6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE : PER 31 DESEMBER 2014
BAB I. PENDAHULUAN 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM
Kab Kulon Progo.
Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD 1) Laporan keuangan SKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama semester II tahun Anggaran 2014. 2) Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi SKPD serta ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan .
Tujuan laporan keuangan SKPD 1) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a. Menyediakan informasi mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bagi SKPD selama semester II tahun Anggaran 2014 b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD berkaitan dengan sumber penerimaannya per 31 Desember 2014. 2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana.
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Pelaporan keuangan SKPD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :
7
a. Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan c. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah , yang dirubah menjadi No.59 tahun 2007. e. Peraturan Daerah No.11 tahun 2001 tentang pokok-pokok Keuangan Daerah f. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun
2013 tentang sistem
dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah. g. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014 h. Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun 2014 i. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD tahun 2014 j. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014 k. Dokumen Pelaksanaan anngaran SKPD Tanggal 31 Desember 2013 l. Dokumen Pelaksanaan anngaran Perubahan SKPD Tanggal 15 Oktober 2014
3. Sistimatika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Penulisan catatan laporan keuangan SKPD disajikan sebagai berikut : BAB. I
PENDAHULUAN
BAB. II.
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
BAB. III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BAB. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB. V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD BAB. VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB. VII PENUTUP
8
BAB.II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro Laporan Keuangan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Kulon Progo ini di susun dengan memperhatikan pada kondisi makro ekonomi menunjukkan adanya peningkatan yang tercermin dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.869.338.000.000,- naik menjadi sebesar Rp. 1.963.078.000.000,- pada tahun 2012 dan pada tahun ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 %. Akselerasi pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perbaikan kondisi pendapatan masyarakat yang digambarkan dengan peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 7,68% dari sebesar Rp. 9.910.472 pada tahun 2011 menjadi Rp. 10.671.984 pada tahun 2012. Atas dasar kondisi makro ini maka ditetapkan belanja daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.174.629.041.137,61 sedangkan anggaran untuk Program dan Kegiatan untuk tahun 2014 sebesar Rp. 623.846.830,.
2.2. Kebijakan Keuangan
Dalam rangka meningkatkan
pendapatan daerah SKPD Dinas Koperasi dan
UMKM telah melakukan upaya-upaya : - Melakukan monitoring kepada nasabah yang belum memenuhi kewajiban (penunggak) - Memberikan motivasi dan pembinaan nasabah - Sosialisasi pemanfaatan bantuan permodalan ABPD
Upaya meningkatkan kinerja SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja diupayakan melalui :
- Penetapan standar harga yang berlaku di pasar secara umum - Sekala prioritas pelaksanaan kegiatan
9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo adalah sbb : Kode 1 1.15.01.01 1.15.01.01.01 1.15.01.01.02 1.15.01.01.06 1.15.01.01.07 1.15.01.01.08 1.15.01.01.09 1.15.01.01.10 1.15.01.01.11 1.15.01.01.12 1.15.01.01.13 1.15.01.01.15 1.15.01.01.17 1.15.01.01.18 1.15.01.01.19 1.15.01.01.20 1.15.01.02 1.15.01.02.05 1.15.01.02.09 1.15.01.02.24 1.15.01.02.29 1.15.01.06 1.15.01.06.01 1.15.01.06.09 1.15.01.07
Uraian Program/Kegiatan dan Indikator 2 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Satuan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala mebelair Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3
Tar get 4
Reali sasi 5
Capai an % 6
bln bln
12 12
12 12
100 100
unit
10
10
100
bln
12
12
100
bln bln
12 12
12 12
100 100
bln bln
12 12
12 12
100 100
bln
12
12
100
bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln Bln
12 12
12 12
100 100
Bln
12
12
100
bln
13
13
100
unit
1
1
100
Buah
2
2
100
Bln
12
12
100
Unit
5
5
100
buku
10
10
100
buku
10
10
100
10
1.15.01.07.01 1.15.01.07.02 1.15.01.10 1.15.01.10.01 1.15.01.22 1.15.01.22.01 1.15.01.22.02 1.15.01.23. 1.15.01.23.01 1.15.01.23.02 1.15.01.23.04 1.15.01.24. 1.15.01.24.01 1.15.01.24.02 1.15.01.24.04 1.15.01.24.05 1.15.01.24.06
Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Renja SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian Program Monitoring,evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI Pengembangan Usaha KUMKM Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi KUMKM Revitalisasi/pendataan koperasi Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Diklat organisasi, Manajemen, usaha keuangan koperassi Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan Adm dan pembubaran koperasi
Buku buku
10 10
10 10
100 100
bln
12
12
100
KUMKM
25
25
100
KUMKM
10
10
100
Koperasi
30
30
100
KUMKM
90
90
100
UMKM
50
50
100
Koperasi Koperasi
75 130
75 130
100 100
Koperasi
250
250
100
Koperasi
50
50
100
Koperasi
14
14
100
Dilihat dari 7 Program 34 kegiatan sudah dapat dicapai dengan baik, dalam rangka mendukung program terkait .
11
BAB.III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dalam tahun anggaran 2014 SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo melaksanakan 7 program dan dirinci 34 kegiatan telah dilaksanakan, kinerja keuangan. Untuk tiap kegiatan adalah sbb: Kode 1 1.15.01.01 1.15.01.01.01 1.15.01.01.02 1.15.01.01.06 1.15.01.01.07 1.15.01.01.08 1.15.01.01.09 1.15.01.01.10 1.15.01.01.11 1.15.01.01.12 1.15.01.01.13 1.15.01.01.15 1.15.01.01.17 1.15.01.01.18 1.15.01.01.19 1.15.01.01.20 1.15.01.02 1.15.01.02.05 1.15.01.02.09 1.15.01.02.24 1.15.01.02.29 1.15.01.06 1.15.01.06.01
Uraian Program/ Kegiatan dan Indikator 2 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala mebelair Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian
Target Rp.
Realisasi Rp
Capaian %
3
4
5
660.000 16.200.000
660.000 11.845.417
100 73,12
2.606.300
2.251.700
86,39
14.100.000
14.100.000
100
984.775
984.500
99,97
2.500.000
2.500.000
100
6.052.050 7.895.850
5.920.850 7.422.550
97,83 94,01
601.000
601.000
100
610.000
610.000
100
1.000.000
1.000.000
100
5.064.000 55.710.000
5.062.000 55.672.100
99,96 99,93
1.920.000
1.920.000
100
21.506.407
17.689.051
82,25
15.748.550
14.897.050
94,59
1.850.000
1.850.000
100
55.374.348
54.215.456
97,91
1.000.000
1.000.000
100
1.985.850
1.895.150
95,43
12
1.15.01.06.09 1.15.01.07 1.15.01.07.01 1.15.01.07.02 1.15.01.10 1.15.01.10.01 1.15.01.22 1.15.01.22.01 1.15.01.22.02 1.15.01.23. 1.15.01.23.01 1.15.01.23.02 1.15.01.23.04 1.15.01.24. 1.15.01.24.01 1.15.01.24.02 1.15.01.24.04 1.15.01.24.05 1.15.01.24.06
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Renja SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian Program Monitoring,evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI Pengembangan Usaha KUMKM Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi KUMKM Revitalisasi/pendataan koperasi Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi Diklat organisasi, Manajemen, usaha keuangan koperassi Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan Adm dan pembubaran koperasi Jumlah
3.309.600
3.166.025
95,66
3.000.000 2.338.450
2.999.750 2.338.250
99,99 99,99
2.151.600
2.071.500
96,28
36.385.550
33.489.788
92,04
50.746.750
49.348.500
97,24
9.635.350
9.635.175
99,99
15.026.950
14.876.375
98,99
155.000.000
153.000.775
98,71
12.954.400 44.145.250
12.706.850 41.193.575
98,09 93,31
30.178.700
29.797.700
98,74
30.285.700
30.285.525
99,99
15.319.400
15.042.800
98,19
623.846.830
602.049.412
96,51
3.2. Hambatan dan kendala Pencapaian target Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : - Untuk Pencapaian target tahun.2014, dapat berjalan lancar. -
Sebagian anggaran tahun 2012 di proses dengan LS,
13
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
A.
Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi
yang
menurut
ketentuan
perundang-undangan
wajib
menyampaikan laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya.
B.
Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dalam menerapkan kebijakan akuntansi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menggunakan : 1.
Basis kas untuk laporan realisasi anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan dan belanja
2.
C.
Basis akrual untuk neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana.
Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.
Laporan Realisasi Anggaran Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran basis pengukuran yang digunakan adalah : a.
Pendapatan dan penerimaan pembiayaan menggunakan asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya ( setelah dikompensasi dengan pengeluaran ).
b.
Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu membukukan nilai yang tertera dalam bukti.
2.
Neraca Penyusunan Neraca dilakukan dengan melakukan inventarisasi atas seluruh aset dan kewajiban yang ada pada SKPD per 31 Desember 2014. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan neraca tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
14
a.
Kas Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas dibendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai bendahara pengeluaran yang berupa uang di brankas dan kas di rekening bank. Kas dinilai dengan nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.
b.
Piutang Piutang adalah tagihan kepada pihak ketiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan. Piutang dinilai sebesar nominal yang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
c.
Persediaan Persediaan adalah barang – barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan
masyarakat.
Persediaan
dicatat
berdasarkan
hasil
inventarisasi fisik atas persediaan. Persediaan dalam neraca dinilai dengan cara : 1)
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
2)
Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
3)
Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
d.
Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi serta pertukaran aset lainnya. Aset tetap terdiri dari : 1)
Tanah
2)
Peralatan dan mesin
15
3)
Gedung dan bangunan
4)
Jalan, irigasi dan jaringan
5)
Aset tetap lainnya
6)
Konstruksi dalam pengerjaan
Dalam neraca aset tetap dinyatakan dengan nilai historis yaitu harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai histories tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai perolehan yang diestimasikan. Bilamana kedua cara tersebut tidak memungkinkan maka aset tetap yang bersangkutan dalam neraca dinyatakan dengan nilai Rp. 1,00 untuk tiap satuan barang. Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat neraca disusun. Mengingat penyusutan dalam kebijakan akuntansi belum ditetapkan dan penetapan umur manfaat untuk tiap – tiap kelompok aset belum diputuskan, maka dalam periode masa transisi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 penyusutan aset tetap belum dilakukan. e.
Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lainnya terdiri dari : 1)
Tagihan penjualan angsuran
2)
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
3)
Kemitraan dengan pihak ketiga
4)
Aset tak berwujud
5)
Aset lain – lain
Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
16
f.
Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek terdiri dari : 1)
Utang perhitungan pihak ketiga
2)
Pendapatan diterima dimuka / pendapatan yang ditangguhkan
3)
Utang jangka pendek lainnya
Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal g.
Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.
17
BAB.V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
A.
PENDAPATAN
Pendapatan
Rp. 195.275.000 ,-
Jumlah tersebut merupakan : Pendapatan asli daerah - Hasil retribusi daerah
Rp.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. Jumlah
Rp.
0,195.275.000,195.275.000,-
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran. B. BELANJA Belanja
Rp. 2.319.588.195,-
Jumlah tersebut merupakan 1. Belanja operasi terdiri dari : a. Belanja pegawai
Rp. 1.843.593.834,-
b. Belanja barang
Rp.
306.859.811,-
c. Belanja Hibah
Rp.
152.387.500 -,-
Jumlah
Rp. 2.302.841.145 ,-
2. Belanja modal terdiri dari a. Belanja peralatan dan mesin
Rp.
16.747.050,-
b. Belanja gedung dan bangunan Rp. c. Belanja jalan,irigasi dan jaringan Rp. d. Belanja aset tetap lainnya Rp. e. Belanja aset lainnya Rp Jumlah Rp. 16.747.050,Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran.
18
C.ASET Aset (Intrakomtabel yang ada di Neraca)
Rp 1.602.183.799,00
Aset tersebut merupakan : a. Aset Lancar
:
Rp
226.544.950,00
b. Aset Tetap
:
Rp
1. 375.628.899,00
-
Tanah
: Rp.
27.500.000,00
-
Peralatan dan mesin
: Rp.
366.322.650,00
-
Gedung dan bangunan : Rp.
981.806.249,00
-
Aset lainnya
: Rp.
Aset Lancar
Rp.
1) Kas di Bendahara Pengeluaran
226.544.950,00
Rp 0,00
Akun ini menggambarkan saldo kas per 31 Desember 2014 yang ada di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 (tidak ada saldo kas). Semua kewajiban pajak telah selesai disetorkan di tahun 2014, demikian pula sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 10.974.409,- telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2014 2). Piutang lain-lain sebesar Rp. 225.000.000,Piutang lain-lain merupakan bunga atas pinjaman penguatan
modal dengan
perincian : tahun 2015 dan 2016 No
Nama Koperasi
2015
2016
1
Kopdit Pinunjul (2010)
75.000.000
0
2
Kopdit Pinunjul (2011)
75.000.000
75.000.000
3). Persediaan Rp. 1.544.950,Persediaan tersebut berupa persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), persediaan alat listrik dan persediaan barang cetakan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.544.950,00 yang berupa 25 jenis barang (sesuai Berita Acara stock opname) No
Uraian Persediaan
1
Persediaan ATK
2 3
Volume
Nilai
19 jenis
1.028.550,00
Persediaan Alat listrik
2 jenis
249.400,00
Persediaan Barang cetakan
4 jenis
267.000,00 1.544.950,00
19
Aset Tetap
Rp. 1.375.628.899,00
Akun ini menggambarkan saldo aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun rincian mutasi aset tetap selama Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: Saldo awal tahun 2014 per 01 Januari 2014 Rp 1.362.981.849,00 Dengan perincian : -
Tanah
Rp.
27.500.000,00
-
Peralatan dan mesin
Rp.
353.675.600,00
-
Gedung dan bangunan
Rp.
981.806.249,00
-
Aset tetap lainnya
Rp.
Daftar selengkapnya ada di lampiran inventaris barang. Pada tahun 2014 mutasi aset penambahan dan pengurangan barang aset sebagai berikut : Mutasi penambahan aset tetap tahun 2014 sebesar Rp 31.747.050,00 dengan rincian sebagai berikut : Mesin dan Peralatan dari belanja Modal -
Printer laserjet HP
1 buah
Rp.
1.300.000,00
-
Printer injet
1 buah
Rp.
550.000,00
-
Sepeda motor
1 buah
Rp.
14.897.050,00
Rp.
16.747.050,00
Jumlah
Mutasi antar SKPD berdasarkan berita Acara No. : 028/4077/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan perincian sebagai berikut : -
Mobil Suzuki ST 130 1360 CC
Mutasi kurang
1 buah
Rp. 15.000.000,00
tahun 2014 telah dilaksanakan penghapusan barang aset
berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo No. : 337 Tahun 2014 penghapusan Barang Milik Daerah berupa alat angkut kendaraan dinas roda empat dan roda dua di SKPD sebesar Rp. 19.100.000,00 : dengan perincian sebagai berikut : -
Kendaraan dinas roda 4 Zebra
1 buah
Rp. 19.100.000,00
20
Jumlah aset per 31 Desember 2014
dikelompokkan menjadi dua sbb:
1. Intrakomtabel masuk di Neraca - Tanah
Rp.
27.500.000,00
- Peralatan dan mesin
Rp.
366.322.650,00
- Gedung dan bangunan
Rp.
981.806.249,00
- Aset tetap lainnya
Rp.
0,00 -
Rp. 1.375.628.899,00 2. Extrakomtabel (tidak masuk neraca) : - Tanah
Rp.
–
- Peralatan dan mesih
Rp.
9.546.000,00
- Gedung dan bangunan
Rp.
-
Rp.
9.546.000,00
Jumlah
Jumlah saldo akhir Total Aset per 31 Desember 2014 sbb: 1). Tanah
Rp.
27.500.000,00
2). Peralatan dan mesin
Rp.
375.868.650,00
3). Gedung dan bangunan
Rp.
981.806.249,00
4). Aset tetap lainnya
Rp.
-
Rp.
1.385.174.899,00
Jumlah Aset Lainnya
Aset Lainnya per 31 Desember 2014 yang terdiri dari : Rp. 5.000.000,Aset lainya merupakan aset tidak berwujud berupa aplikasi data base koperasi dan UMKM sebesar Rp. 5.000.000,Aset tidak berwujud tidak masuk dalam daftar inventaris barang milik daerah.
D. Kewajiban
Rp
0,00
Kewajiban tersebut adalah Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Utang PFK ini adalah pajak yang belum disetor dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 (tidak ada utang PFK). Lebih lanjut jumlah kewajiban jangka pendek selama 6 bulan (Januari s/d Juni) tahun 2014 yang berasal dari Belanja Langsung sebagai berikut :
21
Uraian 1.PPh.21 2.PPh.22 3.PPn 23 4. PPn 5.PPh psl.4(2) 6.Pajak Daerah
Pungut
Jumlah
Setor
8.894.450 2.251.407 2.477.218 16.420.023
8.894.450 2.251.407 2.477.218 16.420.023
3.788.450 33.831.548
3.788.450 33.831.548
E. Ekuitas Dana
Rp 1.607.173.849,00
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Dana tersebut merupakan : a. Ekuitas Dana Lancar
: Rp
226.544.950,00
b. Ekuitas Dana Investasi
: Rp
1.380.628.899,00
: Rp
1.607.173.849,00
Jumlah
Saldo-saldo akun ekuitas dana per 30 Juni 2014 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Ekuitas Dana Lancar Terdiri dari : -
Cadangan untuk piutang
:
Rp. 225.000.000,00
-
Cadangan untuk Persediaan
:
Rp
Jumlah
1.544.950,00
Rp. 226.544.950,00
Ekuitas Dana Investasi Terdiri dari : - Diinvestasikan dalam Aset Tetap
:
Rp 1.375.628.899,00
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
:
Rp
:
Rp 1.380.628.899,00
5.000.000,00
(tidak termasuk dana cadangan) Jumlah
ASET LAINNYA Merupakan saldo per 31 Desember 2014 yang terdiri dari :
NIHIL
22
D. KEWAJIBAN Saldo per 31 Desember 2014 yang terdiri dari : NIHIL
E. EKUITAS DANA 1. Ekuitas Dana lancar
Rp.
226.544.950,00
2. Ekuitas Dana investasi
Rp.
1.380.628.899,00
Rp.
1.607.173.849,00
Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan R/K PPKD Rp .
1.280.395.548,91
jumlah tersebut merupakan saldo penerimaan SP2D setelah dikurangi dengan penyetoran pendapatan SKPD
23
BAB. VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
a. SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, mempunyai alamat di Jln. Kawijo No. 4 Pengasih, Kulon Progo Telp. (0274) 773270
b. Dibentuk berdasarkan Perda No. 68 tahun 2008
tanggal 28 Desember 2008, tentang
Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulkon Progo dengan tugas / kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Sekretariat : a. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian b. Melaksanakan kegiatan perencanaan c. Melaksanakan kegiatan keuangan d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Dinas e. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Pemberdayaan : a. Menyelenggaran permberdayaan sumber daya manusia b. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Permodalan : a. Menyelenggarakan pengembangan permodalan b. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan simpan pinjam c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
24
4. Bidang Kelembagaan : a. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan b. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu : a. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas
melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan b. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari sejumlah dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional tertentu yang
dikoordinir oleh tenaga
fungsional senior selaku ketua kelompok. c. Jumlah Jabatan Fungsional tertentu dapat dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. d. Jumlah Jabatan Fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja e. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut (Terlampir) .
25
BAB. VII . P E N U T U P
1).
Dalam tahun anggaran 2014, SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Kulon Progo memperoleh alokasi Anggaran Rp. 2.359.388.605,- yang terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.735.541.775,-
- Belanja Langsung
Rp.
623.846.830,-
Sedangkan realisasi untuk : - Belanja tidak Langsung
Rp. 1.717.538.783,-
- Belanja Langsung
Rp. 602.049.412,- atau
96,51 % dari anggaran
tersedia. 2). Dana sebesar Rp. 602.049.412,,- tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD yang meliputi : 7 program 34 Kegiatan dan belanja pegawai / barang . Kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik.
3). Target penerimaan Rp. 195.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 195.275.000,atau 100,04 %.
Wates,
Januari 2015
Ka.Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
Dra. SRI HARMINTARTI, MM NIP. 19630729 199403 2 005
26 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA
SEKRETARIAT
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Bidang Kelembagaan dan UMKM
Kepala Bidang Permodalan
Kepala Bidang Pemberdayaan
Kepala Seksi Lembaga
Kepala Seksi Pengembangan Permodalan
Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kepala Seksi Data dan Informasi
Kepala seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha
Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
