HASIL PEMERIKSAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2004 PEMERINTAH KOTA PASURUAN PERWAKILAN BPK-RI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2004

PADA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI

PASURUAN

PERWAKILAN BPK-RI DI SURABAYA Nomor Tanggal

: :

DAFTAR ISI

BAB I. RESUME HASIL PEMERIKSAAN ……………………………………….. 1 BAB II. HASIL PEMERIKSAAN ……………………………………………….….

4

A. Gambaran Umum ……………………………………………………….… 4 1. Tujuan Pemeriksaan ………………………………………………….. 4 2. Sasaran Pemeriksaan ……………………………………………….… 4 3. Metodologi Pemeriksaan ……………………………………………. 5 4. Jangka Waktu Pemeriksaan ………………………………………….

5

5. Uraian Singkat Mengenai Entitas yang Diperiksa …………………… 5 a. Visi ……………………………………………………………….. 5 b. Misi ………………………………………………………………. 5 c. Anggaran …………………………………………………………

6

d. Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan ……………………....

7

6. Penilaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan ……………………….

8

a. Pemilihan Bidang, Program dan Kegiatan ………………………

8

b. Metode Penilaian dan Pembobotan Nilai Kinerja ……………..... 11 c. Penilaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan …………………..

13

B. Hasil Pemeriksaan ………………………………………………………

26

1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak tepat sasaran dan sebesar Rp288.750.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya ............................................................

26

2. Hasil Pengadaan Kendaraan pada Bagian Umum dan Perlengkapan tidak digunakan secara optimal …………………..… 3. Penggunaan Tenda Knockdown tidak sesuai Peruntukannya ….....

30 33

4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD diterimakan tunai sebesar Rp290.925.000,00 ………………………………………………… 5. DPRD

38

Kota Pasuruan Periode 2004-2009 dalam

Tahun Anggaran 2004 hanya menghasilkan dua produk hukum eksternal ………………………………………………..….

42

6. Pengadaan Puskesmas Keliling beserta Peralatannya tidak efektif ..

45

7. Dua puluh jenis Obat mengalami keterlambatan pengiriman senilai Rp36.051.417,00 ……………………………………………

48

8. Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Belanja Tambahan tidak sesuai ketentuan dan kebutuhan …………………………...…

51

9. Kredit Lunak bagi Petani kurang tepat sasaran sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp184.679.050,00 ……………

58

10. Pengeluaran dalam Budi Daya Jamur Merang tidak disertai bukti lengkap ………………………………………….....

61

11. Kegiatan Pengamanan Produksi Padi tidak sepenuhnya meningkatkan Harga Gabah Petani sesuai target dan sebagian pengembalian Piutang Mitra tertunda penyetorannya ke Kas Daerah ………………………………………. 65 Lampiran I Lampiran II Lampiran III

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA KOTA PASURUAN DI PASURUAN SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I. RESUME HASIL PEMERIKSAAN Pemeriksaan atas kinerja Tahun Anggaran 2004 pada Pemerintah Kota Pasuruan, dilakukan berdasarkan kewenangan BPK, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) pasal 23 E dan pasal 23 G serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan penilaian, bahwa suatu entitas telah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan, untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemeriksaan dilakukan secara terpilih, dengan menilai kinerja Pemerintah Kota Pasuruan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan umum, bidang pertanian dan perkebunan serta bidang lingkungan hidup. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2004, telah menjalankan kewenangannya dalam pemerintahan dan pelayanan

1

masyarakat, dengan kinerja efisiensi sangat memuaskan (97,51%) dan kinerja efektivitas baik (75,94%). Penilaian kinerja ekonomi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, adalah identik dan tidak dapat dipisahkan dari penilaian efisiensi. Karena itu, kinerja ekonomi tidak secara spesifik diperiksa dan dinilai, serta kinerjanya bisa dianggap sama dengan kinerja efisiensi. Hasil penilaian kinerja ini, didapat dari penilaian bidang-bidang terpilih dengan hasil sebagai berikut. 1. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum dengan kinerja efisiensi 95,30% dan kinerja efektivitas 46,79%; 2. Bidang Pendidikan dengan kinerja efisiensi 100% dan kinerja efektivitas 100%; 3. Bidang Kesehatan dengan kinerja efisiensi 100% dan kinerja efektivitas 92,05%; 4. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dengan kinerja efisiensi 93,17% dan kinerja efektivitas 90,27%; 5. Bidang Lingkungan Hidup dengan kinerja efisiensi 100% dan kinerja efektivitas 100%. Penilaian kinerja bidang-bidang tersebut, dan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2004 di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada berbagai bidang dengan kinerja yang belum mencapai 100%, baik kinerja efisiensi maupun efektivitas. Karena itu perbaikan kinerja masih diperlukan, agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan pelayanan masyarakat dapat memberikan hasil optimal, berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kinerja, diantaranya dapat dilakukan dengan memperhatikan temuantemuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Temuan-temuan dimaksud, menunjukkan kelemahan pengelolaan bidang-bidang, program-program dan kegiatankegiatan yang dilakukan pada tahun 2004. Adapun temuan-temuan pemeriksaan adalah sebagai berikut. 1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak tepat sasaran dan sebesar Rp288.750.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya; 2. Hasil Pengadaan Kendaraan pada Bagian Umum dan Perlengkapan tidak digunakan secara optimal; 3. Penggunaan Tenda Knockdown tidak sesuai peruntukannya; 4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD diterimakan tunai sebesar Rp290.925.000,00;

2

5. DPRD Kota Pasuruan Periode 2004-2009 dalam Tahun Anggaran 2004 hanya menghasilkan dua produk hukum eksternal; 6. Pengadaan Puskesmas Keliling beserta Peralatannya tidak efektif; 7. Dua

puluh

jenis

Obat

mengalami

keterlambatan

pengiriman

senilai

Rp36.051.417,00; 8. Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Belanja Tambahan tidak sesuai ketentuan dan kebutuhan; 9. Kredit Lunak bagi Petani kurang tepat sasaran sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp184.679.050,00; 10. Pengeluaran dalam Budi Daya Jamur Merang tidak disertai bukti lengkap; 11. Kegiatan Pengamanan Produksi Padi tidak sepenuhnya meningkatkan Harga Gabah Petani sesuai target dan sebagian pengembalian Piutang Mitra tertunda penyetorannya ke Kas Daerah. Temuan pemeriksaan bukanlah satu-satunya kelemahan bidang, program, dan kegiatan yang sesungguhnya ada, yang perlu dilakukan perbaikan. Karena itu, perbaikan lain di luar temuan dan rekomendasi di dalam laporan ini, perlu juga dilakukan, jika Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengawasan dan pengendalian internalnya mendapati adanya kelemahan-kelemahan yang lain.

Surabaya,

April 2006

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pgs KEPALA PERWAKILAN DI SURABAYA

Dra. V.M. Ambar Wahyuni, Ak. NIP 240002156

3

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

A. Gambaran Umum 1. Tujuan Pemeriksaan Untuk menilai, apakah Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2004,

telah

melaksanakan

kewenangannya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara ekonomis, efisien dan efektif. Penilaian tersebut, dilakukan dengan menilai apakah kewenangan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan umum, bidang pertanian dan perkebunan serta bidang lingkungan hidup pada tahun 2004 telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Sasaran Pemeriksaan a. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 1) Program Bantuan Keuangan pada Organisasi Masyarakat; 2) Program Pengadaan Sarana Kendaraan Bermotor; 3) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima; 4) Kegiatan DPRD. b. Bidang Pendidikan 1) Program Perencanaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan; 2) Program Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; 3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana SD/MI. c. Bidang Kesehatan 1) Program Peningkatan Sarana Kesehatan; 2) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 3) Program Penyelenggaraan Upaya Kesehatan secara menyeluruh. d. Bidang Pertanian 1) Program Ketahanan Pangan; 2) Anggaran Belanja Tambahan. e. Bidang Lingkungan Hidup 1) Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.

3. Metodologi Pemeriksaan Audit dilakukan dengan pendekatan resiko (risk based approach), melalui pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan pengujian secukupnya terhadap bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi serta prosedur pemeriksaan lain yang diperlukan, dengan penentuan resiko audit dan materialitas berdasarkan pemahaman atas struktur pengendalian intern.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari dari adalah tanggal 20 Nopember sampai dengan 20 Desember 2005.

5. Uraian Singkat mengenai Entitas yang diperiksa a. Visi Visi Kota Pasuruan adalah terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu, berbudi luhur, dan sejahtera lahir batin, yang didukung dengan suasana dan kondisi yang damai, demokratis, sadar hukum dan lingkungan, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

b. Misi Misi Kota Pasuruan sebagai berikut. 1) Mewujudkan

pemberdayaan

dan

peningkatan

kualitas

aparatur

pemerintahan yang jujur, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat; 2) Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah yang dilandasi oleh pembangunan Kota Pasuruan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan SDM serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (clean government and good governance);

5

3) Mewujudkan kehidupan sosbud yang bertumpu pada pendalaman ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tegaknya supremasi hukum; 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kota Pasuruan, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada potensi, dan SDM yang produktif, mandiri, maju, memiliki etos kerja, berdaya saing dan berwawasan ramah lingkungan; 5) Mewujudkan pengelolaan potensi dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat daerah; 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemetaan hasil-hasil pembangunan, melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat lapisan bawah; 7) Kehidupan untuk mewujudkan kualitas takwa pada Tuhan YME dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berwawasan luas terbuka, berakhlak, toleran, rukun dan damai, merupakan perwujudan Kota Pasuruan yang dinamis dalam nuansa kebhinekaan dalam wadah NKRI

c. Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyusunan APBD tahun 2004, telah menggunakan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penetapan anggaran, didasarkan pada visi dan misi, rencana strategis (renstra), arah dan kebijakan umum (AKU) dan penetapan strategi dan prioritas. Berdasarkan renstra, AKU serta strategi dan prioritas pada tahun anggaran 2004, ditetapkan anggaran untuk 14 bidang kewenangan dengan rincian anggaran sebagai berikut.

6

(Dalam Rp) No.

Bidang

Belanja Anggaran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Administrasi Umum Pemerintahan

Realisasi

67.296.979.021,00

60.732.468.200,35

Pertanian dan Perkebunan

1.659.636.338,00

1.536.342.679,00

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

1.359.564.045,00

1.081.382.162,00

Perindustrian dan Perdagangan

1.662.430.638,00

1.590.529.664,00

Koperasi dan UKM

1.257.321.265,00

1.138.346.819,00

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1.529.850.186,00

1.412.957.502,00

Kesehatan

20.179.922.394,00

18.542.257.230,00

Pendidikan dan Kebudayaan

59.478.192.331,00

50.692.613.607,00

1.030.836.773,00

953.665.597,00

20.937.210.194,00

15.046.377.705,00

Perhubungan

3.513.116.936,00

2.951.092.531,00

Lingkungan Hidup

5.550.556.524,00

5.163.982.204,00

Kependudukan

2.962.369.342,00

2.292.077.453,00

Usaha-usaha Daerah

4.444.827.753,00

4.061.928.908,00

192.862.813.740,00

167.196.022.261,35

Sosial Pekerjaan Umum

Jumlah

d.

Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan Dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dalam penyusunan APBD, berlaku ketentuan bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat RASK dan DASK sebagai acuan untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Dalam RASK dan DASK ini, diuraikan rincian rencana input, output, hasil dan manfaat dari program atau kegiatan. Dengan demikian, kinerja program maupun kegiatan, sedikit banyak telah memiliki ancar-ancar nilai kinerjanya. Akan tetapi, penyusunan rencana kinerja dalam RASK dan DASK tersebut, belum menggambarkan secara benar tolok ukur kinerja program dan kegiatan. Pada sebagian besar program dan kegiatan, pengukuran kinerja yang berhubungan dengan input masih didasarkan pada besaran anggaran belanja untuk program dan kegiatan bersangkutan. Sedang untuk kinerja

7

yang berhubungan dengan output, hasil dan manfaat, masih didasarkan pada besaran yang seringkali tidak benar-benar terukur. Hasil pelaksanaan anggaran dalam format RASK dan DASK ini, kemudian dikompilasikan untuk tahun anggaran berjalan sebagai laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP Pemerintah Kota Pasuruan untuk tahun anggaran 2004 telah dikeluarkan. Simpulan pemeriksaan dari pembacaan LAKIP ini adalah, bahwa indikator-indikator di dalam LAKIP belum merupakan indikator yang bisa menjadi indikator kinerja. Salah satu contoh indikator di dalam LAKIP tersebut, adalah penggunaan anggaran belanja sebagai indikator efisiensi. Penggunaan anggaran belanja sebagai indikator efisiensi kurang tepat, karena pada kebanyakan kasus, anggaran biasa dibuat dengan longgar, belum mencerminkan harga yang paling efisien.

6. Penilaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan a. Pemilihan bidang, program dan kegiatan Pemeriksaan untuk menilai kinerja tahun 2004 Pemerintah Kota Pasuruan, dibatasi oleh waktu, yaitu hanya 15 hari pemeriksaan pendahuluan dan 30 hari pemeriksaan terinci. Karena keterbatasan hari pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dilakukan secara sampling dengan pertimbangan dan analisa sebagai berikut. 1) Keseluruhan dampak pemeriksaan. Analisa ini untuk menilai seberapa besar dampak audit atas bidang/unit kerja terhadap perbaikan kinerja pemerintah daerah. 2) Materialitas keuangan. Analisa ini untuk menilai porsi pentingnya bidang/unit kerja dari sisi keuangan. Pertimbangan dana untuk bidang dari belanja-belanja bantuan keuangan. Juga pertimbangan dana-dana yang bersumber di luar APBD seperti dana APBN dan APBD Propinsi.

8

3) Risiko terhadap manajemen yang baik. Analisa ini untuk menilai reaksi pimpinan

pemerintah

daerah

dan

stakeholder

terhadap

kinerja

bidang/unit kerja. 4) Signifikansi terhadap entitas atau program. Analisa ini untuk menilai dampak bidang/unit kerja pada kinerja keseluruhan pemerintah daerah. 5) Visibilitas sebagaimana tercermin pada sensitivitas politik atau kepentingan nasional. Analisa ini untuk menilai pentingnya bidang secara politis. 6) Cakupan pemeriksaan terdahulu. 7) Auditabilitas. Analisa ini untuk menilai bisa tidaknya bidang/unit kerja diaudit. Dari pertimbangan dan analisa tersebut, dipilih lima bidang yang dianggap bisa mewakili kinerja Pemerintah Kota Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan terinci. Adapun kelima bidang itu adalah: 1) Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, 2) Bidang Pendidikan, 3) Bidang Kesehatan, 4) Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 5) Bidang Lingkungan Hidup Untuk menilai kinerja bidang, juga tidak dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan dalam bidang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian terhadap bidang dilakukan dengan mengambil sample program dan bidang terpilih yang dianggap bisa mewakili kinerja bidang. Pertimbangan, analisa dan kriteria yang digunakan untuk menentukan program dan kegiatan yang dipilih adalah sebagai berikut. 1) Signifikansi; 2) Risiko bagi manajemen; 3) Dampak pemeriksaan terhadap bidang/unit kerja; 4) Auditabilitas; 5) Materialias.

9

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipilih program dan kegiatan untuk bidang-bidang terpilih. Adapun rincian program dan kegiatan yang dipilih, adalah sebagai berikut. 1) Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Pada bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Program dan Kegiatan terpilih adalah sebagai berikut. a) Program dan Kegiatan DPRD; b) Program Bantuan Keuangan pada Organisasi Masyarakat; ƒ

Kegiatan Bantuan Keuangan Tenaga Pendidik,

ƒ

Kegiatan Bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan Masyarakat,

c) Program Pengadaan Sarana Kendaraan Bermotor; d) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima; ƒ

Pengadaan Sarana Tenda Knockdown PKL.

2) Bidang Pendidikan Dari beberapa program/kegiatan di bidang pendidikan, program dan kegiatan terpilih adalah sebagai berikut. a) Program Perencanaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan ƒ

Kegiatan Pemberian Subsidi Biaya Minimal Pendidikan.

b) Program Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ƒ

Kegiatan Bantuan Tenaga Pendidik,

ƒ

Kegiatan Bantuan Operasional.

c) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana SD/MI ƒ

Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugul Kidul.

d) Program Relokasi Gedung SMP/MTS, SMA/MA dan SMK ƒ

Pembangunan Sekolah Pendidikan Menengah.

3) Bidang Kesehatan Di bidang Kesehatan, program dan kegiatan terpilih adalah sebagai berikut.

10

a) Program Peningkatan Sarana Kesehatan ƒ

Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sarana Kesehatan,

ƒ

Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling,

b) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ƒ

Kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS),

c) Program Penyelenggaraan Upaya Kesehatan secara menyeluruh ƒ

Kegiatan Pengadaan dan Penyebaran Obat Generik

4) Bidang Pertanian a) Program Ketahanan Pangan ƒ

Kegiatan Pengamanan Produksi Padi,

ƒ

Kegiatan Pelayanan Pupuk pada Petani,

ƒ

Kegiatan Kredit Lunak pada Petani,

ƒ

Kegiatan Bantuan Modal Usaha Budidaya Jamur Merang.

b) Anggaran Biaya Tambahan (ABT)

5) Bidang Lingkungan Hidup a) Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ƒ

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dumptruck,

ƒ

Kegiatan Pembangunan Plengsengan di Lokasi TPA,

b) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan, ƒ

Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor.

b. Metode Penilaian dan Pembobotan Nilai Kinerja Untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Pasuruan secara keseluruhan, diperlukan rumusan tertentu, karena tidak seluruh bidang dilakukan pemeriksaan. Untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Pasuruan, rumusannya adalah: NP = (Nb1 x Bb1) + (Nb2 x Bb2) + ... + (Nbn x Bbn) (Bb1 + Bb2 + ... + Bbn)

11

NP= Nilai kinerja pemerintah Nb1= Nilai kinerja bidang pertama Nbn= Nilai kinerja bidang ke n Bb1= Bobot kinerja bidang pertama Bbn= Bobot kinerja bidang ke n Nilai kinerja Pemerintah Kota Pasuruan, adalah penjumlahan nilai dikalikan bobot masing-masing bidang dibagi dengan jumlah bobot bidangbidang tersebut. Dalam hal ini, jumlah bobot adalah 100%. Bobot bidang diterjemahkan sebagai realisasi belanja bidang. Demikian juga untuk menilai kinerja bidang digunakan rumusan: Nb = (Np1 x Bp1) + (Np2 x Bp2) + ... + (Npn x Bpn) (Bp1 + Bp2 + ... + Bpn) Nb= Nilai kinerja bidang Np1= Nilai kinerja program pertama Npn= Nilai kinerja program ke n Bp1= Bobot kinerja program pertama Bpn= Bobot kinerja program ke n Sedang untuk menilai kinerja program digunakan rumusan: Np = (Nk1 x Bk1) + (Nk2 x Bk2) + ... + (Nkn x Bkn) (Bk1 + Bk2 + ... + Bkn) Np= Nilai kinerja program Nk1= Nilai kinerja kegiatan pertama Nkn= Nilai kinerja kegiatan ke n Bk1= Bobot kinerja kegiatan pertama Bkn= Bobot kinerja kegiatan ke n Adapun perolehan nilai kinerja kegiatan, adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas dibandingkan dengan rencana. Dengan rumusan matematis dapat ditulis: Nk= Pencapaian efisiensi atau efektivitas x 100%

12

rencana efisiensi atau efektivitas Sedang bobot kinerja kegiatan, adalah realisasi belanja kegiatan bersangkutan, karena besaran realisasi belanja menunjukkan urgensi dari kegiatan bersangkutan. Dengan rumusan matematis dapat ditulis: Bk = realisasi anggaran kegiatan

Adapun penilaian kinerja digunakan skala seperti berikut. 1) Sangat memuaskan: nilai 90% – 100%. 2) Memuaskan: nilai 80% - 90%. 3) Baik: nilai 70% - 80%. 4) Sedang: nilai 60% - 70%. 5) Mengecewakan: < 60%.

c. Penilaian Kinerja Dari rumusan penilaian dan pembobotan di atas, dilakukan penilaian kinerja, dengan menggunakan data realisasi anggaran, rencana dan realisasi kinerja yang dituangkan dalam DASK, LAKIP serta rencana dan realisasi kinerja yang lain, dan temuan pemeriksaan. Key performance indicator (indikator utama kinerja) yang sebenarnya layak untuk mengukur kinerja kegiatan, program dan bidang belum benar-benar disepakati. Perhitungan selengkapnya atas kinerja kegiatan, program dan bidang tersebut disajikan pada Lampiran I untuk kinerja kegiatan, Lampiran II untuk kinerja program dan Lampiran III untuk kinerja bidang. 1) Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan, menunjukkan kinerja efisiensi sangat memuaskan (95,30%), sedang kinerja efektivitas mengecewakan (46,79%). a) Kegiatan DPRD Anggaran belanja untuk DPRD Tahun Anggaran 2004, adalah sebesar Rp4.053.582.838,00, untuk membiayai kegiatan dari 35 anggota DPRD. Kinerja yang dapat dinilai adalah kinerja efisiensi

13

dan efektivitas. Ukuran untuk menilai efisiensi adalah, apakah belanja DPRD benar-benar untuk mendukung kegiatan DPRD. Sedang ukuran efektivitas di antaranya, apakah dengan anggaran yang ada cukup banyak kegiatan, rapat dan sidang yang dilakukan; apakah kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan jumlah dan mutu produk yang sesuai. Dari pemeriksaan, kinerja efisiensi kegiatan/program DPRD sangat

memuaskan

(92,82%),

sedang

kinerja

efektivitas

mengecewakan (11,76%).

b) Program Bantuan Keuangan pada Organisasi Masyarakat Program

Bantuan

Keuangan

pada

Organisasi

Masyarakat

menunjukkan kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%), sedang kinerja efisiensi tidak diukur. ƒ

Kegiatan Bantuan Keuangan Tenaga Pendidik Kegiatan ini berupa pemberian insentif bulanan kepada 16.320 guru ngaji. Kinerja efisiensi tidak diukur, sedang kinerja efektivitas diukur dari apakah seluruh insentif telah diberikan kepada orang yang benar-benar guru ngaji. Pemeriksaan tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang material, sehingga kinerja efektivitas sangat memuaskan 100%.

ƒ

Kegiatan Bantuan Keuangan Kegiatan Cabang Olahraga Kegiatan

bantuan

Rp568.200.000,00

untuk

ini,

memerlukan

peningkatan

dana

prestasi

senilai olahraga

masyarakat Kota Pasuruan. Kinerja yang bisa diukur adalah kinerja efektivitas, yaitu apakah penyaluran telah sampai kepada yang memerlukan dana dan penggunaannya meningkatkan prestasi olahraga.

14

Dari pemeriksaan, ternyata tidak seluruh bantuan telah disalurkan sesuai proposal yang diajukan. Dari temuan ini, kinerja efektivitas bantuan mengecewakan (49,18%).

c) Program Pengadaan Sarana Kendaraan Bermotor Hanya satu kegiatan dalam program ini yang diperiksa, yaitu kegiatan pengadaan kendaraan bermotor. Kinerja efisiensi program sangat memuaskan (100%), dan kinerja efektivitas program sangat memuaskan (90,93%). ƒ

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Pengadaan kendaraan senilai Rp1.727.100.000,00 adalah untuk pembelian sembilan mobil dan 30 sepeda motor. Kinerja yang bisa diukur adalah kinerja efisiensi, yaitu apakah pengadaan cukup murah dan kinerja efektivitas yaitu apakah penggunaan telah sesuai dengan rencana kebutuhan barang. Hasil pemeriksaan menunjukkan, bahwa tidak ditemukan penyimpangan harga pembelian kendaraan. Karena itu, nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%), sedang kinerja efektivitas sangat memuaskan (90,93%).

d) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima Hanya satu kegiatan dalam program ini yang diperiksa, yaitu kegiatan Pengadaan Sarana Tenda Knockdown. Kinerja efisiensi sangat memuaskan (98,37%), dan kinerja efektivitas program baik (79,76%). ƒ

Pengadaan Sarana Tenda Knockdown Pengadaan tenda dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamongpraja (SATPOL PP), yang menurut rencana diberikan kepada 460 pedagang kaki lima (PKL) di alun-alun. Pengadaan ini, menghabiskan biaya Rp637.000.000,00. Penilaian kinerja untuk kegiatan ini, adalah penilaian efisiensi yaitu apakah tenda

15

dibeli dengan harga paling murah; serta kinerja efektivitas yaitu apakah tenda telah digunakan sesuai rencana peruntukan. Dari pemeriksaan, ternyata tidak seluruh tenda disalurkan oleh SATPOL PP sesuai tujuan kegiatan. Kinerja efisiensi kegiatan sangat memuaskan (98,37%), dan kinerja efektivitas kegiatan baik (79,76%).

2) Bidang Pendidikan Bidang

Pendidikan menunjukkan kinerja efisiensi sangat

memuaskan (100%), sedang kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%). a) Program Perencanaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Hanya satu kegiatan dalam program ini yang diperiksa, yaitu Subsidi Biaya Minimal Pendidikan. Kinerja efisiensi program tidak dinilai, sedang kinerja efektivitas program sangat memuaskan (100%). ƒ

Kegiatan Pemberian Subsidi Biaya Minimal Pendidikan (SBMP) Dana untuk SBMP adalah sebesar Rp5.232.750.000,00, yaitu dari dana APBD Propinsi sebesar Rp4.169.376.000,00, dan dari dana APBD Kota sebesar Rp1.063.374.000,00. Tujuan utama pemberian SBMP, adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam program wajib belajar sembilan tahun. Penggunaan dana SBMP, adalah untuk biaya operasional sekolah dengan batasan penggunaan sesuai surat keputusan Walikota. Dengan demikian, kinerja yang bisa diukur untuk kegiatan ini adalah kinerja efektivitas, yaitu apakah dana tersalur ke siswa sesuai jumlah siswa yang ditetapkan, dan apakah penggunaan di sekolah sesuai dengan tujuan dalam petunjuk teknis. Dari pemeriksaan, dana telah tersalur ke siswa sesuai peruntukannya dan telah digunakan untuk operasional sekolah

16

sesuai petunjuk teknis. Karena itu, kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%).

b) Program Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Nilai efisiensi program ini tidak dinilai, sedang nilai efektivitas program sangat memuaskan (100%). ƒ

Kegiatan Bantuan Tenaga Pendidik Kegiatan ini diberikan kepada 552 guru sekolah diniyah, 86 guru TK, 18 guru pemandu bidang dan 894 guru PTT. Bantuan seluruhnya senilai Rp1.410.400.000,00, diberikan sesuai proposal sekolah yang diberikan ke Dinas Pendidikan. Kinerja yang bisa dinilai adalah kinerja efektivitas, yaitu apakah bantuan telah disalurkan seluruhnya kepada yang berhak; dan apakah pemberian bantuan memberikan sumbangan pada pencapaian angka SPM. Dari pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah dengan penyaluran dana ini, sehingga nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan 100%. Kinerja efisiensi kegiatan tidak dinilai.

ƒ

Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan ini merupakan bantuan operasional kepada 98 sekolah TPQ, dan bantuan stimulan kepada 79 TK dengan dana senilai Rp3.143.121.000,00. Kinerja yang bisa dinilai adalah kinerja efektivitas, yaitu apakah bantuan telah disalurkan seluruhnya kepada yang berhak; dan apakah pemberian bantuan memberikan sumbangan pada pencapaian angka SPM. Dari pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah dengan penyaluran dana ini, sehingga nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan 100%. Kinerja efisiensi kegiatan tidak dinilai.

17

c) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana SD/MI Nilai kinerja efisiensi program sangat memuaskan (100%), dan nilai efektivitas program sangat memuaskan 100%. ƒ

Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugul Kidul. Kegiatan revitalisasi dilakukan terhadap 12 SD/MI di Gadingrejo, 17 SD/MI di Purworejo dan 15 SD/MI di Bugul Kidul. Untuk kegiatan ini, telah direalisasikan biaya sebesar Rp3.268.310.208,00. Kinerja yang dapat dinilai adalah kinerja efisiensi, yaitu apakah pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan secara efisien, serta kinerja efektivitas yaitu apakah pembangunan dan revitalisasi dimanfaatkan sesuai rencana dan meningkatkan pencapaian SPM pendidikan dasar. Dari pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah dengan efisiensi dan efektivitas pembangunan dan revitalisasi SD/MI ini, sehingga nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%), dan kinerja efektivitas sangat memuaskan 100%.

d) Program Relokasi Gedung SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Nilai kinerja efisiensi program sangat memuaskan 100%, dan nilai efektivitas program sangat memuaskan 100%. ƒ

Kegiatan Pembangunan Sekolah Pendidikan Menengah Pembangunan Sekolah Pendidikan Menengah melibatkan tujuh SMP/MTs dan dua SMK. Kinerja yang dapat dinilai adalah kinerja efisiensi, yaitu apakah pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan secara efisien, serta kinerja efektivitas yaitu apakah pemanfaatan

pembangunan

dan

revitalisasi

meningkatkan

pencapaian SPM pendidikan menengah. Dari pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah dengan efisiensi dan efektivitas pembangunan dan revitalisasi SD/MI ini,

18

sehingga nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan 100%, dan kinerja efektivitas sangat memuaskan 100%.

3) Bidang Kesehatan Bidang

Kesehatan menunjukkan kinerja efisiensi sangat

memuaskan (100%), sedang kinerja efektivitas sangat memuaskan (92,05%). a) Program Peningkatan Sarana Kesehatan Nilai kinerja efisiensi program sangat memuaskan 100%, dan nilai kinerja efektivitas program sangat memuaskan (92,33%). ƒ

Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sarana Kesehatan Rehabilitasi senilai Rp2.548.991.000,00, dilakukan baik terhadap puskesmas dan RSU Kota Pasuruan. Kinerja yang dinilai adalah kinerja efisiensi, yaitu apakah pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan secara efisien. Kinerja efektivitas, yaitu apakah pemanfaatan pembangunan dan revitalisasi, meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan tidak dapat dilakukan karena kurangnya database. Pemeriksaan menunjukkan, bahwa untuk efisiensi tidak terdapat kelemahan signifikan, sehingga nilai efisiensi sangat memuaskan (100%).

ƒ

Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan

Puskesmas

Keliling,

adalah

pengadaan

kendaraan bermotor roda empat sebagai puskesmas keliling senilai Rp549.024.300,00. Kinerja yang dinilai adalah kinerja efisiensi, yaitu apakah pengadaan telah dilakukan secara efisien dan kinerja efektivitas, yaitu apakah pemanfaatan pengadaan meningkatkan pencapaian SPM bidang kesehatan.

19

Dari pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah dengan efisiensi sehingga nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%), tetapi mobil puskesmas keliling belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya,

sehingga

kinerja

efektivitas

mengecewakan (55,39%).

b) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kinerja program yang dapat dinilai adalah kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%). Sedang kinerja efisiensi tidak dinilai. ƒ

Kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) JPS dilakukan dalam bentuk keringanan biaya perawatan kesehatan. JPS di rumah sakit sebesar Rp600.000.000,00 dan di puskesmas sebesar Rp235.194.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp835.194.000,00. Kinerja yang bisa dinilai adalah kinerja efektivitas, yaitu apakah pasien JPS merupakan pasien tidak mampu; apakah pasien mendapat keringanan sesuai ketentuan, dan apakah dana JPS digunakan secara benar untuk menunjang operasional puskesmas dan rumah sakit. Hasil

pemeriksaan

menunjukkan,

bahwa

JPS

telah

digunakan secara tepat ke pasien kurang mampu dan telah digunakan untuk membantu operasional puskesmas dan rumah sakit dalam membantu pasien JPS sesuai ketentuan berlaku. Nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%), sedang kinerja efisiensi tidak dinilai.

c) Program Penyelenggaraan Upaya Kesehatan secara menyeluruh Nilai kinerja efisiensi program sangat memuaskan 100%, dan nilai kinerja efektivitas memuaskan (89,56%). ƒ

Kegiatan Pengadaan dan Penyebaran Obat Generik

20

Kebutuhan obat tahun 2004 sebesar Rp800.000.000,00, tetapi karena masih ada sisa obat, maka biaya yang digunakan hanya sebesar Rp345.313.416,00. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai

efisiensi,

yaitu

apakah

harga

pengadaan

cukup

kompetitif; serta menilai efektivitas yaitu apakah pembelian sesuai kebutuhan obat, baik obat pelayanan dasar maupun obat program; apakah penyaluran ke pengguna telah sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan apakah kebutuhan pengguna telah tercukupi dengan pengadaan tersebut. Dari pemeriksaan, ternyata ada keterlambatan pengadaan obat sejumlah Rp36.051.417,00,

sehingga pemanfaatan obat

agak terganggu. Nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%), dan nilai kinerja efektivitas memuaskan (89,56%).

4) Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, menunjukkan kinerja efisiensi sangat memuaskan (93,17%), dan kinerja efektivitas sangat memuaskan (90,27%). a) Program Ketahanan Pangan Nilai kinerja efisiensi program memuaskan (84,49%), dan nilai kinerja efektivitas baik (79,04%). ƒ

Kegiatan Pengamanan Produksi Padi Kegiatan Pengamanan Produksi Padi, adalah upaya untuk menstabilkan

harga

gabah

dengan

biaya

sebesar

Rp953.000.000,00. Pemeriksaan untuk menilai efektivitas, yaitu apakah petani menerima manfaat kenaikan harga sesuai target Dinas Pertanian yaitu Rp1.230,00/kg gabah kering panen (GKP). Pemeriksaan menunjukkan, bahwa harga yang GKP belum mampu mencapai Rp1.230,00/kg yaitu hanya Rp1.063/kg. Dengan demikian, nilai kinerja efektivitas memuaskan (86,34%).

21

ƒ

Kegiatan Pelayanan Pupuk pada Petani Kegiatan ini untuk menyediakan pupuk yang lebih murah dari harga pasar, dengan biaya Rp249.500.000,00. Kinerja yang dinilai adalah, apakah pembelian pupuk dari rekanan efisien; dan apakah petani penerima bantuan pupuk adalah benar-benar petani yang memerlukan, serta apakah harga pupuk yang diterima petani benar-benar lebih murah dari harga eceran di pasaran. Pemeriksaan menunjukkan, bahwa pupuk dari distributor didapat dengan harga cukup efisien, sedangkan distribusi dan harga pupuk di petani, telah sesuai aturan dalam petunjuk teknis. Dengan demikian, nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan 100%, dan nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%).

ƒ

Kegiatan Kredit Lunak pada Petani Kredit lunak senilai total Rp300.000.000,00, diberikan pada petani yg kurang mampu pada 18 kelompok tani. Setiap petani dapat meminjam maksimal Rp3.000.000,00 per hektar. Kegiatan ini, diperiksa untuk menilai efektivitas, yaitu apakah kredit benar tersalur ke petani secara selektif dan memberi manfaat bagi peningkatan produksi. Dari pemeriksaan, ternyata tidak seluruh kredit benar-benar membantu petani meningkatkan produksi, yaitu dari banyaknya kredit, yang masih menunggak sebesar Rp184.679.050. Dengan demikian, nilai kinerja efektivitas mengecewakan (38,44%).

ƒ

Kegiatan Bantuan Modal Usaha Budidaya Jamur Merang. Bantuan modal sejumlah Rp295.000.000,00, diberikan kepada

plasma

melalui

kelompok

kerja

(pokja),

untuk

meningkatkan kesejahteraan petani anggota pokja. Kegiatan ini, diperiksa untuk menentukan efisiensi, yaitu apakah pembelian bahan untuk pendirian kumbung jamur pada harga paling murah.

22

Juga dinilai efektivitas, yaitu apakah anggota plasma mendapat manfaat peningkatan kesejahteraan. Dari pemeriksaan, ternyata pengelolaan jamur tidak diadministrasikan secara baik. Dari catatan pemeriksaan, sejumlah Rp84.425.000,00 benar-benar tidak diketahui bentuk barang atau status hukumnya. Karena itu, nilai kinerja efisiensi baik (71,38%), sedang kinerja efektivitas tidak dinilai karena tidak adanya database.

b) Anggaran Biaya Tambahan Anggaran

Biaya

Tambahan

(ABT)

sebesar

Rp2.500.000.000,00, di antaranya sebesar Rp1.619.787.000,00 digunakan untuk pembangunan jaringan tersier dengan volume 3.599,53

m3,

dan

Rp600.000.000,00.

pembelian Seluruh

24

kegiatan

unit ABT

handtractor

senilai

dilakukan

secara

swakelola. Pemeriksaan adalah untuk menilai efisiensi, yaitu apakah pembuatan jaringan tersier dan pengadaan traktor dilakukan efisien. Dinilai juga efektivitas, yaitu apakah pembuatan jaringan dan pengadaan hand traktor memberikan manfaat seperti diharapkan. Ternyata pemeriksaan menunjukkan, bahwa ABT tidak dilaksanakan secara baik. Handtractor tidak terpakai senilai Rp21.600.000,00, pupuk lebih mahal senilai Rp10.937.500,00, dan saluran

tersier

senilai

Rp3.510.936,00

rusak

dan

senilai

Rp19.897.200,00 tidak terpakai. Dengan demikian, nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (99,42%), dan nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (98,34%).

5) Bidang Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%), dan kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%). a) Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

23

Nilai kinerja efisiensi program sangat memuaskan 100%, dan nilai kinerja efektivitas program sangat memuaskan (100%). ƒ

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dumptruck Kegiatan senilai Rp374.000.000,00 ini, merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah dengan penggantian dump truck yang rusak. Pemeriksaan untuk menilai efisiensi, yaitu apakah dumptruck dibeli dengan harga yang kompetitif; dan menilai efektivitas, yaitu apakah dumptruck secara efektif menambah daya angkut sampah ke TPA. Pemeriksaan

menunjukkan,

bahwa

dumptruck

dibeli

dengan harga cukup kompetitif, sehingga nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%). Dumptruck juga dipakai secara baik, sehingga nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%). ƒ

Kegiatan Pembangunan Plengsengan di Lokasi TPA Kegiatan senilai Rp275.324.800,00 ini, merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran tempat pembuangan akhir (TPA) ke tambak-tambak penduduk. Pemeriksaan terinci untuk menilai efisiensi, yaitu apakah plengsengan dibuat dengan harga yang kompetitif; dan menilai efektivitas, yaitu apakah plengsengan secara efektif mengurangi pencemaran limbah TPA. Pemeriksaan menunjukkan, bahwa plengsengan dibuat dengan cukup kompetitif, sehingga nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%). Plengsengan juga memberi manfaat turunnya pencemaran TPA, sehingga nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%).

b) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan, Nilai kinerja efisiensi program sangat memuaskan (100%), dan nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%).

24

ƒ

Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor. Pemeliharaan

alat

angkutan

bermotor

senilai

Rp295.297.890,00 ini, dimaksudkan agar semua kendaraan angkutan bermotor dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pemeliharaan dilakukan secara periodik dengan mengundang bengkel/toko suku cadang, untuk mengganti suku cadang yang rusak. Pemeriksaan terinci untuk menilai efisiensi, yaitu apakah penggantian suku cadang dilakukan dengan harga kompetitif. Pemeriksaan juga untuk menilai efektivitas, yaitu apakah penggantian suku cadang dilakukan untuk suku cadang yang benar-benar rusak, dan apakah dengan penggantian suku cadang, semua kendaraan bermotor berfungsi sesuai peruntukannya. Pemeriksaan menunjukkan, bahwa suku cadang dibeli dengan cukup kompetitif sehingga nilai kinerja efisiensi sangat memuaskan (100%). Pemeliharaan juga digunakan untuk kendaraan yang benar-benar rusak, sehingga nilai kinerja efektivitas sangat memuaskan (100%).

25

B. Hasil Pemeriksaan 1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak tepat sasaran dan sebesar Rp288.750.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya

Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2004, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan, dianggarkan sebesar Rp3.368.170.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.361.865.000,00 (99,81%). Pemeriksaan secara uji petik dengan konfirmasi kepada pelaksana kegiatan dan penerima bantuan, menunjukkan

bahwa bantuan keuangan untuk lembaga

kepemudaan dan keolahragaan sebesar Rp288.750.000,00, tidak dapat diyakini kebenarannya Anggaran bantuan keuangan untuk kegiatan olah raga, pada tahun 2004 sebesar Rp568.200.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp567.700.000,00 (99,91%). Pemberian bantuan, didasarkan pada proposal yang diajukan oleh masing-masing pengelola/pengurus kegiatan cabang olahraga. Bantuan disalurkan melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah, dan diterima langsung oleh masing-masing pemohon, dengan menandatangani kuitansi sebagai bukti penerimaan uang. Dari realisasi bantuan, dilakukan pengujian untuk meyakinkan apakah bantuan kepada 12 penerima bantuan, telah digunakan sesuai dengan tujuan proposal. Pengujian dilakukan dengan cara wawancara dan konfirmasi ke penerima bantuan. Hasil pengujian menunjukkan, bahwa beberapa bantuan tidak diterima oleh yang berhak menerima (pemohon), atau diterima dengan jumlah nominal yang tidak sesuai dengan angka yang tertera dalam kuitansi. Adapun rincian dari bantuanbantuan tersebut, adalah sebagai berikut.

26

No. 1 2

3

4 5

6

Uraian Bantuan Bantuan dana kepada Persatuan Tenis Pemkot Pasuruan Bantuan dana untuk kegiatan tenis lapangan para pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan dan pelatih tenis sebanyak 4 triwulan @ Rp3.625.000,00 Bantuan dana untuk kegiatan senam aerobik (pelatih senam) sebanyak 4 triwulan untuk 2 org @ Rp2.800.000,00 Bantuan dana untuk kegiatan HUT Kemerdekaan RI (diterima Sekretaris Panitia) Bantuan kepada Persatuan Sepakbola Kota Pasuruan (Persekab)

Bantuan dana kepada Panitia Hari Jadi Kota Pasuruan untuk kegiatan keolahragaan

Nilai (Rp) 17.500.000,00 14.500.000,00

Ket. Diterima. Tidak jumlahnya. Diterima. Tidak jumlahnya.

yakin yakin

11.200.000,00

Diterima. Tidak jumlahnya.

19.000.000,00

Diterima. Tidak yakin jumlahnya. Dierima sebesar Rp233.000.000,00.Sisa sebesar Rp280.000.000,00 tidak diterima. Diterima. Sesuai bukti pendukung dana tersebut berasal dari K3S bukan dari Bagian Sosial.

513.000.000,00

8.750.000,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bantuan kepada Persekap dan bantuan kepada Panitia Hari Jadi Kota Pasuruan, masing-masing sebesar Rp280.000.000,00 dan Rp8.750.000,00 tidak diterima oleh yang seharusnya menerima. Menurut penjelasan dari pemegang kas di Bagian Sosial Sekretariat Daerah, setiap pencairan SPMU selalu disalurkan sebesar nilai nominal yang dicairkan kepada pemimpin kegiatan atau pembuat dokumen. Pembuat Dokumen/Pemimpin Kegiatan menjelaskan, bahwa pengambilan bantuan oleh pemohon dilakukan secara tunai melalui Pemimpin Kegiatan/Pembuat Dokumen. Namun untuk jumlah-jumlah tertentu (biasanya di atas Rp7.000.000,00), bantuan diberikan secara tunai kepada pemohon langsung oleh Kepala Bagian Sosial. Dengan tidak diterimanya bantuan sesuai dengan nominal pada kuitansi, menyebabkan penggunaan bantuan telah menyimpang sebesar Rp288.750.000,00 (Rp280.000.000,00 + Rp8.750.000,00).

Selain permasalahan tersebut di atas, hasil klarifikasi juga menunjukkan bahwa dana yang diterima tidak sebesar nilai yang tercantum pada kuitansi. Pada beberapa penerimaan bantuan, dana yang diterima dipotong kurang lebih lima

27

yakin

persen dari nominal yang tertera pada kuitansi. Hal ini terjadi, terutama untuk bantuan dengan beban sementara, sedangkan untuk bantuan beban tetap relatif tertib dan sesuai antara nominal diterima dengan yang tertera pada kuitansi sebagai dokumen sumber.

Penyaluran dana keolahragaan yang tidak sesuai peruntukan tersebut di atas, tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; c. DASK bantuan keolahragaan dan organisasi kemasyarakatan bahwa dana adalah untuk peningkatan prestasi keolahragaan di Kota Pasuruan.

Penyaluran dana keolahragaan yang tidak sesuai ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp288.750.000,00.

Permasalahan penyaluran tersebut disebabkan oleh kesengajaan Kepala Bagian Sosial yang tidak menyalurkan bantuan sebesar jumlah yang tertera dalam kuitansi tanda penerimaan uang.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Walikota Pasuruan untuk: a. Menegur Kepala Bagian Sosial yang tidak menyerahkan bantuan kepada yang berhak;

28

b. Memerintahkan Kepala Bagian Sosial untuk mempertanggungjawabkan bantuan sebesar Rp288.750.000,00 dengan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.

29

2. Hasil Pengadaan Kendaraan pada Bagian Umum dan Perlengkapan tidak digunakan secara optimal

Pada

Tahun

Anggaran

2004,

Bagian

Umum

dan

Perlengkapan

menganggarkan pengadaan kendaraan bermotor melalui rekening 2.01.0310.3.09.01 sebesar

Rp1.719.340.000,00.

Tujuan

dilaksanakannya

kegiatan

pengadaan

kendaraan bermotor, adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Pengadaan kendaraan bermotor ini, meliputi pengadaan kendaraan roda empat sejumlah sembilan unit, dan kendaraan roda dua sejumlah 30 unit. Kendaraan bermotor tersebut, disalurkan kepada beberapa unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Pemeriksaan fisik dilakukan bersama Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota untuk mengetahui keberadaan dan penggunaan kendaraan tersebut, pada masing-masing pengguna barang di unit kerja. Dari pemeriksaan fisik, dijumpai hal-hal sebagai berikut. a. Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 334 tidak digunakan optimal Pengadaan Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 334, dilakukan berdasarkan kontrak Nomor 600/11/423.034/2004 tanggal 17 Mei 2004, dengan PT. Sun Star Motor Malang, dengan total nilai kontrak sebesar Rp158.000.000,00. Pengadaan ini telah dibayar lunas, berdasarkan SPMU Nomor 188/M/BT/DAU/2004 tanggal 7 Juli 2004. Truk tersebut, selanjutnya diserahterimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, untuk digunakan sebagai sarana pengangkutan dan menjadi barang inventaris pada unit kerja tersebut. Hasil konfirmasi menunjukkan, bahwa truk ini merupakan pengganti kendaraan truk yang sebelumnya telah digunakan sejak tahun 1991 (telah hapus buku). Pemanfaatan kedua truk, adalah untuk mengangkut tenda yang dimiliki oleh DPU Bina Marga, apabila diperlukan untuk kegiatan dinas Pemkot. Selain itu, di luar kegiatan dinas, tenda-tenda tersebut juga disewakan kepada pihak luar/masyarakat umum sebagai pendapatan daerah. Apabila dibandingkan dengan truk lama, maka kapasitas angkut truk Mitsubishi tahun 2004 lebih besar. Dengan kondisi seperti itu, maka seharusnya

30

pemanfaatannya dapat lebih maksimal dibandingkan dengan pemanfaatan truk lama. Namun, dari data yang diperoleh, ternyata pendapatan untuk sewa tenda pada tahun 2003 dan tahun 2004, tidak mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp2.420.000,00 dari target sebesar Rp2.400.000,00 di tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian, pemanfaatan truk Mitsubishi menjadi tidak efektif.

b. Penggunaan kendaraan Suzuki FD 110XSD tidak sesuai peruntukannya Pengadaan

Suzuki

FD

110

XSD,

berdasarkan

kontrak

Nomor

600/13/423.034/2004 tanggal 17 Mei 2004, dengan PT. Maharani Ripah Globalindo Surabaya. Nilai kontrak sebesar Rp219.000.000,00 (termasuk PPN), dan

telah

dibayar

lunas

berdasarkan

faktur

penjualan

Nomor

0007/MRG/Jul/V/2004. Jumlah pengadaan Suzuki FD 110XSD sebanyak 20 buah dengan harga per unit Rp10.950.000,00. Salah satu kendaraan Suzuki Shogun, diberikan kepada Abdul Rohim, AR (anggota

KPUD),

berdasarkan

berita

acara

serah

terima

Nomor

47/BA/423.034/2004 tanggal 27 September 2004. Dari konfirmasi, diketahui bahwa kendaraan roda dua tersebut, berada dalam penguasaan Abdul Rohim, AR anggota KPU Kota Pasuruan. Kondisi ini, menunjukkan penggunaan yang kurang tepat, karena pengguna kendaraan adalah pihak di luar PNS Pemkot Pasuruan (dhi. anggota KPU).

Penggunaan truk dan kendaraan roda dua di atas tidak sesuai dengan: a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

31

c.

DASK Bagian Umum dan Perlengkapan yaitu terpenuhinya pelaksanaan tugas rutin sehingga dapat meningkatkan mobilitas pelayanan kerja dan pelayanan masyarakat.

Ketidaksesuaian penggunaan kendaraan di atas mengakibatkan belanja daerah sebesar Rp168.950.000,00 = (Rp158.000.000,00 + Rp10.950.000,00) tidak dimanfaatkan secara efektif.

Penggunaan kendaraan yang tidak tepat tersebut disebabkan: a. Bagian Umum dan Perlengkapan serta Dinas Bina Marga yang tidak merencanakan kebutuhan barang dengan baik; b. Kebijakan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk memberikan fasilitas roda dua kepada anggota KPU.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Walikota Pasuruan, agar: a. Menegur Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan serta Kepala Dinas PU Bina Marga untuk merencanakan kebutuhan barang dengan lebih cermat berdasar kebutuhan nyata satuan kerja. b. Memerintahkan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menarik kendaraan roda dua yang dipakai oleh Sdr Abdur Rahim, AR dan memanfaatkannya untuk kegiatan rutin unit kerja.

32

3. Penggunaan Tenda Knockdown tidak sesuai peruntukannya

Tahun Anggaran 2004, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengadaan tenda knock down pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp650.000.000.00. Pengadaan dilaksanakan oleh CV Putra Bhakti Pasuruan, berdasarkan kontrak Nomor 644/18/423.158/PK/2004 tanggal 19 Maret 2004. Nilai kontrak sebesar Rp637.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Jenis Pekerjaan Pekerjaan Bedak Tipe A (320 Bedak) Pekerjaan Bedak Tipe B (88 Bedak) Pekerjaan Bedak Tipe C (30 Bedak) Pekerjaan Bedak Tipe D (22 Bedak) Jumlah PPN 10% Jumlah seluruhnya Dibulatkan

Jumlah (Rp) 396.769.410,12 108.808.797,46 39.299.788,08 34.212.916,57 579.090.912,23 57.909.091,22 637.000.003,45 637.000.000,00

Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 16 Agustus 2004, pekerjaan pengadaan tenda telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan dinyatakan selesai. Tenda telah diserahkan kepada Pemimpin Kegiatan, dan telah dibayar pada bulan Agustus 2004. Dari pemeriksaan atas dokumen pengadaan, konfirmasi kepada rekanan pelaksana, serta wawancara dengan Pemimpin Kegiatan, Pemegang Kas, serta penjelasan dari Kepala Kantor Satpol PP diketahui hal-hal sebagai berikut. a. Proses pengadaan tenda knock down dilaksanakan dengan penunjukan langsung, berdasarkan Surat Walikota Nomor 644/588/423.022/2004 tanggal 1 Maret 2004, tentang Penunjukan Langsung Proyek Pengadaan Tenda Knock Down PKL. Sebagai dasar keputusan Walikota, adalah Nota Dinas Kepala Kantor Satpol PP kepada Walikota Nomor 644/044/423.158/2004 tanggal 27 Februari 2004. Surat tersebut tentang Usulan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Proyek Anggaran Belanja APBD 2004 Pengadaan Tenda Knock Down Pedagang Kaki Lima, dengan alasan sebagai berikut. 1) Penanganan darurat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang

33

tidak dapat ditunda atau harus segera dilakukan; 2) Upaya penanggulangan yang amat mendesak sehubungan dengan jangka waktu pelaksanaan dan tidak memungkinkan apabila diadakan proses pelelangan; 3) Menghindarkan kerugian yang semakin besar akibat suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. b. Pemimpin Kegiatan pengadaan tenda bongkar pasang pedagang kaki lima (PKL), tidak berperanan sama sekali dalam pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan, langsung ditangani oleh Kepala Kantor Satpol PP; c. Kantor CV. Putra Bhakti yang beralamat di Jl. MT. Haryono Nomor 18 Pasuruan, dengan Nomor telpon (0343) 429110, 426110, pada saat dikonfirmasi ke alamat, tidak ada kegiatan yang menunjukkan, bahwa pada alamat tersebut benar-benar merupakan sebuah kantor perusahaan. Selain itu, Nomor telpon 429110 dalam kop surat, bukan atas nama CV. Putra Bhakti, melainkan atas nama Janiyanto dengan alamat Jl. Semangka VIII G-2/13 Pasuruan. Sedang Nomor telepon 426110 adalah nomor telepon SMP Muhammadiyah I Pasuruan, dengan alamat Jl. Nusantara 64 Pasuruan. Nomor telpon yang ada dalam stempel CV. Putra Bhakti, yaitu nomor 21425 (lima digit), setiap kali dihubungi tidak pernah tersambung. Sedangkan apabila dicoba alternatif enam digit, terdengar nada sambung namun tidak diangkat; d. Hasil konfirmasi dengan Tim Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Tenda Knock Down, diketahui bahwa barang yang diterima dari rekanan telah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kontrak. e. Tenda bongkar pasang, oleh Pemimpin Kegiatan tidak diserahkan kepada Pemegang Barang sebagai penanggung jawab administrasi barang inventaris pada unit kerja. Pemegang Barang sama sekali tidak mengetahui pengurusan dan pengadministrasian tenda bongkar pasang. Dari hasil cek fisik tanggal 5 Desember 2005, oleh BPK bersama Kepala Kantor Satpol PP dan Tim Perencana dari Dinas Cipta Karya, diketahui hal-hal sebagai berikut.

34

a. Tidak ditemukan penggunaan tenda knock down untuk pedagang kaki lima di alun-alun Kota Pasuruan, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKS; b. Sejumlah 108 span (besi) dipinjam oleh Dinas Pasar, untuk relokasi pedagang Pasar Poncol ke Alun-alun Kota Pasuruan, berdasarkan bukti peminjaman Nomor 600/276/423.107/2004 tanggal 4 Oktober 2004. Menurut penjelasan Kepala Kantor Satpol PP dan Kepala Dinas Pasar, peminjaman tersebut dilakukan atas permintaan Walikota, karena bangunan Pasar Poncol lama harus segera dirobohkan. Para pedagang harus segera dipindahkan untuk mendukung kebijakan tersebut ; c. Sejumlah 12 span (besi) dipinjam oleh Polresta Pasuruan, tetapi tidak didukung dengan bukti pinjam. Tenda tersebut dipasang untuk kegiatan di Kantor Polres Pasuruan, dan di depan Pasar Besar sebagai tenda penjagaan; d. Sejumlah lima span (besi) dipasang di depan stadion, untuk kegiatan administrasi tukang becak; e. Sejumlah 18 span (besi) teronggok di alun-alun Kota Pasuruan; f. Sejumlah 69 span (besi) berikut terpal, disimpan di lokasi parkir kendaraan Sekretariat Pemkot, dalam kondisi 11 buah terpal rusak. Sedangkan kondisi besinya nampak belum pernah digunakan sejak diterima. Hal ini, bertentangan dengan alasan pengadaan tenda secara penunjukkan langsung, yaitu keadaan mendesak yang memaksa harus segera dapat terealisir kebutuhan tenda tersebut. Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat perbedaan jumlah besi span sebanyak 52 span besi. Dalam surat penawaran CV Putra Bhakti Pasuruan, pekerjaan pembuatan span sebanyak 264 span. Perhitungan pada saat cek fisik, menunjukkan terdapat jumlah besi sebanyak 212 span (besi). Dengan demikian, terdapat kekurangan besi sebanyak 52 span (besi) senilai Rp10.400.000,00 = (52 x Rp200.000,00).

Permasalahan tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien,

35

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; c. DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang antara lain menyatakan bahwa pengadaan tenda knock down adalah untuk PKL; d. Kontrak pengadaan tenda bongkar pasang PKL Nomor 644/18/423.158/PK/2004 tanggal 19 Maret 2004 bahwa tenda yang dilaksanakan oleh rekanan adalah sebanyak 460 bedak. e. Berita Acara Penyerahan Kedua (P-2) tanggal 16 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tenda bongkar pasang PKL telah 100% selesai dan telah dipelihara dalam keadaan baik, dan telah diterima dengan baik oleh Pemimpin Kegiatan

Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Pemborosan sebanyak 212 tenda karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya tenda tersebut; b. Kerugian daerah sebesar Rp10.400.000,00 karena adanya selisih span besi sebanyak 52 buah.

Hal tersebut terjadi karena: a. Kepala Kantor Satpol PP yang tidak melakukan perencanaan pengadaan barang yang baik serta sengaja melakukan pengadaan barang tidak sesuai ketentuan pelelangan; b. Kelalaian Kepala Kantor Satpol PP tidak melakukan pengendalian terhadap barang/asset daerah yang menjadi wewenangnya dengan menyerahkan administrasi barang ke pemegang barang.

36

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memahami dan mengakui terdapat kekurangan besi span.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Walikota Pasuruan agar: a. Menegur Kepala Kantor Satpol PP yang merencanakan pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan dan melakukan pengadaan barang tanpa melalui proses pelelangan; b. Memerintahkan Kepala Kantor Satpol PP untuk: 1) Menyerahkan pengadministrasian tenda knock down pada Bendahara Barang Kantor Satpol PP; 2) Meminta bukti-bukti peminjaman tenda dari para peminjam dan melakukan penarikan jika peminjaman telah selesai; 3) Mempertanggungjawabkan

kekurangan

pengadaan

span

senilai

Rp10.400.000,00 dengan menyetorkan kekurangan tersebut ke Kas Daerah.

37

4. Belanja

Penunjang

Kegiatan

DPRD

diterimakan

tunai

sebesar

Rp290.925.000,00 Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004, adalah sebesar Rp4.186.620.200,00 dengan realisasi sebesar Rp4.053.582.838,00 (96%). Pemeriksaan terhadap SPJ dan DASK pada DPRD, menunjukkan adanya pengeluaran untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan DPRD, yang direalisasikan tidak mengikuti ketentuan. Belanja penunjang

kegiatan diterimakan tunai setiap bulan, untuk anggota sebesar

Rp575.000,00; ketua sebesar Rp1.750.000,00; wakil ketua masing-masing sebesar Rp1.250.000,00; dan ketua komisi masing-masing sebesar Rp400.000,00. Dalam Tahun Anggaran 2004, telah direalisasikan belanja penunjang kegiatan sebesar Rp290.925.000,00 yang tidak sesuai ketentuan. Rincian belanja tersebut sebagai berikut.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Anggota (Rp) 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 14.375.000,00 14.375.000,00 14.375.000,00

Ketua Komisi (Rp) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Pimpinan DPRD (Rp) 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00

Jumlah 26.750.000,00 26.750.000,00 26.750.000,00 26.750.000,00 25.250.000,00 25.250.000,00 25.250.000,00 25.250.000,00 22.250.000,00 20.225.000,00 20.225.000,00 20.225.000,00

198.375.000,00 22.800.000,00

69.750.000,00

290.925.000,00

Sesuai ketentuan, belanja penunjang kegiatan adalah untuk peningkatan kinerja DPRD, dalam bentuk kegiatan dan bukan diterimakan tunai. Dengan demikian,

pemberian

tunjangan

kegiatan

dalam

bentuk

tunai

sebesar

Rp290.925.000,00 tersebut melanggar ketentuan.

38

Keadaan di atas tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pada poin C Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD angka 1 menyebutkan bahwa untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tanggal

28 Agustus tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab IV Belanja Penunjang Kegiatan DPRD : 1) Pasal 24 ayat (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD; ayat (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD; 2) Pasal 26 menyebutkan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

39

Pengeluaran yang

tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp290.925.000,00 (Rp198.375.000,00 + Rp22.800.000,00 + Rp69.750.000,00).

Belanja penunjang kegiatan tersebut di atas disebabkan karena Panitia Anggaran DPRD mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menjelaskan, bahwa pada dasarnya pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah agar Pimpinan

dan

Anggota

DPRD

dapat

melaksanakan

tugas,

fungsi

dan

wewenangnya. Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bukan merupakan komponen penghasilan tetap, tetapi dana yang digunakan untuk operasional, dan dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan dan penyerapan aspirasi masyarakat, sosialisasi kebijakan DPRD kepada masyarakat, dan kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan. Sebab lain yang mempengaruhi adalah, terjadinya kontroversi PP Nomor 110 Tahun 2000 yang menimbulkan multi-interpretasi. Namun, untuk pengelolaan anggaran tahun mendatang, Sekretaris DPRD akan

memberikan penunjang

kegiatan sesuai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan, yaitu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD juga akan memfasilitasi dan meminta laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Ketua DPRD agar: a. Memerintahkan Panitia Anggaran dan Sekretaris DPRD untuk menganggarkan dan merealisasikan belanja penunjang kegiatan berdasar rencana kegiatan bukan secara tunai.

40

b. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kembali belanja penunjang kegiatan sebesar Rp290.925.000,00 dari para Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

41

5. DPRD

Kota Pasuruan Periode 2004-2009 dalam Tahun Anggaran 2004

hanya menghasilkan dua produk hukum eksternal

DPRD Kota Pasuruan periode 2004-2009, diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.423/35/011/2004 tanggal 14 Agustus 2004. DPRD mulai aktif melakukan kegiatan dan fungsinya sebagai lembaga legislatif pada bulan September 2004. Selama tahun 2004, DPRD Kota Pasuruan periode 2004-2009, melakukan kegiatan dalam jangka waktu empat bulan. Dalam empat bulan, baru delapan keputusan DPRD yang dihasilkan. Keputusan-keputusan tersebut masih bersifat internal, kelembagaan DPRD, belum bersifat eksternal sebagai lembaga wakil rakyat. Keputusan-keputusan tersebut adalah: Persetujuan terhadap Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2004, Pembentukan dan Penetapan Personalia Fraksi-fraksi, Pembentukan dan Penetapan Personalia Komisi-komisi, Pembentukan dan Penetapan Personalia Panitia Anggaran, Pembentukan dan Penetapan Personalia Panitia Musyawarah, Pembentukan dan Penetapan Personalia Panitia Khusus, Peraturan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Daerah APBD T.A. 2005. Selain keputusan DPRD, juga dikeluarkan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan di tahun 2004 meliputi sembilan keputusan, yaitu: a. Keputusan tentang Bantuan Pengumpulan dan Pengolahan Data bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Bantuan Penunjang Kegiatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota; b. Keputusan tentang Bantuan Operasional kepada Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan; c. Keputusan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas; d. Keputusan tentang Studi Banding bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; e. Keputusan tentang Pembentukan Susunan Personalia Panitia khusus; f. Keputusan tentang Penetapan Susunan Personalia Panitia Khusus; g. Keputusan tentang Pergeseran anggaran dari Pos DPRD digeser masuk ke dalam pos Sekretariat DPRD; h. Keputusan persetujuan anggaran biaya sewa rumah;

42

i. Keputusan tentang Pembentukan Tim dan Posko Peduli Bencana Alam Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dari delapan keputusan DPRD, hanya satu keputusan yang bersifat eksternal, yaitu keputusan DPRD tentang Penetapan APBD T.A. 2005. Sedangkan dari sembilan keputusan Pimpinan DPRD, hanya satu keputusan yang mengatur kepentingan masyarakat, yaitu keputusan tentang pembentukan Tim dan Posko Peduli Bencana Alam Tsunami. Dengan kondisi sebagaimana di atas, kinerja DPRD periode 2004-2009 dari bulan September sampai dengan Desember, masih belum menunjukkan kinerja Dewan yang seharusnya seperti yang tercantum pada peraturan perundangundangan, sehingga terjadi ketidakefektivan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat yang didasari produk-produk hukum DPRD tidak dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan di atas disebabkan oleh

kekurangpedulian DPRD pada

kepentingan rakyat dan kurang menjalankan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan.

Pada periode bulan September s.d bulan Desember, kegiatan yang paling menonjol adalah pembentukan alat kelengkapan dewan, pembentukan Pansus untuk

43

menyusun peraturan tatib DPRD, menyusun rencana kerja sebagaimana diamanatkan

PP

Nomor

24

Tahun

2004,

dan

menampung,

mengolah,

menindaklanjuti dan menyelesaikan aksi-aksi demonstrasi. Sehingga, harus diakui bahwa kinerja lembaga DPRD belum dapat optimal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan

kepada

DPRD

Kota

Pasuruan

memprioritaskan pembahasan dan pengambilan keputusan

untuk

lebih

bagi kepentingan

masyarakat.

44

6. Pengadaan Puskesmas Keliling beserta Peralatannya tidak efektif

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan. Untuk itu, Dinas Kesehatan telah menganggarkan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling beserta Peralatannya sebesar Rp550.000.000,00. Rincian dana untuk kegiatan ini, terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) non reboisasi sebesar Rp500.000.000,00 dan dana pendamping dari APBD sebesar Rp50.000.000,00. Pengadaan puskesmas keliling, dilakukan melalui pelelangan umum/terbuka. Pemenang lelang adalah CV Hakim Perdana yang beralamat Jl. Candi Lontar Kulon VII No. 4-6 Surabaya. Pengadaan tersebut, diikat dengan surat perjanjian jual beli Nomor 600/15.11/Keg.DAK/423.102/2004 tanggal 5 Agustus 2004. dengan nilai sebesar Rp549.024.300,00. Adapun rincian item/jenis pekerjaan yang tertuang dalam surat perjanjian, sebagai berikut.

No a. b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) c.

Item Pekerjaan Mobil roda empat Peralatan medis Diagnostic set Peralatan poliklinik Peralatan KIA/KB Peralatan UGD Peralatan poliklinik gigi Peralatan home care Alat non medis (genset) Jumlah PPN Jumlah total

Harga (Rp) 195.000.000,00 4.500.000,00 18.843.000,00 1.787.000,00 56.208.000,00 177.800.000,00 860.000,00 44.115.000,00 499.113.000,00 49.911.300,00 549.024.300,00

Mobil tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai puskesmas keliling di Puskesmas Bugul Kidul. Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 30 Nopember 2005 di Puskesmas Bugul Kidul, diketahui bahwa seluruh jenis pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli. Namun, pemeriksaan terhadap pemakaian mobil tersebut menunjukkan, bahwa mobil belum berfungsi seperti yang

45

direncanakan. Kepala Puskesmas Bugul Kidul menjelaskan, bahwa mobil puskesmas keliling tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan, yaitu: a. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada kegiatan gerak jalan, upacara; b. Rujukan pasien ke rumah sakit; c. Pos pelayanan terpadu (Posyandu). Kegiatan-kegiatan tersebut, tidak memerlukan peralatan yang ada di dalam mobil puskesmas keliling. Hal ini, ditunjukkan dengan tidak pernah digunakannya peralatan sesuai fungsinya dan masih tersimpannya peralatan di gudang Puskesmas Bugul Kidul. Adapun peralatan yang belum terpakai tersebut, adalah sebagai berikut. a. Diagnostic set b. Peralatan poliklinik c. Peralatan KIA/KB d. Peralatan UGD e. Peralatan poliklinik gigi f. Alat non medis (genset) Dengan demikian, pengadaan puskesmas keliling beserta peralatannya, belum sesuai dengan tujuan pengadaannya, yaitu belum mendukung proses pelayanan kepada penderita. Cakupan rawat jalan dengan menggunakan puskesmas keliling, peralatan yang tersedia belum mengalami peningkatan secara signifikan. Puskesmas keliling belum memberi andil dalam peningkatan cakupan rawat jalan.

Berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2004, menujukkan bahwa: a. Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling beserta peralatannya, dinilai dengan adanya studi kelayakan dan berfungsinya sarana prasarana dengan baik. b. Tingkat efisiensinya, ditunjukkan dengan kondisi bahwa sarana kesehatan yang tersedia, dalam keadaan cukup dan baik dalam mendukung proses pelayanan kepada penderita. c. Efektivitas, dapat dijelaskan dengan capaian cakupan rawat jalan yang meningkat sebagai dampak rehabilitasi sarana kesehatan.

46

Pengadaan

puskesmas

keliling

beserta

peralatannya

mengakibatkan

pemborosan keuangan daerah, dan jika peralatan tersebut tidak digunakan akan mengalami kerusakan.

Permasalahan tersebut disebabkan perencanaan yang kurang baik, yaitu tidak adanya studi kelayakan serta tidak adanya perhitungan kebutuhan barang dinas.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan, bahwa belum optimalnya pemanfaatan Puskesmas Keliling lebih disebabkan faktor teknis operasional, karena mobil lama masih dioperasikan secara bergantian dalam mendukung pelayanan kesehatan. Diharapkan tahun 2006, akan dapat dioperasikan secara optimal.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk: a. Menegur perencana pembelian puskesmas keliling yang kurang cermat melakukan perencanaan; b. Memerintahkan Kepala Puskesmas Bugul Kidul untuk mendayagunakan puskesmas keliling secara optimal.

47

7. Dua puluh jenis Obat mengalami keterlambatan pengiriman senilai Rp36.051.417,00

Untuk mengimplementasikan rencana strategik, Dinas Kesehatan pada tahun 2004, telah menyusun rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam berbagai program pembangunan kesehatan. Kemudian, berdasarkan program yang telah disusun, dijabarkan melalui kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut, adalah Pengadaan dan Penyebaran Obat Generik secara merata. Pengadaan obat tersebut, dilakukan dengan pelelangan umum yang dimenangkan oleh PT Samudra Artha Phamasindo

Jl.

Pasir

Putih

5,

Malang,

dengan

nilai

kontrak

sebesar

Rp346.014.413,00. Keberhasilan kegiatan pengadaan ini, dinilai dengan adanya ketepatan dalam penyusunan obat, dan berfungsinya proses first in first out (FIFO) dalam pengelolaan obat. Tingkat efisiensi, ditunjukkan dengan parameter bahwa obatobatan tersedia lengkap di sarana pelayanan kesehatan, sehingga dapat mendukung proses pelayanan kesehatan kepada penderita. Sedangkan tingkat efektivitas, ditunjukkan dengan peredaran obat yang sesuai aturan, sehingga mampu meningkatkan komitmen instansi pemberi pelayanan terhadap mutu pelayanan kesehatan. Pemeriksaan fisik di gudang unit Perbekalan Kefarmasian (UPK) pada tanggal 29 Nopember 2004, menunjukkan bahwa pengelolaan obat tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini, ditunjukkan dengan tidak adanya obat kadaluwarsa yang tersimpan di gudang, dan terpenuhinya kebutuhan obat yang diperlukan oleh puskesmas. Ini berarti, proses perencanaan telah didasarkan pada kebutuhan obat yang nyata, dan pengelolaan obat di gudang telah berdasarkan proses FIFO. Akan tetapi, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kontrak berupa surat perjanjian jual beli, bukti penerimaan barang, diketahui bahwa pengadaan 20 jenis obat senilai Rp36.051.417,00 terlambat. Berdasarkan surat perjanjian jual No.442/01/Keg.O/423.102/2004 tanggal 12 Juli 2004 pasal 4 ayat 4.1, dinyatakan bahwa penyerahan barang dilaksanakan franko UPK Kota Pasuruan, selambat-

48

lambatnya tanggal 25 Agustus 2004. Adapun rincian penyerahan barang yang mengalami keterlambatan, adalah sebagai berikut.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nama Obat Amoksisilin Kap 250 mg Devitalisasi Pasta (Non Arsen) Kalsium Hidroksida Pasta Semen seng Fosfat Silver Amalgam serbuk Spons Gelatin Cubicles Amitriptilin Hcl tablet Antihemoroid Asam Askobar Tablet 250mg Betametason Krim Gameksan Emulsi 1% Haloperidol tablet 1,5mg Kalsium Laktat tablet 500mg Metil Ergometrin Parasetamol sirup Perfenazin Hcl Salep 2-4 Kombinasi Ethrane 250 cc Iodiol Kapsul Pyrantel tablet Jumlah

Satuan Kemasan Kotak Botol/Kotak Kotak Botol Botol Kotak Kotak Kotak Botol Kotak Botol 30 ml Kotak Botol Kotak Botol Botol Kotak Botol Botol Kotak

Harga (Rp) Kuantitas 26.715 2 353.631 10 186.115 2 73.326 5 206.646 5 239.976 8 9.091 24 13.364 34 16.818 91 52.495 12 2.000 516 9.113 6 40.187 30 35.224 1 1.999 450 3.636 6 17.998 11 886.364 5 84.545 210 13.205 23

Jumlah (Rp) 53.430,00 3.536.310,00 372.230,00 366.630,00 1.033.230,00 1.919.808,00 218.184,00 454.376,00 1.530.438,00 629.940,00 1.032.000,00 54.678,00 1.205.610,00 35.224,00 899.550,00 21.816,00 197.978,00 4.431.820,00 17.754.450,00 303.715,00 36.051.417,00

Atas keterlambatan tersebut, Kepala UPK Dinas Kesehatan menjelaskan, bahwa pihak rekanan memberikan keterangan, bahwa obat dari pabrikan/distributor, pada saat itu sedang kosong. Selain itu, pihak rekanan telah menyerahkan jaminan berupa cek senilai 150% dari harga barang yang belum dikirim.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4

49

Tgl Terima 1-Sep 24-Sep 24-Sep 1-Sep 1-Sep 5-Nov 16-Sep 6-Sep 1-Sep 6-Sep 3-Sep 6-Sep 3-Sep 23-Sep 3-Sep 6-Sep 23-Sep 22-Sep 6-Sep 8-Sep

disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; c. Surat Perjanjian Jual No.442/01/Keg.O/423.102/2004 tanggal 12 Juli 2004 pasal 4 ayat 4.1. bahwa penyerahan barang dilaksanakan franko UPK Kota Pasuruan selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2004.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyebaran kepada puskesmas selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat terganggu.

Pengadaan obat yang mengalami kerterlambatan pengiriman tersebut disebabkan pihak rekanan yakni PT. Samudra Artha Phamasindo yang tidak aktif dalam mencari alternatif kepada distributor lain.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan memahami dan menjelaskan, bahwa keterlambatan tersebut tidak mempengaruhi distribusi obat ke puskesmas dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kerena di UPK masih terdapat stok penyangga.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menegur PT Samudra Artha Phamasindo yang terlambat menyediakan obat melebihi batas waktu dalam kontrak.

50

8. Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Belanja Tambahan tidak sesuai ketentuan dan kebutuhan

a. Pengadaan traktor kurang sesuai dengan lahan di wilayah Kota Pasuruan Kegiatan anggaran belanja tambahan (ABT), merupakan kegiatan untuk mengatasi bencana di bidang pertanian, yaitu banjir yang menggenangi sawah serta bencana lain yang menyebabkan kegagalan tanam dan panen. Untuk mengatasi kegagalan panen dan membantu meningkatkan penanaman padi, diadakan pembelian handtractor untuk kelompok-kelompok tani. Rencana awal pengadaan handtractor seluruhnya sejumlah 24 buah dengan harga @ Rp 25.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00. Perencanaan ini kemudian direvisi, sehingga handtractor yang akan dibeli menjadi 20 buah dengan harga @ Rp30.000.000,00. Pengurangan jumlah handtractor untuk menambah perlengkapan roda dan gerobak, karena dalam perencanaan awal, pengadaan handtractor semula tidak dilengkapi roda dan gerobak. Untuk tiap roda dan gerobak dibutuhkan biaya sebesar Rp5.000.000,00. Pengadaan handtractor dilakukan melalui tiga rekanan, yang seluruhnya merupakan rekanan yang ditunjuk langsung. Rekanan pertama, CV Werdhas dengan SPK No 521/328.a/423.108/2004, menyediakan handtractor sebanyak 10 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.00,00. Rekanan kedua, CV Putra Suropati menyediakan handtractor sebanyak tujuh buah dengan nilai kontrak sebesar Rp210.000.000,00. CV Putra Suropati ditunjuk berdasarkan SPK No 521/328.c/423.108/2004 tanggal 24 Nopember 2004. Sedangkan CV Surya Gemilang, menyediakan handtractor sebanyak tiga buah dengan SPK No 521/328.c/423.108/2004 tanggal 24 Nopember 2004. Dari rekanan, handtractor diserahkan ke kelompok-kelopok tani melalui para ketua kelompok untuk dikelola. Dengan penyerahan tersebut, tiap kelompok tani wajib memberikan uang sewa sebesar Rp300.000,00 per bulan, dimulai bulan Mei 2005. Dari laporan bulanan setoran sewa, dan peninjauan lapangan ke beberapa sampel kelompok tani, didapat gambaran bahwa pengadaan handtractor tidak sepenuhnya sesuai yaitu:

51

1) Roda handtracktor ternyata tidak sesuai dengan lahan pertanian di wilayah Kota Pasuruan Penjelasan semua kompok tani yang ditinjau menunjukkan bahwa roda yang tersedia dari kegiatan pengadaan ABT, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk Kota Pasuruan. Dengan kedalaman sawah yang ada, roda yang dibutuhkan adalah ukuran diameter 90cm dan lebar roda 45cm, sedangkan yang tersedia diameter 80cm dan lebar 30 cm. Dengan kondisi tersebut, hampir semua kelompok tani membuat roda baru dengan harga pembuatan roda kurang lebih Rp1.200.000,00. Dengan demikian, roda hasil pengadaan ABT tidak terpakai sama sekali, kecuali di wilayah Pohjentrek yang tetap dipakai tetapi dengan modifikasi. Dengan tidak terpakainya roda tersebut, berarti pengadaan roda kurang lebih senilai 18 x Rp1.200.000,00 = Rp21.600.000,00 menjadi tidak bermanfaat.

2) Pengadaan handtractor di Pohjentrek kurang sesuai dengan lahan yang tersedia. Untuk wilayah Pohjentrek, ada dua handtractor yang diberikan melalui kegiatan ABT ini. Berdasar penjelasan salah satu pemegang handtractor, untuk wilayah Pohjentrek, sebelum pengadaan telah terdapat lima handtractor. Dengan luas lahan sebesar 68 ha, jumlah handtractor menjadi berlebih, sehingga handtractor yang dibeli melalui kegiatan ABT kurang dapat digunakan optimal. Salah satu dari handtractor tersebut, kemudian dibawa ke wilayah Winongan. Tetapi di wilayah Winongan juga telah terdapat lima buah handtractor. Dengan luas lahan garap kurang dari 30 ha, jumlah handtractor yang beroperasi di Winongan menjadi berlebih, dan handtractor pengadaan kegiatan ABT juga tidak dapat digunakan optimal.

52

Ketidaksesuaian handtractor dengan kondisi dan luas lahan tersebut, berakibat banyak pengelola traktor sampai dengan Nopember 2005 tidak mencapai target setoran sesuai kontrak yaitu:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengelola H Abdul Karim M Sulton M Thoyib H Dawam H Basori Bambang S Chamid H Nur Hasan H Syukron H Muchtarom H Hariyadi Salinono Djupri H Faisol Munip Aribin Machfud Jumlah

Target Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp3.600.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp3.600.000,00 Rp3.600.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00

Setoran Rp800.000,00 Rp750.000,00 Rp400.000,00 Rp600.000,00 0,00 Rp584.000,00 Rp445.000,00 Rp2.700.000,00 Rp900.000,00 Rp1.200.000,00 Rp900.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.200.000,00 Rp900.000,00 Rp900.000,00 Rp1.500.000,00 Rp600.000,00

Selisih Rp1.000.000,00 Rp1.050.000,00 Rp1.400.000,00 Rp1.200.000,00 Rp3.600.000,00 Rp1.216.000,00 Rp1.355.000,00 Rp900.000,00 Rp900.000,00 Rp600.000,00 Rp900.000,00 Rp300.000,00 Rp600.000,00 Rp900.000,00 Rp900.000,00 Rp300.000,00 Rp1.200.000,00

Rp36.000.000,00 Rp15.879.000,00 Rp20.121.000,00

b. Pengadaan pupuk lebih mahal dari harga pasar Melalui kegiatan ABT, juga dilakukan pengadaan pupuk sejumlah 43.750 kg dengan harga Rp1.350,00/kg, sehingga secara keseluruhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp59.063.000,00. Pengadaan dilakukan oleh rekanan CV Cipta Bangun Pertiwi, dengan SPK Nomor 521/823.b/423.108/2004. Hasil pengadaan pupuk tersebut, langsung diberikan kepada 20 kelompok tani di 20 kelurahan. Oleh sebagian kelompok tani, pupuk yang diterima diserahkan kepada petani yang membutuhkan tanpa pengembalian apapun ke kelompok tani. Sebagian kelompok tani yang lain, memberikan pupuk yang diterima kepada petani sebagai dana bergulir.

53

Jumlah pupuk yang dibeli kurang dari rencana semula sebanyak 53.694 kg dengan harga Rp1.100/kg. Perubahan harga pupuk dan volume tersebut, telah dimintakan persetujuan kepada Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan di Surabaya tanggal 8 Desember 2004. Pembandingan harga pupuk yang dibeli oleh Dinas melalui CV Cipta Bangun Pertiwi dengan beberapa pembanding, menunjukkan bahwa pengadaan oleh CV Cipta Bangun Pertiwi lebih mahal. Pembandingan pertama, yaitu pembandingan dengan pengadaan pupuk oleh CV Sumber Rejeki, pada kegiatan Pelayanan Pupuk untuk Petani. Pupuk yang dibeli dari CV Sumber Rejeki harganya adalah Rp1.100,00/kg untuk pengadaan Mei, Juli dan Oktober 2004. Dengan harga ini, pupuk dari CV Cipta Bangun Pertiwi lebih mahal sebesar Rp250,00/kg. Dengan pembandingan ini, kemahalan yang terjadi dalam pengadaan pupuk oleh CV Cipta Bangun Pertiwi sebesar Rp250,00 x 43.750kg =Rp10.937.500,00 Dibandingkan dengan pupuk yang dibeli oleh petani di tingkat eceran pada bulan Nopember dan Desember 2004, harga pupuk dari CV Cipta Bangun Pertiwi juga lebih mahal. Dari 95 responden yang diambil secara acak di 21 kelurahan di Kota Pasuruan, 13 petani melakukan pembelian pupuk bulan Nopember

dengan

harga

terendah

Rp52.500,00/zak

dan

tertinggi

Rp55.000,00/zak. Sedangkan 10 petani lain membeli pupuk dengan harga antara Rp53.000,00 sampai Rp55.000,00/zak. Harga pupuk dari CV Cipta Bangun Pertiwi Rp 1.350,00/kg atau Rp67.500,00/zak.

Dengan mengambil harga

tertinggi yang diambil oleh petani pada bulan Nopember dan Desember yaitu Rp55.000,00/zak, maka harga pupuk dari CV Cipta Bangun Pertiwi lebih mahal sebesar Rp12.500,00/zak. Dengan pengadaan sebanyak 43.750kg atau 875 zak, maka kemahalan pupuk dari CV Cipta Bangun Pertiwi seluruhnya sebesar 875 zak x Rp12.500,00 = Rp10.937.500,00.

54

c.

Pembangunan saluran tersier tidak sesuai bestek sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal Pembangunan saluran tersier dengan volume sebesar 3.595,53 m3 dilaksanakan dengan menggunakan dana ABT. Pemeriksaaan fisik terhadap beberapa pekerjaan, yaitu di kelurahan Bukir, kelurahan Kepel, kelurahan Karangketug, kelurahan Kebonagung dan kelurahan Pakuncen, menunjukkan secara umum pekerjaan masih dalam kondisi baik. Akan tetapi, pekerjaan di kelurahan Kepel yang dilakukan rekanan CV Graha Simpati, Jl Patimura No171, Pasuruan telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor 521/130/423.108/ABT/2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp78.250.000,00. Dinding plengsengan di salah satu sisi mengalami retakan besar secara merata, dan di empat tempat runtuh sepanjang 1,5 hingga 2 meter. Kerusakan

ini,

menurut

beberapa

penduduk

di

sekitar

lokasi

pembangunan plengsengan, telah terjadi empat bulan sejak selesainya pembangunan. Dari pengamatan terhadap kerusakan yang terjadi, pasangan batu tidak benar-benar rekat karena penggunaan campuran semen dan pasir yang kurang memadai. Campuran semen dan tanah yang dipakai untuk pasangan hanya terlihat sebagai tanah. Menurut penduduk, pada saat pembangunan, semen yang digunakan hanya sekitar satu setengah zak (75 kg) untuk tiap gerobak pasir (0,522 m3). Harga per zak semen Rp31.000,00. Dengan perhitungan, bahwa untuk tiap 1 m3 saluran tersier dibutuhkan 0,522 m3 pasir dan 3,26 zak semen, maka ada kekurangan semen sebesar 1,76 zak per m3 pasangan. Saluran pada sisi selatan yang rusak sepanjang 195m, lebar 0,3m dan tinggi 1,1m. Maka volume pasangan adalah 195m x 0,3m x 1,1m = 64,35m3. Kekurangan semen adalah 1,76 zak x 64,35m3 =113,26 zak. Nilai kekurangan semen adalah 113,26 zak x Rp31.000,00 = Rp3.510.936,00. Sedangkan nilai saluran yang mengalami kerusakan dan pemanfaatannya tidak optimal, adalah sebesar volume saluran pada sisi selatan yaitu sebanyak

55

64,35m3. Nilai saluran per m3 sesuai penawaran rekanan sebesar Rp309.200,00. Nilai saluran yang tidak dapat dimanfaatkan optimal adalah 64,35m3 x Rp309.200,00 = Rp19.897.200,00. Keadaan di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; c. Kontrak Nomor 521/130/423.108/ABT/2004 tanggal 1 Desember 2004 pada daftar analisa pekerjaaan Anl G32 h1, bahwa untuk setiap 1 m3 pasangan batu pecah 1 pc: 4 ps dibutuhkan 3,260 kg semen dan 0,522 m3 pasir.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan: a. Pengadaan handtractor senilai Rp21.600.000,00 tidak bermanfaat; b. Setoran penerimaan PAD dari handtractor tidak memenuhi target senilai Rp20.121.000,00; c. Pemborosan pengadaan pupuk senilai Rp10.937.500,00; d. Pembangunan saluran sebesar Rp19.897.200,00 tidak dapat dimanfaatkan secara optimal; e. Kerugian daerah sebesar Rp3.510.937,00.

Hal di atas disebabkan oleh: a. Perencanaan pemimpin kegiatan pengadaan handtractor yang kurang cermat memperhitungkan kebutuhan riil petani Kota Pasuruan; b. Perencanaan penetapan HPS pupuk yang melebihi harga pasar riil;

56

c. Kesengajaan rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai bestek dan kelalaian pengawas lapangan dalam mengawasi pekerjaan saluran.

Kepala Dinas Pertanian menjelaskan bahwa : a. Roda sudah standar pabrik, sedang pembelian traktor harus dengan roda. b. Jumlah traktor sudah sesuai, tapi pengelola hanya melayani kelompoknya saja. c. Harga pupuk semula belum memperhitungkan PPN dan keuntungan. d. Tidak ada laporan kerusakan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Walikota Pasuruan agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk: a. Menegur Pemimpin Kegiatan yang tidak cermat memperhitungkan kebutuhan traktor bagi petani dan kurang cermat membuat HPS pupuk; b. Menegur pengawas lapangan yang lalai mengawasi pekerjaan saluran tersier; c. Menegur dan menarik kerugian dari rekanan sebesar Rp3.510.937,00 serta menyetorkannya ke Kas Daerah.

57

9. Kredit Lunak bagi Petani kurang tepat sasaran sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp184.679.050,00

Kredit lunak bagi petani (KLBP), adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada petani melalui kelompok tani. Kredit diberikan kepada kelompok tani berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang telah disetujui oleh mantri tani. Untuk tahun 2004, KLBP yang disalurkan kepada petani adalah sebesar Rp300.000.000,00, melalui PT BPR Jawa Timur Cabang Pasuruan. Kelompok tani yang menerima KLBP sebanyak 18 kelompok tani. KLBP diterima oleh kelompok tani, tanggal 11 Juni 2004 dan tanggal 11 Nopember 2004. Dengan jangka waktu pengembalian kredit selama satu tahun atau tiga kali panen, pada bulan Juni dan atau Nopember 2005, seharusnya KLBP telah dilunasi seluruhnya. Tapi dari laporan bulanan sampai akhir Oktober yang diberikan oleh PT BPR Jatim, masih terdapat lebih dari 50% kredit yang menunggak sebesar Rp184.679.050,00. Permintaan penjelasan kepada beberapa kelompok tani, menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tunggakan kredit, diantaranya adalah: a. Hasil panenan tidak digunakan untuk melunasi kredit, tetapi digunakan untuk mengembangkan tanaman di lokasi persawahan yang lain; b. Hasil panenan tidak mencukupi untuk mengembalikan kredit, karena tiap hektar sawah hanya menghasilkan kurang dari dua ton GKP dengan harga jual Rp700/kg - Rp800/kg. Beberapa petani ternyata mengalami gagal panen. Penjelasan lebih lanjut dari para petani yang sawahnya tidak memberikan hasil memadai, menunjukkan bahwa mereka baru pertama kali mengambil KLBP. Dengan KLBP, diharapkan lahan yang bisa dikerjakan akan makin luas karena bisa mempekerjakan orang lain. Tetapi, ternyata perhitungan mereka kurang tepat, sehingga justru dengan KLBP, biaya yang mereka keluarkan lebih banyak dari hasil panenan yang mereka dapatkan. Dengan kondisi tersebut, terlihat bahwa salah satu tujuan pemberian KLBP untuk memberdayakan petani kurang mampu yang mengalami kesulitan modal, kurang tercapai. Penunggak KLBP, sebagian adalah petani mampu yang enggan

58

untuk segera melunasi hutang, serta petani tidak mampu yang kurang bisa memperhitungkan antara kredit yang diambil dan kemampuannya untuk mengembalikan hutang. Keadaan di atas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Kredit Lunak bagi Petani (KLBP) Tahun Anggaran 2004, bulan Januari 2004 pada: a. Latar belakang, bahwa tujuan pemberian kredit lunak adalah untuk membantu modal petani untuk meningkatkan produksi menjadi enam ton/hektar; b. Jangka waktu, bahwa pengembalian kredit adalah selama satu tahun atau tiga kali panen.

Dengan masih menunggaknya sebagian KLBP mengakibatkan: a. Penerimaan pengembalian piutang KLBP Dinas dan APBD menjadi terhambat dan mengganggu likuiditas APBD; b. Petani penunggak KLBP terancam agunannya yang akan mengganggu kelangsungan hidup mereka.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh: a. Kurangnya itikad baik sebagian petani yang menunda pengembalian KLBP; b. Kurang baiknya penilaian RDKK oleh tim penilai kredit Dinas maupun BPR dan kurang baiknya koordinasi pimpinan kegiatan.

Sebab menunggaknya KLBP, karena digunakan lagi oleh petani untuk mengerjakan sawah. Untuk mengefektifkan KLBP, akan diefektifkan fungsi penyuluh pertanian.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Walikota Pasuruan untuk memerintahkan Kepala Dinas, agar: a. Menegur pimpinan kegiatan yang kurang aktif dan koordinatif dalam mengelola KLBP;

59

b. Melalui pimpinan kegiatan memerintahkan penunggak KLBP untuk segera melunasi kewajiban mereka; c. Menegur penilai kredit KLBP dari Dinas Pertanian yang kurang cermat menilai pemohon kredit.

60

10. Pengeluaran dalam Budi Daya Jamur Merang tidak disertai bukti lengkap

Budidaya jamur merang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar lokasi budidaya. Kegiatan senilai Rp295.000.000,00, dilakukan dengan mitra kelompok kerja (pokja) Dusun Pasaringin RT 04 RW 04 Pohjentrek Pasuruan. Dana sebesar Rp295.000.000,00 dibayarkan kepada Pokja, melalui SPMU 143/B/PK/ 2004 tanggal 27 April 2004 senilai Rp145.000.000,00, serta SPMU 301/B/PK/2004 tanggal 29 Juli 2004 sebesar Rp150.000.000,00. Dana sebesar Rp295.000.000,00, sesuai dengan rencana yang tertuang di DASK Bantuan Modal Usaha Budidaya Jamur Merang, akan digunakan antara lain untuk: a. Pompa air dua unit @Rp10.000.000,00

= Rp20.000.000,00

b. Alat Blanching dua unit @Rp5.000.000,00

= Rp10.000.000,00

c. Alat pres jerami dua unit @Rp15.000.000,00

= Rp30.000.000,00

d. Bak perendaman dua unit @Rp10.000.000,00

= Rp20.000.000,00

e. Gudang bahan dua unit @Rp12.500.000,00

= Rp25.000.000,00

f. Gudang paska panen dua unit @Rp20.000.000,00

= Rp40.000.000,00

g. Kumbung 10 unit @7.500.000,00

= Rp75.000.000,00

h. Sarana dan prasarana penunjang

= Rp75.000.000,00

Jumlah

Rp295.000.000,00

Pemeriksaan fisik dan dokumen atas pengeluaran-pengeluaran tersebut, menunjukkan pengeluaran sejumlah Rp152.760.000,00 tidak tercatat secara baik, dengan rincian sebagai berikut. a. Pompa air dua unit seharga @Rp3.500.000,00, total Rp7.000.000,00. Barang ada, tetapi dokumen pembelian pompa tidak dapat ditunjukkan. b. Alat blanching, menurut penjelasan pimpinan pengelola jamur dititipkan di CV Buana Tata. Dokumen jual beli dan penitipan alat blanching seharga Rp20.000.000,00 tidak dapat ditunjukkan.

61

c. Alat pres jerami, menurut catatan dan penjelasan pengelola jamur dititipkan juga di Buana Tata. Dokumen jual beli dan penitipan alat pres jamur seharga Rp28.000.000,00 tidak dapat ditunjukkan. d. Bak perendaman dua unit @5.000.000,00, total Rp10.000.000,00. Karena pengadaan dilakukan oleh tenaga pengelola jamur, bukti-bukti dokumen tidak dapat ditunjukkan. e. Gudang bahan dua unit @Rp1.500.000,00, total Rp3.000.000,00, dengan kondisi atap rusak. Karena pengadaan dilakukan oleh tenaga pengelola jamur, bukti-bukti dokumen tidak dapat ditunjukkan. f. Gudang paska dua unit @Rp4.000.000,00, total Rp8.000.000,00.

Karena

pengadaan dilakukan oleh tenaga pengelola jamur, bukti-bukti dokumen tidak dapat ditunjukkan. g. Kumbung 10 unit @ Rp4.033.500,00, total Rp40.335.000,00. Karena pengadaan dilakukan oleh tenaga pengelola jamur, bukti-bukti dokumen tidak dapat ditunjukkan. h. Pengeluaran untuk sarana dan prasarana penunjang antara lain untuk: magang Rp8.225.000,00; studi banding Rp2.000.000,00; survey pasar Rp4.700.000,00 serta sewa dan pemerataan lahan Rp21.500.000,00, total Rp36.425.000,00. Semua pengeluaran ini tidak didukung bukti berupa dokumen. Dari hasil pemeriksaan fisik dan pengakuan tenaga pengelola jamur diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebesar Rp152.760.000,00. Namun, telah direalisasikan pembayaran

sesuai

SPMU

sebesar

Rp295.000.000,00.

Dengan

demikian,

pengeluaran sebesar Rp142.000.000,00 = (Rp295.000.000,00 – Rp152.760.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengadaan alat pres jerami dan alat blanching senilai Rp48.000.000,00 = (Rp20.000.000,00 + Rp28.000.000,00) kurang sesuai dengan tujuan pengadaannya. Kedua alat tersebut dititipkan ke CV Buana Tata, karena pengelola jamur merang sampai dengan saat pemeriksaan tidak dapat menggunakan, karena kapasitas produksi kumbung yang kurang memenuhi syarat pengoperasian alat-alat tersebut.

62

Tujuan pemberian bantuan modal jamur merang, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok kerja (pokja) jamur merang. Kesejahteraan selain dari gaji dan honor untuk anggota pokja, juga dari keuntungan usaha jamur merang yang dibagikan kepada seluruh anggota, sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota pokja. Sampai dengan saat pemeriksaan, kesepakatan tertulis antara pengelola jamur merang dengan para anggota pokja belum ada, sehingga hak anggota pokja atas kepemilikan usaha jamur serta hak atas keuntungan usaha tidak jelas.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: 1) Pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; 2) Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 3) Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Tidak adanya bukti dokumenter yang memadai dalam kegiatan jamur merang di atas mengakibatkan: a. Pengeluaran sebesar Rp142.240.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan; b. Pengeluaran sebesar Rp152.760.000,00 tidak didukung bukti yang lengkap dan;

63

c. Pengadaan

alat

pres

jerami

dan

blanching

sebesar

Rp40.000.000,00

(Rp10.000.000,00+ Rp30.000.000,00 ) tidak dapt dimanfaatkan; d. Tidak jelasnya kepemilikan usaha jamur merang, yang di kemudian hari bisa menyebabkan kepemilikan usaha jamur merang pada satu atau beberapa orang, berpengaruh di pokja jamur merang. Pendokumentasian pengadaan barang/jasa yang tidak tertib tersebut disebabkan oleh: a. Kurangnya

kesadaran

pengelola

jamur

merang

tentang

pentingnya

pendokumentasian pengadaan barang/jasa; b. Tidak adanya pengawasan Dinas Pertanian yang mencukupi terhadap pengelolaan dan administrasi usaha jamur merang.

Rekomendasi BPK-RI Disarankan kepada Walikota Pasuruan agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk: a. Menegur pimpinan kegiatan jamur merang yang tidak mengkoordinasikan pengelolaan jamur merang secara baik; b. Memerintahkan pimpinan kegiatan jamur merang mengubah pengelolaan jamur merang sehingga dapat lebih dikendalikan oleh Dinas Pertanian; c. Memerintahkan pimpinan kegiatan jamur merang untuk memerintahkan pengelola

jamur

Rp152.760.000,00

merang dan

melengkapi

bukti

mempertanggungjawabkan

pengeluaran

sebesar

pengeluaran

sebesar

Rp142.240.000,00. d. Menarik kembali penitipan alat blanching dan alat pres ke CV Buana Tata dan memperhitungkan nilai pemakaian selama lebih dua tahun.

64

11. Kegiatan Pengamanan Produksi Padi tidak sepenuhnya meningkatkan Harga Gabah Petani sesuai target dan sebagian pengembalian Piutang Mitra tertunda penyetorannya ke Kas Daerah

Pengamanan produksi padi adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian, untuk membeli gabah petani pada saat panen agar harga gabah tidak merugikan petani. Dalam pembelian gabah, Dinas bekerja sama dengan mitra yang bertugas untuk menyimpan dan menggiling padi serta menjual padi tersebut. Pada tahun 2004, dana untuk pengamanan produksi padi seluruhnya sebesar Rp953.000.000,00. Dana diberikan kepada mitra yang bekerja sama dengan Dinas, yaitu H Muchtarom, Teguh Hadi Wibowo dan H Syamsul. Dana untuk pembelian GKP diberikan kepada ketiga mitra tersebut, dengan rincian sebagai berikut. a. SPMU No 04/P/PK/DAU/2004 tanggal 20 April 2004 kepada H Muchtarom sebesar Rp317.340.000,00. b. SPMU No 07/P/PK/DAU/2004 tanggal 20 Agustus 2004 kepada Teguh Hadi Wibowo sebesar Rp317.340.000,00. c. SPMU No 10/P/PK/DAU/2004 tanggal 10 Desember 2004 kepada H Syamsul sebesar Rp318.570.000,00. Berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Dinas, pembelian gabah kering panen (GKP) dilakukan oleh petugas dari Dinas, kemudian disimpan dan digiling oleh mitra di tempat penggilingan mereka. Dengan mekanisme pembelian GKP tersebut, diharapkan harga GKP di tingkat petani terutama pada saat musim panen tidak kurang dari Rp1.230,00/kg. Untuk petani yang panennya dibeli melalui kegiatan ini, harga minimum Rp1.230,00/kg tersebut telah dipenuhi. Tetapi untuk petani yang hasil panennya tidak dibeli dalam kegiatan ini, hasil panen mereka secara rata-rata masih dijual dengan harga di bawah Rp1.230,00. Hasil penilaian 100 petani responden dari 21 kelurahan di kota Pasuruan di luar petani yang panennya dibeli oleh Dinas, menunjukkan bahwa selama periode April 2004 sampai dengan Mei 2005, harga rata-rata pembelian GKP di tingkat petani

65

sebesar Rp1.063,00/kg. Harga ini, belum sepenuhnya sesuai dengan target Dinas Pertanian. Selain persoalan di atas, terdapat masalah lain dalam kegiatan pengamanan produksi padi, yaitu penerimaan pengembalian (piutang) dari mitra tidak disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan. Pada rekapitulasi setoran ke Dinas Pendapatan Daerah yang dibuat oleh Dinas Pertanian, terlihat bahwa masih ada penerimaan pengembalian piutang hasil dari kegiatan pengamanan produksi padi tahun 2001, 2002 dan 2003. Rekapitulasi menunjukkan penerimaan piutang untuk pengamanan produksi padi tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004, sebagai berikut.

No

Tahun

1. 2. 3. 4.

2001 2002 2003 2004

Penerimaan Piutang Penerimaan PAD (Rp) (Rp) 4.365.000,00 485.000,00 170.429.000,00 2.011.000,00 854.031.000,00 31.294.000,00 671.950.000,00 20.870.000,00

Jumlah (Rp) 4.850.000,00 172.440.000,00 885.325.000,00 692.820.000,00

Dari konfirmasi kepada mitra kegiatan Pengamanan Produksi Padi, untuk kegiatan tahun 2004 telah seluruhnya dikembalikan, dengan rincian sebagai berikut.

No

Mitra

Tanggal pengembalian terakhir

1. 2. 3.

H Muchtarom Teguh Hadi Wibowo H Syamsul Jumlah

30 Januari 2005 24 Februari 2005 23 Nopember 2004

Jumlah pengembalian (Rp) 326.773.800,00 324.007.750,00 322.708.725,00 973.490.275,00

Dengan demikian, penerimaan kembali piutang dan penerimaan PAD Dinas dari kegiatan Pengamanan Produksi Padi tahun 2004, seharusnya sejumlah Rp973.490.275,00. Sedangkan dari rekapitulasi penerimaan piutang dan penerimaan Dinas yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp692.820.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp280.670.275,00, yang belum dilaporkan atau disetorkan oleh Dinas Pertanian ke Kas Daerah.

66

Untuk memperjelas masalah ini, telah ditanyakan kepada pegawai Dinas yang berkompeten, apakah memang masih ada piutang-piutang Dinas kepada mitra-mitra kerja kegiatan pengamanan produksi padi tahun 2001, 2002 dan 2003. Para pegawai tersebut, mengaku tidak mengetahui ada tidaknya piutang seperti itu, karena hal seperti itu tidak pernah dicatat oleh Dinas. Sisa yang belum disetor ke Kas Daerah, merupakan hutang Dinas Pertanian ke Kas Daerah tahun-tahun berikutnya.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; c. Petunjuk teknis kegiatan pengamanan produksi padi Januari 2004 pada angka 1.3 Sasaran/target bahwa pembelian oleh Dinas Pertanian adalah untuk antisipasi harga gabah agar tidak jatuh di bawah Rp1.230,00.

Hal di atas mengakibatkan: a. Penghasilan petani kota Pasuruan tidak mencapai tingkat optimal; b. Penerimaan kas (cash flow) APBD 2004 terganggu dan berpeluang untuk penggunaan tidak semesatinya.

Masalah di atas disebabkan: a. Dana pengamanan produksi hanya digunakan untuk pembelian GKP sekali putaran.

67

b. Adanya target penerimaan piutang Dinas dalam APBD. Penerimaan tahun bersangkutan telah memenuhi target, sehingga penerimaan dari mitra kegiatan disimpan oleh Dinas. c. Tidak jelasnya pembukuan piutang Dinas kepada mitra.

Rekomendasi BPK-RI Direkomendasikan kepada Walikota Pasuruan agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk: a. Meninjau ulang program efektifivas pembelian GKP dari para petani. b. Menegur Pimpinan Kegiatan pembelian GKP yang tidak mengoptimalkan pembelian gabah dengan meningkatkan perputaran pembelian GKP. c. Memerintahkan Pemimpin Kegiatan pembelian GKP untuk menyelenggarakan pembukuan piutang dan pengembalian piutang Dinas Pertanian pada para mitra untuk selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah sesuai pengembalian yang tercatat di pembukuan tersebut, tanpa harus menahan di Dinas.

68