ANALISIS ATAS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Tahun Anggaran 2013

ANALISIS ATAS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Tahun Anggaran 2013

I.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2013 yang meliputi LKKL, LKBUN, dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN). Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2013 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2013, LRA, LAK, dan CaLK yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. LKPP Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual). LKPP Tahun 2013 disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2013 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 14

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. II. ANALISIS Gambaran Umum LKPP 2013 1.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari APBNP. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137,16 triliun atau 95,01 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2013 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp140,40 miliar. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2013 adalah sebesar Rp237,39 triliun atau 105,89 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,72 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 15

Tabel 1. Laporan Realisasi APBN TA 2013 (Unaudited) TA 2012(Audited) Anggaran Realisasi % Realisasi Realisasi (UU No 15/2013) thd Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 1,502.00 1,438.89 0.96 1,338.11 Belanja Negara 1,726.19 1,650.56 0.96 1,491.41 _ Belanja Pemerintah Pusat 1,196.30 1,137.16 0.95 1,010.56 _ Transfer ke daerah 529.30 513.26 0.97 480.65 _ Suspen Belanja Negara B29 0.14 0.20 Surplus (Defisit) Anggaran (224.19) (211.67) 0.94 (153.30) Pembiayaan Neto 224.19 237.39 1.06 175.16 SiLPA (SiKPA) 25.72 21.86 Sumber : LKPP 2013 Uraian

2.

Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013. Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.567,59triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp252,74 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.183,17 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.709,86 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,90 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp418,92 triliun. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.652,10 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp368,09 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.284,01 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp915,49 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp113,36 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.028,85 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).


Tabel 2. Neraca Uraian

31 Desember 2013 31 Desember 2012 (Unaudited) (Audited) Aset 3567.59 3432.98 Aset Lancar 252.74 241.31 Investasi Jangka Panjang 1183.17 932.41 Aset Tetap 1709.86 1895.50 Piutang Jangka Panjang 2.9 4.67 Aset lainnya 418.92 359.09 Kewajiban 2652.1 2156.89 Kewajiban Jangka Pendek 368.09 266.14 Kewajiban Jangka Panjang 2284.01 1890.75 Ekuitas Dana Neto 915.49 1276.10 Ekuitas Dana Lancar -113.36 -23.58 Ekuitas Dana Investasi 1028.85 1299.68 Sumber : LKPP 2013

3.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2013 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013. Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp71,58 riliun, sedangkan pada awal tahun 2013 terjadi koreksi kurang sebesar minus Rp309,30miliar, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2013 menjadi Rp71,27 triliun. Selama TA 2013 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp31,32 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp180,36 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp237,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,11 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp30 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,61 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 menjadi Rp67,70 triliun. Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp9,99 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,34 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,22 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,24triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,70 triliun. Selama tahun 2013 terdapat deposito (Investasi


Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp1,18 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp83,40 triliun. Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun): Tabel 3. Laporan Arus Kas Uraian Saldo Awal Kas BUN, KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Kas BUN, KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi Kenaikan (penurunan) Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Penggunaan SAL Penyesuaian Pembukuan Kenaikan (Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung Sumber : LKPP 2013

TA 2013 (Unaudited) 71.58 -0.31 71.27

TA 2012 (Audited) 107.84 0.31 108.15

-31.32 -180.36 237.39 -0.11 -30.00 0.61 -3.56 67.70

-8.87 -144.43 175.16 -1.5 -56.17 -0.76 -36.57 71.58

Analisis LKPP 2013 Analisis laporan keuangan suatu entitas diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Dengan melakukan analisis diharapkan dapat diketahuai kontribusi serta komposisi masingmasing account terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun teknik yang sering digunakan yaitu : (1) Comparative Financial Statement Analysis (2) Common Size Financial Statement Analysis (3) Ratios Analysis (4) Cash Flow Analysis 1. Comparative Financial Statement Analysis Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mereview neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan membandingkan antar periode akan diketahui perubahan pada setiap rekening dan akan diketahui trend/kecendrungan yang terjadi apakah terjadi kecenderungan menurun atau meningkat. Untuk analisis perbandingan, LKPP tahun 2013 akan dibandingkan dengan LKPP tahun 2012. Analisis perbandingan secara umum dapat dijelaskan sbb : 1

Wild Subramanyan dan Halsey (2003)


Laporan Realisasi Anggaran : Pendapatan Negara : Selama tahun 2013, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.502,01 triliun. Capaian realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 ini didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.077,31 triliun atau 93,81 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.148,36 triliun, realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp354,75 triliun atau 101,60 persen dari pagu anggaran sebesar Rp349,16 triliun, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp6,83 triliun atau 152,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,48 triliun. Rendahnya capaian realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian, baik domestik maupun global yaitu terkontraksinya ekonomi Eropa dan menurunnya kinerja ekonomi negara berkembang. Ekonomi negara maju khususnya Amerika Serikat dan Jepang cenderung membaik, sedangkan di sisi lain ekonomi China dan India mengalami perlambatan. Ekonomi yang belum kuat tersebut berpengaruh terhadap inflasi global yang cenderung turun, pasar keuangan dengan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi, serta mendorong respon kebijakan moneter bank sentral global masih bersifat akomodatif. Ekonomi global tahun 2013 tumbuh lebih rendah dibanding tahun 2012. Hal ini didorong oleh terjadinya penurunan harga komoditas global dan perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) terkait penghentian stimulus (tapering off) yang berperan dalam meningkatkan ketidakpastian. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa ekonomi global dalam tren membaik yang dimotori oleh AS dan Jepang, serta indikasi pemulihan ekonomi Eropa, China dan India.

Selain terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian domestik, dalam tahun 2013 juga terjadi perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut antara lain menyebabkan target pendapatan negara pada tahun 2013 mengalami deviasi dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2013. Tabel 4. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 INDIKATOR Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y Tingkat Inflasi (%) y-o-y Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)

APBN 2013 6,8 4,9 9.300 5,0

APBNP 6,3 2013 7,2 9.600 5,0

REALISASI 5,78 8,38 10.451,37 4,5


Harga Minyak (USD/Barel) 100,0 Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari) 900 Lifting Gas (Ribu Barel Setara 1.360 Minyak/Hari) Sumber : Kementerian Keuangan

108,0 840,0 1.240,0

105.87 825 1.213

Adapun perbandingan capaian realisasi pendapatan negara 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5. Capaian Realisasi Pendapatan Negara Keterangan Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional II.Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. SDA 2. Bagian Pemerintahh Atas Laba BUMN 3. PNBP Lainnya 4. Pendapatan BLU III. Hibah Sumber : LKPP 2013 dan 2012 , diolah

LKPP 2013 95.80 93.81 93.63 98.01 101.60 111.13 93.33 81.51 104.89 152.39

LKPP 2012 98.52 96.49 96.13 103.57 103.13 104.00 100.07 100.91 106.35 701.35

Selisih (2.72) (2.68) (2.50) (5.56) (1.53) 7.13 (6.74) (19.40) (1.46) (548.96)

Berdasarkan data di atas terdapat beberapa catatan terkait realisasi pendapatan negara :

-

Realisasi Penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendapatan negara tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 realisasinya hanya mencapai 93,81%. Selain tidak mencapai target yang ditetapkan, ternyata reallisasi tahun 2013 ini masih dibawah realisasi tahun 2012 yang mencapai 96,49% yang berrati turun 2,68% dari realisasi tahun sebelumnya. Bahkan peneliti dari Danny Darussalam Tax Center B. Bawono Kristiaji mengatakan realisasi penerimaan pajak 2013 merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan Ditjen Pajak, mengkaji ulang insentif pajak yang tidak perlu, kerja sama informasi perbankan, dan lain-lain.

-

Pendapatan Pajak Dalam Negeri secara nominal memang mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2012. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp1.029.850.063.303.271 atau mencapai 93,63 % dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.099.943.585.138.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2013 lebih besar Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 20

Rp98.988.223.793.833 atau naik 10,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Namun pada tahun 2012 realisasi Pajak dalam Negeri ini mencapai 96,13% dari target yang ditetapkan. Tabel 6. Realisasi Pajak Dalam Negeri (dalam Rp): Uraian PPh Migas PPh Nonmigas PPh Fiskal PPh Ditanggung Pemerintah PPN dan PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya Jumlah

TA 2013 (Audited)

TA 2012 (Audited)

88.747.448.408.293

83.460.868.001.301

413.808.305.275.411

377.942.175.058.445

849.766.010

1.338.076.044

3.886.193.422.937

3.665.260.413.269

384.713.518.912.993

337.584.577.488.285

25.304.582.771.965

28.968.862.702.282

-

-

108.452.081.324.579

95.027.881.221.457

4.937.083.421.083

4.210.876.548.355

1.029.850.063.303.271

930.861.839.509.438

Sumber : Kementerian Keuangan - Dari rincian Pajak Dalam Negeri di atas dapat dilihat bahwa PBB mengalami penurunan. Penurunan pendapatan PBB disebabkan karena adanya pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemda sejak tahun 2011. - Disamping itu penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas tidak mencapai target antara lain karena pokok ketetapan PBB Migas Tahun 2013 dibawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, terdapat SPPT PBB yang tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 serta pembayaran PBB yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi masih sangat minim. - Realisasi pendapatan cukai TA 2013 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif cukai sebesar 8,5 persen dan kenaikan volume produksi rokok di TA 2013. Peningkatan penjualan Benda Materai maupun Bea Materai selama tahun 2013 menjadi faktor yang menopang pertumbuhan penerimaan pajak lainnya. Cukai termasuk excise tax dimana selalu ada trade off antara pilihan untuk meningkatkan penerimaan cukai dengan upaya untuk mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang kena cukai seperti rokok dan alkohol. - Dari sisi tax ratio, tax ratio Indonesia berangsur-angsur meningkat pada periode 2009-2012 namun di tahun 2013 mengalami penurunan. Tax ratio Indonesia tahun 2013 mencapai 11,86% yang berarti menurun sebesar 5,4% dibandingkan tahun 2012.


Tabel 7. Tax Ratio Tahun Tax Ratio

2009 11

2010 11.3

2011 11.8

2012 12.5

2013 11.86

Sumber : Kementerian Keuangan - Untuk PNBP, secara keseluruhan memang telah mencapai target yang ditetapkan yang mencapai 101,6% namun masih lebih rendah dibandingkan capaian PNBP tahun sebelumnya yang sebesar 103,13%. Jika dilihat lebih rinci, komponen PNB yang melebihi target yang ditetapkan adalah penermaan SDA dan pendapatan BLU yang masing-masing mencapai 111,13% dan 104,89%. - Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa realisasi komponen PNBP berupa bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP lainnya pada tahun 2013 ini keduanya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu masing-masing hanya 93,33% dan 81,51% padahal pada tahun 2012 berhasil mencapai target yang ditetapkan. - Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 adalah sebesar Rp34.025.604.050.274 dimana 81% dari realisasi tersebut berasal dari 10 BUMN terbesar yaitu : Tabel 8. 10 BUMN Penyumbang PNBP Terbesar Nama BUMN

Jumlah (Rp)

1

PT Pertamina

7.795.000.000.000

2

PT Telkom

4.501.665.478.926

3

PT Bank Rakyat Indonesia

3.153.248.000.000

4

PT Perusahaan Gas Negara

2.800.058.788.555

5

PT Bank Mandiri

2.790.731.860.000

6

PT Pupuk Indonesia

1.724.887.180.010

7

PT PLN

1.443.799.800.000

8

PT Bank Negara Indonesia

1.268.306.324.365

9

PT Semen Indonesia

1.112.662.424.301

10

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

1,079,747,468,713

Total 10 BUMN

27.670.107.324.870

Sumber : Kementerian Keuangan

Diketahui bahwa saat ini terdapat 141 BUMN yang beroperasi di Indonesia Ini berarti bahwa 19% laba BUMN berasal dari 131 BUMN. Ini berarti kinerja BUMNBUMN saat ini masih kurang optimal. -

Terdapat 5 temuan BPK terkait pendapatan negara dan hibah berupa ketidakpatuhan terdapat ketentuan perundangang, yaitu : Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 22

1. DJP Belum Menagih Sanksi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar Rp482,29 Miliar 2. Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar 3. DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp338,02 Miliar 4. PNBP pada 30 KL Sebesar Rp384,98 Miliar dan USD1,000,000.00 Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN 5. Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp162,66 Miliar serta PNBP atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71 Triliun Belum Didukung Peraturan Pemerintah

Belanja Negara : Tahun 2013 realisasi belanja negara mencapai Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp1.726,19 triliun. Secara nominal realisasi belanja negara tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp159,15triliun atau 10,67 persen dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp1.491,41 triliun. Realisasi belanja negara tahun 2013 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.137,17 triliun atau 95,02 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp1.196,83 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari pagu APBNP sebesar Rp529,36 triliun. Adapun perbandingan persentase realisasi belanja negara 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut


Tabel 9. Capaian Realisasi Belanja Negara 2013 dan 2012 Keterangan Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja bansos 8. Belanja lain-lain II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Sumber : LKPP 2013 dan 2012 , diolah

LKPP 2013 95.62 95.01 94.89 88.71 92.96 100.46 101.99 55.53 96.93 17.47 96.96 96.59 98.9

LKPP 2012 96.33 94.49 92.91 88.04 79.48 85.34 141.35 4.19 93.69 5.94 100.39 100.72 98.48

Selisih -0.71 0.52 1.98 0.67 13.48 15.12 -39.36 51.34 3.24 11.53 -3.43 -4.13 0.42

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013 apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp221,69 triliun (94,89 persen dari pagu), belanja barang yang terealisasi sebesar Rp169,72 triliun (88,71 persen dari pagu), belanja modal yang terrealisasi sebesar Rp180,87 triliun (92,96 persen dari pagu), belanja pembayaran bunga utang yang terrealisasi sebesar Rp113,04 triliun (100,46 persen dari pagu), belanja subsidi yang terrealisasi sebesar Rp355,05 triliun (101,99 persen dari pagu), belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp1,30 triliun (55,53 persen dari pagu), belanja bantuan sosial yang terrealisasi sebesar Rp92,14 triliun (96,93 persen dari pagu), dan belanja lainnya yang terrealisasi sebesar Rp3,37 triliun (17,47 persen dari pagu) Catatan : -

Secara keseluruhan persentase penyerapan belanja negara tahun 2013 yaitu 95,62% sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 96,33%.

-

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja operasional, yakni belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan pembayaran bunga. Selama periode tahun 2009 - 2013, belanja operasional ini rata-rata mencapai 75,37 persen dari total belanja pemerintah pusat.Belanja pemerintah pusat dalam periode 2009 - 2013 secara nominal menunjukkan peningkatan rata-rata 16,13 persen per tahun, yaitu dari Rp628,81 triliun dalam tahun 2009 menjadi Rp1.137,17 triliun dalam tahun 2013.. Hampir seluruh komponen belanja pemerintah pusat penyerapannya di tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan penyerapan tahun 2012 kecuali untuk belanja subsidi.


-

Realisasi Belanja Modal TA 2013 adalah sebesar Rp180.864.203.133.334 berarti 92,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp194.562.826.310.065. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2013 lebih besar Rp35.760.054.640.481 atau naik 24,64 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp): Tabel 10. Rincian belanja Modal Uraian

TA 2013 (Audited)

TA 2012 (Audited)

Belanja Modal Tanah

4.634.554.545.099

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

68.330.717.773.271

43.489.836.812.569

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

23.143.230.323.439

19.549.767.573.166

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

78.790.109.327.027

72.322.551.241.233

Belanja Modal Lainnya

3.820.637.997.486

4.011.444.117.446

Belanja Modal BLU

2.144.953.167.012

2.103.005.518.752

0

6.201.902.176

Belanja Dana Bergulir Jumlah

Sumber : Kementerian Keuangan

3.621.341.327.511

180.864.203.133.3 145.104.148.492.8 34 53

-

Realisasi Subsidi TA 2013 adalah sebesar Rp355.045.179.958.292 yang berarti 101,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp348.119.042.741.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2013 ini lebih besar Rp8.624.775.775.960 atau naik 2,49 persen dari Realisasi TA 2012 sebesar Rp346.420.404.182.332. Realisasi belanja subsidi yang melampaui APBN-P adalah belanja subsidi energi yaitu subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 kg. Terlampauinya realisasi Subsidi energi dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 8 ayat 10 UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran belanja untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

-

Sama halnya dengan tahun 2012, komponen belanja barang terbesar pada tahun 2013 adalah belanja barang non operasional yaitu sebesar Rp50,45 Triliun . Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat semangat yang ada sekarang ini adalah efisiensi belanja barang guna peningkatan belanja modal yang lebih memberikan dampak langsung pada masyarakat. Selain itu, belanja pemeliharaan perlu ditingkatkan mengingat belanja tersebut berdampak pada peningkatan nilai/kapitalisasi asset misalnya memperpanjang masa manfaat asset. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 25

-

Pada TA 2013, terdapat belanja barang yang dianggarkan dalam belanja modal dan sebaliknya, Belanja modal yang dianggarkan dalam belanja barang. Kondisi ini dikarenakan K/L tidak cermat dalam penyusunan RKA K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal belanja barang menghasilkan aset tetap, aset tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMN.

-

Pada tahun 2013 terdapat beberapa temuan BPK terkait dengan belanja negara baik menyangkut ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kelemahan sistem pengendalian intern. Diantara temuan -temuan tersebut diantaranya adalah :

a.

Pengelolaan Belanja Pensiun Belum Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/Pengembalian Belanja dan Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri

b. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp3,35 Miliar Seharusnya Dianggarkan dalam Belanja Barang Satker Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian yang Memadai c.

Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram Kurang Memadai Sehingga Ketepatan Waktu, Jumlah dan Sasaran Pembayaran Subsidi Tersebut Diragukan .

-

Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki trend pencairan dana melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) serta penerbitan Perpres 35 tahun 2011 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. Namun upaya tersebut belum menuai hasil yang optimal mengingat trend penyerapan belanja pemerintah pusat 2013 cenderung sama dengan tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada grafik 1 dibawah ini .


Grafik 1. Trend Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementarian Keuangan

Grafik tersebut memperlihatkan pergerakan belanja pemerintah pusat secara perlahan pada awal tahun dan mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan tajam di bulan Agustus dan kecenderungan meningkat kembali dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember.

Pembiayaan Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dari Rp237,39Triliun menjadi Rp175,16Triliun. Sebagian besar peningkatan bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara dari Rp159,70 Triliun tahun 2012 menjadi Rp224,67Triliun tahun 2013.

Catatan : -

Perlu dicermati komposisi dari kepemilikan Surat Berharga Negara tersebut serta profil nya.

-

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Penggunaan SAL TA 2013 adalah sebesar Rp30.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp30.000.000.000.000.


Masih Terdapat temuan BPK dalam LKPP 2013 terkait pembiayaan yaitu : Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL.

-

Neraca Untuk neraca, dapat dibandingkan sebagai berikut : Jumlah aset tahun 2013 adalah sebesar Rp3.567,58 Triliun mengalami peningkatan sebesar Rp134.60 Triliun dari jumlah aset tahun 2012. Perubahan jumlah aset tersebut bersumber dari : -

Aset lancar meningkat Rp11,43 Triliun

-

Investasi Jangka Panjang meningkat Rp250.77 Triliun

-

Aset Tetap menurun Rp185.65Triliun

-

Aset lainnya meningkat Rp59,83Triliun

Berdasarkan analisis jumlah aset, peningkatan terbesar disebabkan oleh peningkatan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen (dana bergulir) dan investasi permanen (investasi permanen PMN, BLU, lainnya). Catatan : -

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.872.890.837.875 dan Rp11.453.274.948.550 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh KL maupun BLU KL diantaranya adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PU serta Kementerian Perumahan Rakyat. Namun yang perlu diperhatikan adalah terdapat dan abergulir diragukan tak tertagih sebesar Rp39,9 Miliar. Untuk itu dalam penyaluran dana bergulir perlu diperhatikan kemampuan kolektibiltas sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Untuk kelompok kewajiban dan ekuitas perubahannya dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) mengalami peningkatan sebesar Rp215,42 Triliun dari menjadi Rp2.156,88 Trilin tahun 2012 menjadi Rp2.652,09 Triliun. Jumlah ekuitas dana neto mengalami peniurunan sebesar


Rp360,61Triliun. Terjadi penurunan ekuitas dana lancar sebesar Rp(89,77)Triliun dan penurunan ekuitas dana investasi sebesar Rp270.83Triliun. 2 Common Size Financial Statement Analysis Melalui analisis ini akan diketahui kontribusi setiap rekening terhadap laporan secara menyeluruh. Seperti contohnya dalam melakukan analisis atas neraca, maka total asset adalah 100% atau total utang dan modal adalah 100%. Selanjutnya rekening-rekening yang satu kelompok dicari prosentase kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. Berdasarkan analisis tersebut akan diketahui rekening mana yang memberikan kontribusi maksimum dan rekening mana yang memberikan kontribusi minimum. Dengan komposisi seperti ini diperlukan perencanaan dan pengendalian yang berbeda sesuai dengan kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. Pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara. Pada tahun 2013, proporsi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara dan hibah mencapai 74,8%. Sayangnya, masih terdapat temuan BPK berupa belum memadainya Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang diantaranya berdampak pada validitas penerimaan perpajakan, dan juga PNBP dan belanja bagi hasilnya, Kas di bendahara pengeluaran, serta masih terdapat suspen belanja negara. Selain itu, terdapat juga beberapa temuan BPK terkait penerimaan pajak khusunya PPh migas yaitu penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas tidak konsisten sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1,78 triliun Ratios Analysis Analisis rasio merupakan teknik dan cara yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam melakukan analisis atas laporan keuangan. Analisis rasio ini lebih banyak mengungkapan hasil berupa matematika, sedangkan interpretasinya lebih kompleks dan mempunyai banyak makna. Agar lebih bermakna maka rasio-rasio tersebut harus mengacu kepada pentingnya hubungan secara ekonomi. Dalam analisis rasio atas LKPP tidak menggunakan seluruh rasio, karena rasiorasio yang dikemukakan sebelumnya lebih tepat jika digunakan untuk sektor swasta yang berorientasi laba. Tidak digunakannya beberapa rasio untuk pemerintah, karena

2

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaanv anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangidengan kewajiban jangka panjang. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 29

sifatnya yang melayani publik dan tidak berorientasi laba. Adapun rasio-rasio yang akan digunakan adalah current ratio dan total debt to equity. Tabel 11. Analisis Rasio Ket 2012 Current Ratio 110% Total Debt to Equity 169% ratio Sumber : Neraca LKPP 2012, diolah

2013 68% 289%

Berdasarkan tabel tersebut besarnya current ratio Pemerintah tahun 2013 sebesar 68% artinya setiap Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung oleh Rp0.68 aktiva lancar pemerintah, rasio ini mengalami penurunan 42% dibandingkan tahun 2012. Total utang terhadap total ekuitas pemerintah pada tahun 2013 menunjukkan hasil 289% artinya setiap Rp1 ekuitas dana pemerintah menanggung utang sebesar Rp289. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Cash Flow Analysis Analisis aliran kas terutama digunakan untuk menilai sumber dan penggunaan dana yang terjadi pada institusi selama periode tertentu. Analisis aliran kas memberikan suatu pandangan tentang bagaimana institusi memperoleh pendanaannya dan cara menggunakannya dalam bentuk sumber daya. Dengan analisis aliran kas dapat diketahui seberapa besar sumber kas yang berasal dari kegiatan operasi, seberapa besar yang berasal dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Adapun kondisi arus kas pemerintah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember2013. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp31.315.578.643.473, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Tabel 12. Arus Kas Aktivitas Operasi Uraian

TA 2013 (Audited)

TA 2012 (Audited)

Arus Kas Masuk

1.436.403.062.653.687

1.336.338.396.928.787

Dikurangi Arus Kas Keluar

1.467.718.641.297.160

1.345.212.463.916.358

Arus Kas Bersih

(31.315.578.643.473)

(8.874.066.987.571)

Sumber : Kementerian Keuangan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 30

Dari arus kas bersih aktivitas operasi TA 2013 sebesar minus Rp31.315.578.643.473 menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2013 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2012, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp22.441.511.655.902. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp180.357.079.211.868, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp): Tabel 13. Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Uraian

TA 2013 (Audited)

Arus Masuk

TA 2012 (Audited)

189.384.228.119

Dikurangi Arus Keluar Arus Kas Bersih

126.184.876.373

180.546.463.439.987

144.552.713.306.838

(180.357.079.211.868)

(144.426.528.430.465)

Sumber : Kementerian Keuangan Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 lebih besar Rp35.930.550.781.403 atau 24,88 persen dari TA 2012. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321.194, yang berasal dari (dalam Rp): Tabel 14. Arus Kas Aktivitas Pembiayaan Uraian

TA 2013 (Audited)

TA 2012 (Audited)

Arus Masuk

419.317.447.459.941

Dikurangi Arus Keluar

181.922.870.138.747

204.036.785.971.319

237.394.577.321.194

175.158.168.320.375

Arus Kas Bersih

379.194.954.291.694

Sumber : Kementerian Keuangan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 31

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2013 lebih besar Rp62.236.409.000.820 atau 35,53 persen dari TA 2012. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2013, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp105.939.109.946 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 15. Arus Kas Aktivitas Non Anggaran Uraian Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

TA 2013 (Audited)

TA 2012 (Audited)

(104.009.136.761)

(1.303.714.095.928)

Kiriman Uang (Neto)

304.283.894.052

(279.648.621.588)

Transito (Neto)

(93.019.790.696)

99.792.905.182

(1.315.856.649)

(17.893.087.832)

105.939.109.946

(1.501.462.900.166)

Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening (Neto) Arus Kas Bersih

Sumber : Kementerian Keuangan Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2013 lebih besar Rp1.607.402.010.112 dari TA 2012. Dengan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp31.315.578.643.473 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp180.357.079.211.868 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp211.672.657.855.341. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan menunjukkan nilai yang positif, dimana penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Arus kas bersih aktivitas pembiayaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp175,15 Triliun sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp131,39 Triliun. Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp175,15 dan defisit anggaran sebesar Rp153,30 triliun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2012 sebesar Rp21,8 Triliun. (MNS) *****


ANALISIS ATAS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Tahun Anggaran 2013

Recommend Documents