGSUNG

24.045.171.763,00

21.309.794.126,00

(2.735.377.637,00)

88,62

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.431.170.435,00

1.322.873.337,00

(108.297.098,00)

92,43

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.729.854.278,00

6.358.214.629,00

(371.639.649,00)

94,48

%

14.449.000,00

11.330.000,00

(3.119.000,00)

78,41

%

236.867.500,00

227.383.330,00

(9.484.170,00)

96,00

%

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

1.805.283.700,00

1.681.553.220,00

(123.730.480,00)

93,15

%

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

4.107.255.100,00

3.764.986.025,00

(342.269.075,00)

91,67

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

7.644.882.050,00

6.398.626.285,00

(1.246.255.765,00)

83,70

887.006.700,00

819.117.200,00

(67.889.500,00)

92,35

%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana Keistimewaan) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Dana Keistimewaan) URUSAN PILIHAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

94.566.400,00

92.946.850,00

(1.619.550,00)

98,29

%

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

138.071.600,00

119.768.300,00

(18.303.300,00)

86,74

%

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan (Dana Keistimewaan)

955.765.000,00

512.994.950,00

(442.770.050,00)

53,67

%

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hsl Hutan

URUSAN PILIHAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA

98

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

Berlebih/ (berkurang

PENDAPATAN DISPAR

17.000.000,00

23.015.110,00

6.015.110,00

135,38

%

Pendapatan Asli Daerah

17.000.000,00

23.015.110,00

6.015.110,00

135,38

%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah BELANJA DISPAR BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17.000.000,00

23.015.110,00

6.015.110,00

135,38

%

19.677.369.754,00

17.610.991.325,00

(2.066.378.429,00)

89,50

%

4.211.863.015,00

4.151.673.412,00

(60.189.603,00)

98,57

%

4.211.863.015,00

4.151.673.412,00

(60.189.603,00)

98,57

%

15.465.506.739,00 875.438.676,00

13.459.317.913,00 760.506.635,00

(2.006.188.826,00) (114.932.041,00)

87,03 86,87

% %

771.911.600,00

734.497.776,00

(37.413.824,00)

95,15

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

83.426.100,00

78.787.550,00

(4.638.550,00)

94,44

%

2.949.657.213,00

2.859.908.682,00

(89.748.531,00)

96,96

%

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.522.110.900,00

1.345.987.200,00

(176.123.700,00)

88,43

%

Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana Keistimewaan) Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan)

3.497.882.650,00

3.455.648.150,00

(42.234.500,00)

98,79

%

556.331.000,00

373.402.420,00

(182.928.580,00)

67,12

%

5.208.748.600,00

3.850.579.500,00

(1.358.169.100,00)

73,93

%

PENDAPATAN DISLAUTKAN

697.500.000,00

721.480.300,00

23.980.300,00

103,44

%

Pendapatan Asli Daerah

697.500.000,00

721.480.300,00

23.980.300,00

103,44

%

Hasil Retrebusi Daerah

697.500.000,00

718.980.300,00

21.480.300,00

103,08

%

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

100,00

%

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

45.742.977.982,00

41.459.676.223,00

(4.283.301.759,00)

90,64

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.116.415.795,00

6.988.694.849,00

(127.720.946,00)

98,21

%

Belanja Pegawai

7.116.415.795,00

6.988.694.849,00

(127.720.946,00)

98,21

%

38.626.562.187,00

34.470.981.374,00

(4.155.580.813,00)

89,24

%

1.313.365.340,00

1.189.447.492,00

(123.917.848,00)

90,56

%

3.368.520.683,00

3.034.554.720,00

(333.965.963,00)

90,09

%

376.741.950,00

332.141.450,00

(44.600.500,00)

88,16

%

Program Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

79.999.900,00

76.229.900,00

(3.770.000,00)

95,29

%

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan

85.000.000,00

84.940.000,00

(60.000,00)

99,93

%

Program Peningk Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

124.993.000,00

107.143.000,00

(17.850.000,00)

85,72

%

74.958.000,00

74.278.000,00

(680.000,00)

99,09

%

172.750.300,00

165.211.500,00

(7.538.800,00)

95,64

%

BELANJA DISLAUTKAN

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan & Wawasan Mar itim Kepada Masyarakat Program Pengembangan Budidaya Perikanan

8.961.877.694,00

8.035.877.192,00

(926.000.502,00)

89,67

%

20.198.650.390,00

18.781.500.750,00

(1.417.149.640,00)

92,98

%

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

889.409.150,00

839.866.650,00

(49.542.500,00)

94,43

%

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau,dan Tawar

795.009.830,00

758.683.570,00

(36.326.260,00)

95,43

%

121.896.450,00

120.029.950,00

(1.866.500,00)

98,47

%

135.420.500,00

130.333.500,00

(5.087.000,00)

96,24

%

1.927.969.000,00

740.743.700,00

(1.187.225.300,00)

38,42

%

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan (Dana Keistimewaan)

99