LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SETU BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DI SETU

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Nomor : Tanggal :

04/LHP/XVIII.SRG/04/2014 14 April 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................... SIMPULAN PEMERIKSAAN........................................................................................ BAB I. GAMBARAN UMUM................................................................................... 1.1. Dasar Pemeriksaan.................................................................................... 1.2. Tujuan Pemeriksaan.................................................................................. 1.3. Jenis Pemeriksaan..................................................................................... 1.4. Standar Pemeriksaan................................................................................. 1.5. Metodologi Pemeriksaan.......................................................................... 1.6. Objek Pemeriksaan................................................................................... 1.7. Cakupan Pemeriksaan.............................................................................. 1.8. Batasan dan Kendala Pemeriksaan........................................................... BAB II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN………………………………………………………...................... BAB III HASIL PEMERIKSAAN.............................................................................. 3.1 Perencanaan Terdapat Perencanaan Barang Yang Tidak Sesuai Kebutuhan pada Dinas Pendidikan…………………………………………..................... 3.2 Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengadaan Tahun 2009 – 2012 Belum Ditetapkan Status Penggunaannya………………………………............ 3.3 Pemanfaatan 3.3.1 Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan BMD Belum Tertib dan Terdapat Potensi Penerimaan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Tanah untuk Sarana Pelayanan Umum yang Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp318.301.140,00…………………… 3.3.2 Kerja sama Pemanfaatan Aset Tanah di Komplek Segitiga Ciputat Tidak Menguntungkan dan Menjamin Keamanan Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan …..…………………………. 3.4 Pengamanan 3.4.1 Aset Tanah yang Tercatat pada Buku Inventaris Seluas 7.180 M2 Sebagian dikuasai Pihak Lain ……………………………………. 3.4.2 Tanah Eks Kekayaan Desa Minimal Seluas 756.213 M2 dan Senilai Rp363.519.462.000,00 Belum Tercatat Dalam Buku Induk Inventaris Tanah Pemerintah Kota Tangerang Selatan …............... 3.5 Penilaian Penilaian Aset Dinas Pendidikan pada Kartu Inventaris Barang dan Buku Induk Inventaris Kurang Akurat……………………….................. 3.6 Penatausahaan Pencatatan Aset pada Kartu Inventaris Barang dan Buku Induk Inventaris Kurang Akurat……………………………………………….. 3.7 Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 3.7.1 Penatausahaan Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman Belum Tertib …………………….................................................. 3.7.2 Aset Perolehan PSU dari Pengembang Seluas 4.934.082,83 M2 BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

i iii iv v 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 7

7

9

10

14

19

21

25

28

33

i

Senilai Rp6.158.861.689.790,00 Belum Tercatat Dalam Daftar Aset …………………………......................................................... 39 3.7.3 Pemanfaatan Aset Perolehan PSU Oleh Pihak Ketiga Tanpa Ijin Berindikasi Kerugian Daerah Sebesar Rp10.413.476.215,80.......... 46 LAMPIRAN

BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

ii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1.1

Aset Tetap per 30 Juni 2013

2

Tabel 3.1

Rincian Fasilitas Komersil dan Non Komersil

12

Tabel 3.2

Tanah Kekayaan Eks Desa yang Belum Tercatat dalam KIB A

22

Tabel 3.3

Tanah Kekayaan Eks Desa yang Dikuasai Pemerintah Kota Tangerang Selatan

22

Tabel 3.4

Tanah Kekayaan Eks Desa yang Dikuasai Pihak Lain

23

Tabel 3.5

Buku Inventaris Tanah Per 31 Desember 201

27

Tabel 3.6

Nilai Aset pada Buku Induk Inventaris Tahun 2012

31

Tabel 3.7

Pengembang Yang Sudah Selesai Pembangunannya Tetapi Belum menyerahkan PSU

36

Tabel 3.8

Pengembang yang Menyerahkan PSU Tahun 2009 - 2013

37

Tabel 3.9

PSU Perolehan Penguasaan Sepihak

37

Tabel 3.10

BAST PSU PT. BSD, Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang

40

Tabel 3.11

PSU Perolehan dari Perumahan Alam Sutera

42

Tabel 3.12

PSU Perolehan dari Perumahan Pamulang Permai I

43

Tabel 3.13

Perbedaan BAST dan KIB pada Perumahan Pamulang Permai I

43

Tabel 3.14

PSU Perolehan dari Perumahan Pamulang Permai II

44

Tabel 3.15

Perbedaan BAST dan KIB pada Perumahan Pamulang Permai II

44

Tabel 3.16

PSU Perolehan dari Perumahan Pamulang Permai II

44

Tabel 3.17

Perbedaan BAST dan KIB pada Perumahan Pamulang Permai II

45

Tabel 3.18

PSU Perolehan dari Perumahan Taman Sari Pesona Bali

45

Tabel 3.19

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir PT. BSD, Tbk

48

Tabel 3.20

Surat Penunjukkan Kerjasama PT. Satria Dharma Nusantara (Satria Parking) selaku Pengelolaan Parkir Ruko Sutera Niaga

51

Tabel 3.21

Omzet Parkir PT. SDN pada Ruko Sutera Niaga I, II dan II

52


iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Lampiran

1 2

Lampiran

3

Lampiran

4

Lampiran

5

Lampiran

6

Lampiran

7

Daftar Kerja Sama Penggunaan PSU Oleh Pihak Lain Tanah Eks Kekayaan Desa yang Dikuasai Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pihak Lain Rekapitulasi Peralatan dan Mesin Dengan Nilai Tidak Wajar Perbandingan Luas Tanah Dalam KIB dengan Luas Penetapan Status Eks Kabupaten Tangerang Daftar Pengembang yang Sudah Selesai Pembangunannya Tetapi Belum Menyerahkan PSU Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Bumi Serpong Damai dari PT. Bumi Serpong Damai Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Potensi Penerimaan Dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum


iv


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS MANAJEMEN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Pengguna Laporan : Pemerintah Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Setu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk (1) menilai apakah Sistem Pengendalian Intern atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah telah memadai, (2) menilai apakah informasi keuangan terkait manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah telah disajikan secara wajar, dan (3) menilai apakah manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan kami laksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK RI, yang meliputi prosedur-prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK RI menemukan 12 (dua belas) temuan pemeriksaan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, antara lain: 1. Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan BMD Belum Tertib dan Terdapat Potensi Penerimaan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Tanah untuk Sarana Pelayanan Umum yang Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp318.301.140,00; 2. Kerja sama Pemanfaatan Aset Tanah di Komplek Segitiga Ciputat Tidak Menguntungkan dan Menjamin Keamanan Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan; 3. Aset Tanah yang Tercatat pada Buku Inventaris Seluas 7.180 M2 Sebagian dikuasai Pihak Lain; 4. Tanah Eks Kekayaan Desa Minimal Seluas 756.213 M2 dan Senilai Rp363.519.462.000,00 Belum Tercatat Dalam Buku Induk Inventaris Tanah Pemerintah Kota Tangerang Selatan; 5. Aset Perolehan PSU dari Pengembang Seluas 4.934.082,83 M2 Rp6.158.861.689.790,00 Belum Tercatat Dalam Daftar Aset; dan

Senilai

6. Pemanfaatan Aset Perolehan PSU Oleh Pihak Ketiga Tanpa Ijin Berindikasi Merugikan Daerah Sebesar Rp10.413.476.215,80. Berdasarkan pemeriksaan kami, Pemerintah Kota Tangerang Selatan seperti yang telah kami BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

v

sebutkan di atas menunjukkan bahwa manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan lainnya yang digunakan sebagai kriteria dalam pemeriksaan ini.


vi

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Dasar Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 1.2 Tujuan Pemeriksaan Pemerikaan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk menilai apakah : a. Sistem pengendalian intern atas manajemen aset telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian secara efektif; b. Informasi keuangan terkait manajemen aset telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diterapkan secara konsisten; c. Pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3 Jenis Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 1.4 Standar Pemeriksaan Standar yang digunakan dalan pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 yang diterbitkan BPK-RI. 1.5 Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan dirancang dan dilaksanakan sebagai berikut. a. Perencanaan Pemeriksaan 1. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan 2. Pemahaman atas Entitas 3. Penilaian Risiko dan SPI 4. Materialitas Pemeriksaan dan Metode Uji Petik (Sampling) Materialitas dan metode sampling yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut: a) Materialitas Pemeriksaan Materialitas pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal yaitu: (1) BMD senilai minimal Rp.100.000.000,00 dan/atau (2) BMD yang bernilai strategis terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja dan/atau; (3) BMD yang digunakan untuk pelayanan umum. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

1

b) Metode Sampling yang Dipakai Metode sampling secara acak terhadap aset yang dianggap material berdasarkan persyaratan di atas. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1. Pengumpulan dan Analisis Bukti 2. Penyusunan Temuan Pemeriksaan 3. Penyampaian Temuan Pemeriksaan c. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 1. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan 1.6 Objek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan 1.7 Cakupan Pemeriksaan Cakupan pemeriksaan meliputi posisi aset tetap Pemerintah Kota Tangerang Selatan per 30 Juni 2013 sebesar Rp3.081.341.498.558,70 dengan rincian sebagai berikut. Tabel.1.1 Aset Tetap per 30 Juni 2013 No.

ASET TETAP

NILAI

1

Tanah

1.240.652.023.726,41

2

Peralatan dan Mesin

458.354.801.237,00

3

Gedung dan Bangunan

527.876.012.437,29

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

720.281.557.915,00

5

Aset Tetap Lainnya

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

JUMLAH

20.953.024.727,00 113.224.069.516,00

3.081.341.489.558,70

1.8 Batasan dan Kendala Pemeriksaan Hambatan yang ada saat melakukan pekerjaan lapangan yaitu kesulitan memperoleh data PSU yang telah diserahkan dan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait pengelolaan aset. Hal ini disebabkan sebagian besar aset Kota Tangerang Selatan merupakan pelimpahan dari Kabupaten Tangerang dan juga terdapat pemanfaatan aset yang telah terjadi beberapa tahun yang lampau.


2

BAB II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelaahan komponen SPI yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memadai sehingga masih perlu dilakukan review dan pembenahan demi tercapainya pengendalian intern yang optimal dalam rangka pengelolaan aset tetap. Penelaahan terhadap komponen SPI atas pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut. 2.1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian menunjukkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi sikap, kesadaran dan tindakan manajemen terhadap lingkungan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian antara lain mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek sumber daya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian atas manajemen aset pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memadai. Lingkungan Pengendalian atas manajemen aset pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan sebagai berikut : a. Integritas dan Nilai Etika. Penegakan atas nilai integritas dan nilai etika dari segenap pejabat pengelola barang daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) khususnya mengenai pengelolaan barang daerah belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa para pengguna barang kurang optimal dalam menjalankan tupoksinya, seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah tidak optimal dalam melaksanakan tugas yang menjadi tupoksinya dalam melaporkan dan mengajukan usulan penetapan status penggunan dan penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui pembantu pengelola. Di samping itu, Pengurus barang pada masing-masing SKPD tidak cermat dalam mencatat BMD pada KIB b. Komitmen terhadap Kompetensi Komitmen terhadap kompetensi dari segenap Pejabat Pengelola Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum dilaksanakan secara memadai. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai mencakup jumlah personil, kurangnya pelatihan dan kurangnya pengalaman kerja personil untuk melaksanakan pengelolaan barang daerah. Para pengurus barang yang diangkat berdasarkan SK Walikota Tangerang Selatan tersebut, belum sepenuhnya dapat BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

3

melaksanakan pekerjaan pengelolaan barang daerah yang dikelolanya karena masih harus melaksanakan tugas-tugas lain di luar tugas pengurus barang. Kondisi ini mengakibatkan para pengurus barang belum melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal. Pada SKPD yang memiliki unit kerja/UPTD yang relatif banyak dibandingkan dengan yang lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, masih terdapat pengurus barang/penyimpan barang yang melakukan perangkapan tugas/jabatan. Pada Dinas Pendidikan yang ada hanya Pengurus Barang namun tidak memiliki Pembantu Pengurus Barang, sedangkan beban kerja Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan relatif lebih berat dibandingkan SKPD lainnya karena banyaknya sekolah/UPTD yang berada di bawah Dinas Pendidikan. c. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen Pemerintah Daerah cukup memahami adanya prosedur-prosedur dalam mengoperasikan pemerintahan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan barang daerah, Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku. Kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pegawai pelaksana pengelola barang daerah. Sebagai contoh, dalam para pengurus barang pada masingmasing SKPD melakukan pencatatan barang milik daerah yang kurang informatif dalam masing-masing KIB. d. Struktur Organisasi Struktur organisasi atas pengelolaan aset sebagai berikut: 1)

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, sebagai Pengelola Barang dan dibantu oleh Pembantu Pengelola Barang yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pelaksanaan tugas pengelolaan aset seharihari dilakukan oleh Bidang Aset DPPKAD yang menyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pengelolaan Aset, Administrasi, Mutasi, Pemanfaatan dan dan Pemberdayaan Aset. Khusus aset yang berasal dari Prasaranan dan Sarana Umum (PSU) dalam pelaksanaannya terkait juga dengan Dinas Tata Kota yaitu Seksi Pemukiman yang menyelenggarakan tugas verifikasi atas aset-aset yang berasal dari PSU yang diserahkan oleh pengembang. Namun dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset ini terdapat kelemahan yaitu verifikasi atas aset yang berasal dari PSU pengembang yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Bidang Aset bukan oleh Dinas Tata Kota dhi. Seksi Pemukiman yang memiliki Tupoksi tersebut.

2)

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dan ditatausahakan oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;

2.2. Penilaian Risiko Penilaian/penaksiran risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mencakup pertimbangan yang memadai terhadap resiko yang timbul dari inventarisasi dan penyajian posisi aset tetap pada neraca daerah. Dari pengujian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pada umumnya dalam penyajian aset tetap masih terdapat kelemahankelemahan, seperti belum seluruh aset tetap dicantumkan dalam Kartu Inventaris Barang BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

4

maupun neraca, terutama untuk asset- aset yang diperoleh dari PSU dan kekayaan eks desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat resiko yang cukup besar atas pengelolaan barang daerah. 2.3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilakukan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Kebijakan dan Prosedur Kerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan walikota atau keputusan walikota/keputusan sekretaris daerah, yaitu : 1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah; 4) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah; 5) Keputusan Walikota Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; 6) Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pengurus dan Penyimpan Barang. Hasil pengujian SPI diketahui bahwa kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : 1) Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki Peraturan Daerah terkait PSU dan Peraturan Walikota terkait penyerahan PSU Perumahan dan Pemukiman yang mengatur tatacara, mekanisme, hak dan kewajiban serta sanksi dalam serah terima prasarana, sarana dan utilitas, serta dapat mengikat pengembang untuk memenuhi kewajibannya. 2) Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki Peraturan Daerah terkait Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah. 3) Pemerintah Kota Tangerang belum menetapkan status penggunaan barang hasil pengadaan tahun 2009-2012 sehingga tidak adanya kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab Kepala SKPD terhadap barang milik daerah yang ada di SKPD. b. Pengendalian atas Sistem Informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memiliki Sistem/Aplikasi terkait pencatatan dan penyajian Laporan Aset/Barang Milik Daerah yaitu SIMBADDA. Output dari SIMBADDA tersebut antara lain berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) akan tetapi sistem tersebut masih belum digunakan/belum secara optimal digunakan. Hal ini karena SIMBADDA belum bisa menghasikan output berupa daftar inventaris barang daerah sebagaimana diharapkan sehingga tidak dapat dipergunakan.


5

c. Pemisahan Fungsi dalam Organisasi Pemisahan fungsi antar pihak-pihak/bagian yang terlibat dalam pengelolaan barang daerah bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi dengan segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Struktur organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang mengatur organisasi dan tata kerja masing-masing dinas. Struktur organisasi secara keseluruhan tersebut, diarahkan kepada pembagian kewenangan antara SKPD dan menghindari duplikasi pelaksanaan satuan tugas oleh beberapa SKPD. Sedangkan Pengelolaan Barang Daerah diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mengatur secara jelas tupoksi dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. 2.4. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi untuk memelihara akuntabilitas pelaporan. Sistem akuntansi tersebut dapat mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah, menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci untuk memungkinkan pengelompokan transaksi tersebut bagi pelaporan keuangan, mengukur nilai transaksi dengan cara memungkinkan pencatatan nilai keuangan yang layak. Hasil dari pengujian SPI menunjukkan bahwa proses pencatatan yang dilakukan masih belum optimal sehingga belum dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan andal atas nilai aset Kota Tangerang Selatan. Ketidaklengkapan informasi tersebut seperti yaitu kode lokasi, luas, tahun beli/perolehan, letak/alamat, status tanah,penggunaan. Pencatatan atas peralatan dan mesin yang masih dinilai 1 dan bahkan tidak memiliki nilai, pencatatan secara gabungan. Pencatatan atas peralatan dan mesin yang tidak lengkap seperti tidak dicantumkannya informasi nomor polisi, nomor BPKB, nomor rangka dan nomor mesin atas kendaraan bermotor. Pencatatan atas gedung/bangunan secara tidak akurat dan tidak lengkap seperti luas bangunan yang diisi dengan keterangan 1 paket, data asal-usul bangunan dan tahun perolehan yang tidak diisi. Pencatatan atas Jalan, jaringan dan irigasi (KIB D) secara tidak lengkap dan tidak akurat seperti data alamat, jenis konstruksi, panjang, lebar yang tidak dicantumkan serta pencatatan luas dengan dicatat secara per paket. 2.5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Manajemen melakukan pemantauan terhadap pengendalian untuk mengetahui apakah pengendalian tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemantauan atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum dilakukan secara teratur dan rutin, baik oleh atasan langsung dalam bentuk pengawasan melekat maupun Inspektorat dalam bentuk kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional dan manajemen pengelolaan aset daerah.


6

BAB III HASIL PEMERIKSAAN 3.1. Perencanaan Temuan - Terdapat Perencanaan Barang Yang Tidak Sesuai Kebutuhan pada Dinas Pendidikan Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Namun sampai saat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki Peraturan Walikota tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) barang apa yang dibutuhkan; 2) dimana dibutuhkan; 3) bilamana dibutuhkan; 4) berapa biaya; 5) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan; 6) alasan-alasan kebutuhan; dan 7) cara pengadaan. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada dua sekolah SMPN di Kota Tangerang Selatan yaitu SMPN 4 dan SMPN 17 diketahui bahwa terdapat barang yang diterima sekolah tidak sesuai kebutuhan dan sekolah tidak pernah mengajukan proposal permintaan barang dimaksud. Berdasarkan dokumen yang ada dan hasil pemeriksaan fisik barang diketahui bahwa pada tahun 2013 SMPN 4 telah menerima Peralatan Teknologi Dasar Untuk SMP dan Alat Praktek & Peraga Siswa. Kemudian pada Tahun 2012 SMPN 4 juga menerima Alat peraga KIT IPS dan KIT IPA Biologi. Namun barang tersebut tidak atas permintaan pihak SMPN 4. Selain itu alat peraga yang diterima pada tahun 2012 dan 2013 tersebu tidak dapat digunakan karena ada pergantian kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Penggantian kurikulum tersebut menggantikan pendidikan Teknologi Dasar menjadi Kewirausahaan, Pembukuan dan Prakarya. Sebagian besar alat peraga yang diterima pada tahun 2012 tersebut belum digunakan dan masih tersegel, seperti : Model Mata Manusia, KIT Simulasi Zat-Zat Berbahaya pada Organ Tubuh, Model Telinga Manusia, Mikro Slide-berbagai mulut serangga, dan Poster KIT Bentang Alam. Kemudian pada Tahun 2013 SMPN 17 telah menerima mesin jahit sebanyak 10 unit dari Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Atas pengadaan mesin jahit tersebut pihak SMPN 17 tidak pernah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Mesin jahit tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan SMPN 17 karena kurikulum pada tahun pelajaran 2013/2014 tidak ada pelajaran terkait penggunaan mesin jahit.


7

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 1) Lampiran Bagian III.2.e yang menyatakan bahwa Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masingmasing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) barang apa yang dibutuhkan; b) dimana dibutuhkan; c) bilamana dibutuhkan; d) berapa biaya; e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan; f) alasan-alasan kebutuhan; dan g) cara pengadaan. 2) Pasal 6 ayat (4) poin a yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 3) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. b. Perda Kota Tangerang Selatan No.10 Tahun 2011 1) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang menyusun : a) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; b) Standarisasi harga. 2) Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 3) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Standarisasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, dan standarisasi harga. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Pengadaan barang tidak efektif dan pemborosan keuangan daerah; b. Membebani pihak sekolah untuk menyimpan dan mengadmistrasikan barang milik daerah yang tidak sesuai kebutuhan. Hal tersebut disebabkan: a. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki standar sarana dan prasarana kerja; b. Perencanaan pengadaan BMD oleh Kepala Dinas Pendidikan masih lemah; c. Pengadaan barang tidak memiliki acuan/pedoman yang jelas berdasarkan rencana kebutuhan sekolah secara riil (renbut sekolah) dengan memperhatikan skala prioritas.


8

Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa : a. Peraturan tentang standar sarana dan prasarana kerja akan segera disusun. b. Pengadaan Alat Peraga Peralatan Teknologi Dasar untuk SMP pada prinsipnya direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Alat peraga tersebut masih digunakan untuk kelas 8 dan kelas 9 bagi sekolah yang masih menggunakan kurikulum KTSP. Sedangkan untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, alat peraga tersebut digunakan untuk Mata Pelajaran Prakarya. c. Pengadaan mesin jahit digunakan untuk kelas 8 dan kelas 9 pada SMP yang masih menggunakan kurikulum KTSP, yaitu dalam Mata Pelajaran Pengembangan Diri. Sedangkan untuk SMP yang melaksanakan kurikulum 2013, alat/mesin tersebut digunakan untuk kelas 7 pada Mata Pelajaran Prakarya. Rekomendasi – BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar : a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang telah melaksanakan pengadaan BMD tidak berdasarkan kebutuhan sekolah (renbut sekolah) dan memperhatikan skala prioritas; b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya membuat perencanaan pengadaan barang berdasarkan rencana kebutuhan dari sekolah-sekolah dengan memperhatikan skala prioritas; c. Menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota terkait Standar Sarana dan Prasarana Kerja. 3.2. Penggunaan Temuan - Barang Milik Daerah dari Pengadaan Tahun 2009 – 2012 Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah (BMD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status penggunaan barang milik daerah pada masingmasing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab kepala SKPD. Penetapan status penggunaan barang milik daerah diawali laporan pengguna barang kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya. Atas dasar tersebut dilakukan penelitian atas kebenaran usulan dan selanjutnya pengelola mengajukan usul kepada kepala daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Berdasarkan keterangan dari Bidang Aset DPPKAD Pemerintah Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa barang milik daerah hasil pengadaan dari tahun 2009 – 2012 belum ditetapkan status penggunaannya dengan keputusan Walikota. Pemerintah Kota Tangerang Selatan baru menetapkan status penggunaan untuk barang milik daerah/aset yang berasal dari Eks Kabupaten Tangerang, yaitu Keputusan Walikota No.032.1/Kep.67-Huk/2012 Tanggal 14 Maret 2012. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:


9

a. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah b. Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 yang menyatakan bahwa Tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah point 2 bahwa Pembantu Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Walikota melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab kepala SKPD terhadap barang milik daerah yang ada di SKPD. Hal tersebut disebabkan : a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah tidak optimal dalam melaksanakan tugas yang menjadi tupoksinya dalam melaporkan dan mengajukan usulan penetapan status penggunan dan penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui pembantu pengelola. b. Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah kurang optimal dalam meneliti dan mengajukan usul penggunaan Barang Milik Daerah kepada Walikota. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari hasil pengadaan tahun 2009-2012 sampai saat ini masih dalam proses penetapan. Rekomendasi – BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan segera menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari hasil pengadaan tahun 2009-2012. 3.3. Pemanfaatan 3.3.1 Temuan - Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan BMD Belum Tertib dan Terdapat Potensi Penerimaan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Tanah untuk Sarana Pelayanan Umum yang Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp318.301.140,00 Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap peran aktif swasta dalam rangka penyelenggaraan pendidikan serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mendayagunakan BMD yang belum dimanfaatkan oleh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa. Dalam rangka memanfaatkan BMD khususnya aset yang berasal dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak lain. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan kerjasama menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :


10

a. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pemanfaatan kekayaan daerah masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebenarnya telah mempunyai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum. Namun selama ini pelaksanaan atas Peraturan Walikota tersebut masih belum dilakukan, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum menerima retribusi pemakaian kekayaan daerah terkait pemanfaatan aset. b. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki database kerjasama pemanfaatan BMD yang berasal dari PSU Kerjasama pemanfaatan BMD tersebut berasal dari aset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 593/2426.2 – Aset/2010 dan Nomor 030/3827.a – DPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010. Dalam BAST tersebut disebutkan terhadap aset-aset yang masih dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maka pemanfaatannya masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya serta pemanfaatan aset yang digunakan pihak ketiga adapun pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas aset tersebut merupakan hak dan tanggungjawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan apabila penggunaan aset tersebut telah berakhir maka hak dan tanggungjawab barang tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan aset oleh pihak ketiga menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) Bidang Aset DPPKAD sebagai pihak yang memproses permohonan dan mengelola aset yang dimohonkan belum menatausahakan secara tertib mengenai aset fasos-fasum yang digunakan pihak ketiga. 2) Bidang Aset DPPKAD belum memiliki database PSU sehingga menyulitkan dalam pengawasannya serta tidak terdapat kartu kendali/monitoring yang dapat memberikan informasi tentang jumlah PSU yang telah digunakan/dimanfaatkan pihak ketiga, periode penggunaan, jumlah retribusi yang diterima serta jumlah kewajiban retribusi yang belum diterima Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 3) Selain itu Bidang Aset belum seluruhnya mengelola arsip dokumen persetujuan dan bukti penerimaan kompensasi/sewa/retribusi atas penggunaan aset oleh pihak ketiga tersebut. c. Terdapat 8 kerjasama pemanfaatan aset hasil PSU yang sudah berakhir masa perjanjian tetapi belum diperpanjang dan belum dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kerjasama pemanfaatan PSU oleh pihak ketiga dituangkan dalam keputusan walikota tentang persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian atas persetujuan tersebut dibuatkan perjanjian sewa antara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

11

DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan pihak ketiga. Adapun jenis pemanfaatan aset PSU tersebut melalui cara sewa baik untuk komersial maupun non komersial. Saat ini, seluruh PSU yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tesebut merupakan PSU eks Kabupaten Tangerang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 030/Kep.172UM/SETDA/XI/2012 tentang Fasos/Fasum Komersial dan Non Komersial, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 46 terkait dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan BMD yang tidak diperuntukkan untuk SKPD dan merupakan fasos/fasum komersial dan non komersial. Dalam Surat Keputusan tersebut mengatur pembagian fasilitas komersial dan fasilitas non komersial. Adapun yang dimaksud fasilitas komersial diperuntukkan sarana pendidikan swasta, kolam renang, dan Pasar Tani, sedangkan fasilitas non komersial diperuntukkan sarana peribadatan dan panti sosial. Rincian fasilitas komersial dan non komersial pada Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Rincian Fasilitas Komersil dan Non Komersil No

Jenis Fasum/Fasos

A

Non Komersial

1

Sarana Peribadatan

2

Panti Sosial

Jumlah

141 1

Jumlah A

142

B

Komersial

1

Sarana Pendidikan

2

Sarana Umum Lainnya

6

Jumlah B

26

T o t a l J u m l a h (A+B)

20

168

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan aset hasil PSU diketahui terdapat delapan (8) Kerjasama Pemanfaatan PSU yang sudah berakhir namun belum diperpanjang, sehingga berdampak pada potensi pendapatan hasil sewa aset yang belum diterima sebesar Rp Rp318.301.140,00. Nilai tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum, dengan ketentuan 1% x x Luas Lahan x Tahun. Dengan berpedoman kepada Perda tersebut diperoleh nilai retribusi hasil sewa pemakaian aset PSU minimal sebesar Rp318.301.140,00. (Perhitungan secara rinci diuraikan dalam Lampiran 1). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 48 yang menyatakan bahwa: 1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan; 2) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

12

3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian Sewa Menyewa; 4) Penyewaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut. 5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum, dengan ketentuan 1% x x Luas Lahan x Tahun. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berpotensi kehilangan BMD yang berasal dari penyerahan PSU yang dikuasai pihak lain dan terdapat potensi kekurangan penerimaan Kas Daerah minimal sebesar Rp318.301.140,00. Hal tersebut disebabkan : a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah belum sepenuhnya optimal mengatur pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah disetujui Walikota. b. Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah belum sepenuhnya menatausahakan kerjasama pemanfaatan aset secara tertib. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa : a. Sebagian pemanfaatan BMD sampai saat ini baru pada tahap persetujuan oleh Walikota dan akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara pihak pemohon dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. b. Terkait dengan peraturan daerah yang terkait dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah, saat ini sedang dilakukan pembahasan bersama DPRD. Ke depan, akan disusun juga database tentang pemanfaatan BMD yang berasal dari PSU. Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar: a. Melakukan inventarisasi atas kerjasama pemanfaatan BMD yang berasal dari PSU secara komprehensif dan hasilnya menjadi database pemanfaatan BMD; b. Melakukan evaluasi dan membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menguntungkan daerah serta menjamin keamanan dan kepemilikan aset milik daerah yang dikerjasamakan dalam jangka panjang; c. Menarik retribusi minimal sebesar Rp318.301.140,00 atas Kerjasama Pemanfaatan BMD dengan pihak III.


13

3.3.2 Temuan – Kerja sama Pemanfaatan Aset Tanah di Komplek Segitiga Ciputat Tidak Menguntungkan dan Menjamin Keamanan Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Buku Induk Inventaris Tanah (A) per periode 2012 sebesar Rp1.237.965.235.576,41. Atas aset tanah tersebut terdapat tanah yang bersumber dari penyerahan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 030/3827.a-DPPKAD/2010, aset berupa tanah yang telah diserahkan sebesar Rp877.852.456.263,41. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas aset tanah yang bersumber dari penyerahan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Komplek Segitiga Ciputat diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut : a.

Luas Tanah Komplek Segitiga Ciputat yang tercatat pada KIB seluas 36.880 M2 tidak sama dengan luasan tanah yang tercatat dalam sertifikat Aset tanah pada Komplek Segitiga Ciputat tercatat pada KIB A Pemerintah Kota Tangerang Selatan seluas 36.880 M2 dengan nilai sebesar Rp80.250.880.000,00. Sebelum Komplek Segitiga Ciputat diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta yaitu PT BMS untuk melakukan pengembangan/pembangunan atas Lahan di Komplek Segitiga Ciputat dan memperolah hak untuk mengelola selama 30 tahun. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT BMS Nomor 551.22/1755-Um/1992 Tanggal 4 Agustus 1992 yang di addendum dengan Addendum No. 511.2/3951-Um/1992 Tanggal 5 Oktober 1992. Berdasarkan Perjanjian tersebut diketahui hal sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan lahan seluas 42.550 M2 yang terbagi menjadi 5 bidang tanah untuk kemudian didirikan bangunan berupa pusat perbelanjaan, pasar, terminal dan fasilitas penunjang lainnya. 2) PT BMS berkewajiban membangun pusat perbelanjaan, pasar dan terminal serta fasilitas penunjang lainnya. 3) PT BMS dapat memanfaatkan/menggunakan bangunan pusat perbelanjaan dan pasar lantai II dan III atau menyerahkan pemanfaatan/penggunaan bangunan tersebut ke konsumen dan menerima uang pemanfaatan/penggunaan bangunan pusat perbelanjaan dari pihak konsumen. Jangka waktu perjanjian antara pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT BMS selama 30 tahun terhitung sejak diterbitkannya SHGB. Berdasarkan BAST aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa tanah Komplek Segitiga Ciputat yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan bukanlah seluas 42.550 M2 akan tetapi seluas 36.880 M2. Hal tersebut karena PT BMS belum membebaskan tanah milik warga seluas ± 5.670 M2. Berdasarkan dokumen sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah


14

tersebut diketahui luasan tanah seluas 37.205 m3 pada 5 HPL dengan rincian sebagai berikut. 1) HPL No.00001 Desa Ciputat, Luas Tanah 6.310 M2, a.n. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No.78/Ciputat/2000; 2) HPL No. 00002 Desa Ciputat, Luas Tanah 12.440 M2, a.n. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No. 72/Ciputat/2000; 3) HPL No.00010 Desa Ciputat, Luas Tanah 3.195 M2, a.n. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No. 222/Ciputat/2003; 4) HPL No.00001 Desa Cipayung, Luas Tanah 7.260 M2, a.n. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No. 80/Cipayung/2000; 5) HPL No.00003 Desa Cipayung, Luas Tanah 8.000 M2, a.n. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur No. 88/Cipayung/2001. Total luas tanah berdasarkan HPL tersebut tidak sama dengan luas tanah yang tercantum dalam BAST penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan seluas 36.880 M2 atau terdapat selisih seluas 325 M2 (37.205 M2 – 36.880 M2). Diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan berupa pusat perbelanjaan/mall, ruko, pasar dan fasilitas penunjang lainnya yang dikelola oleh pihak swasta dan PD Pasar Niaga Kerta Raharja milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. PD Pasar Niaga Kerta Raharja mengelola Pasar Tradisional Ciputat yang dibangun oleh pihak swasta di atas tanah seluas 5.670 M2. Bangunan terdiri dari 3 lantai seluas 14.516 M2 terdiri dari 1.364 kios. Sebagian dari kios-kios tersebut dikelola oleh pihak swasta yang membangun pasar tersebut dan sebagiannya lagi oleh PD Pasar Niaga Kerta Raharja. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir diketahui bahwa Pasar Tradisional Ciputat tersebut masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian terhadap sisa tanah lainnya seluas 31.210 M2 (36.880 M2 – 5.670 M2) yang di atasnya berdiri Mall Ciputat Plaza, Rumah Toko (Ruko) dan fasilitas penunjang lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun pengelolaan pengelolaan tanah dan Mall/ruko serta fasilitas penyunjang lainnya dikelola oleh pihak swasta tanpa adanya kompensasi atau royalti maupun hasil sewa atas pemanfaatan aset tersebut kepada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. b.

PT BMS tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian (wan prestasi) Berdasarkan perjanjian yang telah di-addendum diketahui bahwa PT BMS tidak memenuhi kewajiban diantaranya: 1) PT BMS belum membebaskan dan menyerahkan sejumlah aset tanah sesuai perjanjian. Berdasarkan surat perjanjian diketahui bahwa PT BMS mempunyai kewajiban untuk membebaskan tanah seluas ± 42.550 M2 milik pihak swasta/perorangan, dinas/instansi yang terletak di Kelurahan (dulu desa) Ciputat dan Cipayung Kecamatan Ciputat dan menyerahkannya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa PT BMS belum membebaskan tanah kas eks Desa Ciputat seluas 12.200 M2 yang sampai saat ini masih dikuasai masyarakat. Disamping itu, PT BMS juga belum


15

membebaskan tanah yang berada di Kelurahan (dulu desa) Cipayung seluas ± 5.000 M2 yang masih milik masyarakat. 2) PT BMS belum membangun terminal dan fasilitas penunjang. Sesuai perjanjian diketahui bahwa PT BMS mempunyai kewajiban untuk membangun terminal dan fasilitas penunjang lainnya yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan gambar site plan yang dibuat oleh PT BMS menunjukkan bahwa rencana pembangunan terminal dilakukan pada tanah seluas 4.400 M2. Namun pada kenyataannya tidak ada pembangunan terminal sesuai yang diperjanjikan. Diatas tanah tersebut telah dibangun Pasar Tradisional Ciputat yang dikelola oleh PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Hasil konfirmasi kepada Bidang Aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa perubahan fungsi bangunan tersebut tidak diikuti addendum kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT BMS. 3) PT BMS tidak menyerahkan prasaran lahan parkir Berdasarkan perjanjian diketahui bahwa PT BMS menyerahkan prasana berupa lahan parkir kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk dikelola oleh Pemda. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bidang aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa lahan parkir belum diserahkan oleh PT BMS kepada Pemerintah dhi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Lahan parkir yang terletak di Komplek Segitiga Ciputat tersebut ternyata dikelola sendiri oleh pihak PT BMS yang bekerjasam dengan PT SAS tanpa adanya ijin dan persetujuan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu pihak ketiga tersebut belum pernah memberikan konstribusi atau hasil sewa atas lahan parkir yang dikelola oleh PT BMS. Hasil konfirmasi dengan Bidang Pendapatan Non PBB dan BPHTB DPPKAD Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa penerimaan Omzet Parkir selama 1 tahun minimal sebesar Rp190.232.500,00 atau selama 4 tahun sebesar Rp760.939.000,00. Penerimaan omzet tersebut berdasarkan self assesment dari pengelola parkir. Pihak DPPKAD belum pernah melakukan pemeriksaan pajak parkir dari masing-masing Wajib Pajak. Omzet ini merupakan nilai yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nilai omzet tersebut belum memperhitungkan biaya-biaya maupun pajak parkir yang dikeluarkan/diperlukan dalam pengelolaan parkir tersebut. c. Pengamanan atas Tanah di Komplek Segitiga Ciputat Lemah Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan PT BMS diketahui bahwa jangka waktu perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal tersebut mengakibatkan waktu berakhirnya perjanjian tidak ada kepastian karena tergantung kepada pihak pengelola untuk mengurus HGB. Berdasarkan penjelasan Bidang Aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak memiliki dokumen / arsip Sertifikat HGB yang telah terbit di atas tanah milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Komplek Segitiga Ciputat.


16

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 32: 1)

2)

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada : 1) Pasal 36 yang menyatakan bahwa barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa. Pemanfaatan selain disewakan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Barang milik daerah dapat dipinjampakaikan yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah berdasarkan surat perjanjian. 2) Pasal 37 yang menyatakan bahwa kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka (a) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan (b) meningkatkan penerimaan daerah. 3) Lampiran VII.3.a. yang menyatakan bahwa Buku Inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Agar Buku Inventaris dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Berpotensi hilangnya aset serta membuka peluang aset berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah yang dapat merugikan pemerintah daerah; b. Indikasi kerugian daerah atas beberapa fasilitas sarana dan prasarana (terminal dan fasilitas penunjang lainnya) yang tidak dibangun oleh PT BMS; c. Indikasi kerugian daerah atas penerimaan pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak III tanpa ijin dan tanpa memberikan hasil sewa/kompensasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama 4 tahun minimal sebesar Rp760.939.000,00; Hal tersebut disebabkan karena: a. Perjanjian Kerja sama dengan PT BMS lemah, tidak menguntungkan serta memperhatikan keterjaminan dan keamanan aset milik daerah dalam jangka panjang; b. Pihak PT BMS lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam dalam perjanjian kerjasama;


17

c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan selaku Pengelola Barang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah; d. Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan selaku Pembantu Pengelola Barang tidak tegas dalam mengambil langkah-langkah strategis terkait permasalahan pengelolaan aset yang tidak menguntungkan dan menjamin kepemilikan dan keamanan aset daerah dalam jangka panjang. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa Kompleks Segitiga Ciputat merupakan aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 593/2426.2ASET/20120 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010. Aset tersebut masih di bawah ikatan perjanjian kerjasama pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT BMS nomor 551.22/1755/1992 tanggal 4 Agustus 1992 yang kemudian di lakukan addendum dengan nomor 511.2/3951-Um/1992. Pasal 4 ayat (1) BAST nomor 593/2426.2-ASET/20120 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010 menyatakan bahwa “dalam hal aset sebagaimana dimaksud pasal 3 masih dimanfaatkan oleh pihak ketiga, berdasarkan keputusan pihak kesatu, maka pemanfaatannya masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya”. Saat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih melakukan kajian atas aspek hukum ikatan perjanjian nomor 551.22/1755/1992 tersebut, termasuk diantaranya terkait dengan kepastian luas tanah yang menjadi hak Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Disamping itu, saat ini sedang dikaji juga apakah terdapat indikasi adanya wan prestasi oleh para pihak yang mengadakan ikatan perjanjian, mengingat ada tidaknya wan prestasi akan berpengaruh terhadap status perjanjian kerjasama tersebut. Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Walikota Kota Tangerang Selatan agar: a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meninjau ulang kerja sama pemanfaatan aset Komplek Segi Tiga Ciputan dengan PT BMS untuk selanjutnya dikelola secara transparan, menguntungkan dan menjamin kepemilikan dan keamanan daerah dalam jangka panjang; b. Melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan di Komplek Segitiga Ciputat untuk selanjutnya dilakukan pengamanan baik fisik maupun administrasi atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Memerintahkan DPPKAD berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban PT SAS atau PT BMS atas hasil pengelolaan parkir tanpa ijin yang diterimanya minimal sebesar Rp760.939.000,00; d. Meminta kepada PT BMS untuk menyerahkan salinan sertifikat HGB atas tanah milik daerah yang dikerjasamakan; e. Mengambil alih pengelolaan parkir di Komplek Segitiga Ciputat dari pihak III untuk selanjutnya dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang menguntungkan dan menjamin keamanan kepemilikan aset daerah.


18

3.4. Pengamanan 3.4.1 Temuan - Aset Tanah yang Tercatat pada Buku Inventaris Seluas 7.180 M2 Sebagian dikuasai Pihak Lain Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Buku Induk Inventaris Tanah (A) per periode 2012 sebesar Rp1.237.965.235.576,41. Atas Aset tanah tersebut terdapat tanah yang bersumber dari penyerahan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan BAST Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 030/3827.a-DPPKAD/2010, aset berupa tanah yang telah diserahkan sebesar Rp877.852.456.263,41. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas aset tanah yang bersumber dari penyerahan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Eks SMAN 3 Ciputat / SMAN 8 Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa sebagian atas lahan tanah tersebut digunakan oleh pihak lain. Tanah tersebut berasal dari Eks Kabupaten Tangerang yang merupakan Tanah Eks Kekayaan Desa Cirendeu, dengan lokasi di Jalan Cirendeu Raya No.5 Ciputat dengan luas 7.180 M2 yang bernilai sebesar Rp10.770.000.000,00. Berdasarkan Daftar Inventaris Tanah Bengkok Desa No.143/17-Kel.CRD/2005 yang ditandatangani Plt. Lurah Cirendeu CS yang kemudian diperbarui oleh Plt. Lurah Cirendeu Drs. SM menunjukkan bahwa tanah seluas 7.180 M2 merupakan bagian dari tanah Eks Desa Cirendeu seluas 5 Ha. Dari luas 5 Ha tersebut yang tercatat di Buku Induk Inventaris Tanah (A) hanya seluas 7.180 M2. Sedangkan sisanya seluas 42.820 M2 (5 ha – 0,7180 ha) belum dicatat atau dimasukkan dalam BMD Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan. Selain itu tanah seluas 7.180 M2 tersebut belum disertifikatkan oleh Kota Tangerang Selatan. Beberapa dokumen yang menerangkan/menyatakan bahwa tanah seluas 7.180 M2 tersebut milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: a. BAST dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan; b. Daftar Inventaris Tanah Bengkok Desa yang ditandatangani Plt Lurah Cirendeu yang menerangkan bahwa lokasi tanah seluas 5 Ha merupakan Tanah Eks Kekayaan Desa Cirendeu; c. Surat Keterangan dari Lurah Cirendeu Nomor 010/18/Kel-Crd/2008 tanggal 24 April 2008, bahwa SMAN 8 (dahulu SMAN 3) dengan luas ± 5.180 M2 berada di atas tanah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pengamatan fisik ke lapangan diperoleh informasi dari pihak Kepala Sekolah SMAN 8 bahwa dari luas tanah 7.180 M2, tanah yang digunakan oleh SMAN 8 hanya sebesar 2.400 M2, sedangkan sisanya telah digunakan oleh pihak lain, yaitu : a. Sebelah Selatan SMAN 8 digunakan untuk lapak-lapak pedagang, rumah mantan Lurah dan Minimarket Seven Eleven; Berdasarkan hasil konfirmasi ke BP2T Kota Tangerang Selatan terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Minimarket Seven Eleven diketahui bahwa BP2T tidak pernah mengeluarkan IMB atas bangunan Seven Eleven tersebut. BP2T belum memproses perijinan lebih lanjut karena menunggu kejelasan status lahan


19

yang dimohonkan. Dengan demikian minimarket tersebut berdiri tanpa adanya IMB; b. Sebelah Barat SMAN 8 terdapat bangunan ruko Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Bangun No.4 Tanggal 19 April 2003 di hadapan Notaris Amalia Bafagih, ruko-ruko yang terletak di sebelah Barat SMAN 8 merupakan bentuk kerjasama sewa bangun antara Pemerintah Desa Cirendeu (diwakilkan oleh Kepala Desa Cirendeu) dengan DMH yang berjangka waktu 10 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2003 dan berakhir tanggal 30 September 2013. Dengan berakhirnya jangka waktu sewa maka pihak kedua (DMH) harus segera menyerahkan tanah berikut bangunan kios beserta fasilitasnya kepada Pemerintah Desa Cirendeu. Dengan telah beralihnya status Desa Cirendeu menjadi Kelurahan Cirendeu, maka aset tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 32: 1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. 2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 64: 1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang Wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara : a) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib; b) Pengamanan fisik, yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas tanah, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan penyimpanan dan pemeliharaan serta tanda kepemilikan barang; d) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti kepemilikan dan upaya hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Potensi kerugian daerah atas timbulnya sengketa dan hilangnya aset tanah milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah dan prosedural;


20

b. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak dapat memanfaatkan lahan secara optimal untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di SMAN 8. Hal tersebut disebabkan: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang kurang optimal dan lemah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengamaman tanah bengkok/eks desa. b. Adanya indikasi mantan pejabat Desa/kelurahan melakukan penguasaan dan pengelolaan tanah milik daerah (tanah bengkon/eks desa) secara sepihak dan tidak prosedural. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa aset tanah seluas 7.180 M2 di Kelurahan Cireundeu merupakan bagian dari aset yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Berita Acara nomor 593/2426.2-ASET/20120 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010. Di atas tanah tersebut berdiri SMAN 8 Ciputat, Kompleks Ruko, rumah mantan kepala desa dan mini market seveneleven. Disamping Berita Acara tersebut, dokumen kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas tanah dimaksud adalah surat keterangan yang ditandatangani Plt Lurah Cireundeu dan Surat Keterangan dari Lurah Cireundeu nomor 010/18/KelCrd/2008 tanggal 24 April 2008. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 pernah melakukan pemasangan papan nama aset diatas tanah tersebut. Namun di kemudian hari, ada pihak lain yang melakukan klaim kepemilikan atas tanah tersebut dengan menunjukan bukti girik dan keterangan dari pihak kelurahan dan kecamatan. Saat ini Pemerintah Kota sedang melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara terkait dengan aspek hukum atas kepemilikan tanah dimaksud. Rekomendasi - BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar : a. Melakukan pengamanan dan upaya hukum atas aset tanah yang berlokasi di SMAN 8 Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Melakukan pendataan dan penelitian secara rinci dan komprehensif terhadap Tanah Eks Kekayaan Desa Cirendeu seluas 5 Ha untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pengamanan aset sesuai ketentuan yang berlaku. 3.4.2 Temuan - Tanah Eks Kekayaan Desa Minimal Seluas 756.213 M2 dan Senilai Rp363.519.462.000,00 Belum Tercatat Dalam Buku Induk Inventaris Tanah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2012 serta Buku Induk Inventaris A Pemerintah Kota Tangerang Selatan periode 2012, aset tetap tanah tercatat sebesar Rp1.237.965.235.576,41. Saldo tersebut tercatat 15 SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen serta uji petik terhadap fisik aset tanah diketahui bahwa pencatatan aset tanah tersebut belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut terlihat dari adanya pencatatan aset tetap gedung bangunan pada Buku Induk Inventaris C namun penelusuran atas tanah tempat gedung bangunan tersebut pada Buku Induk Inventaris A tidak ditemukan. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

21

Hasil konfirmasi dengan Bidang Aset DPPKAD diketahui bahwa masih terdapat beberapa tanah yang sebelumnya berasal dari desa dan pada Tahun 2006 berubah status menjadi kelurahan belum tercatat dalam Buku Induk Inventaris A. Berdasarkan Permendagri No 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan desa menjadi kekayaan daerah. Untuk mengatur pengelolaan tanah yang berasal dari eks kekayaan desa tersebut, Walikota Tangerang Selatan menetapkan Peraturan No 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Perda tersebut diatur tentang tata cara penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah eks kekayaan desa. Sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, Walikota Tangerang Selatan juga membentuk Tim Verifikasi Tanah Eks Kekayaan Desa melalui Keputusan Nomor 030/Kep.150-Huk/2013 tanggal 5 Juli 2013. Tim ini antara lain bertugas untuk melakukan inventarisasi atas perolehan barang milik daerah eks kekayaan desa baik yang sudah digunakan oleh SKPD maupun yang belum digunakan oleh SKPD serta memverifikasi kelengkapan dokumen yang ada. Hasil verifikasi digunakan sebagai bahan untuk pencatatan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, tim verifikasi sedang melakukan inventarisasi kekayaan eks desa. Data hasil verifikasi masih bersifat umum, belum lengkap dan komprehensif. Hasil konfirmasi kepada 54 kelurahan di 7 kecamatan terkait tanah eks kekayaan desa menunjukkan bahwa terdapat 120 bidang tanah seluas 756.213 M2 senilai Rp363.519.462.000,00 belum tercatat dalam KIB A dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3.2. Tanah Kekayaan Eks Desa yang Belum Tercatat dalam KIB A KECAMATAN

BIDANG

LUAS (M2)

NILAI

SERPONG

17

154.889

27.747.126.000

SERPONG UTARA

18

126.261

40.591.528.000

SETU

12

25.984

9.039.210.000

CIPUTAT

20

75.452

65.765.898.000

CIPUTAT TIMUR

15

215.260

120.459.756.000

PONDOK AREN

22

110.722

45.537.094.000

PAMULANG

16

47.645

54.378.850.000

121

756.213

363.519.462.000

TOTAL

Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, sebanyak 101 bidang tanah seluas 389.824 M2 telah dikuasai dan digunakan oleh SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan, antara lain untuk sarana pendidikan, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan sarana olah raga, dengan rincian sebagai berikut; Tabel 3.3 Tanah Kekayaan Eks Desa yang Dikuasai Pemerintah Kota Tangerang Selatan KECAMATAN

BIDANG

LUAS (M2)

NILAI

SERPONG

14

30.326

23.191.304.000

SERPONG UTARA

15

40.503

19.808.719.000

SETU

10

19.369

7.129.765.000

CIPUTAT

15

47.045

28.497.206.000

CIPUTAT TIMUR

10

109.214

81.159.646.000


22

KECAMATAN

BIDANG

LUAS (M2)

NILAI

PONDOK AREN

21

95.722

45.537.094.000

PAMULANG

16

47.645

54.378.850.000

101

389.824

259.702.584.000

TOTAL

Selain itu juga terdapat 20 bidang tanah seluas 366.389 M2 yang tidak digunakan oleh SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun dikuasi oleh pihak lain. Tanahtanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat, sawah, pasar serta kios yang dikelola masyarakat dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3.4 Tanah Kekayaan Eks Desa yang Dikuasai Pihak Lain KECAMATAN

BIDANG

LUAS (M2)

NILAI

SERPONG

3

124.563

4.555.822.000

SERPONG UTARA

3

85.758

20.782.809.000

SETU

2

6.615

1.909.445.000

CIPUTAT

5

28.407

37.268.692.000

CIPUTAT TIMUR

6

106.046

39.300.110.000

PONDOK AREN

1

15.000

0

PAMULANG TOTAL

0

0

0

20

366.389

103.816.878.000

Rincian tanah eks kekayaan desa yang dikuasai Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pihak lain diuraikan pada Lampiran 2. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik dokumen dan fisik lapangan, diketahui hal-hal sebagai berikut. a. Tanah eks kekayaan Desa Cirendeu seluas 36.000 M2 yang terletak di Kelurahan Serua telah dibangun Rusunawa sejak tahun 2010 yang dikelola oleh Dinas Tata Kota. Tanah tersebut adalah hasil tukar menukar dengan tanah desa yang terletak di Desa Cirendeu pada Tahun 1994 dengan bukti berupa sertifikat serta akta jual beli (AJB). Namun di atas tanah tersebut belum dialukan pengaman dengan melakukan pemagaran dan pemberian papan nama tanda kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. b. Tanah eks kekayaan Desa Cirendeu seluas 50.000 M2 yang terletak di Kelurahan Cirendeu. Di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan sekolah, kantor kelurahan, lapangan bola serta sarana perumahan/kavling. Atas tanah tersebut tidak dapat ditemukan dokumen atas hak tanah baik berupa letter c, girik maupun AJB. Pihak Kelurahan Cirendeu juga tidak dapat menunjukkan secara pasti lokasi tanah eks kekayaan Desa Cirendeu tersebut. c. Dari 20 bidang tanah yang dikelola masyarakat seluas 366.389 M2 tersebut di atas, diantaranya sebanyak 6 bidang tanah seluas 213.758 M2 berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Tanah-tanah tersebut merupakan hasil tukar menukar dengan eks tanah desa sebelum pemekaran Kota Tangerang Selatan. d. Pihak kelurahan tidak memiliki dan mengadministrasikan dokumen tanah secara memadai, seperti tidak memiliki buku induk tanah maupun letter C dengan baik. Hal ini akan mempersulit Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memverifikasi kelengkapan dokumen kepemilikan.


23

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 32: 1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. 2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. b. Permendagri No 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Pasal 12: 1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumbersumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten/ Kota. 2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. c. Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, Lampiran Bab II Penggunaan Atas Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Perolehan Eks. Kekayaan Desa, yang menyatakan antara lain barang milik daerah eks. kekayaan desa dapat dikuasai dan atau dicatat sebagai barang milik daerah dengan ketentuan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: (1) Sudah dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, sarana pemerintahan, sarana olah raga, sarana perdagangan dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya; (2) Hasil inventarisasi tanah/bangunan eks. kekayaan desa yang dibentuk oleh Walikota atau tenaga ahli yang ditunjuk; (3) Tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan; (4) Memiliki dasar Keterangan Lurah atau keterangan pihak lain (serendahrendahnya 2 (dua) orang dibawah sumpah atau dicatatkan keterangannya dihadapan Notaris); (5) Memiliki dokumen atas hak lainnya antara lain letter C, girik, akta jual beli oleh desa dan dokumen lain yang dapat dipersamakan; (6) Hasil Putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Nilai tanah di Neraca dan Buku Induk Inventaris A tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. b. Potensi penyalagunaan dan kehilangan aset tanah eks kekayaan desa yang dapat merugikan daerah. Hal tersebut disebabkan : a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang kurang optimal dan lemah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengamaman tanah bengkok/eks desa.


24

b. Tim inventarisasi tanah eks kekayaan desa belum optimal dalam melakukan inventarisasi dan berkoordinasi dengan intsansi terkait dalam rangka melakukan penertiban atas pengelolaan tanah eks kekayaan desa secara komprehensif. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan Peralihan status 49 desa menjadi kelurahan terjadi pada tahun 2006. Dalam Berita Acara penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan nomor 593/2426.2-ASET/20120 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010, hanya sebagian aset eks kekayaan desa yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan berinisiatif untuk melakukan inventarisasi/pendataan dan pengamanan aset tanah eks kekayaan desa, baik yang sudah tercatat dalam BAST maupun yang belum. Berdasarkan inventarisasi/pendataan tersebut, diperoleh dokumen kepemilikan tanah berupa girik, letter C, Akta Jual Beli (AJB), surat pernyataan lurah dan surat keterangan lurah. Setelah inventarisasi, dilakukan langkah-langkah pengamanan berupa penentuan batas tanah, pemasangan patok, pemasangan papan nama aset, pengukuran dan pensertipikatan. Saat ini, proses pensertipikatan sebagian tanah eks kekayaan desa masih berjalan. Proses pensertipikatan ini dilakukan secara bertahap mulai dari tanah yang dokumennya lengkap sampai yang tidak memiliki dokumen. Tanah eks kekayaan desa yang belum dicatat dalam Buku Induk Inventaris Tanah disebabkan oleh masih dilakukannya proses pensertipikatan dan penelusuran terkait kepastian hukum status tanah dimaksud guna menghindari adanya gugatan dari pihak lain di kemudian hari. Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar : a. Tim inventarisasi tanah eks kekayaan desa segera melakukan inventarisasi secara komprehensif. b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka inventarisasi, pendataan dan penertiban pengelolaan tanah-tanah eks kekayaan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Tangerang; c. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD mengambil langkah pengamanan dan penertiban atas barang milik daerah eks kekayaan desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa ijin. 3.5. Penilaian Temuan - Penilaian Aset Dinas Pendidikan pada Kartu Inventaris Barang dan Buku Induk Inventaris Kurang Akurat Dalam Laporan Administrasi Aset Periode Triwulan 2 Tahun Anggaran 2013 (per Juni 2013), Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mencatat aset senilai Rp698.334.347.649,00. Aset tersebut diantaranya berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp84.239.019.117,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp308.682.410.913,00. Pemeriksaan atas Kartu Inventaris Barang dan Buku Induk Inventaris Peralatan dan Mesin (KIB B) dan Gedung dan Bangunan (KIB C) pada Dinas Pendidikan diketahui hal-hal sebagai berikut:


25

a. Aset peralatan dan mesin tercatat dengan nilai 1 Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris Kota Tangerang Selatan tahun 2012 diketahui masih terdapat aset yang tercatat dengan nilai 1 sebanyak 230 aset. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa aset tersebut merupakan barang hibah dari Kabupaten Tangerang (eks Kabupaten Tangerang). Dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 030/3827.a-DPPKAD/2010 nilai barang tersebut juga 1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sampai saat ini belum melakukan inventarisasi atas aset peralatan dan mesin eks Kabupaten Tangerang tersebut. Secara rinci ada dalam lampiran 3. b. Aset peralatan dan mesin yang tidak ada nilainya Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris 2012 diketahui masih terdapat aset peralatan dan mesin yang tidak ada nilainya sebanyak 159 buah. Aset peralatan tersebut sebanyak 3 buah merupakan barang hibah eks Kabupaten Tangerang yang di BAST tidak ada nilainya. 4 buah diperoleh dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dan sebanyak 152 merupakan pengadaan tahun 2012. Berdasarkan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan, aset yang berasal dari BOP 2010 dan pengadaan Tahun 2012 tidak mempunyai nilai karena pada saat pembagian aset ke sekolah-sekolah nilainya menjadi satu kesatuan / tidak rinci ke masing-masing aset, sehingga sekolah tidak dapat mengalokasikan nilai ke masing-masing aset. Secara rinci ada dalam lampiran 3. c. Aset peralatan dan mesin yang dicatat secara gabungan Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris dan KIB B Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa terdapat aset peralatan dan mesin yang masih tercatat secara gabungan sebanyak 3 buah dengan nilai Rp9.722.151.000,00. Dalam KIB pengurus barang tidak merinci masing-masing peralatan akan tetapi mencatatnya per paket pengadaan sesuai dengan jenis belanja modalnya. Secara rinci ada dalam lampiran 3. d. Aset gedung dan bangunan dicatat tidak akurat Pemeriksaan atas KIB C Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Buku Induk Inventaris Kota Tangerang Selatan tahun 2012 diketahui bahwa pencatatan nilai aset gedung dan bangunan tidak akurat. Pencatatan yang tidak akurat tersebut dapat dilihat pada tahun perolehan aset gedung dan bangunan tahun 2010 di Dinas Pendidikan. Pencatatan KIB gedung dan bangunan pada tahun tersebut masih ada yang dicantumkan sesuai dengan pengajuan pencairan. Jumlah gedung dan bangunan menjadi lebih banyak karena pencatatan dalam KIB gedung dan bangunan tersebut tidak dijadikan satu. Misalnya terdapat 3 kali pencairan untuk satu gedung yang sama, Dinas Pendidikan mencatat perolehan juga sebanyak 3 kali. Pada akhir Tahun 2010, dalam KIB gedung dan bangunan terdapat reklasifikasi atas aset gedung dan bangunan ke KIB Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp2.724.250.200,00 yang dicatat secara gabungan dan tidak terinci. Pada akhir Tahun 2011, dilakukan reklas kembali ke aset gedung dan bangunan dan sampai ini juga masih tercatat secara gabungan dengan uraian reklas KDP 2010. Pemeriksaan lebih lanjut atas KIB Dinas Pendidikan diketahui bahwa dalam pencatatan aset Eks Kabupaten Tangerang ke KIB dilakukan secara gabungan sebesar


26

Rp206.462.478.994,00. Aset eks Kabupaten Tangerang tersebut dalam BAST Aset Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang Selatan sudah dicatat secara rinci. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Lampiran bagian X tentang Penilaian Barang Daerah angka 1 huruf (c), yang menyatakan bahwa kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi terkait penilaian aset yang terdapat dalam Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendidikan menjadi tidak andal. Hal tersebut disebabkan : a. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang tidak tertib dalam melakukan pengelolaan aset/BMD yang menjadi tanggung jawabnya; b. Pengurus barang Dinas Pendidikan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan penatausahaan pencatatan BMD secara memadai. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa : a. Akan dilakukan inventarisasi ulang secara bertahap atas barang hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya terkait aset yang dicatat dengan nilai 1 yang tersebar di sekolah-sekolah. Disamping itu, untuk barang hibah eks Kabupaten dan barang yang diperoleh melalui BOP tahun 2010, juga akan dilakukan inventarisasi ulang. b. Untuk aset yang berasal dari pengadaan tahun 2012 memang telah terjadi kesalahan administrasi, dan telah dilakukan inventarisasi ulang yang hasilnya telah disampaikan kepada BPK. c. Terkait dengan 3 buah aset yang tercatat di KIB B dengan nilai Rp9.722.151.000,00, telah dilakukan upaya perincian untuk masing-masing peralatan, namun ternyata ditemui kesulitan dalam melaporkan daftar sekolah penerima barang tersebut karena belum diterimanya dokumen Berita Acara Serah Terima. d. Data yang diperoleh untuk aset gedung dan bangunan (KIB C) tahun 2010 masih menggunakan angka sesuai dengan pengajuan pencairan, sehingga masih diperlukan adanya penelusuran terkait dengan nilai aset dimaksud. Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang tidak melakukan penataan dan penertiban atas pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawabnya; b. Memerintahkan Kepala Dinas pendidikan beserta jajarannya untuk melakukan penataan atas pengelolaan aset yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


27

3.6. Penatausahaan Temuan - Pencatatan Aset pada Kartu Inventaris Barang dan Buku Induk Inventaris Kurang Akurat Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyajikan nilai aset dalam Buku Induk Inventaris tahun 2012 sebesar Rp3.067.361.916.058,70 dengan rincian pada tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Nilai Aset pada Buku Induk Inventaris Tahun 2012 No

Uraian

Nominal

1

TANAH

1.237.965.235.576,41

2

PERALATAN DAN MESIN

449.833.105.058,00

3

GEDUNG DAN BANGUNAN

521.093.912.153,29

4

JARINGAN, JALAN DAN IRIGASI

710.701.892.465,00

5

ASET LAINNYA

6

KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

7

ASET TETAP LAINNYA /RENOVASI

8

ASET TAK BERWUJUD LAINNYA

9

ASET LAIN-LAIN

19.560.967.909,00 113.224.069.516,00 1.392.056.818,00 12.965.150.614,00 625.525.949,00

TOTAL

3.067.361.916.058,70

Hasil pemeriksaan atas Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A), Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B), Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C), Kartu Inventaris Barang Jaringan, Jalan dan Irigasi (KIB D) dan Buku Induk Inventaris Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 diketahui permasalahan sebagai berikut: a.

Pencatatan Aset Tanah pada Kartu Inventaris Barang dan Buku Induk Inventaris pada KIB A Kurang Memadai Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyajikan nilai aset tanah pada neraca audited per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.237.965.235.576,41. Nilai tersebut sama dengan nilai keseluruhan pada Buku Induk Inventaris Tanah (A) per 31 Desember 2012 dengan rincian seperti pada tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Buku Inventaris Tanah Per 31 Desember 2012 No

SKPD

Jumlah Bidang Tanah

Nilai

(M²)

(Rp)

1

Sekretariat Daerah

2

Dinas Kesehatan

19

28,00

7.376.258.800,00

3

Dinas Pendidikan

235

5.355,00

265.294.099.119,00

4

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

31

938.335,44

373.254.393.621,00

5

Dinas Tata Kota Bangunan Dan Pemukiman

2

2,00

17.881.357.523,00

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

2

25.995,00

7.868.850.000,00

7

DPPKAD

265

803.276,90

288.042.320.466,41

8

Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman

35

258.094,02

81.339.494.249,00

9

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

2

26.700,00

3.650.000.000,00

10

Kecamatan Serpong

13

7.326,00

2.174.705.650,00

11

Kecamatan Serpong Utara

1

1.137,00

110.743.800,00

12

Kecamatan Pamulang

26

128.254,00

45.756.497.500,00

13

Kecamatan Ciputat

2

30.128,00

15.173.550.000,00


10

Luas

9.928,00

126.935.179.248,00

28

No

SKPD

Jumlah Bidang Tanah

Luas

Nilai

(M²)

(Rp)

14

Kecamatan Ciputat Timur

4

936,00

757.785.600,00

15

Kecamatan Pondok Aren

2

21.400,00

2.350.000.000,00

681

2.256.895,36

1.237.965.235.576,41

JUMLAH

Pada Semester I Tahun 2013 terdapat penambahan satu bidang aset tanah senilai Rp2.686.788.150,00 yang berasal dari pengadaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Aset tanah Kota Tangerang Selatan didapat dari dua sumber yaitu hibah dan pembelian. Sebagian besar hibah tanah tersebut merupakan hibah dari Kabupaten Tangerang ketika terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Dari 681 bidang tanah tersebut sebanyak 612 bidang tanah merupakan tanah eks Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pemeriksaan atas KIB Tanah (KIB A) SKPD dan Buku Induk Inventaris Kota Tangerang Selatan, diketahui permasalahan sebagai berikut: 1) Data KIB Tanah tidak diisi dengan lengkap dan akurat Pemeriksaan atas KIB Tanah yang dibuat oleh masing-masing SKPD diketahui bahwa semua SKPD tidak mengisi secara lengkap KIB tersebut. Data yang tidak dicantumkan dalam KIB tanah tersebut diantaranya: a) Kode Lokasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD) diantaranya mengatur tentang tata cara penomoran kode lokasi. Pemeriksaan atas KIB Tanah SKPD diketahui bahwa semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mencantumkan kode lokasi dalam KIB tanahnya. b) Luas Berdasarkan data Konsolidasi KIB yang diberikan oleh Bidang Aset DPPKAD, diketahui bahwa pada kolom luas dengan satuan M² sebanyak 301 bidang dengan nilai sebesar Rp412.735.519.188,00 (rincian pada lampiran 4) diisi dengan nilai 1. Sebanyak 263 bidang tanah dengan luas 1 tersebut merupakan tanah eks Kabupaten Tangerang yang digunakan Dinas Pendidikan untuk bangunan pendidikan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah melakukan inventarisasi atas aset tanah yang digunakan Dinas Pendidikan sebanyak tiga kali di tahun 2012 dan 2013. Akan tetapi data dari hasil inventarisasi tersebut sampai sekarang belum menggunakan sebagai dasar dalam pencatatan KIB. Hasil wawancara dengan Bidang Aset DPPKAD dijelaskan bahwa data inventarisasi tidak digunakan karena tujuan dari inventarisasi tersebut bukan untuk merubah neraca, hanya untuk membangun database, sehingga pihak yang terpilih bukanlah pihak ketiga yang memiliki kompetensi pengukuran lahan dan metode yang digunakan bukanlah metode untuk pengukuran lahan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 032.1/Kep.67-Huk/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemeriksaan lebih lanjut ke dokumen BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

29

serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan dokumen penetapan status diketahui bahwa data luas tanah tercantum bukan 1. Perbandingan data dari dokumen penetapan status dengan Konsolidasi KIB seperti dalam lampiran 4. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pencantuman nilai 1 tersebut bukan hanya untuk bidang tanah dari eks Kabupaten Tangerang, namun tanah yang diperoleh dari pengadaan juga masih mencantumkan nilai luas 1. Konfimasi dengan Bidang Aset DPPKAD dan SKPD diperoleh keterangan bahwa pengurus barang tidak mempunyai data luas tanah dikarenakan pengadaan tanah dilakukan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah. c) Tahun beli/perolehan. Data mengenai tahun pembelian atau perolehan yang tidak dicantumkan adalah aset tanah di Dinas Pendidikan sebanyak 263 bidang. Aset tanah tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang (eks Kabupaten Tangerang). d) Letak/Alamat Data mengenai letak atau alamat yang tidak dicantumkan sebanyak 282 bidang. Dari jumlah tersebut sebanyak 277 bidang merupakan tanah Eks Kabupaten Tangerang dan sebanyak 9 bidang dari pembelian. Dalam Keputusan Walikota Nomor 032.1/Kep.67-Huk/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. tersebut sebagian besar bidang tanah telah tercantum letak atau alamatnya. e) Status Tanah. Tidak ada SKPD yang mencantumkan data tentang status tanah dalam KIB tanahnya. f) Penggunaan Sebagian besar KIB Tanah SKPD tidak mencantumkan data penggunaan. Dari 15 SKPD hanya 5 SKPD yang mencantumkan data terkait penggunaan. 2) Terdapat biaya administrasi dan honor yang tidak ada aset tanahnya Dalam KIB tanah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdapat pengadaan 4 bidang tanah pada tahun 2011 yaitu Simpang Viktor, Simpang Sasak, Ruas Jalan Siliwangi dan Ruas Jalan Ciater senilai Rp305.912.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pengeluaran tersebut hanya merupakan administrasi dan honor untuk pengadaan tanah. Aset tanah atas 4 bidang tersebut baru terlaksana di tahun 2012. Dalam KIB tanah, realisasi belanja administrasi dan honor tersebut belum dikapitalisasi ke dalam realisasi pengadaan tanahnya. 3) Buku Induk Inventaris periode 2012 tidak lengkap Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris tahun 2012 diketahui bahwa aset tanah di Dinas Pendidikan sebanyak 267 bidang tidak dicantumkan luas, tahun beli/perolehan maupun letak/alamat. Informasi terkait luas, tahun pembelian maupun letak tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 032.1/Kep.67-Huk/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Status


30

Pengguna Barang Milik Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. b. Data Kode Lokasi dalam KIB B dan Buku Inventaris tidak diisi Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD) diantaranya mengatur tentang tata cara penomoran kode lokasi. Pemeriksaan atas KIB B sampai dengan KIB F pada masing-masing SKPD diketahui bahwa semua SKPD atau sebanyak 39 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mencantumkan kode lokasi dalam KIB tersebut. Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris diketahui bahwa aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, jalan dan irigasi, aset lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan juga tidak mencantumkan kode lokasi. c. Buku Induk Inventaris Peralatan dan Mesin dan KIB Peralatan dan Mesin (KIB B) Pemeriksaan atas KIB B masing-masing SKPD diketahui bahwa KIB B tersebut tidak diisi dengan lengkap. Data yang tidak diisi diantaranya merk/tipe, nomor pabrik, nomor rangka, nomor mesin¸ nomor polisi dan nomor BPKB. Hasil konfirmasi dengan Bidang Aset DPPKAD khusus untuk kendaraan bermotor data tersebut karena BPKB atas kendaraan bermotor disimpan di DPPKAD, akan tetapi informasi tersebut tidak dicantumkan dalam KIB masing-masing SKPD. d. Buku Induk Inventaris dan KIB Gedung dan Bangunan (KIB C) Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris dan KIB C masing-masing SKPD diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Data KIB tidak diisi dengan lengkap Data yang tidak diisi diantaranya data terkait kondisi bangunan, jenis konstruksi bangunan, luas tanah, status tanah. Khusus untuk bangunan eks Kabupaten Tangerang di Dinas Pendidikan selain data tersebut diatas data mengenai tahun perolehan dan asal-usul gedung dan bangunan juga tidak diisi. 2) Pengisian luas lantai diisi per paket Pemeriksaan atas luas lantai gedung dan bangunan masih terdapat pencantuman angka 1. Pencantuman angka 1 tersebut untuk gedung dan bangunan sebagian besar merupakan pengadaan dari tahun 2009-2011 dengan keterangan paket. Gedung dan bangunan dalam KIB maupun dalam Buku Induk Inventaris tersebut tidak dicantumkan luas sebenarnya. 3) Terdapat realisasi belanja modal untuk DED yang belum direalisasikan asetnya Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 merealisasikan belanja modal untuk DED Pembangunan Hutan Kota Witana Harja. Belanja modal tersebut dicatat dalam KIB C dan Buku Induk Inventaris Gedung dan Bangunan. Realisasi atas belanja modal tersebut seharusnya belum bisa dimasukkan ke KIB C dan Buku Induk Inventaris karena pembangunannya belum terealisasi. e. Buku Induk Inventaris dan KIB Jaringan, Jalan dan Irigasi (KIB D) Pemeriksaan atas Buku Induk Inventaris Jaringan Jalan dan Irigasi dan KIB D diketahui hal-hal sebagai berikut: BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

31

1) Data KIB D dan Buku Induk Inventaris tidak diisi dengan lengkap Data KIB Jaringan, Jalan dan Irigasi (KIB D) yang tidak diisi diantaranya jenis konstruksi, panjang, lebar, alamat/lokasi, dokumen kontrak dan status tanahnya. Semua SKPD tidak mencantumkan data-data tersebut dalam KIB. 2) Jalan eks Kabupaten Tangerang Jalan eks Kabupaten Tangerang tidak dicantumkan alamatnya. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa alamat masing-masing yang diserahkan oleh Kabupaten Tangerang tersebut tercantum dalam BAST. 3) Luas dalam KIB dan Buku Induk Inventaris ditulis per paket Pemeriksaan atas KIB D dan Buku Induk Inventaris diketahui bahwa sebagian besar dicantumkan dengan angka 1. Angka 1 tersebut bukan menunjukkan luas akan tetapi menunjukkan jumlah paketnya. Hanya jalan yang merupakan hibah dari fasum fasos yang tercantum luasnya. f.

Rekonsiliasi Aset antara Bidang Aset DPPKAD dengan SKPD kurang optimal Konfirmasi dengan Bidang Aset DPPKAD diketahui bahwa setiap triwulan diadakan rekonsiliasi data aset antara bidang aset dengan masing-masing SKPD. Hasil penelusuran terhadap KIB masing-masing SKPD menunjukkan bahwa rekonsiliasi tersebut lebih dititikberatkan pada rekon nilai belanja modal tiap triwulan, sehingga banyak informasi yang seharusnya dapat dicantumkan dalam masing-masing KIB menjadi terabaikan. Di samping itu, Bidang Aset DPPKAD tidak memiliki Standar Operating Procedure (SOP) rekonsiliasi aset dengan masing-masing SKPD. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada 1) Pasal 25: a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang”. b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F”. 2) Lampiran VII.3.a, yang menyatakan bahwa “Buku inventaris memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Agar buku inventaris dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat”. 3) Lampiran VII.5.b yang menyatakan bahwa Kartu Inventaris Barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

32

Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi aset tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan, Jalan dan Irigasi dalam Laporan BMD maupun Neraca menjadi tidak andal. Hal tersebut disebabkan: a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala SKPD selaku pengguna barang tidak optimal melakukan penatausahaan dan penertiban BMD yang menjadi tanggungjawabnya; b. Pengurus barang pada masing-masing SKPD tidak cermat dalam mencatat BMD pada KIB; c. Rekonsiliasi aset antara Bidang Aset DPPKAD dengan masing-masing SKPD kurang optimal. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa pencatatan aset pada KIB akan diperbaiki dan dilengkapi. Disamping itu, rekonsiliasi data aset antara DPPKAD dengan SKPD ke depan akan dilakukan dengan lebih optimal. Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar: a. Membuat SOP terkait rekonsiliasi aset antara Bidang Aset DPPKAD dengan masingmasing SKPD; b. Memerintahkan Kepala SKPD untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban penatausahaan aset menjadi tanggung jawabnya. c. Memerintahkan para pengurus barang masing-masing SKPD untuk memperbaiki pencatatan aset dalam KIB secara cermat, akurat dan lengkap. 3.7. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 3.7.1 Temuan - Penatausahaan Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman Belum Tertib Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan menjadi tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penyerahaan PSU diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan dan permukiman. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan penyerahan PSU menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut: a. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menatausahakan penyerahan PSU perumahan dan permukiman mengacu pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selama ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mempunyai Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang mengatur lebih lanjut tatacara, BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

33

mekanisme, hak dan kewajiban serta sanksi dalam serah terima prasarana, sarana dan utilitas. Permasalahan yang sama telah diungkap dalam LHP Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2012 Nomor 16a/LHP/XVIII.SRG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013. b. Belum ada Standar penatausahaan PSU

Operating

Procedure

(SOP)

yang

mengatur

Pedoman operasional atau SOP berupa sistem manajemen mutu yang terkodefikasi atau tertulis yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orangorang dalam organisasi berjalan secara efisien, efektif, konsisten, standar dan sistematis. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki SOP terkait penatausahaan PSU. Selama ini, penatausahaan PSU dilaksanakan melibatkan banyak unit kerja (SKPD) sehingga perlu koordinasi yang baik antar unit kerja tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman tidak memperoleh tembusan rencana tapak (site plan) dari BP2T sebagai acuan pengendalian dan pengawasan PSU. c. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki database PSU dari pengembang di Kota Tangerang Selatan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman sebagai leading sector pengelolaan PSU di Kota Tangerang Selatan belum memiliki database secara khusus terkait PSU yang berisi nama pengembang, Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Pengesahan Rencana Tapak (site plan), jumlah, jenis dan luasan PSU yang wajib dan yang telah diserahkan sehingga dapat memberikan informasi tentang keseluruhan PSU ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. d. Monitoring dan Penagihan Kewajiban Pengembang Perumahan untuk Menyerahkan PSU Belum Dilakukan Secara Optimal Sehingga Terdapat PSU yang Belum Diserahkan Pengembang Minimal Sebesar Rp2.809.547.825.000,00 Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2009 bahwa Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang. Adapun Penyerahan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. Kewajiban penyerahan PSU dipertegas dalam Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) bahwa pemegang IPR wajib menyerahkan PSU seluas minimum 40% dari luas yang dikembangkan. Penggambaran secara rinci mengenai jumlah areal yang dikembangkan, luas dan lokasi areal efektif beserta luas dan lokasi areal PSU BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

34

tercantum dalam rencana tapak (site plan) yang disahkan oleh BP2T Kota Tangerang Selatan. Selain kewajiban menyerahkan lahan PSU, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk mendapatkan ijin rencana tapak (site plan) pengembang wajib menyerahkan dimuka fasilitas tempat pemakaman umum (TPU). Fasilitas TPU sebagaimana dimaksud berupa tanah matang seluas 2 % (dua persen) dari luas area pengembangan berikut SPH atas tanah tersebut dan diserahkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara serah terima barang secara parsial. Berdasarkan pemeriksaan terhadap penyerahan PSU, pada umumnya pengembang menyerahkan PSU secara bertahap dan tidak selalu identik dengan site plan yang ada. Dengan pola penyerahan seperti tersebut di atas, monitoring dan penagihan terhadap pemenuhan kewajiban PSU oleh pengembang sangat diperlukan. Namun dalam kenyataannya monitoring dan penagihan atas kewajiban penyerahan PSU dan lahan TPU tersebut belum dilakukan secara optimal karena selama ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya menunggu penyerahan dari pengembang. Data perijinan pengesahan rencana tapak (site plan) yang dikeluarkan oleh BP2T Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa terdapat 131 pengembang yang menerima ijin pengesahan rencana tapak selama kurun waktu 2009 – 2011. Dari 131 pengembang tersebut yang telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 44 Pengembang. Adapun 44 pengembang tersebut belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan nilai perolehan PSU minimal sebesar Rp1.068.714.617.000,00. Secara rinci diuraikan pada tabel 3.7 berikut. Tabel 3.7 Pengembang Yang Sudah Selesai Pembangunannya Tetapi Belum menyerahkan PSU Total Pengembang

Pengembang Yang Sudah Selesai Pembangunannya Tetapi Belum menyerahkan PSU

Nilai PSU Yang Belum Diserahkan

No

Tahun

1

2009

9

2

185.905.308.000,00

2

2010

43

18

359.456.411.000,00

2011

79

24

523.352.898.000,00

Total

131

44

1.068.714.617.000,00

3

Selain itu berdasarkan Laporan Penyusunan dan Pengumpulan Data Jumlah dan Kualitas PSU dan Fasilitas Sosial pada Kawasan Perumahan di Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa terdapat 62 perumahan yang PSU nya belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan nilai perolehan PSU minimal sebesar Rp1.740.833.208.000. Secara lengkap diuraikan pada Lampiran 5. Hasil konfirmasi pada Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman (DTKBP) mengungkapkan bahwa DTKBP belum dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian PSU perumahan dikarenakan data pengesahan site plan sebagai acuan pengendalian dan pengawasan PSU tidak ada pada DTKBP atau belum mendapat tembusan berkas site plan dari BP2T. Sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum bisa menagih kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU.


35

e. Pemerintah Kota Tangerang Selatan Belum Sepenuhnya Melakukan Inventarisasi PSU secara komprehensif Untuk melakukan inventarisasi PSU yang diserahkan oleh pengembang, maka Walikota membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan SK 650/Kep-191-Huk/2012 yang bertugas antara lain melakukan inventarisasi PSU yang dibangun pengembang secara berkala, inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang dan melakukan verifikasi penyerahan PSU. Hasil dari tim tersebut lebih kepada verifikasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang. Selama Tahun 2009 sampai dengan 2013 telah dilakukan verifikasi Penyerahan PSU dari 5 pengembang dari total 133 pengembang yang mengajukan ijin Site Plan. Hasil verifikasi tersebut telah dicatat dalam KIB yang secara rinci diuraikan pada tabel 3.8 berikut: Tabel 3.8. Pengembang yang Menyerahkan PSU Tahun 2009 - 2013 No

Nama Perumahan/Pengembang

BAST

Luas PSU yang Diserahkan (M2)

1

Bukit Serpong Mas

032/175.10/DPPKAD/2012

162.623,00

2

Serpong Terrace

032/175.12/DPPKAD/2012

72.784,00

3

Serpong Green Park

032/195.10/DPPKAD/2012

63.522,00

4

Panorama Serpong

032/108.1/DPPKAD/2013

81.786,00

5

PT. Jaya Real Property

032/139.2/DPPKAD/2013

6.854,00

Total

387.569,00

Sedangkan untuk inventarisasi PSU yang ditelantarkan oleh pengembang maka dibentuk Tim Verifikasi sesuai Keputusan Walikota Nomor 032.2/Kep.179Huk/2013. Tim tersebut bertugas melakukan penguasaan secara sepihak PSU yang ditinggalkan oleh pengembang berdasarkan informasi usulan dan dokumen site plan dari masyarakat, serta kebutuhan pemerintah sebagai akibat telah dilakukan pembangunan prasarana, sarana dan/atau perubahan peruntukkan. Hasil dari Tim Verifikasi tersebut berupa Berita Acara Verifikasi yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 051/KEP.178-UM/SETDA/XII/2012 tentang Berita Acara Pencatatan/Penelitian PSU pada Perumahan yang Telah Ditinggal Pengembang. Seharusnya sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 032.2/Kep.179-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi PSU, Berita Acara tersebut harus dicatat dalam KIB atau Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, Hasil Berita Acara Verifikasi tersebut belum dicatat dalam KIB atau DBMD. Secara lengkap diuraikan pada Tabel 3.9 berikut. Tabel 3.9. PSU Perolehan Penguasaan Sepihak No

Nama Perumahan

Lokasi

Luas (M2)

1

Vila Pamulang Mas I

Bambu Apus

101.224

2

Vila Pamulang Mas II

Bambu Apus

72.454

3

Puri Pamulang

Pamulang Barat

93.616

4

Sinar Pamulang

Pamulang Timur

11.288

5

Pondok Kacang Prima

Pondok Kacang Timur

65.382

6

Bukit Indah

Serua

67.114


36

No

Nama Perumahan

Lokasi

Luas (M2)

7

Serua Makmur

Serua

47.894

8

Cempaka Hijau

Cempaka Putih

10.178

9

Ciater Permai

Ciater

60.309

10

Puri Santosa

Kademangan

11.146

TOTAL

540.605

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, yaitu: a. Pasal 11 1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang. 2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. 3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dilakukan: secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. b. Pasal 21 1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 2) Pemerintah daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. 3) Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah. 4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 5) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP). c. Pasal 26 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.


37

Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset PSU oleh pihak pengembang dan pihak lain yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan daerah; b. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak dapat melakukan monitoring dan penatausahaan terhadap pemanfaatan lahan-lahan PSU secara tertib, mutahir dan akurat; c. Potensi kerugian daerah atas lahan-lahan PSU yang dimanfaatkan/dikelola oleh pihak lain secara tidak sah dan prosedural sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan : a. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang petunjuk pelaksanaan yang mengikat pihak pengembang untuk melaksanakan kewajibannya, monitoring pelaksanaan kewajibannya, dan mekanisme koordinasi Lintas SKPD, serta sanksi/denda terhadap pengembang yang melakukan pelanggaran/wan prestasi; b. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas arsip dan database Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Rencana Tapak (site plan) sebagai sarana monitoring pemenuhan kewajiban pemegang IPR; c. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah belum mempunyai kepedulian yang cukup akan pentingnya pengendalian internal dengan membuat dan melaksanakan SOP serta kurang optimal dalam melakukan koordinasi pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berasal dari penyerahan PSU; d. Koordinasi antara BP2T dan Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman yang kurang baik terkait penyerahan ijin rencana tapak (Site Plan) dari pengembang sehingga Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman tidak dapat melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan PSU; e. Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman tidak aktif melakukan monitoring dan penagihan terhadap kewajiban pengembang untuk membangun dan menyerahkan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa : a. Pedoman tentang tatacara dan mekanisme penyerahan PSU sedang disusun dalam bentuk Peraturan Walikota Tangerang Selatan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perumahan dan Permukiman. Diharapkan, pasca penetapan Peraturan Daerah dimaksud, pedoman tersebut dapat disahkan sebagai Peraturan Walikota, dan akan digunakan dalam tahapan penyerahan PSU perumahan di Kota Tangerang Selatan; b. Kebijakan tentang serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) telah dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, yang didalamnya termasuk mengatur tentang ketentuan sanksi dan denda; c. Terkait dengan arsip dan database IPR dan site plan, ke depan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi aktif antara Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman, BP2T dan DPPKAD; BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

38

d. Untuk kegiatan monitoring dan penagihan terhadap kewajiban pengembang, akan dilaksanakan mulai tahun 2014, yang diawali dengan inventarisasi ketersediaan PSU perumahan dengan dasar rencana tapak yang telah disahkan dan dilanjutkan dengan pengendalian penyediaan PSU atas hasil inventarisasi, dalam bentuk penagihan kewajiban PSU kepada pihak pengembang. Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar: a. Membuat dan menetapkan Peraturan Walikota sesuai mekanisme yang berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman dalam tata cara dan mekanisme penyerahan PSU; b. Melakukan inventarisasi dan pendataan secara komprehensif dan mutakhir lahanlahan PSU yang hasilnya menjadi database PSU di wilayah Kota Tangerang Selatan; c. Melakukan penagihan lahan/bangunan PSU yang menjadi kewajiban para pengembang untuk selanjutnya di adminitrsaikan dan kelola sesuai ketentuan yang berlaku. 3.7.2 Temuan - Aset Perolehan PSU dari Pengembang Seluas 4.934.082,83 M2 Senilai Rp6.158.861.689.790,00 Belum Tercatat Dalam Daftar Aset Penyerahan prasarana lingkungan, sarana dan utilitas umum dan fasilitas sosial dilakukan dengan berita acara serah terima dari perusahaan pembangunan perumahan kepada pemerintah daerah. Berita Acara penyerahan tersebut dilampiri dengan daftar prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan. Dengan adanya berita acara penyerahan aset fasos-fasum tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Bidang Aset DPPKAD sudah dapat mengakui dan mengadministrasikan aset PSU dalam daftar aset. Namun berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap pengadministrasian aset PSU dalam daftar aset, dengan membandingkannya dengan berita acara penyerahan diketahui terdapat aset PSU yang sudah diserahkan dari 5 pengembang seluas 4.934.082,83 M2 dengan nilai perolehan sebesar Rp6.158.861.689.790,00 belum diadministrasikan dalam daftar aset. Secara lengkap dijelaskan pada uraian dibawah ini. a. Perumahan Bumi Serpong Damai (PT. BSD, Tbk) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Bumi Serpong Damai kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sebanyak 4 tahap, secara rinci diuraikan pada Tabel 3.10 berikut: Tabel 3.10. BAST PSU PT. BSD, Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang

Tanggal BAST

Luas Total PSU (M2)

Nilai Perolehan Berdasarkan NJOP (Rp)

3 November 1997

1.116.544,30

1.297.098.710.010,00

637.912,80

534.611.698.400,00

20 Januari 2008

1.754.702,86

1.586.127.902.360,00

28 Desember 2009

1.157.724,47

1.526.526.144.820,00

4.666.884,43

4.944.364.455.590,00

BAST No

Tahap

1

Tahap 1

2

Tahap 2

3

Tahap 3

4

Tahap 4

Nomor BAST 1020/XI/1997 593/-Dprm/1997 009/BA/BSD/IV/2003 593/1229a-DTRR/2003 PK/LGL-012/IV/2008 593/639-UM/2008 006/PRJ-SK/XII/2009 640/721-DBP/2009 Total


1 April 2003

39

Penyerahan PSU tersebut diserahkan PT. BSD, Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan BAST penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Nomor 593/2426.2-ASET/2010 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 diketahui bahwa PSU yang berasal dari PT. BSD, Tbk yang tercantum dalam BAST tersebut hanya sebesar Rp45.202.090.200,00 atau seluas 383.008 M2. Secara rinci diuraikan pada lampiran 6. Hasil penelusuran terhadap dokumen BAST dari PT BSD kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang diketahui bahwa BAST penyerahan aset dari Kabupaten Tangerang kepada Kota Tangerang Selatan belum seluruhnya memuat PSU Perumahan Bumi Serpong Damai yang telah diserahkan oleh PT. BSD, Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sebagai tindak lanjut dalam upaya pengamanan aset perolehan PSU dari para pengembang besar di Wilayah Kota Tangerang Selatan maka dibentuk Tim Koordinasi Dalam Rangka Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perolehan PT. BSD, Tbk dan PT. AGR sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan No.800.05/KEP.172-UM/SETDA/IX/2012 tanggal 20 Desember 2012. Tim tersebut mempunyai tugas mengidentifikasi prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatannya pada lokasi pengembang, menetapkan angka perolehan terhadap prasarana, sarana dan utilitas secara bertahap dan mencatat angka perolehan dalam Barang Milik Daerah serta menyiapkan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Darah selaku Pengelola BMD kaitan dengan kerjasama pengelolaan kawasan. Hasil dari Tim Koordinasi Verifikasi PSU tersebut salah satunya adalah verifikasi PSU pada Perumahan Bumi Serpong Damai. Namun atas hasil verifikasi PSU tersebut belum diadministrasikan secara formal dan angka perolehan tersebut belum dicatat dalam BMD. Selanjutnya hasil konfirmasi PSU kepada PT BSD, Tbk pada tanggal 5 Desember 2013 mengungkapkan bahwa aset-aset PSU hasil BAST I, II, III dan IV tersebut sudah diserahkan PT BSD kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga dapat disimpulkan bahwa aset-aset tersebut seharusnya sudah dikuasai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian hasil konfirmasi kepada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Dari Total PSU yang diserahkan oleh PT. BSD, Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang seluas 4.666.884,43 M2 yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya lahan untuk TPU pada Desa Kadu Siru, Kecamatan Pagedangan seluas 54.757 M2 dikarenakan lokasi lahan untuk TPU tersebut berada pada Kabupaten Tangerang. b. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengakui bahwa aset perolehan PSU dari PT. BSD, Tbk, belum dicatat di KIB sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Atas hal tersebut Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan pada saat itu BAST PSU dari PT. BSD, Tbk diterima secara parsial oleh masing-masing leading sector penerima PSU. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

40

Sehingga Bidang Aset belum sepenuhnya mengkompilasi BAST tersebut dan tidak mencatat aset perolehan PSU tersebut di dalam KIB yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset DPPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset diketahui bahwa aset PSU yang belum dicatat dalam KIB minimal seluas 4.229.119,43 M2 (4.666.884,43 M2 - 383.008 M2 - 54.757 M2) dengan nilai perolehan berdasarkan NJOP minimal sebesar Rp4.944.364.455.590,00. Aset tersebut belum dicatat karena BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan tidak seluruhnya memuat aset perolehan dari PSU Perumahan Bumi Serpong Damai tersebut. b. Perumahan Alam Sutera (PT. AGR) Penyerahan PSU oleh PT. AGR selaku pengembang Perumahan Alam Sutera kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui BAST Nomor 007/AGR/DV/IV/00 dan 593/2092-Bappeda/2000 tanggal 28 April 2000. Pada BAST tersebut PT. AGR menyerahkan PSU dengan rincian pada Tabel 3.11 berikut: Tabel 3.11. PSU Perolehan dari Perumahan Alam Sutera No

Jenis PSU

I

Prasarana Jalan

II

Fasilitas Sosial & Umum TOTAL

Nilai Perolehan Berdasarkan NJOP (Rp)

Luas (M²) 502.614

947.822.913.000,00

96.399

158.501.388.000,00

599.013

1.106.324.301.000,00

Sesuai dengan BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan No.593/2426.2-ASET/2010 dan 030/3827.aDPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 diketahui bahwa PSU yang berasal dari PT. AGR belum dicatat dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana pengamanan aset perolehan PSU PT BSD di atas, maka dilakukan pula verifikasi PSU dari PT. AGR. Hasil dari Tim Koordinasi Verifikasi PSU tersebut salah satunya adalah verifikasi PSU pada Perumahan Alam Sutera dhi. PT. AGR. Namun atas hasil verifikasi PSU tersebut belum diadministrasikan secara formal dan angka perolehan tersebut belum dicatat dalam BMD. Selanjutnya hasil konfirmasi PSU kepada PT. AGR pada tanggal 5 Desember 2013 mengungkapkan bahwa aset-aset PSU hasil BAST I tersebut sudah diserahkan PT. AGR kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, namun belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hasil konfirmasi kepada Bidang Aset BPKAD Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Dari Total PSU yang diserahkan oleh PT. AGR kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang seluas 599.013 M2 dengan nilai perolehan berdasarkan NJOP sebesar Rp1.106.324.301.000,00 yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya Pasar Tradisional seluas 3.396 M2 yang tercatat sebagai Aset PD. Pasar Kabupaten Tangerang dan Lap. Softball seluas 10.000 M2 . Lahan untuk Softball tersebut tercatat dalam Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

41

yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahap Kedua. b. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengakui bahwa aset perolehan PSU dari PT. AGR, Tbk, belum dicatat di KIB sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Atas hal tersebut Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan pada saat itu BAST PSU dari PT. AGR diterima secara parsial oleh masing-masing leading sector penerima PSU. Sehingga Bidang Aset belum sepenuhnya mengkompilasi BAST tersebut dan tidak mencatat aset perolehan PSU tersebut di dalam KIB yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset DPPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset diketahui bahwa bidang aset hanya mencatat masjid dan gereja masing-masing luas 10.000 M2 dan 8.000 M2, sehingga PSU yang belum dicatat dalam KIB minimal seluas 567.617 M2 (599.013 M2 – 10.000 M2 - 10.000 M2 – 8.000 M2 - 3.396 M2) senilai Rp1.055.724.309.000,00. Pencatatan belum dilakukan karenakan BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan tidak seluruhnya memuat aset perolehan dari PSU Perumahan Alam Sutera tersebut. c. Perumahan Pamulang Permai (PT. BUG) Penyerahan PSU oleh PT. BUG selaku pengembang Perumahan Pamulang Permai I, II dan Pondok Benda kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui 3 BAST. Sesuai dengan BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No.593/2426.2-ASET/2010 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 bahwa PSU dari Perumahan Pamulang Permai dhi. PT. BUG sudah dicatat dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan aset PSU dari PT. BUG menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) Perumahan Pamulang Permai I Penyerahan PSU Perumahan Pamulang Permai I dituangkan dalam BAST Nomor 263/BUG.DIR/VII/88 dan 460/900-Um/1988 tanggal 13 Juli 1988. Pada BAST tersebut PT. BUG menyerahkan PSU dengan luas total 199.871,00 M2 dengan rincian pada Tabel 3.12 berikut. Tabel 3.12. PSU Perolehan dari Perumahan Pamulang Permai I No 1 2

Jenis PSU Prasarana Jalan Taman dan Fasilitas Sosial Total

Luas (M2) 125.221,7 74.649,30 199.871,00

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat perbedaaan luasan antara luas PSU yang dicatat di KIB dengan BAST seluas 6.519,30 M2. Secara rinci diuraikan pada Tabel 3.13 berikut.


42

Tabel 3.13. Perbedaan BAST dan KIB pada Perumahan Pamulang Permai I Jenis PSU BAST KIB Kemantren, Balai Kantor Warga, Masjid Walikota, Polsek, Puskesmas, KUA, Masjid Lahan Kosong  SMAN IV (10.000 M2)  SMPN XVII (8.000 M2) Total

No 1

2

BAST 23.495,00

Luas (M2) KIB 20.000,00

Selisih 3.495,00

21.024,30

18.000,00

3.024,30

6.519,30

2) Perumahan Pamulang Permai II Penyerahan PSU Perumahan Pamulang Permai II dituangkan dalam BAST Nomor 244/BUG.KST/VI/1990 dan 593/1754-Um/1990 tanggal 19 Juni 1990. Pada BAST tersebut PT. BUG menyerahkan PSU dengan luas total 187.897,60 M2 dengan rincian pada Tabel 3.14 berikut. Tabel 3.14. PSU Perolehan dari Perumahan Pamulang Permai II No 1 2 3

Luas (M2) 98.793,60 32.777,00 56.327,00 187.897,60

Jenis PSU Prasarana Jalan Utilitas Umum/ Tempat Parkir Fasilitas Sosial Total

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat perbedaaan luasan antara luas PSU yang dicatat di KIB dengan BAST seluas 6.131,00 M2. Secara rinci diuraikan pada Tabel 3.15 berikut. Tabel 3.15. Perbedaan BAST dan KIB pada Perumahan Pamulang Permai II Jenis PSU No 1

BAST Tanah Kosong

Luas (M2) KIB

 Tanah Bangunan Pendidikan Latihan (Sekolah)  Tanah Bangunan Olahraga, Kel. Pamulang Barat

BAST 28.500,00

KIB 22.369,00

Selisih 6.131,00

Selain itu diketahui pula lahan utilitas umum/tempat parkir seluas 32.777,00 M2 dengan nilai perolehan berdasarkan NJOP minimal sebesar Rp46.412.232.000,00 belum dicatat dalam KIB. 3) Perumahan Pondok Benda Penyerahan PSU Perumahan Pondok Benda dituangkan dalam BAST Nomor 242/BUG.KST/VI/1990 dan 593/1752-Um/1990 tanggal 19 Juni 1990. Pada BAST tersebut PT. BUG menyerahkan PSU dengan luas total 224.605,32 M2 dengan rincian pada Tabel 3.16 berikut. Tabel 3.16. PSU Perolehan dari Perumahan Pamulang Permai II No 1 2 3

Jenis PSU Prasarana Jalan Utilitas Umum/ Tempat Parkir Fasilitas Sosial Total


Luas (M2) 157.435,40 3.982,00 63.101,00 224.518,40

43

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat perbedaaan luasan antara luas PSU yang dicatat di KIB dengan BAST seluas 3.128,00 M2. Secara rinci diuraikan pada Tabel 3.17 berikut. Tabel 3.17. Perbedaan BAST dan KIB pada Perumahan Pamulang Permai II No 1

Jenis PSU BAST KIB Kantor Tanah Pemerintahan, Bangunan Balai Warga, Kantor Mesjid, Gardu Pemerintahan PLN, Kecamatan Puskesmas Ciputat Total

BAST 21.000,00

Luas (M2) KIB 24,128,00

Selisih 3.128,00

3.128,00

d. Perumahan Villa Melati Mas (PT. IAC) Penyerahan PSU oleh PT. IAC selaku pengembang Perumahan Villa Melati Mas melalui BAST No.07/VMM/IAC/SW/XII/96 dan No.593/5568-PLK/96 tanggal 3 Desember 1996. Pada BAST tersebut PT. IAC menyerahkan PSU dengan luas 489.524,69 M2, bangunan fisik 127 M2 dan tanah untuk TPU seluas 60.106 M2. Sesuai dengan BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No.593/2426.2-ASET/2010 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 bahwa PSU dari Perumahan Villa Melati Mas dhi. PT. IAC sebagian sudah dicatat dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen BAST dan KIB menunjukkan bahwa Lahan Parkir seluas 8.216,4 M2 dengan nilai perolehan berdasarkan NJOP sebesar Rp12.924.397.200,00 belum dicatat pada KIB Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset DPPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset diketahui bahwa bidang aset belum mencatat nilai perolehan PSU tersebut dikarenakan BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memuat seluruh aset perolehan dari PSU Perumahan Villa Melati Mas tersebut. Sehingga Bidang Aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan belum dapat mencatat aset perolehan dari PSU tersebut ke dalam KIB. e. Perumahan Taman Sari Pesona Bali (PT. WR) Penyerahan PSU oleh PT. WR selaku pengembang Perumahan Taman Sari Pesona Bali melalui BAST Nomor TP.02.06/A.DIR.343/2002 dan 593/1714-bDTRB/2002 tanggal 7 November 2002. Pada BAST tersebut PT. WR menyerahkan PSU dengan luas 96.353 M2 dengan rincian pada Tabel 3.18 berikut. Tabel 3.18. PSU Perolehan dari Perumahan Taman Sari Pesona Bali No 1 2 3

Jenis PSU Prasarana Jalan Taman Fasilitas Umum Total


Luas (M2) 79.632 4.671 12.050 96.353

Nilai Perolehan (Rp) 82.180.224.000,00 4.820.472.000,00 12.435.600.000,00 99.436.296.000,00

44

Adapun PSU yang diperoleh dari PT. WR tersebut seluas 96.353 M2 dengan nilai perolehan berdasarkan NJOP minimal sebesar Rp99.436.296.000,00 belum dicatat dalam KIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset DPPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset diketahui bahwa bidang aset belum mencatat nilai perolehan PSU tersebut dikarenakan BAST penyerahan Aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan belum memuat seluruh aset perolehan dari PSU Perumahan Villa Melati Mas tersebut. Sehingga Bidang Aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan belum dapat mencatat aset perolehan dari PSU tersebut ke dalam KIB. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 64: a. Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang Wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; b. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara : 1) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib; 2) Pengamanan fisik, yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; 3) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas tanah, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan penyimpanan dan pemeliharaan serta tanda kepemilikan barang; 4) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti kepemilikan dan upaya hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset PSU oleh pihak pengembang dan pihak lain yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan daerah; b. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak dapat melakukan monitoring dan penatausahaan terhadap pemanfaatan lahan-lahan PSU secara tertib, mutahir dan akurat; c. Nilai tanah dan jaringan, bangunan serta irigasi di Neraca dan Buku Induk Inventaris tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan : a. Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menyerahkan semua semua lahan PSU kepada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan; b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala DPPKAD kurang optimal melakukan koordinasi dengan Kabupaten Tangerang dalam rangka pendataan,


45

pengamanan dan penyerahan aset hasil perolehan PSU dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang; c. Kepala DPPKAD dan Tim Koordinasi Aset belum optimal melakukan inventarisasi dan verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menjadi tugasnya. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa sebagian PSU dari pengembang perumahan PT BSD, Tbk, perumahan Alam Sutera (PT AGR), perumahan Pamulang Permai (PT BUG), perumahan Villa Melati Mas (PT IAC), perumahan Taman Sari Pesona Bali (PT WR) masih belum tercatat dalam KIB. PSU tersebut telah diserahkan oleh masing-masing pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada saat Kota Tangerang Selatan terbentuk sebagai akibat dari pemekaran dari Kabupaten Tangerang, PSU tersebut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Berita Acara nomor 593/2426.2-ASET/20120 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010. Selanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencatat PSU yang diserahkan tersebut dalam KIB. Namun, PSU yang diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ternyata belum mencakup semua PSU yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk melakukan pencatatan atas PSU yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum memiliki landasan hukum yang pasti. Rekomendasi - BPK merekomendasikan kepada Walikota Tangerang Selatan agar: a. Melakukan pendataan dan verifikasi atas aset-aset PSU yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan; b. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD melakukan pengelolaan aset PSU secara tertib, antara lain melakukan pendataan, pencatatan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan aset PSU sesuai dengan ketentuan berlaku. 3.7.3

Temuan - Pemanfaatan Aset Perolehan PSU Oleh Pihak Ketiga Tanpa Ijin Berindikasi Merugikan Daerah Sebesar Rp10.413.476.215,80 Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan BMD, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mendayagunakan barang milik daerah dalam bentuk sewa. Adapun pemanfaatan tanah dituangkan dalam perjanjian sewa antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan selaku Pembantu pengelola BMD dengan pihak pemohon setelah mendapat ijin persetujuan pemanfaatan tanah dari Walikota. Pemeriksaan secara uji petik terhadap aset perolehan dari PSU yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir oleh pihak ketiga menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Perumahan Bumi Serpong Damai (PT. BSD, Tbk) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset perolehan PSU dari PT. BSD, Tbk tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) PT BSD sampai saat ini telah menyerahkan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Bumi Serpong Damai kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sebanyak 4 tahap dengan total luas 4.666.884,43 M2. Namun atas penyerahan tersebut, tidak semua dicatat sebagai aset daerah


46

Kabupaten Tangerang dan diserahkan ke Kota Tangerang Selatan sesuai BAST penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Nomor 593/2426.2-ASET/2010 dan 030/3827.aDPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010. Sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum mencatat semua aset hasil penyerahan PSU tersebut dalam Daftar BMD. 2) Sebagian besar lahan yang merupakan PSU yang diserahkan oleh PT. BSD, Tbk adalah prasarana jalan dan areal parkir. 3) Pemeriksaan secara uji petik terhadap lahan PSU yang telah diserahkan tersebut ditemukan lahan PSU berupa areal parkir yang telah dikerjasamakn oleh PT BSD,Tbk kepada pihak III tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Tangerang atau dari Kota Tangerang Selatan, dengan rincian pada Tabel 3.19 berikut. Tabel 3.19. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir PT. BSD, Tbk No

Lokasi

Pengelola

1

Ruko Sektor IV, VII, Ruko Sektor I Terpadu, Taman Kota I dan II

PT. Dinamika Mitra Pratama (Best Parking)

Ruko Tol Boulevard, Ruko Bidex

PT. Master Parking Indonesia (SOS Parking)

Ruko Golden Boulevard

PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking)

2

3

4

Ruko Barcelona, Ruko Madrid 1 dan 2

PT. Dinamika Mitra Pratama (Best Parking)

Luas Lahan (M2)

21.479

7.346

13.967

7.041

Nomor dan Tanggal Kerjasama 041/BSD/III/2009, tanggal 18 Maret 2009. 042/EMBSD/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010 193/BSD/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008

043/BSD/VIII/2010, tanggal 1 juni 2010

Masa Kerjasama 30 April 2009 sampai dengan 29 April 2014 1 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 15 Oktober 2008 sampai dengan 14 Oktober 2013 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2015

4) Adapun isi perjanjian kerjasama mengatur bahwa pihak BSD menyerahkan pengelolaan pakir di Kawasan Ruko dan Taman BSD City kepada PT. DMP (Best Parking), PT. MPI (SOS Parking) dan PT. SPI (Secure Parking) untuk mengelola lokasi parkir yang terletak di kawasan ruko-ruko dan Taman di BSD City. 5) Pada saat kerjasama tersebut sedang berjalan dengan pihak III, PT. BSD, Tbk pernah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 023/DIR/BSD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 untuk mengelola lahan Prasarana dan Sarana PSU BSD City, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada jawaban secara resmi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Walaupun belum mendapat ijin, ternyata PT. BSD tetap melanjutkan kerjasama pengelolaan parkir dengan operator/penyedia jasa parkir. 6) Atas pemanfaatan lahan tersebut PT. BSD, Tbk belum pernah membayar sewa atau retribusi atas pemakaian kekayaan daerah kepada Pemerintah Kota Tangerang ataupun Pemerintah Kabupaten Tangerang. 7) BPK telah melakukan konfirmasi atas kerjasama pemanfaatan PSU menjadi lahan parkir oleh PT. BSD Tbk, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut.


47

8) Berdasarkan data Perjanjian Kerjasama Pengelolaan areal Parkir pada RukoRuko antara PT BSD, Tbk dan pihak III ditemukan nilai kerjasama dalam beberapa tahun terakhir sebesar Rp9.545.000.000 yang belum dipertanggungjawabkan oleh PT BSD, tbk dengan rincian sebagai berikut. a) Area Parkir Ruko Sektor IV dan VII sejumlah Rp2.996.000.000,00 Area parkir pada Ruko Sektor IV dan VII merupakan PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedangkan untuk area parkir pada Ruko Sektor I Terpadu (SROR Sektor I.3 dan I.2 Extension) belum diserahkan oleh PT. BSD City kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara PT. BSD, Tbk dengan PT. DMP (Best Parking) Nomor 041/BSD/III/2009. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (dhi. PT. DMP) akan memberikan pendapatan tetap dari hasil pengelolaan parkir Ruko Sektor IV, VII, Ruko Sektor I Terpadu (SROR Sektor I.3 dan I.2 Extension) kepada PIHAK PERTAMA (dhi. PT. BSD, Tbk) sebesar Rp70.000.000,00 setiap bulannya selama 5 tahun. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pembayaran antara PT. DMP dan PT. BSD, Tbk menunjukkan bahwa untuk pembayaran pengelolaan parkir Ruko Sektor IV dan VII sebesar Rp53.500.000,00 setiap bulannya atau sampai dengan Desember 2013 (56 bulan x Rp53.500.000,00) sebesar Rp2.996.000.000,00. b) Areal parkir Ruko Tol Boulevard dan Ruko Bidex sejumlah Rp420.000.000,00 Area parkir Ruko Tol Boulevard dan Ruko Bidex merupakan PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara PT. BSD, Tbk dengan PT. MPI (SOS Parking) Nomor 042/EM-BSD/III/2010. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (dhi. PT. MPI) akan memberikan pendapatan tetap dari hasil pengelolaan parkir Ruko Tol Boulevard dan Ruko Bidex kepada PIHAK PERTAMA (dhi. PT. BSD, Tbk) sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulannya selama 5 tahun. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pembayaran antara PT. MPI dan PT. BSD, Tbk menunjukkan bahwa untuk pembayaran pengelolaan parkir Ruko Tol Boulevard dan Ruko Bidex sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulannya atau sampai dengan Desember 2013 (42 bulan x Rp10.000.000,00) sebesar Rp420.000.000,00. c) Areal parkir Ruko Golden Boulevard sejumlah Rp5.394.000.000,00 Area parkir Ruko Golden Boulevard merupakan PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara PT. BSD, Tbk dengan PT. SPI (Secure Parking) Nomor 193/BSD/VI/2008. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (dhi. PT. SPI) akan memberikan pendapatan tetap dari hasil pengelolaan parkir Ruko


48

Golden Boulevard kepada PIHAK PERTAMA (dhi. PT. BSD, Tbk) sebesar Rp87.000.000,00 setiap bulannya selama 5 tahun. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pembayaran antara PT. SPI dan PT. BSD, Tbk menunjukkan bahwa untuk pembayaran pengelolaan parkir Ruko Golden Boulevard sebesar Rp87.000.000,00 setiap bulannya atau sampai dengan Desember 2013 (62 bulan x Rp87.000.000,00) sebesar Rp5.394.000.000,00. d) Areal parkir Ruko Barcelona, Ruko Madrid 1 dan 2 sejumlah Rp735.000.000,00 Area Ruko Barcelona, Ruko Madrid 1 dan 2 merupakan PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara PT. BSD, Tbk dengan PT. DMP (Best Parking) Nomor 043/BSD/VIII/2010. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (dhi. PT. DMP) akan memberikan pendapatan tetap dari hasil pengelolaan parkir Ruko Barcelona, Ruko Madrid 1 dan 2 kepada PIHAK PERTAMA (dhi. PT. BSD, Tbk) sebesar Rp17.500.000,00 setiap bulannya selama 5 tahun. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pembayaran antara PT. DMP dan PT. BSD, Tbk menunjukkan bahwa untuk pembayaran pengelolaan parkir Ruko Barcelona, Ruko Madrid 1 dan 2 sebesar Rp17.500.000,00 setiap bulannya atau sampai dengan Desember 2013 (42 bulan x Rp17.500.000,00) sebesar Rp735.000.000,00 b. Perumahan Alam Sutera (PT. AGR) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset perolehan PSU dari PT. BSD, Tbk tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) PT AGR sampai saat ini telah menyerahkan lahan PSU Perumahan Alam Sutera kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan total seluas 599.013 M2. Namun atas penyerahan tersebut, tidak semua lahan PSU dicatat sebagai aset daerah Kabupaten Tangerang dan diserahkan ke Kota Tangerang Selatan sesuai BAST penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Nomor 593/2426.2-ASET/2010 dan 030/3827.a-DPPKAD/2010 tanggal 25 Oktober 2010. Sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum mencatat semua aset hasil penyerahan PSU tersebut dalam Daftar BMD. 2) Berdasarkan pemeriksaan fisik atas aset perolehan PSU dari PT.AGR tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a) Lahan Parkir (1) Sebagian besar lahan yang merupakan PSU adalah jalan lingkungan cluster dan areal parkir yang dikelola oleh provider/penyedia jasa parkir yaitu Pusat Perniagaan Sutera Niaga I, II dan III dengan Luas 5.000 M2. (2) Kerjasama pemanfaatan PSU menjadi area parkir yang dikelola oleh provider/penyedia jasa parkir tersebut selama ini melalui kerjasama


49

dengan PT. SDN (Satria Parking/SDN). Secara rinci diuraikan pada tabel 3.20 berikut: Tabel 3.20. Surat Penunjukkan Kerjasama PT. SDN (Satria Parking) selaku Pengelolaan Parkir Ruko Sutera Niaga No

Nama Ruko

Surat Penunjukkan

Tanggal

1 2 3

Ruko Sutera Niaga 1 Ruko Sutera Niaga 2 Ruko Sutera Niaga 3

009/Spj/EM/II/12 002/Spj/EM/XII/10 002/Spj/EM/XII/10

9 Februari 2012 13 Desember 2010 13 Desember 2010

(3) Surat penunjukkan tersebut mengatur bahwa Pihak PT. AGR dhi. Alam Sutera menunjuk PT. SDN (Satria Parking) untuk mengelola perparkiran pada Ruko Sutera Niaga 1, 2 dan 3. (4) Terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut PT. AGR tidak mengajukan ijin persetujuan pemanfaatan tanah dari Walikota Tangerang Selatan. (5) PT. AGR mengajukan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai surat Nomor 344/EM/ASAGR/XII/11 tanggal 9 Februari 2012 yang berisi bahwa PT. AGR telah melakukan penunjukkan penyedia jasa pengelolaan parkir kepada PT. SDN. (6) Atas dasar surat permohonan tersebut dan permohonan dari PT. SDN yang kemudian dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 045, 046, 047/PARKTERM/DHKI/IV/2013 tanggal 2 April 2013, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kemudian mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan Parkir off street kepada PT. SDN sesuai surat Nomor 551.21/093.27-ANGK/DHKI/2013 tanggal 3 April 2012. (7) Berdasarkan kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengeluarkan ijin penyelenggaraan parkir off street tanpa melakukan verifikasi atas ijin pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk fasilitas lain. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga tidak melakukan koordinasi dengan Bidang Aset DPPKAD selaku pembantu pengelola BMD terkait lahan yang ternyata milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (8) Atas pemanfaatan lahan tersebut, pihak PT. AGR belum pernah membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (9) Selanjutnya hasil konfirmasi dengan PT. AGR mengungkapkan bahwa penunjukkan Estate Management PT. AGR kepada PT. SDN sebagai pengelola parkir pada Ruko Sutera Niaga I, II dan III berdasarkan permintaan pihak PT. SDN sendiri. Selanjutnya pihak PT. AGR menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga segala urusan mengenai lahan parkir tersebut pihak PT. SDN berhubungan langsung dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.


50

(10) Tim BPK telah meminta klarifikasi dan permintaan dokumen terkait pengelolaan parkir kepada PT. SDN, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, PT. SDN tidak dapat memberikan data dan klarifikasi atas hal tersebut. (11) Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Tangerang diketahui bahwa omzet parkir yang ditemia oleh PT. SDN sebagai pengelola parkir pada Ruko Sutera Niaga I, II dan III minimal adalah sebesar Rp308.508.680,00 dengan uraian pada tabel 3.21 berikut. Tabel 3.21 Omzet Parkir PT. SDN pada Ruko Sutera Niaga I, II dan II No 1 2 3

Surat Penunjukkan

Uraian Ruko Sutera Niaga 1 Ruko Sutera Niaga 2 Ruko Sutera Niaga 3 Total

009/Spj/EM/II/12 002/Spj/EM/XII/10 002/Spj/EM/XII/10

Tanggal 9 Februari 2012 13 Desember 2010 13 Desember 2010

Omzet 1 Tahun (Rp) 28.003.400,00 22.012.208,00 71.489.552,00

Total Omzet (Rp) 28.003.400,00 66.036.624,00 214.468.656,00 308.508.680,00

Penerimaan omzet tersebut berdasarkan self assesment dari pengelola parkir dan pihak DPPKAD belum pernah melakukan pemeriksaan pajak parkir dari masing-masing Wajib Pajak. Omzet tersebut merupakan nilai yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nilai omzet tersebut belum memperhitungkan biaya-biaya maupun pajak parkir yang dikeluarkan/diperlukan dalam pengelolaan parkir tersebut. b) Bundaran Reklame Videotron Selain itu PSU yang lain adalah Lahan Bundaran A, B dan C dengan luas masing-masing 4.042 M2, 1.964 M2 dan 1.964 M2 merupakan lahan perputaran kendaraan di tengah jalan. Adapun lahan Bundaran B seluas 1.964 M2 dimanfaatkan menjadi sarana reklame videotron. Pemasangan reklame Videotron tersebut melalui Surat Permohonan IMB oleh PT. AGR kepada Walikota Tangerang Selatan yang kemudian diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No.645/1960-BP2T/2012 tanggal 21 November 2012. Atas penggunaan Lahan Bundaran B yang dimanfaatkan menjadi sarana reklame Videotron tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum, dengan ketentuan 1% x x Luas Lahan x Tahun belum dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk sarana pelayanan umum minimal sebesar Rp66.064.050,00. Secara rinci diuraikan pada Lampiran 7.

c. Perumahan Pamulang Permai (PT. BUG)


51

Berdasarkan pemeriksaan fisik atas aset perolehan PSU dari PT. Bumi Upaya Griya tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: 1)

Lahan Bangunan Masjid a) Terdapat lahan matang seluas ±4.000 M2 yang peruntukan awal pada site plan digunakan sebagai masjid dan gardu listrik, masjid tersebut dikelola oleh Yayasan Al Hidayah sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 593.1/SK-96-Um/1988 tanggal 25 Agustus 1988 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah yang memutuskan memberikan persetujuan kepada Yayasan Al Hidayah untuk mendirikan bangunan mesjid di atas tanah fasilitas sosial seluas 2.593 M2. b) Atas lahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencatatan pada KIB A berupa tanah untuk bangunan masjid dengan nilai Rp613.232.500,00. c) Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim BPK bersama Bidang Aset DPPKAD menunjukkan bahwa kondisi saat ini digunakan sebagai TK Al Hidayah seluas 1.784 M2, Masjid Al Hidayah seluas 2.022 M2 dan Mini Market Omi Al Hidayah seluas 106 M2. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2013, Yayasan Al Hidayah selaku pengelola masjid, TK dan Mini Market – Omi Al Hidayah melalui surat Nomor 01/YMAP/X/2013 mengajukan ijin persetujuan pemanfaatan tanah kepada Walikota Tangerang Selatan. Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, ijin tersebut belum diterbitkan dan masih berupa draft. d) Atas penggunaan lahan tersebut yang digunakan sebagai TK Al Hidayah dan Mini Market Omi Al Hidayah seluas masing-masing 1.784 M2 dan 106 M2 belum dikenakan Retribusi Pemakaian Tanah untuk Sarana Pendidikan Non Negeri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pendidikan Non Negeri dan Sarana Komersial, dengan ketentuan masingmasing yaitu 1,5% x x Luas Lahan x Tahun, dan 2,5% x x Luas Lahan x Tahun. Maka seharusnya retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk sarana pendidikan non negeri dan sarana komersial yang diterima selama 2 tahun oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan minimal sebesar Rp61.960.988,00.

2)

Lahan Parkir a) Terdapat lahan parkir seluas 32.777 M2 sepanjang Jalan Pamulang Permai Blok SH yang belum dicatat dalam KIB. b) Adapun sebagian lahan parkir tersebut seluas 2.549 M2 pada tahun 2013 dikelola oleh PT. WPL pada Blok SH-13, SH-14, SH-15 dan SH-16. c) Pada Tanggal 12 Februari 2013, PT. WPL telah mengajukan permohonan Ijin Persetujuan Pemanfaatan Tanah Sarana Pelayanan Umum Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan seluas 2.549 M2 kepada Pemerintah


52

Kota Tangerang Selatan, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, ijin tersebut belum diterbitkan dan masih berupa draft. d) Lahan seluas 30.228 M2 pada Blok SH-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 dan SH-17, 18, 19 berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa lahan tersebut merupakan jenis parkir tepi jalan (on street) yang dikelola oleh organisasi masyarakat dan kepentingan masyarakat yang tidak mau ditertibkan serta adanya oknum premanisme pada lahan tersebut. Atas hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum dapat melakukan penertiban. e) Selanjutnya berdasarkan hasil konfirmasi Bidang Pendapatan Non PBB dan BPHTB DPPKAD Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian lahan PSU untuk lahan parkir tersebut belum dipungut. f) Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum, dengan ketentuan 1% x x Luas Lahan x Tahun, maka seharusnya retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk sarana pelayanan umum yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan minimal sebesar Rp345.272.918,00. Secara rinci diuraikan pada Lampiran 7. 3)

Lahan SMP Al Badar a) Terdapat lahan matang seluas ±8.352 M2 yang peruntukan awal pada site plan digunakan sebagai SMA dan Tempat Olahraga, b) Atas lahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencatatan pada KIB A berupa tanah bangunan pendidikan (sekolah) / SMPN 4 Ciputat dengan luas 5.872 M2 atu sebesar Rp176.161.500,00. Sedangkan sisanya seluas 2.480 M2 belum tercatat dalam KIB. c) Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim BPK bersama Bidang Aset DPPKAD menunjukkan bahwa kondisi saat ini digunakan sebagai SMPN 4 Ciputa seluas 5.872 M2, Masjid seluas 1.178 M2 dan SMP Al Badar seluas 1.302,5 M2. d) Lahan SMP Al Badar dikelola oleh Yayasan Bhakti Pendidikan Nasional sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 593.5/SK-298Um/1991 tanggal 23 November 1991 tentang Penyerahan HGB 20 Tahun diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tangerang seluas 1.302,5 M 2. e) Sehubungan telah berakhirnya masa penyerahan HGB selama 20 tahun dari pemerintah daerah maka Yayasan Bhakti Pendidikan Nasional selaku pengelola SMP Al Badar telah mengajukan perpanjangan ijin persetujuan pemanfaatan tanah kepada Walikota Tangerang Selatan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan,


53

f) Atas permohonan tersebut, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyetujui pemanfaatan tanah melalui Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032.1/Kep.152-Huk/2013 tanggal 5 Juli 2013. Adapun Perjanjian Sewa antara Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola BMD dengan Yayasan Bhakti Pendidikan Nasional sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum dibuat. g) Atas penggunaan lahan tersebut yang digunakan sebagai SMP AL Badar oleh Yayasan Bhakti Pendidikan Nasional seluas 1.302,5 M2 belum dikenakan Retribusi Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pendidikan Non Negeri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pendidikan Non Negeri, dengan ketentuan yaitu 1,5% x x Luas Lahan x Tahun. Maka seharusnya retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk sarana pendidikan non negeri yang diterima selama 2 tahun oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan minimal sebesar Rp41.161.605,00. d. Villa Melati Mas (PT. IAC) Berdasarkan pemeriksaan fisik atas lahan PSU yang diserahkan PT. IAC diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Sebagian besar lahan yang merupakan PSU adalah jalan lingkungan dan areal parkir yang dikelola oleh provider/penyedia jasa parkir yaitu Ruko pada Blok B dan SR dengan Luas 8.216,4 M2. 2) Kerjasama pemanfaatan PSU menjadi area parkir yang dikelola oleh provider/penyedia jasa parkir tersebut selama ini melalui kerjasama dengan CV KM. CV. KM telah mengelola lahan parkir perolehan PSU tersebut melalui Surat Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Tempat/Kawasan Parkir dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 3) Pada Tanggal 5 April 2010 CV. KM telah mengajukan permohonan Ijin Persetujuan Pemanfaatan Tanah Sarana Pelayanan Umum Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan seluas 2.671,5 M2 kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, ijin tersebut belum diterbitkan dan masih berupa draft. 4) Selanjutnya berdasarkan hasil konfirmasi Bidang Pendapatan Non PBB dan BPHTB DPKAD Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa selama Tahun 2013, CV. KM telah menyetor Pajak Parkir sebesar Rp17.819.250,00 namun terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian lahan PSU untuk lahan parkir tersebut belum dipungut. 5) Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum, dengan ketentuan 1% x x Luas Lahan x Tahun, maka seharusnya retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk sarana pelayanan umum yang diterima oleh Pemerintah Kota BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

54

Tangerang Selatan minimal sebesar Rp148.630.567,80. Secara rinci diuraikan pada Lampiran 7. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu: 1) Pasal 33 (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah. (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah. (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: (a) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; (b) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; (c) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan (d) persyaratan lain yang dianggap perlu. (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah. 2) Pasal 34 (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dikenakan retribusi. (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum. c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Berupa Sewa atas Pemakaian Tanah Untuk Sarana Pelayanan Umum. Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Potensi kehilangan aset dan timbulnya permasalahan hukum atas aset PSU yang dapat merugikan daerah dalam jangka panjang; b. Indikasi kerugian daerah atas pemanfaatan aset PSU tanpa ijin minimal sebesar Rp10.413.476.215,80, dengan rincian sebagai berikut:


55

1) Pemanfaatan areal PSU dilingkungan perumahan BSD untuk lahan parkir oleh PT BSD, Tbk sebesar Rp9.545.000.000,00 (Rp2.996.000.000,00 + Rp420.000.000,00 + Rp5.394.000.000,00 + Rp735.000.000,00); 2) Pemanfaatan areal PSU dilingkungan perumahan Alam Sutera untuk lahan parkir oleh PT AGR/PT SD minimal sebesar Rp308.508.680,00 3) Pemanfaatan areal PSU dilingkungan Vila Melati Mas untuk lahan parkir oleh CV. KM pada dua tahun terakhir minimal sebesar Rp148.630.567,80. 4) Pemanfaatan areal PSU di lingkungan Pamulang Permai untuk lahan parkir oleh PT WPL minimal sebesar Rp345.272.918,00. 5) Pemanfaatan areal PSU dilingkungan Alam Sutera untuk areal reklame videotron oleh PT AGR minimal sebesar Rp66.064.050,00. c. Kehilangan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemanfaatan areal PSU oleh Yayasan untuk sekolah dan bangunan lainnya sebesar Rp103.122.593,00, terdiri dari: 1) Yayasan Al-hidayah untuk sekolah dan mini market sebesar Rp61.960.988,00; 2) Yayasan Bhakti Pendidikan Nasional untuk bangunan SMP Albadr sebesar Rp41.161.605,00 Hal tersebut disebabkan : a. Itikad kurang baik dari pengembang yang menggunakan aset perolehan dari PSU milik Pemerintah Daerah tanpa ijin; b. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD tidak maksimal dan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan asat PSU; c. Kepala DPPKAD lalai dan tidak tegas melakukan penertiban atas aset-aset PSU yang digunakan oleh pihak lain tanpa ijin dan memberikan konstribusi kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Kepala Dinas Perhubungan lalai dengan memberikan ijin pemanfaatan aset PSU tanpa melalui prosedur yang berlaku dengan memperhatikan keuntungan dan keterjaminan kepemilikan aset dalam jangka panjang. Tanggapan - Atas permasalahan tersebut Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa : a. Pemanfatan BMD berupa PSU lahan parkir perumahan Bumi Serpong Damai (PT BSD, Tbk), perumahan Alam Sutera (PT AGR) dan perumahan Pamulang Permai (PT BUG) belum dilaksanakan, mengingat PSU yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dimaksud belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang. Hal ini terjadi karena PSU telah diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, namun oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan pengamanan aset PSU dan akan melakukan penagihan kepada pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku terkait dengan adanya kerugian daerah. b. Untuk PSU lahan parkir perumahan Villa Melati Mas (PT IAC) akan ditindaklanjuti dengan mekanisme pemanfaatan BMD sesuai ketentuan yang berlaku.


56

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Walikota Tangerang Selatan agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang lalai dengan memberikan ijin pengunaan lahan PSU untuk lahan parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku:; b. Memberikan sanksi kepada Kepala DPPKAD yang lemah dan tidak maksimal melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban atas aset-aset PSU yang dimanfaatakan oleh pihak lain tanpa ijin dan memberikan keuntungan/konstribusi kepada Pemerintah Daerah; c. Memerintahkan DPPKAD untuk memulihkan indikasi kerugian daerah atas hasil pemanfatan aset PSU oleh para pihak ketiga sebesar Rp10.413.476.215,80, yaitu kepada: 1) PT BSD sebesar Rp9.545.000.000,00 2) PT AGR/PT SD sebesar Rp374.572.730,00 Rp66.064.050,00) 3) CV KM sebesar Rp148.630.567,80. 4) PT WPL sebesar Rp345.272.918,00

(Rp308.508.680,00

+

d. Meminta pertanggungjawaban Yayasan Al Hidayah dan Yayasan Bhakti Pendidikan Nasional atas penggunaan lahan PSU masing-masing minimal sebesar Rp61.960.988,00 dan Rp41.161.605,00; e. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap lahan-lahan PSU yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara tidak sah dan mengambil langkah strategis dan tindakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.

Mengambil alih pemanfaatan lahan-lahan PSU dari pihak III untuk selanjutnya dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang menguntungkan dan menjamin keamanan kepemilikan aset daerah.



57

Lampiran 1

DAFTAR KERJA SAMA PENGGUNAAN PSU OLEH PIHAK LAIN KOTA TANGERANG SELATAN

NO

PEMOHON

NAMA PENGEMBANGAN

NAMA PERUMAHAN

PERUNTUKAN

LUAS TANAH (M2)

NJOP

NILAI SEWA (Per Tahun)

1

Yayasan Bukit Indah

PT. Bukit Indah

Perumahan Bukit Indah

2

Yayasan Perguruan Nusa Indah

PT. Bukit Nusa Indah

Perum Bukit Nusa Indah, Ds. Serua

3

Yayasan Seruni Putih

PT. Bumi Upaya Griya

Perum Pondok Benda

4

Yayasan Amanah

PT. Bumi Upaya Griya

Perum Pamulang Permai I

5

Yayasan Nurul Iman

PT. Pamulang Indah

Perum Pamulang Indah, Ds. Pamulang Timur

Kec. Pamulang

390

916,000

6,162,390

6

Yayasan Umara

PT. Villa Dago

Perum Villa Dago, Ds. Benda Baru

Kec. Pamulang

3,900

1,274,000

85,708,350

7

Yayasan Marga Bukit Indah

Tanah Milik Pemda

Bukit Indah

Sarana Pendidikan

Kec. Ciputat

500

1,032,000

8,901,000

8

Dharma Puteri Materdei

PT. S.Widjojo

Perum Witana Harja

Sarana Pendidikan (SDK)

Kec. Pamulang

3,000

916,000

TOTAL

Sarana Pendidikan (TK)

LOKASI

Sarana Pendidikan

Kec. Ciputat

750

1,032,000

13,351,500

Kec. Ciputat

5,700

1,032,000

101,471,400

Kec. Pamulang

1,000

916,000

15,801,000

Kec. Pamulang

2,500

916,000

39,502,500

47,403,000 318,301,140.00

Lampiran 2

TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN SERPONG Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota

Luas Tanah ± (M²)

Nomor Kohir/Girik C/Persil/Akta Sertifikat

Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH Rawa Buntu 1 Kp.Cicentang RT.003/RW.001 2 Jl.Raya Rawabuntu Kel.Rawabuntu 3 Jl.Raya Rawabuntu Kel.Rawabuntu

Lapangan bola Puskesmas Rawabuntu Kantor Kelurahan Rawa buntu

8,837 655 1,420

702,000 702,000 702,000

6,203,574,000 459,810,000 996,840,000

614,000

921,000,000

Ciater 4

Kp.Maruga RT 04/09 Kel Ciater

1,500

Persil 23 D Blok Kantor Kelurahan & Kantor PKK 06

Lengkong Wetan 5 Jl Raya Lengkong Wetan No 1 6 Kp Parigi RT 01/10

1,450 C No 498 3,000 C No 1160

Kantor Kelurahan Lap bola

394,000 394,000

571,300,000 1,182,000,000

4,381

Kantor Kelurahan

2,250,000

9,857,250,000

2,590 528

Kantor Kelurahan serpong Eks kantor Desa Serpong

285,000 285,000

738,150,000 150,480,000

Kantor Kelurahan

335,000

268,000,000

Kantor kelurahan SDN Serpong I

537,000 335,000

537,000,000 1,005,000,000

815 C 437/ Persil 39 D II

Kantor kelurahan

200,000

163,000,000

350 AJB No 341/JB/AGR/ 1994

Kantor Kelurahan

394,000

137,900,000

Lengkong Gudang 7 RT 01/04 Kel Lengkong Gudang Serpong 8 Kelurahan Serpong Rt.01/04 9 Kelurahan Serpong Rt.02/08 Lengkong Gudang Timur 10 Jl.Raya Lk Gudang Timur Rt.03/04

800 Cilenggang

11 Jl Cilenggang RT 007/03 12 Kp.Pasar Lama Rt.14/05

1,000 12. D 32 3,000 31 D 36 Buaran

13 Jl Ampera II RT 001/006 Rawa Mekar Jaya 14 Jl.Ciater BSD

JUMLAH

30,326

23,191,304,000

DIKUASAI PIHAK KETIGA Rawa Buntu 15 Kel.Buaran

11,563

lahan kosong

394,000

4,555,822,000

Lengkong Gudang 16 Kec Kronjo Kab Tangerang

20,000 Cilenggang

17 Surya Bahari/Pakuhaji Kab Tangerang

JUMLAH TOTAL

93,000

124,563 154,889

Tanah sawah

0

4,555,822,000 27,747,126,000

Lampiran 2 TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN SERPONG UTARA Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Nomor

Luas Tanah ± Kohir/Girik C/Persil/Akta (M²)

Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

Sertifikat

Jelupang 1 2 3 4 5 6 7

Kp Jelupang RT 009/03 Kp Jelupang RT 002/01 Kp Jelupang RT 005/02 Kp Buaran Barat RT 015/05 Kp Buaran Timur RT 010/04 Jln. Griya Asri Rt.18/06

8

Kantor Kelurahan Pakulonan

Jln. Griya Asri Rt.18/06

50 50 50 50 50 1,200 10,000

Posyandu Tawes Posyandu Arwana Posyandu Lele Posyandu Emas Posyandu Balida Kantor Kelurahan Lapangan Bola

285,000 285,000 285,000 285,000 394,000 702,000 702,000

14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 19,700,000 842,400,000 7,020,000,000

1,278.50

Kantor Kelurahan

394,000

503,729,000

1,020 7,000 4,000

Kantor Kelurahan Sarana Olah Raga Tanah Kosong

394,000 394,000 394,000

401,880,000 2,758,000,000 1,576,000,000

12,000 1,040

Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan

335,000 1,573,000

4,020,000,000 1,635,920,000

Kantor kelurahan

394,000

433,400,000

Kantor Kelurahan

335,000

540,690,000

Pakulonan

Pakujaya 9 Kp.Buaran Rt.001/05 10 Kp.Buaran Rt.001/05 11 Kp.Buaran Rt.01/01 Pondok Jagung 12 Rawakutuk Rt.12/08 13 Jl.Raya Serpong Rt.07/02 Pondok Jagung Timur 14 Jl.Mutiara Kp.Dongkal Rt.1/5

1,100

C.912 P 23a

Lengkong Karya 15 Kp.Buaran Rt.06/002

1,614

JUMLAH

40,503

19,808,719,000

DIKUASAI PIHAK KETIGA Pakualam 16 Desa Pagedangan Ilir Rt.04/01 Kec.Kronjo

35,200

Tanah Kas Desa

10,183

Pertanian

40,375

Sawah

Pakulonan 17 Desa Blukbuk & Desa Bakung Kec. Kronjo Kab Tangerang Pondok Jagung 18 Desa Pagedangan Ilir Kec.Kronjo

JUMLAH TOTAL

85,758 126,261

20,782,809,000 40,591,528,000

Lampiran 2 TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN SETU Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Nomor


Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

Sertifikat

Muncul 1 Kp.Sengkol Rt.005/02

919 C 279 Persil 63 Kantor Kelurahan Muncul, Posyandu B 800 C 1979 Persil Madrasah, TK, Rumah Dinas Kepala 67 B Blok 003 Sekolah

2 Kp.Baruasih Rt.007/03

285,000

261,915,000

200,000

160,000,000

1,000 Persil 88 Blok 009 Puskesmas

702,000

702,000,000

1,550 C 1842 Persil 27 D Blok 007 450 C 1842 Persil 27 D Blok 007 7,000 C 1842 Persil 32 Blok 0060062 750 C 1842 Persil 32 Blok 0060062

Kantor Desa setu

702,000

1,088,100,000

Puskesmas Setu

702,000

315,900,000

Gedung SMK Negeri III Tangsel

243,000

1,701,000,000

TPST

243,000

182,250,000

2,500 1,200 3,200

Kantor Desa dan Polindes Bangunan TPA MAN Serpong, Posyandu, Musholla

394,000 394,000 394,000

985,000,000 472,800,000 1,260,800,000

Keranggan 3 Jl.Raya Lingkar Selatan Rt.11/05 Setu 4 Jl.Raya Puspiptek Rt.014/004 5 Jl.Raya Puspiptek Rt.014/004 6 Kp.Sarimulya Rt.002/001

7 Kp.Sarimulya Rt.002/001

Kp.Kademangan 8 Kp.Kademangan Rt.006/02 9 Kp.Kademangan Rt.03/01 10 Kp.Kademangan Rt.03/03

JUMLAH

19,369

7,129,765,000

DIKUASAI PIHAK KETIGA Babakan 11 Jl.Pasar Jengkol Rt.07/01

2,000 C I Persil 43 D I Bangunan/Kios

394,000

788,000,000

4,615 C 1842 Persil 32 Blok 0060062

243,000

1,121,445,000

Keranggan 12 Kp.Sarimulya Rt.002/001

JUMLAH TOTAL

6,615 25,984

Lahan Kosong

1,909,445,000 9,039,210,000

Lampiran 2 TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN CIPUTAT Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Luas Tanah ± (M²)


Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

Serua 1 2 3 4 5

Kp.Dukuh Rt.03/01 Kp.Dukuh Rt.01/01 Kp.Buaran Rt.08/02 Kp.Dukuh Rt.01/01 Kp.Dukuh Rt.08/01

1,000 1,034 300 200 13,375

6 7 8

Jl.Gelatik Rt.06/01 Jl Cendrawasih No 2 Jl Cendrawasih KM 4

Puskesmas Situ Gintung Kantor Kelurahan Puskesmas Pembantu Aula kantor kelurahan Rusunawa Tahap 1

702,000 702,000 802,000 702,000 702,000

702,000,000 725,868,000 240,600,000 140,400,000 9,389,250,000

Puskesmas Kantor Kelurahan Sawah SMP PGRI 2

702,000 604,000 604,000

1588626000 845,600,000 1,117,400,000

394,000 394,000

906,200,000 709,200,000

702,000

1,404,000,000

Sawah 2,263 1,400 1,850

C.1 P.21 D I C.1 P.21 D III C.1 P.21 D I

Sawah Baru 9 Jl.Palem Kp.Serua Poncol Rt.002/06 10 Jl Mirah II

2,300 Persil D.III 10/11Posyandu 1,800 C. 41/139 Gedung Serba Guna Persil 18/28 2,000 C 225/986 Kantor kelurahan Persil 16/26 D III

11 Jl Cendrawasih Raya RT 004/03

Ciputat 12 Jl.Pendidikan Rw.06 13 Jl.K.H.Dewantoro Rt.01/06 14 Jl.K.H.Dewantoro Rt.01/06

13,150 2,073 3,300

Stadion Mini Kantor Kelurahan ex Kecamatan

614,000 394,000 394,000

8,074,100,000 816,762,000 1,300,200,000

1,000

Kantor Kelurahan

537,000

537,000,000

Cipayung 15 Jl.Citarum Rt.002/03

JUMLAH DIKUASAI PIHAK KETIGA

47,045

28,497,206,000

Sawah 16 Jl.Cendrawasih Rt.01/01

4,659

C.1 P.21 D I

Tempat tinggal Masyarakat

604,000

2,814,036,000

Ciputat 17 Jl H Usman 18 Jl Aria Putra 19 Jl Dewi Sartika RT 002 RW 009

6,618 4,130 6,000

Pasar Pasar Terminal bayangan

702,000 614,000 2,176,000

4,645,836,000 2,535,820,000 13,056,000,000

7,000

Pertokoan/Pasar

2,031,000

14,217,000,000

Cipayung 20 Jl.Dewi Sartika Jl.H.Usman

JUMLAH TOTAL

28,407 75,452

37,268,692,000 65,765,898,000

Lampiran 2

TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN CIPUTAT TIMUR Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Luas Tanah ± (M²)


Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

Pondok Ranji 1 Jl WR Supratman RT 001/01 2 Jl Panda Raya RT 002/06

4,000 No. 1 Persil 68 Kantor Kelurahan D III 5,750 Persil 4 D III Madrasah

1,147,000

4,588,000,000

464,000

2,668,000,000

1,500 8,000

Kantor Kelurahan Tanah Kosong

1,274,000 1,274,000

1,911,000,000 10,192,000,000

1,250 C No 1 Persil 10/26 D III 8,065 3,000

Kantor kelurahan

464,000

580,000,000

Lap Bola Sekolah

464,000 394,000

3,742,160,000 1,182,000,000

29,000 C 1 - 55 D IV

Lapangan Sepak Bola,Kntr Kelurahan Ex.Pasar

802,000

23,258,000,000

12,649 C No 8 Persil 79 36,000

Kantor Kelurahan, Fasilitas Pendidikan

614,000

7,766,486,000

Rumah Susun

702,000

25,272,000,000

Pisangan 3 Jl Tarumanegara Legoso Rt.07/08 4 Jl. Purnawarman Rengas 5 Jl.Cempaka Raya 6 Jl.Cempaka Raya 7 Jl.Teratai Putih Rempoa 8 Jl H Juanda Rt.005/09

Cirendeu 9 Kp.Cirendeu Rt.04/01 10 Kel.Serua

JUMLAH DIKUASAI PIHAK KETIGA

109,214

81,159,646,000

Pondok Ranji 11 Jl WR Supratman RT 001/01

2,000 No. 1 Persil 68 Sekolah, Toko dan Rumah Tinggal D III

1,147,000

2,294,000,000

537,000

2,685,000,000

Pisangan 12 Jl Kipin RT 006/01

5,000

Sekolah, hunian masyarakat

Rengas 13 Kelurahan Rengas

42,181 C No 1 Persil 10/26 D III

Garapan Masyarakat/Rumah Tinggal

-

Rempoa 14 Jl Delima Jaya Kelurahan Rempoa Rt.004/08

3,000 C 1 - 35 D IV

Hunian Penggarap

416,000

1,248,000,000

Kantor, Sekolah dan Yayasan

614,000

10,139,596,000

614,000

22,933,514,000

Cempaka Putih 15

Jl.Jambu/Jl.SMP Mabad Rt.07/05

16,514 C No 1 Persil 48 D III

SLTP/SMU Mabad Garapan Warga Kantor Kelurahan & GSG Rumah tinggal warga (Penggarap) Sekolah Yayasan Gunung Jati Cirendeu 16 Kp.Cirendeu Rt.04/01

37,351 C No 8 Persil 79

JUMLAH TOTAL

106,046 215,260

Hunian

39,300,110,000 120,459,756,000

Lampiran 2 TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN PONDOK AREN Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Luas Tanah ± (M²)


Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

Pondok Aren 1 Jl H Gharib Rt.02/04 Pd Aren 2 Jl Kebantenan Pondok Aren 3 Jl Kebantenan Pondok Aren Rt.02/08 4 Jl Kebantenan Pondok Aren Rt.02/01 5 Komp Puri Bintaro Pondok Aren Rt.02/08

SMKN 2

537,000

7,847,718,000

SDN Pondok Aren 04

335,000

480,725,000

Lahan Kosong

335,000

521,260,000

Kantor Kelurahan

335,000

552,750,000

SDN Pondok Aren 07

916,000

1,099,200,000

2,185 Kohir No 4 Persil 27 D II

Kantor Kelurahan

916,000

4,000

Kantor Kelurahan

537,000

2,148,000,000

8,600 800

Lapangan Sepak Bola Kantor Kelurahan dan Mushollah

394,000 394,000

3,388,400,000 315,200,000

6,915 41 b D II

Kantor kelurahan, GSG dan lapangan bola

802,000

3,147 Persil 34 D II 1,414

Lahan Kosong Kantor Kelurahan

335,000 394,000

14,614 1,435 1,556 1,650 1,200

C 2450 Persil 4 S II C 1868 Persi 8 D III C 130 Persil 18 D II C 613 Persil 8 D III

Pondok Karya 6 Jl.Bonjol No 101 RT 06/02

2,001,460,000

Pondok Kacang Barat 7 Jl.AMD 15/16 Jurang Mangu Timur 8 Jalan Desa Rt.01/02 9 Jalan Desa Rt.01/02 Pondok Jaya 10 Jl.Raya Pondok Jaya Rt.001/03

5,545,830,000

Pondok Kacang Timur 11 Kp.Lio Rt.002/01 12 Jl Pondok Kacang Kp.Bulak Rt.001/02 13 Jl Pondok Kacang Kp.Bulak Rt.001/02

200 C 2542 Persil Tanah kosong 41/89 D I

1,054,245,000 557,116,000

394,000 78,800,000

Pondok Pucung 14 Jl Jombang Raya RT 04/01

1,020

Kantor Kelurahan

1,147,000

1,169,940,000

C 1876 Persil 6,180 43 D III Tanah Kosong

285,000

1,761,300,000

1,500 5,000

Kantor Kelurahan Lapangan Sepak Bola

614,000 614,000

921,000,000 3,070,000,000

8,346 8,583

Kantor kelurahan dan sekolah Stadion Sepak Bola

335,000 394,000

2,795,910,000

Perigi Baru 15 Jl.Manunggal V No.1876 Kp.Cileduk Rt.003/03 Pondok Betung 16 Pabuaran Timur Rt.04/05 17 Pabuaran Timur Rt.04/05 Parigi Lama 18 Kp.Pondok Aren Rt.004/004 19 Jl Inpres Setu No 17 Kp.Parigi Rt.01/04 20 Kp.Parigi Rt.001/05

21 Kp.Perigi Rt.003/06

TOTAL

7,387 C 1876 Persil Sekolah dan lapangan bola 79 D III

394,000

9,990 C.1876 Persil Tanah kosong 74 D II

394,000

95,722

3,381,702,000 2,910,478,000 3,936,060,000 45,537,094,000

DIKUASAI PIHAK KETIGA Pondok Kacang Barat 22 Desa Jati Waringin Kec Mauk Kab Tangerang TOTAL JUMLAH

15,000 15,000 110,722

Sawah 45,537,094,000

Lampiran 2 TANAH EKS KEKAYAAN DESA KOTA TANGERANG SELATAN KECAMATAN PAMULANG Letak Tanah a. Jalan : No b. Desa / Kelurahan : c. Kecamatan : d. Kabupaten / Kota DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Nomor


Penggunaan Tanah

NJOP

Luas x NJOP

Sertifikat

Pamulang Barat 1 2 3 4 5

Jl.Pajajaran Rw.02 Jl.Pajajaran Rw.02 Jl.Setiabudi RW.05 Jl.Surya Kencana RW.05 Jl Pajajaran RW 02

6 7

Jl Pajajaran Pamulang Barat Jl.Dr.Setia Budi Rt.02/16

8

Jl.Pala Raya Rt.02/01

9

Jl.Arwana Raya N0.1

4,000 17,510 2,000 2,000 2,590

MTSN Lapangan Kantor Kelurahan SDI/MI Pendidikan/Rumah Guru

1,416,000 1,416,000 916,000 916,000 1,416,000

5,664,000,000 24,794,160,000 1,832,000,000 1,832,000,000 3,667,440,000

Lahan Kosong SMP Muhammadiyah 44

1,416,000 702,000

9,204,000,000 140,400,000

Pamulang Timur 6,500 200

C.3 6 D II

Pondok Cabe Udik 1,370

Kantor Kelurahan

335,000

458,950,000

1,313 C 93 F.20/93 S III 76 C 93 F.20/93 S III 176 C 93 F.20/93 S III 75 C 93 F.20/93 S III 35 C 93 F.20/93 S III

Gedung Kantor Kelurahan Bambu Apus

916,000

1,202,708,000

Gedung PKK

916,000

69,616,000

Gedung Puskesmas Pembantu

916,000

161,216,000

Gedung Posyandu

916,000

68,700,000

Pos Gardu PLN

916,000

32,060,000

1,000 8,000

Posyandu/Olah Raga Lapangan Olah Raga

1,274,000 394,000

1,274,000,000 3,152,000,000

Kantor Kelurahan

1,032,000

825,600,000

Bambu Apus

10 Jl.Arwana Raya N0.1 11 Jl.Komp.Dep. Agama 12 Jl.Komp.Dep. Agama 13 Jl.Komp.Dep. Agama

Pondok Benda 14 Perum Pamulang Permai II 15 Pamulang Villa Kedaung 16 Jl.Aria Putra Rt.04/09

800

JUMLAH

47,645

54,378,850,000

Lampiran 3

REKAPITULASI PERALATAN DAN MESIN DINAS PENDIDIKAN DENGAN NILAI TIDAK WAJAR No A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Kode Jenis Barang Barang Peralatan dan Mesin dengan Nilai 1 02.06.02.01.49 Sofa 02.06.02.02.01 Jam Mekanis 02.06.02.04.06 Kipas Angin 02.06.01.05.28 Overhead Projektor 02.06.01.05.48 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 02.06.02.06.12 Wireless 02.06.02.01.84 Meubelair Lainnya 02.06.02.01.28 Kursi Tamu 02.06.01.05.48 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 02.06.01.04.12 Lemari Kaca 02.06.01.04.04 Filling Besi/Metal 02.06.01.02.11 Mesin Calculator 02.06.01.05.08 Papan Nama 02.06.02.01.04 Meja Kayu/Rotan 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.64 Kursi Plastik 02.06.02.02.01 Jam Mekanis 02.06.02.02.03 Jam Elektronik 02.06.02.04.06 Kipas Angin 02.06.01.05.09 Papan Absen 02.06.01.05.10 White Board 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.26 Meja Sekolah 02.06.02.01.32 Bangku Sekolah 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 02.06.01.05.09 Papan Absen 02.06.01.05.10 White Board 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.26 Meja Sekolah 02.06.02.01.32 Bangku Sekolah 02.06.01.05.07 Papan Pengumuman 02.06.01.05.08 Papan Tulis 02.06.01.05.28 Overhead Projektor 02.06.01.04.03 Rak Kayu 02.06.02.01.04 Meja Kayu / Rotan 02.07.01.01.03 Proyekor + Attachment 02.07.01.01.20 Compact Disc Player 02.09.01.63.10 Alat Pengukur Masa Jenis 02.09.02.05.59 Mikroskop 02.09.02.10.11 Angklung 02.09.02.10.14 Rebab 02.06.02.04.06 Kipas Angin 02.06.01.04.02 Rak Besi/ Metal 02.06.01.05.07 Papan Pengumuman 02.04.02.01.22 Perkakas Kontruksi Logam Lain-lain 02.04.02.01.02 Perkakas Bangku Kerja 02.04.03.08.12 Termometer Standard

48

02.04.03.08.13 Termometer Government Tester O Derajat s/d 100 Derajat

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

02.04.03.10.39 02.05.02.03.05 02.05.02.03.05 02.06.01.05.07 02.06.01.05.16 02.06.01.04.03 02.06.02.01.06 02.06.02.01.08 02.06.02.01.11 02.06.02.01.17 02.06.02.01.26 02.06.02.04.06 02.06.02.06.02 02.06.02.06.07 02.06.02.06.09 02.06.04.07.07 02.07.01.01.20 02.07.01.01.81 02.08.01.01.60 02.09.01.02.07 02.09.01.12.16 02.09.01.14.27 02.09.01.56.02 02.09.01.61.05 02.09.02.04.04 02.09.02.04.05 02.09.02.04.08 02.09.02.04.46 02.09.02.04.59 02.09.02.05.59 02.09.02.05.69 02.09.02.05.75 02.09.02.06.01 02.09.02.06.02 02.09.02.06.04 02.09.02.06.08

Neraca Lemari Penyimpanan Lemari Penyimpanan Papan Pengumunan Globe Rak Kayu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Tempat Tidur Besi/ Metal ( Lengkap ) Meja Tulis Meja Reseption Meja Sekolah Kipas Angin Radio Loudspeaker Compact Disc Buffet Kayu Compact Disc Player Microphone Table stand Senter Alat Laboratorium Microbiologi Lain - lain Tabung Reaksi Respirometer Multitester Lumpang Keramik Model Torso Wanita Model Jantung Model Mata Penjepit Tabung Reaksi Jambatan Layar Mikroskop Rak Tabungan Reaksi Alat Peraga IPA Menengah lain lain Model Kepala dan Otak Model Kulit Model Telinga Model Ginjal

Jumlah

Asal/Cara Perolehan Barang

1.00 9.00 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 1.00 4.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 11.00 3.00 4.00 4.00 55.00 116.00 3.00 56.00 2.00 1.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 6.00 2.00

Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.00 9.00 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 1.00 4.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 11.00 3.00 4.00 4.00 55.00 116.00 3.00 56.00 2.00 1.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 6.00 2.00

2.00

Hibah Kab.Tgr

1

2.00

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 6.00 1.00 760.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 9.00 1.00 4.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 6.00 1.00 760.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 9.00 1.00 4.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Harga

Harga Satuan

Keterangan

Lampiran 3

No

Kode Barang

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

02.09.02.06.25 02.09.02.06.33 02.09.01.25.08 02.04.01.03.03 02.06.01.04.04 02.06.02.01.01 02.06.01.05.06 02.06.02.01.01 02.07.01.01.03 02.07.01.01.22 02.09.02.01.02 02.09.02.04.03 02.09.02.04.05 02.09.02.04.07 02.09.02.04.95 02.09.02.06.02 02.09.02.10.11 02.04.02.05.01 02.05.01.05.07 02.06.01.04.04 02.06.01.05.28 02.06.02.01.09 02.06.02.01.18 02.06.02.07.01 02.06.03.04.08 02.07.01.02.39 02.08.01.02.01 02.09.01.07.07 02.04.01.01.02 02.05.02.03.05 02.06.01.04.02 02.06.01.04.03 02.06.01.04.08 02.06.01.04.09 02.06.01.04.12 02.06.01.04.13 02.06.02.01.01 02.06.01.05.08 02.06.01.05.10 02.06.01.05.14 02.06.01.05.16 02.06.01.05.24 02.06.01.05.25 02.06.02.01.01 02.06.01.04.03 02.06.02.01.04 02.06.02.01.06 02.06.02.01.07 02.06.02.01.08 02.06.02.01.15 02.06.02.01.19 02.06.02.01.26 02.06.02.01.29 02.06.02.01.30 02.06.02.01.31 02.06.02.01.32 02.06.02.01.34 02.06.02.01.37 02.06.02.01.66 02.06.02.01.54 02.06.02.02.01 02.06.02.03.01 02.06.02.04.01 02.06.02.05.05 02.06.02.06.05 02.06.02.06.07 02.06.02.06.28 02.06.02.06.29 02.06.02.06.33 02.06.02.06.38 02.06.02.06.39 02.06.02.06.45 02.07.01.01.09 02.07.01.01.20 02.07.02.01.05 02.07.02.01.07 02.07.02.01.11 02.07.01.01.35 02.08.01.01.05 02.08.01.01.09 02.09.01.12.31 02.09.02.05.59 02.09.01.16.98 02.09.02.04.31 02.09.02.10.04 02.09.02.11.08 02.06.02.01.38 02.06.02.01.66 02.06.02.05.02

Jenis Barang Kotak Kaca Obyek Sikat Tabung Reaksi Besar Kecil Garpu Tala Transformator Filling Besi/Metal Lemari Kayu Papan Nama Instansi Lemari Kayu Proyekor + Attachment Disc. Record Player Papan Panel Model Lidah Model Jantung Model Pencernaan Makanan Alat Demontrasi Pernapasan Model Kulit Angklung Tool Kit Set Alat Laboratorium lain-lain Filling Besi / Metal Overhead Projektor Tempat Tidur Kayu ( lengkap ) Meja Tambahan Alat Pemadam Portable Printer Power Supply Denta Chair Neraca Mesin press Lemari Penyimpanan Rak Besi / Metal Rak Kayu Kardek Kayu Rotari Filling Lemari Kaca Lemari Makan Lemari Kayu Papan Tulis White Board Peta Globe Alat Pemotong Kertas Hecmaching Besar Lemari Kayu Rak Kayu Meja Kayu / Rotan Kursi Kayu/Rotan/Bambu Zice Tempat Tidur Besi / metal ( Lengkap ) Meja Podium Meja Panjang Meja Sekolah Kursi Tangan Kursi Putar Kursi Biasa Bangku Sekolah Kursi Lipat Meja Komputer Meja Biro Lemari Pakaian Jam Mekanis Mesin Penghisap Debu Lemari Es Alat Dapur Lainnya Amplifiler Loudspeaker Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden dan Wakil Presiden Petaka Kaca Hias Dispenser Lambang Instansi Audio Amplifier Compact Disc Player Mikroskop Megaphone Pesawat Telephone Intercom Tensi Meter Timbangan Barang Screen Mikroskop Alat Lab.Kimia lain-lain Buku Organ / Electone Alat Peraga Olah Raga lain lain Kasur Meja Biro Kompor Gas

Jumlah 1.00 1.00 2.00 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 26.00 22.00 1.00 3.00 5.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 1.00 2.00 30.00 5.00 3.00 1.00 2.00 1.00 7.00 1.00 47.00 7.00 1.00 1.00 1.00 18.00 4.00 19.00 219.00 5.00 1.00 1.00 39.00 545.00 73.00 4.00 2.00 945.00 40.00 29.00 88.00 2.00 35.00 1.00 2.00 250.00 2.00 2.00 13.00 52.00 2.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 13.00 75.00 ###### 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00

Asal/Cara Perolehan Barang Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr

Harga

Harga Satuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.00 1.00 2.00 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 26.00 22.00 1.00 3.00 5.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 1.00 2.00 30.00 5.00 3.00 1.00 2.00 1.00 7.00 1.00 47.00 7.00 1.00 1.00 1.00 18.00 4.00 19.00 219.00 5.00 1.00 1.00 39.00 545.00 73.00 4.00 2.00 945.00 40.00 29.00 88.00 2.00 35.00 1.00 2.00 250.00 2.00 2.00 13.00 52.00 2.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 13.00 75.00 1,903.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00

Keterangan

Lampiran 3

No

Kode Barang

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

02.06.02.05.09 02.06.01.04.03 02.06.02.06.18 02.02.03.05.07 02.04.01.01.01 02.04.01.01.27 02.04.01.02.01 02.04.01.01.15 02.04.01.02.01 02.04.01.03.04 02.04.02.07.09 02.04.02.08.04 02.04.02.08.06 02.04.03.01.27 02.04.03.01.32 02.04.03.01.65 02.05.02.03.04 02.06.01.01.01 02.06.01.04.01 02.06.01.04.02 02.06.01.04.03 02.06.02.01.01 02.06.01.05.01 02.06.01.05.07 02.06.01.05.10 02.06.02.01.04 02.06.02.01.06 02.06.02.01.28 02.06.02.01.30 02.06.02.01.31 02.06.02.01.37 02.06.02.02.01 02.06.02.04.06 02.06.02.06.03 02.07.02.01.04 02.06.02.06.07 02.06.02.06.08 02.06.02.06.39 02.06.03.02.01 02.06.03.03.06 02.06.03.03.13 02.06.03.04.08 02.06.03.05.02 02.06.04.01.08 02.06.04.01.09 02.06.04.02.11 02.06.04.03.08 02.06.04.07.09 02.07.01.01.40 02.07.01.01.76 02.07.02.01.11 02.08.02.05.03 02.02.02.03.02 02.09.01.39.26 02.09.01.58.25 02.09.04.02.56 02.10.01.11.24

Jenis Barang Tabung Gas Rak Kayu Unit Power Supply Pompa lain lain Mesin Bubut Mesin Bor Mesin Gerinda Mesin Las Listrik Mesin Gerinda Tangan Solder Listrik Tang Kunci Kaul Tang Kombinasi Power Meter and Accessiries Multi Meter Frequency Counter Rak-rak penyimpanan Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Lemari besi / metal Rak besi / metal Rak Kayu Lemari Kayu Papan Visuil Papan Pengumuman White Board Meja Kayu / Rotan Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Biasa Meja Komputer Jam Mekanis Kipas Angin Televisi Amplifier Loudspeker Sound System Dispenser P.C . Unit CPU Keyboard Printer Monitor Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pejabat lain lain Meja Tamu Ruangan Biasa Kursi Kerja Pegawai non Struktural Lemari dan Arsip Pejabat lain lain Microphone/Wireless Mic Audio Tape Reel Recorder Pesawat Telephone Boneka Cutter Mesin Setrika uap Drum Stainless Steel Logic Pulser Simulator

B Peralatan dan Mesin yang tidak adaNilainya 1 02.06.01.04.01 Lemari Besi 2 02.06.02.06.03 Televisi 3 02.09.02.10.02 Gitar Elektrik 4 02.09.02.02.01 1) Kit Matematika Pemula 5 02.09.02.03.46 1) Kit IPA Dasar Suplemen 6 02.09.02.03.46 2) Kit IPBA 7 02.09.02.03.46 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 8 02.09.02.03.46 1) Kit IPA Dasar Suplemen 9 02.09.02.03.46 2) Kit IPBA 10 02.09.02.03.46 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 11 02.09.02.02.01 1) Kit Matematika Pemula 12 02.09.02.02.01 1) Kit Matematika Pemula 13 02.09.02.02.01 1) Kit Matematika Pemula 14 02.09.02.02.01 2) Kit Permainan Matematika 15 02.09.02.02.01 2) Kit Permainan Matematika 16 02.09.02.02.01 1) Kit Matematika Pemula 17 02.06.01.05.48 Papan Data 18 02.06.02.04.06 Kipas Angin 19 02.09.02.03.46 1) Kit IPA Dasar Suplemen 20 02.09.02.03.46 2) Kit IPBA 21 02.09.02.03.46 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 22 02.09.02.02.01 1) Kit Matematika Pemula 23 02.09.02.03.46 1) Kit IPA Dasar Suplemen 24 02.09.02.03.46 2) Kit IPBA 25 02.09.02.03.46 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 26 02.09.02.07.02 - Kit IPS 27 02.09.02.07.02 - Gejala Alam 28 02.09.02.07.02 - Bentang Alam 29 02.09.02.03.46 1) Kit IPA Dasar Suplemen

1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 7.00 2.00 1.00 10.00 7.00 3.00 1.00 6.00 5.00 6.00 5.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 12.00 1.00 1.00 87.00 52.00 2.00 2.00 10.00 3.00 1.00 17.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 1.00 6.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 6.00

Asal/Cara Perolehan Barang Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr

1.00 1.00 1.00

Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr Hibah Kab.Tgr

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian BOP 2010 BOP 2010 Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian

Jumlah

Harga

Harga Satuan

Keterangan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 7.00 2.00 1.00 10.00 7.00 3.00 1.00 6.00 5.00 6.00 5.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 12.00 1.00 2.00 87.00 52.00 2.00 2.00 10.00 3.00 1.00 17.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 1.00 6.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 6.00

-

-

Dinas Pendidikan SDN BABAKAN 3 SDN BABAKAN 3 SDN BABAKAN 3 SDN BATAN INDAH SDN BATAN INDAH SDN BATAN INDAH SDN BENDA BARU 3 SDN BUARAN 1 SDN CEMPAKA PUTIH SDN CEMPAKA PUTIH SDN CIRENDEU 3 SDN CIRENDEU 5 SDN JOMBANG 10 SDN JOMBANG 5 SDN JOMBANG 7 SDN JOMBANG 7 SDN JOMBANG 7 SDN PAKUJAYA 2 SDN PAKULONAN 3 SDN PAKULONAN 3 SDN PAKULONAN 3 SDN PAMULANG 1 SDN PAMULANG 1 SDN PAMULANG 1 SDN PAMULANG 2

Lampiran 3

No

Kode Barang

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.02.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.10.08 02.06.03.05.03 05.18.01.04.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.02.01 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.02.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.02.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.02.01 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.02.01 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.11.08 02.09.02.11.08 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.02.01 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.02.01 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.02.01 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46

Jenis Barang

2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 2) Kit Permainan Matematika 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris Pianika Printer Tiang Volly - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 2) Kit Permainan Matematika - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 2) Kit Permainan Matematika 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 1) Kit Matematika Pemula 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 2) Kit Permainan Matematika 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 2) Kit Permainan Matematika 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan Bola Kaki No. 5 Bola Futsal No. 4 2) Kit Permainan Matematika 1) Kit Matematika Pemula 1) Kit Matematika Pemula 2) Kit Permainan Matematika 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 2) Kit Permainan Matematika - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Kit Matematika Pemula 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 1) Kit Matematika Pemula - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan

Jumlah

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian BOP 2010 BOP 2010 Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian

Harga

Harga Satuan

-

-

Keterangan -

SDN PAMULANG 2 SDN PAMULANG 2 SDN PAMULANG 3 SDN PAMULANG 3 SDN PAMULANG 3 SDN PAMULANG 4 SDN PAMULANG 4 SDN PAMULANG 4 SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PAMULANG SDN PARAKAN 1 SDN PARAKAN 1 SDN PERIGI 2 SDN PERIGI 3 SDN PERIGI 3 SDN PERIGI BARU 1 SDN PERIGI BARU 1 SDN PERIGI BARU 1 SDN PISANGAN 4 SDN PONDOK AREN 2 SDN PONDOK AREN 2 SDN PONDOK AREN 2 SDN PONDOK AREN 4 SDN PONDOK AREN 4 SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK BENDA SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK CABE SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK

Lampiran 3

No

Kode Barang

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.06.02.03.01 02.09.02.02.01 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.02.01 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.01.01 02.09.02.01.01 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.03.46 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.07.02 02.09.02.02.01 02.06.01.02.11

C 1 2 3

Jenis Barang

- Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris Vacum Cleaner 1) Kit Matematika Pemula 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 1) Kit Matematika Pemula 1) Kit Matematika Pemula 1) Kit Matematika Pemula 1) Kit Matematika Pemula 2) Kit Permainan Matematika - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas 2) Alat Peraga Bahasa Inggris 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Kit IPA Dasar Suplemen 2) Kit IPBA 3) Alat Peraga Simulasi Fase Bulan - Kit IPS - Gejala Alam - Bentang Alam 1) Kit Matematika Pemula Calculator

Jumlah


Harga

Harga Satuan

Keterangan

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian

-

1.00

Pembelian

2,095,510,000

2,098,535,000.00 Dinas Pendidikan

1.00

Pembelian

1,159,888,000


1.00

Pembelian

6,498,353,000


-

SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK SDN PONDOK RANJI 5 SDN PUSPIPTEK SDN PUSPIPTEK SDN PUSPIPTEK SDN RAWA BUNTU 1 SDN RAWA MEKAR SDN REMPOA 2 SDN REMPOA 6 SDN RENGAS 1 SDN SERPONG 2 SDN SERPONG 2 SDN SERPONG 2 SDN SERPONG 3 SDN SERPONG 3 SDN SERPONG 3 SDN SERPONG 4 SDN SERPONG 4 SDN SERUA 2 SDN SERUA 2 SDN SERUA 2 SDN SERUA 4 SDN SERUA 4 SDN SERUA 4 SDN SERUA 5 SDN SERUA 5 SDN SERUA 5 SDN SERUA INDAH 1 SDN SERUA INDAH 1 SDN SERUA INDAH 1 SDN SERUA INDAH 2 SDN SERUA INDAH 2 SDN SERUA INDAH 2 SDN SETU SMK

Peralatan dan Mesin dengan Nilai Gelondongan

02.07.01.01.82 Pengadaan Lab Bahasa Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik 02.07.01.01.82 (Belanja Modal Praktik Sekolah Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi) 02.09.02.01.16 Alat Peraga Pendidikan

Lampiran 4

PERBANDINGAN LUAS TANAH DALAM KIB DENGAN LUAS PENETAPAN STATUS EKS KABUPATEN TANGERANG

NO

URAIAN

A 1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kesehatan Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Tanah Bangunan Gudang Tanah Bangunan Gudang Tanah Bangunan Gudang

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Dinas Pendidikan UPT PENDIDIKAN KEC PONDOK AREN EKS SDN PONDOK AREN V/SDN PONDOK JAYA II SDN PONDOK BETUNG III SDN PONDOK BETUNG V SDN PONDOK BETUNG VI SDN PONDOK PUCUNG I SDN PONDOK PUCUNG II SDN PONDOK KARYA I SDN PONDOK KARYA II SDN JURANG MANGU TIMUR I SDN JURANG MANGU TIMUR II SDN JURANG MANGU TIMUR III SDN JURANG MANGU TIMUR IV SDN PONDOK PUCUNG III EKS SDN PONDOK PUCUNG V/SDN PONDOK PUCUNG IV EKS SDN PONDOK PUCUNG VI /SDN PONDOK PUCUNG V SDN PONDOK KACANG BARAT I SDN PONDOK KACANG BARAT II SDN JURANG MANGU BARAT I SDN JURANG MANGU BARAT II SDN JURANG MANGU BARAT III SDN JURANG MANGU BARAT IV SDN JURANG MANGU BARAT V SDN PONDOK KACANG BARAT III SDN PONDOK KACANG BARAT IV EKS SDN PERIGI II/SDN PERIGI I EKS SDN PERIGI III/SDN PERIGI II SDN PONDOK AREN I SDN PONDOK AREN II SDN PONDOK AREN III EKS SDN PONDOK AREN IV/SDN PONDOK JAYA I EKS SDN PONDOK AREN VI/SDN PONDOK JAYA III EKS SDN PONDOK AREN VII/SDN PONDOK AREN IV SDN PONDOK KACANG TIMUR I SDN PONDOK KACANG TIMUR II SDN PONDOK KACANG TIMUR III SDN PONDOK KACANG TIMUR IV SDN PONDOK KACANG TIMUR V EKS SDN PERIGI IV / SDN PERIGI BARU I SDN PERIGI V/SDN PERIGI III EKS SDN PERIGI VI/SDN PERIGI IV EKS SDN PERIGI VII / SDN PERIGI V SDN PERIGI BARU II UPT PENDIDIKAN KEC. CIPUTAT SDN CIPUTAT I SDN CIPUTAT II SDN CIPUTAT III SDN CIPUTAT IV SDN CIPUTAT V SDN CIPUTAT VI

ALAMAT

Jl. Pendidikan Gg Bakti No 33 Jl. Ki Hajar Dewantoro No 7 Jl. Raya Serpong Rawa Buntu Kecamatan Serpong Jl. Gelatik Rt 06/01 Sawah lama kecamatan Ciputat JL. Pondok Aren RT 01/02 Kel. Pondok Aren Kec. Pd. Aren Komplek Perkantoran Kec. PonDok Aren Jl. Graha Raya Kel PerigiBaru Kec. Pd. Aren Ds. Bambu Apus Desa Pondok Cabe Udik Jl. Surya Kencana No 1 Pamulang Jl Ray a Serpong Komp. Paku Jaya Jl. Aria Putra Ds Serua Kec. Ciputat Kp Gedong RT 03/02 Jl. Sumatra No 3 Ds Jombang Kec. Ciputat Jl. Anggur No 1 Rt 05/09 Rempoa Ciputat Timur Jl. Raya Jurang Mangu Kel. Jr Mangu Timur Kec. Pondok Aren Jl. Lingkar Selatan RT 12/05 Kranggan Kec. Setu Jl. Pasar Jengkol Rt 07/01 Babakan Setu Jl. Puspitek No 1 Setu Kecamatan Setu

Jl. Graha Bintaro No 1 Jurang Mangu Pondok Jaya Rt 02/01 Kec. Pondok Aren Jl. Kebon Kopi Rt 04/06 Kel. Pd Betung Kec. Pondok Aren Jl. Raya Pd Betung No 2 Pd Betung Kec. Pondok Aren Jl. Perhubungan 1 Pd Betung 1 Kecamatan Pondok Aren Rt 004/01 Kel Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Jl. Kp Utan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Jl. Sd InPres No 1 Pondok Aren Jl. PD Karya II Pondok Aren Jl. H. Sarmili Pd Aren Jl. Raya Jurang Mangu Timur Kecamatan Ciputat Jl. Jurang Mangu Kecamatan Pondok Aren Jl. Sejahtera Raya Komplek PJMI Jurang Mangu Timur Pondok Aren Jl Jombang Raya 12 A Pd Pucung Kec. Pondok Aren Jl. Kasuari I Kp Utan Kel. Pd Pucung Kec. Pondok Aren Jl. Swadaya 1 Kp Utan Kel Pd Pucung Kec. Pondok Aren Kp. PD Serut RT 03/02 Pd Kacang Barat Kecamatan Pd Aren Jl. PD Kacang Barat 04/01 Pondok Aren Jl. Jurang Mangu Barat Rt 003/05 Kec. Pondok Aren Jl. Jurang Mangu Barat Rt 003/05 Kec. Pondok Aren Jl. Jurang Mangu Kp Jurang Mangu RT 05/02 Kecamatan Pd Aren Jl. Permai barat V Komp Jurang Mangu Permai Kec. Pondok Aren Komp. Taman Mangu Indah Blok D No 1 Kecamatan Pondok Aren Jl. AMD No 15/16 RT 02/01 Pd Kacang Barat Kec. Pondok Aren Satu Lahan Dengan SDN Pondok Kacang Barat I Jl. H Sarmah Kel. Perigi Lama Kecamatan Pondok Aren Jl. Taman makam Bahagia TNI Kel. Perigi Kec. Pondok Aren Jl. Pd Aren Kec. Pondok Aren Jl. Puskesmas No 6 RT 01/11 Pondok Aren Jl. Pondok Aren No 5 Kec. Pondok Aren Jl. Raya Pondok Aren No 6 Kecamatan Pondok Aren Jl. Raya Sektro 01/03 Pondok Jengkol Pondok Aren Jl. Raden Fatah Km 3 Pondok Aren Kec. Pondok Aren Jl. Raya Pd Kacang No 3 Kecamatan Pondok Aren Jl. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Jl.Raya Pondok Kacang No 6 Jl. Raya Pd kacang No 6 Kec. Pondok Aren Jl.Raya Pondok Kacang No 6 Kec. Pondok Aren Jl. H Rasam Rt 05/02 Perigi Baru Jl. Perigi Lama Kec. Pondok Aren Komp. Perigi Lama Rt 01/06 Kel Perigi Lama Kec. Pd. Aren Jl. H Sarman Perigi Kec. Pondok Aren Jl. Manunggal V Perigi Baru Kec. Pondok Aren Jl. Pendidikan No 5 Ciputat Jl. Kh. Sewantoro No 6 Ciputat Jl. Pemuda No 07 Desa Ciputat Jl. Pendidikan No 7 Ciputat Jl. Pendidikan No 7 Rt 02/06 Ciputat Jl. Pendidikan No 27 Ciputat Jl. Ki Hajar Dewantoro No 6 Ciputat

LUAS KIB

LUAS PENETAPAN STATUS EKS KABUPATEN

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

300.00 693.00 4,280.00 200.00 2,500.00 1,400.00 350.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

200.00 500.00 2,491.00 551.00 200.00 80.00 1,000.00 750.00 6,026.27 1,000.00 200.00 450.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,000.00 1,700.00 1,820.00 1,000.00 1,500.00 2,162.00 1,819.00 1,500.00 1,000.00 1,400.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,828.00 1,328.00 2,000.00 1,800.00 2,650.00 1,523.00 1,000.00 793.00 1,500.00 842.00 3,000.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 1,450.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 3,905.00 1,450.00 1,939.00 1,535.00 1,285.00 1,500.00 589.00 815.00 1,500.00 2,000.00 1,200.00 1,500.00 300.00 1,600.00 1,000.00 700.00 1,674.00 650.00

Lampiran 4

NO

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

URAIAN

ALAMAT

SDN CIPUTAT VII JL. Kest Polri Brimob Ciputat SDN CIPUTAT VIII Jl. Pendidikan Ciputat SDN CIPUTAT IX Jl. KH Dewantoro No 6 Ciputat SDN CIPUTAT X Jl. Pendidikan No 7 RT 02/06 Ciputat EKS SDN CIPAYUNG I / SDN CIPAYUNG II Jl. Cipayung Raya Ciputat EKS SDN CIPAYUNG II / SDN CIPAYUNG III Jl. Cipunagara 13 Komp Kejaksaaan Cipayung Ciputat EKS SDN KEBON DUREN I / SDN CIPAYUNG I Jl. Cimandiri No 32 Cipayung Ciputat EKS SDN KEBON DUREN II / SDN CIPAYUNG IV Jl. Cimandiri No 32 rt 04/05 Cipayung Ciputat EKS SDN JURANG MANGGU / SDN SAWAH III Jl. Gelatik EKS SDN SERUA I / SDN SERUA INDAH I Serua Indah Ciputat EKS SDN SAWAH LAMA / SDN SAWAH IV Jl. Merpati Raya Gg Cici EKS SDN KP SAWAH I / SDN SAWAH II Jl. KI Hajar Dewantoro No 1 Kampung Sawah Ciputat EKS SDN KP SAWAH II / SDN SAWAH V Jl. KI Hajar Dewantoro No 1 Kampung Sawah Ciputat EKS SDN SERUA II / SDN SAWAH I Jl. Cendrawasih No 1 Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat EKS SDN SERUA III / SDN SERUA INDAH II Jl. Sukamulya Serua Indah Kecamatan Ciputat EKS SDN SERUA IV / SDN SERUA I Jl. Maruga No 8 Kel. Serua Kec. Ciputat EKS SDN SERUA INDAH I / SDN SERUA INDAH III Serua Indah Kec. Ciputat SDN SAWAH BARU I Jl. Cendrawasih VI RT 004/03 Kec. Ciputat SDN SAWAH BARU II Jl. Cendrawasih No 2 Sawah Baru Kec. Ciputat SDN JOMBANG I Jl. Jawa Rt 02/02 Kel. Jombang Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG RAWALELE/SDN JOMBANG III Jl. Jombang Raya Kampung Gunung Rt 003/04 Jombang Ciputat SDN JOMBANG II Jl. Jombang Raya No 2 Kec. Ciputat SDN CILALUNG / SDN JOMBANG VII Jl. Jembar Jaya Rt 01/05 Kp Cilalung Jombang Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG III / SDN JOMBANG V Jl. Jawa Jombang Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG IV / SDN JOMBANG VIII Jombang Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG V / SDN JOMBANG IX Jl. Jombang Raya No 2 Jombang Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG VI / SDN JOMBANG XI Jl. Jawa RT 02/02 Jombang Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG TENGAH I / SDN JOMBANG IV Jombang Rawalele Rt 004/010 Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG TENGAH II / SDN JOMBANG X Jl . Timor Rt 04/10 Kec. Ciputat EKS SDN SERUA V / SDN SERUA II Kel. Serua Kecamatan Ciputat EKS SDN SERUA VI / SDN SERUA III Perumahan Bukit Indah Kel. Serua Kec. Ciputat EKS SDN SERUA VII / SDN SERUA IV EKS SDN SERUA X / SDN SERUA V Perumahan Bukit Indah Serua Ciputat Kec. Ciputat EKS SDN JOMBANG KERAMAT / SDN JOMBANG VI Jl. Tidore RT 04/017 No 70 Kec. Ciputat EKS SMPN 1 CIPUTAT / SMPN 2 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Cirendeu Raya No 2 Cirendeu Ciputat EKS SMPN 2 CIPUTAT / SMPN 3 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Ir H. Juanda Ciputat EKS SMPN 2 CIPUTAT / SMPN 3 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Ir H. Juanda Ciputat EKS SMPN 3 CIPUTAT / SMPN 6 KOTA TANGERANG SELATAN Perumahan Villa Bintaro Indah Jombang Ciputat EKS SMPN 3 CIPUTAT / SMPN 6 KOTA TANGERANG SELATAN Perumahan Villa Bintaro Indah Jombang Ciputat EKS SMPN 3 CIPUTAT / SMPN 6 KOTA TANGERANG SELATAN Perumahan Villa Bintaro Indah Jombang Ciputat EKS SMPN 4 CIPUTAT / SMPN 10 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Yaktapena Raya No 08 Pd Ranji Ciputat EKS SMPN 5 CIPUTAT / SMPN 13 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Beruang II Peladen Pd Ranji Ciputat 15412 EKS SMPN 5 CIPUTAT / SMPN 13 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Beruang II Peladen Pd Ranji Ciputat 15413 EKS SMAN 1 CIPUTAT / SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Pendidikan No 49 Ciputat Kec. Ciputat 15411 EKS SMAN 1 CIPUTAT / SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Pendidikan No 49 Ciputat Kec. Ciputat 15412 EKS SMAN 1 CIPUTAT / SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Pendidikan No 49 Ciputat Kec. Ciputat 15413 EKS SMAN 1 CIPUTAT / SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Pendidikan No 49 Ciputat Kec. Ciputat 15414 EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 2 CIPUTAT / SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SMAN 3 CIPUTAT / SMAN 8 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Cireundeu Raya No 5 Ciputat 15419 EKS SMAN 4 CIPUTAT / SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Hidup Baru No 31 Serua Raya Ciputat EKS SMAN 5 CIPUTAT / SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Raya Tegal Rotan Bintaro Sektor 9 Ciputat 15413 EKS SMAN 5 CIPUTAT / SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Siliwangi No 2 Pamulang SDN PONDOK CABE ILIR I Jl. Talas II Cipayung SDN PONDOK CABE ILIR II Jl. Cabe III Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang SDN PONDOK CABE ILIR III Jl. Talas II Pondok Cabe Ilir Pamulang SDN PONDOK CABE ILIR IV Jl. Cabe IV No 6 Pondok Cabe Pamulang SDN PAMULANG TENGAH Jl. Pinang No 10 Pamulang Timur SDN PONDOK CABE UDIK I Jl. Cabe Raya No 35 Pondok Cabe Udik Pamulang SDN PONDOK CABE UDIK II SDN PONDOK CABE UDIK III Jl. Kayu Manis Raya Pd Cabe Udik Pamulang SDN PAMULANG TIMUR I Jl. Dr Setia Budi Pamulang Timur Kec. Pamulang SDN PAMULANG TIMUR II Jl. Dr Setia Budi No 51 Pamulang Timur Kec. Pamulang SDN PAMULANG TIMUR III Jl. Kom Pamulang Estate Kec. Pamulang SDN PAMULANG INDAH Jl. Komplek BP I Blok B 11 pamulang Indah Kec. Pamulang SDN PAMULANG PERMAI SDN PAMULANG BARAT Jl. SDN PAMULANG I Jl. Pajajaran No 20 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang

LUAS KIB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

LUAS PENETAPAN STATUS EKS KABUPATEN 1,700.00 285.00 600.00 230.00 865.00 698.00 725.00 275.00 2,000.00 700.00 2,000.00 508.00 508.00 1,690.00 700.00 1,331.00 1,250.00 655.81 682.40 2,332.00 500.00 800.00 550.00 798.00 486.00 315.00 800.00 800.00 700.00 662.00 1,500.00 875.00 450.00 300.00 4,850.00 1,590.00 2,539.00 350.00 1,365.00 5,691.29 6,000.00 300.00 5,219.00 915.00 3,124.00 600.00 636.00 30.00 3,693.00 368.00 3,438.00 871.00 538.00 181.00 1,925.00 284.00 532.00 143.00 7,180.00 7,500.00 7,200.00 1,150.00 750.00 750.00 1,300.00 800.00 1,000.00 1,090.00 2,500.00 1,720.00 940.00 750.00 2,500.00 4,000.00 2,400.00 2,000.00 1,500.00

Lampiran 4

NO

URAIAN

ALAMAT

LUAS KIB


128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

SDN PAMULANG II Jl.Kemuning 3 Pamulang Barat SDN PAMULANG III Jl. Pajajaran No 20 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang SDN PAMULANG IV Jl. Pajajaran No 20 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang SDN PAMULANG V Jl. Kemuning SDN PONDOK BENDA I Jl. Siliwangi No 2 Pondok Benda Pamulang SDN PONDOK BENDA II SDN PONDOK BENDA III Jl. Kesadaran Rt 01/05 Pondok Benda SDN PONDOK BENDA IV Jl. Siliwangi No 2 Pondok Benda Pamulang SDN PONDOK BENDA V Jl. Siliwangi No 2 Pondok Benda Pamulang SDN KAMPUNG BULAK I Jl. Aria Putra Kel. Kedaung Kec. Pamulang SDN KAMPUNG BULAK II SDN KAMPUNG BULAK III SDN KAMPUNG BULAK IV Jl. Kapling Keungan Kedaung SDN KEDAUNG I Jl Aria Putra No 160 Kel. Kedaung SDN KEDAUNG II Jl Aria Putra Kel. Kedaung SDN BAMBU APUS I Jl. Komplek DEPAG Bambu Apus Pamulang SDN BAMBU APUS II Jl. Arwana Komplek DEPAG Bambu Apus Pamulang SDN BENDA BARU I Jl. Impres Kampung Bulak Rt 005/09 Kel. Benda Baru Pamulang SDN BENDA BARU II Jl. Borobudur No 11 Kel. Benda baru Kec. Pamulang SDN BENDA BARU III Jl. Borobudur No 11 Kel. Benda baru Kec. Pamulang SDN CILEDUG BARAT Jln. H. Rean Kel. Benda Kec. Pamulang SDN CILEDUG TIMUR SDN PARAKAN I Jl. TPU Parakan SDN PARAKAN II Jl. TPU Parakan SDN PONDOK BENDA VI Jl. Salak Pondok Benda Kec. Pamulang EKS SMAN 6 CIPUTAT / SMAN 11 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Sumatra I Desa Jombang Rawa lele RT 002/006 EKS SMPN 1 PONDOK AREN / SMPN 5 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Prima Barat No 59 Komp. PKP Pondok Aren EKS SMPN 2 PONDOK AREN / SMPN 12 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Jurang Mangu Barat No 62 Pondok Aren EKS SMPN 3 PONDOK AREN / SMPN 14 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Amd 15/16 Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren EKS SMAN 1 PONDOK AREN / SMAN 5 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Puri Bintaro Hijau Kebantenan Pondok Aren 15224

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,500.00 995.00 454.00 500.00 650.00 1,500.00 1,150.00 520.00 320.00 830.00 1,374.00 830.00 990.00 1,040.00 1,040.00 1,580.00 1,500.00 1,400.00 793.00 1,500.00 750.00 1,000.00 1,000.00 875.00 5,154.00 5,000.00 6,428.00 5,856.00 5,000.00

158

EKS SMPN 1 PAMULANG / SMPN 4 KOTA TANGERANG SELATANKomp. Perumahan Pamulang Permai Jl. Pamulang Permai Barat II Kec. Pamulang

1.00

5,872.05

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

EKS SMPN 2 PAMULANG / SMPN 9 KOTA TANGERANG SELATANJl. Lontar Martil Perum Sarua Permai Benda Baru pamulang EKS SMPN 3 PAMULANG / SMPN 17 KOTA TANGERANG SELATAN Komp Pamulang Permai 1 Pamulang Barat 15417 EKS SMAN 1 PAMULANG / SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Benda Timur XI Komp. Pamulang Permai 2 EKS SMAN 2 PAMULANG / SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN Komp Pamulang Permai 1 Kec. Pamulang EKS SMPN 1 SERPONG / SMPN 1 KOTA TANGERANG SELATAN Kp. Jeletreng Rt 03/03 EKS SMPN 1 SERPONG / SMPN 1 KOTA TANGERANG SELATAN Kp. Jeletreng Rt 03/03 EKS SMPN 2 SERPONG / SMPN 7 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Cicentang Rawabuntu Serpong EKS SMPN 3 SERPONG / SMPN 11 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Buana Kencana Sektor12 BSD Serpong EKS SMPN 4 SERPONG / SMPN 15 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Griya Hijau raya No1 Paku Alam Serpong Utara EKS SMPN 4 SERPONG / SMPN 15 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Griya Hijau raya No1 Paku Alam Serpong Utara EKS SMPN 5 SERPONG / SMPN 16 KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Bhayangkara 1 No 9 Kelurahan Pakujaya Kec. Serpong Utara EKS SDN LEGOSO / SDN PISANGAN IV Jl. Legoso Raya No 66 Pisangan Ciputat Timur SDN PISANGAN I Jl. H Muri Salim No 14 Rt 06/002 Pisangan Ciputat Timur SDN PISANGAN II Jl. Merkurius Timur No 2 Pisangan Ciputat Timur SDN CIRENDEU I Jl. Garuna No 51 Cireundeu Ciputat Timur SDN CIRENDEU II Jl. Garuda No 52 SDN CIRENDEU III Jl. SD Inpres No 60 Ciputat Timur EKS SDN KARTIKA PUTRA I / SDN REMPOA I Jl. Wijaya Kusuma I Komp Mabad Rempoa Ciputat Timur EKS SDN KARTIKA PUTRA II / SDN REMPOA II Jl. Wijaya Kusuma I Komp Mabad Rempoa Ciputat Timur EKS SDN SITU GINTUNG I / SDN REMPOA III Jl. Anggur 4 Rempoa Ciputat Timur EKS SDN SITU GINTUNG II / SDN REMPOA IV Jl. Anggur 4 Rempoa Ciputat Timur EKS SDN REMPOA / SDN REMPOA V Jl. Mabad Bawah 3 No 1 Rempoa Ciputat Timur EKS SDN CEMPAKA PUTIH / SDN REMPOA VI Jl. Pendidikan No 4 Rempoa 4 Ciputat Timur SDN PONDOK RANJI I Jl. Wr Supratman No 38 Kel. Pondok Ranji Ciputat Timur SDN PONDOK RANJI II Jl. Wr Supratman No 39 Kel. Pondok Ranji Ciputat Timur EKS SDN PONDOK RANJI III / SDN RENGAS I Jl. Teratai Putih Rt 006/09 Rengas Ciputat Timur SDN PONDOK RANJI IV Jl. Pertamina Raya Komp. Pertamina

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3,042.00 8,000.00 5,000.00 10,000.00 150.00 6,870.00 6,000.00 6,000.00 3,233.00 840.00 4,463.00 2,000.00 1,000.00 1,347.00 1,400.00 1,162.00 1,290.00 2,000.00 540.00 1,680.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,400.00 1,500.00 1,500.00

186

SDN PONDOK RANJI V

Jl. Yaktapena Raya No 2 Komp Pertamina Kel Pondok Ranji Ciputat Timur

1.00

1,500.00

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

EKS SDN RENGAS / SDN RENGAS II EKS SDN PELADEN / SDN PONDOK RANJI III SDN PISANGAN III EKS SDN CEMPAKA BARU I / SDN CEMPAKA PUTIH I EKS SDN CEMPAKA BARU II / SDN CEMPAKA PUTIH II SDN CIRENDEU IV SDN CIREUNDEU V EKS SDN KAMPUNG UTAN I / SDN CEMPAKA PUTIH III EKS SDN KAMPUNG UTAN II / SDN CEMPAKA PUTIH IV EKS SMAN 1 SERPONG / SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN EKS SMAN 1 SERPONG / SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN SDN PAKULONAN I SDN PAKULONAN II SDN PAKULONAN II EKS SDN KAMURANG ATAS / SDN PAKU ALAM II EKS SDN SATRIA / SDN PAKULONAN III

Jl. Teratai Putih Kel. Rengas Ciputat Jl. Peladen Rt 02/05 No 39 Pd Ranji Ciputat Timur Jl. H Muri Salim No 14 Pisangan Ciputat Timur Jl. Jambu No 1 RT 07/05 Cempaka Putih Ciputat Timur Jl. Jambu No 10 RT 07/05 Cempaka Putih Ciputat Timur Jl. Garuda No 5 Cireundeu Ciputat Timur Jl. Garuda No 51 Cireundeu Ciputat Timur Kampung Utan Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Jl. Nurul Huda No 45 Villa Melati Mas Blok J Kel. Pondok Jagung Serpong Utara Jl. Raya Puspitek Serpong Jl. Raya Serpong Gg Nangka V RT 05/02 Kel Pakulonan Serpong Utara Jl. Raya Serpong Km 8 Serpong Utara Jl. Raya Serpong Km 8 Serpong Utara Kamurang Atas Pakulonan Serpong Utara Jl. Raya Serpong Km8 Serpong Utara

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,500.00 2,300.00 1,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 750.00 1,500.00 500.00 8,000.00 1,132.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Lampiran 4

NO

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 E 1

URAIAN

ALAMAT

LUAS KIB


EKS SDN PELITA DUA / SDN JELUPANG III Jl. Griya Asri BSD EKS SDN MARGA JAYA / SDN PAKU ALAM I Jl. Bhayangkara Pd Pakulonan Kel. Paku Alam Serpong Utara EKS SDN KURNIA / SDN PAKU JAYA II Kp. Pondok Serut Kel. Paku Jaya Serpong Utara EKS SDN PAKULONAN TIMUR / SDN PAKU JAYA I Jl. Bhayangkara 1 Paku Jaya Serpong Utara EKS SDN PONDOK JAGUNG III / SDN PONDOK JAGUNG TIMUR Jl. Susbaster Pondok jagung Timur Serpong Utara EKS SDN PONDOK JAGUNG II / SDN PONDOK JAGUNG III Asrama YONKAV 9/ BU Pondok Jagung Serpong Utara EKS SDN PONDOK JAGUNG I / SDN PONDOK JAGUNG II Perum Villa Melati Mas Blok J EKS SDN PONDOK JAGUNG IV / SDN PONDOK JAGUNG V Jl. Ki Sarim Perum Eka Bakti Pondok jagung Kec. Serpong Utara EKS SDN PERIANG I / SDN PONDOK JAGUNG I Jl. Raya Serpong Kec. Serpong Utara EKS SDN PERIANG II / SDN PONDOK JAGUNG IV Kp. Priyang Rt 08/02 Kel Pondok Jagung Kec. Serpong Utara SDN JELUPANG I Jl. Ciesa Pondok Jagung Serpong Utara SDN JELUPANG II Jl. Griya Asri Jelupang BSD RT 18/06 Jelupang Kec. Serpong Utara EKS SDN LENGKONG WETAN III / SDN LENGKONG KARYA I Kp Perigi Rt 14/04 Kel. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara UPT PENDIDIKAN KEC. SETU Jl Raya Puspitek Kelapa Dua Desa babakab Kec. Setu SDN BATAN INDAH Jl. Raya Puspitek Serpong Kec. Serpong EKS SDN SETU I / SDN MUNCUL I Jl. Raya Puspitek Rt 010/03 Kel. Muncul Kec. Serpong SDN KADEMANGAN I Jl. Raya Puspitek Ds Kademangan Kec. Setu EKS SDN SETU II / SDN MUNCUL II Jl. Raya Puspitek Rt 010/03 Kel. Muncul Kec. Serpong EKS SDN TUNAS MUDA / SDN KERANGGAN Jl. Lingkar Selatan Ds Kademangan Kec. Setu SDN PUSPITEK Komp. Perumahan Puspitek Ds Setu Kec. Setu SDN BABAKAN I Jl. Pasar jengkol Desa babakan Kec. Setu SDN BABAKAN II Jl. Pasar jengkol Desa babakan Kec. Setu SDN BABAKAN III Jl. Raya Puspitek Kelapa Dua Kec. Setu EKS SDN BABAKAN IV / SDN BAKTI JAYA Kavling Pilihan Permata Pamulang Ds Bakti Jaya Kec. Setu SDN KADEMANGAN II Jl. Desa Kademangan Kec. Setu EKS SDN SETU III / SDN MUNCUL III Jl. HK Kp Sengkol Kel Muncul Kec. Setu EKS SMPN 2 CISAUK / SMPN 8 KOTA TANGERANG SELATAN Komp. Puspitek Kec. Setu UPT PENDIDIKAN KEC. SERPONG Jl. Raya Puspitek Serpong Kec. Setu SDN LENGKONG WETAN I Jl. Raya Lengkong Wetan Kel. Lengkong Wetan Serpong SDN LENGKONG WETAN II Jl. Raya Lengkong Wetan Kp. Perigi Kec. Serpong SDN LENGKONG GUDANG I Jl. Astek Lengkong Gudang Kec. Serpong SDN LENGKONG GUDANG II Jl. Astek Lengkong Gudang Kec. Serpong EKS SDN LENGKONG GUDANG III / SDN LENGKONG GUDANG TIMUR Jl. Astek Lengkong Gudang 3 Kec. Serpong EKS SDN SERPONG I / SDN CILENGGANG II Jl. Raya Serpong Kec. Serpong EKS SDN SERPONG II / SDN CILENGGANG I Jl. Pasar lama Kec. Serpong EKS SDN SERPONG III / SDN SERPONG I Jl. Raya Serpong Samping Puskesmas Serpong Kec. Serpong EKS SDN SERPONG IV / SDN CILENGGANG IV Jl. Raya Cilenggang Depan Bhipuri Kec. Serpong EKS SDN SERPONG V / SDN SERPONG II Jl. Kavling Serpong Belakang Pasar Serpong Kec. Serpong EKS SDN SERPONG VI / SDN SERPONG III Jl. Belakang kantor Pos& Giro Kec. Serpong EKS SDN CILENGGANG I / SDN CILENGGANG III Jl. Cilenggang 1 Rt 006/02 Kel. Cilenggang Kec. Serpong EKS SDN CILENGGANG II / SDN CILENGGANG V Jl. Cilenggang Kel Cilenggang Kec. Serpong EKS SDN BINA PUTRA / SDN SERPONG IV Jln. Cendana IV Serpong Kec. Serpong EKS SDN KARYA BAKTI I / SDN RAWA BUNTU III Jln. Raya BSD Depan Taman Portuna Kec. Serpong SDN RAWABUNTU I Jl.PDAM Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong SDN RAWABUNTU II Jl.PDAM Depan Latinos Ds Cicentang Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong EKS SDN DWIGUNA / SDN BUARAN II Jl. Kp Gandu Buaran Kel. Buaran Kec. Serpong SDN BUARAN I Jl. Buaran Garuda Kec. Serpong EKS SDN BUARAN II / SDN BUARAN III Jln. Kampung Jati Kel. Buaran Kec. Serpong EKS SDN SUKABAKTI / SDN RAWA MEKAR JAYA Jl. Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong SDN CIATER I Kp. Ciater Tengah Rt 03/02 Ciater Kec. Serpong EKS SDN MARUGA I / SDN CIATER II Jln. Kp Maruga Kel. Ciater Kec. Serpong EKS SDN MARUGA II / SDN CIATER IV Jl.Kp Maruga Kelurahan Ciater Kec. Serpong EKS SDN CIATER II / SDN CIATER III Jln. Rawa Macek Ciater 2 Kec. Serpong Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Benda Baru Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Pondok Benda Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Pondok Benda Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Pondok Benda Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Pondok Kacang Timur Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Pondok Kacang Timur Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Desa Sarua Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah) Kelurahan Pamulang Barat (3.000m2)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4,000.00 2,500.00 1,550.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,240.00 2,000.00 1,080.00 1,250.00 2,000.00 2,000.00 1,027.00 50.00 3,100.00 1,041.75 1,724.00 1,045.75 3,600.00 2,500.00 1,250.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,700.00 1,800.00 6,000.00 1,132.00 1,575.00 2,000.00 1,250.00 1,250.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 600.00 1,575.00 2,357.00 2,500.00 670.00 2,000.00 2,000.00 4,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,925.00 1,200.00 1,675.00 823.00 1,500.00 1,232.00 5,000.00 4,130.00 5,000.00 9,500.00 800.00 8,900.00 8,700.00 2,750.00

Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

1.00

50,000.00

Lampiran 5

DAFTAR PENGEMBANG YANG SUDAH SELESAI PEMBANGUNANNYA TETAPI BELUM MENYERAHKAN PSU TAHUN 2009 LOKASI NO

PENGEMBANG

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PT CITRA ADYATAMA INDO PT. ESTA SARANA LESTARI B. IRAWAN MASSIE, MBA PT IMPERIAL PANEN MAS CV Bazoori/NASRULLAH PT. COWEL DEPL H ISKANDAR PT.HANA KREASI PERSADA CV.TRESMITA/FX HANDI HAMBALI Total

PEMBANGUNAN *

KELURAHAN KECAMATAN 3

4

Pd Kacang Brt Serua Sawah Baru Jombang Bambu apus Jelupang Bambu apus Cilenggang Setu

Pd Aren Ciputat Ciputat Ciputat Pamulang Serpong Pamulang Serpong Setu

PERUMAHAN

NO IJIN

LUAS

5

6

7

653/16-BP2T/2009 653/17-BP2T/2009 653/43-BP2T/2009 653/44-BP2T/2009 653/48-BP2T/2009 Bukit Serpong Mas 653/50-BP2T/2009 653/54-BP2T/2009 Beranda Serpong 653/57-BP2T/2009 653/61-BP2T/2009 Grand Serpong

SUDAH BELUM SELESAI SELESAI 8

1,043 29,489 selesai 3,714 2,528 65,796 257,744 selesai 2,510 2,122 3,425

9

PSU**

NJOP

SUDAH SELESAI

BELUM SELESAI

10

11

NJOP (m2) 12

TOTAL NJOP 13

Ada, belum serah terima

702,000.00

8,219,016,000.00

Ada, sudah serah terima

1,722,000.00

177,686,292,000.00

progress Ada, belum serah terima 185,905,308,000.00

Lampiran 5


PENGEMBANG

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

PT SABAR GANDA/ DL SITORUS PT.TRI KARYA SEJAHTERA PT NUR AKBAR PT.INDO TANGKAS PROGRES PRAKASA ADI SARANA BOY REZKY BELNIS IR. SALEH IDRUS NUR KEMALAHATI MOCHAMAD NADJIB DRA. ISMI JAMILAH ANHAR/PT UNGGUL CEMERLANG BANGUN JAYA CIPTA PERSADA / H ROHMAN PT. SETIA CIPTA DINAMIKA IR. JULIA IRZARINA PT. LAGUNA ALAMABADI PT. WIRA MAKMUR SEJATI PT. GIRADI MEGA UTAMA PT. SETIA CIPTA DINAMIKA PT OPTIMA PERDANA SYNTHESIS/BUDIONO KREASI BERSAMA MANDIRI MOHAMAD KASIR/PT ANUGRAH SAKTI EMILIA CONTESSA PT. SINAR INDO LESTARI PERMADANI INTERLAND / BUDHI PILIANDA PT SERPONG MEGA SUKSES/ HENDRAWAN SUBIANA PT JAYA REAL PROPERTY NUR ISTIQMAL PT ARTHA PUTRA PRIMA A RAYADI ISKANDARDINATA PT. ALTAN KARSAPRISMA PT. ADITRANS PUTRA ANUGRAH BAHTERA CEMERLANG / SUBIYANTONO PT. LAGUNA ALAMABADI MULYATI SUBIANTO PT JAYA REAL PROPERTY MOEKTI WIBOWO SAMANU PT MASA KREASI PT. RADJA PRO SEJAHTERA PT. CATUREKA SUKSES SELARAS PT. KLOROFIL DEVELOPMENT PT. GRAHA CITRA PROPERTINDO PT. JAYA REAL PROPERTY PT. JAYA REAL PROPERTY PT. GRAHA NUSA ADIKARYA ABDULLAH SHAHIF

PEMBANGUNAN *

KELURAHAN

KECAMATAN

3

4

PERUMAHAN

NOMOR IJIN

LUAS

SUDAH SELESAI

BELUM SELESAI

5

6

7

8

9

PAMULANG TIMUR PAMULANG 653/07-BP2T/2010 PD KACANG TMR PD AREN 653/34-BP2T/2010 JELUPANG SERPONG UTARA Regency Melati Mas 653/42-BP2T/2010 BAMBU APUS PAMULANG ? 653/48-BP2T/2010 PD PUCUNG PD AREN 653/58-BP2T/2010 PD RANJI CIPUTAT TIMUR 653.1/64-BP2T/2010 CIREUNDEU CIPUTAT TIMUR 653.1/68-BP2T/2010 SAWAH LAMA CIPUTAT 653/94-BP2T/2010 SARUA INDAH CIPUTAT 653/109-BP2T/2010 PD BENDA PAMULANG Taman Tirta Serpong 653.1/110-BP2T/2010 PD BENDA PAMULANG Pamulang Asri 2 653.1/117-BP2T/2010 BAMBU APUS PAMULANG 653.1/136-BP2T/2010 CIREUNDEU CIPUTAT TIMUR 653.1/139-BP2T/2010 SARUA CIPUTAT 653.1/141-BP2T/2010 SERUA CIPUTAT Cluster New Paradiso 653.1/168-BP2T/2010 PISANGAN CIPUTAT TIMUR 653.1/158-BP2T/2010 BAMBU APUS PAMULANG Griya Jakarta 653.1/169-BP2T/2010 SAWAH BARU CIPUTAT Urbana Place 653.1/181-BP2T/2010 BAKTI JAYA SETU Kreasi Pamulang Indah 653.1/185-BP2T/2010 PD BENDA PAMULANG 653.1/192-BP2T/2010 PONDOK RANJI PAMULANG 653.1/215-BP2T/2010 PAMULANG BARAT PAMULANG Pamulang Lestari 653.1/226-BP2T/2010 PD RANJI CIPUTAT TIMUR 653.1/235-BP2T/2010 JELUPANG SERPONG UTARA 653.1/236-BP2T/2010 PD PUCUNG PD AREN 653.1/246-BP2T/2010 PD BENDA PAMULANG 653.1/262-BP2T/2010 PD PUCUNG PD AREN 653.1/281-BP2T/2010 PAMULANG TIMUR PAMULANG Villa Inti Persada 653.1/321-BP2T/2010 KEDAUNG PAMULANG 653.1/324-BP2T/2010 PAMULANG TMR PAMULANG 653.1/325-BP2T/2010 SERUA & BAMBU APUS CIPUTAT&PAMULANG Puri Bintaro Residence 2 653.1/331-BP2T/2010 SAWAH CIPUTAT Mahkota Bintaro Village 653.1/334-BP2T/2010 PERIGILAMA PD AREN 653.1/356-BP2T/2010 PARIGI LAMA PD AREN The Fit Bintaro 653.1/363-BP2T/2010 PAMULANG TMR PAMULANG 653.1/433-BP2T/2010 LENGKONG WETAN SERPONG Palem Serpong Indah 653.1/454-BP2T/2010 BENDA BARU PAMULANG Harmoni Mas 653.1/469-BP2T/2010 SAWAH LAMA CIPUTAT Habitat Exclusive Residence 653.1/490-BP2T/2010 PD BENDA PAMULANG Perum RENI Jaya 653.1/492-BP2T/2010 PARIGI LAMA PD AREN 653.1/499-BP2T/2010 PARIGI LAMA PD AREN Discovery Cielo 653.1/506-BP2T/2010 PD KARYA&PD RANJIPD AREN&CIPUTATBintaro TIMURPark 653.1/514-BP2T/2010 SAWAH LAMA CIPUTAT Green Bintaro Terace 653.1/527-BP2T/2010

1,617 10,457 240,149 65,526 9,352 3,708 4,501 2,515 1,890 2,923 2,845 2,994 1,858 13,718 6,715 10,025 15,511 36,160 4,090 2,787 3,597 25,122 9,224 236,512 37,581 15,670 10,807 235,931 2,524 2,410 51,320 1,985 43,653 6,241 15,628 8,420 4,250 2,186 2,990 80,567 43,653 7,455 3,910

Sudah

NJOP

PSU** SUDAH SELESAI

BELUM SELESAI

NJOP (m2)

TOTAL

10

11

12

13

Ada. Belum serah terima Progress

1,274,000

130,993,954,000

Progress

Progress

Progress

Sudah

Ada. Belum serah terima

802,000

914,280,000

Sudah


1,032,000

2,781,240,000

Sudah Sudah Sudah

Ada. Belum serah terima Ada. Belum serah terima Ada. Belum serah terima

916,000 1,416,000 702,000

5,960,412,000 20,748,648,000 1,153,386,000

Sudah


416,000

4,182,464,000

Sudah

Ada. Proses serah terima

1,032,000

97,593,144,000

Sudah Sudah

Ada. Ada. Belum serah terima

1,274,000 702,000

26,157,768,000 567,918,000

Sudah


2,640,000

6,621,120,000

Sudah Sudah Sudah Sudah

Ada. Belum serah terima Ada. Belum serah terima Ada. Belum serah terima Ada. Belum serah terima

614,000 464,000 802,000 802,000

2,151,456,000 795,296,000 923,102,000 948,766,000

Sudah Sudah Sudah


2,779,000 1,573,000 1,416,000

49,949,746,000 4,698,551,000 2,315,160,000 359,456,411,000

Lampiran 5


PENGEMBANG

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

HERI ERIYANTO PT. MODERNLAND REALTY / EDWIN LIM PT.JAYA REAL PROPERTY PT.JAYA REAL PROPERTY PT.JAYA REAL PROPERTY PT.JAYA REAL PROPERTY PT.MEGA PROPERTY PT.ALFA GOLD LAND REALTY PT.DWITUNGGAL MITRA SEJATI ASAD PT.SUBUR PROGRESS PT. HANUSENTRA PROPERTINDO PT. TANGERANG INDAH JAYA PT.COWEL DEPL. HERMANSYAH SAUGIK SETIAWAN TANU SAPUTRA DAN MONICA PT TRI KARYA SEJAHTERA PT.GAJAHMUDA PERSADA/POEDJOE P Dr. ADJIT SINGH GILL YOENOES KARTOLO PRIATMADI HENDRI ABIZAR PT.PERKASA INTERNUSA MANDIRI RUDI ARIANTO PT.DUTA ABDI KARYA SYECH BIN HAMID BSA DRA. SORTA SERE NASUTION PT.NIAGA MANAJEMEN CITRA OKIE IMANTO WIDJAJA ANTON R SANTOSO PT. CITRA NIAGA NUSAJAYA PT. SAHABAT MITRA MANDIRI PT.WALUYA KARYA SEJAHTERA PT. GRIYA SARANA AKBAR PT. LAGUNA ALAM ABADI PT.KEVININDO PUTRA UTAMA PT. NOAH SEJAHTERA ABADI IR.ZAINAL ARIFIN PT.PERMADANI INTERNUSA PT.EXPERT JAYA MANDIRI PT. CATURTAMA GRAHACIPTA PT. COWELL DEVELOPMENT PT.LETRIS PT.GRIYA MULTI SWADAYA SURATMI PT. HANA KREASI SEJATI IR.H.ASSAARI H.VELINO SYAM HARAHAP DRS.SUSILO SWI SANTOSO PRIATMADI ABDULLAH AFIEF PT.JAYA REALT PROPERTY PT.JAYA REALT PROPERTY PT.JAYA REAL PROPERTY YULIDAR PUTRA KARIM PT. HANUSENTRA PROPERTINDO MAPHILINDO MANSYUR.SE MARRY LIANDO PT.JAYAREAL PROPERTY PT.GRIYA LARASATI PT.ALFA GOLDLAND REALTY IR.BAMBANG POERWONO.MBA BOY PRASETYA RIFQIANTOR

KELURAHAN

KECAMATAN

3

4

CIPUTAT PD CABE UDIK PD KACANG BARAT PD PUCUNG PD JAGUNG PD JAYA PAMULANG BARAT PD JAGUNG CIPUTAT SAWAH BARU BABAKAN CIATER PONDOK AREN JELUPANG CEMPAKA PUTIH CIPUTAT PD.JAGUNG.T PD.BENDA BENDA BARU JOMBANG SAWAH LAMA PD. BENDA KEDAUNG SARUA INDAH BAMBU APUS PARIGI LAMA JOMBANG LENGKONG WETAN PAMULANG BARAT SARUA PONDOK RANJI KADEMANGAN PD KACANG BARAT BENDA BARU PD. KACANG TIMUR PD CABE ILIR BAKTI JAYA SAWAH BARU PONDOK RANJI PD.BENDA SARUA INDAH BUARAN PD PUCUNG SARUA INDAH PD. KACANG TIMUR SARUA PISANGAN PAMULANG BARAT SAWAH SAWAH LAMA BUARAN PAKU JAYA PARIGI LAMA PONDOK AREN SAWAH CIATER CIATER SARUA PD JAYA PONDOK RANJI PAKU ALAM SARUA INDAH PD. KACANG TIMUR PD. KACANG TIMUR

CIPUTAT PAMULANG PONDOK AREN PONDOK AREN SERPONG UTARA PONDOK AREN PAMULANG SERPONG UTARA CIPUTAT CIPUTAT SETU SERPONG PONDOK AREN SERPONG UTARA CIPUTAT TIMUR CIPUTAT SERPONG PAMULANG PAMULANG CIPUTAT CIPUTAT PAMULANG PAMULANG CIPUTAT PAMULANG PONDOK AREN CIPUTAT SERPONG PAMULANG CIPUTAT CIPUTAT TIMUR SETU PONDOK AREN PAMULANG PONDOK AREN PAMULANG SETU CIPUTAT CIPUTAT PAMULANG CIPUTAT SERPONG PONDOK AREN CIPUTAT PONDOK AREN CIPUTAT CIPUTAT TIMUR PAMULANG CIPUTAT CIPUTAT SERPONG UTARA PONDOK AREN PONDOK AREN PONDOK AREN CIPUTAT SERPONG SERPONG CIPUTAT PONDOK AREN CIPUTAT SERPONG UTARA CIPUTAT PONDOK AREN PONDOK AREN

PERUMAHAN

NOMOR IJIN

LUAS

5

6

7

−BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011

1,988.00 70,210.00 57,922.00 7,060.00 29,661.00 63,422.00 47,740.00 53,735.00 11,684.00 1,490.00

Taman Mutiara 653.1/ Modernland (cluster Transquility) 653.1/ 653.1/ Graha Raya (Cluster Greta) 653.1/ Graha Raya (Cluster Celesta Ext) 653.1/ Cluster Kebayoran Garden 653.1/ Pamulang City 653.1/ Sutera Feronia 653.1/ Sasak Tinggi Residence 653.1/ 653.1/ Serpong City Paradise 653.1/ Serpong Riverside Residence 653.1/ 653.1/ Serpong Park 653.1/ 653.1/ 653.1/ Graha Utama Serpong 653.1/ Taman Pondok Benda 653.1/ 653.1/ Town House Sekt. IX Bintaro 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ Alstonia Residence (town house) 653.1/ 653.1/ 653.1/ Taman Sakura 653.1/ 653.1/ Bintaro Gallery 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ Serpong Terace 653.1/ 653.1/ Green Hill 653.1/ Kebon Manggis Teras 653.1/ Beranda Serpong 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ Merpati Bintaro Residence 653.1/ 653.1/ 653.1/ Discovery Tera 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/

4 15 22 23 24 25 26 27 29 32 36 50 66 67 84 96 112 118 119 125 128 134 155 167 175 190 227 229 233 247 251 255 261 266 267 313 363 386 390 395 401 457 458 459 461 462 498 507 508 513 523 530 531 602 624 639 641 654 659 669 676 679 720 721

19,089.00 5,520.00 1,784.00 2,235.00 11,684.00 6,668.00 12,605.00 2,823.00 2,385.00 4,829.00 2,349.00 7,699.00 4,000.00 22,858.00 6,862.00 1,859.00 29,632.00 3,014.00 7,394.00 16,109.00 6,756.00 4,707.00 9,010.00 7,827.00 4,109.00 17,723.00 5,102.00 9,687.00 7,035.00 25,172.00 72,784.00 47,348.00 43,084.00 11,052.00 23,110.00 7,712.00 4,698.00 9,373.00 4,829.00 5,441.00 119,601.00 89,627.00 68,665.00 7,743.00 18,972.00 2,248.00 3,746.00 44,903.00 3,041.00 11,347.00 8,796.00 2,196.00 5,029.00

PEMBANGUNAN * SUDAH BELUM SELESAI SELESAI 8 9

PSU** SUDAH SELESAI 10

NJOP BELUM SELESAI 11

NJOP (m2) 12

TOTAL 13

Sudah Sudah

Ada. Belum serah terima Ada. Belum serah terima

614,000.00 1,722,000.00

553,828,000.00 46,776,408,000.00

Sudah Sudah


2,640,000.00 1,573,000.00

6,138,000,000.00 18,679,375,000.00

Sudah Sudah Sudah


1,416,000.00 1,722,000.00 2,352,000.00

26,517,432,000.00 39,023,964,000.00 12,435,024,000.00

Sudah / Tahap Sudah


916,000.00 1,722,000.00

13,462,596,000.00

Sudah


1,416,000.00

20,285,616,000.00

Sudah Sudah


1,573,000.00 802,000.00

4,173,169,000.00 4,054,912,000.00

Sudah


916,000.00

882,108,000.00

Sudah


1,416,000.00

4,192,776,000.00

Sudah


802,000.00

1,633,674,000.00

Sudah


1,274,000.00

4,018,196,000.00

Sudah


702,000.00

5,378,724,000.00

Sudah


1,573,000.00

47,474,713,000.00

Sudah Sudah Sudah


1,573,000.00 464,000.00 802,000.00

32,886,711,000.00 2,152,960,000.00 8,497,190,000.00

Sudah


1,147,000.00

2,221,739,000.00

Sudah


2,779,000.00

101,819,781,000.00

Lampiran 5

LOKASI NO

PENGEMBANG

1 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

2 DAVID KURNIAWAN H. FAISAL HARIS NY. MOERTIYAH SOETOPO PT. JAYA REAL PROPERTY PT.ESTA SARANA LESTARI H. KHAIRUL KAMAL PT.KARYA AGUNG PUTRA INDONESIA PT.TRIFANA SUKSES MANDIRI PT.SINAR PALASARI INDONESIA PT.BUMI SERPONG DAMAI PT. WAHAJA PUTERA DJAYA ROBY IRWANTO ENITA RUFAIDA PT. PELANGI INTERNASIONAL PT. SORAYA LAND TOTAL

KELURAHAN

KECAMATAN

3 PD. BENDA R. TINGGAL BAKTI JAYA PARIGI LAMA SARUA PISANGAN PAKULONAN JOMBANG KEDAUNG SERPONG PD KACANG BARAT LK. GUDANG TIMUR PD. BENDA PD. BENDA REMPOA

4 PAMULANG CIPUTAT TIMUR SETU PONDOK AREN CIPUTAT CIPUTAT TIMUR SERPONG CIPUTAT PAMULANG SERPONG PONDOK AREN SERPONG PAMULANG PAMULANG CIPUTAT TIMUR

PERUMAHAN

NOMOR IJIN

5

Bukit Serpong Mas

653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/ 653.1/

723 724 725 731 743 761 767 802 805 814 832 860 862 875 895

6 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011 −BP2T/2011

LUAS

PEMBANGUNAN * SUDAH BELUM SELESAI SELESAI 8 9

7 3,000.00 4,305.00 7,430.00 53,205.00 29,507.00 4,819.00 162,623.00 Sudah 1,859.00 3,183.00 197,774.75 2,196.00 8,717.00 2,398.00 5,973.00 6,720.00

PSU** SUDAH SELESAI 10

Ada. Sudah serah terima

NJOP BELUM SELESAI 11

NJOP (m2)

TOTAL

12

13

1,722,000.00

120,094,002,000.00

523,352,898,000.00

Lampiran 5

REKAPITULASI PSU PERUMAHAN BERDASARKAN LAPORAN PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA JUMLAH DAN KUALITAS PSU PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

NO 1

2

3

4

5

6

7

8

PSU PERUMAHAN SARANA INDAH PERMAI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan beton dan aspal - Jalan paving block b. Fasilitas Sosial : - RTH - Masjid #NAME? - Sarana Pendidikan (Gabung Dengan Masjid) VILLA JOMBANG BARU a. Prasarana Lingkungan : - Jalan lingkungan dengan ukuran 950 x 2 m b. Fasilitas Sosial : - Sarana Ibadah - RTH taman - sarana olah raga - sarana pendidikan TPA VILLA MUTIARA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan beton cor b. Fasilitas Sosial : - Musholah - RTH taman biasa - ruang serbaguna - sarana olah raga CEMPAKA HIJAU a. Prasarana Lingkungan : - Jalan cor dan aspal b. Fasilitas Sosial : - Musholah - RTH taman didepan - Fasilitas olahraga - TP dekat musholah CIPUTAT BARU a. Prasarana Lingkungan : - Jalan cor dan aspal b. Fasilitas Sosial : - Masjid - RTH berupa sebuah taman - sarana pendidikan, TPA (gabung dengan masjid) - posyandu - lapangan serbaguna GRAHA PERMAI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan aspal dan cor b. Fasilitas Sosial : - RTH - Musholah - Fasilitas pendidikan TPA - Fasilitas kesehatan berupa posyandu - Fasilitas olahraga lapangan bola /Basket KOMPLEK BRIMOB POLRI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan cor dan aspal b. Fasilitas Sosial : - Musholah - RTH berupa sebuah taman - sarana pendidikan, TPA - posyandu - lapangan serbaguna (bola,basket,bermain) PURI ANDORA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial :

JUMLAH / LUAS

NJOP

TOTAL

4,000 2,000

702,000 702,000

2,808,000,000 1,404,000,000

3,000 1,000 1,000 1,000

702,000 702,000 702,000 702,000

2,106,000,000 702,000,000 702,000,000 702,000,000

1,900 300 200 300 200

1,416,000

2,690,400,000

1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000

424,800,000 283,200,000 424,800,000 283,200,000

600

614,000

368,400,000

200 100

614,000 614,000 614,000 614,000

122,800,000 61,400,000 614,000,000 184,200,000

1,573,000

2,202,200,000

1,573,000 1,573,000 1,573,000 1,573,000

629,200,000 125,840,000 471,900,000 471,900,000

802,000

882,200,000

802,000 802,000 802,000 802,000 802,000

8,822,000,000 320,800,000 561,400,000 240,600,000 320,800,000

702,000

1,053,000,000

1,000

702,000 702,000 702,000 702,000 702,000

140,400,000 351,000,000 280,800,000 210,600,000 702,000,000

1,300

702,000

912,600,000

800 500 600 300

702,000 702,000 702,000 702,000 702,000

561,600,000 351,000,000 421,200,000 210,600,000 702,000,000

700

2,013,000

1,409,100,000

1,000 300

1,400 400 80 300 300

1,100 11,000 400 700 300 400

1,500 200 500 400 300

1,000

Lampiran 5

NO

9

11

12

13

15

16

17

18

PSU PERUMAHAN - RTH berupa sebuah taman c. Utilitas Umum - PJU (7 TITIK) CLUSTER HAKIKI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan 360 m x 2m b. Fasilitas Sosial : - lapangan Olah Raga dan bermain - RTH berupa sebuah taman c. Utilitas Umum - PJU (10 titk) PERUMAHAN GRAHA PESONA CIPUTAT a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - ruang terbuka hijau - Sarana Ibadah c. Utilitas Umum : - Penerangan Jalan Umum PERUMAHAN ARYA GRAHA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - Penerangan Jalan Umum c. Fasilitas Sosial : - Sarana Ibadah - ruang terbuka hijau/ open space sebanyak 3 titik PERUMAHAN BINTARO GARDEN RESIDENCES a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - penerangan jalan umum c. Fasilitas Sosial : - Sarana Taman / Lahan terbuka PERUMAHAN BINTARO VILLAGE a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - penerangan jalan umum c. Fasilitas Sosial : - Sarana Taman / Lahan terbuka 5 titik tempat - Sarana olahraga 2 tempat PERUMAHAN SERUA INDAH a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - penerangan jalan umum c. Fasilitas Sosial : - Sarana taman / Lahan terbuka - Sarana olahraga - Sarana Ibadah PERUMAHAN PONDOK NYAMAN a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : c. Fasilitas Sosial : - Sarana taman / Lahan terbuka PERUMAHAN GRAND BINTARO GARDEN RESIDENCES a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - penerangan jalan umum - TPS tiap rumah c. Fasilitas Sosial : - Sarana Taman / Lahan terbuka - sarana olahraga/kolam renang dan ruang serba guna

JUMLAH / LUAS

NJOP

TOTAL

230

2,013,000

462,990,000

720

702,000

505,440,000

400 350

702,000 702,000

280,800,000 245,700,000

802,000

1,683,197,500

802,000 802,000

32,080,000 39,298,000

2,099 40 49 12 titik

2,080

802,000

1,668,160,000

56 150

802,000 802,000

44,912,000 120,300,000

697

1,274,000

887,978,000

105

1,274,000

133,770,000

702,000

1,684,800,000

702,000 702,000

410,670,000 257,634,000

702,000

1,843,276,500

702,000 702,000 702,000

88,452,000 84,240,000 63,180,000

512.50

702,000

359,775,000

1,850

702,000

1,298,700,000

2,700

1,274,000

3,439,800,000

1,274,000

1,274,000,000

1,274,000

872,690,000

15 titik

5 titik

2,400

20 titik 585 367

2,625.75 5 titik 126 120 90

18 titik 1 1,000 685

Lampiran 5

NO

PSU PERUMAHAN

19

PERUMAHAN SING ASRI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - penerangan jalan umum - TPS tiap rumah c. Fasilitas Sosial : - Sarana Taman / Lahan terbuka 3 titik tempat open space PERUMAHAN MERPATI RESIDENCES a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Utilitas Umum : - penerangan jalan umum - TPS tiap rumah c. Fasilitas Sosial : - Sarana Taman / Lahan terbuka - sarana ibadah - sarana kesehatan/klinik dan apotek PERUMAHAN PERURI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga/Lapangan 1 - Sarana Ibadah KOMPLEKS BUMI PUTERA I a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : b. Fasilitas Sosial : - Lapangan bulu tangkis KOMPLEKS BANGUN LESTARI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : c. Fasilitas Sosial : - Sarana Ibadah Masjid - Sarana Olah Raga PERUMAHAN BUKIT CIRENDEU a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : b. Fasilitas Sosial : - Sarana Ibadah : - Ruang terbuka Hijau (RTH) PERUMAHAN KARYAWAN PERTAMINA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : b. Fasilitas Sosial : - Sarana Pendidikan : TK SD dan TPA - Sarana Ibadah : - RTH - Sarana Olah Raga KOMPLEKS BEA dan CUKAI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : b. Fasilitas Sosial : KOMPLEK PERUMAHAN DEPDIKBUD a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : b. Fasilitas Sosial : - Sarana Ibadah :Terdapat 1 masjid - Sarana Olah Raga : badminton PERUMAHAN VILA CENDANA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan : b. Fasilitas Sosial : KOMPLEK UIN a. prasarana lingkungan - Jalan :

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

JUMLAH / LUAS

NJOP

1,497.50

TOTAL

1,274,000

1,907,815,000

916,000

618,758,000

45 110 50

916,000 916,000 916,000

41,220,000 100,760,000 45,800,000

2,032.00

702,000

1,426,464,000

90.00 120.00

702,000 702,000

63,180,000 84,240,000

155.00

702,000

108,810,000

90.00

702,000

63,180,000

1,450.00

702,000

1,017,900,000

120.00 90.00

702,000 702,000

84,240,000 63,180,000

3,710.00

1,032,000

3,828,720,000

80.00 2,000.00

1,032,000 1,032,000

82,560,000 2,064,000,000

51,097.00

1,147,000

58,608,259,000

2,475.00 35.00 50.00 920.00

1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000

2,838,825,000 40,145,000 57,350,000 1,055,240,000

1,068.00 90.00

802,000 802,000

856,536,000 72,180,000

544.00

916,000

498,304,000

3,126.25 90.00

916,000 916,000

2,863,645,000 82,440,000

3,126.50 1,740.00

916,000 916,000

2,863,874,000 1,593,840,000

7,655.00

394,000

3,016,070,000

5 titik 1 35

675.50 29 titik 1

Lampiran 5

NO

30

31

32

34

35

36

37

38

PSU PERUMAHAN b. fasilitas sosial - sarana ibadah : Masjid Fathullah KOMPLEK ALAM CIRENDEU a. Prasarana Lingkungan : 1. Jalan c. Fasilitas Sosial : - Sarana Ibadah : PERUMAHAN KEDAUNG RINDANG 1. Prasarana Lingkungan : a. Jalan Aspal 2500 m x 4.5 m 2. Fasilitas Sosial : a. Fasilitas Olahraga - Lapangan Badminton b. Fasilitas Tempat Ibadah - Masjid PERUMAHAN TAMAN HARMONI 1. Prasarana Lingkungan : a. Jalan - jalan konblok 2000 m x 10 m 2. Fasilitas Sosial : a. Ruang Terbuka Hijau RTH 6 lokasi b. Masjid 3. Utilitas Umum : a. Penerangan Jalan Umum PJU PERUMAHAN GRIYA JAKARTA 1. Prasarana Lingkungan : a. Jalan : - Jalan Aspal 5000 m x 8 m 2. Fasilitas Sosial : a. Ruang Terbuka Hijau RTH b. Fasilitas Tempat Ibadah 2 Masjid 3. Utilitas Umum a. Penerangan Jalan Umum PJU

JUMLAH / LUAS

NJOP

TOTAL

515.00

394,000

202,910,000

7,500.00

1,032,000

7,740,000,000

240.00

1,032,000

247,680,000

11,250

1,416,000

15,930,000,000

300

1,416,000

424,800,000

1,416,000

42,480,000

20,000

1,416,000

28,320,000,000

500 200

1,416,000 1,416,000

708,000,000 283,200,000

40,000

1,416,000

56,640,000,000

56,000 300

1,416,000 1,416,000

79,296,000,000 424,800,000

1,416,000 1,416,000

22,656,000,000 3,398,400,000

916,000 916,000

1,648,800,000 7,328,000,000

702,000

1,755,000,000

200

702,000

140,400,000

15,000

394,000

5,910,000,000

400 100

394,000 394,000

157,600,000 39,400,000

30

80 titik

150 titik

PERUMAHAN TAMAN GRIYA AGUNG MULATAMA 1. Prasarana Lingkungan : a. Jalan : - Jalan 1 Paving blok 200 m x 8 m - Jalan 2 Paving Blok 600 m x 4 m c. Penerangan Jalan Umum PJU 2. Fasilitas Sosial a. Ruang Terbuka Hijau RTH 3. Utilitas Umum b. Penerangan Jalan Umum PJU PERUMAHAN VILLA PAMULANG MAS ll 1. Prasarana Lingkungan : a Jalan : - Jalan 1 aspal 300 m x 6 m - Jalan 2 aspal 2000 m x 4 m 2. Fasilitas Sosial a. Ruang Terbuka Hijau RTH b. Fasilitas Tempat Ibadah : Masjid c. Fasilitas Olahraga - lapangan badminton PERUMAHAN SARANA INDAH PERMAI 1. Prasarana Lingkungan : a Jalan : - Jalan 1 aspal 400 m x 5 m 2. Fasilitas Sosial : a. Fasilitas tempat ibadah - Masjid PERUMAHAN KEDAUNG HIJAU 1. Prasarana Lingkungan : a Jalan : - Jalan 1 aspal 3000 m x 5 m 2. Fasilitas Sosial : a. Ruang Terbuka Hijau RTH b. Fasilitas tempat ibadah 1 masjid

16,000 2,400 50 titik 50 50 titik

1,800 8,000

1 3 buah

2,500

Lampiran 5

NO

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

PSU PERUMAHAN c. Fasilitas Olahraga - Lapangan badminton 3. Utilitas Umum a. Penerangan Jalan Umum PJU PERUMAHAN TAMAN KEDAUNG 1. Prasarana Lingkungan : a Jalan : - Jalan 1 aspal 800 m x 6 m 2. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum : a. Ruang Terbuka Hijau RTH b. Fasilitas tempat ibadah 1 masjid c. Fasilitas Pendidikan - Taman kanak-kanak PERUMAHAN VILLA PAMULANG MAS 1. Prasarana Lingkungan : a Jalan : - Jalan 1 aspal 200 m x 12 m PERUMAHAN PONDOK CABE INDAH a. Prasarana Lingkungan : - Jalan - Saluran Air b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga - Sarana Ibadah - Taman PERUMAHAN TAMAN PONDOK CABE a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga - Sarana Ibadah PERUMAHAN BETAWI AGUNG a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga - Sarana Ibadah - Sarana Pendidikan - Taman PERUMAHAN DEPARTEMEN AGAMA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga - Sarana Ibadah - Taman c. Utilitas Umum : - Lampu PJU PERUMAHAN VILLA ASEAN a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga - Sarana Ibadah - Taman PERUMAHAN SINAR PAMULANG PERMAI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga - Taman c. Utilitas Umum : - Lampu PJU PERUMAHAN VILLA BUKIT RAYA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan - Saluran Air PERUMAHAN TAMAN MANGU INDAH

JUMLAH / LUAS 300 2 buah

NJOP

TOTAL

394,000

118,200,000

2,500

802,000

2,005,000,000

2,400

916,000

2,198,400,000

920 200 812

464,000 464,000 464,000

426,880,000 92,800,000 376,768,000

35,240 4,200 3,000 1,200

464,000 464,000 464,000 464,000

16,351,360,000 1,948,800,000 1,392,000,000 556,800,000

10,875 2,300 3,000 1,100 700 500

802,000 802,000 802,000 802,000 802,000 802,000

8,721,750,000 1,844,600,000 2,406,000,000 882,200,000 561,400,000 401,000,000

3,850 750

702,000 702,000

2,702,700,000 526,500,000

50 700

702,000 702,000

35,100,000 491,400,000

6,500 2,360 300 60 2,000

702,000 702,000 702,000 702,000 702,000

4,563,000,000 1,656,720,000 210,600,000 42,120,000 1,404,000,000

13,797

916,000

12,638,052,000

165 143

916,000 916,000

151,140,000 130,988,000

1,416,000 1,416,000

5,664,000,000 5,664,000,000

100 titik

15 titik

78 Titik

4,000 4,000

Lampiran 5

NO

49

50

51

52

53

54

55

PSU PERUMAHAN a. Prasarana Lingkungan : - Jalan b. Fasilitas Sosial : - Sarana Olah Raga/Lapangan voli 2 Unit - Area Sekeliling Lapangan - Sarana Ibadah Masjid PERUMAHAN DAHLIA LOKA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan Jalan Utama dengan lebar 12 meter Jalan Blok dengan lebar 5 meter - Saluran Air b. Fasilitas Sosial : - Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Fasilitas Tempat Ibadah - Fasilitas Pendidikan (1 TK) PERUMAHAN PAKUJAYA PERMAI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan 1. Jalan Utama dengan lebar 8 Meter 2. Jalan Blok dengan lebar 5 Meter b. Fasilitas Sosial : - Fasilitas Tempat Ibadah (1 Masjid, 3 Musolah) - Fasilitas Pendidikan - Fasilitas Kesehatan - Fasilitas Olahraga - Bak Sampah di tiap rumah VILLA DAGO TOL a. prasarana lingkungan - Jalan aspal 1075 m x 5 m - Jalan aspal 3720 m x 3 m - Jalan paving blok 100 m x 2 m b. fasilitas sosial - Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Fasilitas Tempat Ibadah - Fasilitas Kesehatan - Fasilitas Olahraga c. utilitas umum - tempat pembuangan sampah - Penerangan Jalan Umum (PJU) VILLA SELECTA a. prasarana lingkungan a.1 Jalan : - Jalan aspal 300 m x 8 m - Jalan aspal 150 m x 6 m b. utilitas umum - Penerangan Jalan Umum (PJU) SERPONG TERRACE a. prasarana lingkungan 1. Jalan : - Jalan aspal 740 m x 8 m - Jalan aspal 800 m x 6 m b. fasilitas sosial - fasilitas olahraga - fasilitas olahraga c. utilitas umum - Penerangan Jalan Umum (PJU) PERUMAHAN VILLA TEKNO SERPONG a. Prasarana Lingkungan : - Jalan beton dan aspal - Jalan paving block b. Fasilitas Sosial & Umum - RTH - Mushola 1 unit PERUMAHAN PESONA SERPONG a. Prasarana Lingkungan : - Jalan lingkungan dengan ukuran 1000 x 4 m b. Fasilitas Sosial :

JUMLAH / LUAS

NJOP

TOTAL

4,000

1,032,000

4,128,000,000

728 500 1,280

1,032,000 1,032,000 1,032,000

751,296,000 516,000,000 1,320,960,000

9,515

1,573,000

14,967,095,000

6,143 8,226

1,573,000 1,573,000

9,662,939,000 12,939,498,000

1,573,000

471,900,000

1,032,000

14,860,800,000

1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000

206,400,000 5,547,000,000 11,517,120,000 15,996,000,000 516,000,000 412,800,000 877,200,000 9,804,000,000

1,274,000 1,274,000

3,057,600,000 1,146,600,000

1,573,000 1,573,000

9,359,350,000 7,707,700,000

300 1 Masjid 1 TK

14400 4 unit 2 TK 1 Puskesmas 2 Lap. Bulutangkis -

200 5375 11160 15500 500 400 850 9500

110

2400 900

30

5950 4900 club house kolam renang 70

614,000 7,000 2,000

614,000 614,000

4,298,000,000 1,228,000,000

2,000 200

614,000 614,000

1,228,000,000 122,800,000

4,000

537,000

2,148,000,000

Lampiran 5

NO

56

57

58

59

60

61

PSU PERUMAHAN - Sarana Ibadah - RTH berupa sebuah tanah lapang PERUMAHAN AMARAPURA a. Prasarana Lingkungan : - Jalan beton cor (300 m x 6 m) - Jalan paving block (2.153 m x 5 m) b. Fasilitas Sosial : - Masjid 1 unit - RTH berupa sebuah tanah lapang 2 unit - Fasilitas pendidikan 1 unit - Fasilitas kesehatan 2 unit - Fasilitas olahraga berupa 3 buah lapangan - Pemakaman Umum c. Utilitas Umum - PJU (12 buah lampu jalan utama) PERUMAHAN GRIYA SERPONG a. Prasarana Lingkungan : - Jalan umum dengan pengerasan macadam b. Fasilitas Sosial : - Masjid 1 unit - Posyandu - Fasilitas olahraga berupa 6 buah lapangan - Pemakaman Umum PERUMAHAN KIM-LIPI a. Prasarana Lingkungan : - Jalan lingkungan (hotmix dan femisok) 1092 m x 2.5 m b. Fasilitas Sosial : - Mushola - RTH berupa sebuah tanah lapang 3 unit c. Utilitas Umum - PJU (5 buah lampu jalan utama) PERUMAHAN BATAN INDAH a. Prasarana Lingkungan : - Jalan aspal (10.000m x 6m) b. Fasilitas Sosial : - RTH - Masjid 1 unit - Fasilitas pendidikan berupa SD dan TK - Fasilitas kesehatan posyandu dan puskesmas - Fasilitas olahraga c. Utilitas Umum - PJU (5 buah lampu jalan utama) PERUMAHAN PURI SERPONG 1 a. Prasarana Lingkungan : - Jalan aspal (2,987 m x 4m) b. Fasilitas Sosial : - RTH di 6 lokasi - Masjid 1 unit - Fasilitas pendidikan berupa TK - Fasilitas kesehatan berupa posyandu - Fasilitas olahraga - Taman Pemakaman Umum SARIMULYA c. Utilitas Umum - PJU (4 buah lampu jalan utama) PERUMAHAN PURI SERPONG 2 a. Prasarana Lingkungan : - Jalan aspal (1,500 m x 5m) - Taman Pemakaman Umum b. Fasilitas Sosial : - RTH di 3 titik - Masjid 1 unit - Fasilitas pendidikan berupa TK - Fasilitas kesehatan berupa posyandu - Fasilitas olahraga

JUMLAH / LUAS

NJOP

TOTAL

700 200

537,000 537,000 614,000

375,900,000 107,400,000

1,800 10,765

614,000 614,000

1,105,200,000 6,609,710,000

300 9,971 192 25 500 1,000

614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000

184,200,000 6,122,194,000 117,888,000 15,350,000 307,000,000 614,000,000

2,000

537,000

1,074,000,000

537,000 537,000 614,000

241,650,000 429,600,000

8 450 800

2,730

614,000

200 1,200

614,000 614,000

1,676,220,000 122,800,000 736,800,000

614,000 60,000

614,000

36,840,000,000

40,000 2,500 5,000 250 2,500

614,000 614,000 614,000 614,000 614,000

24,560,000,000 1,535,000,000 3,070,000,000 153,500,000 1,535,000,000

802,000 11,948

1,000 150 70 1,050 500

802,000

9,582,296,000

802,000 802,000 802,000 802,000 802,000 802,000

802,000,000 120,300,000 56,140,000 842,100,000 401,000,000

802,000 7,500 500

802,000 802,000

6,015,000,000 401,000,000

80 81

802,000 802,000 802,000 802,000

401,000,000 80,200,000 64,160,000 64,962,000

500 100

Lampiran 5

NO 62

PSU PERUMAHAN PERUMAHAN PUSPITEK a. Prasarana Lingkungan : - Jalan aspal (37.450 m x 4 m) b. Fasilitas Sosial : - RTH - Masjid 1 unit - Fasilitas pendidikan berupa TK, SD, SMP, SMA dan ITI - Fasilitas kesehatan berupa balai kesehatan - Fasilitas olahraga * Lapangan sepak bola (2 unit) * Lapangan tenis * Lapangan GOR badminton * Lapangan voli dan basket (2 unit) - TPU c. Utilitas Umum - PJU (5 buah lampu jalan utama) Total

JUMLAH / LUAS

149,800 1,440,000 3,460 90,155 534 21,600 46 1,432 324 3,000

NJOP

614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000 614,000

TOTAL

91,977,200,000 884,160,000,000 2,124,440,000 55,355,170,000 327,876,000 13,262,400,000 28,244,000 879,248,000 198,936,000 1,842,000,000

1,740,833,208,000

Lampiran 6

PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI DARI PT. BUMI SERPONG DAMAI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG BERITA ACARA SERAH TERIMA Pihak Pertama : No. 1020 / XI / 1997 Pihak Kedua : No. 593/-Dprm/1997 NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOKASI

JALAN

Prasarana Lingkungan Sektor I.1 Griya Loka Sektor I. 2 Utara Griya Loka Sektor I. 3 dan I.4 Utara Griya Loka Sektor I.5 dan I.6 Griya Loka Sektor II.1 dan II.2 Anggrek Loka Sektor XIV Kencana Loka Sektor IV.2 , IV.3 dan Ruko Giriloka Sektor V Taman Tirta Loka Sektor VI dan VII Bukit Golf Sektor VII Ext. Bukit Golf Terrace/Ruko TOTAL I

FASILITAS SOSIAL Sektor I.1 Sektor I.1 / Taman Parkir Sektor I.2 Sektor I.3 Sektor I.4 Sektor I.5 Sektor I.6 Sektor II.1 Sektor II.2 Sektor IV.1 (Ruko) Sektor IV.2 Sektor IV.3 Sektor V Sektor VI Sektor VII Sektor VII Ext. Sektor VII Ext. (Ruko) Sektor XIV Sektor XIV Selatan Sektor XIV Utara TOTAL II III SUDAH TERCATAT DALAM KIB TOTAL III GRAND TOTAL LUASAN (M2) GRAND TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)

LUAS (M²) TAMAN PEDESTRIAN

TANAH

58,463.85 49,293.20 55,577.50 58,161.57 65,855.02 102,551.81 149,153.87 34,372.50 200,800.00 42,580.00 816,809.32

NJOP (Rp)

NILAI PEROLEHAN (Rp)

1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,573,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,862,000.00

74,482,944,900.00 62,799,536,800.00 70,805,735,000.00 74,097,840,180.00 83,899,295,480.00 130,651,005,940.00 234,619,037,510.00 43,790,565,000.00 255,819,200,000.00 79,283,960,000.00 1,110,249,120,810.00

1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 702,000.00 702,000.00 702,000.00 1,722,000.00 2,508,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 916,000.00 916,000.00 916,000.00

13,261,066,000.00 15,468,908,000.00 8,533,252,000.00 2,903,446,000.00 4,661,566,000.00 2,021,838,000.00 4,571,112,000.00 9,897,706,000.00 9,830,184,000.00 1,307,011,680.00 5,002,452,000.00 6,110,186,940.00 42,864,024,000.00 22,662,288,000.00 17,313,660,000.00 11,955,394,360.00 1,195,050,220.00 2,023,444,000.00 2,633,500,000.00 2,633,500,000.00 186,849,589,200.00

II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4,934,082.83

10,409.00 12,142.00 6,698.00 2,279.00 3,659.00 1,587.00 3,588.00 7,769.00 7,716.00 1,861.84 7,126.00 8,703.97 24,892.00 9,036.00 13,590.00 9,384.14 938.03 2,209.00 2,875.00 2,875.00 139,337.98

324.00 210.00 126.00 818.00 198.00 474.00 1,586.00 480.00 587.00 249.00 5,052.00 155,345.00 155,345.00

1,116,544.30 1,297,098,710,010.00

1,297,098,710,010.00 4,944,364,455,590 4,944,364,072,582

Lampiran 6

PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI DARI PT. BUMI SERPONG DAMAI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG BERITA ACARA SERAH TERIMA Pihak Pertama : 009/BA/BSD/IV/2003 Pihak Kedua : 593/1229a-DTRB/2003 NO

LOKASI

1

Sektor I.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sektor I.1 - I.6 : ROW 18 Sektor I.2 Ext Sektor I - II : ROW 18 Sektor I.6 Komersial III B5 Sektor III.1 Sektor III.2 Sektor III.3 Sektor IV.2 Sektor IV.3 Sektor IV.3 Ext. & IV.5 Sektor VI.C Sektor XII.1 Sektor XII.2

16 17 18 19

ROW

NJOP

Luas (M²)

Nilai Perolehan (NJOP)

-

-

18 6 s/d 12 18 9 s/d 12 9 s/d 15 9 s/d 18 10 9 9 s/d 40 12 8 s/d 18 8 s/d 18

969.20 1,324.43 1,474.69 873.99 3,187.56 3,727.93 365.15 451.50 5,362.85 323.70 3,609.21 6,532.35

18,694.30 12,919.00 20,558.40 9,662.50 38,586.50 41,926.90 3,644.20 4,044.80 63,639.30 5,424.00 36,990.20 78,221.80

1,274,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00

23,816,538,200.00 16,458,806,000.00 26,191,401,600.00

1,147,000.00 1,147,000.00 1,147,000.00 702,000.00 702,000.00 702,000.00 1,722,000.00 1,147,000.00 1,147,000.00

Sektor XII.3 Sektor XII.4 Sektor XIV Timur Sektor XIV - 5

7 s/d 18 6 s/d 15 7,5 s/d 16 7 s/d 15

3,653.35 1,230.20 1,529.39 4,669.00

39,144.20 10,913.90 15,843.30 40,807.00

20 Griya Asri - Jelupang 21 Griya Asri - Jelupang

3 s/d 14 -

9,427.73 -

54,193.30 -

619.46

5,226.20 500,439.80

22 23 24 25

Griya Asri - Jelupang Griya Asri - Jelupang Desa Kadusirung Komersial III A9 - Tmn. Provence TOTAL GRAND TOTAL LUASAN (M2) GRAND TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)

-

Jalan Panjang (M²)

5,5 s/d 14

Taman (M²)

Fasos (M²) -

2,821.00

11,082,887,500.00 44,258,715,500.00 48,090,154,300.00 2,558,228,400.00 2,839,449,600.00 44,674,788,600.00 9,340,128,000.00 42,427,759,400.00 89,720,404,600.00

327.00 1,021.00 7,768.00 3,421.00 2,179.00 644.00 3,403.00 8,335.00

1,436.00 3,414.00 702.00

1,147,000.00 1,147,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00

44,898,397,400.00 12,518,243,300.00 20,184,364,200.00 51,988,118,000.00

3,787.00 1,749.00 3,292.00

2,000.00

614,000.00

33,274,686,200.00

7,207.00 -

6,624.00 4,288.00

3,709.00 46,842.00

929.00 13,660.00 54,757.00 90,631.00

1,274,000.00

6,658,178,800.00 530,981,249,600.00

Nilai Perolehan BAST 798,265,600.00

345,496,800.00

1,104,294,400.00

1,382,392,000.00

3,630,448,800.00 637,912.80 534,611,698,400.00

Lampiran 6

PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI DARI PT. BUMI SERPONG DAMAI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG BERITA ACARA SERAH TERIMA Pihak Pertama : PK/LGL-012/IV/2008 Pihak Kedua : 593/639-UM/2008 Jalan NO

Lokasi

NJOP

ROW (M)

Nilai Perolehan Jalan

Parkir Perkerasan (M²)

666.44 92.35 240.00 960.31 495.14 1,415.75 2,400.00 6,973.99

1,060.00 6,119.20 2,990.00 1,233.00 6,485.00 738.80 2,450.00 7,248.76 3,743.49 13,729.88 25,605.00 71,403.13

1,350,440,000 7,795,860,800 3,809,260,000 1,570,842,000 8,261,890,000 941,231,200 3,121,300,000 9,234,920,240 4,769,206,260 17,491,867,120 32,620,770,000 90,967,587,620

4,260.00 891.00 1,245.00 6,396.00

5,427,240,000 1,135,134,000 1,586,130,000 8,148,504,000

3,561.00 1,040.00 224.56 7,627.03 1,609.40 551.75 964.64 2,704.75 3,896.90 22,180.03

4,536,714,000 1,324,960,000 286,089,440 9,716,836,220 2,050,375,600 702,929,500 1,228,951,360 3,445,851,500 4,964,650,600 28,257,358,220

1,337.34 5,092.66 1,286.00 7,716.00

1,703,771,160 6,488,048,840 1,638,364,000 9,830,184,000

Panjang (M)

Luas (M2)

Nilai Perolehan Parkir

Taman (M²)

Nilai Perolehan Taman

Fasos

Nilai Perolehan Fasos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SEKTOR 1 Pasar Higienis, Sektor I-1 Jalan I-1, Sektor I Blok E-3 Jalan Pasar Modern, Sektor I-1 Taman Perdamaian - Sektor I-1 Taman Griya Loka, I-2 Jalan Griya Loka, Sektor I-4 Griya Loka, Sektor I-5 Griya Loka, Sektor I-6 Taman Fortuna, Sektor I-3 Kios Autopart, Sektor I-7 Ruko Onderdil, Sektor I-7 Versailes, Sektor I-6 Sektor I-7 Sub Total

1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000

6 s/d 9 6 s/d 7 7.5 s/d 15 9 s/d 12

1 2 3

SEKTOR 2 Sektor II-2 Sektor II-3 Ruko Tol Boulevard, Sektor II Sub Total

1,274,000 1,274,000 1,274,000

9,5 s/d 12 9 s/d 15 3,5 s/d 12

322.70 3,479.82 3,802.52

3,418.15 33,662.76 9,939.94 47,020.85

4,354,723,100 42,886,356,240 12,663,483,560 59,904,562,900

5,621.00 5,621.00

7,161,154,000 7,161,154,000

1 2 3 4 5 6 7

SEKTOR 3 ROW 18, GIS, Sektor III-1 Puspita Loka, Sektor III.1 Taman Kota 1, Sektor III-2 Paris, Sektor III-3 Sektor III-3 & III-3 Ext Provence Parkland, Sektor III-4 KOM III.A Sub Total

1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000

18 10 9 s/d 17 9 s/d 15 9 s/d 10 7 s/d 16

4,265.78 251.35 1,294.19 6,862.83 1,287.14 323.07 14,284.36

10,011.48 2,553.08 12,472.04 74,561.70 13,918.00 4,890.60 118,406.90

11,483,167,560 2,928,382,760 14,305,429,880 85,522,269,900 15,963,946,000 5,609,518,200 135,812,714,300

995.00 2,108.00 3,103.00

1,141,265,000 2,417,876,000 3,559,141,000

1,576.53 420.50 6,971.00 25,569.80 3,596.46 855.12 38,989.41

1,808,279,910 482,313,500 7,995,737,000 29,328,560,600 4,125,139,620 980,822,640 44,720,853,270

26,448.00 4,507.00 30,955.00

30,335,856,000 5,169,529,000 35,505,385,000.00

1 2 3 4 5 6

SEKTOR 4 Jln. Lokan, Sektor IV-2, Blok A Jalan RGB Telkom, Sektor IV Giri Loka 2, Sektor IV-2 Edelweis, Sektor IV-2 Taman Giri Loka, Sektor IV-5 Ruko Golden Boulevard, Sektor IV Sub Total

693.77 482.50 760.04 339.00 1,921.88 4,197.19

7,950.15 4,656.26 7,042.68 3,681.60 22,048.21 32,740.34 78,119.24

5,581,005,300 3,268,694,520 4,943,961,360 2,584,483,200 15,477,843,420 22,983,718,680 54,839,706,480

13,967.00 13,967.00

9,804,834,000 9,804,834,000

1,168.13 247.23 2,901.27 1,383.00 3,686.00 10,361.00 19,746.63

820,027,260 173,555,460 2,036,691,540 970,866,000 2,587,572,000 7,273,422,000 13,862,134,260

-

-

1

SEKTOR 5 Viktoria River Park, Sektor V Sub Total

2,013,000 10 s/d 15

3,066.58 3,066.58

38,216.40 38,216.40

76,929,613,200 76,929,613,200

-

-

19,615.03 19,615.03

39,485,055,390 39,485,055,390.00

-

-

1 2

SEKTOR 6 Fountane Blue, Sektor VI Komersial Golf, Sektor VI Sub Total

1,416,000 1,416,000

1,609.28 1,609.28

24,154.99 3,202.22 27,357.21

34,203,465,840 4,534,343,520 38,737,809,360

1,649.00 1,649.00

2,334,984,000 2,334,984,000

2,678.42 1,481.00 4,159.42

3,792,642,720 2,097,096,000 5,889,738,720

-

-

7.5 18 13

135.00 339.00 230.00 -

9 8

9 702,000 702,000 22 s/d 25 9 s/d 12 702,000 702,000 9.4 s/d 11.2 8 s/d 12 702,000 8 s/d 15 702,000

11 s/d 20 15

7,364.00 1,803.00 9,167.00

3,350,000,000 2,297,022,000 5,647,022,000

70.00 70.00

89,180,000 89,180,000

-

Lampiran 6

Jalan NO

1

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

SEKTOR 7 Komp. Pelayanan Masyarakat, S. VII Sub Total SEKTOR 8 Vermont Parkland, Sektor VIII Taman Telaga Golf & Virginia Lagoon, Sektor VIII Virginia, Sektor VIII Sub Total SEKTOR 10 Main Road Hacienda Mexicano De Rio Santiago Distrik Patagonia Bahamas Resort Carribean Island West Centro Havana Sub Total SEKTOR 11 Area Pergudangan Taman Tekno, Sektor XI Taman Kota 2, Sektor XI Sub Total SEKTOR 12 Golden Vienna 1, Sektor XII Golden Vienna 2, Sektor XII Pavilion, Sektor XII-1 Kencana Loka, Sektor XII.2 Posyandu, Sektor XII-2 Ruko Granada Square, Sektor XII-3 Taman Crysant 1, Sektor XII-4 Taman Crysant 2, Sektor XII-5 Sektor XII - 5 Utara - Selatan Sub Total SEKTOR 14 Nusa Loka, Sektor XIV - 4 Utara Nusa Loka, Sektor XIV - 4 Timur Sektor XIV - 5 Sektor XIV - 6 Selatan XIV - 6 Utara / Catalonia Ruko Barcelona Ruko Golden Madrid 1, Sektor XIV Ruko Golden Madrid 2, Sektor XIV

Jalan Utama Ruko Golden Madrid, XIV - 4 10 Komersial Sektor XIV, (Nusa Loka) 11 Ruko Cordoba, Sektor XIV Sub Total TOTAL LINGKUNGAN

NJOP

ROW (M)

1,274,000 7 s/d 15

Panjang (M)

Luas (M2)




Taman (M²)


Fasos


580.00 580.00

6,835.61 6,835.61

8,708,567,140 8,708,567,140

2,078.00 2,078.00

2,647,372,000 2,647,372,000

616.00 616.00

784,784,000 784,784,000

1,474.00 1,474.00

1,877,876,000 1,877,876,000

-

335,000 335,000

9 s/d 15 10 s/d 18

4,576.13 3,968.04

51,834.69 47,423.80

17,364,621,150 15,886,973,000

-

-

61,205.10 47,309.59

20,503,708,500 15,848,712,650

-

335,000

10 s/d 17

500.28 9,044.45

5,897.51 105,156.00

1,975,665,850 35,227,260,000

-

-

266.00 108,780.69

89,110,000 36,441,531,150

-

-

394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000

12 s/d 30 10 s/d 15 10 s/d 21 10 s/d 22 10 s/d 17 10 s/d 17 10 s/d 12 10 s/d 26

2,693.63 2,295.29 1,113.85 1,474.21 1,131.48 682.95 3,076.65 1,564.20 14,032.26

61,985.51 23,410.53 12,042.50 17,110.77 11,661.44 8,391.14 36,479.99 15,548.21 186,630.09

24,422,290,940 9,223,748,820 4,744,745,000 6,741,643,380 4,594,607,360 3,306,109,160 14,373,116,060 6,125,994,740 73,532,255,460

-

4,785.40 4,107.85 4,973.15 6,315.66 2,559.80 7,396.41 29,966.93 5,684.80 65,790.00

1,885,447,600 1,618,492,900 1,959,421,100 2,488,370,040 1,008,561,200 2,914,185,540 11,806,970,420 2,239,811,200 25,921,260,000

-

-

-

180,558.31

255,670,566,960

27,879.78

39,477,768,480

-

-

180,558.31

255,670,566,960

27,879.78

39,477,768,480

69,834.00 69,834.00

88,968,516,000 88,968,516,000

1,147,000 1,036.00 1,465.38 231.00 1,761.89 1,801.75 4,245.60 1,157,541.62

11,153.00 10,360.00 11,103.31 1,986.60 1,006.63 15,642.95 15,700.00 34,176.78 101,129.27

12,792,491,000 11,882,920,000 12,735,496,570 2,278,630,200 1,154,604,610 17,942,463,650 18,007,900,000 39,200,766,660 115,995,272,690

305.00

349,835,000

305.00

349,835,000

32,976,000 3,153,788,000 34,808,000

1,416,000

17 s/d 24

1,274,000

1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000

1,147,000 10 10 9 18 8 s/d 12 10 6 s/d 12

-

-

-

1,274.00

1,461,278,000

4,085.46 2,611.00 11,149.00 4,672.47

6,007.00

6,890,029,000

7,281.00

8,351,307,000

562.70 1,801.75 1,532.75 14,859.23 41,274.36

4,686,022,620 2,994,817,000 12,787,903,000 5,359,323,090 645,416,900 2,066,607,250 1,758,064,250 17,043,536,810 47,341,690,920

2,135.13 7,900.00 8,417.00 2,745.28 18,637.38 2,266.74 491.00 -

1,955,779,080 7,236,400,000 7,709,972,000 2,514,676,480 17,071,840,080 2,076,333,840 449,756,000 -

36.00 3,443.00 -

916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000

7.5 s/d 10 8 s/d 10 7 7 s/d 28 7 s/d 18 6,7.5 7.5 7.5 16 s/d 24

1,932.45 753.80 334.40 3,847.67 4,439.89 241.00 380.11

16,732.91 6,467.30 2,455.36 36,602.48 45,397.60 2,065.00 5,643.78 3,517.48 7,425.33

15,327,345,560 5,924,046,800 2,249,109,760 33,527,871,680 41,584,201,600 1,891,540,000 5,169,702,480 3,222,011,680 6,801,602,280

1,637.00 3,526.00 1,878.00 -

1,499,492,000 3,229,816,000 1,720,248,000

916,000 916,000

9 s/d 10 6

307.00 12,236.32

2,259.21 128,566.45

2,069,436,360 117,766,868,200

1,608.00 5,110.00 13,759.00

1,472,928,000 4,680,760,000 12,603,244,000

805.76 43,398.29

738,076,160 39,752,833,640

3,517.00

3,221,572,000

1,227,368.57

1,089,399.46

1,064,092,784,310

53,854.00

54,610,540,000

400,145.64

331,765,192,050

115,322.00

135,659,386,000

38.00 -

Lampiran 6

Jalan NO

Lokasi

Drainase Main Drain Ciater Drain Sub Total TOTAL GRAND TOTAL LUASAN (M2) GRAND TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)

NJOP

ROW (M)

2 s/d 6 6.5 s/d 12

Panjang (M)

Luas (M2)

6,744.05 6,875.39 13,619.44

31,175.69 64,806.07 95,981.76

1,240,988.01

1,185,381.22



1,064,092,784,310

53,854.00


54,610,540,000

Taman (M²)

400,145.64


331,765,192,050

Fasos

115,322.00 1,754,702.86 1,586,127,902,360


135,659,386,000

Lampiran 6

PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI DARI PT. BUMI SERPONG DAMAI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG BERITA ACARA SERAH TERIMA Pihak Pertama : 006/PRJ-SK/XII/2009 Pihak Kedua : 640/721-DBP/2009 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7

1 2

1 2 3

1

Lokasi

NJOP

SEKTOR 1 Area Ruko Sektor I.1 & I.2 Pool Taksi, Sektor I-1 Griya Loka, Sektor I-1 Griya Loka, Sektor I-2 Griya Loka, Sektor I-2 Ext Utara Selatan ROW 18 Jl. Palm Bintang, Sektor I.3 Griya Loka, Sektor I-4 Griya Loka, Sektor I-6 Griya Loka, Sektor I-7 Griya Loka Blok I & J RTH Jl. Cemara VII RTH Jl. Kubis Sub Total

1,274,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000

SEKTOR 3 Puspita Loka, Sektor III-1 Puspita Loka, Sektor III-2 Puspita Loka, Sektor III-3 Puspita Loka, Sektor III-3 Ext. Puspita Loka, Sektor III-2 & 3 German School Provence Parkland Sub Total

1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000 1,147,000

SEKTOR 4 Giri Loka, Sektor IV-2 Sektor IV.5 Ext. Sub Total

702,000 702,000

SEKTOR 5 Taman Tirta Golf Victoria River Park Sebelah Barat ROW 32 Sub Total

1,722,000 1,722,000 1,722,000

SEKTOR 6 Bukit Golf, Sektor VI Sub Total

2,508,000

SEKTOR 7

Jalan Luas

Nilai Perolehan

10,309.30 488.28

13,134,048,200.00 691,404,480.00

6,519.00 547.47

9,230,904,000.00 775,217,520.00

1,662.92 688.50

2,118,560,080.00 877,149,000.00

350.86 120.00

446,995,640.00 152,880,000.00

20,686.33

27,427,158,920.00

6,176.00 1,591.40 6,084.00

7,083,872,000.00 1,825,335,800.00 6,978,348,000.00

4,632.00 3,701.20 22,184.60

5,312,904,000.00 4,245,276,400.00 25,445,736,200.00

1,620.85

1,137,836,700.00

1,620.85

1,137,836,700.00

3,886.00

6,691,692,000.00

3,886.00

6,691,692,000.00

lokasi 9

9

Parkir luas 1,951.75

1,951.75

1

1,867.56

1

1,867.56

Taman/RTH lokasi luas

Nilai Perolehan

Nilai Perolehan

2,486,529,500 2,486,529,500

12 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 33

1,640.66 759.16 2,126.69 126.07 11,053.47 3,090.21 1,261.11 6,572.63 165.12 7,985.97 4,566.34 1,020.90 351.33 40,719.66

2,090,200,840 1,074,970,560 3,011,393,040 178,515,120 15,651,713,520 3,936,927,540 1,606,654,140 8,373,530,620 210,362,880 10,174,125,780 5,817,517,160 1,300,626,600 447,594,420 53,874,132,220

2,142,091,320 2,142,091,320

3 1 2 1 3

5,971.24 4,298.93 4,529.29 435.05 4,957.37

2 12

1,082.40 21,274.28

6,849,012,280 4,930,872,710 5,195,095,630 499,002,350 5,686,103,390 1,241,512,800 24,401,599,160

-

1 1 2

8,135.54 5,719.30 13,854.84

5,711,149,080 4,014,948,600 9,726,097,680

-

1

1,701.94

-

2 3

2,422.61 4,124.55

2,930,740,680 4,171,734,420 7,102,475,100

5 5

13,135.50 13,135.50

32,943,834,000 32,943,834,000

lokasi

Sarana luas

1

57.93

1

491.68

2

549.61

Nilai Perolehan

82,028,880 626,400,320 708,429,200

-

1

11,281.31

1

11,281.31

19,426,415,820 19,426,415,820

Lampiran 6

NO 1 2 3

Ruko Golden Road, Sek. VII Ruko Malibu, Sektor VII Taman Jajan Golden Road Sub Total

1 2 3 4

1 2 3

NJOP 1,274,000 1,274,000 1,274,000

SEKTOR 8 1 Vermont Parkland Blok G7 Sub Total

335,000

SEKTOR 9 Gerbang Cluster Vineyard Cluster Bellagio Cluster Banyan Ville Cluster Grand Canyon Cluster Blossom Ville Cluster Mirage Cluster Manhattan Forum Cluster Venetian Cluster Montecarlo Sub Total

1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lokasi

SEKTOR 10 Costa Rica Centro Havana Brazillia Flamengo Beunos Aires La Vintage Patagonia Virgin Island Clio Vintage Bahamas De Rio Carribean Island Hacienda Mexicano Sub Total SEKTOR 11 Taman Tekno - Blok B/Tahap 5 Blok A Taman Tekno - Blok H / BIM Taman Tekno - Blok G1 Taman Tekno - Blok G3 Sub Total SEKTOR 12 Kencana Loka XII-1 Barat Kencana Loka XII-1 Kencana Loka XII-2

394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000

1,274,000 1,274,000 1,274,000 1,274,000

1,147,000 1,147,000 1,147,000

Jalan Luas

Nilai Perolehan

lokasi

Parkir luas

33,627.33 14,773.33

42,841,218,420.00 18,821,222,420.00

27 30

5,929.39 6,185.63

48,400.66

61,662,440,840.00

57

12,115.02

1,548.56 1,548.56

Nilai Perolehan 7,554,042,860 7,880,492,620 15,434,535,480


Nilai Perolehan

lokasi

Sarana luas

Nilai Perolehan

27 21

5,647.02 2,648.43

48

8,295.45

7,194,303,480 3,374,099,820 10,568,403,300

518,767,600.00 518,767,600.00

1 1

2,226.52 2,226.52

745,884,200 745,884,200

36,055.55 18,285.50 16,910.00 9,828.15 37,477.80 25,187.90 32,185.50 17,744.90 20,226.70 213,902.00

67,135,434,100.00 34,047,601,000.00 31,486,420,000.00 18,300,015,300.00 69,783,663,600.00 46,899,869,800.00 59,929,401,000.00 33,041,003,800.00 37,662,115,400.00 398,285,524,000.00

1 23 9 15 22 33 18 16 9 12 158

11,955.05 25,933.89 13,268.10 14,237.49 26,069.77 20,790.33 27,493.57 21,106.41 10,496.27 15,915.73 187,266.61

22,260,303,100 48,288,903,180 24,705,202,200 26,510,206,380 48,541,911,740 38,711,594,460 51,193,027,340 39,300,135,420 19,544,054,740 29,635,089,260 348,690,427,820

-

17,663.53 2,590.43 16,704.11 10,176.08 16,205.78 968.53 6,180.42 4,961.73 194.49 4,371.00 1,877.99 81,894.09

6,959,430,820.00 1,020,629,420.00 6,581,419,340.00 4,009,375,520.00 6,385,077,320.00 381,600,820.00 2,435,085,480.00 1,954,921,620.00 76,629,060.00 1,722,174,000.00 739,928,060.00 32,266,271,460.00

13 7 6 6 13 5 10 4 4 11 3 1 83

16,736.98 4,245.78 5,689.16 3,598.66 11,775.45 4,291.61 6,511.16 2,214.00 2,087.12 2,500.44 6,682.87 1,751.00 68,084.23

6,594,370,120 1,672,837,320 2,241,529,040 1,417,872,040 4,639,527,300 1,690,894,340 2,565,397,040 872,316,000 822,325,280 985,173,360 2,633,050,780 689,894,000 26,825,186,620

4,341,706,640 4,083,774,540 8,425,481,180

21,019.27

26,778,549,980.00

9,659.56 30,678.83

12,306,279,440.00 39,084,829,420.00

1 1 1 1 4

23,623.20 4,685.90 4,949.00 4,017.71 37,275.81

30,095,956,800 5,969,836,600 6,305,026,000 5,118,562,540 47,489,381,940

4,716.30 360.79 1,046.20

5,409,596,100.00 413,826,130.00 1,199,991,400.00

1 3 2

6,672.79 15,850.79 7,122.50

7,653,690,130 18,180,856,130 8,169,507,500

1 1

791.00 791.00

1

11,019.56

2

10,364.91

3

21,384.47

1

2,056.79

1,007,734,000 1,007,734,000

2,359,138,130 -

Lampiran 6

NO 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Lokasi Golden Vienna, Sek. XII - 3 Kencana Loka Sektor XII-5 RTH Sektor XII-5 Sub Total SEKTOR 14 Ruko Barcelona Jl. Batam, Sektor XIV.4 Timur Jalan Sektor XIV.4 Jalan Selatan Blok J 11 Ruko Golden Madrid II Cluster De Castilla Sektor XIV.4 Timur Blok U1, Sektor XIV.5 NusaLoka, Sektor XIV-6 Sub Total CBD CBD - TIMUR Sub Total TOTAL GRAND TOTAL LUASAN (M2) GRANDTOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)

NJOP

Jalan Luas

Nilai Perolehan

lokasi

Parkir luas

Nilai Perolehan

1,147,000 1,147,000 1,147,000

916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 916,000

1,274,000


Nilai Perolehan

lokasi

Sarana luas

Nilai Perolehan

2 4 3 15

4,071.56 8,940.34 104,970.90 147,628.88

4,670,079,320 10,254,569,980 120,401,622,300 169,330,325,360

1

440.43

403,433,880

-

1 9 1 1 7 20

444.02 11,231.85 309.96 274.94 6,725.42 19,426.62

406,722,320 10,288,374,600 283,923,360 251,845,040 6,160,484,720 17,794,783,920

10,984,626,200 10,984,626,200

6,123.29

7,023,413,630.00

658.20 985.00 427.60 1,309.80

602,911,200.00 902,260,000.00 391,681,600.00 1,199,776,800.00

21,826.94 749.13 382.26 2,120.30 28,459.23

19,993,477,040.00 686,203,080.00 350,150,160.00 1,942,194,800.00 26,068,654,680.00

46,898.45

59,748,625,300.00

21

6,119.98

7,796,854,520

36

1,835.91

2,338,949,340

46,898.45

59,748,625,300.00

21

6,119.98

7,796,854,520

36

1,835.91

2,338,949,340

506,282.89

685,360,950,750.00

88

22,054.31

27,860,010,820

420

565,148.86

751,831,480,660

3 4

16,182.98 18,239.77

2 2

11,991.95 11,991.95

13

64,238.11

18,561,878,060 20,921,016,190

61,473,702,590 1,157,724.17 1,526,526,144,820

Lampiran 6

PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI DARI PT. BUMI SERPONG DAMAI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG III. UTILITAS NO

ALAMAT BLOK

NAMA

SEKTOR III 1 PJU BSD CITY Ruko Bidex SEKTOR VIII 1 PJU BSD CITY Virginia Ext SEKTOR IX 1 PJU BSD CITY Blossom Ville Ext 2 PJU BSD CITY Banyan Ville 3 PJU BSD CITY Green Canyon SEKTOR X 1 PJU BSD CITY La Vintage 2 PJU BSD CITY CLio Vintage 3 PJU BSD CITY Vurgin Island 4 PJU BSD CITY Centro Havana SEKTOR XI 1 PJU BSD CITY Blok A SEKTOR XIV 1 PJU BSD CITY THE CASTILLA

CBD

JUMLAH TITIK

DAYA (VA)

JUMLAH PANEL INDUK

III-CBD

88

23,000

1

Vurginia

VIII

14

6,600

1

The Green The Green The Green

IX IX IX

33 32 24

10,600 10,600 10,600

1 1 1

De Latinos De Latinos De Latinos De Latinos

X X X X

43 16 30 48

23,000

1

16,500

1

Taman Tekno

XI

22

10,600

1

XIV-2

48 398

10,600 122,100

1 9

Nusa Loka TOTAL

SEKTOR

SUB 1

1 2 1 1 2

1 9

Lampiran 6

DAFTAR PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PT. BUMI SERPONG DAMAI YANG SUDAH TERCATAT DALAM KIB

NO. URUT BAST

NAMA BARANG

LOKASI

LUAS M2

HARGA

BAST

BAST

1

Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Sekolah)

Desa Ciater (Magnet School)

57,000

3,174,900,000.00

2

Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi

Komplek BSD

46,842

4,740,410,400.00

3

Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan

BSD

4


BSD

5


BSD

6


Desa Jelupang

7


Desa Jelupang

8


Komplek BSD

9


Komplek BSD

10

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Raya Puspiitek Setu No. 1 Setu

9,835 69,080 73,430 10,912 13,660 3,414 7,888

995,302,000.00 6,990,896,000.00 7,431,116,000.00 1,104,294,400.00 1,382,392,000.00 345,496,800.00 798,265,600.00

50,000

12,750,000,000.00

Desa Serpong

6,700

3,350,000,000.00

Jl. Buana Kencana Sektor 12 BSD Serpong

6,000

117,000,000.00

Sekarang SDN RAWA BUNTU III Jl. Raya BSD Depan Taman Portuna Kec. Serpong

4,500

360,000,000.00

Ds Kademangan Setu Kec. Setu

9,835

588,133,000.00

Ds Jelupang Serpong Utara

3,000

179,100,000.00

10,912

894,784,000.00

UPT PASAR IKAN HIGIENIS 11

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah SMPN 3 SERPONG

12

Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan ( Sekolah ) SDN KARYA BAKTI I

13

Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan ( Sekolah )

14 15

Makam Pahlawan Makam Umum/Kuburan Umum

16

Makam Umum/Kuburan Umum

TOTAL

Kelurahan Jelupang Kec. Serpong Utara

383,008 Rp

45,202,090,200

Lampiran 6

REKAPITULASI PENYERAHAN PSU PEROLEHAN PT. ALFA GOLDLAND REALTY BERITA ACARA NOMOR :

007/AGR/DV/IV/00 593/2092-Bappeda/2000

KEPADA

KEPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

NO I

URAIAN PRASARANA JALAN 1 Jalan Sutera Asri 2 Jalan Sutera Buana 3 Jalan Sutera Cemara 4 Jalan Sutera Delima 5 Jalan Sutera Elok 6 Jalan Sutera Flamboyan 7 Jalan Sutera Gardenia 8 Jalan Sutera Harmoni 9 Jalan Sutera Jelita 10 Jalan Sutera Kirana 11 Jalan Sutera Telaga Biru 12 Jalan Areal Komersial 13 Jalan Griya Hijau 14 Relok. PDK Pakulonan (Baru) 15 Pondok Pakulonan (Lama) 16 Jalan Kawasan TOTAL

II

FASILITAS SOSIAL & UMUM Pusat Lingkungan a. Pusat Lingk. A b. Pusat Lingk. B Taman Lingkungan 1 ASRI 2 BUANA 3 CEMARA 4 DELIMA 5 ELOK 6 FLAMBOYAN 7 GARDENIA 8 HARMONI 9 JELITA 10 KIRANA 11 TELAGA BIRU 12 GRIYA HIJAU 13 RELOKASI 14 PAKULONAN 15 KAWASAN Rekreasi Umum & Danau Kantor Pemerintah a. Kantor Desa Kesehatan Pendidikan

NILAI PEROLEHAN

LUAS (M²) 26,389 32,977 29,871 25,504 14,136 22,701 24,836 35,845 38,310 37,858 29,882 43,558 13,857 12,843 29,274 84,773 502,614

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,341 7,439 6,850 6,446 3,882 2,280 3,827 3,344 5,863 5,880 2,433 1,262 1,486 1,220 -

53,121,057,000 56,599,217,000 51,437,862,000 43,917,888,000 24,342,192,000 39,091,122,000 42,767,592,000 61,725,090,000 69,786,562,000 72,866,892,000 65,023,232,000 163,124,710,000 11,245,954,000 9,015,786,000 50,409,828,000 133,347,929,000 947,822,913,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10,751,433,000 14,974,707,000 11,795,700,000 11,100,012,000 6,684,804,000 3,926,160,000 6,590,094,000 5,758,368,000 10,096,086,000 11,669,988,000 5,294,208,000 885,924,000 1,043,172,000 2,100,840,000 -

419 Rp

294,138,000 -

Lampiran 6

URAIAN

NO

NILAI PEROLEHAN

LUAS (M²)

a. SD Negeri b. SMP Transportasi a. Sub Terminal Drainase TOTAL TOTAL PEROLEHAN I & II

2,703 Rp 3,122 Rp

1,897,506,000 2,191,644,000

1,206 Rp 65,003 Rp

846,612,000 107,901,396,000

567,617

Rp

1,055,724,309,000

Lampiran 7

POTENSI PENERIMAAN DARI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS TANAH UNTUK SARANA PELAYANAN UMUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

NO I

URAIAN ALAM SUTERA Jalan Areal Komersial (Parkir Ruko Sutera Niaga)

Videotron

PEROLEHAN

LUAS (m²)

NJOP

HARGA PASARAN

ESTIMASI NILAI ATAS LAHAN PARKIR %

1% x

Pihak Kesatu : 006/AGR/DV/IV/00 dan Pihak Kedua : 593/2091 – Bappeda/2000 tanggal 28 April 2000

5,000.00

2,925,000.00

3,802,500.00

1%

Pihak Kesatu : 006/AGR/DV/IV/00 dan Pihak Kedua : 593/2091 – Bappeda/2000 tanggal 28 April 2000

1,964.00

2,925,000.00

3,802,500.00

1%

Total II

BUMI SERPONG DAMAI Areal Parkir 1. Areal Ruko Sektor IV 2. Areal Ruko Sektor VII

Berkas Pengelolaan PrasaranaSarana BSD-City No. 023/DIR/BSD/VI/2011

3. Areal Ruko Bidex 4. Taman Kota II Areal Parkir

8,939.92

1,573,000.00

2,044,900.00

1%

12,538.74

1,722,000.00

2,238,600.00

1%

2,640,000.00

3,432,000.00

( NJOP + Harga Pasaran) 2

x Luas Tanah

KETERANGAN

168,187,500.00 (Dalam proses Verifikasi Ulang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 800.05/KEP.172.1UM/SETDA/XI/2112 ) 66,064,050.00

234,251,550

161,718,682.84 lahan tersebut terbagi IPL + Parkir 248,304,668.22

53,809.73 Pihak Kesatu : PK/LGL012/IV/2008 & Pihak Kedua : 593/639-UM/2008

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kios Autopart, Sek. I-5 Ruko Onderdil, Sek I-5 Versailles, Sek I-6 Ruko Tol Boulevard, Sek II Taman Kota 1, Sek III-2 Paris, Sek III-3 Ruko Golden Boulevard, Sek IV Komersial Golf, Sek VI Komp. Pelayanan Masyarakat, S. VII 10. Golden Vienna 1, Sek XII 11. Ruko Granada Square, Sek XII-3 12. Ruko Barcelona 13. Ruko Golden Madrid 1, Sek XIV 14. Ruko Golden Madrid 2, Sek XIV 15. Komersial Sek XIV, (Nusa Loka) 16. Ruko Cordoba, Sek XIV Total Luas Serah Terima ke 3

4,260.00 891.00 1,245.00 5,621.00 995.00 2,108.00 13,967.00 1,649.00 2,078.00

2,013,000.00 2,013,000.00 1,274,000.00 2,779,000.00 1,274,000.00 1,573,000.00 2,640,000.00 1,862,000.00 1,722,000.00

2,616,900.00 2,616,900.00 1,656,200.00 3,612,700.00 1,656,200.00 2,044,900.00 3,432,000.00 2,420,600.00 2,238,600.00

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

98,616,870.00 20,626,204.50 18,240,495.00 179,638,728.50 14,577,745.00 38,132,666.00 424,038,120.00 35,310,037.00 41,150,634.00

1,274.00 6,007.00 1,637.00 3,526.00 1,878.00 1,608.00 5,110.00 53,854.00

1,722,000.00 1,274,000.00 1,722,000.00 1,722,000.00 1,722,000.00 1,147,000.00 1,274,000.00

2,238,600.00 1,656,200.00 2,238,600.00 2,238,600.00 2,238,600.00 1,491,100.00 1,656,200.00

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

25,229,022.00 88,008,557.00 32,417,511.00 69,825,378.00 37,190,034.00 21,210,324.00 74,866,610.00

Serah Terima Ke III Th. 2008(Dalam proses Verifikasi Ulang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 800.05/KEP.172.1UM/SETDA/XI/2112 )

Lampiran 7

NO

URAIAN

Areal Parkir sebanyak 88 lokasi

1. 2. 3. 4. 5.

PEROLEHAN

LUAS (m²)

NJOP

HARGA PASARAN

ESTIMASI NILAI ATAS LAHAN PARKIR %

1% x

Area Ruko Sek., I.1 & I.2 German School Ruko Golden Road, Sek. VII Ruko Malibu, Sek. VII CBD - TIMUR

1,951.75 1,867.56 5,929.39 6,185.63 6,119.98 22,054.31

1,416,000.00 1,416,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 2,352,000.00

1,840,800.00 1,840,800.00 1,656,200.00 1,656,200.00 3,057,600.00

1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL

IV

PERUM PAMULANG PERMAI Areal Parkir Kendaraan (dalam bentuk 244/BUG.KST/VI/1990 & tanah matang) 593/1754-Um/1990

32,777.00

916,000.00

1,190,800.00

VILA MELATI MAS Areal Parkir depan Ruko pada blok B dan SR

2

x Luas Tanah

Pihak Kesatu : 006/PRJSK/XII/2009 dan Pihak Kedua : 640/721-DBP/2009

Total Luas Serah Terima ke 4

III

( NJOP + Harga Pasaran)

1%

TOTAL Pihak Kesatu : 07/VMM/IAC/SW/XII/96 & Pihak Kedua : 593/5568-PLK/96

8,216.40

1,573,000.00

2,044,900.00

1%

TOTAL TOTAL JUMLAH

31,782,297.00 30,411,347.04 86,871,492.89 90,625,665.13 165,533,219.04

KETERANGAN

Serah Terima Ke IV Th. 2009 (Dalam proses Verifikasi Ulang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 800.05/KEP.172.1UM/SETDA/XI/2112 )

2,034,326,308.16 345,272,918.00 Sesuai BAST letak kawasan berada di desa Pamulang Barat Kec. Ciputat (Dalam proses Verifikasi Ulang berdasarkan BAST No: 593/2426.2Aset/2010 & 030/3827.aDPPKAD/2010) 345,272,918.00 148,630,567.80 (Dalam proses Verifikasi Ulang berdasarkan BAST No: 593/2426.2-Aset/2010 & 030/3827.a-DPPKAD/2010) 148,630,567.80 2,762,481,343.96

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SETU BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Recommend Documents