KANTOR ARSIP DAERAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KANTOR ARSIP DAERAH

LAPORAN KEUANGAN

2015

KANTOR ARSIP DAERAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KANTOR ARSIP DAERAH SEKTOR C KOMPLEK PERKANTORAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG JL. ABDUL HAMID TIGARAKSA


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014 Urusan Pemerintahan

: 1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

: 1 . 24

Kearsipan

Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01

Kantor Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01 . 01

Kantor Arsip Daerah

NO. URUT 5

ANGGARAN 2015

URAIAN BELANJA

REALISASI 2015

(%)

REALISASI 2014

8.222.645.003,00

7.440.390.321,00

90,49

5.061.678.430,00

BELANJA OPERASI

5.896.781.003,00

5.184.867.986,00

87,93

4.777.936.430,00

5.1.1

Belanja Pegawai

1.797.062.099,00

1.445.421.042,00

80,43

1.344.683.411,00

5.1.2

Belanja Barang dan Jasa

4.099.718.904,00

3.739.446.944,00

91,21

3.433.253.019,00

2.325.864.000,00

2.255.522.335,00

96,98

283.742.000,00

2.325.864.000,00

2.255.522.335,00

96,98

283.742.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(8.222.645.003,00)

(7.440.390.321,00)

90,49

(5.061.678.430,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(8.222.645.003,00)

(7.440.390.321,00)

90,49

(5.061.678.430,00)

5.1

5.2 5.2.2

BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tigaraksa, 31 MARET 2016 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH

Hj. ETI SISWIATI RAHAYU NIP. 196408121985032012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 1

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Per 31 December 2015 dan 2014 (Dalam Rupiah) Urusan Pemerintahan

: 1 . 24

Urusan Wajib Kearsipan

Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01

Kantor Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01 . 01

Kantor Arsip Daerah

URAIAN

2015

2014

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Penerimaan

0,00

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

0,00

0,00

Kas di BLUD

0,00

0,00

Kas Lainnya

0,00

0,00

Setara Kas

0,00

0,00

Investasi Jangka Pendek

0,00

0,00

Piutang Pendapatan

0,00

0,00

Piutang Lainnya

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

0,00

0,00

Beban Dibayar Dimuka

0,00

0,00

697.000,00

400.000,00

0,00

0,00

697.000,00

400.000,00

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

0,00

0,00

Investasi dalam Obligasi

0,00

0,00

Investasi dalam Proyek Pembangunan

0,00

0,00

Dana Bergulir

0,00

0,00

Deposito Jangka Panjang

0,00

0,00

Investasi Non Permanen Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

0,00

0,00

Investasi Permanen Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tanah

1.100.400.000,00

1.100.400.000,00

Peralatan dan Mesin

4.680.316.173,00

2.219.512.750,00

38.739.947.355,00

556.161.000,00

Persediaan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

0,00

0,00

147.000,00

147.000,00

0,00

0,00

(5.397.617.145,00)

0,00

39.123.193.383,00

3.876.220.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tagihan Jangka Panjang

0,00

0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

0,00

0,00

Aset Tidak Berwujud

0,00

0,00

109.822.000,00

83.810.000,00

109.822.000,00

83.810.000,00

39.233.712.383,00

3.960.430.750,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

0,00

0,00

Utang Bunga

0,00

0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

0,00

0,00

Pendapatan Diterima Dimuka

0,00

0,00

Utang Beban

0,00

0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

0,00

0,00

Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA

Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

NERACA

Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan

: 1 . 24

Urusan Wajib Kearsipan

Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01

Kantor Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01 . 01

Kantor Arsip Daerah

URAIAN JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2015

2014 0,00

0,00

Utang Dalam Negeri

0,00

0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.233.712.383,00

3.960.430.750,00

39.233.712.383,00

3.960.430.750,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NERACA

Halaman 2 dari 2


LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014 Urusan Pemerintahan

: 1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

: 1 . 24

Kearsipan

Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01

Kantor Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01 . 01

Kantor Arsip Daerah

NO. URUT 8

URAIAN PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

8.1

SALDO 2015

SALDO 2014

KENAIKAN/ (PENURUNAN)

(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

Pendapatan Pajak Daerah - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.4

Lain-lain PAD Yang Sah - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

PENDAPATAN TRANSFER - LO

8.2

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.4

Bantuan Keuangan - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

8.3 8.3.1

Pendapatan Hibah - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.2

Dana Darurat - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.3

Pendapatan Lainnya - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.4

Pendapatan Dana Bos

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.5

Pendapatan Hibah Aset

0,00

0,00

0,00

0,00

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

8.4

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.1

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.2

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.3

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.871.692.300,00

0,00

6.871.692.300,00

0,00

6.871.692.300,00

0,00

6.871.692.300,00

0,00

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

8.5 8.5.1 9

Pendapatan Luar Biasa - LO BEBAN

9.1

BEBAN OPERASI

9.1.1

Beban Pegawai - LO

1.445.421.042,00

0,00

1.445.421.042,00

0,00

9.1.2

Beban Barang dan Jasa

3.739.149.944,00

0,00

3.739.149.944,00

0,00

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan

: 1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

: 1 . 24

Kearsipan

Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01

Kantor Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01 . 01

Kantor Arsip Daerah

NO. URUT

SALDO 2015

URAIAN

SALDO 2014

KENAIKAN/ (PENURUNAN)

(%)

9.1.3

Beban Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.4

Beban Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.5

Beban Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.6

Beban Bantuan Sosial

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.7

Beban Penyusutan dan Amortisasi

1.687.121.314,00

0,00

1.687.121.314,00

0,00

9.1.8

Beban Penyisihan Piutang

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.9

Beban Lain-lain

0,00

0,00

0,00

0,00

BEBAN TRANSFER

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2 9.2.1

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.2

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.3

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.4

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.5

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2.6

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3

DEFISIT NON OPERASIONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.1

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.2

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.3

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

0,00

0,00

0,00

0,00

BEBAN LUAR BIASA

0,00

0,00

0,00

0,00

Beban Luar Biasa

0,00

0,00

0,00

0,00

(6.871.692.300,00)

0,00

(6.871.692.300,00)

0,00

9.4 9.4.1

SURPLUS/DEFISIT-LO



LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 2 dari 2


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Urusan Pemerintahan

: 1 . 24

Kearsipan

Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01

Kantor Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 24 . 01 . 01

Kantor Arsip Daerah

URAIAN EKUITAS AWAL

2015

2014

3.960.430.750,00

0,00

(6.871.692.300,00)

0,00

Koreksi Nilai Persediaan

0,00

0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap

0,00

0,00

Koreksi Nilai Piutang

0,00

0,00

Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar & Koreksi Aset Tetap

38.415.079.443,00

0,00

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(3.710.495.831,00)

0,00

Penyesuaian Utang Jangka Pendek

0,00

0,00

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

0,00

0,00

Koreksi Nilai Investasi

0,00

0,00

7.440.390.321,00

0,00

39.233.712.383,00

0,00

SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Lainnya EKUITAS AKHIR



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Halaman 1 dari 1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Kantor Arsip Daerah adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kantor Arsip Daerah mengacu pada Peraturan Bupati nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Tangerang. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan

Laporan

Keuangan

ini

diharapkan

dapat

meningkatkan

akuntabilitas publik.

Tangerang, 31 Maret 2016 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Hj. ETI SISWIATI RAHAYU NIP. 19640812 198503 2 012

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................................................................... Daftar Isi .................................................................................................................................................... Pernyataan Tanggung Jawab............................................................................................................. Laporan Realisasi Anggaran.............................................................................................................. Neraca ........................................................................................................................................................ Laporan Operasional ........................................................................................................................... Laporan Perubahan Ekuitas .............................................................................................................

Halaman i ii iii

BAB I - PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................... B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ....................................... C. Sistematika Penulisan ................................................................................................. BAB II - EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN A. Ekonomi Makro ............................................................................................................. B. Kebijakan Keuangan .................................................................................................... C. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan ............................................................... BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Akuntansi Beban dan Belanja ........................................................................... B. Akuntansi Persediaan .......................................................................................... C. Akuntansi Belanja Modal .................................................................................... D. Akuntansi Aset Tetap ...........................................................................................

BAB IV - PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .................... B. Penjelasan Pos – Pos Neraca .............................................................................. C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) ......................................... D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ........................

BAB V - PENUTUP ............................................................... ................................................................... Lampiran

1 3 4 5 6 6 9 11 12 13 16 21 25 27 30

ii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR ARSIP DAERAH

Laporan keuangan Kantor Arsip Daerah yang terdiri dari: Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan

Keuangan

tersebut

telah

disusun

berdasarkan

sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 31 Maret 2016 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG Hj. ETI SISWIATI RAHAYU NIP. 19640812 198503 2 012

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang Demi

mewujudkan

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah salah satunya dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan yang memenuhi prinsip

tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah,

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga

memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG

1

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan dalam satu periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana

Pemerintah Daerah

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. menyediakan

informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari

f.

pungutan pajak dan pinjaman. menyediakan Pemerintah

informasi

mengenai

perubahan

posisi

keuangan

Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan


2

B.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nonor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015;

m. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran n.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015;

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.;


3

C. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan C. Sistematika Penulisan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan A. Ekonomi Makro

B. Kebijakan Keuangan

C. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III Kebijakan Akuntansi

A. Akuntansi Beban dan Belanja B. Akuntansi Persediaan

C. Akuntansi Belanja Modal D. Akuntansi Aset Tetap

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1. Belanja

B. Penjelasan Pos-Pos Neraca 1. Aset

2. Ekuitas Dana

C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab V Penutup


4

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ekonomi Makro Visi dan Misi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2018

yaitu Menuju Tertib Administrasi Tata Kearsipan Daerah Tahun 2015 – 2018. Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan

rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilkasanakan untuk

mewujudkan harapan di masa depan. Sesuai dengan misi di atas maka dirumuskan Misi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Periode 2015 – 2018, sebagai berikut :

1. Menjadikan Kantor Arsip Daerah sebagai pusat Arsip Daerah dalam menunjang Akuntabilitas Tangerang;

kinerja instansi

Pemerintah

Kabupaten

2. Meningkatkan sarana dan prasarana Kearsipan untuk mendukung Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia kearsipan 1.

4. Meningkatkan kualitas Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip .

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah menjadi parameter atau

ukuran yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian terutama

sektor ekonomi kreatif yang dilakukan oleh berbagai stakeholder dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Tangerang, salah satunya juga dicirikan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya

akan

memperbaiki

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten

Tangerang. Secara teoritis perekonomian mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Dengan strategi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten

Tangerang Tahun 2015 tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tangerang Tahun 2015 dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


5

B. Kebijakan Keuangan a. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya telah di ubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka struktur belanja Kantor Arsip Daerah adalah sebagai berikut : a. Belanja tidak langsung terdiri dari : 

belanja pegawai;

b. Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:   

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa dan; belanja modal.

Arah kebijakan anggaran belanja untuk setiap kelompok belanja adalah

sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung Kantor Arsip Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai sesuai plafon APBD Tahun Anggaran 2015 mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 1.797.062.099,-

b. Belanja Langsung Kantor Arsip Daerah yang yang terdiri dari Belanja Program SKPD dan Belanja Urusan Wajib Pilihan sesuai plafon APBD

Tahun Anggaran 2015 mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 6.425.582.904,-

C. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kantor Arsip Daerah

Kabupaten Tangerang berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi

program dan kegiatan yang didasarkan kepada analisis kewajaran biaya serta dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan sesuai dengan

kebutuhan riil. Maka Capaian Kinerja Keuangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:


6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2015 NO

PROGRAM KEGIATAN BELANJA DAERAH (BTL + LS) BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp)

8,222,645,003 1,797,062,099 1,034,822,099

LEBIH / KURANG

%

7,440,390,321

782,254,682

90.49

1,445,421,042

351,641,057

80.43

117,301,057

88.66

430,613,625

93.30

150,815,350

87.80

112,350,646

28.34

917,521,042

762,240,000

527,900,000

6,425,582,904

5,994,969,279

1,236,596,104

1,085,780,754

156,792,000

44,441,354

92,436,000

81,752,500

234,340,000

69.26

PROGRAM SKPD I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 II 1 2 3 4 III 1

IV

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeuler

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

78,000,000 41,859,200

6,595,000

78,000,000 41,859,200

6,595,000

299,402,000

275,161,700

5,100,000

5,100,000

21,725,000

21,725,000

102,352,000

100,457,000

26,726,904

26,325,000

255,000,000

150,608,000

254,900,000

149,464,000

446,052,000

414,507,225

139,452,000

111,628,590

175,000,000

172,103,635

31,600,000

100,000,000

31,600,000 99,175,000

36,000,000

-

36,000,000

-

40,410,000


37,410,000

-

100.00

-

100.00

24,240,300

91.90

10,683,500 -

88.44

100.00

-

100.00

1,895,000

98.15

-

100,000 401,904

1,144,000

100.00 99.96 98.50 99.24

31,544,775

92.93

27,823,410

80.05

-

100.00

825,000

99.18

36,000,000

0.00

36,000,000

0.00

2,896,365

3,000,000

98.34

92.58

7

1 2

V 1 2 3 4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Perencanaan SKPD Fasilitasi Perencanaan SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Basis Data / Selayang Pandang / Profil SKPD

Jumlah Anggaran Program SKPD

19,030,000 21,380,000

18,530,000

89,132,800

84,682,300

16,410,000

15,609,500

14,037,800

14,037,800

30,950,000

18,880,000

30,950,000

27,735,000

24,085,000

1,848,190,904

1,622,380,279

30,000,000

29,300,000

30,000,000

29,300,000

500,000

2,500,000

97.37

4,450,500

95.01

800,500

95.12

88.31

-

100.00

3,650,000

86.84

-

100.00

225,810,625

87.78

700,000

97.67

700,000

97.67

PROGRAM WAJIB PILIHAN I

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah

1

Inventarisasi Aset / Barang Daerah

2

Pengumpulan Data

II

III 1 2

IV 1 2 3

V 1 2

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pengamanan Dokumen / Arsip Daerah Jumlah Anggaran Program Wajib Pilihan

627,168,000

552,113,000

627,168,000

552,113,000

2,523,461,000

1,841,200,000

682,261,000

2,475,614,500

1,800,523,500

675,091,000

963,469,000

887,039,000

475,000,000

414,575,000

283,102,000

278,325,000

205,367,000

194,139,000

433,294,000

428,522,500

129,892,000

129,060,000

303,402,000

4,577,392,000

299,462,500

4,372,589,000

550,737,000

88.03

75,055,000

88.03

47,846,500

98.10

40,676,500

97.79

76,430,000

92.07

60,425,000

87.28

4,777,000

98.31

7,170,000

11,228,000

98.95

94.53

4,771,500

98.90

832,000

99.36

204,803,000

95.53

3,939,500

98.70

Anggaran belanja Daerah yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah sesuai

dengan Plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015

sebesar Rp. 8.222.645.003,- dengan realisasi Per 31 Desember 2015 mencapai sebesar Rp.7.440.390.321,- atau sebesar 90,49 %.


8

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2015 adalah Akuntansi basis akrual (accrual basic). Dalam basis akrual, untuk pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui

pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk

jasa disajikan pula pada Laporan Operasional (LO). Dalam hal anggaran jika disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset,

kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan halhal sebagai berikut: a.

b.

Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan

kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar

A. Akuntansi Beban dan Belanja 1) Akuntansi Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.


9

Pengakuan Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat: a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

nilai

aset

bersangkutan/berlalunya amortisasi.

sehubungan

waktu.

dengan

Contohnya

adalah

penggunaan

penyusutan

aset

atau

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode

pelaporan.

Penilaian Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi

anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. 2) Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.


10

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas

Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode

pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

B. Akuntansi Persediaan Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud digunakan dalam mendukung

kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai :

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Metode Pencatatan, Pendekatan, Pengakuan, dan Penilaian Persediaan Pencatatan persediaan di SKPD dilakukan dengan menggunakan metode

periodik dengan pendekatan pengakuan beban dan dengan metode penilaian Harga Pembelian Terakhir.


11

1) Metode periodik Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah persediaan akhir

diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir

periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni “Beban Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja

persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun “Beban Persediaan” di debit dan akun “Kas” atau akun “Hutang” di kredit. Pendekatan beban

digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk 2)

waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir

Dalam metode penilaian Harga Pembelian Terakhir, nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.

C. Akuntansi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 1) Kriteria belanja modal 

pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset



lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;



aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2) Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.


12



Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

D. Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai

wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat

bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air,

instalasi, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/ budaya/olahraga.


13

6. Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7. Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan

memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan dialihkan kepada pihak ketiga;

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Khusus untuk BLUD - RSUD aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap

ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas

lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui

sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG

14

yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.


15

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1. Belanja Daerah Dalam tahun 2015, realisasi Belanja Kantor Arsip Daerah untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai Rp. 7.440.390.321,- (90,49%) dari anggaran sebesar Rp. 8.222.645.003,- yang terdiri dari : Belanja Daerah :

Anggaran (Rp)

Belanja Operasi

Realisasi (Rp)

2014 %

Realisasi (Rp)

5.896.781.003,-

5.184.867.986,-

87,93

4.777.936.430,-

8.222.645.003,-

7.440.390.321

90,49

5.061.678.430,-

Belanja Modal

Jumlah Belanja Daerah

2015

2.325.864.000,-

2.255.522.335,-

96,98

283.742.000,-

Berdasarkan tabel realisasi di atas, semua belanja terserap di bawah

alokasi anggaran. Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran per 31 Desember 2015 Kantor Arsip Daerah sebesar Rp. 782.254.682,- (9,51%). Hal ini dikarenakan realisasi belanja disesuaikan dengan rill kebutuhan yang ada pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang selama 1 tahun.

Alokasi Belanja Kantor Arsip DaerahTahun Anggaran 2015

Total Belanja Rp. 7.440.390.321,-

Belanja Modal 30,31% Rp. 2.255.522.335,-

Belanja Operasional 69,69%

Belanja Operasional Belanja Modal

Rp. 5.184.867.986,-

Berdasarkan grafik di atas, dari Total Realisasi Belanja Per 31 Desember

belanja sebesar Rp. 7.440.390.321,- teralokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 5.184.867.986,- atau 69,69% dan Belanja Modal Sebesar

Rp. 2.255.522.335,- atau 30,31% dari total realisasi belanja Kantor Arsip Daerah secara keseluruhan.


16

a. Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 5.184.867.986,- dari anggaran

Belanja Operasi sebesar Rp. 5.896.781.003,- (87,93 %). Belanja Operasi terdiri dari :

1) Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten

Tangerang Untuk Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 1.445.421.042,-

(80.43%) dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.797.062.099,-. Rincian Penyerapan belanja pegawai terdiri dari : Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Jumlah Belanja Pegawai

2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2014 %

Realisasi (Rp)

1.034.822.099,-

917.521.042,-

88.66

886.333.411,-

1.797.062.099,-

1.445.421.042,-

80,43

1.344.683.411,-

762.240.000,-

527.900.000,-

69,26

458.350.000,-

Di tahun 2015, tidak terserapnya seluruh anggaran belanja pegawai

baik untuk Gaji dan Tunjangan maupun Tambahan Penghasilan PNS, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kondisi rill Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Kantor Arsip Daerah. 2) Belanja Barang/Jasa

Realisasi Belanja Barang / Jasa pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten

Tangerang Untuk Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp 3.739.446.944,-

(91.21%) dari anggaran sebesar Rp. 4.099.718.904,-. Rincian Penyerapan Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa: Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan / Material Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa rumah/gedung/ gudang/ parker Belanja sewa sarana mobilitas Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

2014 %

Realisasi (Rp)

881.034.000,-

745.270.500,-

84.59

502.853.582,-

254.392.000,-

142.041.354.,-

55.84

214.417.507,-

327.342.000,-

313.514.000,-

242.373.000,137.550.000,18.000.000,84.500.000,-

459.195.000,308.000.000,-

231.309.000,109.726.590,18.000.000,-

95.44 79.77 95.78 100

83.386.000,-

98.68

307.900.000,-

99.97

451.933.000,-


98.42

479.366.000,105.503.430,250.754.000,-

294.550.000,247.500.000,-

17

Belanja Pemeliharaan Belnja Jasa Konsultansi

22.600.000,-

22.600.000,97.000.000,-

100

97.98

19.024.000,-

36.000.000,-

-

-

16.000.000,-

60.000.000,-

60.000.000,-

100

-

99.000.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Honorarium Non Pegawai Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Uang Extrafooding

269.266.000,-

266.201.500,-

98,86

650.992.000,-

251.000.000,-

242.000.000,-

96,41

224.000.000,-

649.466.904,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

48.000.000,-

4.099.718.904,-

648.565.000,-

99,86

3.739.446.944,-

91.21

124.792.500,3.433.253.019,-

Dari Kegiatan Belanja barang jasa pada Kantor Arsip Daerah

Kabupaten Tangerang terdapat beberapa pos belanja yang realisasi pencairan nya dibawah 70% yaitu sebagai berikut : a. Belanja Jasa Kantor

Belanja jasa Kantor pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang pada

Tahun

2015

mendapat

Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp. 254.392.000,-. Realisasi penyerapan belanja Jasa Kantor yaitu sebesar Rp. 142.041.354,- dengan rincian sebagai berikut : 2015

Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Cleaning Service Belanja Transportasi Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

18.000.000,-

7.902.104,-

43,90

135.000.000,-

36.000.000,-

26,66

78.000.000,-

78.000.000,-

254.392.000,-

142.041.354,-

3.792.000,5.100.000,-

14.500.000,-

539.250,-

14,22

5.100.000,-

100,00

14.500.000,-

100,00

100,00 55,84

Dari data rincian diatas terlihat bahwa terdapat beberapa pos

belanja jasa kantor yang mengalami penyerapan dibawa 70 % yaitu belanja Telepon, Belanja Air dan Belanja Listrik. Hal ini dikarenakan

dalam penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan rill yang ada pada Kantor Arsip Daerah. Khusus untuk pos belanja listrik yang

mendapat alokasi belanja tambahan pada APBD-P Tahun Anggaran 2015 yang awalnya di peruntukan untuk biaya listrik gedung arsip


18

baru namun, tidak jadi di serap karena beban biaya listrik gedung baru ternyata sudah di bayarkan oleh bagian umum Setda.

b. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015

mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-. Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- . alasan tidak terserapnya Anggaran belanja pada pos belanja ini adalah tinggi nya

jumlah peserta yang mengikuti diklat kearsipan di pusat (Pusdiklat Arsip Nasional Republik Indonesia). Tinggi nya jumlah peserta ini

disebabkan jumlah peserta yang mengikuti diklat berasal dari seluruh Indonesia. Hal ini pun berakibat pada ketidakpastian dalam

memperoleh jadwal diklat untuk Kantor Arsip Daerah. Selain itu adanya ketidaksesuaian materi diklat dan ketidaksesuaian jumlah

kelas bagi para peserta diklat (minimal 1 kelas 20 Orang) menjadi

faktor penyebab tidak diserapnya anggaran belanja pada pos belanja ini. Maka dari itu untuk Tahun 2015 anggaran belanja pada pos belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS tidak diserap.

b. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten

Tangerang Untuk Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 2.255.522.335,-

(96,98%) dari anggaran sebesar Rp. 2.325.864.000,-. Berikut grafik mengenai proporsi realisasi masing – masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2015.


19

Realisasi Belanja Modal 11%

4%

13% 4%

68%

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga (Tralis)

Dari total belanja modal tahun 2015 sebesar Rp. 2.255.522.335,-

seluruhnya diakui sabagai penambah asset tetap pada Kantor Arsip Daerah tahun 2015.

1) Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada Kantor Arsip Daerah

Kabupaten

Tangerang

Untuk

Tahun

Anggaran

2015

sebesar

Rp. 2.255.522.335,- (96,98%) dari anggaran sebesar Rp. 2.325.864.000,-. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari : Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PenyimpSanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

2015

Anggaran (Rp)

2014

Realisasi (Rp)

-

%

Realisasi (Rp) 2.440.000,-

-

-

1.559.664.000,-

1.521.511.200,-

97.55

00,-

1.541.664.000,-

1.504.404.000.-

429.000.000,-

411.341.135,-

298.700.000,-

285.820.000,-

88.55

55.400.000,-

257.000.000,-

251.166.135,-

110.500.000,-

97.850.000,-


95.69 97.73

196.902.000,29.000.000,-

20

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga (trails) JUMLAH

Belanja

Modal

100.000.000,-

2.325.864.000,-

Peralatan

dan

99.175.000,-

2.255.522.335,-

Mesin

99.18

96,98

tahun

-

283.742.000,-

2015

sebesar

Rp. 2.255.522.335,- terdiri atas belanja modal dan diakui menjadi aset tetap sebesar Rp. 2.255.522.335,-.

B. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi

saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam

daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan

keuangan ini. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini dijelaskan mengenai posisi

neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dengan rincian sebagai berikut: 1. Aset

Salah satu pos di neraca Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang adalah

Aset dengan perincian sebagai berikut: Aset : a. Aset Lancar b. Aset Tetap

c. Aset Lainnya JUMLAH

2015

2014

697.000,-

400.000,-

39.123.193.383,-

3.876.220.750,-

109.822.000,-

83.810.000,-

39.233.712.383,-

3.960.430.750,-

a. Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset yang diharapkan

segera dapat direalisasikan, dipakai atau di pergunakan kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang

dimiliki oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang setelah Stock Opname per tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut: Aset Lancar: Kas

Persediaan JUMLAH

2015

,-

697.000 ,-

697.000,-


2014 ,-

400.000,-

400.000,-

21

1. Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang. Saldo Kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,-

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Arsip Daerah berupa sisa uang yang belum disetorkan dan jasa giro per 31 Desember 2015. Nilai

saldo kas tersebut di atas merupakan hasil Cash Opname per 31 Desember 2015 yang didukung dengan Berita Acara Cash Opname per 31 Desember

2015 sesuai dengan Laporan Hasil Cash Opname Inspektorat Kabupaten Tangerang.

2. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dipakai atau di pergunakan kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan. Saldo persediaan ini merupakan hasil stockopname fisik yang dilakukan oleh tim gabungan antara Inspektorat Kabupaten Tangerang

dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang. Saldo persediaan ini meliputi persediaan Alat Tulis Kantor, Material/Bahan, sebesar Rp. 697.000,-.

Rincian persediaan per 31 Desember 2015 pada SKPD Kantor Arsip

Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Jenis Persediaan :

Persediaan Alat Tulis kantor Persediaan Barang Cetakan Persediaan Perlengkapan kantor JUMLAH

2015

2014

229.500,-

270.000,-

105.000,697.000,-

70.000,400.000,-

362.500,-


60.000,-

22

b. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria

sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap Kantor Arsip Daerah per 31 Desember 2015 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset dengan Bidang Aset BPKAD yaitu sebesar Rp 39.123.193.383,- terdiri dari : Aset Tetap

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Total Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Bersih

Saldo Akhir 1.100.400.000,4.680.316.173,-

38.739.947.355,147.000,-

44.520.810.528,(5.397.617.145,-)

2015 Mutasi (+)

2.638.788.423,-

38.183.786.355,-

2014 Saldo Awal 1.100.400.000,2.219.512.750,-

Mutasi (-)

177.985.000,-

40.822.574.778,- 177.985.000,(5.397.617.145,-) -

39.123.193.383,-

556.161.000,147.000,-

3.876.220.750,3.876.220.750,-

Rekapitulasi Belanja Modal beserta reklasifikasi aset tetap tahun 2015 sebagai berikut:

1. Peralatan Mesin

Saldo awal peralatan mesin per 1 Januari 2015 yaitu senilai

Rp.2.219.512.750,- . pada akhir tahun 2015 terjadi penambahan nilai aset

peralatan mesin senilai Rp. 2.638.788.423,-. Rincian Nilai tersebut berasal dari :

1) Realisasi Belanja Modal Kantor Arsip Daerah yang diakui sebagai aset tetap untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 2.255.522.335,-.

2) Mutasi penambahan aset tetap dari SKPD lain berupa kendaraan dinas

Sebesar Rp. 85.500.000,- dan Mutasi SKPD lain Belanja Modal Tahun 2015 berupa AC senilai Rp. 297.766.088,-

Selanjutnya

terdapat

mutasi

pengurangan

177.985.000,-. Rincian Pengurangan tersebut adalah :

aset

sebesar

Rp.

1) Hasil reklas belanja peralatan mesin (belanja modal pengadaan Tralis) ke bangunan dan gedung sebesar Rp. 99.175.000,-;

2) Adanya usulan penghapusan sebesar Rp. 42.207.000,- serta;

3) Adanya nilai extra compatible karena penerapan kebijakan akuntansi untuk barang-barang yang termasuk dalam kategori 1 (baik) dan kategori 2 (Kurang baik) sebesar Rp. 36.603.000,-


23

2. Gedung dan Bangunan

Saldo awal Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2015 yaitu sebesar

Rp.556.161.000,-. Total Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 38.739.947.355 adapun rinciannya yaitu sebagai berikut : -

Adanya penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada akhir tahun

2015 yaitu mutasi penambahan aset tetap dari SKPD lain berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Sebesar Rp. 38.183.786.355,-.

-

Adanya reklas dari belanja modal peralatan mesin (belanja modal pengadaan Tralis) ke bangunan dan gedung sebesar Rp. 99.175.000,-.

3. Akumulasi Penyusutan

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan merupakan

alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable

assets)

selama masa manfaat aset

yang

bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus

menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi

karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Berdasarkan Berita acara Hasil Rekonsiliasi Data Aset Tetap Nomor BA-

03/BID.ASET/2016 nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap Kantor Arsip

Daerah per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 5.397.617.145,- dengan rincian sebagai berikut : NO

Nama Aset

Nilai Perolehan

Akumulasi

Beban

Akumulasi

penyusutan

Penyusutan

Penyusutan

per 1 Jan 2015

Tahun 2015

Per 31 Des 2015

1

Tanah

2

Peralatan Mesin

3

Gedung Bangunan

4

Aset Tetap Lainnya

5

Konstruksi

dalam

1.100.400.000,-

0,-

0,-

0,-

4.680.316.173,-

1.678.899.285,-

276.419.657,-

1.949.115.482,-

38.739.947.355,-

2.031.596.546,-

1.410.701.657,-

3.442.298.203,-

147.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

44.520.810.528,-

3.710.495.831,-

1.687.121.314,-

5.397.617.145,-

Pengerjaan Jumlah


24

c. Aset Lainnya Aset

lainnya

adalah

aset

pemerintah

daerah

yang

tidak

dapat

diklasifikasikan baik sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah Aset lainnya Per 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp. 109.822.000,- dengan Saldo awal aset lainnya per 1 Januari 2015

yaitu sebesar Rp. 83.810.000,-. Adapun penambahan dan pengurangan aset lainnya adalah sebagai berikut :

1) Adanya reklas Aset peralatan dan mesin yang masuk dalam daftar usulan penghapusan sebesar Rp. 42.207.000,-

2) adanya pengurangan pada aset lainnya sebesar Rp. 16.195.000,- yang disebabkan oleh adanya nilai extra kompatable karena penerapan

kebijakan akuntansi-PM yaitu aset-aset yang termasuk dalam kategori 3 (tiga) (Rusak Berat).

b. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kantor Arsip Daerah Kabupaten Tangerang

yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 39.233.712.383.

C. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam PendapatanLO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut adalah Laporan Operasional Kantor Arsip Daerah Per-31 Desember

2015 : NO 1

Uraian

Saldo 2015

Saldo 2014

6.871.692.300,-

0,-

Beban Pegawai – LO

1.445.421.042,-

0,-

Beban Barang Jasa

3.739.149.944,-

0,-

1.687.121.314,-

0,-

(6.871.692.300,-)

0,-

Beban Operasi

Beban Penyusutan Jumlah

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama

satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non


25

operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2015 pada Kantor Arsip Daerah adalah sebesar Rp. 6.871.692.300,-

Pada tahun 2015 Beban Operasional Pegawai sebesar 1.445.421.042,-.

Beban Pegawai-LO ini sendiri disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan

beban dilakukan pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai-LO adalah sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2015, tidak termasuk

pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya, dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang timbul pada tahun 2015.

Beban barang Jasa, yaitu beban yang timbul akibat adanya realisasi belanja

barang jasa. Beban barang jasa Kantor Arsip Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 3.739.149.944,-. Nilai ini berasal dari dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.739.446.944,-.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penurunan manfaat ekonomi

atas barang milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dihitung berdasarkan klasifikasi masa manfaat dengan metode garis lurus tanpa nilai

residu berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk seluruh SKPD di Kabupaten Tangerang mulai

diterapkan pada tahun 2015 sedangkan untuk BLUD sudah diterapkan pada tahuntahun sebelumnya. Dasar Penghitungan Penyusutan pada SKPD dilakukan mulai tahun perolehan pertama kali dengan penghitungan sebagai berikut : NO

Nama Aset

Nilai Perolehan

Akumulasi

Beban Penyusutan Tahun

penyusutan

2015

per 1 Jan 2015

Semester I

Semeseter II

1

Tanah

1.100.400.000,-

0,-

0,-

2

Peralatan Mesin

4.680.316.173,-

1.678.899.285,-

85.794.095,-

190.625.562,-

3

Gedung

38.739.947.355,-

2.031.596.546,-

680.970.250,-

729.731.407,-

Tetap

147.000,-

0,-

0,-

0,-

Konstruksi dalam

0,-

0,-

0,-

0,-

44.520.810.528,-

3.710.495.831,-

766.764.345,-

Bangunan 4

Aset Lainnya

5

Pengerjaan Jumlah

Beban Penyusutan Tahun 2015

920.356.969,1.687.121.314,-

Pada Laporan Operasional Kabupaten Tangerang tahun 2015 merupakan

laporan operasional yang disajikan pertama kali seiring dengan dimulainya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN TANGERANG

26

sedangkan pada Laporan Operasional tahun 2014 disajikan dengan nilai Rp0 (nol) karena masih menggunakan basis kas menuju akrual.

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara

Laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang

terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar,

dan

Ekuitas

Akhir

yang

penyajiannya

disandingkan dengan periode sebelumnya. LPE Kabupaten Tangerang tahun 2015 merupakan LPE yang disajikan pertama kali seiring dengan dimulainya penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015. sedangkan

pada LPE tahun 2014 disajikan dengan nilai Rp0 (nol) karena masih menggunakan basis kas menuju akrual. Hal tersebut telah sesuai dengan IPSAP nomor 04, paragraf 05 sebagaimana telah diuraikan pada CaLK Laporan Operasional.

Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Arsip Daerah Tahun 2015

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Ekuitas tahun 2015 sebesar Rp. 3.960.430.750,- merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2014.

2. Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.6.871.692.300,-) defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca

Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 (selanjutnya dijelaskan pada pos koreksi ekuitas lainnya).

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp.42.144.973.933,- disebabkan sebagai berikut:

a. Perhitungan Mutasi masuk dan keluar dan koreksi aset tetap sebesar Rp. 38.415.079.443,-

b. Penyesuaian

akumulasi

penyusutan

aset

tetap

sebesar

(Rp.3.710.495.831,-) Nilai ini adalah Nilai Beban Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2015.

c. Koreksi Lainnya sebesar Rp. 7.440.390.321,- Nilai tersebut berasal dari

jumlah realisasi Anggaran Belanja Kantor Arsip Daerah per 31 Desember

2015. Penambahan ini karena nilsi defisit yang timbul pada Surplus/Defisit LO akibat dari kegiatan operasional belanja menambah Nilai Ekuitas pada Laporan Neraca.


27

4. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 39.233.712.383,- merupakan nilai ekuitas yang disajikan pada

Neraca

yang

dihasilkan

berdasarkan

perhitungan

penjumlahan/

pengurangan dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar.


28

Bab V PENUTUP Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 secara keseluruhan.

Tigaraksa, 31 Maret 2016 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH

Hj. ETI SISWIATI RAHAYU NIP. 19640812 198503 2 012


29


30

KANTOR ARSIP DAERAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KANTOR ARSIP DAERAH

Recommend Documents